Category: Bansos

  • Kemensos Reaktivasi Otomatis BPJS Kesehatan 106 Ribu Penderita Penyakit Katastropik

    Kemensos Reaktivasi Otomatis BPJS Kesehatan 106 Ribu Penderita Penyakit Katastropik

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah melakukan reaktivasi otomatis terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) bagi 106 ribu pengidap penyakit katastropik atau kronis.

    Proses reaktivasi otomatis ini telah resmi berjalan per hari ini, Selasa (10/2/2026), di Gedung Kemensos RI, Jakarta Pusat.

    Gus Ipul menjelaskan, aktivasi bantuan ini akan berlaku selama tiga bulan ke depan. Setelah periode tersebut, Kemensos akan melakukan pengecekan ulang terhadap kelayakan para penerima.

    "Yang pertama ini sudah otomatis aktif, jadi otomatis sudah direaktivasi. Jadi yang 106 ribu lebih itu sudah direaktivasi per hari ini ya," kata Gus Ipul, Selasa (10/2/2026).

    Bagi peserta yang memenuhi syarat, bantuan akan terus dilanjutkan. Namun, bagi yang tidak memenuhi syarat, Kemensos akan menyarankan untuk beralih menjadi peserta mandiri.

    "Selama 3 bulan ke depan, nanti hasilnya kita lihat apakah memenuhi syarat ya. Bagi yang memenuhi syarat ya tentu akan mendapatkan bantuan, tapi yang tidak memenuhi syarat kita sarankan nanti untuk menjadi peserta mandiri," ujarnya.

    Metode Pengecekan Kelayakan Bersama BPS

    Kemensos akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan pengecekan ulang. Metode-metode khusus telah disiapkan untuk memastikan data penerima.

    Pengecekan ini bertujuan untuk memverifikasi apakah penerima manfaat berada di desil 1 sampai 5 (kelompok ekonomi terbawah) atau di atasnya, yaitu desil 6 sampai 10.

    "Untuk itulah ground check ini memastikan apakah para penerima manfaat ini berada di desil 1 sampai 5 atau di atasnya, desil 6 sampai 10. Ini yang memang akan dipastikan lewat metode-metode yang sudah disiapkan," kata Gus Ipul.

    Kebijakan untuk Layanan Kesehatan Berkelanjutan

    Sebelumnya, Gus Ipul telah membuka opsi reaktivasi otomatis ini bagi sekitar 100 ribu peserta BPJS PBI nonaktif penderita penyakit kronis. Kebijakan ini diambil untuk memastikan layanan kesehatan bagi pasien dengan kondisi serius tidak terhenti.

    Informasi tersebut disampaikan Gus Ipul dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2). Reaktivasi otomatis ini menargetkan peserta PBI nonaktif dengan penyakit kronis dan katastropik.

    Penyakit-penyakit yang menjadi fokus meliputi jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal. Kebijakan ini adalah langkah proaktif Kemensos dalam menjamin akses kesehatan bagi kelompok rentan.

    "Selain reaktivasi reguler, Kemensos membuka opsi untuk reaktivasi otomatis kepada 100.000 PBI non-aktif yang menderita sakit kronis dan katastropik," kata Gus Ipul.

    Berikut adalah ringkasan penting mengenai reaktivasi BPJS Kesehatan PBI oleh Kemensos:

    Aspek Detail
    Jumlah Penerima 106 ribu pengidap penyakit katastropik/kronis
    Jenis Penyakit Jantung, kanker, stroke, gagal ginjal
    Durasi Bantuan 3 bulan, kemudian evaluasi
    Lembaga Pengecek Kemensos bersama BPS
    Tujuan Pengecekan Memastikan kelayakan (desil 1-5)
  • Menkeu Purbaya Marah Besar soal Penonaktifan PBI JKN: Jangan Bikin Ribut!

    Menkeu Purbaya Marah Besar soal Penonaktifan PBI JKN: Jangan Bikin Ribut!

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluapkan kemarahannya atas keluhan penonaktifan mendadak status Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Ia menyoroti anggaran yang tidak berkurang namun menimbulkan kegaduhan.

    Purbaya menekankan bahwa penonaktifan bertujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar tepat sasaran. Meskipun demikian, ia meminta pemutakhiran data tidak menimbulkan keributan di masyarakat.

    "Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI terkait jaminan sosial, Senin (9/2/2026).

    "Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin," tegas Purbaya.

    Purbaya mengusulkan penonaktifan peserta PBI JKN tidak berlaku instan. Ia menyarankan diberikan jangka waktu 2-3 bulan disertai sosialisasi intensif kepada masyarakat.

    Dalam periode tersebut, peserta yang dinonaktifkan bisa mengajukan sanggahan. Hal ini jika mereka merasa masih memenuhi kriteria sebagai PBI, yaitu miskin dan rentan.

    Purbaya meminta penentuan jumlah PBI JKN dilakukan hati-hati dan terukur. Ini harus mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program.

    "Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya," ucap Purbaya.

    Data Penonaktifan Peserta PBI JKN

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul melaporkan, 11,53 juta peserta PBI JKN dinonaktifkan sepanjang Januari-Februari 2026. Angka ini meningkat signifikan dari bulan sebelumnya dan memicu kegaduhan.

    "Jadi ini kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang kita miliki," kata Gus Ipul.

    Penonaktifan peserta PBI telah berlangsung bertahap sejak Juni 2025. Sepanjang tahun lalu, tercatat 13,5 juta peserta PBI dinonaktifkan.

    Periode Jumlah Peserta Dinonaktifkan
    Juni – Desember 2025 13,5 Juta
    Januari – Februari 2026 11,53 Juta

    Dari jumlah peserta yang dinonaktifkan tahun lalu, 87.591 orang telah berhasil melakukan reaktivasi. Sisanya beralih ke segmen mandiri atau dibiayai pemerintah daerah (Pemda).

    "Sebenarnya ini penonaktifan yang tepat, atau ada yang langsung diambil alih oleh Pemda bagi daerah yang telah UHC (Universal Health Coverage). Jadi otomatis seluruh keluarganya sudah dibiayai oleh APBD mereka," jelas Gus Ipul.

  • Mensos Gus Ipul Salurkan Santunan Rp 345 Juta untuk Ahli Waris Prajurit Marinir Gugur Cisarua

    Mensos Gus Ipul Salurkan Santunan Rp 345 Juta untuk Ahli Waris Prajurit Marinir Gugur Cisarua

    Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyerahkan santunan total Rp 345 juta kepada ahli waris 23 Prajurit Korps Marinir TNI AL. Para prajurit tersebut gugur akibat bencana tanah longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

    Penyerahan santunan dilakukan bersama Kepala Staf Korps Marinir (Kas Komar), Mayor Jenderal TNI (Mar) Suherlan. Acara berlangsung di Markas Komando Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan.

    "Ini bagian skema nasional dari bantuan pemerintah kepada keluarga-keluarga yang terdampak karena tugas ataupun juga karena terkena bencana. Memang ada santunan yang diberikan oleh pemerintah sebagai bagian dari tali asih untuk saling menguatkan. Jadi ini untuk seluruh korban yang terdampak daripada bencana itu," kata Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).

    Santunan sebesar Rp 15 juta diberikan untuk setiap korban. Gus Ipul menegaskan bantuan ini merupakan program bantuan sosial adaptif pemerintah.

    Setelah santunan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan menindaklanjuti dengan program pemberdayaan bagi keluarga yang ditinggalkan. Program ditentukan melalui asesmen kebutuhan.

    Asesmen mencakup dukungan usaha hingga pelatihan keterampilan. Ini untuk membantu keluarga korban membangun kembali kehidupan mereka.

    "Jadi setelah kita beri santunan bagi yang meninggal, kemudian keluarganya ada program pemberdayaan," jelas Gus Ipul.

    Kemensos akan bekerja sama dengan Korps Marinir. Ini untuk menentukan bentuk dukungan lanjutan paling dibutuhkan keluarga korban.

    Seluruh ahli waris akan menjalani asesmen secepatnya. Asesmen dilakukan setelah masa berkabung selesai agar intervensi cepat dan tepat sasaran.

    Dari 23 prajurit yang gugur, tujuh ahli waris hadir langsung. Sementara ahli waris lainnya berada di sejumlah daerah dan akan tetap menerima hak santunan penuh.

    "Secara keseluruhan nanti kita titipkan sama Dankormar untuk bisa disalurkan secara langsung," jelas Gus Ipul.

    Dukungan dan Apresiasi

    Gus Ipul mendoakan dan meyakini para prajurit Marinir gugur dalam keadaan syahid.

    "Saya meyakini seluruh korban yang meninggal dunia adalah syahid, (dan) pejuang-pejuang kedaulatan yang insya Allah seluruh dosanya diampuni oleh Allah, amalnya diterima, dan tentu bagi yang beragama Islam bersama Rasulullah SAW di surganya Allah SWT," kata Gus Ipul.

    Mayor Jenderal TNI (Mar) Suherlan menyampaikan apresiasi kepada Kemensos. Apresiasi atas santunan yang diberikan kepada prajurit yang gugur.

    "Kehadiran Bapak di tengah-tengah kami hari ini bukan sekedar kunjungan kerja biasa, melainkan bentuk nyata kepenuhian bagi para pejuang kedaulatan Republik Indonesia. Kami beserta seluruh jajaran Korps Marinir menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri atas perhatian yang telah diberikan kepada para ahli waris prajurit yang telah gugur," tuturnya.

    Kronologi dan Santunan Sipil

    Sebelumnya, 23 Prajurit Jalasena dari Korps Marinir gugur dalam bencana tanah longsor. Peristiwa terjadi saat Latihan Pratugas Satgas Pamtas RI-PNG di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (24/1).

    Selain militer, Kemensos juga menyalurkan santunan kepada 23 korban sipil. Penyerahan dilakukan Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, pada Jumat (6/2).

    Masing-masing ahli waris sipil menerima santunan sebesar Rp 15 juta. Santunan untuk korban lain masih dalam proses pendataan dan kemungkinan akan bertambah.

    Kemensos akan terus memantau perkembangan di lapangan.

    Rincian Santunan Korban Longsor Cisarua

    Jenis Korban Jumlah Korban Besar Santunan per Korban Total Santunan
    Prajurit Korps Marinir 23 Rp 15.000.000 Rp 345.000.000
    Korban Sipil 23 Rp 15.000.000 Rp 345.000.000

    Acara penyerahan santunan dihadiri sejumlah pejabat. Turut hadir Ir Kormar Brigjen TNI (Mar) Ahmad Fajar dan Kapok Sahli Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Sandy Muchjidin.

    Pejabat lain termasuk Asrena Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Umar Faruq, Asintel Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Nanang Saefulloh, Asops Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Sugianto, Aspers Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Ludi Prasetyo, Aslog Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Efhardian, dan Aster Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Jasiman Purba.

    Dari Kemensos, hadir Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Agus Zainal Arifin. Kemudian Kepala Biro Humas Kemensos, Devi Deliani dan Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana, Masriani Mansyur.

  • Kementerian Sosial Salurkan Dua Jenis Bansos, Total Anggaran Rp 39,8 Triliun

    Kementerian Sosial Salurkan Dua Jenis Bansos, Total Anggaran Rp 39,8 Triliun

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan penyaluran dua jenis bantuan sosial (bansos) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2026. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 39,8 triliun.

    Salah satu fokus utama adalah penyediaan sembako untuk 18 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.

    Bansos reguler meliputi Bantuan Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini menargetkan 18 juta keluarga penerima manfaat.

    Anggaran yang disiapkan untuk bansos reguler ini mencapai Rp 17,5 triliun.

    “Yang pertama adalah bansos reguler, yaitu Bansos Bantuan Sembako dan Program Keluarga Harapan, yang menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar 17,5 triliun,” kata Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Alokasi Dana Bansos Kebencanaan

    Jenis bansos kedua adalah bansos kebencanaan, yang dialokasikan untuk penanganan dampak bencana alam. Dana ini akan menjangkau berbagai wilayah terdampak.

    Total anggaran untuk bansos kebencanaan mencapai lebih dari Rp 2,3 triliun.

    “Kemudian yang kedua adalah bansos adaptif. Yang pertama ini bansos adaptif untuk bansos kebencanaan, termasuk untuk Sumatera dan juga untuk bencana di beberapa tempat lain dengan nilai lebih daripada Rp 2,3 triliun,” jelas Gus Ipul.

    Anggaran Rehabilitasi Sosial dan Atensi

    Selain itu, Kementerian Sosial juga menyiapkan anggaran signifikan untuk rehabilitasi sosial. Program ini bertujuan membantu individu dan keluarga yang membutuhkan.

    Anggaran yang disiapkan untuk asistensi rehabilitasi sosial mencapai Rp 20 triliun.

    “Lalu yang berikutnya dalam anggaran kami juga untuk bansos yang sifatnya atensi atau asistensi rehabilitasi sosial. Secara keseluruhan nilainya adalah Rp 20 triliun. Sampai hari ini sudah kita salurkan lebih dari Rp 17 triliun,” ucapnya.

    Sisa dana akan disalurkan pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Penyaluran lanjutan akan dilakukan pada triwulan kedua, yaitu April, Mei, dan Juni.

    “Sisanya akan menyusul untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Artinya ini insyaallah sampai Lebaran, dan kami akan salurkan pada triwulan kedua nanti di bulan April, Mei, dan Juni,” sambung dia.

    Data Penerima Bansos Bersifat Dinamis

    Gus Ipul menegaskan bahwa data penerima bansos bersifat dinamis dan terus diperbarui. Data pada setiap triwulan dapat berbeda.

    Perubahan ini berdasarkan pemutakhiran data tunggal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Penerima manfaat itu sifatnya dinamis, karena kita berpedoman kepada data tunggal yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh BPS. Maka itu penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapat, di triwulan kedua dapat, mungkin di triwulan ketiga tidak dapat, atau sebaliknya,” katanya.

    Berikut adalah rincian alokasi anggaran bansos:

    Jenis Bansos Target Penerima Anggaran (Triliun Rupiah)
    Bansos Reguler (Sembako & PKH) 18 Juta Keluarga 17,5
    Bansos Kebencanaan (Adaptif) Wilayah Terdampak > 2,3
    Rehabilitasi Sosial (Atensi) Keluarga/Individu Membutuhkan 20,0

    Partisipasi Publik Pemutakhiran Data

    Presiden Prabowo Subianto mengarahkan masyarakat untuk ikut serta dalam pemutakhiran data penerima bansos. Partisipasi publik sangat diharapkan.

    Masyarakat dapat menyampaikan usulan atau sanggahan melalui RT/RW atau pusat komando.

    “Saluran pertama adalah jalur formal yang itu bisa diproses mulai tingkat RT, RW, nanti ke kelurahan, terus ke Dinsos, ditandatangani oleh bupati/wali kota, baru kita proses selanjutnya bersama BPS. Sementara itu kita membuka jalur partisipasi seluas-luasnya untuk masyarakat,” jelasnya.

    Ada beberapa saluran yang dibuka untuk partisipasi masyarakat. Ini memudahkan proses pengajuan atau sanggahan.

    “Jadi kami mengundang masyarakat untuk ikut memberikan usul maupun sanggah terhadap data-data penerima bansos. Pertama lewat command center kami yang beroperasi selama 24 jam di 021-171. Yang kedua ada WA center kami, nanti nomornya akan kita susulkan. Dan yang ketiga ada aplikasi Cek Bansos, di mana semua masyarakat bisa melakukan usul sanggah di situ,” imbuhnya.

  • Kemensos Jakarta Siapkan Rp 46,8 Triliun Bansos Reguler dan Kebencanaan Kuartal I 2026

    Kemensos Jakarta Siapkan Rp 46,8 Triliun Bansos Reguler dan Kebencanaan Kuartal I 2026

    Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyiapkan sejumlah paket bantuan sosial (bansos) untuk disalurkan pada kuartal I tahun 2026. Total anggaran yang dialokasikan mencapai puluhan triliun rupiah.

    Setidaknya ada dua jenis bansos utama yang akan disalurkan. Ini mencakup bansos reguler dan adaptif untuk penanganan kebencanaan.

    Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa bansos reguler meliputi bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan ini menargetkan 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Anggaran yang disiapkan untuk bansos reguler ini mencapai Rp 17,5 triliun.

    "Bansos bantuan sembako dan program keluarga harapan yang menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp 17,5 triliun," ungkap Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Selain itu, terdapat bansos kebencanaan yang akan disalurkan kepada korban bencana. Daerah-daerah yang menjadi fokus meliputi Aceh, Sumatera, dan sejumlah wilayah lain.

    Pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp 2,3 triliun khusus untuk bansos kebencanaan tersebut.

    Sementara itu, anggaran bansos yang dikelola oleh Kemensos untuk asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) memiliki alokasi berbeda. Totalnya mencapai Rp 27 triliun.

    Hingga saat ini, menurut Saifullah, anggaran ATENSI telah digunakan sebesar Rp 17 triliun.

    "Sampai hari ini sudah kita salurkan lebih dari Rp 17 triliun sisanya akan menyusul untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Artinya ini insyaallah sampai lebaran dan kami akan salurkan pada triwulan kedua nanti di bulan April, Mei, dan Juni," jelasnya.

    Rincian Alokasi Dana Bansos Kemensos Kuartal I 2026

    Jenis Bansos Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Anggaran (Triliun Rupiah)
    Reguler (Sembako & PKH) 18 juta 17,5
    Kebencanaan Tidak disebutkan 2,3
    Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Tidak disebutkan 27
    Total Keseluruhan – 46,8

    Dinamika Penerima Bansos

    Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menambahkan bahwa penerima manfaat bansos bersifat dinamis. Hal ini karena Kemensos berpedoman pada data tunggal yang dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Penyaluran bansos Kemensos ini akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

    "Maka itu penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapat, di triwulan kedua dapat, mungkin di triwulan tiga tidak dapat. Atau sebaliknya, ada yang belum pernah mendapatkan, nah sekarang kemudian mendapatkan bantuan sosial," pungkasnya.

  • Andre Rosiade Salurkan Ratusan Paket Sembako di Perumnas Indarung Padang

    Andre Rosiade Salurkan Ratusan Paket Sembako di Perumnas Indarung Padang

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, kembali menunjukkan kepeduliannya. Ia menyalurkan ratusan paket sembako di Perumnas Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.

    Acara yang dipusatkan di Masjid Al-Jihad Indarung ini berlangsung hangat. Suasana kekeluargaan terasa kental di antara warga yang hadir.

    Warga dari berbagai RT dan RW antusias menyambut. Termasuk tokoh masyarakat dan pengurus masjid.

    Bantuan sembako sangat berarti bagi warga. Terutama lansia dan keluarga pensiunan di kawasan tersebut.

    Perwakilan RW 6 Indarung, Saiful Arman, mengucapkan terima kasih. Ia mengapresiasi Andre Rosiade yang konsisten turun langsung ke masyarakat.

    Saiful menyebut Andre sebagai wakil rakyat yang tidak melupakan konstituen. Meski telah duduk di kursi DPR.

    "Bukan kami memuji di depan beliau, tapi memang hanya beliau yang benar-benar kami rasakan kehadirannya. Dari perjuangan infrastruktur, kepedulian saat bencana, sampai urusan kesehatan pensiunan, semua kami lihat nyata," ujar Saiful, Selasa (10/2/2026).

    Saiful juga menyinggung upaya Andre Rosiade. Yakni membantu pencairan Tunjangan Kesehatan (Tungkes) pensiunan PT Semen Padang.

    Tunjangan tersebut sempat tertunda bertahun-tahun. Berkat komunikasi dan dorongan kepada Kementerian BUMN, hak itu akhirnya kembali dinikmati.

    Saiful juga menyampaikan aspirasi warga. Khususnya mengenai beratnya tugas RT dan RW.

    Mereka bekerja hampir tanpa henti. Namun dengan dukungan operasional yang sangat terbatas.

    Ia berharap aspirasi ini dapat diperjuangkan. Agar peran RT dan RW mendapat perhatian lebih layak.

    Berbagai Bentuk Bantuan dan Harapan Masyarakat

    Tokoh masyarakat Indarung sekaligus kader Partai Gerindra, Rio Handevis, menyebut bantuan sembako ini nyata. Manfaatnya dirasakan langsung oleh warga.

    "Terima kasih Ketua Andre Rosiade. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat," kata Rio.

    Berikut rincian bantuan yang disalurkan Andre Rosiade dalam kesempatan tersebut:

    Jenis Bantuan Penerima/Tujuan
    Paket Sembako Warga Perumnas Indarung
    Bantuan Dana Majelis Taklim
    Pembayaran Tagihan Listrik Tiga Masjid
    Dukungan Kegiatan Tim Rebana dan TPQ
    Pembayaran Tagihan Air PDAM

    Acara diakhiri dengan doa bersama. Warga berharap kepedulian dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil terus berlanjut.

    Harapannya, kehadiran negara benar-benar dirasakan. Hingga ke lingkungan tempat tinggal mereka.

  • MPR RI Salurkan 15 Ribu Paket Sembako dan Bantuan Ibadah ke Korban Banjir Aceh

    MPR RI Salurkan 15 Ribu Paket Sembako dan Bantuan Ibadah ke Korban Banjir Aceh

    Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyalurkan 15 ribu paket sembako kepada korban bencana banjir di Aceh. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan dalam menghadapi masa sulit.

    Paket sembako yang dibagikan terdiri dari beragam kebutuhan pokok dan perlengkapan personal. Selain itu, MPR RI juga menyerahkan 15 ribu paket ibadah untuk meringankan beban masyarakat terdampak.

    Bantuan sembako yang disalurkan mencakup berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Paket tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar para korban bencana banjir.

    "Karena itu hari ini untuk sebagai sebuah oleh-oleh untuk menghadapi bulan puasa, pimpinan majelis membawa paket sembako yang terdiri dari mie instan, minyak goreng, gula pasir, teh, susu kental manis, biskuit, tolak angin, autan, minyak kayu putih, pampers anak, dan pembalut perempuan. Jumlahnya 15.000 paket," kata Ahmad Muzani di Kantor Gubernur Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).

    Distribusi Paket Ibadah

    Selain sembako, MPR RI juga menyerahkan paket ibadah yang berjumlah sama. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan semangat spiritual bagi korban.

    "Di samping itu juga ada paket ibadah, ada Al-Quran, Al-Quran terjemahan, ada sajadah, ada sarung, ada mukena, ada kaos, dan ada kerudung jumlahnya juga 15.000 paket untuk 8 kabupaten kota ini," ujarnya.

    Berikut adalah rincian bantuan yang diberikan oleh MPR RI:

    Jenis Bantuan Jumlah Paket Isi Paket (Contoh)
    Sembako 15.000 Mie instan, minyak goreng, gula pasir, pampers anak
    Ibadah 15.000 Al-Quran, sarung, mukena, sajadah

    Harapan untuk Pemulihan Aceh

    Total 15 ribu paket sembako dan 15 ribu paket ibadah ini didistribusikan ke delapan kabupaten yang terdampak bencana di Aceh. Bantuan ini diharapkan dapat membangkitkan semangat.

    "Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini menjadi sebuah semangat bersama-sama bahwa optimisme kita akan lebih baik. Ini adalah sebuah bencana, ini adalah sebuah musibah yang bencana itu di mana-mana saja tentu saja tidak kita harapkan," kata Muzani.

    "Tapi ini datang tiba-tiba, tidak kita harapkan, tidak kita pikirkan, dan itu sebuah ujian yang sangat berat, ujian yang terus kita rasakan di luar kemampuan kita. Kita berdoa mudah-mudahan ini jadi yang terakhir dan mudah-mudahan di balik ujian yang ada akan membawa kebaikan bagi kita pada masa-masa yang akan datang," imbuhnya.

    Rombongan Pimpinan MPR RI

    Pimpinan MPR RI mengunjungi Aceh pada Selasa (10/2/2026) untuk menyerahkan bantuan ini. Kunjungan tersebut menunjukkan komitmen MPR dalam membantu masyarakat.

    Pimpinan yang hadir yaitu Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, A. M. Akbar Supratman. Hadir juga pimpinan dari semua fraksi seperti Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, Anton Sukartono Suratto.

    Mendagri Tito Karnavian, Kelompok DPD Dedi Iskandar Batubara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, Plt Sekjen MPR Siti Fauziah, Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan dan sejumlah staf khusus juga turut serta dalam rombongan tersebut.

  • Ketum TP PKK Salurkan Bantuan Korban Banjir Bandang dan Longsor Bireuen Aceh

    Ketum TP PKK Salurkan Bantuan Korban Banjir Bandang dan Longsor Bireuen Aceh

    Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian, menyalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana. Bantuan ini diberikan kepada korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen, Aceh.

    Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari program kerja TP PKK. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah.

    Bantuan diberikan sebagai bentuk perhatian TP PKK terhadap warga. Meski jumlahnya tidak banyak, Tri Tito Karnavian meyakini langkah ini sangat berarti.

    "Mudah-mudahan bisa meringankan Bapak-Ibu semua yang saya tahu bebannya cukup berat, karena ini musibah yang bukan main-main," ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan ke Desa Pante Baro Kumbang. Lokasinya di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen, Aceh, pada Senin (9/2).

    Tito bersyukur kondisi di daerah terdampak mulai pulih. Ini seiring upaya penanganan oleh pemerintah dan pihak terkait. Akses jalan yang rusak kini sudah bisa dilewati, termasuk jembatan yang sempat terputus.

    Rumah-rumah yang sebelumnya dipenuhi lumpur sisa banjir juga mulai dibersihkan. Pemulihan infrastruktur terus berjalan di lokasi terdampak bencana.

    "Anak-anak sudah mulai bisa belajar kembali. Kita menata kembali kehidupan kita agar bisa normal seperti semula," ujarnya.

    Tito menyadari banyak fasilitas publik yang hilang akibat bencana. Namun, ia yakin pemerintah akan terus melanjutkan program pemulihan pascabencana secara optimal.

    "Mudah-mudahan pembangunan akan terus memperbaiki semua fasilitas dan Bapak-Ibu bisa kembali menjalankan aktivitas secara normal," ungkapnya.

    Selain dukungan pemerintah, ia juga berharap bantuan dari pihak terkait lain. Upaya ini untuk memulihkan daerah terdampak dengan lebih cepat. Berbagai fasilitas diharapkan segera pulih agar masyarakat bisa kembali memanfaatkannya.

    Pentingnya Menjaga Kesehatan Pasca Bencana

    Di sisi lain, Tri Tito Karnavian mengingatkan masyarakat, termasuk anak-anak terdampak, untuk menjaga kesehatan. Debu dan kondisi lingkungan yang kering berpotensi memicu penyakit.

    Penyakit yang berpotensi timbul meliputi infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, hingga tuberkulosis. Kewaspadaan kesehatan sangat diperlukan saat ini.

    "Jangan sampai Bapak-Bapak, Ibu-Ibu menyepelekan kesehatan karena bisa berakibat tidak baik kepada semua masyarakat," ujarnya.

    TP PKK Pusat menyalurkan berbagai bantuan kepada sekitar 200 KK terdampak bencana. Distribusi bantuan ini diharapkan meringankan beban korban.

    Jenis Bantuan Jumlah
    Perlengkapan Ibadah 200 paket
    Paket Sekolah 100 paket
    Kompor 200 buah
    Minyak Goreng 70 dus
    Ember dan Gayung 200 buah
    Sabun Mandi 15 dus
    Deterjen 30 dus
    Kasur 100 buah
    Paket Snack 70 paket
    Masker 600 pcs

    Acara ini turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Aceh Marlina Muzakir. Hadir pula Ketua TP PKK Kabupaten Bireuen Sadriah Mukhlis, serta pihak terkait lainnya yang ikut membantu.

  • Dinsos Kota Serang Nonaktifkan 11.319 Peserta BPJS PBI, Siap Bantu Reaktivasi

    Dinsos Kota Serang Nonaktifkan 11.319 Peserta BPJS PBI, Siap Bantu Reaktivasi

    Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang menonaktifkan 11.319 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Penonaktifan ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, namun Dinsos Kota Serang memastikan siap membantu reaktivasi bagi peserta yang membutuhkan.

    Kepala Dinas Sosial Kota Serang, M. Ibra Gholibi, mengungkapkan bahwa penonaktifan tersebut berasal dari pusat. Langkah ini dilakukan terhadap peserta yang tergolong desil 6 hingga 10.

    "BPJS yang dinonaktifkan itu dari pusat sebanyak 11.319 peserta," ujar Kepala Dinas Sosial Kota Serang, M. Ibra Gholibi, Selasa (10/2/2026).

    Ibra menjelaskan, kebijakan ini berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos). Penonaktifan tersebut menyasar kelompok masyarakat yang dikategorikan telah sejahtera.

    Meskipun dinonaktifkan, Ibra menegaskan kepesertaan BPJS PBI masih dapat diaktifkan kembali. Terutama bagi warga yang berada dalam kondisi darurat kesehatan dan sangat memerlukan penanganan medis.

    "Bisa diaktifkan kembali dengan membawa surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas, lalu datang ke Dinas Sosial untuk proses reaktivasi," jelasnya.

    Pihak Dinsos Kota Serang berkomitmen untuk membantu warga terdampak dalam proses pengurusan reaktivasi. Selain itu, Pemerintah Kota Serang juga menyiapkan dana bagi warga yang BPJS PBI-nya nonaktif.

    Dana ini sebagai alternatif sementara bagi warga yang belum dapat langsung kembali menjadi peserta BPJS PBI. Ini untuk memastikan mereka tetap mendapatkan penanganan medis yang diperlukan.

    "Kami bantu proses reaktivasinya. Pemerintah daerah juga menyiapkan skema jaminan kesehatan daerah sebagai alternatif sementara bagi warga yang belum dapat langsung kembali menjadi peserta BPJS PBI," ujarnya.

    Transformasi Data dan Subsidi Tepat Sasaran

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, sebelumnya menegaskan pembaruan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran JKN. Ini merupakan bagian dari transformasi data nasional yang bertujuan memastikan subsidi kesehatan tepat sasaran.

    Langkah ini juga dilakukan untuk menjaga kelompok paling rentan tetap memperoleh layanan kesehatan. Gus Ipul menyampaikan pernyataan tersebut dalam Rapat Konsultasi Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan Terintegrasi di DPR RI.

    Rapat ini menghadirkan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Bappenas, BPS, dan BPJS Kesehatan.

    "Kalau Presiden memulai transformasi bangsa, kita mulai dari transformasi data. Sudah ditentukan alokasinya 96,8 juta jiwa setiap tahunnya, dibagi ke seluruh daerah. Datanya dari DTSEN yang kemudian dimutakhirkan, beserta beberapa daerah yang mengusulkan setiap bulan untuk warganya yang mendapatkan PBI," jelas Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    Realokasi Kepesertaan

    Gus Ipul menekankan bahwa penyesuaian kepesertaan PBI-JKN bukan untuk mengurangi jumlah peserta. Melainkan melakukan realokasi dari kelompok relatif mampu kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

    Proses realokasi memindahkan kepesertaan dari desil 6-10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ke desil 1-5. Realokasi ini telah berjalan sejak Mei 2025 dan dilakukan bertahap hingga awal 2026.

    Berikut adalah data reaktivasi peserta BPJS PBI:

    Tahun Jumlah Peserta Dinonaktifkan Jumlah Peserta Reaktivasi
    2025 13.500.000+ 87.000+
    2026 (hingga awal) 11.319 (Serang) Dalam proses

    Sepanjang tahun 2025, pemerintah telah menonaktifkan lebih dari 13,5 juta peserta PBI JKN yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria. Dari jumlah tersebut, sekitar 87 ribu peserta telah melakukan reaktivasi kepesertaan.

  • Warga Jakarta Dinonaktifkan dari PBI JK BPJS, Ini Cara Reaktivasi di Puskesmas

    Warga Jakarta Dinonaktifkan dari PBI JK BPJS, Ini Cara Reaktivasi di Puskesmas

    Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, memastikan masyarakat yang kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS dinonaktifkan tetap dapat mengurus reaktivasi melalui puskesmas. Mekanisme ini berlaku terutama bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat atau berkelanjutan.

    Ani menyampaikan informasi tersebut saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Keduanya meninjau Puskesmas Pembantu Serdang, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026).

    Ani menjelaskan bahwa Jakarta telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) di atas 99 persen. Capaian ini memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga tetap terjaga.

    "Prosedurnya tetap, pengaktivasian sebetulnya bisa dilakukan di puskesmas. Karena Jakarta sudah UHC, sudah universal health coverage-nya di atas 99 persen," kata Ani.

    Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan namun memerlukan penanganan darurat atau layanan tidak boleh terputus, status kepesertaan bisa langsung dialihkan. Penanganan ini termasuk cuci darah atau rawat inap.

    "Untuk masyarakat yang membutuhkan layanan darurat, segera, atau layanan yang tidak bisa berhenti seperti cuci darah atau harus dirawat, ketika dinonaktifkan PBI JK-nya, kita akan alih segmenkan ke PBI Pemda," ujarnya.

    Prosedur Reaktivasi Non-Darurat

    Untuk kasus non-darurat, reaktivasi kepesertaan PBI JK tetap dapat diajukan. Proses ini memerlukan verifikasi melalui Dinas Sosial.

    Nantinya, Dinas Sosial akan melakukan pengecekan lapangan (ground checking). Tujuannya adalah memastikan kelayakan peserta.

    "Kalau tidak emergency, maka kita akan bantu untuk melakukan reaktivasi kembali PBI JK-nya. Sesuai prosedur melalui Dinas Sosial, dilakukan ground checking terlebih dahulu. Kalau tetap masuk di desil 1 sampai 5, maka akan direaktivasi kembali," jelasnya.

    Koordinasi Rumah Sakit dan Puskesmas

    Ani menambahkan, dalam kondisi darurat, rumah sakit juga bisa berkoordinasi langsung dengan puskesmas. Koordinasi ini sesuai domisili peserta.

    Tujuannya agar proses pengalihan segmen atau reaktivasi dapat segera dilakukan. Dengan demikian, pelayanan kesehatan tidak tertunda.

    Berikut adalah ringkasan mekanisme reaktivasi PBI JK:

    Kondisi Mekanisme Reaktivasi Pihak Terlibat
    Darurat / Layanan Berkelanjutan Pengalihan segmen ke PBI Pemda Puskesmas, Rumah Sakit
    Non-Darurat Verifikasi dan pengecekan lapangan Puskesmas, Dinas Sosial

    Dampak Penonaktifan PBI JK

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyebut sekitar 270 ribu peserta PBI di Jakarta terdampak penonaktifan. Keputusan ini berdasarkan pembaruan data per 1 Februari 2026.

    Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta memastikan layanan kesehatan bagi warga tetap diberikan. Layanan ini melalui skema jaminan yang dibiayai pemerintah daerah.

    "Dengan keputusan Menteri Sosial per 1 Februari 2026, di Jakarta kurang lebih 270 ribu peserta yang terdampak. Tetapi Pemerintah Jakarta tetap harus hadir. Pelayanan tidak boleh berkurang," kata Pramono.