Category: Ekonomi

  • Moody’s Pangkas Peringkat Kredit Indonesia, BTN Akan Temui Lembaga Rating

    Moody’s Pangkas Peringkat Kredit Indonesia, BTN Akan Temui Lembaga Rating

    Lembaga pemeringkat Moody's Investors Service secara resmi memangkas peringkat kredit Indonesia. Outlook kini berubah dari stabil menjadi negatif. Keputusan ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap industri perbankan domestik.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan pihaknya akan segera menemui Moody's. Pertemuan ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci kondisi kredit perseroan dalam jangka panjang. Langkah ini diharapkan dapat memicu peninjauan ulang peringkat kredit bank.

    Nixon menekankan pentingnya komunikasi mendalam dengan lembaga pemeringkat. Mereka menganalisis proyeksi bank untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan.

    "Jadi kita biasanya ngobrol very detail dengan mereka. Mereka itu kan meneropong in the next 5 years or 10 years. Ini banknya kayak apa sih. Nah sehingga mereka akan me-rating dengan metode yang mereka lakukan," ujar Nixon dalam konferensi pers di Menara BTN, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Pemangkasan peringkat ini, jelas Nixon, dapat memengaruhi pinjaman luar negeri. Selain itu, instrumen investasi yang diterbitkan korporasi, termasuk perbankan, juga terdampak. Ini mencakup obligasi atau surat utang yang dijual di pasar internasional.

    "Kalau asing tuh biasanya karena kita punya pinjaman atau instrumen yang kita keluarkan di luar negeri, yang kita jual di luar negeri, atau kita beli di luar negeri. Nah ini memerlukan rating," terang Nixon.

    Implikasi Peringkat Kredit Negatif

    Nixon sebelumnya telah menyampaikan bahwa peringkat kredit yang rendah akan mempersulit daya tawar obligasi yang diterbitkan korporasi. Peringkat kredit korporasi umumnya tidak akan lebih tinggi dari peringkat kredit negara.

    "Jadi kalau negara dulunya kira-kira Baa2 menjadi Ba2 atau dulunya BBB menjadi BB misalnya, maka ya pasti corporate rating juga sama. Jadi sama. Nah terus dampaknya apa? Ya lagi kalau kita nerbitin surat utang, maka tawar-menawarnya menjadi lebih mahal," pungkasnya.

    Berikut adalah perbandingan Outlook Peringkat Kredit Indonesia:

    Lembaga Pemeringkat Peringkat Sebelumnya Peringkat Terbaru Keterangan
    Moody's Investors Service Stabil (Baa2) Negatif (Baa2) Outlook direvisi, peringkat utang jangka panjang tetap

    Sebagai informasi, Moody's menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meskipun demikian, peringkat utang jangka panjang tetap bertahan pada level Baa2.

    Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid. Kondisi tersebut didukung oleh kekuatan struktural termasuk sumber daya alam. Demografi yang menguntungkan juga menopang prospek pertumbuhan jangka menengah.

    Revisi outlook dipengaruhi oleh pandangan Moody's terhadap risiko dari penurunan kepastian kebijakan. Apabila kondisi ini berlanjut, dapat berimplikasi terhadap kinerja perekonomian nasional.

  • Pemerintah Jakarta Beri Insentif PPN Tiket Pesawat Lebaran 2026

    Pemerintah Jakarta Beri Insentif PPN Tiket Pesawat Lebaran 2026

    Pemerintah menyiapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk tiket pesawat. Insentif ini berlaku khusus selama periode Lebaran 2026.

    Tujuannya, membuat harga tiket pesawat lebih terjangkau. Masyarakat dapat melakukan perjalanan pulang kampung dengan biaya lebih rendah.

    Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026. Aturan tersebut resmi berlaku sejak ditetapkan pada 6 Februari 2026.

    Pemerintah menanggung 100% PPN atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge. Ini berlaku untuk tiket pesawat ekonomi pada penerbangan domestik.

    Insentif ini diberikan untuk pembelian tiket sejak 10 Februari hingga 29 Maret 2026. Sementara itu, periode penerbangan mulai 14 Maret sampai 29 Maret 2026.

    "Untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur hari raya Idulfitri 1447 hijriah, pemerintah memberikan sejumlah insentif ekonomi, salah satunya berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026," tulis bagian pertimbangan PMK Nomor 4 Tahun 2026.

    Kewajiban Maskapai Penerbangan

    Badan usaha angkutan udara wajib menerbitkan Faktur Pajak. Dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak juga harus dikeluarkan.

    Selanjutnya, PPN DTP wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Ini sesuai ketentuan yang berlaku.

    Maskapai diwajibkan menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP secara elektronik. Pengiriman dilakukan melalui laman yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

    Batas waktu pelaporan paling lambat 31 Mei 2026. Jika kewajiban pelaporan tidak dipenuhi, fasilitas PPN DTP dinyatakan gugur.

    "Badan Usaha Angkutan Udara selaku Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," tulis Pasal 4 Ayat 1.

    Layanan Tambahan Tidak Termasuk

    Fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini tidak berlaku untuk layanan tambahan. Contohnya, bagasi tambahan (extra baggage) dan pemilihan kursi (seat selection).

    Atas layanan tambahan tersebut, PPN tetap dipungut kepada penumpang. Pemungutan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

    Rincian Insentif PPN Tiket Pesawat Lebaran 2026
    Keterangan Detail
    Jenis Insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 100%
    Objek Insentif Tiket pesawat ekonomi domestik (base fare dan fuel surcharge)
    Periode Pembelian Tiket 10 Februari 2026 – 29 Maret 2026
    Periode Penerbangan 14 Maret 2026 – 29 Maret 2026
    Dasar Hukum PMK Nomor 4 Tahun 2026
    Pengecualian Bagasi tambahan, pemilihan kursi
    Batas Pelaporan Maskapai 31 Mei 2026
  • WIKA Percepat Pembangunan Pelabuhan Patimban, Progres Capai 83,37%

    WIKA Percepat Pembangunan Pelabuhan Patimban, Progres Capai 83,37%

    PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) tengah mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis nasional. Salah satunya melalui Proyek Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

    Hingga saat ini, progres pembangunan Pelabuhan Patimban telah mencapai 83,37%. Angka ini melampaui rencana progres yang telah ditetapkan.

    Pekerjaan meliputi reklamasi dan pavement sebagai bagian dari penyelesaian infrastruktur utama pelabuhan. Proyek ini ditargetkan selesai Oktober 2026, dan masih sesuai jadwal.

    WIKA menerapkan berbagai inovasi konstruksi maritim untuk proyek ini. Salah satunya adalah penggunaan silt curtain saat pengerukan (dredging).

    Metode ini meminimalkan penyebaran sedimen dan menjaga kualitas air. Lingkungan di sekitar area proyek tetap terjaga.

    Selain itu, WIKA juga memakai teknologi Cement Deep Mixing (CDM). Ini adalah metode perbaikan tanah untuk meningkatkan stabilitas struktur pelabuhan.

    Penerapan inovasi tersebut berkontribusi terhadap efisiensi pelaksanaan pekerjaan. Gangguan lingkungan dapat diminimalisir.

    Sedimentasi terkontrol, memastikan kedalaman alur pelayaran sesuai spesifikasi teknis. Ketahanan infrastruktur juga meningkat.

    Peningkatan ini penting untuk menahan beban muatan berat dan risiko abrasi, khususnya pada kondisi tanah lunak.

    Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito (BW), menyatakan komitmen WIKA. Perusahaan akan menyelesaikan proyek secara profesional dan berkelanjutan.

    “WIKA terus melakukan percepatan pekerjaan serta koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan Pelabuhan Patimban dapat diselesaikan sesuai target serta memberikan manfaat optimal bagi penguatan konektivitas logistik nasional,” ujar Agung Budi Waskito, Senin (9/2/2026).

    Berikut adalah tabel capaian proyek Pelabuhan Patimban:

    Aspek Detail
    Progres Pembangunan 83,37% (melampaui target)
    Target Selesai Oktober 2026
    Pekerjaan Utama Reklamasi, Pavement
    Inovasi Teknis Silt Curtain, Cement Deep Mixing (CDM)

    Patimban, Hub Logistik Strategis Nasional

    Pelabuhan Patimban berperan penting memperkuat konektivitas logistik nasional. Ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kawasan industri di Jawa Barat.

    Pembangunan Patimban sejalan dengan Asta Cita Pemerintah. Khususnya dalam mendorong pemerataan pembangunan ekonomi dan penguatan sektor maritim nasional.

    Proyek ini menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di koridor utara Pulau Jawa. Ini memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

    Pelabuhan ini dirancang sebagai hub logistik strategis. Integrasi dengan kawasan industri utama di Jawa Barat, seperti Karawang dan Subang, menjadi kunci.

    Pelabuhan ini diharapkan mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, menurunkan biaya logistik nasional.

    Distribusi ekspor dan impor, terutama sektor otomotif dan manufaktur, juga akan lebih cepat. Manfaat jangka panjang akan dirasakan masyarakat, dunia usaha, dan pembangunan nasional.

    Proyek ini diproyeksikan membuka lapangan kerja baru. Ini juga mendorong pertumbuhan UMKM, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok industri nasional.

    Patimban menjadi simbol keunggulan konstruksi BUMN. Ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian industri Indonesia.

  • Pengembangan Logam Tanah Jarang Indonesia Terkendala Teknologi, Negara Mitra Tolak Kerja Sama

    Pengembangan Logam Tanah Jarang Indonesia Terkendala Teknologi, Negara Mitra Tolak Kerja Sama

    Jakarta – Kepala Badan Industri Mineral (BIM), Brian Yuliarto, menyatakan upaya Indonesia menjalin kerja sama pengembangan teknologi logam tanah jarang (rare earth) terhambat. Sejumlah negara maju yang memiliki teknologi tersebut menolak menjadi mitra.

    Brian Yuliarto mengungkapkan, negara-negara tersebut hanya tertarik membeli bahan mentah dari Indonesia. Padahal Indonesia ingin pengembangan teknologi.

    Menurut Brian, tata kelola teknologi menjadi kendala utama. Ia telah mengunjungi berbagai negara untuk membahas potensi kerja sama hilirisasi logam tanah jarang.

    “Ini menjadi bagian tersulit adalah tata kelola teknologi. Kami sudah beberapa negara kami jumpai untuk dilakukan pembicaraan bagaimana, apakah mungkin mereka mengembangkan bersama Indonesia untuk downstreaming logam tanah jarang ini, hampir semua negara menutup, mereka hanya mau membeli bahan mentah,” terang Brian dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI, Senin (9/2/2026).

    Pengembangan teknologi mineral ini memang dikenal sulit. Hal ini membuat negara-negara maju lebih memilih mengelola mineral tanah jarang di negaranya sendiri.

    Progres Riset dan Pengembangan Domestik

    Pemerintah telah memulai pendataan riset dan pengembangan di dalam negeri. Tahap awal yang berhasil dicapai adalah pemisahan mineral menjadi mixed rare earth oxide.

    “Nah ini yang kita dorong kemudian juga seharusnya ini bagian yang paling tersulit juga yang di negara kita masih belum ada. Yang tadi mixed rare earth oxide sudah ada, kalau sampai elemen ini yang belum ada,” jelas Brian.

    Indonesia sedang membujuk beberapa negara. Tawaran timbal balik berupa kesempatan menjadi offtaker masih dalam tahap negosiasi.

    Berikut adalah perbandingan tahap pengembangan logam tanah jarang di Indonesia:

    Tahap Pengembangan Kondisi di Indonesia Tantangan
    Pemisahan Mineral (Mixed Rare Earth Oxide) Sudah ada Mempercepat dan meningkatkan kapasitas
    Ekstraksi Elemen Murni Belum ada Memperoleh transfer teknologi atau investasi
    Hilirisasi & Produksi Komponen Belum ada Membutuhkan dukungan teknologi dan pasar

    Fokus Tata Kelola Pasar dan Keamanan Pasokan Nasional

    Brian, yang juga Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), menambahkan bahwa tata kelola pasar menjadi fokus utama. Pemerintah sedang mengidentifikasi calon offtaker.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengamanan pasokan nasional. Keseimbangan antara ekspor dan kebutuhan domestik sedang dirumuskan.

    “Jadi kita nanti akan merekomendasikan berapa banyak yang kita bisa ekspor, berapa banyak yang harus kita tahan dalam negeri,” pungkasnya.

    Inventori logam tanah jarang Indonesia masih bersifat sementara dan belum dapat dipublikasikan. Kondisi sosial politik yang dinamis menjadi pertimbangan utama.

    Pemerintah akan menyampaikan data inventori pada waktu yang tepat. Hal ini penting mengingat sensitivitas isu ini secara global.

  • Bulog Bangun Gudang Logistik di Kampung Haji Arab Saudi, Pasok Beras untuk Jemaah

    Bulog Bangun Gudang Logistik di Kampung Haji Arab Saudi, Pasok Beras untuk Jemaah

    Perum Bulog sedang mematangkan rencana pembangunan gudang logistik di kawasan Kampung Haji, Arab Saudi. Gudang ini akan menampung pasokan beras nasional serta komoditas pangan lain untuk kebutuhan jemaah haji dan umrah asal Indonesia.

    Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi. Fasilitas ini tidak hanya menampung beras, tetapi juga daging dan ikan.

    Pemerintah berharap kebutuhan pangan jemaah haji Indonesia dapat dipenuhi dari dalam negeri. Selama ini, jemaah haji Indonesia mengonsumsi beras dari Vietnam dan Thailand.

    “Kami sudah koordinasi dengan pak Menteri Haji, kami mohon diberikan ruang di kampung haji, kalau nanti diizinkan kami minta ruang untuk bisa bangun gudang Bulog. Nah sehingga nanti beras-beras kita ataupun daging-daging kita, ikan-ikan kita, bisa kita simpan di gudang Bulog yang di kampung haji,” kata Ahmad Rizal Ramdhani di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Pada tahap awal, Rizal menargetkan pembangunan gudang berkapasitas 1.000 ton. Jika memungkinkan, Bulog berencana menambah jumlah gudang dengan kapasitas serupa di kemudian hari.

    “Ya minimal yang satu gudangnya 1.000 ton lah. Nanti bertahap kalau memang nanti masih dibutuhkan kita bangun lagi yang 1.000 ton lagi,” tambah dia.

    Berikut adalah rencana target kapasitas gudang Bulog:

    Tahap Kapasitas (Ton) Status
    Pertama 1.000 Target Pembangunan
    Berikutnya 1.000 Rencana Penambahan

    Persiapan Survei dan Ekspor Beras

    Perwakilan Bulog akan segera berangkat ke Arab Saudi untuk melakukan survei. Kunjungan ini dijadwalkan pada Rabu lusa, sekaligus mengecek kesiapan dapur-dapur yang akan melayani jemaah haji Indonesia.

    Indonesia berencana mengekspor beras pulen premium dengan kadar pecahan 5% dan kadar air 14% sebanyak 2.280 ton. Bulog bahkan menyiapkan 3.000 ton untuk antisipasi.

    “Sesuai dengan permintaan adalah 2.280 ton, namun kami siapkan 3.000 ton. Supaya apa? Antisipasi kalau ada keperluan tambahan maupun nanti kalau memang ada orang-orang saudi yang membutuhkan,” jelas Rizal.

    Rencananya, ekspor beras ini akan dimulai pada pekan ketiga Februari 2026. Langkah ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pangan bagi jemaah haji Indonesia.

  • Thomas Djiwandono Resmi Dilantik Deputi Gubernur BI di Mahkamah Agung

    Thomas Djiwandono Resmi Dilantik Deputi Gubernur BI di Mahkamah Agung

    Thomas A.M. Djiwandono telah resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) di Mahkamah Agung (MA). Pelantikan ini dilaksanakan pada Senin, 9 Februari 2026. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, optimistis dengan pelantikan Thomas.

    Misbakhun meyakini bahwa Thomas akan mampu memberikan sentimen atau tone positif bagi pasar keuangan. Kebijakan yang akan diambil Thomas diharapkan dapat menjembatani dan memperbaiki situasi pasar.

    Menurut Mukhamad Misbakhun, kebijakan Thomas berpotensi memperkuat kondisi pasar. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

    “Kebijakan-kebijakan yang bisa menjembatani bagaimana situasi pasar saat ini bisa diperbaiki sehingga memberikan tone yang positif untuk Indonesia,” ujar Mukhamad Misbakhun kepada awak media, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Mukhamad Misbakhun menambahkan bahwa Thomas Djiwandono memiliki rekam jejak yang kuat. Terutama dalam diplomasi ekonomi internasional saat menjabat Wakil Menteri Keuangan.

    Sebagai Wamenkeu, Thomas bertugas membangun hubungan baik dengan lembaga-lembaga internasional. Indonesia saat ini membutuhkan figur yang mampu berkomunikasi dengan investor.

    Tujuannya adalah menjaga kepercayaan investor di pasar domestik. Selain itu, Thomas diharapkan mampu memberikan informasi penting kepada fund manager asing.

    “Kemudian fund manager di asing untuk memberikan dukungan kepada situasi Indonesia yang saat ini memang perlu memberikan banyak informasi kepada para lembaga terutama para pemegang investasi di Indonesia,” jelas Mukhamad Misbakhun.

    Pelantikan dan Pejabat yang Hadir

    Pelantikan Thomas A.M. Djiwandono di Mahkamah Agung dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Acara ini berlangsung di Jakarta pada siang hari.

    Pejabat yang Hadir Jabatan
    Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan
    Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan
    Juda Agung Wakil Menteri Keuangan
    Perry Warjiyo Gubernur Bank Indonesia
    Sunarto Ketua Mahkamah Agung

    Thomas mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua MA, Sunarto. Sumpah tersebut menegaskan komitmennya untuk tidak menyalahgunakan wewenang.

    “Saya berjanji, bahwa saya untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, langsung atau tidak langsung, dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga,” kata Thomas, Senin (9/2/2026).

  • Indonesia Berencana Ekspor Beras Pulen ke Arab Saudi untuk Jemaah Haji

    Indonesia Berencana Ekspor Beras Pulen ke Arab Saudi untuk Jemaah Haji

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan rencana Indonesia mengekspor beras ke Arab Saudi. Beras tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji asal Indonesia.

    Zulhas optimis Bulog akan memiliki stok beras lebih dari 4 juta ton pada tahun 2026. Jumlah ini dinilai sangat cukup untuk kebutuhan domestik dan jemaah haji.

    Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menambahkan bahwa jenis beras yang akan diekspor adalah beras pulen premium. Beras ini memiliki kadar pecahan 5% dan kadar air 14%.

    Zulhas menegaskan bahwa jemaah haji Indonesia lebih menyukai beras pulen produksi dalam negeri. Selama ini, beras yang dikonsumsi jemaah haji di Arab Saudi didatangkan dari negara lain.

    "Hari ini kita menyepakati berasnya dari kita. Jadi, jemaah haji besok yang 200 ribu lebih orang itu, berasnya harus dari kita, karena insyaallah tahun ini Bulog akan lebih dari 4 juta stoknya," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    "Berasnya dari kita atau Indonesia karena jemaah lebih suka, beras kita pulen. Kalau biasanya pakai beras yang kering, pera. Orang Indonesia kurang suka, sukanya tuh yang pulen," imbuhnya.

    Detail Ekspor Beras ke Arab Saudi

    Bulog akan mengekspor 2.280 ton beras, namun menyiapkan total 3.000 ton. Kelebihan stok ini sebagai antisipasi kebutuhan tambahan atau permintaan dari warga Saudi.

    Ekspor beras ke Arab Saudi dijadwalkan dimulai pada pekan ketiga Februari 2026.

    Berikut rincian rencana ekspor beras Indonesia ke Arab Saudi:

    Aspek Detail
    Jenis Beras Pulen Premium
    Kadar Pecahan 5%
    Kadar Air 14%
    Jumlah Ekspor 2.280 ton (disiapkan 3.000 ton)
    Waktu Mulai Pekan ketiga Februari 2026

    Rizal berharap ekspor beras ini dapat meningkatkan kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia saat berada di Tanah Suci.

    "Supaya masyarakat bisa makan dengan nyaman, dengan enak di Saudi Arabia. Tujuannya salah satunya adalah mengurangi korban jiwa di Saudi. Karena mohon maaf, jemaah kita paling banyak korban jiwanya. Mudah-mudahan dengan adanya beras Indonesia ini bisa mengurangi jumlah korban jiwa," tutup Rizal.

  • Analisis Empat Kemuskilan BUMN Sulit Hebat Secara Alamiah

    Analisis Empat Kemuskilan BUMN Sulit Hebat Secara Alamiah

    Badan-badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia dinilai sulit menjadi hebat secara alamiah. Ketua Umum MAKPI Riant Nugroho mengungkapkan empat kemuskilan yang menjadi penghalang utama. Ini meliputi penunjukan sumber daya manusia, disrupsi kepemimpinan, penugasan-penugasan yang 'ajaib', dan tradisi windfall profit.

    Pandangan ini mengemuka berdasarkan analisis mendalam tentang struktur dan dinamika operasional BUMN. Faktor-faktor tersebut disinyalir menciptakan lingkungan bisnis yang kurang kondusif bagi pertumbuhan dan profesionalisme.

    Penunjukan pimpinan BUMN, baik direksi maupun komisaris, lebih banyak ditentukan oleh kepentingan kekuasaan. Ini seringkali berasal dari pemenang pemilu dan jaringannya di legislatif. Political appointee tidak berhenti pada jabatan politik, namun merambah ke perusahaan negara.

    Pemenang pemilu sering lupa bahwa perusahaan tersebut adalah milik rakyat, bukan milik mereka. Di jajaran eksekutif, ada afiliasi politik atau nepotisme. Sementara di komisaris, ditemukan relawan atau anggota partai.

    Mereka mendadak 'bersih' berbekal surat pernyataan bermaterai, namun disebut tetap 'menyetor' kepada inangnya. Bahkan ada anggota keluarga dan pejabat pemerintah aktif yang menduduki posisi tersebut.

    Alasan penunjukan seringkali tidak transparan. Ini termasuk tidak menjawab atau memberikan alasan jelas. Pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap tidak menjadi masalah.

    Politik Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar untuk membayar utang biaya pemilu, menjaga kepatuhan anggota partai, dan menyiapkan kemenangan mendatang. BUMN menjadi akses finansial paling efektif dan aman.

    Akses ini bahkan lebih aman dibanding mengambil fee dari proyek APBN. Penempatan individu dengan pertimbangan politik menimbulkan empat masalah mendasar. Pertama, adanya transaksi sebelum penunjukan.

    Kedua, transaksi saat telah terpilih menjadi pengelola. Ketiga, tugas menampung anggota faksi politik ke dalam perusahaan. Keempat, adanya tugas 'entertain' yang tak ada habisnya.

    Disrupsi Kepemimpinan dan Kriminalisasi

    Menjadi pimpinan BUMN diibaratkan duduk di kursi arang membara. Pimpinan dapat diganti sewaktu-waktu tanpa pertimbangan profesional. Ada direktur utama yang diberhentikan via SMS, atau baru tahu dari berita online.

    Bahkan ada yang diberhentikan saat rapat dengan regulator. Tata kelola di regulator BUMN disebut kurang memadai. Pimpinan BUMN juga rawan kriminalisasi.

    Kasus mantan Direktur Utama Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Ira Puspadewi, menunjukkan ancaman ini. Ia nyaris terjerat hukum jika Presiden Prabowo tidak turun tangan.

    Kasus serupa menimpa Direktur Utama Perum Perindo Syahril Japarin. Hotasi Nababan juga bernasib malang saat memimpin Merpati. Ia terpaksa masuk penjara karena citra pengadil yang membebaskan tersangka korupsi dianggap bagian dari korupsi.

    Ini berlaku bahkan jika pembuktian menunjukkan tidak ada korupsi. Pertamina sering menjadi 'langganan pemeriksaan', begitu pula BUMN 'raksasa' lainnya. Terutama jika dinilai merugikan kekuasaan baru atau membangkang pada pengampu pemerintahan.

    Memang ada direksi nakal atau bodoh yang membuat BUMN bangkrut. Namun, pertimbangan bisnis yang bijaksana (business judgment rule) seharusnya tetap utama. Klausula 'berpotensi memperkaya diri dan orang lain' menakutkan praktisi BUMN.

    Kebijakan pinjaman bank BUMN yang memajukan bisnis, termasuk swasta, dianggap baik. Namun, ini juga bisa diartikan sebagai 'memperkaya orang lain'. Kebencian pada rezim Orba membuat pemberantasan KKN menjadi vendetta tanpa akhir. Pimpinan BUMN hidup dalam fear management, yang menghambat profesionalisme.

    Beratnya Beban Penugasan Pemerintah

    Pembangunan kereta monorail adalah contoh penugasan pemerintah kepada BUMN. Saat kekuasaan berganti dan pekerjaan tidak selesai, BUMN yang ditugaskan menanggung akibatnya. Jika rugi, pimpinan BUMN yang 'digantung'.

    Banyak BUMN konstruksi mendapat penugasan meski dalam kondisi keuangan tidak sehat. Yang menanggung adalah yang diberi tugas, bukan yang menugaskan. Regulator BUMN dianggap berada di 'echo chamber feodalisme', menganggap BUMN adalah milik mereka.

    Penugasan BUMN dipaksakan ketika APBN tidak mampu memenuhi janji kampanye. Atau bahkan hasrat penguasa untuk memperkuat otoritas. Bukan hanya BUMN terkait yang menderita, tetapi juga kontraktor UKM di bawahnya.

    Mereka berubah dari 'usaha kecil menengah' menjadi 'usaha kecil memelas'. Keluhan dan tangisan kontraktor di DPR menunjukkan beratnya utang yang tak tertahankan. Penugasan BUMN menjadikan APBN sebagai sandera.

    Jika tidak diberi tambahan modal, kegagalan dianggap lumrah. Ada potensi 'lari bersama kelinci, mengejar bersama anjing', yang berarti semua pihak yang terlibat mendapat keuntungan. Ini tidak perlu dibahas atau diperiksa lebih lanjut, karena melelahkan dan ada pekerjaan lain yang lebih baik.

    Tabel Penilaian Kinerja BUMN vs Swasta

    Indikator Penilaian Rerata BUMN Rerata Swasta
    Kepemimpinan Bagus Hebat
    Perencanaan Strategis Bagus Hebat
    Fokus pada Pelanggan Jeblok Hebat
    Pengukuran, Analisis, & Manajemen Pengetahuan Jeblok Hebat
    Fokus pada Tenaga Kerja Jeblok Hebat
    Manajemen Proses Jeblok Hebat
    Hasil-hasil Bagus Hebat

    Berdasarkan audit kinerja menggunakan metode perusahaan kelas dunia, BUMN memiliki kepemimpinan dan perencanaan strategis yang bagus, serta hasil yang baik. Namun, indikator seperti fokus pada pelanggan, pengukuran, analisis, manajemen pengetahuan, fokus pada tenaga kerja, dan manajemen proses, menunjukkan hasil yang jeblok. Artinya, keberhasilan perusahaan negara ini lebih karena windfall profit atau rezeki durian runtuh.

    Ketergantungan pada Windfall Profit

    Sebaliknya, perusahaan swasta menunjukkan performa hebat di seluruh indikator. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis mereka memang sehat. Perbedaan mencolok terlihat dalam pelayanan.

    Riant Nugroho, dalam pengalamannya, mendapati pelayanan di bank BUMN jauh di bawah bank swasta. Ia pernah menunggu antrean lebih dari satu jam di bank pemerintah hanya untuk ke teller atau layanan pelanggan.

    Saat memohon kepada Pimpinan Cabang untuk membantu anak buahnya, jawaban yang didapat adalah,

  • Purbaya Yudhi Sadewa Hadiri Pelantikan Thomas Djiwandono Deputi Gubernur BI di Mahkamah Agung

    Purbaya Yudhi Sadewa Hadiri Pelantikan Thomas Djiwandono Deputi Gubernur BI di Mahkamah Agung

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri pelantikan Thomas A.M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) di Mahkamah Agung (MA). Ia menilai, koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BI akan jauh lebih mudah ke depannya.

    Acara pelantikan berlangsung siang ini, Senin (9/2/2026), di gedung Mahkamah Agung. Sejumlah pejabat tinggi turut hadir dalam momen penting tersebut.

    Purbaya mengungkapkan optimisme terkait kerja sama kedua institusi keuangan negara ini. Menurutnya, hal itu akan memberikan dampak positif pada stabilitas ekonomi.

    Purbaya Yudhi Sadewa meyakini, hubungan kerja antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan semakin lancar. Kehadiran Thomas Djiwandono di BI menjadi jembatan penting.

    "Lebih gampang (koordinasi). Biasa makan yang lebih gampang lagi. Nanti kita makan siang di sana, ke Pak Tommy, atau tiap jumatan ke MBG, nanti sama Pak Gubernur (BI)," ujar Purbaya di MA, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Purbaya tidak memberikan nasihat khusus kepada Thomas. Ia menganggap Thomas sudah sangat kompeten di bidangnya. "Enggak, kan dia dipilih sendiri sebagai Deputi Gubernur. Sudah pintar dari saya, dia ngapain dikasih wejangan. Dia udah jago," tambah Purbaya.

    Menkeu Purbaya turut menyampaikan ucapan selamat atas jabatan baru Thomas. Ia berharap Thomas bisa berkontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik.

    "Selamat Pak Tommy atas posisi barunya. Mudah-mudahan di Bank Indonesia nanti bisa lebih berperan membentuk kebijakan yang pas, yang lebih bagus ke depan," terang Purbaya.

    Harapan Wamenkeu Suahasil Nazara

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara juga menyampaikan harapannya. Ia ingin koordinasi kebijakan fiskal dan moneter semakin solid setelah pelantikan Thomas.

    "Pak Thomas kan dari Wakil Menteri Keuangan. Jadi, kita berharap habis ini kebijakan fiskal, kebijakan moneter tambah koordinasinya tambah komplit, tambah berlangsung dengan lancar," ujar Suahasil.

    Pelantikan Thomas Djiwandono

    Mahkamah Agung resmi melantik Thomas A.M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pelantikan ini dihadiri oleh banyak pejabat penting.

    Jabatan Nama Pejabat
    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara
    Wakil Menteri Keuangan Juda Agung
    Gubernur BI Perry Warjiyo
    Ketua MA Sunarto

    Daftar hadirin mencakup Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Wamenkeu Suahasil Nazara, Wamenkeu Juda Agung, dan Gubernur BI Perry Warjiyo. Beberapa menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih juga terlihat hadir.

    Thomas mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua MA, Sunarto. Acara berlangsung siang ini di MA, Jakarta, (9/2/2026).

    "Saya berjanji, bahwa saya untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, langsung atau tidak langsung, dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga," kata Thomas.

  • Istana Respons Pemangkasan Outlook Kredit Indonesia oleh Moody’s

    Istana Respons Pemangkasan Outlook Kredit Indonesia oleh Moody’s

    Lembaga pemeringkat Moody's Investors Service (Moody's) telah memangkas outlook kredit Indonesia. Outlook yang semula stabil kini ditetapkan menjadi negatif, Senin (9/2/2026).

    Meski demikian, Moody's masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2. Keputusan ini memicu respons dari Istana Kepresidenan terkait pengelolaan anggaran negara.

    Salah satu fokus respons Istana adalah menjaga defisit anggaran belanja di bawah tingkat 3%. Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap disiplin fiskal.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah tidak melanggar batasan defisit 3%. Proyeksi defisit tahun 2025 bahkan masih berada di tingkat 2,92%.

    “Kan selama ini tidak ada yang dilanggar. Batasan defisit juga masih terjaga,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Pemerintah bertekad memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Upaya tersebut meliputi penggenjotan sektor riil dan pemacu belanja pemerintah.

    “Saat ini sektor riil kita genjot. Belanja pemerintah kita di awal tahun semaksimal mungkin kita dorong. Jadi kita optimis dengan pengelolaan kita,” ujar Prasetyo.

    Berikut adalah perbandingan outlook kredit Indonesia dari Moody's:

    Tahun Outlook Kredit Peringkat Kredit
    Sebelumnya (Stabil) Stabil Baa2
    Senin, 9 Februari 2026 Negatif Baa2

    Strategi Komunikasi dengan Lembaga Rating

    Mengenai kekhawatiran lembaga rating terhadap pengelolaan pemerintahan, Prasetyo menegaskan pentingnya komunikasi berkelanjutan.

    Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman jelas mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah.

    “Iya komunikasi terus dilaksanakan ya, itu di luar yang tadi sudah saya sampaikan,” kata Prasetyo.