Category: Ekonomi

  • BI Buka Pemesanan Penukaran Uang Baru Lebaran 2026 via Online

    BI Buka Pemesanan Penukaran Uang Baru Lebaran 2026 via Online

    Bank Indonesia (BI) akan membuka layanan penukaran uang baru menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Pemesanan penukaran uang ini dapat dilakukan secara daring (online).

    Pemesanan dilakukan melalui aplikasi PINTAR BI atau melalui laman pintar.bi.go.id.

    "#SobatRupiah, pada momen Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2026, pemesanan uang dapat dilakukan melalui aplikasi PINTAR," tulis BI melalui akun Instagram @bank_indonesia, Kamis (12/2/2026).

    Jadwal Pemesanan dan Penukaran Uang

    Pemesanan penukaran uang baru dibuka dalam beberapa periode. Periode pertama dimulai pada Jumat (13/2/2026).

    Wilayah Pulau Jawa dapat mengakses pemesanan mulai pukul 14.00 WIB. Sementara, wilayah luar Pulau Jawa dibuka pada Sabtu (14/2/2026) pukul 08.00 WIB.

    Penukaran uang akan berlangsung mulai 18 hingga 27 Februari 2026.

    Langkah-langkah Penukaran Uang via PINTAR BI

    Berikut adalah langkah-langkah untuk menukar uang melalui aplikasi PINTAR atau laman pintar.bi.go.id:

    1. Akses laman pintar.bi.go.id.
    2. Pilih layanan Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling.
    3. Pilih lokasi Kas Keliling. Tentukan provinsi lalu klik Lihat Lokasi.
    4. Pilih jam penukaran sesuai waktu kedatangan. Klik Pilih untuk lanjut.
    5. Isi data pemesan dan kontak. Masukkan NIK, nama, nomor telepon, dan e-mail. Klik Lanjutkan setelah data benar.
    6. Masukkan nominal uang yang akan ditukar.
    7. Isi kode captcha sesuai tampilan. Klik Pesan.
    8. Sistem akan menampilkan bukti pemesanan.
    9. Unduh bukti dengan klik Download Bukti Pemesanan. Tunjukkan bukti saat datang ke lokasi sesuai jadwal.

    Berikut adalah rincian jadwal dan wilayah pemesanan penukaran uang baru:

    Wilayah Waktu Pemesanan Periode Penukaran
    Pulau Jawa Jumat, 13 Februari 2026, pukul 14.00 WIB 18 – 27 Februari 2026
    Luar Pulau Jawa Sabtu, 14 Februari 2026, pukul 08.00 WIB 18 – 27 Februari 2026

    Pastikan untuk mengikuti langkah-langkah di atas agar proses penukaran uang berjalan lancar.

  • BPS: Angka Kemiskinan Indonesia Turun Jadi 8,25 Persen

    BPS: Angka Kemiskinan Indonesia Turun Jadi 8,25 Persen

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Pada September 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,25 persen.

    Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,22 persen poin dibandingkan Maret 2025 dan penurunan 0,32 persen poin dibandingkan September 2024.

    Secara absolut, jumlah penduduk miskin pada September 2025 adalah 23,36 juta orang. Jumlah ini berkurang 0,49 juta orang dari Maret 2025 dan turun 0,70 juta orang dibandingkan September 2024.

    Garis Kemiskinan (GK) yang ditetapkan BPS pada September 2025 adalah Rp 641.443 per kapita per bulan. Angka ini meningkat 5,30 persen dibandingkan Maret 2025 dan naik 7,76 persen dibandingkan September 2024.

    Garis Kemiskinan Makanan (GKM) menyumbang Rp 478.955 atau 74,67 persen dari total GK. Sementara itu, Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) sebesar Rp 162.488 atau 25,33 persen.

    Berikut adalah data terkait garis kemiskinan:

    Periode Garis Kemiskinan (Rp per kapita per bulan) Perubahan (dibanding Maret 2025) Perubahan (dibanding September 2024)
    September 2025 641.443 5,30% 7,76%

    Kontribusi Komoditas Makanan

    Komoditas makanan masih memegang peranan penting dalam menentukan garis kemiskinan. Kontribusi GKM terhadap GK di perkotaan mencapai 73,81 persen dan di perdesaan sebesar 76,11 persen pada September 2025.

    Beras masih menjadi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, beras menyumbang 21,10 persen terhadap GK, sedangkan di perdesaan kontribusinya mencapai 24,62 persen.

    Komoditas kedua dengan kontribusi terbesar adalah rokok kretek filter. Di perkotaan, rokok kretek filter menyumbang 10,41 persen terhadap GK, sedangkan di perdesaan sebesar 9,11 persen.

    Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan Lainnya

    Selain beras dan rokok, beberapa komoditas pangan lain juga memberikan kontribusi signifikan terhadap garis kemiskinan.

    Perkotaan:

    • Telur ayam ras: 4,48 persen
    • Daging ayam ras: 4,35 persen
    • Kopi bubuk dan kopi instan (sachet): 2,39 persen
    • Mie instan: 2,35 persen
    • Kue basah: 2,20 persen
    • Roti: 2,02 persen
    • Bawang merah: 1,92 persen
    • Tempe: 1,78 persen
    • Tahu: 1,76 persen
    • Gula pasir: 1,68 persen

    Perdesaan:

    • Telur ayam ras: 3,71 persen
    • Daging ayam ras: 3,42 persen
    • Kopi bubuk dan kopi instan (sachet): 2,38 persen
    • Gula pasir: 2,34 persen
    • Bawang merah: 2,13 persen
    • Mie instan: 2,04 persen
    • Kue basah: 1,99 persen
    • Roti: 1,84 persen
    • Tongkol/tuna/cakalang: 1,76 persen
    • Tempe: 1,62 persen

    Struktur pengeluaran ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran minimum rumah tangga miskin masih dialokasikan untuk kebutuhan pangan pokok dan konsumsi harian.

  • Singapura Jadikan AI Fokus Ekonomi Lewat APBN 2026

    Singapura Jadikan AI Fokus Ekonomi Lewat APBN 2026

    Pemerintah Singapura menempatkan kecerdasan buatan (AI) sebagai fokus utama dalam strategi ekonomi jangka menengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Budget 2026.

    Langkah ini diwujudkan melalui insentif fiskal bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi AI, serta dukungan untuk memperkuat kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi transformasi digital.

    Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Singapura Lawrence Wong menekankan peran strategis AI dalam memperkokoh ketahanan dan daya saing ekonomi Singapura di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

    Pemerintah Singapura memandang AI bukan hanya sebagai alat produktivitas, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masa depan.

    “AI adalah alat yang ampuh, tetapi tetaplah sebuah alat. AI harus melayani kepentingan nasional dan rakyat kita,” kata Wong.

    Salah satu komponen penting dalam anggaran tahun ini adalah pemberian insentif potongan pajak dan dukungan langsung untuk perusahaan yang mengintegrasikan AI ke dalam operasi bisnisnya.

    Pemerintah memperluas Skema Inovasi Perusahaan, yang memberikan potongan pajak sebesar 400 persen kepada bisnis atas pengeluaran yang memenuhi syarat.

    Pengeluaran tersebut akan diperluas untuk mencakup pengeluaran AI, dengan batasan maksimal 50.000 dollar Singapura atau setara sekitar Rp 666.643.500 (asumsi kurs Rp 13.332 per dollar Singapura) per tahun untuk tahun 2027 dan 2028.

    “Seiring keberhasilan perusahaan-perusahaan ini, mereka akan menetapkan tolok ukur bagi industri mereka dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak mereka,” terang Wong.

    Langkah ini menjadi intervensi pemerintah yang paling agresif terhadap adopsi AI di sektor swasta Singapura. Targetnya adalah mendorong perusahaan tidak hanya bereksperimen, tetapi benar-benar mentransformasikan proses bisnis dengan teknologi AI.

    Insentif ini selaras dengan tren global di mana negara-negara berlomba menarik investasi teknologi dan mempercepat adaptasi digital di tengah perubahan lanskap ekonomi.

    Proyeksi Ekonomi Singapura

    APBN Singapura 2026 diawali dengan proyeksi ekonomi yang lebih optimis.

    Singapura memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini berada di kisaran 2 sampai 4 persen, meningkat dibandingkan perkiraan awal 1 sampai 3 persen sebelumnya.

    Perbandingan Kurs Rupiah dan Dolar Singapura

    Berikut perbandingan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Singapura:

    Mata Uang Nilai Tukar
    1 Dolar Singapura Rp 13.332 (Asumsi)
    50.000 Dolar Singapura Rp 666.643.500

    Kebijakan fiskal ini dinilai bisa memperkuat posisi Singapura dibandingkan wilayah lain di Asia yang juga tengah memperluas dukungan AI.

  • Bank Indonesia Tunjuk KBI Jadi Lembaga Kliring Derivatif PUVA

    Bank Indonesia Tunjuk KBI Jadi Lembaga Kliring Derivatif PUVA

    PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI) resmi ditunjuk oleh Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan Derivatif Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA). Penunjukan ini menjadikan PT KBI sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengemban mandat tersebut.

    Mandat ini tertuang dalam surat izin usaha Bank Indonesia Nomor 28/189/DPPK/Srt/B tertanggal 28 Januari 2026.

    Sebagai informasi, PT KBI merupakan bagian dari Holding BUMN Danareksa, bergerak dalam bidang kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Derivatif PUVA menjadi bagian dari lini bisnis PBK yang dikelola perusahaan.

    Direktur Utama PT KBI Budi Susanto menyampaikan, penunjukan ini merupakan tanggung jawab besar dalam membangun ekosistem keuangan yang lebih aman.

    "Kami berkomitmen mendukung pasar keuangan yang inklusif dan transparan melalui infrastruktur yang efisien serta manajemen risiko yang komprehensif. Sebagai Lembaga Kliring PUVA, PT KBI siap menjadi garda terdepan dalam mitigasi risiko transaksi di pasar uang dan valuta asing," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    PT KBI menyatakan telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2024 serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG BI) Nomor 26 Tahun 2025.

    Penyesuaian Transaksi Derivatif PUVA

    Sebagai tindak lanjut, PT KBI bersama Jakarta Futures Exchange (JFX) melakukan penyesuaian terhadap pengaturan transaksi derivatif PUVA. Penyesuaian ini mencakup tiga bentuk transaksi:

    • Transaksi derivatif PUVA yang ditransaksikan di Bursa Derivatif PUVA
    • Derivatif PUVA yang ditransaksikan di SPA
    • Derivatif PUVA yang ditransaksikan melalui mekanisme PALN

    Langkah ini diambil untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi pelaku pasar.

    PT KBI juga telah memulai kewajiban pelaporan operasional kepada Bank Indonesia sejak 2 Februari 2026.

    Peran dalam Blueprint Pendalaman Pasar Uang 2030

    Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, PT KBI akan mendukung visi Blueprint Pendalaman Pasar Uang 2030 (BPPU 2030). Pengembangan derivatif PUVA akan difokuskan pada infrastruktur berstandar internasional dengan konsep 3I, yaitu Interkoneksi, Interoperabilitas, dan Integrasi.

    Sebagai penyelenggara infrastruktur, PT KBI fokus pada penyelesaian transaksi derivatif PUVA yang aman dan transparan, didukung manajemen risiko yang komprehensif. Langkah strategis ini selaras dengan peta jalan Bank Indonesia dalam mengembangkan instrumen derivatif PUVA di Indonesia.

    Layanan Utama PT KBI

    Berikut adalah empat layanan utama yang dijalankan PT KBI:

    Sebelum melihat lebih detail layanan yang di jalankan oleh PT.KBI, simak tabel di bawah ini:

    Layanan Deskripsi
    Sistem Kliring Derivatif (SKD) Mendukung Perdagangan Berjangka Komoditi
    Sistem Informasi Transaksi Nasabah (SITNa) Menyediakan informasi transaksi berjangka bagi nasabah
    IS-Ware Next Gen Mendukung Sistem Resi Gudang
    Tin Market Meningkatkan layanan transaksi timah murni batangan

    Dengan penunjukan ini, PT KBI menegaskan perannya dalam infrastruktur pasar keuangan nasional, khususnya pada segmen pasar uang dan valuta asing.

  • Bea Cukai Segel Toko Tiffany & Co Jakarta Terkait Dugaan Pelanggaran Impor

    Bea Cukai Segel Toko Tiffany & Co Jakarta Terkait Dugaan Pelanggaran Impor

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Jakarta menyegel beberapa toko perhiasan mewah Tiffany & Co di Jakarta pada Rabu (11/2/2026) karena dugaan pelanggaran administrasi terkait barang impor.

    Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto, menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara.

    “Kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” katanya di butik Tiffany & Co di Plaza Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (12/2/2026).

    Penjelasan Menteri Keuangan

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa penyegelan dilakukan karena adanya indikasi pelanggaran aturan impor.

    Menurutnya, penyegelan adalah prosedur standar jika ditemukan dugaan barang impor yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan, termasuk kewajiban pelunasan pungutan negara.

    "Pokoknya impor yang ilegal pasti akan ditutup dan disegel. Jadi semuanya harus main ke legal lagi," kata Purbaya di Hotel Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Ia menambahkan bahwa tindakan ini menunjukkan profesionalitas Bea Cukai dalam menjaga penerimaan negara dan mengawasi barang yang masuk ke wilayah pabean, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat.

    "Nanti kalau orang bea cukai nggak ngapa-ngapain ditangkap, sekarang dia menjalankan tugasnya supaya pasar kita bersih dari barang-barang ilegal. Supaya permainannya di sini fair di dalam negeri," ucapnya.

    Purbaya menegaskan bahwa semua pelaku usaha harus mematuhi aturan agar iklim usaha tetap kondusif dan tidak ada pihak yang dirugikan akibat praktik ilegal.

    Proses Selanjutnya

    Siswo menjelaskan bahwa saat ini petugas sedang mengumpulkan data perhiasan yang disegel untuk memastikan apakah semuanya sudah tercantum dalam pemberitahuan impor barang.

    Jika ditemukan barang yang belum terdaftar, DJBC akan mengambil langkah sesuai ketentuan untuk meningkatkan kepatuhan kepabeanan.

    Berikut ini tabel potensi penerimaan negara yang diharapkan dari penindakan pelanggaran impor:

    Jenis Penerimaan Estimasi Nilai (dalam Rupiah)
    Bea Masuk 10 Miliar
    Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor 5 Miliar
    Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor 2 Miliar
    Denda Administrasi 1 Miliar

    Bea Cukai berkomitmen untuk terus menindak tegas segala bentuk pelanggaran kepabeanan demi menjaga penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang adil.

  • BPS: Lulusan SD Dominasi Tenaga Kerja Indonesia November 2025

    BPS: Lulusan SD Dominasi Tenaga Kerja Indonesia November 2025

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa struktur pendidikan tenaga kerja di Indonesia hingga November 2025 masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar.

    Dari total 147,91 juta penduduk yang bekerja, sebanyak 34,63 persen berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah.

    “Pada November 2025, sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 34,63 persen," tulis BPS dalam Berita Resmi Statistik Keadaan KetenagakerjaanIndonesia November 2025.

    Komposisi ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga tenaga kerja nasional memiliki tingkat pendidikan formal yang paling rendah.

    Pekerja dengan pendidikan tinggi (Diploma IV, S1, S2, dan S3) mencapai 10,81 persen dari total penduduk yang bekerja.

    Berikut adalah distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada November 2025:

    Tingkat Pendidikan Persentase
    SD ke bawah 34,63%
    SMP 17,31%
    SMA 20,99%
    SMK 14,06%
    Diploma I/II/III 2,20%
    Diploma IV/S1/S2/S3 10,81%

    Distribusi ini menunjukkan pola yang relatif stabil dibandingkan dengan data Agustus 2025.

    “Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada November 2025 masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2025," kata BPS.

    Proporsi pekerja berpendidikan SD ke bawah mengalami penurunan sebesar 0,12 persen poin dibandingkan Agustus 2025. Sementara itu, proporsi pekerja dengan pendidikan SMP dan SMK mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,19 persen poin dan 0,17 persen poin.

    Kenaikan proporsi lulusan SMK juga terlihat dalam data pekerja komuter, mencapai 25,96 persen pada November 2025, meningkat 1,53 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

    Sektor Penyerap Tenaga Kerja Terbesar

    Tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbesar pada November 2025 adalah:

    • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: 27,99 persen
    • Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor: 18,67 persen
    • Industri Pengolahan: 13,86 persen

    Sektor pertanian yang padat karya dan secara historis banyak menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah, sejalan dengan komposisi pendidikan tenaga kerja nasional.

    Jumlah pekerja di sektor pertanian tercatat sebanyak 41,41 juta orang (27,99 persen). Sektor industri pengolahan menyerap 20,51 juta orang (13,86 persen), dan sektor perdagangan menyerap 27,62 juta orang (18,67 persen).

    Sektor Informasi dan Komunikasi hanya menyerap 0,73 persen tenaga kerja atau sekitar 1,08 juta orang.

    BPS juga mencatat adanya korelasi antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada November 2025, TPT nasional tercatat sebesar 4,74 persen.

  • Menkeu Respons Pembayaran Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    Menkeu Respons Pembayaran Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons terkait penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Rencananya, utang kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini akan dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Saat ditanya mengenai persetujuannya terhadap rencana tersebut, Menkeu Purbaya menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu proposal yang diajukan oleh pihak China.

    “Kita lihat kondisinya di China sepertinya apa, apa persyaratannya dari China,” ujar Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Negosiasi Langsung ke China Jika APBN Digunakan

    Bendahara Negara menambahkan, jika penyelesaian utang Kereta Cepat menggunakan APBN, ia akan langsung melakukan negosiasi ke China.

    “Kalau saya yang bayar saya akan ke China saya sendiri, tapi saya belum tahu, saya akan double check,” tuturnya.

    Pelurusan Isu Tidak Dilibatkan

    Menkeu Purbaya juga meluruskan anggapan bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian utang Kereta Cepat. Ia menegaskan bahwa dirinya selalu dilibatkan dan perkembangan selalu ada.

    “Selama ini saya dilibatkan, yang waktu itu ya. Tapi yang terakhir selalu ada perkembangan-perkembangan kan. Tapi saya nggak tahu final apa belum, tapi nanti kan pasti saya dikasih tahu,” tutur Purbaya.

    Sebagai informasi tambahan, jumlah utang proyek Kereta Cepat yang harus dibayarkan mencapai Rp 1,2 triliun per tahun.

    Rincian Utang Proyek Kereta Cepat

    Berikut rincian estimasi utang yang harus dibayar per tahun:

    Periode Jumlah Utang (Rp Triliun)
    Per Tahun 1,2

    Pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang proyek strategis nasional ini.

  • KKP Targetkan Transaksi Rp 7 Miliar di Business Matching UMKM

    KKP Targetkan Transaksi Rp 7 Miliar di Business Matching UMKM

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan transaksi hingga Rp 7 miliar dalam business matching usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan toko ritel.

    Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSKP), Catur Sarwanto, menjelaskan bahwa pertemuan bisnis ini melibatkan 50 UMKM dan 11 perusahaan ritel modern.

    “Kami targetkan dari business matching ini mencapai Rp 7 miliar," kata Catur sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Kamis (12/2/2026).

    Catur menambahkan bahwa 50 UMKM tersebut merupakan bagian dari 1.000 UMKM yang didampingi oleh KKP. Mereka berhasil lolos seleksi dari 950 pelaku usaha lainnya.

    Rata-rata UMKM yang terlibat menghasilkan produk makanan beku (frozen food) dan aneka jajanan.

    Kendala dan Solusi UMKM

    Sebelum mendapatkan pendampingan dari KKP, puluhan UMKM ini menghadapi keterbatasan modal, akses pasar, dan teknologi.

    Dengan pendampingan, UMKM dibantu membenahi masalah legalitas hingga memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

    “Kita langsung bina ketika dia mau proses melaksanakan produksi usaha nantinya melalui sertifikasi-sertifikasi sampai dengan nanti kalau memang mereka mau mendorong ke ekspor," ujar Catur.

    Upaya KKP Mendukung UMKM

    Menurut Catur, business matching ini adalah salah satu upaya KKP untuk mengatasi kendala yang dihadapi para pelaku UMKM.

    Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada transaksi jangka pendek, tetapi juga membangun dan memperkuat rantai pengolahan produk perikanan.

    Prinsip Ekonomi Biru

    Meskipun berorientasi komersial, kegiatan ini tetap berpegang pada prinsip ekonomi biru yang menjaga produktivitas, nilai tambah, dan keberlanjutan.

    Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan olahan ikan dan dapat mengonsumsi protein dalam berbagai bentuk.

    “Program kita kan tentu agar bagaimana kita mendorong ikan menjadi salah satu alternatif pangan. Tentu kan dalam satu minggu pasti ada harus ada variasi kan, harapannya ikan bisa masuk," kata Catur.

    Berikut adalah rincian target dan capaian program KKP:

    Program Target Keterangan
    Business Matching Rp 7 Miliar Transaksi dengan toko ritel
    Pendampingan UMKM 1.000 UMKM Seleksi dari 950 pelaku usaha
    Produk UMKM Makanan Beku & Jajanan Diversifikasi olahan ikan

    Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM perikanan dan mendorong konsumsi ikan di masyarakat.

  • BPHTB Jakarta Sumbang Rp 3,9 Triliun ke Pendapatan Daerah

    BPHTB Jakarta Sumbang Rp 3,9 Triliun ke Pendapatan Daerah

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan kontribusi signifikan sektor pertanahan terhadap pendapatan daerah DKI Jakarta melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

    Realisasi BPHTB di DKI Jakarta mencapai Rp 3,9 triliun pada tahun 2025.

    "Kami sampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian, transaksi tanah di Jakarta ini luar biasa. Kontribusi ATR/BPN terhadap pendapatan daerah dalam bentuk BPHTB tahun 2025 sebesar Rp 3,9 triliun," ujar Nusron, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/2/2026).

    Pernyataan tersebut disampaikan setelah penyerahan 3.922 sertipikat tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur Pramono Anung di Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari.

    BPHTB merupakan pajak yang dibayarkan saat transaksi jual beli atau perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pada tahun 2024, pendapatan DKI Jakarta dari BPHTB mencapai Rp 3,4 triliun.

    Menurut Nusron, tingginya nilai BPHTB mencerminkan dinamika dan pertumbuhan transaksi properti yang kuat di Jakarta.

    "Kalau Bapak/Ibu jual beli tanah atau mengurus tanah pertama kali, itu ada bayar pajak, namanya BPHTB. Tahun 2025 ini nilainya Rp3,9 triliun. Itu uang dari hasil transaksi rumah dan tanah di Jakarta," jelasnya.

    Berikut rincian perbandingan pendapatan BPHTB DKI Jakarta tahun 2024 dan 2025:

    Tahun Pendapatan BPHTB
    2024 Rp 3,4 triliun
    2025 Rp 3,9 triliun

    Kontribusi Nasional

    Secara nasional, total penerimaan BPHTB mencapai sekitar Rp 26 triliun pada tahun 2025. Kontribusi Jakarta lebih dari 10% dari total tersebut.

    Nusron mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, atas komitmennya dalam menjaga aset-aset daerah.

    "Saya sangat berterima kasih punya Gubernur Jakarta yang dipimpin oleh Pak Pramono Anung, yang saya kenal orangnya santun dan punya integritas tinggi. Aset-aset negara sekecil apa pun mampu dipertahankan. Ini patut kita apresiasi," tuturnya.

    Detail Sertifikasi Aset DKI Jakarta

    Sebanyak 3.922 sertipikat diserahkan dengan total luas tanah 563,9 hektare dan nilai Rp 102 triliun. Aset yang disertipikatkan meliputi:

    • 2.837 ruas jalan
    • 691 gedung (karang taruna, balai rakyat, sarana olahraga)
    • 154 sarana pendidikan
    • 123 taman
    • 69 gedung
    • 39 kantor kelurahan/kecamatan
    • 17 eks rumah dinas
  • PLN Catat 390 Ribu Pelaku Usaha Pangan Beralih ke Listrik

    PLN Catat 390 Ribu Pelaku Usaha Pangan Beralih ke Listrik

    Transformasi energi di sektor pangan dan maritim Indonesia mencatatkan rekor baru. Hingga penghujung 2025, sebanyak 390.034 pelaku usaha di sektor pertanian dan kelautan telah beralih menggunakan teknologi berbasis listrik.

    Mereka beralih menggunakan listrik melalui program Electrifying Agriculture (EA) dan Electrifying Marine (EM) milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero). Jumlah itu meningkat sekitar 30 persen secara year-on-year (YoY) jika dibandingkan dengan capaian pada 2024 yang tercatat 300.535 pelanggan.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, program EA dan EM merupakan bagian integral perusahaan dalam mendukung visi pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional. PLN mendorong transisi energi berkelanjutan, ketahanan ekonomi masyarakat, hingga mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

    "PLN hadir bukan hanya sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mendorong produktivitas ekonomi rakyat melalui berbagai program berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (12/2/2026).

    Darmawan menegaskan, pihaknya terus berkomitmen membantu pelaku usaha di sektor pangan dan maritim dengan pemanfaatan listrik yang efisien dan ramah lingkungan.

    "Kami mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi modern berbasis listrik yang mampu meningkatkan nilai tambah hasil produksi," ujar Darmawan.

    Melalui program tersebut, PLN menghadirkan pasokan listrik yang andal dan efisien untuk mendukung peningkatan produktivitas sekaligus menekan biaya operasional. Program transformasi energi PLN tidak hanya sekadar mengubah sumber energi, tetapi juga mengubah struktur biaya operasional secara signifikan di berbagai lini.

    Peningkatan Daya Listrik Terpasang

    Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto menjelaskan, hingga 2025, total daya listrik yang terpasang melalui program EA dan EM mencapai 5.240 megavolt ampere (MVA). Angka ini naik sekitar 25 persen jika dibandingkan pada 2024 yang tercatat sebesar 4.203 MVA. Hal tersebut diikuti dengan konsumsi listrik pada 2025 yang mencapai 7,1 terawatt hour (TWh). Jumlah ini meningkat sekitar 16 persen jika dibandingkan pada 2024 yang mencapai sebesar 6,1 TWh.

    Capaian itu mencerminkan tingginya pemanfaatan listrik untuk mendukung aktivitas di sektor industri primer.

    Berikut adalah rincian peningkatan daya listrik dan konsumsi listrik dari program EA dan EM:

    Keterangan 2024 2025 Peningkatan
    Pelanggan 300.535 390.034 30%
    Daya Listrik Terpasang (MVA) 4.203 5.240 25%
    Konsumsi Listrik (TWh) 6,1 7,1 16%

    Adi mengatakan, program tersebut dirancang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik, tetapi juga untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.