Category: Bansos

  • Mensos dan Mendes Sosialisasikan DTSEN di Karawang

    Mensos dan Mendes Sosialisasikan DTSEN di Karawang

    Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran menjadi fokus utama sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Kemendes PDT), Yandri Susanto, di Aula Husni Hamid, Karawang, Jawa Barat.

    Pertemuan ini melibatkan bupati, pendamping desa, pilar sosial, kepala desa, operator data desa, anggota DPRD, serta relawan sosial. Tujuannya adalah memastikan akurasi data sebagai dasar penyaluran bantuan sosial yang bebas dari intervensi kepentingan desa.

    Gus Ipul menegaskan bahwa DTSEN menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah, baik pusat maupun daerah, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Pembaruan data secara bersama dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program ini.

    "Selama satu tahun ini, saya dan Pak Yandri konsolidasi data menindaklanjuti Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Dimana Inpres ini mengharuskan kita berpedoman pada DTSEN dalam menyalurkan bantuan sosial maupun program pemerintah," ujar Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).

    Kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah sangat penting dalam keberhasilan DTSEN. Gus Ipul menekankan sifat data yang dinamis, sehingga memerlukan kerja cepat, sistematis, dan berbasis teknologi.

    Peran operator desa sangat krusial karena mereka melakukan input data di lapangan, bersama dengan dinas sosial setempat. Dukungan Kemendes PDT dalam mendorong desa untuk menghadirkan dan membiayai operator data desa diapresiasi karena memperkuat kualitas pembaruan data di tingkat akar rumput.

    "Masih ada kekurangan dan beberapa error, tetapi data kita semakin hari, bulan dan tahun semakin solid. Error-nya terus menurun," kata Gus Ipul.

    Ia menambahkan, "Apalagi kalau masyarakat makin sadar dan ikut terlibat aktif, saya yakin data kita semakin akurat. Data yang akurat akan menghadirkan keadilan, tidak ada lagi yang tersisih." Gus Ipul berharap sinergi antara Kemensos dan Kemendes PDT dapat menjadi model bagi daerah lain.

    Mendes PDT Yandri Susanto menekankan bahwa kolaborasi kedua kementerian bertujuan memastikan pemutakhiran data berjalan transparan dan terverifikasi hingga tingkat desa. Sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Kemendes diminta memastikan pembaruan data dilakukan dari tingkat bawah.

    Data dikumpulkan oleh RT/RW, dipantau pendamping desa dan pendamping PKH, diinput operator desa, lalu dibahas secara terbuka melalui musyawarah desa. Mekanisme ini dirancang untuk mencegah manipulasi data di tingkat bawah.

    "Jadi tidak ada kongkalikong data di tingkat desa, dengan begini artinya DTSEN insyallah akurasinya semakin hari semakin baik. Jangan sampai yang berhak menerima bantuan justru tidak menerima, yang tidak berhak justru menerima," ujar Yandri.

    Ia menambahkan, "Nah ini yang mau kita hilangkan, kuncinya ada di tingkat desa."

    Yandri mengingatkan bahwa dari total 75.266 desa di Indonesia, data sangat dinamis, mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan domisili, hingga perubahan status kesejahteraan. Oleh karena itu, pembaruan data harus terus dilakukan.

    "Maka dinamisnya data ini mesti dijawab dengan kolaborasi kementerian/lembaga (K/L) yang ada di tingkat desa. Supaya nanti kalau datanya benar, data ini bisa dipakai dengan tepat untuk menyalurkan batuan sosial atau afirmasi yang lain untuk pembangunan," kata Yandri.

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Bupati Intan Jaya Aner Maisini, Anggota Komisi VIII DPR RI Wardatul Asriah, Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka serta Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin. Hadir pula Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemendes PDT serta Kemensos, Staf Khusus (Stafsus), dan Tenaga Ahli Menteri.

  • Ibas Tinjau Pemenuhan Gizi Anak di Ngawi Saat Ramadan

    Ibas Tinjau Pemenuhan Gizi Anak di Ngawi Saat Ramadan

    Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kawu di Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kesiapan fasilitas serta proses penyediaan makanan bergizi bagi siswa, terutama selama bulan Ramadan.

    Ibas menekankan bahwa program pemenuhan gizi harus terus berjalan optimal dan transparan, dengan tetap menjaga kualitas layanan selama bulan suci Ramadan.

    "Saya hadir langsung untuk memastikan bahwa program pemenuhan gizi benar-benar berjalan dengan baik di lapangan, terutama di bulan Ramadan, sehingga kebutuhan gizi anak-anak tetap terpenuhi tanpa mengurangi kualitas maupun porsinya," ujar Ibas, dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).

    Dalam kunjungannya, Ibas berdiskusi dengan Kepala SPPG Kawu, Agus Wijayanto, beserta jajaran pengelola untuk memahami kemudahan dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program.

    Selain itu, Ibas juga meninjau alur operasional, mulai dari penerimaan dan penyortiran bahan makanan, proses pengolahan di dapur, hingga penyajian menu khusus Ramadan.

    Menurut Ibas, program pemenuhan gizi merupakan implementasi nyata kebijakan pemerintah yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Program ini tidak hanya memberikan makanan gratis, tetapi juga memastikan keseimbangan gizi anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang sehat dan unggul.

    Ibas menilai SPPG memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Sebagai wakil rakyat di tingkat pusat, Ibas menyatakan komitmennya untuk terus mengawal keberlanjutan program ini.

    "Kami di pusat akan terus mendorong agar seluruh pelaksanaan program berjalan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Ibas.

    Apresiasi juga disampaikan Ibas kepada seluruh tenaga kerja SPPG atas kedisiplinan dalam menjalankan tugas sesuai standar operasional, termasuk memastikan porsi makanan sesuai dengan kebutuhan gizi penerima manfaat.

    "Saya mengapresiasi para pekerja di SPPG yang telah bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab dalam memastikan setiap porsi makanan sesuai dengan standar kebutuhan gizi," kata Ibas.

    Ibas juga mengingatkan tentang pentingnya integritas dalam program pemenuhan gizi agar tujuan mulia pemerintah dapat tercapai secara maksimal dan tanpa penyimpangan.

    "Pemenuhan gizi harus dilaksanakan dengan baik dan jujur. Tidak boleh ada kecurangan, karena ini menyangkut masa depan anak-anak Indonesia," ujar Ibas.

    Saat meninjau dapur, Ibas menekankan pentingnya kualitas dan kebersihan bahan baku yang digunakan. Ia mengingatkan agar bahan makanan yang tidak segar atau tidak layak konsumsi tidak digunakan.

    Peninjauan tersebut juga mencakup pengawasan terhadap mekanisme pemeriksaan bahan pangan yang masuk, guna memastikan standar keamanan pangan tetap terjaga selama proses produksi.

    Melalui kunjungan ini, Ibas berharap SPPG di Kabupaten Ngawi dapat menjadi contoh pelaksanaan program pemenuhan gizi yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung terciptanya generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.

  • Cek Bansos BPNT dan PKH Tahap 1 Februari 2026: Begini Caranya

    Cek Bansos BPNT dan PKH Tahap 1 Februari 2026: Begini Caranya

    Penerima manfaat bantuan sosial (bansos) kini dapat memeriksa status pencairan bansos BPNT 2026 dan PKH Tahap 1 secara daring. Pengecekan ini bertujuan memastikan dana bantuan telah masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

    Pemerintah menyalurkan bantuan secara bertahap melalui Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) dan BSI menjelang akhir Februari 2026.

    Bantuan BPNT disalurkan sekaligus untuk tiga bulan (Januari, Februari, dan Maret 2026), dengan total Rp 600.000 per KPM. Sementara itu, besaran PKH bervariasi berdasarkan kondisi keluarga, meliputi ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, hingga penyandang disabilitas.

    Pengecekan dapat dilakukan melalui website resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos. Cara ini mempermudah penerima untuk mengetahui status, jenis, dan periode pencairan bantuan tanpa harus mengunjungi kantor desa atau kelurahan.

    Rincian Nominal Bansos PKH 2026

    Berikut adalah rincian nominal bantuan PKH per tahap berdasarkan kategori:

    Rincian Nominal Bansos PKH 2026 (Per Tahap)
    Kategori Nominal per 3 Bulan
    Ibu hamil/nifas Rp 750.000
    Anak usia 0-6 tahun Rp 750.000
    Anak SD/sederajat Rp 225.000
    Anak SMP/sederajat Rp 375.000
    Anak SMA/sederajat Rp 500.000
    Lansia (≥60 tahun) Rp 600.000
    Penyandang disabilitas berat Rp 600.000
    Korban pelanggaran HAM berat Rp 2.700.000

    Langkah-Langkah Pengecekan Bansos BPNT dan PKH 2026

    Untuk memastikan status penerima bansos, masyarakat dapat melakukan pengecekan online dengan langkah-langkah berikut:

    1. Melalui Website Resmi Kemensos

    Berikut cara cek bansos melalui website Kemensos:

    1. Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id.
    2. Masukkan data wilayah sesuai KTP (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan).
    3. Ketik nama lengkap penerima manfaat sesuai KTP.
    4. Masukkan kode verifikasi (captcha) yang muncul.
    5. Klik tombol "Cari Data" untuk melihat status kepesertaan, jenis bantuan, dan periode pencairan.

    2. Melalui Aplikasi Cek Bansos

    Pengecekan juga bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos:

    1. Unduh aplikasi resmi Cek Bansos di Play Store atau App Store.
    2. Registrasi akun baru menggunakan NIK, KK, dan swafoto dengan KTP.
    3. Login, pilih menu "Cek Bansos", lalu masukkan data diri untuk melihat status bantuan, termasuk posisi desil ekonomi keluarga.

    Kriteria Penerima dan Desil Bansos

    Mulai Triwulan 1 2026, terjadi penyesuaian kriteria desil penerima bansos. Penerima BPNT kini terbatas pada desil 1-4 (sebelumnya 1-5), sementara PKH tetap di desil 1-4.

    Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga dari sangat miskin hingga sejahtera (1–10), berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tingkatan desil adalah:

    • Desil 1: sangat miskin
    • Desil 2: miskin
    • Desil 3: hampir miskin
    • Desil 4: rentan miskin
    • Desil 5: pas-pasan
    • Desil 6–10: menengah ke atas hingga sejahtera

    Prioritas bansos diberikan pada desil 1–4, dengan mempertimbangkan aset, kondisi rumah, pendidikan, pekerjaan, dan jumlah tanggungan keluarga.

    Cara Cek Desil Bansos Tanpa Aplikasi

    Pengecekan status desil dan penerima bansos juga dapat dilakukan tanpa aplikasi melalui website resmi:

    1. Kunjungi https://cekbansos.kemensos.go.id
    2. Masukkan NIK dan kode verifikasi
    3. Klik "Cari Data"

    Hasil pencarian akan menampilkan nama pemohon, kelompok desil, dan status bantuan sosial.

  • Bapanas Diminta Salurkan Bantuan Pangan Februari-Maret 2026

    Bapanas Diminta Salurkan Bantuan Pangan Februari-Maret 2026

    Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, mendesak Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mempercepat penyaluran bantuan pangan (Bapang) berupa beras dan minyak goreng untuk periode Februari dan Maret 2026. Program ini sangat dinantikan oleh 33,2 juta keluarga di seluruh Indonesia.

    Alex Indra Lukman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/2/2026) menyatakan bahwa ketersediaan stok beras dan minyak goreng mencukupi, sehingga tidak ada alasan untuk menunda penyaluran. "Stok beras dan minyak, tak ada kendala. Jumlah persediaannya sangat memadai. Kita minta pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk tidak lagi menunda-nunda penyaluran Bapang periode Februari dan Maret 2026 ini," kata Alex.

    Menurut Alex, meskipun keputusan penyaluran telah disetujui dalam rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) pada 29 Januari 2026 di Jakarta, bantuan pangan beras dan minyak goreng belum sampai kepada penerima manfaat.

    Rapat yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut menyepakati penyaluran Bapang beras dan minyak goreng dilakukan sekaligus untuk alokasi dua bulan, yaitu Februari dan Maret 2026. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperluas dengan menyasar masyarakat desil I sampai IV, serupa dengan penerima program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra).

    Alex yang juga ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat menjelaskan bahwa bantuan beras seberat 10 kg dan minyak goreng 2 liter per bulan diharapkan dapat meredam gejolak harga menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H/2026 M.

    "Beras seberat 10 Kg beserta minyak goreng 2 liter per bulan itu, tentunya akan mampu meredam gejolak harga di bulan Ramadhan, terlebih hari raya Idul Fitri 1447 H/2026 M makin dekat," terang Alex.

    Alex menambahkan bahwa Bapang ini sangat dinantikan oleh calon penerima, dan pemerintah diharapkan tidak membuat mereka menunggu terlalu lama.

    Diketahui, jumlah KPM Bapang tahun 2026 meningkat 81,9 persen dibandingkan program serupa sebelumnya, yang hanya menjangkau 18,2 juta KPM setiap bulan. Untuk penyaluran dua bulan sekaligus, Bulog akan mengeluarkan 664,8 ribu ton beras dan 132,9 ribu kiloliter minyak goreng.

    Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,92 triliun untuk program ini. Alex meyakini bahwa Bapang akan menjaga stabilitas harga sembako, membantu memenuhi kebutuhan KPM selama Ramadan dan Idul Fitri, serta menjaga daya beli masyarakat.

    Sebagai informasi, program Bapang yang dilaksanakan Bapanas bersama Bulog pada tahun 2025 lalu dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, dengan alokasi Juni dan Juli, menyalurkan bantuan pangan beras 10 kg setiap bulan kepada 18,2 juta KPM. Kemudian, pada alokasi Oktober dan November, pemerintah menambahkan bantuan 2 liter minyak goreng dengan jumlah KPM yang sama.

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa program bantuan pangan beras memberikan implikasi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan Indonesia. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen terhadap Maret 2023, dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022.

  • Kemensos Salurkan Rp 2,07 Miliar untuk Korban Bencana Aceh

    Kemensos Salurkan Rp 2,07 Miliar untuk Korban Bencana Aceh

    Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan jaminan hidup (Jadup) senilai Rp 2,07 miliar kepada 4.611 jiwa atau 1.242 kepala keluarga yang terdampak bencana cuaca ekstrem di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Bantuan tahap pertama ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama 30 hari.

    Penyaluran bantuan dilaksanakan pada 16-22 Februari 2026 di sepuluh kecamatan yang terdampak, meliputi Timang Gajah, Wih Pesam, Bukit, Gajah Putih, Pintu Rime Gayo, Bandar, Syiah Utama, Mesidah, Bener Kelipah, dan Permata. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos menyerahkan bantuan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, yang kemudian menyalurkannya langsung kepada warga di masing-masing kecamatan.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa Jadup diberikan agar keluarga terdampak tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari meski aktivitas ekonomi terhenti akibat bencana.

    "Setelah bencana, penghasilan warga banyak yang terhenti. Bantuan Jadup ini supaya kebutuhan sehari-hari mereka tetap terpenuhi selama masa pemulihan," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026).

    Gus Ipul menambahkan, penyaluran Jadup merupakan bagian dari bansos adaptif kebencanaan yang disalurkan Kemensos di wilayah terdampak bencana Sumatera. Bantuan jadup ini diperuntukkan bagi 175.211 penerima manfaat, dengan nilai Rp 450 ribu per orang per bulan selama 3 bulan.

    Selain Jadup, bantuan yang diberikan juga mencakup logistik dan layanan dapur umum, santunan ahli waris sebesar Rp 15 juta per jiwa, santunan luka berat Rp 5 juta per jiwa, bantuan isian rumah Rp 3 juta per keluarga, serta dukungan pemberdayaan ekonomi Rp 5 juta per keluarga.

    Penyaluran Jadup dilakukan secara bertahap setelah penerima manfaat terverifikasi melalui pemerintah daerah dan mekanisme Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, terang Gus Ipul.

    Penyaluran Jadup di Bener Meriah didasarkan pada SK Bupati Bener Meriah Nomor: 360/25/SK/2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan isian rumah, Jaminan Hidup dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi korban terdampak bencana cuaca ekstrem di Kabupaten Bener meriah Tahun 2025. Hal ini merupakan wujud dukungan pemerintah dalam memulihkan sosial ekonomi warga yang terdampak bencana di Aceh.

    "Ini sudah mulai proses salur, karena tentu penerima manfaatnya harus yang sudah terverifikasi agar tepat sasaran. Mulai dari usulan pemerintah daerah dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri selaku ketua satgas," tutup Gus Ipul.

    Sebagai informasi tambahan, kegiatan penyerahan bantuan simbolis tahap I ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bener Meriah H. Armia, Sekretaris Daerah Riswandika Putra, jajaran perangkat daerah, serta unsur terkait di tingkat kecamatan.

  • Menu Makan Bergizi Gratis Dikomplain karena Telur Kotor

    Menu Makan Bergizi Gratis Dikomplain karena Telur Kotor

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tulungagung kembali menuai keluhan. Masyarakat mengeluhkan kondisi telur rebus yang diberikan, karena cangkangnya masih terdapat kotoran ayam.

    Herlambang, salah seorang warga, mengungkapkan bahwa keponakannya yang bersekolah di SDN 1 Kepatihan, Tulungagung, menerima menu MBG yang terdiri dari telur, roti, susu, dan salad buah.

    "Tapi telur yang diberikan masih ada kotoran ayamnya. Bagaimana ini, masak telur seperti ini diberikan kepada anak-anak, apa tidak cuci," kata Herlambang, Kamis (26/2/2026).

    Herlambang khawatir konsumsi telur tersebut dapat berdampak buruk bagi kesehatan, apalagi kondisi telur juga retak.

    Ia berharap pihak SPPG (Sentra Pangan dan Pemberdayaan Gizi) lebih memperhatikan kualitas menu yang disajikan. Menurutnya, jika masalah ini dibiarkan, program pemerintah pusat bisa terkesan gagal.

    Herlambang juga menyayangkan kejadian ini dan berharap BGN (Badan Gizi Nasional) turun tangan untuk mengevaluasi SPPG yang memasok menu.

    Selain masalah telur berkotoran ayam, Herlambang juga menyebutkan bahwa di media sosial banyak warga yang mengkritik jenis menu MBG kering yang dibagikan selama bulan Ramadan karena dinilai asal-asalan dan tidak memenuhi standar nilai barang.

    Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, Desi Lusiana Wardhani, menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa berkomentar terkait keluhan tersebut karena bukan bagian dari kewenangan lembaganya. "Kami tidak bisa berkomentar karena itu terkait penyajiannya. Monggo langsung ke SPPG-nya atau Satgas MBG," kata Desi.

    Desi menjelaskan bahwa tugas utama dinas kesehatan terkait SPPG adalah pemeriksaan air, pelatihan penjamah makanan, dan CKG (Cara Kerja yang Baik).

    "Ketika tiga hal ini sudah memenuhi syarat, kami keluarkan sertifikat penjamah, selanjutnya mereka akan mengurus ke OSS," jelasnya.

    Ketua Satgas MBG Tulungagung, Bagus Kuncoro, menyatakan akan melaporkan keluhan tersebut ke Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Tulungagung agar ditindaklanjuti. "Kita laporkan ke korwil BGN Tulungagung," kata Bagus.

  • 869 Ribu Peserta PBI JKN Kembali Aktif

    869 Ribu Peserta PBI JKN Kembali Aktif

    Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat perkembangan terbaru terkait pengaktifan kembali dan peralihan peserta Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) yang sebelumnya dinonaktifkan. Sebanyak 869 ribu lebih peserta telah aktif kembali melalui berbagai skema, dari total 11 juta peserta yang sempat nonaktif.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan hal ini usai menghadiri sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Karawang, Jawa Barat.

    "Dari 11 juta yang kemarin nonaktif, sejumlah 869.000 telah aktif kembali melalui berbagai skema," kata Gus Ipul, Kamis (26/2/2026).

    Gus Ipul merinci, 132.507 peserta melakukan reaktivasi kembali ke segmen PBI JKN. Selain itu, 405.965 peserta beralih pembiayaan ke pemerintah daerah melalui skema PBPU/BP Pemda, dan 184.357 peserta beralih ke segmen pegawai negeri atau BUMD/BUMN.

    "Karena status mereka adalah pegawai negeri atau pegawai BUMN/BUMD. Jadi masih ada ini cukup besar (jumlahnya), ini sebagai salah satu penanda bahwa dulu memang belum sepenuhnya tepat sasaran," ujar Gus Ipul.

    Tercatat 88 peserta beralih pembiayaan ke perusahaan swasta tempat mereka bekerja. Sementara itu, 147.046 peserta memilih pindah ke segmen mandiri.

    "Bahkan 6.993 (peserta) naik ke kelas 2 dan 2.990 (peserta) naik ke kelas 1," jelas Gus Ipul.

    Gus Ipul menegaskan, sebagian besar dari total 11 juta peserta yang dinonaktifkan memang sudah tepat sasaran. Namun, sebagian lainnya masih memerlukan perbaikan data. Pemerintah membuka mekanisme reaktivasi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    Gus Ipul juga menyampaikan telah menandatangani daftar penerima PBI yang berlaku untuk bulan depan. Peserta PBI di luar desil 1-5 masih tetap menjadi peserta untuk tiga bulan ke depan. Pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat selama periode tersebut.

    "Kita sarankan bagi yang mampu untuk pindah ke segmen mandiri, tapi bagi yang tidak mampu kita akan aktifkan kembali melalui PBI JKN," ujarnya.

    Selain itu, sekitar 106 ribu peserta penderita sakit kronis dan katastrofik telah otomatis direaktivasi kembali, sehingga sudah dapat menggunakan fasilitas pelayanan PBI.

    Gus Ipul menambahkan, proses groundcheck akan terus dilakukan dengan mencocokkan aset yang dimiliki untuk pemutakhiran DTSEN.

    "Tetap nanti akan dilakukan uji lapangan dan nanti akan diukur oleh BPS, sehingga dengan begitu konsistensinya tetap terjaga," tutupnya.

  • Kemensos Gelar Khitanan Gratis untuk Anak Kurang Mampu di Bekasi

    Kemensos Gelar Khitanan Gratis untuk Anak Kurang Mampu di Bekasi

    Kementerian Sosial (Kemensos) menyelenggarakan khitanan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi. Kegiatan ini diadakan di Rumah Sakit Bhakti Husada Cikarang, Kabupaten Bekasi.

    Sepuluh anak Penerima Manfaat (PM) mengikuti kegiatan tersebut dengan tertib. Suasana tegang bercampur gembira terlihat jelas menjelang proses khitan.

    Bingkisan berupa makanan ringan, sejadah, sarung, peci, tas serut, obat-obatan, hingga mainan diberikan kepada setiap anak usai dikhitan. Program ini merupakan bagian dari komitmen Kemensos untuk memperluas akses layanan kesehatan dasar dan meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu.

    Negara hadir melalui kegiatan ini untuk memastikan setiap anak tetap memperoleh hak atas layanan kesehatan yang aman, layak, dan terjangkau.

    Di balik kegiatan itu, terdapat kisah haru dari Jihad (25), seorang ibu yang mendampingi putra keduanya, A (5). Jihad bercerita bahwa ia kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga semasa almarhum suaminya masih hidup. Setelah suaminya meninggal, ia harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

    Anak pertamanya, J, juga mengalami perundungan sejak usia lima tahun di lingkungan sekolah. J pernah diikat oleh teman-temannya hingga mengalami luka di kepala. Trauma tersebut hampir membuatnya berhenti sekolah.

    Perundungan yang dialami kedua anak Jihad tidak hanya datang dari teman sebaya, tetapi juga dari lingkungan sekitar karena tidak memiliki ayah. Akibatnya, J dan A lebih memilih untuk berdiam diri di rumah dan enggan bermain dengan teman-temannya.

    "Kalau saya dimaki-maki, ya sudah saya cuma bisa sabar. Memang saya orang tidak punya, orang susah, mau bagaimana lagi," tutur Jihad, dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026).

    Jihad tetap berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya meski hidup dalam keterbatasan. Ia berjualan gorengan keliling untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Jihad segera mendaftarkan putranya ketika mendapat informasi mengenai program khitanan gratis tersebut. Ia mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini.

    "Saya senang sekali, soalnya saya orang susah, makasih banyak, saya sangat bersyukur," tambahnya.

    Kegiatan ini menjadi momentum refleksi bahwa masih banyak keluarga yang berjuang dalam diam, selain menjadi layanan kesehatan bagi anak-anak. Anak-anak berhak untuk tumbuh di lingkungan yang aman dan nyaman.

  • Mensos dan Mendes Sosialisasi DTSEN di Karawang

    Mensos dan Mendes Sosialisasi DTSEN di Karawang

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melakukan sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Aula Husni Hamid, Kompleks Pemda Karawang, Kamis (26/2/2026).

    Tujuannya adalah memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan meminimalkan intervensi kepentingan di tingkat desa.

    Gus Ipul menyatakan bahwa pembenahan data tunggal ini menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Aturan itu mewajibkan seluruh program pemerintah, pusat maupun daerah, berpedoman pada satu data, yaitu DTSEN.

    “Dalam menyalurkan bantuan-bantuan sosial maupun, program-program pemerintah baik pusat maupun daerah, maka itulah kita perlu kerja bersama, kita perlu gandeng tangan dengan para pemangku kepentingan salah satunya adalah Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta daerah, sore ini kmdu Kabupaten Karawang, kita lakukan sosialisasi DTSEN,” kata dia.

    Gus Ipul menekankan pentingnya teknologi dan kecepatan operator di lapangan mengingat data kemiskinan bersifat dinamis. Ia mengapresiasi dukungan anggaran dari Mendes Yandri untuk operator data desa.

    Meski mengakui adanya kekurangan teknis, Gus Ipul optimistis kesalahan data akan terus berkurang dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam pemutakhiran data.

    “Di samping itu sesuai arahan Presiden kita membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat di dalam pemutahgiran data ini. Alhamdulillah saya harus akui masih ada kekurangan-kekurangan, masih ada beberapa error. Tetapi data kita makin hari, makin bulan, makin tahun makin solid, erornya terus menurun,” ucapnya.

    Yandri Susanto menambahkan bahwa kolaborasi ini bertujuan menutup celah manipulasi data. Ia mengerahkan seluruh instrumen desa untuk mengawal DTSEN.

    “Sehingga semua kekuatan, Kemensos dan Kemendes kami kerahkan dalam penyusunan DTSEN. Kami punya pendamping desa, punya kepala desa RT dan RW dan punya ada lembaga musawarah desa, di mana atas instruksi Bapak Presiden, Kemendes itu diminta untuk pemuktahiran data di tingkat desa,” ujar Yandri.

    Yandri menjelaskan bahwa verifikasi data dilakukan transparan melalui musyawarah desa (Musdes) untuk mencegah praktik "titip nama".

    Ia juga menyoroti tantangan dinamika kependudukan di 75.266 desa, seperti kelahiran, kematian, dan perubahan status ekonomi.

    Yandri menjelaskan, alur verifikasi data akan dilakukan secara transparan melalui musyawarah desa (Musdes), agar tidak ada lagi praktik "titip nama" oleh oknum tertentu.

    Terkait penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Yandri mengungkapkan data bahwa sekitar 45 persen bantuan PKH pada tahun 2025 diprediksi tidak tepat sasaran.

    Data ini merujuk temuan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tahun 2025 dan menjadi perhatian untuk pengecekan langsung di lapangan.

    “Tadi sempat saya menyampaikan kalau ada 45 persen bantuan PKH yang tidak tepat sasaran, nah DTSEN ini merupakan perbaikannya termasuk sosialisasi kepada pemerintah desa untuk penerimaan, agar kita bisa melakukan langkah-langkah untuk melihat kondisi objektifnya. Itu kan perkiraan, maka kita ingin turun ke lapangan melalui DTSEN,” ungkap Gus Ipul.

    Hasil verifikasi lapangan terhadap 12 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menemukan bahwa sekitar 2 juta penerima sudah tidak layak menerima bantuan.

    Gus Ipul menegaskan upaya perbaikan terus dilakukan dan menargetkan sistem penyaluran bantuan yang semakin presisi.

    “Maka di tahun 2025 itu kita lakukan ground check. Kepada 12 ribu lebih keluarga penerima manfaat. Hasilnya hampir 2 juta dari 12 juta itu dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk memperoleh program PKH maupun Sembako. Jadi upaya perbaikan terus kita lakukan,” kata Gus Ipul menegaskan.

    Gus Ipul menambahkan bahwa di tiap desa harus ada Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) untuk memperbarui data dan menyalurkan bantuan tepat sasaran.

  • Reaktivasi BPJS PBI Malang Terhambat Verifikasi Data

    Reaktivasi BPJS PBI Malang Terhambat Verifikasi Data

    Proses reaktivasi ribuan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Malang mengalami kelambatan. Masyarakat yang dinonaktifkan kepesertaannya belum dapat menerima manfaat layanan kesehatan setelah hampir satu bulan.

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) masih melakukan pencocokan data. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah berupaya menyelesaikan tahapan verifikasi dan pemadanan data.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Husnul Muarif, menyampaikan bahwa data peserta nonaktif masih dalam proses pemadanan oleh Dispendukcapil. "Data peserta PBI JKN yang nonaktif masih dipadankan oleh Dispendukcapil. Ribuan data itu akan dicek ulang untuk memastikan validitasnya," kata Husnul, Kamis (26/2/2026).

    Proses pemadanan data meliputi tiga aspek utama, yaitu pembaruan kartu keluarga (KK), domisili terbaru peserta, serta status hidup atau meninggal dunia.

    Setelah rampung, hasil pemadanan akan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Husnul menjelaskan bahwa peserta akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesejahteraan dalam desil 1 hingga 5.

    Menurut Husnul, kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi terendah yang masuk kategori tersebut berpeluang direaktivasi kepesertaannya.

    Husnul menegaskan dua syarat utama untuk reaktivasi, yaitu rekomendasi dari Dinas Sosial P3AP2KB dan surat keterangan sakit atau surat keterangan menjalani perawatan dari fasilitas kesehatan.

    "Reaktivasi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja selama dua syarat itu terpenuhi," tegasnya.

    Masyarakat atau penerima BPJS PBI nonaktif yang akan berobat di puskesmas atau rumah sakit dapat meminta surat keterangan sakit sebagai salah satu dokumen persyaratan. Surat tersebut kemudian dilampirkan bersama rekomendasi dari Dinas Sosial.

    Bagi warga yang tidak masuk dalam hasil pemadanan atau tidak termasuk desil 1-5, tersedia dua opsi: mendaftar sebagai peserta mandiri atau dialihkan ke skema PBI Daerah (PBID). Pemkot Malang mengalokasikan anggaran sekitar Rp 153 miliar untuk membiayai sekitar 360 ribu jiwa peserta PBID pada tahun ini.

    Husnul mengimbau masyarakat tetap tenang karena reaktivasi dapat diajukan sewaktu-waktu sesuai ketentuan. Penonaktifan sekitar 9 ribu lebih peserta berdasarkan data awal dari BPJS Kesehatan.

    Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang mencatat adanya lonjakan permintaan surat keterangan reaktivasi setelah penonaktifan BPJS PBI. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyebut pihaknya menerbitkan lima hingga sepuluh surat keterangan setiap hari.

    Donny menambahkan bahwa rumah sakit seringkali menghubungi pihaknya untuk meminta penerbitan surat keterangan sebagai bagian dari proses reaktivasi. Namun, penerbitan surat hanya dapat dilakukan berdasarkan data yang tercantum dalam Sistem Integrasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kementerian Sosial.

    Dinsos Kota Malang tidak memegang data lengkap jumlah peserta PBI yang dinonaktifkan. Data resmi berada di BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Peran Dinsos sebatas membantu menerbitkan surat keterangan sesuai persyaratan Kementerian Sosial.

    Donny mengungkapkan adanya kendala teknis karena pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan mengubah data dalam sistem SIKS-NG. Ia mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa status kepesertaan agar tidak terkendala saat membutuhkan layanan kesehatan.

    Pemkot Malang memastikan koordinasi lintas instansi terus dilakukan guna menjamin masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi.

    Sebelumnya, ada ratusan ribu penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) di wilayah Malang Raya dinonaktifkan karena dinilai tak memenuhi syarat sebagai penerima.

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Hernina Agustin Arifin, menyampaikan bahwa penonaktifan peserta PBI JK merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026, sebagai bagian dari pembaruan dan pemutakhiran data kepesertaan secara nasional.

    Hernina menyebutkan terdapat 125 ribu peserta PBI JKN nonaktif di wilayah Malang Raya, dengan rincian Kota Malang 9.920 peserta, Kota Batu 3.974 peserta, dan Kabupaten Malang 112.140 peserta.

    "Data nonaktif itu muncul ketika ditemukan ketidaksesuaian, misalnya sudah bekerja atau tidak lagi masuk desil 1 sampai 5," ujarnya.