Category: Ekonomi

  • Menkeu Purbaya Sakit-sakit Kejar Rasio Pajak 11-12% di 2026

    Menkeu Purbaya Sakit-sakit Kejar Rasio Pajak 11-12% di 2026

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan beratnya upaya menaikkan rasio pajak (tax ratio) terhadap produk domestik bruto (PDB). Target kenaikan dari 9,31% di tahun 2025 menjadi 11-12% pada tahun 2026, membutuhkan kerja keras lintas sektor. Bahkan, hal tersebut sampai membuatnya jatuh sakit.

    "Kalau kita bisa naikkan level sekarang menuju 11-12% itu sudah aman sekali, tetapi biasanya memang nggak gampang, perlu extra effort. Makanya sampai sakit-sakit nih, nanti kita beresin," kata Purbaya di kawasan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Purbaya memaparkan tiga strategi utama untuk mengejar target rasio pajak tanpa menaikkan tarif. Langkah pertama adalah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Dengan ekonomi yang tumbuh lebih cepat, masyarakat cenderung memiliki pendapatan lebih tinggi. Ini akan meningkatkan kesadaran serta kemampuan mereka dalam membayar pajak secara otomatis.

    "Jadi yang pertama, ekonominya tumbuh lebih cepat. Sekarang sudah lumayan tuh," ucap Purbaya.

    Perbaikan Pengumpulan Penerimaan Negara

    Strategi kedua berfokus pada perbaikan kemampuan pengumpulan penerimaan negara. Hal ini mencakup Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Perbaikan ini penting untuk mencegah kebocoran.

    Praktek kongkalikong antara wajib pajak dengan petugas pajak maupun bea cukai masih marak. Purbaya menyatakan adanya penggantian personil di sektor pajak dan bea cukai.

    Selain itu, pemerintah akan menggunakan sistem coretax yang lebih efektif. Ini guna mengantisipasi penggelapan pajak.

    "Minggu lalu kan pajak kita ganti orang-orangnya, sebelumnya bea cukai. sekarang kita gunakan coretax yang lebih efektif. Kita tidak akan membiarkan lagi penggelapan pajak atau kongkalikong antara petugas pajak dengan para pelaku usaha," tuturnya.

    Berikut tabel ringkasan tantangan dan upaya peningkatan rasio pajak:

    Tantangan Upaya
    Rasio pajak rendah Dorong pertumbuhan ekonomi
    Kebocoran penerimaan Perbaiki sistem pengumpulan pajak, ganti petugas
    Praktek kongkalikong Terapkan coretax yang lebih efektif
    Pengawasan kurang optimal Gunakan teknologi AI

    Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI

    Langkah terakhir adalah memperkuat penggunaan teknologi digital. Ini diterapkan baik dari sisi pengawasan maupun administrasi layanan pajak dan bea cukai.

    Pemerintah berencana menerapkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi under-invoicing. Kasus ekspor CPO (minyak kelapa sawit) yang harganya dimurahkan di dalam negeri dan dijual dua kali lipat lebih tinggi di luar negeri telah terdeteksi.

    "Kita juga menerapkan AI untuk mendeteksi under-invoicing. Sudah ketahuan tuh yang saya pernah sebut, ekspor CPO (minyak kelapa sawit), banyak sekali yang ketahuan under-invoicing. harganya dimurahin di sini, di luar negeri sana dijualnya lebih tinggi, dua kali lipat. Nanti akan kita kejar," tegas Purbaya.

  • HKI Soroti Regulasi Tumpang Tindih Hambat Investasi di Indonesia

    HKI Soroti Regulasi Tumpang Tindih Hambat Investasi di Indonesia

    Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyoroti hambatan investasi di Indonesia. Mereka menilai banyaknya peraturan tumpang tindih, perizinan berlapis, dan perubahan kebijakan yang terlalu sering. Kondisi ini menjadi penghambat nyata bagi investasi.

    Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana, menjelaskan hambatan ini berlaku untuk investasi baru maupun ekspansi industri. Menurutnya, persoalan utama investor bukan pada standar usaha. Namun, ketidakpastian regulasi dan inkonsistensi pelaksanaan di lapangan.

    Ma'ruf menegaskan investor tidak takut aturan, namun khawatir ketidakpastian. Ia mencatat banyak minat investasi tertahan karena regulasi tidak sinkron dan sering berubah.

    "Investor tidak takut dengan aturan namun yang mereka khawatirkan adalah ketidakpastian. Di banyak kasus, minat investasi sudah ada, tetapi realisasinya tertahan karena regulasi tidak sinkron dan sering berubah," tegas Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    HKI menilai masalah terbesar bukan jumlah peraturan. Aturan yang saling mengunci antar-sektor dan antar-level pemerintahan justru jadi persoalan. Ini menyebabkan perizinan lambat, berulang, dan tidak efisien.

    Kondisi tersebut mengganggu perencanaan dan keputusan investasi jangka menengah dan panjang. Ketidaksinkronan tata ruang dan RTRW menjadi salah satu hambatan utama.

    Tata Ruang dan Perizinan Dasar yang Tersendat

    Ketidaksinkronan tata ruang dan RTRW berdampak pada penerbitan persetujuan dasar. Contohnya seperti KKPR/PKKPR yang kerap tersendat. Penetapan LSD, KP2B, dan LP2B juga tidak selalu berbasis kondisi eksisting.

    Akibatnya, lahan yang sudah lama digunakan industri tetap terkunci secara administratif. HKI menekankan isu LSD, KP2B, dan LP2B bukan persoalan sektoral semata. Ini bagian dari masalah regulasi yang lebih besar.

    Permasalahan tersebut meliputi akurasi data, sinkronisasi kebijakan, dan mekanisme koreksi yang lambat. Kesalahan data tata ruang dan lahan pada akhirnya berdampak langsung pada kepastian berusaha.

    Dampak pada Proyek Strategis Nasional (PSN)

    Dampak regulasi kompleks ini dirasakan langsung kawasan industri. Termasuk 44 Kawasan Industri yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). HKI mencatat sebagian PSN menghadapi keterlambatan investasi.

    Ini disebabkan hambatan perizinan dasar, ketidaksinkronan tata ruang, serta proses administratif berlarut-larut.

    "Jika kawasan industri yang berstatus PSN saja masih tersendat karena perizinan, maka ini menjadi sinyal serius bahwa sistem regulasi kita perlu segera dibenahi. PSN seharusnya menjadi etalase percepatan, bukan justru contoh perlambatan," ujar Ma'ruf.

    Berikut adalah beberapa hambatan investasi yang diidentifikasi oleh HKI:

    Jenis Hambatan Dampak Penyebab Utama
    Regulasi Tumpang Tindih Ketidakpastian hukum, biaya tinggi Koordinasi antar-sektor dan level pemerintahan yang kurang
    Perizinan Berlapis Proses lambat, tidak efisien Banyaknya titik verifikasi dan antrean baru
    Perubahan Kebijakan Sering Menurunkan kepercayaan investor Praktik regulasi 'bongkar-pasang'
    Ketidaksinkronan Tata Ruang Penerbitan persetujuan dasar tersendat Kesalahan data dan mekanisme koreksi lambat

    HKI juga mencermati perubahan prosedur perizinan berusaha berbasis risiko melalui PP 28 Tahun 2025. Kebijakan ini dimaksudkan memperjelas persyaratan dasar. Namun, tanpa penyelarasan antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, kebijakan tersebut berpotensi menambah titik verifikasi dan antrean baru.

    Mendesak Deregulasi dan Debirokratisasi

    Praktik regulasi sektoral bersifat 'bongkar-pasang' juga disoroti. Ini menimbulkan persepsi aturan dapat berubah sewaktu-waktu. Kondisi ini mengganggu kepastian hukum dan perhitungan investasi jangka panjang.

    Tingkat kepercayaan pelaku usaha pun menurun. Sikap HKI tegas, pemerintah perlu menghentikan penambahan kerumitan baru dalam regulasi. Mereka mendesak deregulasi dan debirokratisasi segera.

    Regulasi harus memberikan kepastian, bukan menjadi sumber hambatan baru. HKI mendorong pemerintah menjalankan paket deregulasi terukur dan berdampak. Ini termasuk penerapan prinsip 'One Map-One Rule' untuk tata ruang dan perizinan dasar.

    Selain itu, penyediaan mekanisme koreksi cepat atas kesalahan data lahan, penerapan standar waktu layanan nasional yang mengikat, dan harmonisasi kebijakan pusat-daerah penting. Khususnya bagi kawasan industri dan PSN.

    "Indonesia tidak kekurangan peluang. Yang sering terjadi, peluang itu berhenti di meja administrasi. Jika kita serius mengejar investasi dan penciptaan lapangan kerja, maka regulasi harus melayani pertumbuhan bukan mempersulitnya," tutup Ma'ruf.

  • Thomas Djiwandono Dilantik Deputi Gubernur BI di Jakarta

    Thomas Djiwandono Dilantik Deputi Gubernur BI di Jakarta

    Thomas Djiwandono resmi mengemban jabatan baru sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Pelantikan ini dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto pada siang hari ini di Jakarta.

    Istana Kepresidenan pun turut memberikan tanggapan terkait pelantikan Thomas. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada Thomas Djiwandono untuk senantiasa bekerja demi kepentingan bangsa dan negara. Pesan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    “Kalau pesan dalam hal ini dianggap pesan dari Bapak Presiden adalah terus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk merah putih, untuk rakyat Indonesia yang kita cintai,” ungkap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Prasetyo menambahkan bahwa Presiden selalu menekankan pentingnya cinta tanah air dalam setiap tugas yang diemban.

    “Apapun itu, tugas kita berbeda-beda di bidang apapun, selalu beliau menekankan mari kita bekerja dengan penuh rasa cinta tanah air. Termasuk kepada Pak Thomas Diwandono,” tegasnya lagi menekankan.

    Pemerintah juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian Thomas Djiwandono selama menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

    Apresiasi untuk Pengabdian Thomas Djiwandono

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mewakili pemerintah menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi Thomas Djiwandono.

    “Mungkin dalam kesempatan ini kita juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian beliau selama menjadi Wakil Menteri Keuangan dan sekarang melanjutkan amanah di Deputi Gubernur Bank Indonesia juga,” sebut Prasetyo.

    Berikut adalah jabatan yang pernah diemban oleh Thomas Djiwandono sebelum pelantikannya sebagai Deputi Gubernur BI:

    Jabatan Lembaga
    Wakil Menteri Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
    Deputi Gubernur Bank Indonesia

    Prasetyo Hadi juga mendoakan kelancaran tugas Thomas Djiwandono di posisi barunya.

    “Selamat bertugas, semoga selalu diberikan pelantaran kekuatan di dalam pengabdian bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.

  • PSN Merauke Buka Peluang Kerja Warga Kampung Wanam Papua Selatan

    PSN Merauke Buka Peluang Kerja Warga Kampung Wanam Papua Selatan

    Keterbatasan akses dan fasilitas menjadi tantangan keseharian warga Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kampung yang relatif terisolasi ini kini mulai merasakan dampak positif kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke. Salah satu dampak tersebut adalah terbukanya peluang kerja bagi warga setempat, meningkatkan perekonomian lokal.

    Paul Tinus (29), pemuda asli Wanam, kini bekerja di PSN Merauke. Ia tinggal bersama istri dan dua anaknya di rumah papan sederhana. Dinding kayu rumah mereka mulai termakan usia, mencerminkan kondisi kehidupan sebelumnya.

    "Iya (tinggal di rumah ini). Di rumah ini ada dua orang (anggota keluarga)," kata Paul dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    Paul telah dua tahun bekerja di PSN Merauke. Lokasi proyek tidak jauh dari kampungnya. Ia menyebut sejumlah warga Wanam lainnya juga terlibat sebagai pekerja.

    "Di proyek PSN, sudah dua tahun. Gaji bulanan," ujarnya.

    Sebelumnya, Paul bekerja sebagai pelaut. Skema penggajian bulanan di proyek menjadi perbedaan penting. Lokasi kerja yang dekat juga membuatnya tak perlu lama meninggalkan keluarga.

    "Ekonomi keluarga saya (terbantu), datang mengantar makan, habis itu balik lagi ke proyek," ucapnya.

    Keterlibatan Warga Lokal dan Peluang Masa Depan

    Kepala Kampung Wanam, Kosmas Serilius, menuturkan bahwa keterlibatan warga lokal sudah terlihat. Dari 743 jiwa penduduk Kampung Wanam, sebagian sudah bekerja di proyek. Peluang ke depan dinilai masih terbuka, terutama bagi anak-anak muda.

    "Kami di sini 743 (jiwa), iya ada (warga yang bekerja di PSN). Mungkin ke depan kita pemuda juga banyak yang masuk kerja di sana," kata Kosmas.

    Proyek Wanam berkomitmen menjalin sinergi dengan masyarakat.

    Aspek Keterangan
    Jumlah Penduduk Kampung Wanam 743 jiwa
    Warga Terlibat PSN Sebagian
    Peluang Kerja Terbuka, terutama bagi pemuda

    Perwakilan Tim Proyek Wanam, Gawang Kurniawan, menegaskan keterlibatan masyarakat setempat menjadi perhatian utama. Pihak proyek berupaya membangun sinergi dengan warga, termasuk marga-marga di Kampung Wanam.

    "Untuk pekerja lokal kami pasti ada, karena kita tahu harus bersinergi dengan masyarakat yang ada. Kita harus memakai atau melibatkan dari masyarakat-masyarakat tersebut, dari marga-marga yang ada. Nanti mungkin kita bisa diskusi juga dengan masyarakat yang ada di sini," ujarnya.

    Pengembangan Kawasan Pangan dan Peran Swasta

    Pengembangan kawasan pangan berskala besar di wilayah terpencil seperti Wanam menuntut percepatan infrastruktur dasar. Pengoperasian alat berat untuk pembukaan dan pengelolaan lahan juga krusial. Proyek ini dijalankan melalui skema penugasan negara dengan melibatkan mitra swasta.

    Salah satu mitra yang terlibat dalam PSN Wanam adalah Jhonlin Group. Perusahaan tersebut milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

    Haji Isam menyebut keterlibatannya didorong dukungan pada agenda nasional pengembangan kawasan pangan. Ia menekankan fokus partisipasinya untuk memastikan target pembukaan lahan seluas 1 juta hektare dapat tercapai.

    Pernyataan itu disampaikannya saat memantau langsung kedatangan alat berat berupa ekskavator di Wanam pada Juli 2024. Ia menegaskan keterlibatan tersebut merupakan bagian dari penugasan negara.

    "Bagaimanapun caranya, agar satu juta hektare bisa terealisasi, dan berhasil dalam tiga tahun tanpa berpikir untung rugi," tutupnya.

  • OJK Soroti Dinamika Pasar Saham Domestik Awal Februari 2026

    OJK Soroti Dinamika Pasar Saham Domestik Awal Februari 2026

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan dinamika pasar saham domestik pada awal Februari 2026. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat mengalami pelemahan signifikan secara bulanan maupun sejak awal tahun.

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa IHSG berada di level 7.935,26. Angka tersebut mencerminkan penurunan sebesar 4,73% secara month to date pada akhir pekan lalu.

    Secara year to date, pelemahan IHSG tercatat mencapai 8,23%. Meskipun demikian, rata-rata nilai transaksi harian tetap tinggi, menembus Rp 32,88 triliun secara year to date.

    Investor asing juga membukukan penjualan bersih (net sales) saham. Total penjualan mencapai Rp 1,14 triliun secara month to date dan Rp 11,02 triliun secara year to date.

    "Adapun investor asing di pasar saham tercatat membukukan net sales sebesar Rp 1,14 triliun month to date dan juga Rp 11,02 triliun secara year to date," kata Hasan Fawzi dalam konferensi pers di Kantor BEI, Jakarta Selatan, Senin (9/2/2026).

    Berikut adalah rincian penjualan bersih saham oleh investor asing:

    Periode Nilai Net Sales (Triliun Rupiah)
    Month to Date (Februari 2026) 1,14
    Year to Date (hingga Feb 2026) 11,02

    Meskipun pasar saham domestik menghadapi tekanan, industri pengelolaan investasi justru menunjukkan tren positif. Pada pekan pertama Februari 2026, total aset kelolaan (asset under management/AUM) mencapai Rp 1.089,64 triliun.

    Khusus produk reksa dana, Nilai Aktiva Bersih (NAB) per 5 Februari 2026 tercatat sebesar Rp 722,21 triliun. Angka ini mengalami pertumbuhan yang signifikan.

    Kinerja Reksa Dana dan AUM

    NAB reksa dana tumbuh 2,98% secara month to date dan meningkat 6,94% secara year to date. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap instrumen investasi ini.

    "Perkembangan yang baik di industri pengelolaan investasi, ini menunjukkan setidaknya bahwa investor reksadana tetap aktif melakukan subscription di tengah dinamika pergerakan pasar keuangan di dalam negeri," tutur Hasan Fawzi.

    OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) dan pelaku industri pasar modal terus memantau perkembangan pasar. OJK menegaskan kesiapan untuk merespons cepat melalui langkah kebijakan yang diperlukan.

    "Kami mengimbau tentu pada kesempatan yang baik ini terutama kepada publik dan khususnya investor kita untuk selalu bersikap tenang, rasional dan tidak reaktif dalam mengambil setiap keputusan investasinya. Kita meyakini bahwa pasar modal kita secara jangka menengah panjang masih sangat prospektif dan akan menarik sebagai sarana alternatif investasi," tutup Hasan Fawzi.

  • Indonesia Alami Deflasi 0,15 Persen di Januari 2026, Mendagri Tito Karnavian Sebut Ini Kabar Baik

    Indonesia Alami Deflasi 0,15 Persen di Januari 2026, Mendagri Tito Karnavian Sebut Ini Kabar Baik

    Indonesia mencatat deflasi bulanan sebesar 0,15% pada Januari 2026 dibandingkan Desember 2025. Data ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut deflasi ini terjadi karena transaksi masyarakat kembali normal. Hal ini terjadi setelah kenaikan harga yang pesat saat puncak liburan dan hari raya Desember 2025.

    Tito Karnavian menjelaskan, deflasi terjadi sebagai dampak dari normalisasi harga. Sebelumnya, harga melonjak karena momentum Natal dan Tahun Baru 2025.

    “Kita harus ingat di bulan Desember itu ada peristiwa Natal dan Tahun Baru. Ada pesta, ada mobilitas, masyarakat pindah pulang kampung, liburan, itu membuat harga-harga Desember naik. Tapi di bulan Januari, dia menjadi turun,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Senin (9/2/2026).

    Menurutnya, terkendalinya gejolak harga barang dan jasa pasca liburan merupakan kabar baik. Tidak terjadi kelangkaan atau kenaikan barang signifikan di tengah masyarakat.

    “Apakah ini berita bagus atau berita buruk? Good news. Berita bagus. Artinya apa? Barang dan jasa terkendali,” ungkap Tito.

    Penjelasan Inflasi Tahunan

    Tito Karnavian juga menanggapi kekhawatiran banyak pihak terkait data inflasi tahunan Januari 2026. Angka inflasi tahunan yang mencapai 3,55% sering disalahartikan sebagai kenaikan harga di bulan Januari.

    Padahal, data tersebut menunjukkan perbandingan harga antara Januari 2026 dengan Januari 2025. Secara riil, harga-harga di masyarakat mengalami penurunan pada Januari 2026 jika dilihat secara bulanan.

    “Jangan khawatir dengan angka 3,55% year on year. Karena menggambarkan kenaikan yang sebenarnya adalah M to M. Month to month. Desember ke Januari,” lanjut Tito.

    Penyumbang Deflasi Terbesar

    Kategori makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang deflasi terbesar. Kategori ini berkontribusi hingga 0,30% dari total deflasi bulanan 0,15%.

    “Kita melihat di sini angkanya, makanan, minuman, tembakau, atau yang disebutkan volatile item, barang yang bergejolak, karena tergantung supply demand pasar, itu mengalami deflasi minus 0,30%. Dan ini menjadi penyumbang tertinggi. Terjadinya penurunan inflasi dari bulan ke bulan,” papar Tito.

    “Jadi harga barang jasa itu turun, yaitu menyumbang minus 0,30%,” tambahnya menjelaskan.

    Kategori Penyumbang Inflasi Bulanan

    Meski secara keseluruhan deflasi, ada satu kategori yang mengalami kenaikan harga. Kategori perawatan pribadi dan jasa lainnya menyumbang inflasi sebesar 0,16% secara bulanan pada Januari 2026.

    Kenaikan ini didorong oleh harga perhiasan yang meningkat. Harga perhiasan naik karena dipicu gejolak harga emas global.

    “Terjadi kenaikan adalah pada perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ini karena apa? Emas. Kenaikan harga emas. Semua terjadi karena harga dunia,” sebut Tito.

    Pergerakan Harga Emas Global

    Emas dipandang sebagai cadangan paling aman di tengah gejolak global. Baik bagi devisa negara maupun cadangan individu, emas menjadi pilihan investasi yang stabil.

    Kategori Barang/Jasa Andil Inflasi/Deflasi Bulanan (Januari 2026)
    Makanan, Minuman, Tembakau -0,30% (Deflasi)
    Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya +0,16% (Inflasi)
    Total Deflasi Bulanan -0,15%
  • MA Jakarta Lantik Thomas Djiwandono Sebagai Deputi Gubernur BI

    MA Jakarta Lantik Thomas Djiwandono Sebagai Deputi Gubernur BI

    Mahkamah Agung (MA) secara resmi melantik Thomas A.M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) di Jakarta. Thomas mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua MA, Sunarto, pada Senin, 9 Februari 2026.

    Pelantikan ini menandai langkah baru bagi Thomas Djiwandono dalam mengemban tugas di bank sentral. Ia akan menjabat Deputi Gubernur BI hingga tahun 2031.

    Dalam sumpahnya, Thomas Djiwandono berjanji akan melaksanakan tugasnya dengan integritas penuh. Ia menegaskan tidak akan menerima janji atau pemberian dalam bentuk apapun terkait jabatannya.

    "Saya berjanji, bahwa saya untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, langsung atau tidak langsung, dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga," kata Thomas, Senin (9/2/2026).

    "Saya berjanji, bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung, dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun," sambungnya.

    Ia juga berjanji untuk setia pada negara, konstitusi, dan haluan negara. Thomas Djiwandono optimis bisa menjalankan tugas barunya meski tanpa pengalaman moneter.

    "Saya berjanji, bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban mengikuti Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Saya berjanji, bahwa saya akan setia terhadap negara konstitusi dan haluan negara. Kiranya Tuhan menolong saya," tutup Thomas.

    Proses Persetujuan DPR RI

    Persetujuan DPR RI terhadap Thomas Djiwandono ditetapkan dalam rapat paripurna ke-12 DPR. Rapat tersebut berlangsung pada masa persidangan III tahun sidang 2025-2026.

    Penetapan ini merupakan hasil kesepakatan Komisi XI DPR melalui mekanisme musyawarah mufakat. Thomas Djiwandono juga telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR pada Senin, 26 Januari.

    Thomas menggantikan pimpinan sebelumnya, Juda Agung, yang mengundurkan diri dan terpilih sebagai Wakil Menteri Keuangan. Ia meminta semua pihak melihat rekam jejaknya sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 18 Juli 2024.

    Profil Singkat Thomas A.M. Djiwandono

    Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972. Ia tumbuh dalam keluarga yang akrab dengan dunia ekonomi dan pemerintahan.

    Ayahnya, Soedradjad Djiwandono, adalah mantan Gubernur Bank Indonesia periode 1993-1998. Ibu Thomas, Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo, merupakan kakak kandung Presiden RI Prabowo Subianto.

    Thomas juga merupakan cucu M Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46. Berikut adalah rangkuman singkat perjalanan karir Thomas Djiwandono:

    Jabatan Periode
    Deputi Gubernur Bank Indonesia 2026-2031
    Wakil Menteri Keuangan Sejak 18 Juli 2024

    Dari sisi pendidikan, Thomas menempuh sekolah menengah di SMP Kanisius, Menteng, Jakarta. Ia melanjutkan studi ke Amerika Serikat.

    Thomas meraih gelar sarjana sejarah dari Haverford College, Pennsylvania. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan pascasarjana di Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS), Washington DC.

    Fokus studinya di Johns Hopkins SAIS adalah hubungan internasional dan ekonomi internasional.

  • Kemenkeu Pastikan Anggaran PBI JK BPJS Kesehatan Cukup untuk 2026

    Kemenkeu Pastikan Anggaran PBI JK BPJS Kesehatan Cukup untuk 2026

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan ketersediaan anggaran memadai untuk membiayai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan. Purbaya memastikan tidak ada pengurangan alokasi dana untuk program vital ini.

    Total anggaran yang dialokasikan untuk iuran PBI JK tahun 2026 mencapai Rp 56,464 triliun. Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI terkait jaminan sosial, Senin (9/2/2026).

    Purbaya menjelaskan, dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 46,464 triliun telah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan. Dana ini sudah siap digunakan untuk pembiayaan PBI JK.

    Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp 10 triliun juga tercantum dalam DIPA Kementerian Kesehatan. Namun, dana ini masih dalam status diblokir, menunggu kejelasan dasar kebijakan pemanfaatannya.

    “Jadi tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa, mau diapain. Kita belum clear mau dipakai dia untuk pembiayaan PBI atau menaikkan modal iuran, terserah, tetapi sampai sekarang belum putus. Begitu keluar, besok saya bayar,” tutur Purbaya, Senin (9/2/2026).

    Dana Cadangan dan Kepastian Pembayaran

    Selain alokasi tersebut, Purbaya menambahkan, pihaknya mencadangkan anggaran bantuan iuran PBI JK sebesar Rp 10 triliun dalam pos Bendahara Umum Negara (BUN). Anggaran ini juga menanti dasar kebijakan lebih lanjut.

    “Mau dipakai buat apa. Jadi kalau Anda kurang (BPJS Kesehatan), cepat-cepat minta ke Kementerian Kesehatan biar dibereskan kebijakannya mau diapain, saya keluarkan secepatnya. Uangnya ada,” ujar Purbaya.

    Purbaya membantah isu pencairan PBI JKN tersendat karena masalah kas negara. Ia memastikan posisi keuangan pemerintah sangat kuat dan mampu mendukung program ini.

    Tabel Alokasi Anggaran PBI JK BPJS Kesehatan 2026

    Deskripsi Anggaran Jumlah (Triliun Rupiah) Status
    Anggaran PBI JK dalam DIPA Kemenkes 46,464 Siap Digunakan
    Anggaran Cadangan dalam DIPA Kemenkes 10,000 Diblokir (Menunggu Kebijakan)
    Anggaran Cadangan dalam Pos BUN 10,000 Menunggu Kebijakan
    Total Alokasi 66,464

    Menteri Keuangan menepis klaim Menteri Kesehatan terkait keterlambatan dana. Purbaya menegaskan tidak ada masalah dengan ketersediaan kas negara.

    “Jadi kalau dalam cash, isu cash nggak ada masalah. Anda minta, saya kasih. Kami siap mendukung program ini dengan sepenuh hati asal clear, jangan sampai saya bayar, terus nggak jelas uangnya dipakai apa,” pungkas Purbaya.

  • OJK Denda Pelaku Pasar Modal Rp 542 Miliar dalam Empat Tahun

    OJK Denda Pelaku Pasar Modal Rp 542 Miliar dalam Empat Tahun

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan denda ratusan miliar rupiah atas berbagai pelanggaran di pasar modal. Penegakan hukum ini bertujuan menjaga integritas pasar dan melindungi investor.Total denda yang dikenakan mencapai Rp 542,49 miliar. Sanksi ini diberikan kepada 3.418 pihak yang terbukti melanggar aturan pasar modal."Untuk periode dari tahun 2022 sampai per Januari 2026 ini yang pertama adalah total denda yang dikenakan sebesar Rp 542,49 miliar kepada 3.418 pihak," kata Deputi Komisioner Pengawasan Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo, dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Senin (9/2/2026).

    Denda Terbesar dari Manipulasi Saham

    Pelanggaran keterlambatan pelaporan dan administratif menyumbang Rp 382,58 miliar dari total denda. Porsi terbesar denda ini berasal dari kasus manipulasi perdagangan saham."Dari Rp 382,58 miliar ini itu Rp 240,65 miliar itu dikenakan karena terkait manipulasi perdagangan saham yaitu kepada 151 pihak," tambah Eddy.Selain denda, OJK juga membekukan izin sembilan pihak. Kemudian mencabut izin 28 pihak, serta mengeluarkan 116 perintah tertulis.Sanksi ini bertujuan menghentikan pelanggaran. Selain itu, mencegah praktik merugikan investor terulang kembali.

    Kasus Pidana Pasar Modal Terus Diproses

    Dari sisi penegakan hukum pidana, OJK mencatat lima kasus pasar modal telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, 42 kasus lainnya masih diproses.Sebanyak 32 dari 42 kasus tersebut terindikasi terkait manipulasi perdagangan saham."OJK telah menyelesaikan 5 kasus pidana yang telah inkracht sedangkan yang masih berproses saat ini adalah 42 kasus dugaan tindak pidana yang masih dalam proses pemeriksaan, di mana 32 kasus di antara 42 ini terindikasi terkait manipulasi perdagangan saham," tutur Eddy.

    Modus Manipulasi Harga IPO

    Eddy menjelaskan, praktik manipulasi harga kerap terjadi pada penawaran umum perdana saham atau IPO. Penyimpangan ini pada mekanisme penjatahan saham yang tidak mencerminkan komposisi investor sebenarnya.Kelemahan penerapan prinsip kehati-hatian dan penggunaan informasi tidak benar turut membuka ruang manipulasi. Praktik ini berujung merugikan investor.Berikut rincian sanksi OJK periode 2022-Januari 2026:

    Jenis Sanksi Jumlah
    Total Denda Rp 542,49 Miliar
    Pihak Dikenakan Denda 3.418 Pihak
    Denda Pelanggaran Pelaporan/Administratif Rp 382,58 Miliar
    Denda Manipulasi Perdagangan Saham Rp 240,65 Miliar
    Pihak Manipulasi Perdagangan Saham 151 Pihak
    Pembekuan Izin 9 Pihak
    Pencabutan Izin 28 Pihak
    Perintah Tertulis 116 Perintah
    Kasus Pidana Selesai (Inkracht) 5 Kasus
    Kasus Pidana Sedang Diproses 42 Kasus
    Kasus Pidana Terindikasi Manipulasi Saham 32 Kasus
  • Menteri Keuangan Purbaya Sadewa Siap Cairkan Dana Reaktivasi Peserta PBI JKN Sakit Katastropik

    Menteri Keuangan Purbaya Sadewa Siap Cairkan Dana Reaktivasi Peserta PBI JKN Sakit Katastropik

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan untuk mencairkan dana. Dana tersebut diperuntukkan bagi reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Peserta yang dimaksud adalah mereka yang dinonaktifkan.

    Purbaya menekankan pentingnya langkah ini. Tujuannya mencegah terhentinya layanan kesehatan vital. Layanan seperti cuci darah berisiko fatal jika terhenti.

    "Nantikan BPJS tinggal minta ke saya. Itu salah satu anggaran yang dibintangi, tinggal datang ke saya minggu depan juga sudah cair, kan nggak terlalu besar," ujar Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan reaktivasi otomatis. Usulan ini berlaku bagi peserta PBI dengan riwayat penyakit katastropik. Anggaran sekitar Rp 15 miliar dibutuhkan untuk mengaktifkan kembali 120 ribu peserta selama tiga bulan.

    Jumlah tersebut merupakan bagian dari 11 juta peserta PBI yang dihapuskan. Reaktivasi otomatis tidak memerlukan kedatangan peserta ke fasilitas kesehatan.

    "Untuk bisa meng-adress kebutuhan masyarakat, kita mengusulkan agar bisa dikeluarkan SK Kemensos untuk tiga bulan ke depan, layanan katastropik yang 120 ribu tadi itu otomatis direaktivasi, tidak perlu orangnya datang ke fasilitas kesehatan, tetapi oleh pemerintah langsung direaktivasi," kata Budi Gunadi dalam Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi DPR RI.

    Detail Anggaran dan Validasi

    Budi Gunadi menjelaskan, kebutuhan dana ini relatif terbatas. Total Rp 150 miliar dialokasikan untuk tiga bulan. Periode ini akan digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah. Mereka akan memvalidasi ulang kelayakan peserta PBI.

    "Kalau ditanya biayanya berapa, 120 ribu dikali Rp 42 ribu PBI, sebulan paling Rp 5 miliar. Jadi kita minta kalau bisa Rp 15 miliar lah dikeluarkan untuk otomatis mereaktivasi yang PBI-nya keluar," papar Budi Gunadi.

    Berikut rincian perkiraan anggaran untuk reaktivasi PBI-JKN:

    Jumlah Peserta Direaktivasi 120.000 orang
    Iuran PBI per Bulan Rp 42.000
    Anggaran per Bulan Rp 5 miliar
    Total Anggaran Tiga Bulan Rp 15 miliar