Category: Bansos

  • Menteri Sosial Gus Ipul Jelaskan Transformasi Data PBI JKN di Rapat DPR RI

    Menteri Sosial Gus Ipul Jelaskan Transformasi Data PBI JKN di Rapat DPR RI

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pembaruan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) merupakan bagian dari transformasi data. Langkah ini dilakukan untuk memastikan subsidi kesehatan tepat sasaran, serta menjaga kelompok paling rentan tetap memperoleh layanan kesehatan.

    Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Konsultasi Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan Terintegrasi. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, menghadirkan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Bappenas, BPS, dan BPJS Kesehatan. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

    "Kalau Presiden memulai transformasi bangsa, kita mulai dari transformasi data. Sudah ditentukan alokasinya 96,8 juta jiwa setiap tahunnya, dibagi ke seluruh daerah," jelas Gus Ipul, Senin (9/2/2026).

    Data tersebut, lanjutnya, berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kemudian dimutakhirkan. Beberapa daerah juga mengusulkan warganya setiap bulan untuk mendapatkan PBI.

    Gus Ipul menekankan penyesuaian kepesertaan PBI-JKN bukan untuk mengurangi jumlah peserta. Namun, ini adalah realokasi dari kelompok relatif mampu kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

    Proses realokasi memindahkan kepesertaan dari desil 6-10 DTSEN ke desil 1-5. Realokasi ini telah berjalan sejak Mei 2025 dan dilakukan bertahap hingga awal 2026.

    Dalam paparannya, Gus Ipul menyampaikan bahwa sepanjang 2025 pemerintah telah menonaktifkan lebih dari 13,5 juta peserta PBI JKN. Mereka dinilai tidak lagi memenuhi kriteria.

    Dari jumlah tersebut, sekitar 87 ribu peserta melakukan reaktivasi. Sebagian lainnya berpindah menjadi peserta mandiri.

    Peserta di sejumlah daerah dengan Universal Health Coverage (UHC) otomatis dibiayai melalui APBD pemerintah daerah. "Artinya ini penonaktifan yang tepat," ujar Gus Ipul.

    Ia menambahkan, "Ada yang sudah mampu secara mandiri, ada juga yang langsung diambil alih APBD daerah. Ini bukti bahwa penonaktifan tahun 2025 sesuai dengan data yang kami miliki."

    Gus Ipul menegaskan kembali bahwa kebijakan ini bukan pengurangan kuota, melainkan realokasi. "Tidak ada yang dikurangi, tapi dialihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang kita miliki," tegasnya.

    Contoh Konkret Realokasi

    Sebagai contoh konkret, Gus Ipul memaparkan hasil ground check pendamping terhadap peserta nonaktif. Di antaranya Dalimin (desil 10) dan Djamhuri (desil 7).

    Kondisi tempat tinggal dan aset mereka dinilai sudah berada di atas kriteria penerima PBI JKN. Kuota yang dilepas dialihkan kepada peserta pengganti dari kelompok paling miskin.

    Misalnya, Apendi (desil 1) dan Monem (desil 1), yang menjadi penerima baru pada Januari 2026. Kondisi rumah dan aset mereka jauh lebih terbatas.

    Berikut adalah contoh perbandingan data penerima PBI JKN:

    Nama Peserta Desil Awal Status Keterangan
    Dalimin 10 Nonaktif Kondisi aset di atas kriteria
    Djamhuri 7 Nonaktif Kondisi aset di atas kriteria
    Apendi 1 Aktif (baru) Kondisi aset sangat terbatas
    Monem 1 Aktif (baru) Kondisi aset sangat terbatas

    Gus Ipul menjelaskan pergantian peserta ini dilakukan berdasarkan pemutakhiran DTSEN dan verifikasi lapangan oleh pendamping. Bantuan dialihkan secara tepat dari desil atas ke desil bawah.

    "Ini sedikit gambaran peserta yang kita nonaktifkan, dan ini peserta penggantinya. Jadi realokasi benar-benar berbasis data dan hasil ground check," jelasnya.

    Tujuan Realokasi dan Mekanisme Reaktivasi

    Gus Ipul menambahkan, realokasi ini bertujuan menurunkan inclusion error (orang tidak berhak yang masih menerima bantuan) dan exclusion error (orang berhak yang belum menerima). Distribusi penerima PBI JKN di seluruh daerah kini semakin mendekati proporsi ideal sesuai angka kemiskinan.

    Peserta PBI-JKN yang terdampak perubahan status tetap dapat melakukan reaktivasi cepat. Ini penting agar tidak kehilangan akses layanan kesehatan.

    "Untuk penyakit kronis seperti cuci darah, otomatis tidak boleh ditolak rumah sakit dan pembiayaannya langsung ditanggung pemerintah," tegas Gus Ipul.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, dari sekitar 200 ribu pasien cuci darah, terdapat 12.262 orang yang sempat keluar dari PBI JKN. Mekanisme ini memastikan pasien dengan kebutuhan perawatan berkelanjutan tetap memperoleh layanan.

    Layanan tersebut meliputi cuci darah, kemoterapi, radioterapi, pengobatan penyakit jantung, dan talasemia.

    Cakupan JKN dan Pentingnya DTSEN

    Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyampaikan, cakupan JKN telah mencapai lebih dari 98 persen penduduk Indonesia. Ini tersebar di 473 kabupaten/kota dan 35 provinsi.

    Pengeluaran langsung masyarakat (out-of-pocket) turun dari hampir 50 persen menjadi 25-28 persen. "Yang miskin dibayari pemerintah, yang tidak miskin ya urunan," ujarnya.

    Ia melanjutkan, "BPJS itu bagaimana orang bisa akses layanan dengan kualitas tertentu tanpa kesulitan keuangan."

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan pentingnya DTSEN untuk mengefektifkan penyaluran bantuan sosial. "Di database lama ada yang meninggal masih tercatat, ada yang terlihat miskin," terang Amalia.

    Ia menambahkan, "Dengan DTSEN, sekarang tidak ada duplikasi individu maupun keluarga."

    Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran data melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, BPS, BPJS, dan Kemensos. Ini dilakukan agar realokasi dan reaktivasi berjalan transparan dan akurat.

    Ia juga menyebutkan beberapa kanal pengaduan dan pemantauan kepesertaan. Pertama, SIKS-NG dari tingkat RT/RW hingga kelurahan/desa. Kedua, Aplikasi Cek Bansos untuk masyarakat. Ketiga, Call center 021-111 dan WhatsApp Laporan SOS.

    Gus Ipul menegaskan, seluruh kebijakan tetap mengacu pada kuota nasional PBI JKN sebesar 96,8 juta jiwa. Ini untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang paling membutuhkan.

  • Pemerintah Tambah KPM Bantuan Pangan Jadi 33,2 Juta Orang, Bulog Salurkan 664,8 Ribu Ton Beras dan 132,9 Ribu Kiloliter Minyak Goreng

    Pemerintah Tambah KPM Bantuan Pangan Jadi 33,2 Juta Orang, Bulog Salurkan 664,8 Ribu Ton Beras dan 132,9 Ribu Kiloliter Minyak Goreng

    Pemerintah meningkatkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan pangan menjadi 33,2 juta orang. Penyaluran bantuan ini akan dilakukan oleh Perum Bulog.

    Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bantuan pangan beras dan minyak goreng disalurkan untuk periode Februari dan Maret 2026.

    Setiap penerima akan mendapatkan 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan. Jadi, untuk dua bulan, total 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng.

    Dengan penambahan penerima, total beras yang disalurkan sekitar 664,8 ribu ton. Minyak goreng yang disalurkan mencapai 132,9 ribu kiloliter.

    "Jadi kalau dari sebelumnya 18 juta, sekarang 30 juta (penerima). (Beras yang disalurkan) Ya tinggal dikalikan, 20 kg x 30 juta (penerima), sekitar 600 ribu ton," kata Ahmad Rizal Ramdhani di Panen Festival 2026, Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).

    Proses penyaluran bantuan akan dimulai pada pertengahan Maret 2026. Penyaluran ini mencakup alokasi untuk Februari dan Maret sekaligus.

    Setiap penerima akan langsung menerima beras sebanyak 20 kg dan minyak goreng 4 liter.

    "Kita sedang siapkan, harus disiapkan karungnya dulu baru. Estimasi kami (penyaluran) bulan-bulan Maret lah. Pertengahan Ramadan untuk meringankan beban para masyarakat," ucap Ahmad Rizal Ramdhani.

    Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 11,92 triliun untuk pengadaan dan penyaluran bantuan sosial ini. Penugasan penyaluran diberikan kepada Perum Bulog.

    Berikut rincian perkiraan alokasi bantuan pangan:

    Jenis Bantuan Jumlah KPM (juta) Alokasi per KPM (Feb-Mar) Total Estimasi
    Beras 33,2 20 kg 664,8 ribu ton
    Minyak Goreng 33,2 4 liter 132,9 ribu kiloliter

    Keputusan ini sesuai hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) di Jakarta (29/1/2026). Rapat tersebut dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Kriteria Penerima

    Jumlah KPM diperbanyak dengan menyasar masyarakat desil I sampai IV. Kriteria ini sama dengan penerima program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra).

    Jumlah KPM program bantuan pangan beras dan minyak goreng dialokasikan setiap bulan. Ditingkatkan menjadi 33,2 juta KPM per bulan.

    Jumlah KPM ini meningkat 81,9% dari program serupa sebelumnya. Sebelumnya, jumlah KPM berada di angka 18,2 juta per bulan.

  • Kemensos Gelar Operasi Katarak Gratis untuk 160 Warga Majalengka dan Sekitarnya

    Kemensos Gelar Operasi Katarak Gratis untuk 160 Warga Majalengka dan Sekitarnya

    Kementerian Sosial (Kemensos) melaksanakan bakti sosial operasi katarak gratis di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kegiatan ini menargetkan 160 warga dari lima wilayah di Jawa Barat. Lima daerah tersebut meliputi Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Sumedang.

    Bakti sosial diselenggarakan Minggu (8/2/2026) hasil kolaborasi Kemensos dengan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia (PERDAMI) Pusat. Delapan dokter mata dan 17 tenaga medis terlibat. YPP Peduli Pundi Amal dan RSIA Livasya juga turut mendukung. Pemerintah Kabupaten Majalengka turut berkontribusi dalam kegiatan ini.

    Sebanyak 237 pendaftar menjalani skrining atau pemeriksaan kelayakan medis. Prosedur ini dilakukan sesuai standar operasional yang berlaku. Dari jumlah tersebut, 180 orang dinyatakan lolos skrining medis.

    Dari 180 orang yang lolos, 160 pasien berhasil menjalani operasi katarak. Pasien ini terdiri dari 105 lansia dan 55 pasien non-lansia.

    Selain operasi katarak, para peserta juga menerima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Bantuan ini berupa paket nutrisi. Paket ini bertujuan mendukung proses pemulihan pascaoperasi. Isinya meliputi susu, beras, makanan tambahan, dan vitamin.

    Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Supomo, menyatakan kegiatan ini sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia diharapkan dapat optimal.

    “Gangguan penglihatan akibat katarak kerap membatasi aktivitas dan menurunkan kualitas hidup lansia. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, kami berharap para lansia dapat kembali beraktivitas secara mandiri,” ujar Supomo, Senin (9/2/2026).

    Ia menambahkan, bakti sosial ini diharapkan meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat. Selain itu, kegiatan ini meningkatkan kepedulian sosial terhadap kesejahteraan lansia.

    Dukungan Medis dan Penyelenggara Jumlah
    Dokter Mata (PERDAMI) 8
    Tenaga Medis (PERDAMI) 17
    Tenaga Medis & Administrasi (RSIA Livasya) 35
    Total Pasien Operasi 160

    Apresiasi dari Berbagai Pihak

    Direktur Utama SCTV-Indosiar dan Bupati Majalengka Eman Suherman turut hadir. Keduanya mengapresiasi Kemensos dan PERDAMI. Apresiasi ini diberikan atas terselenggaranya operasi katarak gratis di Majalengka.

    Pendamping sosial bersama tim Sentra Terpadu Inten Soeweno (STIS) terlibat aktif. Mereka membantu proses skrining hingga pendampingan pascaoperasi. Pendampingan ini guna memantau kondisi kesehatan mata peserta.

    “Kegiatan operasi katarak ini merupakan bagian dari intervensi rehabilitasi sosial Kemensos. Ini melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat,” jelas Supomo.

    Kemensos berharap lansia penerima manfaat dapat kembali melihat dengan baik. Mereka diharapkan bisa menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri.

    Salah satu penerima manfaat, Kanta (96), bersyukur atas operasi katarak gratis ini.

    “Berharap penglihatannya kembali pulih sehingga dapat beraktivitas normal,” tutupnya.

  • BPJS Kesehatan Beroperasi Sejak 2014, Ini Cara Cek Status Kepesertaan Aktif atau Tidak

    BPJS Kesehatan Beroperasi Sejak 2014, Ini Cara Cek Status Kepesertaan Aktif atau Tidak

    BPJS Kesehatan resmi beroperasi pada 1 Januari 2014, berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Peserta BPJS Kesehatan mencakup berbagai golongan.

    Golongan tersebut meliputi Pekerja Penerima Upah (PPU), Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBPU Pemda), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) & Bukan Pekerja, serta Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK), menurut situs resminya.

    Penting bagi setiap peserta untuk memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka aktif. Hal ini guna memastikan layanan kesehatan dapat diakses kapan saja dibutuhkan.

    Berikut ini beberapa cara mudah yang bisa Anda lakukan untuk mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan, aktif atau tidak.

    Salah satu cara termudah mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan adalah melalui aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini memungkinkan peserta mengakses berbagai informasi dan layanan BPJS Kesehatan secara mandiri.

    Untuk menggunakannya, peserta harus mengunduh aplikasi Mobile JKN terlebih dahulu. Setelah itu, buka aplikasi dan lakukan login.

    Login dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor BPJS Kesehatan yang terdaftar, serta kata sandi. Masukkan juga captcha yang muncul pada kolom yang tersedia, lalu klik 'Login'.

    Pada menu utama aplikasi, peserta dapat memilih opsi 'Info Peserta'. Halaman tersebut akan segera menampilkan informasi status keaktifan kepesertaan BPJS dan identitas lengkap peserta.

    Cek Status Via WhatsApp BPJS Kesehatan

    BPJS Kesehatan menyediakan layanan cek status kepesertaan melalui WhatsApp. Cara ini memudahkan peserta tanpa harus mengunduh aplikasi tambahan.

    Untuk memulai, buka aplikasi WhatsApp di ponsel Anda. Simpan nomor 08118165165 sebagai kontak resmi layanan BPJS Kesehatan.

    Kirim pesan ke nomor tersebut. Setelah itu, pilih menu 'Informasi' yang tersedia di balasan otomatis. Lanjutkan dengan memilih 'Cek Status Kepesertaan'.

    Peserta akan diminta memasukkan nomor KTP (NIK) atau nomor BPJS Kesehatan. Masukkan juga tanggal lahir dengan format Tahun-Bulan-Tanggal (YYYY-MM-DD).

    Setelah semua data terisi, Anda akan menerima balasan pemberitahuan mengenai status keaktifan BPJS Kesehatan Anda.

    Cek Status Melalui Care Center BPJS Kesehatan

    Bagi yang lebih nyaman berbicara langsung dengan petugas, BPJS Kesehatan menyediakan Care Center. Layanan ini dapat diakses melalui telepon.

    Hubungi BPJS Kesehatan Care Center di nomor 165. Pilih opsi layanan jenis 1 untuk melanjutkan. Selanjutnya, pilih layanan untuk memeriksa status kepesertaan.

    Anda akan diminta memasukkan nomor peserta atau NIK. Setelah itu, masukkan tanggal lahir Anda.

    Petugas Care Center akan segera memberikan informasi status kepesertaan BPJS Kesehatan Anda, apakah aktif atau tidak.

    Cek Status Melalui Layanan CHIKA

    CHIKA (Chat Assistant JKN) adalah layanan asisten virtual BPJS Kesehatan yang tersedia melalui platform Telegram dan WhatsApp.

    Anda dapat menghubungi CHIKA melalui Telegram (@Chika_BPJSKesehatan_bot) atau WhatsApp (0811-8750-400). Ketik '1' pada kolom chat, kemudian kirim.

    CHIKA akan membalas dengan menu 'Informasi', lalu pilih 'Cek Status Peserta'. Masukkan NIK atau Nomor BPJS Kesehatan Anda.

    Setelah itu, ketik tanggal lahir dengan format tahun-bulan-tanggal (YYYYMMDD). Tunggu balasan dari CHIKA yang akan menampilkan informasi status keaktifan BPJS Kesehatan Anda.

    Berikut adalah ringkasan pilihan metode untuk mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan:

    Metode Cek Status Platform/Kontak Informasi Diperlukan
    Aplikasi Mobile JKN Aplikasi Mobile JKN NIK/Nomor BPJS, Password, Captcha
    WhatsApp BPJS Kesehatan 08118165165 NIK/Nomor BPJS, Tanggal Lahir (YYYY-MM-DD)
    Care Center BPJS Kesehatan 165 Nomor Peserta/NIK, Tanggal Lahir
    Layanan CHIKA Telegram (@Chika_BPJSKesehatan_bot) / WhatsApp (0811-8750-400) NIK/Nomor BPJS, Tanggal Lahir (YYYYMMDD)

    Memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan aktif adalah langkah penting. Dengan berbagai pilihan cara di atas, Anda dapat memilih metode yang paling sesuai dan nyaman.

  • Cek Status Bansos Berdasarkan Desil DTSEN di Aplikasi Kemensos

    Cek Status Bansos Berdasarkan Desil DTSEN di Aplikasi Kemensos

    Pemerintah menentukan penerima bantuan sosial (bansos) berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini mengelompokkan seluruh penduduk Indonesia dalam sepuluh tingkat kesejahteraan, yaitu desil 1 hingga desil 10. Tingkat ini diukur berdasarkan beragam variabel yang mencerminkan kondisi ekonomi keluarga.

    Masyarakat dapat mengecek status desil mereka melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos. Pemahaman mengenai desil menjadi krusial untuk mengetahui apakah suatu keluarga termasuk dalam kategori prioritas penerima bansos.

    Menurut Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos), desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga. Desil 1 menunjukkan kelompok paling tidak mampu, sementara desil 10 mengindikasikan keluarga paling sejahtera. Penentuan desil melibatkan beberapa variabel.

    Variabel-variabel tersebut mencakup aset yang dimiliki, kondisi rumah, tingkat pendidikan, dan pekerjaan anggota keluarga. Selain itu, jumlah anggota keluarga juga menjadi faktor penentu. Keluarga dengan aset lebih banyak dan kondisi rumah layak cenderung lebih sejahtera.

    Sebaliknya, keluarga tanpa aset, dengan kondisi rumah kurang baik, tingkat pendidikan rendah, serta jumlah anggota keluarga banyak, cenderung masuk kategori tidak mampu. Kriteria ini menjadi acuan utama dalam penentuan penerima bantuan.

    Cara Cek Desil Melalui Aplikasi Cek Bansos

    Proses pengecekan status desil dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos. Aplikasi ini menyediakan informasi lengkap mengenai peringkat kesejahteraan keluarga berdasarkan data DTSEN.

    Berikut adalah langkah-langkah untuk mengecek status desil bansos:

    • Unduh aplikasi Cek Bansos di ponsel Anda.
    • Masuk atau login jika sudah memiliki akun.
    • Jika belum, klik 'Buat Akun Baru' dan lengkapi data yang diminta.

    Pengguna harus mengisi nomor kartu keluarga (KK), NIK, nama lengkap sesuai KTP, nomor telepon, email, username, dan password. Lampirkan swafoto dengan KTP beserta foto KTP. Setelah data dipastikan benar, klik 'Buat Akun' dan ikuti prosedur selanjutnya.

    Setelah berhasil membuat akun, login menggunakan username dan password yang terdaftar. Di menu utama aplikasi, pilih 'Profil'. Informasi Peringkat Kesejahteraan Keluarga akan muncul, menunjukkan status desil DTSEN Anda. Anda juga dapat melihat Profil Keluarga yang terdaftar.

    Desil 1 hingga 4 dikategorikan tidak mampu dan rentan, sehingga menjadi prioritas penerima bansos. Semakin tinggi angka desil, kondisi kesejahteraan keluarga semakin baik.

    Desil Kategori Kesejahteraan Prioritas Bansos
    1-4 Tidak mampu dan rentan Ya
    5-10 Sejahtera hingga sangat sejahtera Tidak
  • BGN Jakarta Ubah Skema Menu MBG Saat Ramadan, Fokus Pangan Tahan Lama

    BGN Jakarta Ubah Skema Menu MBG Saat Ramadan, Fokus Pangan Tahan Lama

    Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan penyesuaian skema menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan. Menu yang disiapkan bagi penerima manfaat akan didominasi oleh pangan tahan lama.

    Pangan tersebut mencakup kurma, telur rebus, susu, dan berbagai penganan lokal. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, penyesuaian ini karena mayoritas penerima manfaat menjalankan ibadah puasa.

    Pola distribusi dan jenis makanan perlu diatur ulang guna memenuhi kebutuhan penerima manfaat yang berpuasa. "Untuk anak sekolah yang mayoritas di daerah puasa, itu makanannya akan berupa makanan yang tahan lama untuk dibawa pulang dan dikonsumsi saat buka," kata Dadan di Balai Kota Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Dadan memaparkan, menu yang disiapkan antara lain kurma, telur rebus, telur asin, telur pindang, abon, buah, susu. Termasuk penganan lokal yang umum dikonsumsi saat Ramadan.

    BGN juga berupaya melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam penyediaan menu tersebut. Hal ini mendukung perekonomian lokal.

    "Kemudian, ada abon, buah, susu, dan penganan-penganan lokal yang saya kira secara tradisional banyak disajikan di bulan Ramadan yang tahan lama," ujarnya.

    BGN akan berupaya maksimal untuk menghindari produk perusahaan besar. "Sesekali boleh, tapi tidak setiap hari," kata Dadan.

    Layanan Normal untuk Non-Puasa dan Kelompok Khusus

    Sementara itu, di daerah yang mayoritas tidak berpuasa, layanan MBG akan tetap berjalan normal dengan menu segar seperti biasa. Begitu pula untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tidak ada perubahan menu.

    Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di lingkungan pesantren juga tetap beroperasi normal. Namun, waktu distribusi makanan digeser ke sore hari menjelang berbuka puasa.

    "Untuk SPPG yang ada di dalam pesantren dan penerima manfaatnya juga di pesantren, maka pelayanan normal tetapi waktunya digeser ke sore hari menjelang puasa," ucap Dadan.

    Strategi Pengendalian Bahan Pangan

    BGN turut menyiapkan strategi pengendalian bahan pangan selama Ramadan. Tujuannya agar tidak memicu lonjakan permintaan pada komoditas tertentu.

    Jika permintaan satu komoditas dinilai berlebihan, menu akan dialihkan ke bahan substitusi yang memiliki nilai gizi setara.

    "Saya kira dengan kerja sama ini, kita nanti malah mudah dengan BUMD mengaturnya," ungkap Dadan.

    Hal ini terkait kebutuhan masyarakat secara umum menjelang puasa dan Idul Fitri. "Nanti kita akan kurangi permintaannya di program Makan Bergizi," tambahnya.

    Menurut Dadan, pengaturan menu ini sekaligus menjaga keseimbangan pasokan pangan di pasar. Ini juga memastikan kebutuhan gizi penerima manfaat tetap terpenuhi selama bulan puasa.

    Berikut adalah perbandingan skema menu MBG selama Ramadan dan di luar Ramadan:

    Periode Jenis Menu Distribusi
    Ramadan (mayoritas puasa) Pangan tahan lama (kurma, telur rebus, susu, abon, penganan lokal) Dibawa pulang, dikonsumsi saat berbuka
    Ramadan (mayoritas tidak puasa) Menu segar seperti biasa Normal
    Ibu Hamil, Menyusui, Balita Menu segar seperti biasa Normal
    SPPG Pesantren Menu segar seperti biasa Digeser sore hari menjelang berbuka
  • Pemerintah Jamin Peserta PBI JK Nonaktif Berpenyakit Kronis Selama Tiga Bulan di Jakarta

    Pemerintah Jamin Peserta PBI JK Nonaktif Berpenyakit Kronis Selama Tiga Bulan di Jakarta

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan, namun mengidap penyakit kronis, akan dijamin pemerintah selama tiga bulan. Gus Ipul meminta rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan tidak menolak pasien PBI JK nonaktif.

    “Tiga bulan ke depan ini akan dijamin. Jadi untuk itu jangan ada rumah sakit yang menolak,” kata Gus Ipul usai rapat bersama Pimpinan DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Dia menjelaskan, Kementerian Kesehatan memiliki aturan jelas terkait larangan rumah sakit menolak pasien. Mensos menegaskan rumah sakit harus menerima pasien PBI JK nonaktif.

    “Menurut saya, Menkes juga sudah jelas itu UU-nya ada, peraturannya ada, tidak boleh rumah sakit menolak pasien. Siapapun pasien itu! Siapapun pasien itu, tidak boleh menolak pasien,” ujarnya.

    Fasilitas layanan kesehatan wajib tetap memberikan pelayanan kepada peserta PBI JK nonaktif yang mengidap penyakit kronis. Terkait pembiayaan, pemerintah bersama DPR telah sepakat memberikan dukungan.

    “Soal pembiayaan, pemerintah dan DPR sepakat untuk akan memberikan dukungan. Dan itu nanti kita bisa lakukan hitung-hitungan bersama BPJS,” katanya.

    Kesepakatan Pemerintah dan DPR

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menuturkan DPR dan pemerintah menyepakati biaya layanan kesehatan bagi peserta PBI JK nonaktif pengidap penyakit kronis ditanggung pemerintah selama tiga bulan.

    “Ya, jadi kalau tadi DPR dan Pemerintah sepakat bahwa selama tiga bulan, seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI, itu dibayarkan oleh pemerintah. Jadi sudah sepakat, tadi bagian bayar-bayarnya pemerintah,” ujar Dasco.

    Langkah ini diambil sambil menunggu pemutakhiran data terbaru oleh pihak-pihak terkait. Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan akan memperbarui data PBI JK.

    Poin Kesepakatan Detail
    Jangka Waktu Penjaminan Tiga bulan
    Pihak Penjamin Pemerintah
    Kategori Pasien Peserta PBI JK nonaktif dengan penyakit kronis
    Tindakan Pendukung Pemutakhiran data PBI JK
  • BPJS PBI Nonaktif di Jakarta? Ini Tiga Cara Mudah Mengaktifkan Kembali

    BPJS PBI Nonaktif di Jakarta? Ini Tiga Cara Mudah Mengaktifkan Kembali

    Warga Jakarta yang terdaftar sebagai peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) mungkin mengalami kebingungan saat status kepesertaan tiba-tiba nonaktif. Namun, tidak perlu khawatir. Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan opsi aktivasi ulang dengan tiga cara berbeda.

    Langkah-langkah ini diungkapkan melalui akun resmi Instagram BPJS Kesehatan. Tujuannya adalah memastikan masyarakat yang berhak tetap mendapatkan jaminan kesehatan.

    Bagi Anda yang masih memenuhi kriteria tertentu, opsi pendaftaran ulang sebagai peserta PBI dapat dilakukan. Ini berlaku untuk mereka yang dinonaktifkan pada Januari 2026.

    Kriteria tersebut mencakup masyarakat miskin atau rentan miskin. Selain itu, penderita penyakit kronis, katastropik, atau kondisi darurat medis juga masuk kategori ini.

    Untuk mengaktifkan kembali status BPJS PBI, Anda perlu melapor ke Dinas Sosial setempat. Nantinya, Dinas Sosial akan mengajukan kembali kepesertaan Anda.

    Beralih ke Peserta Mandiri (PBPU)

    Jika Anda merasa mampu secara finansial, beralih ke peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) atau peserta mandiri adalah pilihan. Dengan ini, BPJS Kesehatan Anda akan kembali aktif.

    Anda juga dapat memilih kelas rawat inap sesuai kemampuan. Proses peralihan ini bisa dilakukan secara daring.

    Berikut rincian langkahnya:

    • Hubungi WA Pandawa BPJS Kesehatan di nomor 08118165165.
    • Pilih menu Administrasi yang tersedia.
    • Klik tautan yang dikirim dan pilih fitur Pengaktifan Kembali Status Kepesertaan.
    • Lampirkan dokumen seperti swafoto dengan KTP, kartu keluarga (KK), dan buku tabungan.

    Setelah proses ini selesai dan iuran dibayarkan, kepesertaan Anda akan aktif tanpa masa tunggu 14 hari.

    Beralih ke Peserta Pekerja (PPU)

    Bagi Anda yang bekerja atau merupakan anggota keluarga dari pekerja (istri/suami/anak), opsi beralih ke peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) dapat dipertimbangkan. Iuran BPJS Kesehatan Anda akan ditanggung dan dibayarkan oleh perusahaan tempat bekerja.

    Berikut adalah langkah-langkah untuk beralih:

    Jika Anda adalah pekerja:

    • Laporkan diri ke HRD atau bagian kepegawaian perusahaan.
    • Mintalah pendaftaran Anda beserta keluarga sebagai peserta PPU.

    Jika Anda adalah anggota keluarga pekerja yang terdaftar PPU:

    • Hubungi WA Pandawa BPJS Kesehatan di 08118165165.
    • Pilih menu Administrasi.
    • Klik tautan dan pilih fitur Penambahan Anggota Keluarga.
    • Lampirkan dokumen yang diminta, yaitu kartu keluarga.

    Setelah iuran dibayarkan perusahaan, kepesertaan BPJS Kesehatan Anda akan segera aktif.

    Alasan Penonaktifan BPJS PBI

    Penonaktifan peserta PBI oleh Kemensos bukan tanpa alasan. Langkah ini bertujuan memastikan penerima bantuan iuran benar-benar orang yang berhak.

    Ini dilakukan agar program bantuan lebih tepat sasaran. Kuota peserta PBI yang dinonaktifkan segera diisi oleh penerima baru.

    Pengisian ini berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hingga saat ini, pemerintah menanggung lebih dari 96 juta masyarakat sebagai peserta PBI.

    Kategori Peserta BPJS Kesehatan

    BPJS Kesehatan memiliki beberapa kategori peserta yang disesuaikan dengan status ekonomi dan pekerjaan.

    Penting bagi masyarakat untuk memahami perbedaan ini. Penyesuaian kategori dapat dilakukan sesuai kondisi terkini.

    Berikut adalah gambaran umum kategori peserta BPJS Kesehatan:

    Kategori Peserta Penjelasan Singkat Sumber Pembayaran Iuran
    PBI (Penerima Bantuan Iuran) Masyarakat miskin dan tidak mampu Pemerintah
    PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) Peserta mandiri, bukan pekerja formal Sendiri/Pribadi
    PPU (Pekerja Penerima Upah) Pekerja formal di perusahaan atau instansi Perusahaan/Instansi

    Dengan memahami kategori dan mekanisme aktivasi ulang, peserta dapat segera mengembalikan status BPJS Kesehatan mereka.

  • Perumda Pasar Jaya Sediakan Layanan Daftar On The Spot Antrean KJP Pangan Bersubsidi 2026

    Perumda Pasar Jaya Sediakan Layanan Daftar On The Spot Antrean KJP Pangan Bersubsidi 2026

    Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya selaku mitra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memfasilitasi distribusi program Pangan Bersubsidi 2026. Program ini ditujukan bagi warga Jakarta kategori khusus, terutama para penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP).

    Layanan Pendaftaran Antrean On The Spot

    Berbeda dengan sistem pendaftaran reguler yang mewajibkan pengambilan sembako pada H+1, Pasar Jaya kini memberikan fleksibilitas melalui pilihan pendaftaran langsung di tempat atau on the spot bagi masyarakat.

    Pendaftaran di lokasi gerai ini memungkinkan penerima manfaat untuk langsung mengambil bahan pangan bersubsidi pada hari yang sama. Layanan ini tersedia di berbagai gerai Pasar Jaya yang tersebar di wilayah DKI Jakarta.

    Pendaftaran on the spot atau antrean sore ini dibuka setiap hari pada pukul 14.00-17.00 WIB. Masyarakat tetap diwajibkan membawa persyaratan administratif yang diperlukan untuk proses verifikasi di lokasi pengambilan.

    Jenis Antrean Waktu Pendaftaran Waktu Pengambilan Barang Link Pendaftaran
    Antrean Pagi 07.00 – 17.00 WIB H+1 Setelah Daftar antrianpanganbersubsidi.pasarjaya.co.id
    Antrean Sore (OTS) 14.00 – 17.00 WIB Hari yang Sama (H+0) ots.pasarjaya.co.id

    Prosedur Pendaftaran Antrean Online

    Bagi masyarakat yang memilih mendaftar secara daring, baik untuk antrean pagi maupun sore, prosesnya tetap dilakukan melalui portal resmi Pasar Jaya. Calon pembeli harus memastikan data yang dimasukkan valid agar tiket antrean dapat terbit.

    Langkah pertama adalah mengakses situs pendaftaran sesuai jenis antrean yang diinginkan. Setelah masuk ke laman tersebut, pengguna diminta memilih wilayah dan lokasi spesifik gerai Pasar Jaya untuk pengambilan barang kebutuhan pokok.

    Selanjutnya, masukkan Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta nomor kartu ATM KJP yang dimiliki. Pastikan data tanggal lahir penerima manfaat sesuai dengan dokumen resmi yang terdaftar pada sistem pemerintah.

    Setelah melengkapi kode captcha dan mencentang pernyataan kebenaran data, klik tombol simpan. Tiket antrean akan muncul secara otomatis dan wajib dicetak atau disimpan sebagai syarat mutlak pengambilan barang di lokasi.

    Daftar Harga Bahan Pangan Bersubsidi

    Program ini menawarkan berbagai komoditas pangan dengan harga yang jauh di bawah harga pasar. Pemerintah memberikan subsidi besar agar masyarakat kurang mampu tetap dapat memenuhi kebutuhan nutrisi harian dengan biaya terjangkau.

    Jenis Bahan Pangan Satuan/Volume Harga Subsidi
    Daging Sapi 1 kg Rp 35.000
    Daging Ayam 1 ekor Rp 8.000
    Telur Ayam 1 tray (15 butir) Rp 30.000
    Beras 5 kg Rp 30.000
    Ikan Kembung 1 kg Rp 13.000
    Susu 1 karton (24 pcs) Rp 30.000

    Penerima manfaat diharapkan memperhatikan jadwal operasional dan kuota harian di masing-masing titik distribusi. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerumunan dan memastikan proses penyaluran sembako berjalan dengan tertib dan lancar di seluruh wilayah Jakarta.

  • Kemensos Terapkan DTSEN 2026 dan Beri Panduan Cara Cek Desil Bansos Online

    Kemensos Terapkan DTSEN 2026 dan Beri Panduan Cara Cek Desil Bansos Online

    Pemerintah Indonesia resmi mengintegrasikan sistem desil ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai tahun 2026 guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Sistem desil membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam sepuluh kategori untuk menentukan skala prioritas penerima manfaat, menggantikan fungsi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya digunakan oleh kementerian terkait.

    Pengertian Desil dalam Sistem DTSEN

    Desil merupakan klasifikasi yang mengelompokkan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi nasional, di mana angka terkecil menunjukkan tingkat ekonomi terendah atau kelompok masyarakat yang masuk kategori sangat miskin.

    Data ini menjadi indikator objektif bagi pemerintah dalam memetakan kelayakan penerima bantuan, sehingga setiap program bantuan dapat disalurkan dengan akurasi data yang lebih tinggi melalui rujukan tunggal DTSEN.

    Kategori Desil Tingkat Kesejahteraan Keterangan
    Desil 1 Sangat Miskin Prioritas utama hampir semua jenis bansos
    Desil 2 – 3 Miskin & Hampir Miskin Prioritas tinggi untuk bantuan rutin
    Desil 4 Rentan Miskin Berpeluang besar masuk kuota reguler
    Desil 5 Ekonomi Pas-pasan Terbatas pada kuota nasional yang tersedia

    Prioritas Penyaluran Berdasarkan Peringkat Ekonomi

    Peringkat desil dalam DTSEN memiliki pengaruh langsung terhadap jenis program bantuan yang diterima oleh sebuah keluarga, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Keluarga yang berada pada Desil 1 hingga Desil 4 umumnya menjadi fokus utama untuk program PKH, sementara Program Sembako dan Jaminan Kesehatan PBI-JK menjangkau masyarakat hingga kategori Desil 5.

    Langkah Cara Cek Desil Bansos 2026

    Masyarakat dapat melakukan pengecekan status desil secara mandiri melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan data wilayah domisili dan nama lengkap sesuai dengan kartu identitas elektronik (e-KTP).

    Selain website, pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi resmi Cek Bansos yang tersedia di Google Play Store atau App Store dengan melakukan proses verifikasi akun menggunakan NIK dan swafoto KTP.

    Metode Pengecekan Platform Resmi Data yang Diperlukan
    Website Kemensos cekbansos.kemensos.go.id Nama Lengkap & Alamat sesuai KTP
    Aplikasi Mobile Aplikasi Cek Bansos NIK, No KK, Email, & Foto KTP
    Sistem SIKS-NG siks.kemensos.go.id NIK atau Nomor Kartu Keluarga
    Layanan Offline Kantor Desa/Kelurahan KTP & KK Asli

    Mekanisme Perubahan Data dan Saluran Pengaduan

    Status desil tidak bersifat permanen karena pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data secara berkala guna menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi keluarga di lapangan, seperti terjadinya PHK atau mendapatkan pekerjaan baru.

    Proses validasi juga melibatkan Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang memiliki wewenang melaporkan warga yang sudah dianggap mampu atau warga baru yang layak masuk kategori miskin.

    Bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data, Kemensos menyediakan layanan pengaduan melalui Call Center di nomor 1500-899 atau melalui pesan tertulis ke WhatsApp Kemensos di nomor 0811-1022-210.