Category: Ekonomi

  • Harga Ikan Tongkol dan Bandeng di Jogja Meroket Jelang Imlek dan Ramadan

    Harga Ikan Tongkol dan Bandeng di Jogja Meroket Jelang Imlek dan Ramadan

    Menjelang bulan Ramadan, kenaikan harga bahan pokok seringkali terjadi. Di Kota Jogja, lonjakan harga signifikan terpantau pada komoditas ikan tongkol dan bandeng dalam sepekan terakhir. Kenaikan ini dipicu tingginya permintaan menjelang perayaan Imlek yang berdekatan dengan awal Ramadan.

    Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Jogja, Veronica Ambar Ismuwardani, menjelaskan, beberapa komoditas mulai mengalami kenaikan harga. Namun, ia tidak merinci besaran kenaikan tersebut secara spesifik.

    Tidak hanya ikan, beberapa komoditas lain juga terpantau mulai naik. Kenaikan ini menunjukkan tren peningkatan harga menjelang momen penting.

    "Memang ada beberapa kenaikan itu ada di cabai rawit merah. Kemudian juga daging ayam ras ini juga ada mulai kenaikan. Kemudian telur ayam juga sudah mulai naik," papar Ambar dalam jumpa pers di Balai Kota Jogja, Kamis (12/2/2026).

    Lonjakan Harga Ikan Bandeng dan Tongkol

    Di antara bahan pokok yang lazim naik jelang Ramadan, ikan tongkol dan bandeng menunjukkan lonjakan harga yang mengejutkan. Ambar menduga perayaan Imlek menjadi faktor utama.

    "Yang spesial ini ada dua komoditas yang justru juga sekarang naik yaitu ikan bandeng dan ikan tongkol. Ini ternyata menjelang, teman-teman yang merayakan Imlek bahwa ikan Bandeng ini jadi idola. Perubahan beberapa komoditi yang mengalami kenaikan," ungkapnya.

    Berbeda dengan bahan pangan pokok lain, ikan bandeng dan tongkol tidak memiliki acuan harga eceran tertinggi. Harganya murni ditentukan oleh mekanisme pasar.

    Berikut adalah perbandingan harga ikan bandeng dan tongkol di Kota Jogja:

    Komoditas Harga Awal Harga Saat Ini (12/2/2026) Kenaikan (Rp)
    Ikan Bandeng Rp 40.000 Rp 45.000 5.000
    Ikan Tongkol Rp 35.000 Rp 46.000 11.000

    "Dari awal itu untuk bandeng Rp 40.000 sekarang posisi sudah Rp 45.000. Kemudian untuk ikan tongkol itu posisi awal Rp 35.000 sekarang sudah Rp 46.000, jadi sudah sangat luar biasa kenaikannya karena jarang-jarang ikan-ikan ada kenaikan setinggi ini," terangnya.

    Ketersediaan Bahan Pokok Aman

    Meskipun terjadi kenaikan harga, Ambar memastikan ketersediaan bahan pokok untuk Ramadan hingga Idulfitri mencukupi. Disdag Kota Jogja akan terus memantau harga pasar.

    "Ketersediaan pasokan pangan secara umum dalam kondisi mencukupi sampai dengan hari raya. Kemudian untuk ketahanan pangan kita berada dengan tanpa waktu 1,5 sampai 2 bulan ke depan masih aman," pungkas Ambar.

  • Harga Cabai Rawit di Pasar Peterongan Semarang Tembus Rp 90 Ribu/Kg Jelang Ramadan

    Harga Cabai Rawit di Pasar Peterongan Semarang Tembus Rp 90 Ribu/Kg Jelang Ramadan

    Menjelang bulan suci Ramadan, kenaikan harga bahan pokok terjadi di pasar tradisional Kota Semarang. Cabai rawit atau cabai setan melonjak drastis hingga Rp 90 ribu per kilogram (kg) di Pasar Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan.

    Pantauan detikJateng pada Kamis (12/2/2026) sore di Pasar Peterongan menunjukkan, para pembeli mengurangi jumlah pembelian cabai. Hal ini karena harga komoditas tersebut melambung tinggi.

    "Harganya pada naik mau bulan puasa, jadi ada penurunan penjualan juga. Yang biasanya beli setengah kg jadi cuma beli seperempat kg," kata salah satu pedagang, Suprihati (53), Kamis (12/2/2026).

    Suprihati menjelaskan, kenaikan harga sudah terasa sejak seminggu terakhir. Komoditas yang mengalami kenaikan mencakup cabai setan, bawang merah, hingga minyak goreng.

    "Bawang merah, cabai setan, naiknya agak tinggi. Cabai setan sampai Rp 90 ribu, tadinya di sini Rp 80 ribu. Terus bawang merah Rp 60 ribu, tadinya Rp 50 ribu. Minyak juga naik dari Rp 19 ribu per liter, dari Rp 18 ribu," urainya.

    Menurut Suprihati, kenaikan ini akan berlanjut hingga Hari Raya Idul Fitri. Sumber pasokan cabai berasal dari Bandungan dan Pasar Johar, di mana harga sudah naik sejak dari sana.

    Dampak Kenaikan Harga pada Pembeli

    Hal serupa dialami Jumirah (68), pedagang lain. Ia mengeluhkan kenaikan harga cabai setan yang mencapai Rp 90 ribu per kg.

    "Harganya naik banyak, terutama cabai, bawang merah, bawang putih, sayur. Cabai naik Rp 40 ribu, tadinya Rp 50 jadi Rp 90 ribu, langsung naik, nggak bertahap," ungkapnya.

    Jumirah menduga, kenaikan harga drastis ini terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    "Sejak ada MBG itu kan stok diambili MBG, jadi naik. Mau Ramadan harganya mungkin bisa naik lagi. Kalau tahun kemarin stabil, tahun ini sangat berpengaruh gara-gara MBG," ujarnya.

    Berikut adalah perbandingan harga beberapa komoditas di lapak Jumirah:

    Komoditas Harga Lama (Rp) Harga Baru (Rp)
    Cabai Rawit 50.000 90.000
    Bawang Merah 30.000 60.000
    Cabai Keriting Merah – 50.000
    Labu Siam 5.000 9.000

    Kenaikan harga sayuran rata-rata mencapai Rp 4 ribu per item. Bayam dan sawi juga mengalami kenaikan harga yang serupa.

    Intervensi Pemerintah Kota Semarang

    Menanggapi situasi ini, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyatakan Pemkot Semarang terus memantau harga di pasaran.

    "Sudah dipantau terus-menerus, jadi kita memiliki sistem, alat, supaya (harga) stabil. Tapi memang agak mengerikan sih (kenaikannya)," ujarnya.

    Agustina Wilujeng menambahkan, Badan Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan akan melakukan operasi pasar. Tujuannya untuk mengintervensi pasar dan pusat-pusat perdagangan.

    "Kita harus memahami bahwa kenaikan harga yang terlalu tinggi akan menimbulkan inflasi. Kalau inflasi dalam kurun waktu yang sangat panjang, akan membuat ekonomi rontok. Kalau ekonomi rontok nggak ada orang punya uang, yang jualan juga nggak laku," tutupnya.

  • FEB UT dan Agung Sedayu Group Gelar Seminar Ekonomi Syariah di PIK 2 Tangerang

    FEB UT dan Agung Sedayu Group Gelar Seminar Ekonomi Syariah di PIK 2 Tangerang

    Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka (FEB UT) berkolaborasi dengan Agung Sedayu Group menggelar International Seminar on Sharia Economics (ISSE) 2026. Acara ini diadakan untuk menegaskan peran krusial ekonomi syariah dalam mendukung agenda Sustainable Development Goals (SDGs) melalui strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Seminar internasional bertajuk 'Harmonization of Sharia Economic Principles and Sustainable Development Goals (SDGs): An Integrative Strategy for Inclusive Sustainable Development' ini berlangsung di Marketing Gallery PIK 2, Hall Annex, Tangerang, pada Kamis (12/2).

    Wakil Rektor Bidang Riset, Kolaborasi, dan Bisnis UT, Dr. Hendrian, mewakili Rektor Universitas Terbuka yang berhalangan hadir, membuka acara. Ia menekankan bahwa harmonisasi prinsip ekonomi syariah dan SDGs sangat relevan dengan tantangan global yang menuntut pembangunan holistik, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi.

    “SDGs menuntut pendekatan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga menekankan keadaan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan inklusivitas. Dalam konteks tersebut, prinsip-prinsip ekonomi menawarkan landasan etis dan filosofis yang kuat. Nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, serta orientasi pada kemaslahatan umat sangat selaras dengan semangat SDGs,” ujar Hendrian pada seminar ISSE 2026, Kamis (12/2/2026).

    Hendrian juga menyampaikan apresiasi kepada FEB UT sebagai penyelenggara dan Agung Sedayu Group sebagai mitra strategis. Ia menilai bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan sektor bisnis menunjukkan sinergi konstruktif dalam pengembangan ekonomi syariah dan agenda pembangunan berkelanjutan.

    “Kolaborasi ini mencerminkan sinergi konstruktif antara perguruan tinggi dan sektor bisnis dalam mendukung pengembangan ekonomi serta agenda pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

    Ia berharap kemitraan antara UT dan Agung Sedayu Group dapat berlanjut melalui inisiatif riset, pengembangan sumber daya manusia, serta kontribusi nyata dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

    “Kolaborasi antara Universitas Terbuka, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan Agung Sedayu Group diharapkan tidak berhenti pada seminar ini saja. Kami berharap kemitraan ini dapat terus berkembang melalui inisiatif riset kolaboratif, pengembangan sumber daya manusia, serta kontribusi nyata dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah Indonesia,” imbuhnya.

    Integrasi Ekonomi Syariah dan Peluang Bisnis Adaptif

    Dari sisi dunia usaha, Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Dr. Nono Sampono, melihat integrasi ekonomi syariah dan SDGs sebagai peluang besar. Integrasi ini dapat mengembangkan model bisnis yang lebih adaptif dan bertanggung jawab, serta memperkuat praktik pembangunan berkelanjutan dan tata kelola yang baik.

    “Dunia usaha memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap pencapaian SDGs melalui praktik pembangunan yang berkelanjutan, tata kelola yang baik, serta penguatan ekosistem ekonomi yang berkeadilan. Dalam konteks tersebut, prinsip ekonomi syariah memberikan fondasi nilai yang kuat, menekankan keseimbangan, transparansi, tanggung jawab sosial, serta pemerataan manfaat ekonomi,” kata Nono.

    Nono juga menyoroti potensi instrumen ekonomi syariah dalam mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan dan memperluas inklusi ekonomi.

    “Instrumen seperti zakat produktif, wakaf sosial, green sukuk memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta memperluas inklusi ekonomi,” tambahnya.

    Maqasid Syariah dan Instrumen Keuangan Sosial Islam

    Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Siti Rochmawati, menekankan bahwa pencapaian SDGs membutuhkan fondasi etis dan instrumen ekonomi yang efektif, bukan hanya target dan indikator. Ia mengaitkan hal ini dengan konsep Maqasid Syariah.

    “Namun, pencapaian SDGs membutuhkan lebih dari target dan indikator. Dibutuhkan fondasi etis dan instrumen ekonomi yang efektif. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan landasan etis yang kuat melalui konsep Maqasid Syariah,” ujarnya.

    Konsep Maqasid Syariah menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai inti pembangunan yang adil dan berimbang. Rochmawati juga menyoroti peran instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam mendukung agenda pengentasan kemiskinan hingga pertumbuhan inklusif.

    “Instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara langsung mendukung pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, pendidikan berkualitas, dan pertumbuhan inklusif,” kata Rochmawati.

    Kebutuhan Pendanaan dan Skema Inovatif

    Dari perspektif akademik, Dosen Ekonomi Syariah UT Dr. Indar Fauziah Ulfah menyoroti besarnya kebutuhan pendanaan untuk mencapai target SDGs, termasuk agenda iklim dan transisi energi. Ia menekankan pentingnya skema pembiayaan inovatif yang dapat menjembatani kesenjangan pendanaan dan mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui instrumen keuangan Islam yang terus berkembang.

    Pembicara International Seminar on Sharia Economics (ISSE) 2026

    Nama Pembicara Institusi Asal Negara
    Dr. Muhammad Zaki bin Haji Zaini Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam
    Dr. Fazlur Rahman bin Kamsani National University of Singapore Singapura
    Dr. Indar Fauziah Ulfah Universitas Terbuka Indonesia

    ISSE 2026 menghadirkan sejumlah pembicara internasional dan nasional yang ahli di bidangnya, memberikan wawasan mendalam tentang ekonomi syariah dan SDGs.

  • Harga Daging Ayam di Sumut Melejit Jelang Ramadan

    Harga Daging Ayam di Sumut Melejit Jelang Ramadan

    Kenaikan harga daging ayam di Sumatera Utara (Sumut) kian terasa menjelang bulan suci Ramadan. Rata-rata harga komoditas penting ini kini telah menembus angka di atas Rp 40 ribu per kilogram.

    Kondisi ini memicu keresahan di kalangan masyarakat dan pedagang, terutama di kota Medan dan sekitarnya.

    Edo, seorang pedagang di Pasar Lau Dendang, Medan, mengungkapkan bahwa harga daging ayam broiler kini dijual antara Rp 43 ribu hingga Rp 45 ribu per kilogram.

    Ia menyebut kenaikan harga ini sebagai dampak langsung dari momentum Ramadan yang semakin dekat.

    "Sekarang harganya itu Rp 45 ribu yang bersih, lagi naik harga mau puasa," ungkap Edo kepada detikSumut, Kamis (12/2/2026).

    Menurut Edo, lonjakan harga ini bukan hal baru. Kondisi serupa sudah mulai terasa sejak awal Februari.

    "Dari Februari udah mulai tinggi, biasanya Rp 40 ribuan per kilo, ini udah sampai Rp 45 ribuan," ujarnya.

    Keresahan Masyarakat Akibat Kenaikan Harga

    Dampak dari kenaikan harga daging ayam ini sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Kiki, warga Medan, menyatakan kekecewaannya terhadap harga ayam yang terus melambung.

    "Ampun kali sama harga ayam sekarang udah mau Rp 50 ribu ini. Tadi beli sayap ayam aja udh 50 ribu sekilo. Kalau gini kurangi dulu lah, harga ikan pun juga naik semua," kata Kiki.

    Situasi ini memaksa masyarakat untuk memutar otak dan mengurangi konsumsi daging ayam, mencari alternatif protein lain, atau menghemat pengeluaran rumah tangga.

    Perbandingan Harga Daging Ayam di Berbagai Wilayah Sumut

    Data dari website Harga Pangan Sumut menunjukkan variasi harga daging ayam broiler di berbagai daerah. Meskipun demikian, tren kenaikan tetap terlihat secara menyeluruh.

    Wilayah Harga per Kg (Rp)
    Asahan 33.000 (Terendah)
    Serdang Bedagai 34.000
    Humbang Hasundutan 43.000
    Samosir 44.000
    Tanjung Balai 45.000 (Tertinggi)

    Kota Tanjung Balai mencatat harga tertinggi sebesar Rp 45 ribu per kg, disusul Kabupaten Samosir dengan Rp 44 ribu per kg, dan Humbang Hasundutan Rp 43 ribu per kg. Sementara itu, Asahan dan Serdang Bedagai masih mencatat harga yang relatif lebih rendah.

  • Gaji PPPK Februari 2026 Diterima, Terendah Rp1,9 Juta Tertinggi Rp7,3 Juta

    Gaji PPPK Februari 2026 Diterima, Terendah Rp1,9 Juta Tertinggi Rp7,3 Juta

    Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi diterima pada Februari 2026 oleh seluruh PPPK di Indonesia. Informasi mengenai nominal gaji PPPK 2026 menjadi perhatian banyak tenaga honorer dan calon Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Besaran gaji ini bervariasi sesuai golongan dan jenjang pendidikan. Lantas, berapa gaji PPPK terendah dan tertinggi tahun 2026?

    Besaran gaji PPPK terbaru 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2024. Regulasi ini merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020.

    Aturan tersebut mengatur gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PP ini menjadi dasar resmi struktur gaji pokok PPPK per golongan, mulai dari Golongan I hingga Golongan XVII.

    Rincian Gaji PPPK 2026 Berdasarkan Golongan

    Struktur gaji PPPK 2026 menunjukkan peningkatan bertahap sesuai golongan. Terdapat selisih signifikan antara golongan awal dan golongan tertinggi.

    Menurut rincian resmi yang dilansir dari situs ayobandung.com, gaji PPPK terendah 2026 adalah Rp1.938.500 untuk Golongan I. Sementara itu, gaji PPPK tertinggi 2026 mencapai Rp7.329.000 untuk Golongan XVII.

    Nominal tersebut merupakan gaji pokok PPPK per bulan. Besaran tersebut belum termasuk tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, atau tambahan penghasilan lain sesuai instansi.

    Gaji PPPK Berdasarkan Jenjang Pendidikan

    Selain berdasarkan golongan, banyak yang mencari informasi gaji PPPK berdasarkan pendidikan terakhir. Semakin tinggi jenjang pendidikan, umumnya semakin tinggi pula golongan PPPK dan rentang gaji yang diterima.

    Berikut gambaran rentang gaji pokok PPPK 2026 berdasarkan jenjang pendidikan:

    Jenjang Pendidikan Rentang Gaji PPPK (per bulan)
    SD (Golongan I) Rp1.938.500 – Rp2.900.900
    SMP (Golongan IV) Rp2.299.800 – Rp3.336.600
    SMA/SMK/D1 (Golongan V) Rp2.511.500 – Rp4.189.900
    D2 (Golongan VI) Rp2.742.800 – Rp4.367.100
    D3 (Golongan VII) Rp2.858.800 – Rp4.551.800
    S1/D4 (Golongan IX) Rp3.203.600 – Rp5.261.500
    S2 (Golongan X) Rp3.339.100 – Rp5.484.000
    S3 (Golongan XI) Rp3.480.300 – Rp5.716.000

    Pentingnya Informasi Gaji PPPK 2026

    Informasi mengenai gaji PPPK Februari 2026 terbaru ini penting bagi beberapa pihak. Ini mencakup calon PPPK yang sedang mengikuti seleksi ASN, tenaga honorer yang ingin mengetahui prospek pendapatan, hingga PPPK aktif untuk perencanaan keuangan.

    Masyarakat yang membandingkan gaji PPPK dan PNS juga membutuhkan informasi ini. Dengan mengetahui struktur gaji PPPK per golongan, pegawai dapat memahami posisi dan potensi kenaikan pendapatan sesuai jenjang karier.

    Gaji PPPK resmi diterima Februari 2026 dengan nominal yang mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2024. Rentang gaji pokok PPPK tahun ini dimulai dari Rp1,9 juta hingga Rp7,3 juta per bulan, tergantung golongan dan pendidikan.

    Bagi Anda yang mencari informasi lengkap tentang tabel gaji PPPK 2026 terbaru, data di atas dapat menjadi acuan resmi. Informasi ini berguna sebelum mengikuti seleksi atau menyusun perencanaan karier di lingkungan ASN.

  • Pemerintah Pastikan THR ASN, TNI, Polri dan Pensiunan Tahun 2026 Dibayar Penuh

    Pemerintah Pastikan THR ASN, TNI, Polri dan Pensiunan Tahun 2026 Dibayar Penuh

    Pemerintah membawa kabar baik bagi jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, hingga para pensiunan di seluruh Indonesia. Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026 dipastikan akan dibayarkan secara penuh, tanpa potongan sedikit pun.

    Kebijakan ini menjadi angin segar setelah pada masa pandemi sebelumnya sempat terjadi penyesuaian komponen tunjangan. Dengan pembayaran 100 persen, pemerintah berharap daya beli aparatur negara tetap terjaga.

    Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat mendorong perputaran roda ekonomi nasional menjelang Lebaran 2026. Ini merupakan strategi pemerintah untuk menstimulasi konsumsi masyarakat.

    Berdasarkan perkiraan kalender hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1447 H diprediksi jatuh pada tanggal 20–21 Maret 2026. Mengacu pada pola pencairan tahun-tahun sebelumnya, THR biasanya dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Lebaran.

    Ini berarti, pencairan THR ASN 2026 diperkirakan akan dimulai sekitar awal hingga pertengahan Maret 2026. Proses penyaluran akan dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme di masing-masing Satuan Kerja (Satker) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

    Pemerintah menjamin hak aparatur tetap dibayarkan meskipun terjadi kendala administratif. Pembayaran akan tetap dilakukan, meskipun setelah hari raya.

    THR tahun 2026 diberikan secara utuh, setara dengan penghasilan bulanan yang biasa diterima (take home pay). Komponen yang termasuk dalam pembayaran THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja.

    Bagi pensiunan, THR mencakup pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan pensiun sesuai ketentuan. Nominal THR akan bervariasi tergantung pangkat, jabatan, pendidikan, dan masa kerja masing-masing.

    Berikut adalah gambaran estimasi besaran maksimal THR PNS dengan masa kerja hingga 10 tahun, sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2025.

    Tingkat Pendidikan Masa Kerja < 10 Tahun Masa Kerja 10-20 Tahun Masa Kerja > 20 Tahun
    SD/SMP/Sederajat Rp 4.285.200 Rp 4.639.000 Rp 5.052.600
    SMA/D-1/Sederajat Rp 4.907.700 Rp 5.347.400 Rp 5.861.500
    D-2/D-3/Sederajat Rp 5.488.500 Rp 5.966.100 Rp 6.524.200
    S-1/D-4/Sederajat Rp 6.591.000 Rp 7.160.500 Rp 7.825.800
    S-2/S-3/Sederajat Rp 7.764.100 Rp 8.357.500 Rp 9.050.500

    PNS dengan masa kerja di atas 10 tahun akan menerima THR lebih besar sesuai jenjang golongan, pangkat, dan ketentuan masa jabatan yang berlaku.

    THR Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural

    Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural juga akan menerima THR. Berikut adalah estimasi nominalnya.

    Jabatan Nominal THR
    Ketua/Kepala Rp 31.474.800
    Wakil Ketua Rp 29.665.400
    Sekretaris Rp 28.104.300
    Anggota Rp 28.104.300

    THR Pejabat Eselon dan PNS Setara

    Pemerintah juga menetapkan besaran THR untuk pejabat eselon dan PNS setara.

    Jabatan Nominal THR
    Eselon I/Pimpinan Tinggi Utama/Madya Rp 24.886.200
    Eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama Rp 19.514.800
    Eselon III/Administrator Rp 13.842.300
    Eselon IV/Pengawas Rp 10.612.900

    Pemerintah menegaskan bahwa THR bagi ASN serta anggota TNI/Polri mencakup beberapa komponen penghasilan. Ini antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan lain yang melekat sesuai ketentuan.

    Pembayaran THR secara penuh ini diharapkan mampu memberikan rasa tenang dan kelegaan bagi para aparatur negara dalam menyambut Idul Fitri. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat.

    Peningkatan konsumsi ini diharapkan akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Dengan kepastian ini, ASN, TNI, Polri, dan pensiunan dapat mempersiapkan kebutuhan Lebaran 2026 dengan lebih matang dan bijak dalam mengelola tunjangan yang diterima.

  • UMK Lamongan 2026 Disepakati Rp 3,18 Juta, Apindo Siap Patuh

    UMK Lamongan 2026 Disepakati Rp 3,18 Juta, Apindo Siap Patuh

    Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan telah menyepakati besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2026. Angka yang disetujui berada di kisaran Rp 3.189.000 hingga Rp 3.196.000.

    Kesepakatan ini dinilai sebagai titik temu yang adil antara kepentingan para pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

    Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lamongan, H. Sarjono, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mematuhi ketentuan UMK 2026. Kepatuhan terhadap upah minimum merupakan kewajiban yang telah diatur oleh perundang-undangan.

    “Kami dari Apindo tidak keberatan membayar UMK tersebut karena sudah menjadi ketentuan undang-undang. Kami juga tidak menyetujui jika ada perusahaan yang tidak membayar sesuai standar,” ujar Sarjono kepada wartawan di Lamongan, Kamis (12/2/2026) sekira pukul 12.00 WIB.

    Pengusaha wajib patuh pada aturan ketenagakerjaan, termasuk hak normatif seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, kata Sarjono.

    Kenaikan UMK tahun ini tercatat sekitar 0,7 persen. Meskipun tergolong tipis, perusahaan di Lamongan didorong tetap menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU).

    Hal ini penting agar terdapat pembedaan upah antara pekerja baru, pekerja senior, maupun karyawan dengan keahlian khusus atau multi-skill.

    Sikap Serikat Pekerja

    Ketua Serikat Pekerja Lamongan, Iswahyudi, menyambut positif keputusan UMK 2026 tersebut. Ia menilai proses pembahasan di Dewan Pengupahan berjalan sesuai mekanisme dan melibatkan seluruh unsur secara transparan.

    “Prosesnya sudah benar, semua unsur di Dewan Pengupahan sudah berkumpul dan membahas ini,” ujarnya.

    Iswahyudi menambahkan, angka tersebut untuk wilayah Lamongan sudah sangat luar biasa. Ini merupakan hitungan yang paling netral. Pihaknya berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat.

    Serikat pekerja juga menekankan pentingnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB sebagai payung hukum dalam hubungan industrial.

    PKB dinilai mampu memastikan tidak terjadi pelanggaran hak pekerja. Ini termasuk transparansi komponen upah, selip gaji, dan tunjangan.

    Tabel Perbandingan UMK Lamongan

    Tahun UMK (Estimasi/Disepakati) Kenaikan (persen)
    2026 Rp 3.189.000 – Rp 3.196.000 0,7
    2025 (Data Belum Tersedia) (Data Belum Tersedia)
    2024 Rp 2.922.324 4,83

    Monitoring Pelaksanaan UMK

    Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Lamongan, M Zamroni, memastikan pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi. Hal itu terhadap penerapan UMK di lapangan.

    Langkah ini untuk memastikan perusahaan segera menjalankan Keputusan Gubernur terkait penetapan UMK 2026.

    “Kita akan lakukan monitoring dan evaluasi. Jika ada perusahaan yang belum memenuhi target UMK, kita akan lihat dulu apa kendalanya,” tandas Zamroni.

    Harapannya, sinergitas antara buruh dan perusahaan tetap terjaga. Ini agar iklim investasi di Lamongan tetap kondusif.

    Hingga saat ini, kondisi hubungan industrial di Lamongan dilaporkan tetap stabil tanpa gejolak. Seluruh pihak sepakat mengedepankan komunikasi bipartit dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di internal perusahaan.

  • Bank Indonesia Buka Penukaran Uang Baru Lebaran 2026 Melalui Aplikasi PINTAR

    Bank Indonesia Buka Penukaran Uang Baru Lebaran 2026 Melalui Aplikasi PINTAR

    Menyambut Hari Raya Idul Fitri, Bank Indonesia (BI) kembali menyediakan layanan penukaran uang baru untuk kebutuhan Lebaran 2026. Program bertajuk SERAMBI 2026 ini akan terintegrasi melalui aplikasi PINTAR.

    Layanan penukaran uang baru ini akan dibuka secara serentak di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mengakses layanan ini sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

    Bank Indonesia telah merilis jadwal pemesanan dan penukaran uang Lebaran 2026 melalui akun Instagram resmi @bank_indonesia. Jadwal pemesanan dibagi berdasarkan wilayah.

    Untuk pemesanan di wilayah Pulau Jawa, layanan akan dimulai pada 13 Februari 2026 pukul 14.00 WIB. Sementara itu, wilayah luar Pulau Jawa akan dibuka serentak pada 14 Februari 2026 pukul 14.00 WIB.

    Berikut adalah rincian jadwal pemesanan dan penukaran:

    Wilayah Jadwal Pemesanan Jadwal Penukaran
    Pulau Jawa 13 Februari 2026, pukul 14.00 WIB 18 s.d. 27 Februari 2026
    Luar Pulau Jawa 14 Februari 2026, pukul 14.00 WIB 18 s.d. 27 Februari 2026

    Penukaran uang akan dilakukan pada 18 hingga 27 Februari 2026 di lokasi yang telah dipilih saat pemesanan. Pemesanan penukaran uang Rupiah wajib dilakukan melalui aplikasi PINTAR di https://pintar.bi.go.id.

    Ketentuan Penukaran Uang Lebaran 2026

    Beberapa ketentuan harus dipenuhi oleh warga yang ingin melakukan penukaran uang baru. Persiapan KTP diperlukan untuk memudahkan proses pengisian data diri.

    Pemesanan harus sesuai dengan wilayah penukaran yang tersedia. Setelah pemesanan berhasil, bukti pemesanan wajib diunduh atau dicetak untuk ditunjukkan saat penukaran.

    Panduan Pendaftaran Penukaran Uang Online melalui Aplikasi PINTAR BI

    Bank Indonesia menyediakan panduan lengkap untuk melakukan penukaran uang Lebaran 2026 secara daring. Proses ini dilakukan melalui aplikasi PINTAR.

    Langkah awal adalah membuka situs pintar.bi.go.id melalui peramban yang digunakan. Pengguna mungkin akan diarahkan ke 'waiting room' jika sistem sedang memproses antrean. Selama menunggu, perkiraan waktu dan lokasi penukaran akan diperbarui secara langsung.

    Berikut adalah tata cara lengkap pendaftaran:

    Akses bagian Menu Utama. Tekan opsi Penukaran Rupiah melalui Layanan Kas Keliling. Tentukan provinsi tujuan lalu tekan tombol “Lihat Lokasi”. Tentukan jam operasional yang tersedia kemudian klik tombol “Pilih”.

    Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama lengkap persis seperti pada KTP. Isi semua detail kontak yang dibutuhkan. Masukkan nomor telepon dan alamat email yang masih aktif, setelah itu klik “Lanjutkan”.

    Masukkan nominal uang yang ingin ditukar dan isikan kode captcha, lalu klik “Pesan”. Periksa kembali seluruh detail pemesanan yang ditampilkan di layar. Tekan “Download Bukti Pemesanan” agar bisa disimpan atau dicetak sebagai bukti saat menukar.

  • Menteri Bahlil Soroti Ketergantungan Impor Minyak Indonesia di Jakarta

    Menteri Bahlil Soroti Ketergantungan Impor Minyak Indonesia di Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia pada impor minyak. Menurut Bahlil, kebutuhan minyak nasional masih jauh melampaui produksi dalam negeri.

    Kondisi ini berbanding terbalik dengan era 1996-1997, di mana Indonesia masih mampu mengekspor minyak.

    Dalam Kuliah Umum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/2/2205), Bahlil menjelaskan bahwa konsumsi minyak Indonesia saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari (bph). Sementara itu, kapasitas lifting hanya 605 ribu bph.

    Defisit ini menyebabkan Indonesia harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari.

    Bahlil khawatir kondisi ini akan berdampak serius jika terjadi gangguan pada pasokan. Ia menyebut, keterlambatan kapal pengangkut impor minyak selama 17 hingga 20 hari dapat melumpuhkan pasokan energi nasional.

    Cadangan ketahanan energi Indonesia saat ini hanya cukup untuk 21 hari saja.

    "Cadangan ketahanan Energi kita cuma 21 hari, cukup perang, tidak ada kapal yang masuk, 17 hari sampai sudah wa yamna unal maun lampu semua mati, tinggal batu bara. Mobil-mobil (mati) kecuali mobil pakai batu bara, pakai nikel," kata Bahlil, Kamis (12/2/2205).

    Situasi geopolitik global yang tidak menentu saat ini semakin memperparah kondisi. Oleh karena itu, peningkatan lifting minyak RI menjadi sangat krusial.

    Strategi Peningkatan Lifting Minyak

    Untuk mengatasi ketergantungan impor dan meningkatkan lifting minyak, Bahlil mengungkapkan beberapa langkah yang sedang dilakukan. Salah satunya adalah pemetaan sumur minyak di Indonesia.

    Berikut adalah perbandingan produksi minyak Indonesia:

    Tahun Konsumsi Minyak (bph) Lifting Minyak (bph) Impor Minyak (bph)
    1996-1997 Tidak disebutkan Tidak disebutkan Ekspor 1 juta
    2024-2025 1,6 juta 605 ribu 1 juta

    Saat ini, terdapat sekitar 40.000 sumur minyak di Indonesia. Namun, hanya sekitar 17.000 sumur yang berproduksi, dan mayoritas merupakan sumur tua. Untuk itu, optimalisasi teknologi melalui Enhanced Oil Recovery (EOR) menjadi penting.

    Selain itu, pengelolaan sumur-sumur yang tidak aktif (idle well) akan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain. Percepatan perizinan puluhan ribu sumur minyak masyarakat di berbagai daerah juga diharapkan dapat segera berkontribusi pada lifting nasional.

    Langkah lain adalah mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah melakukan Plan of Development (POD) untuk segera memulai konstruksi dan produksi. Jika tidak, izin produksi mereka terancam dicabut.

  • OJK Serahkan Tersangka Manipulasi Saham SWAT ke Kejaksaan Negeri Boyolali

    OJK Serahkan Tersangka Manipulasi Saham SWAT ke Kejaksaan Negeri Boyolali

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan tersangka tindak pidana pasar modal berinisial SAS ke Kejaksaan Negeri Boyolali, Jawa Tengah. Penyerahan dilakukan pada 28 Januari 2026. SAS merupakan Direktur Utama PT Sriwahana Adityakarta (SWAT) yang diduga melakukan manipulasi transaksi.

    Pelanggaran yang dilakukan SAS berupa pembentukan harga semu saham SWAT. Proses penanganan perkara ini dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Sebelumnya pada 13 Januari 2026, OJK juga telah menyerahkan tiga tersangka lain dan barang bukti terkait kasus serupa. Perkara ini terjadi pada periode Juni hingga Juli 2018 di Pasar Reguler Bursa Efek Indonesia.

    Dalam perkara ini, para tersangka diduga bersekongkol melakukan transaksi saham SWAT. Mereka menggunakan rekening efek pihak nominee melalui sembilan perusahaan efek.

    Perbuatan ini menciptakan gambaran semu mengenai harga saham SWAT. Akibatnya, keputusan investasi masyarakat pun turut terpengaruh. Penyidik OJK telah menetapkan empat tersangka.

    Selain SAS, tersangka lainnya adalah CKN dan SB. CKN adalah General Manager PT Sri Rejeki Isman Tbk, sedangkan SB adalah pegawai bagian keuangan perusahaan tersebut. Tersangka keempat adalah H, seorang wirausaha.

    “Penyerahan para tersangka kepada penuntut umum dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan proses hukum masing-masing perkara,” tulis OJK dalam keterangan resminya, Kamis (12/2/2026).

    Modus operandi dalam kasus ini melibatkan rekayasa penawaran umum perdana saham (IPO) SWAT. Mereka menggunakan rekening efek dan rekening bank pihak nominee.

    Rekening-rekening tersebut termasuk nominee dari pegawai dan perusahaan cangkang. Para tersangka mengendalikan rekening-rekening ini sebagai beneficial owner. Rekening tersebut digunakan untuk memperoleh penjatahan saham dan melakukan transaksi di pasar sekunder.

    Dampak Transaksi Rekayasa

    Transaksi melalui rekening efek pihak nominee tersebut mengakibatkan pertemuan transaksi sebanyak 60.121 kali. Angka ini setara dengan 10,0% dari total transaksi. Volume transaksi mencapai 639.778.200 saham, atau 14,7%.

    Nilai transaksi rekayasa mencapai Rp 230.892.423.600, sekitar 13,3%. Pola transaksi tersebut diduga dilakukan melalui dominasi transaksi, pertemuan transaksi, dan inisiator beli untuk menaikkan harga.

    Pola buying market impact juga terjadi pada periode 8 Juni hingga 5 Juli 2018. Atas perbuatan tersebut, Penyidik OJK menyimpulkan telah terjadi tindak pidana pasar modal.

    Berikut adalah rincian dugaan pelanggaran berdasarkan hasil penyidikan OJK:

    Tersangka Jabatan Keterlibatan
    SAS Direktur Utama SWAT Manipulasi transaksi saham SWAT, pembentukan harga semu
    CKN General Manager PT Sri Rejeki Isman Tbk Diduga bersekongkol dalam transaksi saham SWAT
    SB Pegawai Keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk Diduga bersekongkol dalam transaksi saham SWAT
    H Wirausaha Diduga bersekongkol dalam transaksi saham SWAT

    Tindak pidana ini sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan/atau Pasal 92 juncto Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ancaman pidana akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Komitmen OJK Menjaga Integritas Pasar Modal

    Dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, guna memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional.

    OJK menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan berkelanjutan terhadap setiap pelanggaran di sektor jasa keuangan. Ini merupakan upaya menjaga integritas pasar modal.

    Selain itu, OJK juga berupaya memberikan perlindungan kepada investor dan masyarakat. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel menjadi prioritas OJK.