Category: Bansos

  • Warga Jawa Barat Dapat Reaktivasi Kepesertaan PBI JKN BPJS Kesehatan yang Dinonaktifkan

    Warga Jawa Barat Dapat Reaktivasi Kepesertaan PBI JKN BPJS Kesehatan yang Dinonaktifkan

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka kembali peluang reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Kebijakan ini menyasar 1,9 juta warga Jawa Barat yang sebelumnya dinonaktifkan dari program tersebut.

    Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan. Terutama bagi mereka yang membutuhkan penanganan darurat atau mengidap penyakit kronis.

    Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menjelaskan bahwa penonaktifan PBI JKN merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, Gubernur Jawa Barat menaruh perhatian serius terhadap dampak sosialnya.

    “Jadi masalah penonaktifan PBI JKN ini sebenarnya kebijakan Kemensos. Jadi Gubernur merasa khawatir terhadap masyarakat yang tidak bisa melanjutkan pelayanan di kegawatdaruratan,” kata Vini, Selasa (10/2/2026).

    Kekhawatiran tersebut mendorong koordinasi lintas sektor. Hasilnya, Kemensos membuka skema reaktivasi bagi warga yang terdampak.

    “Akhirnya Kemensos mengeluarkan informasi soal kemudahan reaktivasi. Jadi kemarin kami bahas yang tadinya akan dibantu provinsi, ternyata ada cara dari Kemensos untuk melakukan reaktivasi,” ujarnya.

    Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemangku kepentingan. Surat ini berisi panduan terkait reaktivasi kepesertaan BPJS PBI yang dinonaktifkan.

    “Jadi salah satu yang kita kerjakan adalah membuat surat edaran bahwa ada beberapa cara karena ada 1,9 juta warga Jabar yang dinonaktifkan. Jadi sudah ada yang melaksanakan reaktivasi,” jelas Vini.

    Proses Reaktivasi dan Imbauan untuk Warga

    Vini mengimbau warga yang kepesertaan BPJS PBI-nya nonaktif untuk segera mendatangi Dinas Sosial setempat. Tujuannya untuk mengurus proses reaktivasi kepesertaan mereka.

    Hingga saat ini, jumlah warga yang telah memanfaatkan mekanisme reaktivasi masih relatif sedikit. Data menunjukkan bahwa partisipasi masih perlu ditingkatkan.

    “Diharapkan yang mengalami nonaktif itu segera datang ke dinsos untuk melakukan reaktivasi. Per hari ini baru 1.400-an yang melakukan reaktivasi,” ungkapnya.

    Berikut adalah beberapa langkah penting dalam proses reaktivasi:

    Tahap Deskripsi
    Kunjungan ke Dinsos Warga yang dinonaktifkan PBI JKN-nya harus mendatangi Dinas Sosial setempat.
    Pengajuan Reaktivasi Mengajukan permohonan reaktivasi kepesertaan PBI JKN.
    Verifikasi Data Dinas Sosial akan memverifikasi data kepesertaan.
    Penerbitan Surat Keterangan Faskes (rumah sakit/puskesmas) dapat menerbitkan surat keterangan dirawat untuk pasien yang sedang menjalani perawatan.
    Aktivasi Kembali Proses reaktivasi dapat selesai dalam 1×24 jam setelah pengajuan.

    Dinas Kesehatan Jawa Barat juga telah berkoordinasi dengan rumah sakit dan puskesmas. Tujuannya untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, terutama bagi pasien kronis yang memerlukan pengobatan berkelanjutan.

    “Kami langsung rapat dengan rumah sakit dan puskesmas, intinya bahwa beberapa langkah yaitu reaktivasi yang diutamakan bagi peserta penyakit kronis,” kata Vini.

    Untuk mempercepat proses dan menghindari pasien bolak-balik, fasilitas kesehatan diminta aktif membantu. Mereka diminta segera mengeluarkan surat keterangan dirawat saat ada pasien PBI nonaktif.

    Surat keterangan tersebut akan menjadi dasar bagi Dinas Sosial untuk segera memproses reaktivasi. Vini menegaskan mekanisme ini khusus untuk reaktivasi, bukan pendaftaran peserta baru.

    “Untuk mempermudah dan membantu, hanya untuk yang reaktivasi ya bukan peserta baru,” tegasnya.

    Dengan skema baru ini, reaktivasi bisa dilakukan dalam waktu singkat, bahkan saat pasien sedang dalam perawatan. Ini memastikan tidak ada hambatan pelayanan kesehatan.

    “Jadi per hari ini sudah bisa reaktivasi. Rumah sakit tidak boleh melakukan misalnya lagi dirawat tiba-tiba PBI nonaktif, hari itu juga rumah sakit harus mengeluarkan surat keterangan dirawat, datang ke dinsos dan dinsos melakukan reaktivasi, 1×24 jam bisa aktif,” pungkas Vini.

  • Kemensos dan BPS Reaktivasi 106 Ribu PBI-JK Sakit Kronis

    Kemensos dan BPS Reaktivasi 106 Ribu PBI-JK Sakit Kronis

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan reaktivasi otomatis bagi lebih dari 106 ribu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Mereka adalah pasien dengan penyakit katastropik atau kronis yang sebelumnya dinonaktifkan.

    Kebijakan ini memastikan akses layanan kesehatan tetap terjamin bagi penderita penyakit berat. Hal tersebut berlangsung di tengah proses pemutakhiran data nasional.

    Gus Ipul memastikan proses reaktivasi telah berlaku per hari ini. Keputusan ini merupakan langkah awal untuk memastikan tidak ada pasien yang kehilangan akses kesehatan.

    "Yang pertama ini sudah otomatis, jadi otomatis sudah direaktivasi. Jadi yang 106 ribu lebih itu sudah direaktivasi per hari ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Selanjutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan verifikasi dan validasi data. Proses ini melalui pengecekan langsung di lapangan atau ground check.

    Langkah ini menindaklanjuti pertemuan Kemensos, BPS, dan pimpinan DPR. Tujuannya adalah memastikan bantuan tepat sasaran kepada penerima yang membutuhkan.

    "Jadi saya dan Kepala BPS menindaklanjuti hasil pertemuan kemarin di DPR untuk melakukan ground check kepada 106 ribu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan, khususnya kepada yang memiliki penyakit katastropik di mana memerlukan perawatan berkelanjutan, dan diharapkan ini nanti juga sekaligus merupakan dari proses untuk melakukan verifikasi dan validasi data," lanjut Gus Ipul.

    Target dan Proses Verifikasi

    Dalam pemutakhiran data, Kemensos mengerahkan sumber daya manusia (SDM) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Proses ini ditargetkan selesai dalam dua bulan ke depan.

    Ground check dilakukan untuk memastikan penerima manfaat berada pada Desil 1 hingga 5 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    "Bagi yang memenuhi syarat tentu akan tetap mendapatkan bantuan, tapi yang tidak memenuhi syarat kita sarankan nanti untuk menjadi peserta mandiri. Kira-kira begitu, akan kita rekomendasikan untuk menjadi peserta mandiri," tambahnya.

    Berikut adalah tabel tahapan proses verifikasi data PBI-JK:

    Tahap Deskripsi Jadwal Pihak Terlibat
    Reaktivasi Otomatis bagi 106 ribu PBI-JK katastropik 10 Februari 2026 Kemensos
    Perencanaan Pelatihan Pelatihan petugas lapangan, koordinasi BPS daerah Februari 2026 BPS, Kemensos
    Ground Check Lapangan Pengecekan data di lapangan Minggu 1-2 Maret BPS, Pendamping PKH, Mitra Statistik, Pegawai BPS Daerah
    Pengecekan Anomali & Pengolahan Data Analisis data hasil ground check Akhir Maret BPS

    Peran BPS dalam Pemutakhiran Data

    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan upaya kolaborasi ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan dengan DPR. Ini memastikan data penerima bantuan akurat.

    "Karena memang salah satu hasil kesimpulan dari rapat tersebut adalah bahwa Kemensos dan BPS itu harus segera melakukan pemutakhiran terhadap 106.153 orang yang dinonaktifkan tetapi punya penyakit katastropik. Tetapi tentu tugas BPS adalah melakukan pemutakhiran dan ground check," kata Amalia.

    BPS telah menyampaikan peta sebaran 106 ribu penerima tersebut. Kota Palembang menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak.

    Proses ground check akan dilakukan secara bertahap. Hal ini diawali dengan pelatihan petugas lapangan. "Di bulan Februari ini, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Mensos, kami akan melakukan perencanaan pelatihan petugas, kemudian koordinasi dengan daerah terutama BPS daerah, dan tadi juga Pak Mensos menyampaikan bahwa untuk proses ground check lapangan akan dibantu juga oleh pendamping PKH dicampur dengan petugas mitra statistik dan juga pegawai BPS daerah," tambahnya.

    Setelah persiapan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, ground check dijadwalkan pada minggu pertama dan kedua Maret. Proses pengecekan anomali dan pengolahan data ditargetkan rampung pada akhir Maret.

    "Jadi ini adalah kolaborasi yang akan sangat baik untuk mempercepat proses ground check dan pemutakhiran dari 106 ribu orang itu," pungkasnya.

    Pertemuan ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wadji, serta pejabat terkait lainnya.

  • BPJS Kesehatan Bandung Aktifkan Kembali 8.394 Peserta PBI JK Setelah Pemutakhiran Data

    BPJS Kesehatan Bandung Aktifkan Kembali 8.394 Peserta PBI JK Setelah Pemutakhiran Data

    Lini masa diwarnai kabar penonaktifan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). BPJS Kesehatan mengklarifikasi bahwa penonaktifan ini bagian dari pemutakhiran data berkala.

    Hingga 7 Februari 2026, Kementerian Sosial (Kemensos) RI mencatat 8.394 peserta PBI JK yang sempat dinonaktifkan telah diaktifkan kembali. Masyarakat perlu memahami cara cek status dan langkah aktivasi ulang jika BPJS PBI JK terdampak.

    BPJS Kesehatan PBI JK adalah program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Iuran ditanggung pemerintah pusat atau daerah, sehingga peserta tidak perlu membayar biaya bulanan. Peserta PBI JK otomatis mendapatkan fasilitas rawat inap kelas 3.

    Berbeda dengan peserta Non-PBI yang membayar iuran mandiri atau melalui potongan gaji. Mereka dapat memilih kelas perawatan sesuai kemampuan, mulai kelas 1 hingga kelas 2. Program ini memastikan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan.

    Alasan Penonaktifan BPJS PBI JK

    BPJS Kesehatan menyatakan penonaktifan kepesertaan PBI JK bukan acak. Proses ini terjadi karena pemutakhiran dan penyesuaian data peserta secara berkala. Hal ini untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.

    Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan, kebijakan penonaktifan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026. Regulasi ini berlaku mulai 1 Februari 2026.

    Pencabutan status dilakukan agar kuota kepesertaan dapat digantikan peserta baru sesuai data Kemensos. Rizzky memastikan jumlah total peserta PBI JK tetap sama dengan bulan sebelumnya.

    “Jadi, secara jumlah total peserta PBI JK sama dengan jumlah peserta PBI JK pada bulan sebelumnya. Pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran,” ungkap Rizzky, Selasa (10/2/2026).

    Ia menambahkan, peserta BPJS PBI JK yang dinonaktifkan bisa mengaktifkan kembali status kepesertaannya jika memenuhi kriteria.

    Metode Cek Status Kepesertaan BPJS PBI JK

    Peserta dapat mengecek status kepesertaan melalui beberapa layanan resmi. Ini termasuk Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), BPJS Kesehatan Care Center 165, aplikasi Mobile JKN, atau kunjungan langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat.

    Cek Status Via Aplikasi Mobile JKN

    Berikut langkah-langkah untuk mengecek status kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN:

    1. Unduh dan buka aplikasi Mobile JKN di Play Store atau App Store.
    2. Login menggunakan NIK dan kata sandi yang sudah terdaftar.
    3. Periksa bagian atas profil peserta pada halaman utama.
    4. Jika status aktif, akan muncul keterangan
  • Bandung Atasi Penonaktifan 71.200 Peserta BPJS PBI dengan UHC

    Bandung Atasi Penonaktifan 71.200 Peserta BPJS PBI dengan UHC

    Proses pemutakhiran data peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kota Bandung menimbulkan permasalahan. Sebanyak 71.200 peserta BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan. Hal ini berdampak pada akses layanan kesehatan warga.

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan pihaknya telah menangani masalah ini. Penonaktifan 71.200 warga Kota Bandung dari kepesertaan BPJS Kesehatan PBI telah terverifikasi.

    Sebagai solusi, Pemkot Bandung mendaftarkan 72.000 peserta baru ke dalam Universal Health Coverage (UHC). Program ini merupakan layanan kesehatan gratis milik Pemkot Bandung.

    Farhan mengakui proses transisi ini membutuhkan waktu. Manfaat penuh UHC belum dapat langsung dirasakan seluruh warga terdampak.

    "Karena kan kita menghilangkan 71.200 orang, tapi mendaftarkan 72.000 (UHC). Nah itu butuh waktu," kata Farhan, Selasa (10/2/2026).

    Ia menambahkan, kasus yang mengancam jiwa akan langsung diakomodasi oleh UHC.

    Farhan menegaskan, warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat otomatis masuk program UHC. Pemkot Bandung menyiapkan opsi akses layanan kesehatan bagi warga meski kepesertaan BPJS PBI dinonaktifkan.

    "Kalau untuk yang gawat darurat, langsung masuk UHC. Jadi dari Dinsos langsung masuk ke Dinkes. Apapun kondisinya, begitu ketahuan dia datang dari Desil 1-2, langsung UHC," tegas Farhan.

    Penanganan Sementara Menunggu Pusat

    Program UHC ini bersifat sementara. Farhan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait nasib peserta BPJS Kesehatan PBI di Kota Bandung yang dinonaktifkan.

    "Sementara, kan kita punya UHC lumayan lah ya, nggak kecil sama sekali. Jadi bagaimanapun juga ketika 72.000 itu sudah masuk ke dalam detensi kita, dan sudah layak untuk dapat PBI lagi, maka semuanya akan berjalan normal kembali," ujar Farhan.

    Farhan mengakui proses transisi ini cukup berat. Namun, UHC menjadi jaring pengaman bagi warga. "Memang proses transisi ini mah istilahnya lumayan painful lah ya, tapi Kita hadapi sama-sama. Jaring pengamannya bernama UHC itu," tambahnya.

    Sanksi bagi Penolak Pasien

    Farhan memberikan ultimatum kepada fasilitas layanan kesehatan di Kota Bandung. Ia akan menindak tegas manajemen rumah sakit yang menolak pasien BPJS Kesehatan PBI, terutama dalam kondisi gawat darurat.

    "Itu saya awasi langsung. Kalau sampai terjadi ada pasien ditolak, maka pimpinan rumah sakit saya akan sikat habis. Tidak boleh itu," pungkasnya.

    Perbandingan Peserta BPJS PBI dan UHC Bandung

    Berikut adalah perbandingan jumlah peserta yang dinonaktifkan dari BPJS PBI dan jumlah peserta baru yang didaftarkan ke UHC di Kota Bandung:

    Keterangan Jumlah Peserta
    Peserta BPJS Kesehatan PBI Dinonaktifkan 71.200
    Peserta Baru UHC Didaftarkan 72.000
  • Dewi Nurjanah Bandung Resah, Anak Pengidap Kanker Terancam Putus Obat Karena BPJS Nonaktif

    Dewi Nurjanah Bandung Resah, Anak Pengidap Kanker Terancam Putus Obat Karena BPJS Nonaktif

    Dewi Nurjanah, pemilik Rumah Pejuang Kanker Ambu di Kota Bandung, mengungkapkan keresahannya. Penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN BPJS Kesehatan mengancam kelanjutan pengobatan anak-anak pengidap kanker yang singgah di tempatnya.

    Dewi khawatir anak-anak tersebut tidak dapat melanjutkan pengobatan krusial mereka. Satu pasien anak dilaporkan sudah terdampak langsung oleh kebijakan ini.

    Pasien bernama Afzal Atalah, bocah 3 tahun asal Garut, menjadi korban pertama. Kepesertaan BPJS-nya mendadak nonaktif saat hendak berobat ke rumah sakit.

    "Baru satu pasien, pas dia mau ke rumah sakit BPJS-nya nggak aktif. Jadi yang ketahuan baru satu, jangan sampai ya ada yang terdampak lagi," kata perempuan yang akrab disapa Ambu saat berbincang dengan detikJabar, Senin (9/2/2026).

    Rumah Pejuang Kanker Ambu saat ini menampung 23 anak dan 8 remaja. Mereka semua tengah menjalani pengobatan kanker.

    Setiap tahun, ratusan pasien datang silih berganti. Anak-anak ini berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat.

    Mereka mendapatkan rujukan ke sejumlah rumah sakit di Bandung dan sekitarnya. Rumah sakit tersebut antara lain RSHS, Welas Asih, Cicendo, Hermina, dan Sentosa.

    Di kelima rumah sakit itu, mereka menjalani kemoterapi.

    Jenis penyakit yang ditangani di rumah singgah ini beragam, mulai dari leukemia hingga tumor. Hampir seluruh pasien bergantung pada BPJS Kesehatan skema PBI.

    Skema PBI ini dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Penonaktifan dikhawatirkan mengganggu pengobatan vital.

    "Di sini semuanya kanker, leukemia dan tumor. Rata-rata mereka semua pengobatan pakai BPJS PBI itu, makanya saya takut anak-anak ini terdampak penonaktifan ini," ucapnya.

    Jadwal Kemoterapi dan Kendala Biaya

    Ambu menegaskan, kemoterapi memiliki jadwal yang sangat ketat. Pengobatan ini tidak bisa ditunda sembarangan.

    Penundaan dapat membahayakan keselamatan pasien anak.

    "Sedangkan kemoterapi harus terus dilakukan, minimal seminggu sekali sampai 8-9 bulan, nanti ada 2-3 minggu sekali sampai 5 minggu sekali," jelasnya.

    Ambu menyoroti dampak jika pasien terpaksa beralih ke kepesertaan BPJS mandiri. Menurutnya, beban biaya bulanan akan sangat memberatkan keluarga pasien yang mayoritas tidak mampu.

    "Kalau mandiri itu kasihan ke pasien ya, harus bayar tiap bulan. Pengobatannya panjang, BPJS dibayar tiap bulan. Jadi jangan dinonaktifkan, kasihan pasien yang kemoterapi," ujarnya.

    Kondisi ini dikhawatirkan membuat keluarga pasien memilih menghentikan pengobatan. Padahal, jadwal kemoterapi sudah ditentukan dokter dan idealnya tidak boleh terlewat.

    Meski begitu, ada ruang konsultasi jika terjadi kendala dalam pengobatan.

    "Pasien itu sudah dijadwal sama dokter untuk kemoterapi, seharusnya nggak boleh lewat. Tapi kalau misal ada kendala bisa konsultasi dulu ke dokter," ujarnya.

    Permohonan kepada Pemerintah

    Berikut adalah beberapa jenis penyakit kanker yang ditangani di Rumah Pejuang Kanker Ambu:

    Jenis Kanker Deskripsi Singkat
    Leukemia Kanker darah yang memengaruhi sel darah putih.
    Tumor Otak Massa abnormal di otak, bisa jinak atau ganas.
    Kanker Tulang Kanker yang berasal dari sel-sel tulang.
    Limfoma Kanker yang memengaruhi sistem limfatik.
    Neuroblastoma Kanker langka pada anak yang terbentuk dari sel saraf.

    Kondisi ini membuat Ambu memohon agar pemerintah mempertimbangkan dampak kemanusiaan dari kebijakan penonaktifan PBI BPJS. Terutama bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan kanker.

    "Kepada pemerintah, jangan dinonaktifkan. Dampaknya ke keluarga pasien, anak-anak kasihan. Mereka mohon maaf ya, orang tidak mampu, untuk obat saja banyak yang tidak dicover, ini malah dinonaktifkan, kumaha atuh pemerintah," pungkasnya.

  • BPJS Kesehatan Jawa Barat Nonaktifkan 1,9 Juta Peserta PBI Pusat

    BPJS Kesehatan Jawa Barat Nonaktifkan 1,9 Juta Peserta PBI Pusat

    Sebanyak 1,9 juta warga Jawa Barat dinonaktifkan dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Status ini berlaku untuk peserta yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat. Total penerima PBI JKN di Jabar mencapai 15 juta jiwa.

    Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih, menjelaskan 1,9 juta warga itu kini tidak lagi terdaftar. Pencoretan dilakukan setelah pemerintah pusat melakukan verifikasi data.

    Pencoretan peserta dilakukan berdasarkan hasil ground check Kementerian Sosial. Proses ini berlangsung setiap tiga bulan sekali untuk memverifikasi data penerima bantuan.

    Verifikasi juga bagian dari pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH). Laporan hasil pengecekan lapangan diserahkan kepada Kementerian Sosial.

    "Dari hasil ground check itu yang dikeluarkan yang dianggap tidak pantas memperoleh atau ada kekeliruan, banyak yang desil 6 ke atas itu masih menerima. Tapi yang dikeluarkan itu jumlahnya kecil dibanding yang masuk," ujar Noneng, Senin (8/2/2026).

    Dinamika Peserta dan Warga Baru

    Meski ada pencoretan, data verifikasi juga mencatat adanya warga baru yang masuk dalam skema PBI JKN. Saat ini, sekitar 2,1 juta warga Jawa Barat sedang diproses untuk diaktifkan sebagai penerima.

    Perubahan data kepesertaan PBI JKN bersifat dinamis dan terjadi setiap tiga bulan. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari verifikasi ulang, perpindahan domisili, hingga peserta yang meninggal dunia.

    Berikut adalah rincian data kepesertaan PBI JKN di Jawa Barat:

    Deskripsi Jumlah (Jiwa)
    Total Penerima PBI JKN 15.000.000
    Dinonaktifkan 1.900.000
    Diproses untuk Diaktifkan 2.100.000

    "Total PBI yang masuk lebih tinggi, akan terus berubah setiap 3 bulan, ada yang meninggal dan atau pindah," ucap Noneng.

    Intervensi Pemprov Jawa Barat

    Dinas Sosial Jawa Barat kini berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Langkah ini menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Gubernur Dedi Mulyadi berencana mengambil alih pembiayaan kesehatan bagi 1,9 juta warga yang dicoret dari PBI JKN pusat. Dinas Kesehatan Jabar akan menjadi leading sector, sementara Dinas Sosial Jabar membantu prosesnya.

    "Nanti Dinkes Jabar yang menjadi leading sector-nya, Dinsos Jabar membantu," terang Noneng.

    Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemprov. Ia tidak akan tinggal diam melihat warga miskin kehilangan akses pengobatan karena perubahan data kepesertaan.

    "Mereka yang memiliki penyakit kanker harus kemoterapi, talasemia harus transfusi darah, gagal ginjal harus cuci darah. Mereka mengalami masalah karena kepesertaannya dicoret," kata Dedi, Minggu (8/2/2026).

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap menanggung BPJS Kesehatan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini memastikan warga tidak mampu, khususnya pasien penyakit kronis, tetap mendapat layanan kesehatan.

    "Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera mengambil langkah untuk mengidentifikasi, mendata seluruh warga Jawa Barat yang betul-betul tidak mampu, untuk asuransi kesehatannya, BPJS-nya dibayarkan oleh pemerintah provinsi," ungkapnya.

  • Kemensos Salurkan Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 Februari 2026, Cek Jadwal Pencairan

    Kemensos Salurkan Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 Februari 2026, Cek Jadwal Pencairan

    Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Tahap 1. Penyaluran ini ditujukan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan berlangsung bertahap mulai Februari 2026.

    KPM yang berhak menerima bantuan adalah mereka yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Mengingat pentingnya bantuan ini, penting bagi KPM untuk mengetahui status penerima dan jadwal pencairan dana bansos.

    Pemerintah mengalokasikan anggaran bansos sebesar Rp508,2 triliun pada tahun 2026. Penyaluran bantuan menggunakan sistem klasifikasi berdasarkan skala desil untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

    Skala desil membantu pemerintah memetakan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Ini dilakukan agar bantuan tersalurkan dengan tepat kepada mereka yang membutuhkan.

    Pembagian Skala Desil Kesejahteraan

    Pemerintah menggunakan angka desil sebagai acuan utama dalam menetapkan jenis bantuan. Berikut rincian distribusi bantuan berdasarkan desilnya:

    • Desil 1-4: Berhak menerima bantuan PKH.
    • Desil 1-5: Berhak menerima BPNT atau Program Sembako.
    • Desil 1-5: Berhak menerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
    • Desil 1-5: Berhak menerima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) sesuai hasil asesmen.
    • Desil 1-5: Berhak menerima bansos lain yang dikelola oleh Kemensos.

    Masyarakat pada skala desil 1-4 memiliki peluang terbesar menerima semua jenis bantuan. Sementara itu, untuk desil 5, jenis bantuan yang diterima cenderung lebih terbatas.

    Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT Februari 2026

    Pengecekan status penerima dapat dilakukan secara mandiri. Ada tiga cara untuk mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT.

    1. Melalui Situs Resmi Kemensos

    Anda bisa mengakses laman https://cekbansos.kemensos.go.id. Pilih wilayah penerima secara detail, mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

    Masukkan nama lengkap sesuai KTP, lalu ketik kode captcha yang muncul. Klik tombol "Cari Data" untuk melihat status penerima, jenis bansos, dan periode pencairan.

    2. Melalui Aplikasi Cek Bansos

    Unduh aplikasi resmi "Cek Bansos" milik Kemensos RI melalui Google Play Store atau App Store. Buka aplikasi dan pilih menu "Cek Bansos" untuk melanjutkan proses.

    Lengkapi data wilayah dan nama lengkap sesuai KTP. Masukkan kode verifikasi, lalu klik "Cari Data". Jika terdaftar, informasi detail bantuan akan muncul. Aplikasi ini juga dilengkapi fitur "Usul dan Sanggah".

    3. Pengecekan Secara Luring (Offline)

    Bagi masyarakat dengan keterbatasan akses internet, pengecekan dapat dilakukan dengan mendatangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) setempat. Bawa dokumen asli berupa NIK KTP atau Kartu Keluarga (KK).

    Tanyakan status kepesertaan kepada petugas layanan. Selain itu, Anda juga dapat berkoordinasi dengan Ketua RT/RW atau perangkat kelurahan setempat yang memiliki akses ke data terpadu.

    Nominal PKH dan BPNT Februari 2026

    Kementerian Sosial RI menetapkan tujuh golongan kategori penerima bansos dengan nominal berbeda. Penyaluran BPNT dilakukan per triwulan.

    Setiap KPM menerima bantuan BPNT sebesar Rp200.000 per bulan. Penyaluran dilakukan per triwulan (3 bulan sekali), sehingga total yang diterima per tahap adalah Rp600.000.

    Daftar Nominal Bantuan PKH Berdasarkan Golongan

    Golongan Kategori Nominal per Tahun Nominal per Tahap
    Ibu hamil Rp 3.000.000 Rp 750.000
    Anak usia dini Rp 3.000.000 Rp 750.000
    Siswa SD Rp 900.000 Rp 225.000
    Siswa SMP Rp 1.500.000 Rp 375.000
    Siswa SMA Rp 2.000.000 Rp 500.000
    Disabilitas berat Rp 2.400.000 Rp 600.000
    Lanjut usia 60+ Rp 2.400.000 Rp 600.000

    Sesuai regulasi yang berlaku, bantuan BPNT wajib digunakan hanya untuk pembelian bahan pangan dan tidak dapat diuangkan. Total bantuan BPNT dalam setahun adalah Rp2.400.000.

    Jadwal Pencairan PKH dan BPNT Februari 2026

    Skema pencairan bansos ditetapkan dalam empat tahap per tahun. Tahap pertama penyaluran mencakup periode Januari hingga Maret.

    Pemerintah tidak menetapkan tanggal pasti pencairan. Penerima diimbau untuk mengecek secara berkala.

    Jadwal Lengkap Pencairan Bansos

    Tahap Periode Pencairan
    1 Januari, Februari, Maret
    2 April, Mei, Juni
    3 Juli, Agustus, September
    4 Oktober, November, Desember

    Waktu pencairan setiap tahap dapat bervariasi, yakni pada pekan pertama hingga keempat. Dana bantuan dikirim langsung ke rekening KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan bisa dicairkan melalui bank Himbara seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

    Penyebab Tidak Terdata Sebagai Penerima Bansos PKH dan BPNT 2026

    Berdasarkan data Sistem Online Data Penerima Bantuan Sosial (Solidaritas) Provinsi Jawa Barat, beberapa faktor teknis dan administratif dapat menjadi penyebab KPM tidak terdata.

    Penyebab tersebut antara lain masalah administrasi NIK KTP yang tidak valid atau tidak padan dengan data Dukcapil. Selain itu, kondisi ekonomi yang dinilai sudah mampu juga dapat menyebabkan tidak layak menerima bantuan.

    Pemilik NIK yang sudah terdaftar dalam skema bantuan lain yang tidak boleh ganda juga menjadi penyebab. Kesalahan saat proses input data atau sinkronisasi dari daerah ke pusat dapat menjadi faktor.

    Adanya potensi atau riwayat gagal salur pada periode sebelumnya juga dapat menyebabkan data ditangguhkan. Pastikan data kependudukan (KK dan KTP) selalu diperbarui.

    Perubahan status perkawinan, domisili, hingga kondisi ekonomi sangat memengaruhi keberlanjutan status kepesertaan bansos.

  • Gubernur Andra Soni Pastikan Pasien BPJS PBI Nonaktif Tetap Dilayani di Faskes Banten

    Gubernur Andra Soni Pastikan Pasien BPJS PBI Nonaktif Tetap Dilayani di Faskes Banten

    Gubernur Banten, Andra Soni, memastikan pelayanan kesehatan tetap tersedia bagi 480.757 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang telah dinonaktifkan Kementerian Sosial (Kemensos).

    Andra Soni menginstruksikan fasilitas kesehatan di seluruh Banten untuk tidak menolak pasien BPJS PBI nonaktif yang memerlukan layanan kesehatan. Hal ini untuk menjamin akses kesehatan masyarakat.

    “Total peserta PBI yang nonaktif sebanyak 480.757 orang. Saya minta faskes untuk tetap memberikan layanan kesehatan kepada pasien yang membutuhkan,” kata Andra kepada wartawan, Sabtu (10/2/2026).

    Meski ada penonaktifan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji, mengungkapkan bahwa Kemensos juga menambah kepesertaan PBI JK sebanyak 424.960 orang.

    Penambahan ini berasal dari pengalihan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya sebelumnya dibiayai pemerintah daerah, khususnya dari desil 1-5.

    “Jadi, 480.757 itu yang penonaktifan dari Kemensos. Namun di samping penonaktifan, Kemensos juga menambah kepesertaan PBI JK sebanyak 424.960 yang berasal dari pengalihan kepesertaan PBPU Pemda desil 1-5 ke kepesertaan PBI JK,” ucap Ati.

    Prosedur Reaktivasi Kepesertaan

    Peserta BPJS PBI yang statusnya nonaktif dapat melakukan reaktivasi dengan menghubungi Dinas Sosial kabupaten/kota. Alternatif lainnya adalah mengubah status kepesertaan menjadi BPJS biasa.

    Ati menjelaskan, jika pasien rawat inap di RSUD dengan status PBI nonaktif, mereka tetap dapat mengaktifkan kembali statusnya di RSUD tersebut. Pasien berhak menerima layanan kesehatan sambil mengurus proses reaktivasi PBI.

    “Jika ada peserta PBI JK nonaktif dan membutuhkan layanan, dia bisa mengurusnya ke Dinas Sosial kabupaten/kota. Tapi masyarakat harus tetap dilayani,” tegasnya.

    Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengimbau semua fasilitas pelayanan kesehatan untuk tetap memberikan pelayanan, terutama bagi pasien penyakit kronis yang memerlukan pengobatan rutin.

    “Kami Dinas Kesehatan mengimbau seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien penyakit kronis yang harus rutin berobat, untuk tetap memberikan pelayanan. Ini sebagaimana amanat pemerintah pusat. Jadi, jangan ada penolakan sambil mereka mengurus kepesertaannya yang dinonaktifkan,” ujarnya.

    Daftar Status Peserta BPJS Kesehatan di Banten

    Jenis Peserta Jumlah Status Keterangan
    PBI Kemensos 480.757 Nonaktif Memerlukan reaktivasi atau perubahan status
    PBPU Pemda 424.960 Dialihkan Menjadi PBI JK desil 1-5

    Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten juga menanggung biaya perawatan bagi masyarakat tidak mampu melalui APBD Provinsi hingga kategori desil 7. Masyarakat hanya perlu melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

    “Yang penting ada SKTM dan pasien butuh rawat inap. Kalau datang ke rumah sakit di bawah naungan Pemerintah Provinsi Banten, pembiayaannya akan ditanggung oleh pemerintah provinsi,” imbuhnya.

  • Mensos Gus Ipul Fokuskan Bansos Stimulus pada Desil 1-4 DTSEN untuk Ramadan-Idul Fitri 2026

    Mensos Gus Ipul Fokuskan Bansos Stimulus pada Desil 1-4 DTSEN untuk Ramadan-Idul Fitri 2026

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan fokus pemberian bantuan stimulus sosial (bansos) untuk masyarakat. Bantuan akan diarahkan pada desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Kebijakan ini bertujuan memperkuat daya beli masyarakat. Utamanya dalam menghadapi Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026 mendatang.

    Gus Ipul menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Pers Stimulus Ekonomi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026. Acara ini berlangsung di Stasiun Gambir.

    Prioritas Bantuan Sosial

    Gus Ipul menjelaskan fokus bantuan awalnya untuk desil 1 dan 2. Alokasi anggaran yang tersedia memungkinkan peningkatan hingga desil 3 dan 4.

    "Sesuai hasil rapat dengan Pak Menko, fokus kita nanti adalah bantuan pada desil 1 dan 2. Jika alokasi anggarannya masih ada, akan kita tingkatkan sampai desil 3 dan 4," ujar Gus Ipul, Selasa (10/2/2026).

    Ada dua jenis bantuan sosial yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial.

    Jenis Bansos yang Disalurkan

    Berikut adalah tabel jenis bantuan sosial yang disalurkan oleh Kementerian Sosial:

    Jenis Bantuan Deskripsi Alokasi Anggaran (Rp) Penerima Manfaat
    Bansos Reguler Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 17,5 Triliun 18 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
    Bansos Adaptif Kebencanaan Bantuan isian rumah, pemberdayaan, dan jaminan hidup Disesuaikan Korban bencana
    Bansos Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Diberikan kepada keluarga pemerlu atensi sosial Disesuaikan Keluarga pemerlu atensi sosial

    Bansos reguler meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kedua program ini memiliki alokasi anggaran senilai Rp 17,5 triliun.

    Bantuan tersebut ditujukan untuk 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Selain itu, ada bansos adaptif yang terdiri dari bantuan adaptif kebencanaan dan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).

    Bantuan kebencanaan mencakup bantuan isian rumah, pemberdayaan, dan jaminan hidup. Sementara ATENSI diberikan kepada keluarga pemerlu atensi sosial.

    Pemutakhiran Data DTSEN

    Semua bantuan sosial bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diperbarui oleh Kemensos.

    Gus Ipul menekankan pentingnya pemutakhiran data agar bantuan akurat. Kemensos membuka peluang seluas-luasnya untuk pembaruan data.

    "Kami semuanya terbuka dan kami sudah siapkan prosedur. Tetapi saya harus sampaikan memang data kami belum sempurna. Maka itulah lewat, saluran-saluran yang ada kita ingin menyempurnakan data," imbuh Gus Ipul.

    Kemensos menyediakan beberapa kanal untuk pemutakhiran data. Masyarakat dapat mengusulkan atau menyanggah data di DTSEN melalui kanal tersebut.

    Kanal yang tersedia antara lain melalui jalur formal berjenjang dari RT/RW hingga kepala daerah. Aplikasi Cek Bansos dan Command Center Kemensos juga menjadi pilihan.

    Masyarakat dapat menghubungi Command Center Kemensos di nomor telepon 021-171, yang beroperasi 24 jam. Kemensos juga sedang menyiapkan kanal aduan baru berupa hotline WhatsApp.

    Dukungan Stimulus Ekonomi Lainnya

    Selain penjelasan bantuan sosial oleh Gus Ipul, pertemuan tersebut membahas fasilitas lain dari pemerintah. Tujuannya adalah mendongkrak ekonomi masyarakat pada Triwulan I.

    Konferensi pers ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi. Antara lain Sekretaris Kabinet RI Letkol Teddy Indra Wijaya dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

    Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Turut hadir Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

  • Pemerintah Cairkan Bantuan Rp 4,7 Triliun Korban Banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Pemerintah Cairkan Bantuan Rp 4,7 Triliun Korban Banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah akan mencairkan bantuan senilai Rp 4,7 triliun. Dana ini dialokasikan untuk korban bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Pencairan bantuan akan dimulai pada Kamis lusa, setelah anggaran tersebut ditransfer oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Instruksi pencairan ini diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini sudah anggarannya langsung atas perintah Bapak Presiden, hari Senin perintah, hari Selasa langsung Menteri Keuangan mentransfer ke BNPB sebanyak total untuk kebutuhan BNPB itu Rp 4,7 triliun,” kata Tito di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).

    Tito menjelaskan, dana bantuan sebesar Rp 4,7 triliun akan disalurkan kepada pengungsi di tiga provinsi terdampak: Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Penerima bantuan telah diverifikasi secara cermat oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Saya sudah diskusi sama Kepala BNPB, mulai besok hari lusa, hari Kamis, itu akan serempak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di Aceh akan diberikan yang sudah diverifikasi oleh BPS sebanyak lebih kurang 25.000 akan diberikan,” ujarnya.

    Pengungsi yang rumahnya mengalami kerusakan ringan akan menerima bantuan sebesar Rp 15 juta. Sementara itu, pengungsi dengan rumah rusak sedang akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 30 juta.

    “Jadi untuk pengungsi ini memang alhamdulillah Bapak Presiden hari Senin yang lalu rapat di Sentul, di situ hadir Menteri Keuangan, BNPB. Kunci untuk pengungsi ini yang paling utama sekali, yang ringan dan sedang itu bisa dibayarkan, diberikan apa stimulan istilahnya ya, bantuan Rp 15 juta untuk yang ringan dan Rp 30 juta untuk yang sedang. Itu jumlahnya besar, bisa 70.000 itu,” kata Tito.

    Ia berharap, dengan adanya pencairan bantuan ini, jumlah pengungsi dapat berkurang. Dana tersebut dapat digunakan para korban untuk membersihkan dan memperbaiki rumah mereka.

    “Sehingga dengan demikian sebagian besar pengungsi akan bisa menerima dan akan beres-beres rumahnya karena sudah punya ada uang pegangan lah gitu,” ujarnya.

    Pemerintah juga memberikan bantuan tambahan bagi pengungsi yang tidak memilih tinggal di hunian sementara (Huntara). Mereka akan menerima Rp 1,8 juta setiap tiga bulan.

    “Mereka boleh tinggal di rumah keluarganya atau dikontrakkan, itu Rp 1,8 juta per tiga bulan. Nah, ini juga akan direalisasi oleh BNPB karena anggarannya sudah ada juga,” tuturnya.

    Target Penyaluran dan Kunjungan MPR

    Pemerintah terus berupaya memulihkan kondisi daerah terdampak bencana di Sumatera. Tito menargetkan seluruh bantuan akan selesai disalurkan sebelum bulan Ramadan tiba.

    “Mudah-mudahan dengan semua langkah ini, maka pengungsian akan jauh berkurang. Insya Allah sebelum puasa selesai,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pimpinan MPR RI telah mengunjungi Aceh dan menyalurkan bantuan pada Selasa (10/2). Bantuan yang diberikan berupa 15.000 paket sembako dan 15.000 paket ibadah.

    Kunjungan tersebut dihadiri oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan A. M. Akbar Supratman. Turut hadir juga pimpinan dari semua fraksi serta Mendagri Tito Karnavian dan beberapa pejabat lainnya.

    Tipe Kerusakan Rumah Jumlah Bantuan (Rp)
    Ringan 15.000.000
    Sedang 30.000.000