Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Cabang Madiun mencatat tunggakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai Rp 176 miliar. Tunggakan tersebut belum termasuk dari peserta badan usaha yang terdaftar di wilayah Madiun Raya.
Kepala BPJS Cabang Madiun, Wahyu Dyah Puspitasari, menyampaikan bahwa tunggakan sebesar Rp 176 miliar tersebut tersebar di seluruh wilayah kerja BPJS Cabang Madiun.
"Dari 176 miliar merupakan tunggakan seluruh wilayah BPJS Madiun meliput kota kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi dan Ponorogo," kata Kepala BPJS Cabang Madiun Wahyu Dyah Puspitasari, Jumat (13/2026).
Wahyu menjelaskan, tunggakan peserta BPJS sebesar Rp 176 miliar berasal dari seluruh kelas, mulai dari kelas 1, kelas 2, hingga kelas 3, dengan total 260 ribu peserta.
Berikut rincian tunggakan berdasarkan kelas:
| Kelas BPJS | Jumlah Peserta | Total Tunggakan |
|---|---|---|
| Kelas I | 16 ribu | Rp 25 miliar |
| Kelas II | 39 ribu | Rp 44 miliar |
| Kelas III | 205 ribu | Rp 107 miliar |
"Paling banyak kelas III ada 205 ribu peserta yang menunggak total Rp 107 miliar," papar Wahyu.
Tunggakan Badan Usaha
Selain peserta JKN mandiri, penunggakan juga terjadi pada badan usaha. Jumlah badan usaha yang menunggak mencapai 156, tersebar di seluruh wilayah Madiun Raya.
"Kalau badan usaha ada 156 dengan total lebih dari Rp 333 juta," jelas Wahyu.
Upaya Penagihan
Wahyu menambahkan, upaya penagihan dilakukan dengan membentuk tim kader untuk melakukan telekolekting bagi peserta mandiri. Sementara itu, penagihan tunggakan oleh badan usaha melibatkan pihak Kejaksaan hingga Kepolisian.
"Kita bentuk tim telekolekting untuk penagihan, peserta mandiri tapi untuk Badan Usaha kita libatkan Kejaksaan dan Polisi," tandas Wahyu.

Leave a Reply