Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran menjadi fokus utama sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Kemendes PDT), Yandri Susanto, di Aula Husni Hamid, Karawang, Jawa Barat.
Pertemuan ini melibatkan bupati, pendamping desa, pilar sosial, kepala desa, operator data desa, anggota DPRD, serta relawan sosial. Tujuannya adalah memastikan akurasi data sebagai dasar penyaluran bantuan sosial yang bebas dari intervensi kepentingan desa.
Gus Ipul menegaskan bahwa DTSEN menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah, baik pusat maupun daerah, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Pembaruan data secara bersama dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program ini.
"Selama satu tahun ini, saya dan Pak Yandri konsolidasi data menindaklanjuti Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Dimana Inpres ini mengharuskan kita berpedoman pada DTSEN dalam menyalurkan bantuan sosial maupun program pemerintah," ujar Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).
Kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah sangat penting dalam keberhasilan DTSEN. Gus Ipul menekankan sifat data yang dinamis, sehingga memerlukan kerja cepat, sistematis, dan berbasis teknologi.
Peran operator desa sangat krusial karena mereka melakukan input data di lapangan, bersama dengan dinas sosial setempat. Dukungan Kemendes PDT dalam mendorong desa untuk menghadirkan dan membiayai operator data desa diapresiasi karena memperkuat kualitas pembaruan data di tingkat akar rumput.
"Masih ada kekurangan dan beberapa error, tetapi data kita semakin hari, bulan dan tahun semakin solid. Error-nya terus menurun," kata Gus Ipul.
Ia menambahkan, "Apalagi kalau masyarakat makin sadar dan ikut terlibat aktif, saya yakin data kita semakin akurat. Data yang akurat akan menghadirkan keadilan, tidak ada lagi yang tersisih." Gus Ipul berharap sinergi antara Kemensos dan Kemendes PDT dapat menjadi model bagi daerah lain.
Mendes PDT Yandri Susanto menekankan bahwa kolaborasi kedua kementerian bertujuan memastikan pemutakhiran data berjalan transparan dan terverifikasi hingga tingkat desa. Sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Kemendes diminta memastikan pembaruan data dilakukan dari tingkat bawah.
Data dikumpulkan oleh RT/RW, dipantau pendamping desa dan pendamping PKH, diinput operator desa, lalu dibahas secara terbuka melalui musyawarah desa. Mekanisme ini dirancang untuk mencegah manipulasi data di tingkat bawah.
"Jadi tidak ada kongkalikong data di tingkat desa, dengan begini artinya DTSEN insyallah akurasinya semakin hari semakin baik. Jangan sampai yang berhak menerima bantuan justru tidak menerima, yang tidak berhak justru menerima," ujar Yandri.
Ia menambahkan, "Nah ini yang mau kita hilangkan, kuncinya ada di tingkat desa."
Yandri mengingatkan bahwa dari total 75.266 desa di Indonesia, data sangat dinamis, mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan domisili, hingga perubahan status kesejahteraan. Oleh karena itu, pembaruan data harus terus dilakukan.
"Maka dinamisnya data ini mesti dijawab dengan kolaborasi kementerian/lembaga (K/L) yang ada di tingkat desa. Supaya nanti kalau datanya benar, data ini bisa dipakai dengan tepat untuk menyalurkan batuan sosial atau afirmasi yang lain untuk pembangunan," kata Yandri.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Bupati Intan Jaya Aner Maisini, Anggota Komisi VIII DPR RI Wardatul Asriah, Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka serta Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin. Hadir pula Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemendes PDT serta Kemensos, Staf Khusus (Stafsus), dan Tenaga Ahli Menteri.









