Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka kembali peluang reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Kebijakan ini menyasar 1,9 juta warga Jawa Barat yang sebelumnya dinonaktifkan dari program tersebut.
Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan. Terutama bagi mereka yang membutuhkan penanganan darurat atau mengidap penyakit kronis.
Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menjelaskan bahwa penonaktifan PBI JKN merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, Gubernur Jawa Barat menaruh perhatian serius terhadap dampak sosialnya.
“Jadi masalah penonaktifan PBI JKN ini sebenarnya kebijakan Kemensos. Jadi Gubernur merasa khawatir terhadap masyarakat yang tidak bisa melanjutkan pelayanan di kegawatdaruratan,” kata Vini, Selasa (10/2/2026).
Kekhawatiran tersebut mendorong koordinasi lintas sektor. Hasilnya, Kemensos membuka skema reaktivasi bagi warga yang terdampak.
“Akhirnya Kemensos mengeluarkan informasi soal kemudahan reaktivasi. Jadi kemarin kami bahas yang tadinya akan dibantu provinsi, ternyata ada cara dari Kemensos untuk melakukan reaktivasi,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemangku kepentingan. Surat ini berisi panduan terkait reaktivasi kepesertaan BPJS PBI yang dinonaktifkan.
“Jadi salah satu yang kita kerjakan adalah membuat surat edaran bahwa ada beberapa cara karena ada 1,9 juta warga Jabar yang dinonaktifkan. Jadi sudah ada yang melaksanakan reaktivasi,” jelas Vini.
Proses Reaktivasi dan Imbauan untuk Warga
Vini mengimbau warga yang kepesertaan BPJS PBI-nya nonaktif untuk segera mendatangi Dinas Sosial setempat. Tujuannya untuk mengurus proses reaktivasi kepesertaan mereka.
Hingga saat ini, jumlah warga yang telah memanfaatkan mekanisme reaktivasi masih relatif sedikit. Data menunjukkan bahwa partisipasi masih perlu ditingkatkan.
“Diharapkan yang mengalami nonaktif itu segera datang ke dinsos untuk melakukan reaktivasi. Per hari ini baru 1.400-an yang melakukan reaktivasi,” ungkapnya.
Berikut adalah beberapa langkah penting dalam proses reaktivasi:
| Tahap | Deskripsi |
|---|---|
| Kunjungan ke Dinsos | Warga yang dinonaktifkan PBI JKN-nya harus mendatangi Dinas Sosial setempat. |
| Pengajuan Reaktivasi | Mengajukan permohonan reaktivasi kepesertaan PBI JKN. |
| Verifikasi Data | Dinas Sosial akan memverifikasi data kepesertaan. |
| Penerbitan Surat Keterangan | Faskes (rumah sakit/puskesmas) dapat menerbitkan surat keterangan dirawat untuk pasien yang sedang menjalani perawatan. |
| Aktivasi Kembali | Proses reaktivasi dapat selesai dalam 1×24 jam setelah pengajuan. |
Dinas Kesehatan Jawa Barat juga telah berkoordinasi dengan rumah sakit dan puskesmas. Tujuannya untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, terutama bagi pasien kronis yang memerlukan pengobatan berkelanjutan.
“Kami langsung rapat dengan rumah sakit dan puskesmas, intinya bahwa beberapa langkah yaitu reaktivasi yang diutamakan bagi peserta penyakit kronis,” kata Vini.
Untuk mempercepat proses dan menghindari pasien bolak-balik, fasilitas kesehatan diminta aktif membantu. Mereka diminta segera mengeluarkan surat keterangan dirawat saat ada pasien PBI nonaktif.
Surat keterangan tersebut akan menjadi dasar bagi Dinas Sosial untuk segera memproses reaktivasi. Vini menegaskan mekanisme ini khusus untuk reaktivasi, bukan pendaftaran peserta baru.
“Untuk mempermudah dan membantu, hanya untuk yang reaktivasi ya bukan peserta baru,” tegasnya.
Dengan skema baru ini, reaktivasi bisa dilakukan dalam waktu singkat, bahkan saat pasien sedang dalam perawatan. Ini memastikan tidak ada hambatan pelayanan kesehatan.
“Jadi per hari ini sudah bisa reaktivasi. Rumah sakit tidak boleh melakukan misalnya lagi dirawat tiba-tiba PBI nonaktif, hari itu juga rumah sakit harus mengeluarkan surat keterangan dirawat, datang ke dinsos dan dinsos melakukan reaktivasi, 1×24 jam bisa aktif,” pungkas Vini.









