Category: Ekonomi

  • Jateng Targetkan Pariwisata Ramah Muslim Pacu Ekonomi Daerah 2027

    Jateng Targetkan Pariwisata Ramah Muslim Pacu Ekonomi Daerah 2027

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) berencana mengembangkan pariwisata ramah muslim. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi penggerak utama ekonomi daerah pada tahun 2027.

    Pengembangan pariwisata ini disebut tetap inklusif bagi wisatawan muslim. Meski demikian, destinasi wisata diizinkan menyediakan alkohol.

    Hanung Triyono, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Jateng, menyatakan inisiasi telah dimulai sejak 2026. Ini sebagai bagian dari persiapan target 2027.

    "Jadi sesuai visi-misi Pak Gubernur, pariwisata kita kembangkan, salah satunya termasuk wisata ramah muslim dan juga ekonomi syariah," kata Hanung di Kantor Pemprov Jateng, Kamis (12/2/2026).

    Konsep pariwisata ramah muslim ini berbeda dengan pariwisata halal. Penjelasan ini disampaikan oleh Nyata Nugraha, Direktur Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jateng.

    "Ini bukan pariwisata halal. Kalau pariwisata halal itu satu wilayah itu semuanya harus halal. Makanannya, atraksinya, minumannya, semuanya harus halal. Sedangkan yang dikembangkan Jawa Tengah itu pariwisata ramah muslim," ujarnya.

    Destinasi wisata dan hotel tetap boleh menyediakan produk nonhalal. Namun, layanan halal harus disediakan secara terpisah dan jelas.

    "Misalkan hotel ada makanan haram dan minuman keras, masih bisa dikatakan dan ramah muslim ketika hotel ini menyediakan makanan dan minuman halal yang terpisah dari yang haram," jelasnya.

    Nyata menekankan bahwa dapur, alat makan, dan penyajian makanan dan minuman tidak boleh tercampur. Pemisahan antara yang halal dan nonhalal harus diterapkan.

    "Karena tujuan utamanya pariwisata ramah muslim adalah welcome terhadap tamu muslim. Ketika ada tamu muslim, ada yang makanannya halal, ada sertifikasinya," sambungnya.

    Peluang Seluruh Destinasi Wisata

    Seluruh destinasi wisata di kabupaten/kota di Jateng berpeluang menjadi pariwisata ramah muslim. Konsep utama wisata tidak perlu diubah.

    "Hanya ada tambahan pelayanannya misalkan ada musala yang bersih, tempat wudu yang terpisah dengan toilet, ada arah kiblat dan lain-lain," tuturnya.

    Pemprov Jateng juga menyiapkan penguatan rantai pasok halal atau halal value chain. Tantangan utama adalah pengadaan sertifikasi halal bagi UMKM.

    "Ini harus harus segera kita lakukan sertifikasinya, terutama sertifikasi halalnya untuk UMKM, hotel. Tadi kita undang PHRI, sedang kita koordinasikan di bawah dari Dinas Pariwisata," ujarnya.

    Peran BPJPH Jateng-DIY

    Untuk mendukung percepatan, Jateng menyiapkan Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) wilayah Jateng-DIY. Balai ini ditargetkan beroperasi pada 2027.

    Balai tersebut akan menangani proses sertifikasi halal. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap berperan dalam penetapan fatwa halal.

    Berikut adalah perbandingan konsep pariwisata:

    Aspek Pariwisata Halal Pariwisata Ramah Muslim
    Ketersediaan Alkohol Tidak Diizinkan Diizinkan (dengan pemisahan)
    Makanan Nonhalal Tidak Diizinkan Diizinkan (dengan pemisahan)
    Sertifikasi Halal Wajib Seluruh Wilayah Wajib untuk Layanan Halal Terpisah
    Fasilitas Muslim Wajib dan Terpadu Tambahan (musala, arah kiblat)
    Lingkup Penerapan Seluruh Destinasi Destinasi Dapat Mempertahankan Konsep Utama

    "Jadi BPJPH Jateng-DIY yang nanti akan mengurusi semua produk halal dan sudah mendapat tempat, nanti mudah-mudahan cepat kita bisa bangun. Nanti di 2027 sudah berkantor di sini," ujar Nyata.

    "Jadi semuanya yang mengurus urusan halal itu nanti masuk ke BPJPH, dari Kementerian Keuangan. Bukan dari kita. Kita menyediakan tempat," sambungnya.

  • NIM Perbankan Indonesia Tertinggi di Dunia, Menkeu Purbaya: Seperti Oligopolis

    NIM Perbankan Indonesia Tertinggi di Dunia, Menkeu Purbaya: Seperti Oligopolis

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Net Interest Margin (NIM) atau pendapatan bunga bersih bank di Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia. Tingginya angka ini membuat Purbaya berkelakar bahwa NIM perbankan Indonesia juga tertinggi di akhirat.

    Purbaya menilai kondisi ini sudah berlangsung lama di perbankan nasional. Menurutnya, masalah ini sudah ada sejak 30 hingga 40 tahun yang lalu.

    "Ini kan masalah di perbankan kita sudah (lama) mungkin 30 tahun, 40 tahun seperti ini di mana Net Interest Margin kita besar, tertinggi, di dunia, dan akhirat," kelakar Purbaya, Kamis (12/2/2026).

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Economic Outlook di Graha CIMB Niaga, Jakarta. Kelakar Purbaya disambut gelak tawa hadirin.

    Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), NIM industri perbankan rata-rata mencapai 4,56% pada Desember 2025. Angka ini mengalami penurunan dari 4,62% pada Desember 2024.

    Struktur Oligopolis Perbankan

    Purbaya menjelaskan bahwa perbankan Indonesia masih menganut struktur oligopolis. Kondisi ini membuat dorongan untuk menurunkan tingkat bunga bank berjalan lambat. Ini juga yang menyebabkan NIM tergolong tinggi.

    "Kalau saya lihat sebagai ekonom ya, struktur perbankan kita cenderung oligopolis. Harusnya bank sentral yang ngatur itu, saya nggak tahu gimana caranya, tetapi harusnya ada cara untuk menurunkan seperti itu," tutur Purbaya.

    Purbaya melihat adanya perbaikan setelah Bank Indonesia (BI) menurunkan BI Rate. Ia optimistis arah bunga yang lebih rendah akan terbuka seiring kondisi likuiditas yang cukup.

    Berikut adalah perbandingan rata-rata NIM perbankan Indonesia:

    Periode Rata-rata NIM
    Desember 2024 4,62%
    Desember 2025 4,56%

    "Empat bulan itu sudah kelihatan perbaikan arah ekonominya gara-gara bank sentral menurunkan bunga. Sekarang ditambah lagi kita pastikan likuiditas cukup di pasar. Jadi harusnya ruang ke arah bunga yang lebih rendah akan terbuka lagi," imbuh Purbaya.

  • Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Desak Inpex Percepat Produksi Blok Masela 2029

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Desak Inpex Percepat Produksi Blok Masela 2029

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak Inpex Masela Ltd untuk mempercepat jadwal produksi di Lapangan Gas Abadi Blok Masela, Maluku. Target baru yang ditetapkan adalah tahun 2029, lebih awal dari rencana semula pada 2030. Percepatan ini menjadi fokus utama pemerintah.

    Permintaan tersebut disampaikan Bahlil dalam sebuah Kuliah Umum yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/2/2205). Ia menekankan bahwa proyek ini memiliki urgensi tinggi mengingat waktu pelaksanaan pemilihan presiden.

    Bahlil mengungkapkan, "Tahun ini sudah mulai tender dan produksinya InsyaAllah dia (Inpex) bilang 2030, saya bilang enggak. 2030 sudah Pilpres, kau bikin 2029. Aku enggak mau tahu, kau bikin 2029."

    Ia menambahkan, saat ini proyek Masela telah memasuki tahap konstruksi dan proses tender sedang berjalan. Proyek ini merupakan salah satu investasi vital di sektor energi Indonesia. Berdasarkan laporan dari SKK Migas, total investasi yang digelontorkan untuk proyek ini mencapai sekitar US$ 18 miliar.

    "Kemarin sudah dibangun konstruksinya 2025. Sekarang udah mulai tender. Kemarin SKK Migas udah laporan ke saya total investasinya US$ 18 bilion," ujar Bahlil.

    Perkembangan Proyek Blok Masela

    Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan groundbreaking Blok Masela dapat dilakukan sebelum Lebaran. Proyek gas raksasa ini dikelola oleh perusahaan asal Jepang, Inpex Masela Ltd. Percepatan proyek ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan energi nasional.

    Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa Blok Masela akan segera menerima sertifikat Amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan proyek berjalan sesuai regulasi lingkungan.

    "Mudah-mudahan ini bisa groundbreaking juga sebelum lebaran. Sekarang sedang persiapan untuk groundbreaking," ungkap Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Potensi dan Investasi Lapangan Gas Abadi

    Blok Masela memiliki kandungan kondensat sebesar 35.000 barel kondensat per hari (BCPD). Kapasitas produksi gasnya mencapai 1.600 MMSCFD, dengan 150 MMSCFD didistribusikan untuk pasar lokal dan sisanya untuk LNG. Potensi besar ini menjadikan Blok Masela sangat strategis bagi Indonesia.

    Berikut adalah rincian data terkait Proyek Blok Masela:

    Parameter Detail
    Total Investasi US$ 18 Miliar (menurut Bahlil), US$ 21 Miliar (menurut Djoko Siswanto)
    Target Produksi Awal 2030
    Target Produksi Baru 2029
    Kandungan Kondensat 35.000 BCPD
    Kapasitas Produksi Gas 1.600 MMSCFD
    Distribusi Gas Lokal 150 MMSCFD
    Distribusi Gas Lainnya LNG
    Pengelola Inpex Masela Ltd

    "Nanti bisa berproduksi insyaallah di 2030 atau lebih cepat, investasinya hampir US$ 21 miliar. Ada kondensatnya 35.000 barel kondensat per day (BCPD). Untuk kapasitas produksi gasnya, 1.600 (MMSCFD). 150 (MMSCFD) untuk lokal, lainnya untuk LNG," pungkas Djoko.

  • Purbaya Yudhi Sadewa Belum Pastikan Utang Kereta Cepat Whoosh Dibayar APBN

    Purbaya Yudhi Sadewa Belum Pastikan Utang Kereta Cepat Whoosh Dibayar APBN

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons kabar mengenai pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebelumnya, pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

    Purbaya menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kebenaran kabar tersebut. Ia berencana untuk berdiskusi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut.

    Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ia belum memperoleh informasi pasti mengenai rencana pembayaran utang Whoosh menggunakan APBN. Ia perlu melakukan pembicaraan internal terlebih dahulu.

    "Saya belum tanya tuh masalah itu. (Udah dikasih tahu bakal pakai APBN?) Belum. Seingat saya sih masih 50-50 tapi saya akan diskusikan," kata Purbaya saat ditemui di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

    Bendahara Negara itu juga mengaku belum menerima undangan negosiasi penyelesaian utang Whoosh di China. Negosiasi ini penting mengingat utang proyek kereta cepat tersebut cukup besar.

    "Belum, belum," singkatnya.

    Proses Negosiasi Utang Whoosh

    Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi memang telah mengonfirmasi bahwa utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan dibayar APBN. Proses negosiasi utang sedang dalam tahap finalisasi.

    Negosiasi dilakukan oleh BPI Danantara bersama pihak China. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan isu pendanaan Whoosh.

    "Kemarin laporan terakhir, rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ungkap Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Prasetyo menegaskan kembali keputusan penggunaan APBN untuk utang Whoosh.

    "Iya (utang Whoosh tetap dibayar dengan APBN)," tegasnya memastikan ketika ditanya nasib pembayaran utang Whoosh dengan APBN.

    Berikut rincian perkiraan kewajiban pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh:

    Detail Kewajiban per Tahun
    Pembayaran Utang Pokok dan Bunga Rp 1,2 Triliun
    Total Utang Proyek Akan Diskusikan
    Sumber Pembayaran Belum Pasti (50-50 APBN)
  • PNS Pasti Terima THR dan Gaji Ke-13 Tahun 2026, Cair Bertahap

    PNS Pasti Terima THR dan Gaji Ke-13 Tahun 2026, Cair Bertahap

    Kabar gembira bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2026 akan tetap cair, meskipun pencairannya tidak dilakukan serentak.

    Kepastian ini penting bagi PNS untuk mengatur rencana keuangan, terutama menjelang perayaan Idulfitri dan persiapan masuk tahun ajaran baru sekolah. Alokasi anggaran puluhan triliun rupiah telah disiapkan.

    Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi ASN. Total anggaran THR sebelumnya mencapai sekitar Rp49,4 triliun yang bersumber dari APBN.

    Anggaran ini dirancang untuk menjamin pembayaran tepat waktu. Berikut adalah perkiraan alokasi dana untuk tahun 2026:

    Kategori ASN Perkiraan Anggaran (Rp Triliun)
    ASN Pusat, Pejabat Negara, TNI, Polri 17,7
    Pensiunan dan Penerima Pensiun 12,4
    ASN Daerah 19,3
    Total Perkiraan Anggaran 49,4

    Komponen THR yang Diterima PNS

    THR yang akan diterima oleh PNS terdiri dari beberapa komponen. Ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial yang lebih komprehensif menjelang Hari Raya Idulfitri.

    Komponen tersebut mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja.

    Jadwal Pencairan THR dan Gaji ke-13

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembayaran THR dan gaji ke-13. Ini penting agar proses pencairan dapat berjalan sesuai jadwal nasional.

    Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, THR biasanya dibayarkan sekitar dua minggu sebelum Lebaran. Perkiraannya jatuh antara H-15 hingga H-10 Lebaran 2026.

    Sementara itu, gaji ke-13 umumnya dicairkan pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu sekitar Juni-Juli 2026. Tujuan utamanya adalah untuk membantu kebutuhan pendidikan anak-anak ASN.

    Perencanaan Keuangan ASN Penting

    Mengingat THR dan gaji ke-13 tidak dibayarkan secara bersamaan, ASN diimbau untuk cermat dalam merencanakan keuangannya. Pemerintah daerah wajib menyesuaikan Perkada agar jadwal pencairan nasional dapat terpenuhi.

    Dengan adanya pembayaran THR dan gaji ke-13 ini, diharapkan para ASN dapat memenuhi kebutuhan Lebaran dan persiapan sekolah anak-anak tanpa menghadapi kendala finansial.

  • Harga Daging Sapi di Pasar Cibubur dan Cijantung Melonjak Jelang Ramadan

    Harga Daging Sapi di Pasar Cibubur dan Cijantung Melonjak Jelang Ramadan

    Jakarta mencatat lonjakan harga daging sapi di pasar tradisional menjelang bulan suci Ramadhan. Rata-rata harga daging sapi kini mencapai Rp 140.000 per kilogram (kg) di sejumlah pasar.

    Kondisi ini dikeluhkan oleh pedagang dan konsumen, terutama di Pasar Cibubur dan Pasar Cijantung.

    Ahmad, seorang pedagang daging di Pasar Cibubur, mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini terjadi secara bertahap. Peningkatan signifikan terlihat pasca-aksi mogok pedagang akhir Januari lalu.

    "Harga memang naik sejak kami usai mogok dagang. Jika sebelumnya saya masih jual Rp 130.000/kg, sekarang sudah Rp 140.000/kg," ujar Ahmad, Rabu (11/2/2026).

    Senada dengan Ahmad, Jujun yang berdagang di Pasar Cijantung menyebutkan bahwa semua jenis potongan daging, mulai dari sengkel hingga paha belakang (knuckle), kini dijual rata di harga Rp 140.000/kg. Ia memperkirakan tren kenaikan ini akan terus berlanjut.

    Harga Daging Sapi dan Kerbau di Atas HAP

    Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Rabu (11/2/2026), harga daging sapi telah memasuki rentang tertinggi Harga Acuan Pembelian (HAP). Untuk HAP daging sapi segar (chilled) paha depan dan paha belakang ditetapkan masing-masing Rp130.000/kg dan Rp140.000/kg.

    Tidak hanya daging sapi, harga daging kerbau juga mengalami lonjakan. Data final per 11 Februari 2026 dari Panel Harga Bapanas menunjukkan bahwa secara nasional, harga daging kerbau sudah berada di zona merah intervensi. Harga rata-rata mencapai Rp112.100/kg, jauh di atas HAP pemerintah sebesar Rp80.000/kg.

    Di Pulau Jawa, harga daging kerbau bahkan menyentuh Rp120.000/kg atau 50% di atas HAP.

    Jenis Daging Harga Rata-rata Nasional (Rp/kg) HAP (Rp/kg) Persentase Kenaikan dari HAP
    Daging Sapi (Paha Depan) 140.000 130.000 7,7%
    Daging Sapi (Paha Belakang) 140.000 140.000 0%
    Daging Kerbau 112.100 80.000 40,1%
    Daging Kerbau (Pulau Jawa) 120.000 80.000 50%

    Kekhawatiran Kuota Impor Tidak Sesuai

    Tingginya harga daging di pasar diduga kuat akibat kebijakan kuota impor tahun 2026 yang dianggap tidak sesuai (mismatch). Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (NAMPA), Hastho Yulianto, menyoroti pemangkasan drastis kuota impor daging sapi bagi pelaku usaha swasta.

    "Perkembangan kebijakan terbaru terkait alokasi kuota impor daging sapi tahun 2026 sebesar 30.000 ton telah memicu perubahan struktural yang signifikan di pasar daging sapi dan industri pangan Indonesia, khususnya yang berdampak pada sektor pengolahan daging," katanya dalam keterangan.

    Menurut Hastho, penurunan kuota impor untuk swasta dan anggota asosiasi industri yang hanya mendapat jatah 17.000 ton tahun ini berisiko besar. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan bahan baku bagi industri pengolahan daging.

    Dengan pasokan yang lebih terkonsentrasi di tangan BUMN dan fleksibilitas swasta yang menurun, pasar menjadi rentan terhadap gangguan.

    "Apabila kebijakan kuota impor tahun 2026 tidak ditinjau secara komprehensif, risiko penurunan kapasitas produksi, penundaan rencana ekspansi, bahkan penghentian usaha bagi sebagian pelaku industri akan semakin nyata," imbuh ia.

    Hastho juga meragukan efektivitas pembukaan keran impor dari Brasil. Berdasarkan pengalaman sejak 2016, impor oleh BUMN seringkali gagal menekan harga di tingkat konsumen. Ia juga mendesak pemerintah untuk tidak membatasi daging industri, baik untuk industri olahan maupun sektor hotel, restoran, dan katering (Horeka).

    "Karena daging impor itu merupakan bahan baku dan bukan untuk konsumsi akhir. Tapi diolah menjadi nilai tambah produk berbeda," tambahnya.

  • Karyawan Aktif Bisa Cairkan BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Resign, Ini Syaratnya

    Karyawan Aktif Bisa Cairkan BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Resign, Ini Syaratnya

    Jakarta – BPJS Ketenagakerjaan memberikan kemudahan bagi karyawan yang masih aktif bekerja untuk mencairkan sebagian dana Jaminan Hari Tua (JHT). Pekerja tidak perlu menunggu hingga resign untuk memanfaatkan fasilitas ini.

    Anggota BPJS Ketenagakerjaan dapat mengambil 30 persen dari saldo JHT untuk keperluan rumah, atau 10 persen untuk persiapan pensiun. Syarat utama adalah sudah bekerja minimal 10 tahun.

    Bagi pekerja yang ingin mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 10%, ada beberapa dokumen yang wajib disiapkan. Dokumen ini memastikan proses verifikasi dapat berjalan lancar.

    Berikut adalah daftar dokumen yang diperlukan untuk pencairan JHT 10%:

    No. Jenis Dokumen
    1 Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
    2 e-KTP
    3 Kartu Keluarga (KK)
    4 Buku tabungan
    5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

    Dokumen Persyaratan Pencairan BPJS Ketenagakerjaan 30%

    Pencairan JHT sebesar 30% ditujukan bagi pekerja yang memerlukan dana untuk kebutuhan rumah. Persyaratan dokumen untuk opsi ini sedikit lebih banyak karena terkait dengan peruntukan spesifik.

    Daftar dokumen yang diperlukan untuk pencairan JHT 30% meliputi:

    No. Jenis Dokumen
    1 Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
    2 e-KTP
    3 Buku tabungan
    4 Kartu Keluarga (KK)
    5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    6 Dokumen perbankan (tergantung peruntukan, dari bank kerjasama)
    7 Buku tabungan bank kerjasama pembayaran JHT 30% untuk kepemilikan rumah

    Proses Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Online Melalui Lapakasik

    Bagi pekerja yang ingin mencairkan BPJS Ketenagakerjaan dengan nominal di atas 10 juta rupiah, dapat mengajukan klaim secara daring melalui Lapakasik. Proses ini memudahkan tanpa perlu datang ke kantor.

    Langkah-langkah pencairan melalui Lapakasik adalah sebagai berikut:

    • Kunjungi situs web lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.
    • Isilah informasi pribadi seperti nama lengkap, NIK, dan nomor kepesertaan.
    • Unggah semua dokumen yang diperlukan beserta foto diri terbaru. Pastikan foto jelas dan ukuran maksimal file 6MB, dengan format JPG/JPEG/PNG/PDF.
    • Setelah menerima konfirmasi pengajuan data, tekan ‘Simpan’.
    • Anda akan mendapatkan jadwal wawancara online dari BPJS Ketenagakerjaan melalui email.
    • Petugas akan menghubungi melalui video call untuk pengecekan data.
    • Setelah verifikasi selesai dan klaim disetujui, saldo JHT akan ditransfer ke rekening yang tertera.

    Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Melalui Aplikasi JMO

    Untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan dengan nominal di bawah 10 juta rupiah, proses dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile). Aplikasi ini tersedia di Play Store dan App Store.

    Berikut adalah panduan lengkap untuk mencairkan JHT melalui aplikasi JMO:

    • Instal aplikasi JMO dari Play Store atau App Store.
    • Masuk atau buat akun baru jika belum punya.
    • Pilih menu “Jaminan Hari Tua” di beranda aplikasi JMO.
    • Selanjutnya, pilih menu “Klaim JHT” di halaman Jaminan Hari Tua.
    • Pastikan ada tiga tanda centang hijau sebagai syarat pengajuan klaim. Kemudian, tekan tombol “Selanjutnya”.
    • Pilih satu alasan untuk pengajuan klaim dalam menu “Sebab Klaim”, lalu tekan tombol “Selanjutnya”.
    • Periksa kembali informasi diri peserta. Setelah itu, tekan tombol “Sudah”.
    • Tekan tombol “Ambil Foto” untuk melakukan swafoto sesuai ketentuan di halaman “Verifikasi Biometrik Peserta”.
    • Isi NPWP serta nama bank dan nomor rekening peserta yang aktif. Kemudian, tekan tombol “Selanjutnya”.
    • Halaman selanjutnya akan menampilkan jumlah saldo JHT yang akan dibayarkan.
    • Periksa kembali informasi pribadi dan jumlah saldo JHT. Jika sudah benar, tekan tombol “Konfirmasi”.
    • Pengajuan klaim saldo telah diproses. Anda bisa memantau status klaim melalui menu “Tracking Klaim”.

    Dikutip dari Kompas.com, waktu pencairan BPJS Ketenagakerjaan untuk saldo di bawah Rp 10 juta maksimal 1 hari kerja setelah berkas lengkap. Sementara itu, untuk saldo di atas Rp 10 juta, waktu pencairan maksimal 5 hari kerja setelah berkas lengkap dan benar.

  • Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 Dipengaruhi Anggaran Instansi

    Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 Dipengaruhi Anggaran Instansi

    Pembicaraan mengenai kenaikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2026, khususnya bagi PPPK Paruh Waktu, ramai diperbincangkan. Banyak pihak berharap penghasilan mereka akan ikut terkerek naik.

    Pemerintah merespons isu ini dengan menerbitkan Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025. Aturan tersebut secara spesifik mengatur status dan penghasilan PPPK Paruh Waktu.

    Dalam regulasi terbaru, PPPK Paruh Waktu resmi diakui sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka diangkat melalui perjanjian kerja, serupa dengan PPPK Penuh Waktu.

    Perbedaan mendasar terletak pada sistem kerja dan mekanisme penggajian. PPPK Penuh Waktu menerima gaji nasional yang diatur oleh pemerintah pusat. Sementara itu, gaji PPPK Paruh Waktu tidak disamaratakan secara nasional.

    Kebijakan ini menjadi solusi bagi tenaga honorer yang belum dapat diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Tujuannya agar mereka tetap dapat bekerja dan tidak diberhentikan karena keterbatasan anggaran.

    Mekanisme Penentuan Gaji PPPK Paruh Waktu 2026

    Pertanyaan mengenai kenaikan gaji PPPK Paruh Waktu pada 2026 memerlukan pemahaman lebih lanjut mengenai ketentuan yang berlaku. Dilansir dari laman Jawa Pos, besaran gaji PPPK Paruh Waktu ditentukan oleh kemampuan anggaran instansi masing-masing.

    Penentuan gaji tidak dilakukan oleh pemerintah pusat. Gaji akan disepakati dalam kontrak kerja antara pegawai dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

    Aturan ini juga menegaskan bahwa gaji PPPK Paruh Waktu tidak boleh lebih rendah dari penghasilan mereka saat masih berstatus honorer atau non-ASN. Selain itu, gaji juga dapat mengacu pada Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di wilayah tempat bekerja.

    Fleksibilitas Jam Kerja dan Hak PPPK Paruh Waktu

    Sebagai pegawai paruh waktu, jam kerja PPPK Paruh Waktu lebih fleksibel. Jam kerja mereka tidak penuh seperti ASN pada umumnya dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi.

    Meskipun paruh waktu, gaji tetap dibayarkan setiap bulan, bukan secara harian atau per jam. Kontrak kerja berlaku minimal satu tahun dan dapat diperpanjang.

    Apabila anggaran tersedia dan ada formasi, PPPK Paruh Waktu memiliki peluang diusulkan menjadi PPPK Penuh Waktu. Walau berstatus paruh waktu, PPPK tetap mendapatkan hak sebagai ASN.

    Berikut adalah beberapa hak yang diterima PPPK Paruh Waktu:

    Hak PPPK Paruh Waktu Keterangan
    Nomor Induk Pegawai (NIP) ASN Diakui secara resmi sebagai ASN
    BPJS Kesehatan Jaminan kesehatan
    BPJS Ketenagakerjaan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian
    Tunjangan Suami/Istri dan Anak Tergantung kebijakan dan anggaran daerah

    Di beberapa daerah, PPPK Paruh Waktu juga berhak mendapatkan tunjangan suami/istri dan anak. Namun, besarannya tergantung pada kebijakan dan kemampuan anggaran daerah setempat.

    Kenaikan Gaji Tidak Otomatis

    Secara aturan, tidak ada kenaikan gaji otomatis bagi PPPK Paruh Waktu di tahun 2026. Gaji PPPK Paruh Waktu hanya bisa meningkat jika instansi memiliki anggaran yang lebih besar. Alternatif lainnya adalah jika pegawai diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.

    Gaji PPPK 2026, khususnya untuk PPPK Paruh Waktu, tidak akan naik secara otomatis. Besaran gaji ditentukan oleh kemampuan anggaran instansi terkait. Gaji minimal harus sama dengan penghasilan saat masih honorer atau sesuai UMR setempat. Kinerja yang baik menjadi kunci utama agar dapat diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu dengan gaji yang lebih layak.

  • Gaji PPPK Paruh Waktu 2026: Aturan, Skema, dan Besarannya

    Gaji PPPK Paruh Waktu 2026: Aturan, Skema, dan Besarannya

    Informasi mengenai gaji PPPK Paruh Waktu 2026 kini menjadi sorotan utama calon Aparatur Sipil Negara (ASN). Terutama setelah kebijakan penataan pegawai non-ASN diberlakukan di berbagai instansi pemerintah.

    Banyak pertanyaan muncul mengenai besaran gaji PPPK Paruh Waktu serta perbedaannya dengan PPPK Penuh Waktu. Hal ini penting untuk dipahami calon pegawai.

    Ketentuan mengenai PPPK Paruh Waktu telah diatur secara resmi dalam Keputusan Menteri PAN-RB (KepmenPAN-RB) Nomor 16 Tahun 2025. Regulasi tersebut ditetapkan pada 13 Januari 2025.

    Dalam KepmenPAN-RB tersebut, dijelaskan secara rinci mengenai skema pengangkatan, masa kerja, hingga sistem penggajian PPPK Paruh Waktu. Ini memberikan kejelasan bagi para pihak terkait.

    Berdasarkan KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, PPPK Paruh Waktu adalah pegawai ASN yang diangkat melalui perjanjian kerja. Sistem upah mereka disesuaikan dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

    Masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu berlaku selama 1 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang hingga pegawai diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu, sesuai ketentuan yang berlaku.

    Tujuan dan Rekrutmen PPPK Paruh Waktu

    Pengangkatan PPPK Paruh Waktu memiliki beberapa tujuan strategis. Salah satunya adalah menyelesaikan penataan pegawai non-ASN di seluruh instansi pemerintah.

    Selain itu, skema ini juga bertujuan memenuhi kebutuhan ASN di instansi pemerintah dan memperjelas status pegawai non-ASN dalam jabatan ASN. Hal ini diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    Rekrutmen PPPK Paruh Waktu dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan. Berikut adalah beberapa posisi yang dapat diisi melalui skema ini:

    Jabatan Keterangan
    Guru dan Tenaga Kependidikan Meliputi berbagai jenjang pendidikan
    Tenaga Kesehatan Melayani fasilitas kesehatan pemerintah
    Tenaga Teknis Mendukung operasional instansi
    Pengelola Umum Operasional Mengelola administrasi dan operasional
    Operator Layanan Operasional Menjalankan fungsi pelayanan teknis
    Pengelola Layanan Operasional Bertanggung jawab atas layanan tertentu
    Penata Layanan Operasional Mengatur dan menata layanan publik

    Adapun yang dapat mengikuti skema ini adalah pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN. Terdapat dua ketentuan utama bagi pendaftar PPPK Paruh Waktu.

    Pertama, mereka telah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 tetapi tidak lulus. Kedua, mereka telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 namun tidak memperoleh formasi.

    Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu 2026

    Besaran gaji PPPK Paruh Waktu 2026 mengacu pada KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. Secara umum, ada dua ketentuan utama yang berlaku bagi PPPK Paruh Waktu.

    Gaji yang diterima paling sedikit sama dengan gaji terakhir saat masih berstatus honorer. Atau, gaji akan mengikuti Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/UMK) di daerah masing-masing.

    Ini berarti nominal gaji PPPK Paruh Waktu bisa berbeda-beda di setiap daerah. Penyesuaian dilakukan berdasarkan UMP/UMK serta kemampuan anggaran instansi pemerintah setempat.

    Terkait tunjangan PPPK Paruh Waktu, kebijakan pemberian dan besarannya bergantung pada aturan masing-masing instansi pemerintah. Tidak semua komponen tunjangan sama seperti PPPK Penuh Waktu.

    Dengan demikian, gaji PPPK Paruh Waktu 2026 tidak bersifat nasional secara nominal. Besaran gaji akan menyesuaikan kebijakan daerah dan kemampuan fiskal instansi terkait.

    Calon PPPK Paruh Waktu disarankan untuk selalu memantau informasi resmi dari instansi terkait. Ini penting agar memperoleh kepastian mengenai hak gaji dan tunjangan yang berlaku.

  • Harga Emas Antam Stabil di Rp2,94 Juta per Gram pada Kamis, 12 Februari 2026

    Harga Emas Antam Stabil di Rp2,94 Juta per Gram pada Kamis, 12 Februari 2026

    Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) terpantau stabil pada perdagangan Kamis, 12 Februari 2026. Logam mulia ini bertahan di level yang sama seperti hari sebelumnya.

    Berdasarkan pantauan di situs resmi Logam Mulia, harga emas Antam per gram berada di kisaran Rp2,947 juta. Angka ini tidak menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan Rabu.

    Situasi ini menarik perhatian masyarakat dan pelaku investasi. Mereka terus mengikuti pergerakan harga emas sebagai salah satu aset aman.

    Pada perdagangan pagi hari, harga emas Antam tercatat stagnan di sekitar Rp2,94 juta per gram. Angka tersebut hampir serupa dengan harga sehari sebelumnya.

    Kondisi ini menandakan pasar emas domestik sedang relatif tenang. Harga buyback atau jual kembali ke Antam juga stabil di kisaran Rp2,74 juta per gram.

    Dilansir dari laman ekbis.sindonews.com, berikut rincian harga emas Antam per 12 Februari 2026:

    Ukuran Emas Harga
    0,5 gram Rp1.523.500
    1 gram Rp2.947.000
    2 gram Rp5.834.000
    3 gram Rp8.726.000
    5 gram Rp14.510.000
    10 gram Rp28.965.000
    25 gram Rp72.287.000
    50 gram Rp144.495.000
    100 gram Rp288.912.000
    250 gram Rp722.015.000
    500 gram Rp1.443.820.000
    1.000 gram Rp2.887.600.000

    Harga emas Antam yang bertahan di level serupa dipengaruhi beberapa faktor utama. Salah satunya adalah tren harga emas dunia.

    Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut memengaruhi. Tingkat minat investor terhadap emas sebagai aset aman juga menjadi penentu.

    Faktor Stabilitas Harga Emas

    Meskipun pasar global sering bergejolak, harga emas lokal cenderung menyesuaikan secara bertahap. Emas masih dipandang sebagai instrumen pelindung nilai.

    Terutama saat kondisi ekonomi tidak menentu, emas menjadi pilihan. Banyak investor beralih ke emas ketika ketidakpastian pasar meningkat.

    Emas dianggap lebih stabil dibandingkan instrumen investasi lain. Faktor psikologis pasar ini turut menjaga harga emas tetap kuat.

    Bagi masyarakat yang berencana membeli emas, harga stabil Rp2,94 juta per gram dapat menjadi pertimbangan. Posisi harga ini dinilai cukup seimbang.

    Konsistensi harga menunjukkan emas masih menjadi pilihan investasi jangka panjang yang diminati. Pemilik emas fisik juga dapat mengevaluasi strategi investasi.

    Karena tidak ada penurunan tajam, nilai aset relatif terjaga dalam jangka pendek. Keputusan menjual atau menyimpan emas bergantung pada tujuan keuangan.

    Dengan situasi harga yang stabil, perencanaan keuangan bisa dilakukan lebih tenang. Masyarakat disarankan memantau pergerakan pasar secara rutin.

    Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika ekonomi global dan domestik. Sepanjang 2026, pergerakan emas diperkirakan masih akan menjadi perhatian banyak pihak.

    Terutama di tengah kondisi ekonomi dunia yang terus berkembang, emas tetap relevan. Hal ini menjadikan emas sebagai aset yang terus dipantau.