Category: Ekonomi

  • Pemerintah Perketat Pengawasan Harga Sapi Hidup di RPH Jatimulya Bekasi dan Dharma Jaya Cakung

    Pemerintah Perketat Pengawasan Harga Sapi Hidup di RPH Jatimulya Bekasi dan Dharma Jaya Cakung

    Pemerintah menyoroti praktik penjualan sapi hidup yang melebihi harga acuan maksimal di tingkat Rumah Potong Hewan (RPH). Langkah pengawasan diperketat guna menjaga stabilitas harga daging sapi menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

    Temuan ini diungkap oleh Tim Saber Pelanggaran Harga dan Keamanan Pangan. Tim tersebut terdiri dari Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, POLRI, serta dinas perdagangan.

    Inspeksi mendadak (sidak) dilakukan di RPH Jatimulya Bekasi dan RPH Dharma Jaya Cakung pada Minggu, 8 Februari 2026. Sidak mengindikasikan adanya over faktur harga penjualan sapi hidup.

    Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) segera menggelar rapat stabilisasi. Pertemuan melibatkan para pimpinan perusahaan penggemukan sapi (feedloter) dan RPH.

    Dalam surat pemanggilan rapat, Ditjen PKH menyebut indikasi penjualan sapi hidup seharga Rp 56.500 per kilogram (kg). Harga tersebut berlaku untuk bobot hidup di tingkat RPH.

    Namun, penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa harga Rp 56.500 per kg bobot hidup bukan berasal dari feedloter. Melainkan terjadi pada transaksi lanjutan di tingkat distributor.

    Dirjen PKH Kementan Agung Suganda menjelaskan, "Kami pada malam itu juga langsung melakukan penelusuran dan hari ini kami memastikan lagi bahwa ke-3 feedloter yang sapinya dijual di RPH Dharma Jaya di atas harga yang ditetapkan pemerintah ini ternyata di harga feedloter-nya sesuai dengan harga yang ditetapkan yaitu Rp55.000 per kilogram berat hidup bahkan ada salah satu feedloter itu menjualnya di RPH Rp 55.500," ungkap Dirjen PKH Kementan Agung Suganda, Senin (9/2/2026).

    Jika dari distributor diteruskan ke pihak berikutnya, Agung menegaskan harga di RPH harus tetap mengacu pada kesepakatan. Yakni Rp 56.000 per kilogram.

    Disiplin ini penting untuk menjaga harga daging di pasar tetap mengikuti ketentuan pemerintah. Ketentuan harga mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 12 Tahun 2024.

    "Harga daging sapi paha depan itu maksimal Rp 130.000 dan paha belakang maksimal Rp 140.000," jelasnya.

    Tanggapan Pengusaha dan RPH

    Direktur Eksekutif Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) Djoni Liano menyatakan kesiapan mengikuti kebijakan pemerintah.

    "Tadi arahan Pak Dirjen menyampaikan kepada kami dan kami atas nama asosiasi seluruh anggota sampai saat ini masih komit dan mengikuti surat Dijen dengan harga tersebut," ujar Djoni.

    Djoni akan mengomunikasikan kembali harga daging ke seluruh pelanggan dan distributor. Tujuannya agar tetap menjual dengan harga Rp 56.000.

    "Kalau customer distributor melanjutkan ke distributor lain, silakan tapi harganya tetap Rp 56.000," ujarnya.

    Direktur Bisnis Perumda Dharma Jaya Irwan Nusyirwan juga memperkuat pengawasan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan disiplin harga di area pemotongan.

    Koordinasi dengan asosiasi segera dilakukan untuk mempercepat implementasi harga tersebut. Bila ditemukan pelanggaran, pengelola RPH siap mengambil langkah tegas dan meminta dukungan aparat.

    Berikut adalah rincian harga acuan sapi dan daging berdasarkan ketentuan pemerintah:

    Tingkat Produk Harga Acuan Maksimal (per kg)
    Feedloter Sapi Hidup Rp 55.000 – Rp 55.500 (berat hidup)
    RPH Sapi Hidup Rp 56.000 (berat hidup)
    Pasar Daging Sapi Paha Depan Rp 130.000
    Pasar Daging Sapi Paha Belakang Rp 140.000

    "Kami menyampaikan bahwa meminta bantuan juga dari pihak kepolisian agar mendampingi kami apabila terjadi kami memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan pemotong pemotong yang menjual di atas harga yang sudah ditetapkan," katanya.

  • OJK dan BPS Gandeng LPS Gelar SNLIK 2026 di Bekasi

    OJK dan BPS Gandeng LPS Gelar SNLIK 2026 di Bekasi

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggandeng Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Survei ini bertujuan mengukur tingkat pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan di seluruh Indonesia.

    Kegiatan witnessing SNLIK dilaksanakan di Bekasi Timur pada Senin, 9 Februari 2026. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga terkait.

    Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu turut hadir dalam witnessing SNLIK. Beliau menekankan pentingnya survei ini bagi LPS.

    "SNLIK sangat penting bagi LPS dalam mendukung program inklusi keuangan," kata Anggito, Senin (9/2/2026).

    Lebih lanjut, Anggito menambahkan bahwa survei ini dapat meningkatkan rasio tabungan masyarakat. Selain itu, SNLIK juga memberikan perlindungan yang lebih tepat bagi nasabah perbankan dan asuransi.

    Survei ini menjadi landasan strategis untuk berbagai program di masa mendatang.

    Detail Pelaksanaan SNLIK 2026

    Pengumpulan data SNLIK 2026 berlangsung mulai tanggal 4 hingga 18 Februari 2026. Sebanyak 75 ribu responden dilibatkan dalam survei berskala nasional ini.

    Responden yang menjadi sasaran berusia 15 hingga 79 tahun. Mereka tersebar di 514 kabupaten/kota dari 38 provinsi di Indonesia.

    Keterlibatan jumlah responden yang besar ini diharapkan dapat memetakan literasi dan inklusi keuangan secara lebih presisi.

    Lembaga Jabatan Nama
    LPS Ketua Dewan Komisioner Anggito Abimanyu
    OJK Pjs. Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi
    BPS RI Kepala Amalia Adininggar Widyasanti

    Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti juga hadir. Mereka turut menyaksikan proses pelaksanaan SNLIK 2026 di Bekasi Timur.

  • BIM Ungkap 8 Blok Mineral di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Simpan Potensi Logam Tanah Jarang

    BIM Ungkap 8 Blok Mineral di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Simpan Potensi Logam Tanah Jarang

    Badan Industri Mineral (BIM) mengumumkan identifikasi delapan blok mineral yang memiliki potensi besar kandungan logam tanah jarang (rare earth). Blok-blok ini, yang menjadi incaran dunia, tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, menandakan kekayaan sumber daya alam Indonesia.

    Kepala BIM, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa delapan blok tersebut merupakan sumber utama logam tanah jarang, bukan sekadar hasil ikutan tambang lain. Meskipun demikian, Brian tidak menutup kemungkinan beberapa lokasi akan mendapat dukungan tambahan dari by-product pada tahap pengembangan berikutnya.

    Brian Yuliarto menjelaskan bahwa lokasi-lokasi ini menyimpan cadangan signifikan dari mineral strategis. Pendekatan ini memastikan eksplorasi difokuskan pada sumber daya primer.

    “Ada 8 Blok yang kami nilai memiliki potensi yang sangat besar. Ini semuanya adalah Primary Resources. Jadi bukan by-product resources. Tapi kami lihat di beberapa titik nantinya akan bisa didukung dari by-products-nya,” ujar Brian dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (9/2/2026).

    Saat ini, BIM tengah melakukan penelitian intensif terhadap semua blok yang teridentifikasi. Hasil kajian ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Rekomendasi pengelolaan nantinya ditujukan agar bisa digarap oleh Perminas. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden untuk industri strategis.

    Pengelolaan oleh BUMN

    Pengelolaan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi prioritas. Ini untuk memastikan kontrol strategis terhadap sumber daya vital ini.

    “Sehingga pengelolaan ininya, pengelolaan IUP-nya dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diminta oleh Bapak Presiden bahwa karena rare earth ini adalah industri yang strategis, maka didorong agar penguasaannya dilakukan oleh badan usaha di bawah BUMN,” katanya.

    Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengamankan sumber daya mineral strategis. Hal ini juga memastikan manfaatnya kembali kepada negara dan masyarakat.

    Daftar Blok Mineral Potensial Logam Tanah Jarang

    Berikut rincian delapan blok mineral yang memiliki potensi kandungan logam tanah jarang:

    Blok Mineral Lokasi Potensi Kandungan Utama Luas Area
    Toboali Bangka Belitung Tungsten (~8.287 ppm), REE (2.391 ppm), Tantalum ~10.000 ha
    Keposang Bangka Belitung Rare Earth Elements (~1.000 ppm) ~5.000 ha
    Melawi Kalimantan Barat Rare Earth Elements (total ~81.720 ppm) ~54.000 ha
    Boyan Hulu Kalimantan Barat Antimony (~70-95%) ~8.492 ha
    Mentikus Bangka Belitung Sn 23.400 ppm, Tungsten 9.000 ppm 200 ha
    Mamuju Sulawesi Barat Rare Earth Elements (~2.000 ppm) ~23.000 ha
    Batubesi Bangka Belitung Sn 5.000 ppm, Tungsten 2.500 ppm 500 ha
    Bombana Sulawesi Tenggara REE (220 ppm), Antimony (~6.170 ppm) ~64.000 ha
  • Moody’s Pangkas Peringkat Kredit Indonesia, BTN Akan Temui Lembaga Rating

    Moody’s Pangkas Peringkat Kredit Indonesia, BTN Akan Temui Lembaga Rating

    Lembaga pemeringkat Moody's Investors Service secara resmi memangkas peringkat kredit Indonesia. Outlook kini berubah dari stabil menjadi negatif. Keputusan ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap industri perbankan domestik.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan pihaknya akan segera menemui Moody's. Pertemuan ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci kondisi kredit perseroan dalam jangka panjang. Langkah ini diharapkan dapat memicu peninjauan ulang peringkat kredit bank.

    Nixon menekankan pentingnya komunikasi mendalam dengan lembaga pemeringkat. Mereka menganalisis proyeksi bank untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan.

    "Jadi kita biasanya ngobrol very detail dengan mereka. Mereka itu kan meneropong in the next 5 years or 10 years. Ini banknya kayak apa sih. Nah sehingga mereka akan me-rating dengan metode yang mereka lakukan," ujar Nixon dalam konferensi pers di Menara BTN, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Pemangkasan peringkat ini, jelas Nixon, dapat memengaruhi pinjaman luar negeri. Selain itu, instrumen investasi yang diterbitkan korporasi, termasuk perbankan, juga terdampak. Ini mencakup obligasi atau surat utang yang dijual di pasar internasional.

    "Kalau asing tuh biasanya karena kita punya pinjaman atau instrumen yang kita keluarkan di luar negeri, yang kita jual di luar negeri, atau kita beli di luar negeri. Nah ini memerlukan rating," terang Nixon.

    Implikasi Peringkat Kredit Negatif

    Nixon sebelumnya telah menyampaikan bahwa peringkat kredit yang rendah akan mempersulit daya tawar obligasi yang diterbitkan korporasi. Peringkat kredit korporasi umumnya tidak akan lebih tinggi dari peringkat kredit negara.

    "Jadi kalau negara dulunya kira-kira Baa2 menjadi Ba2 atau dulunya BBB menjadi BB misalnya, maka ya pasti corporate rating juga sama. Jadi sama. Nah terus dampaknya apa? Ya lagi kalau kita nerbitin surat utang, maka tawar-menawarnya menjadi lebih mahal," pungkasnya.

    Berikut adalah perbandingan Outlook Peringkat Kredit Indonesia:

    Lembaga Pemeringkat Peringkat Sebelumnya Peringkat Terbaru Keterangan
    Moody's Investors Service Stabil (Baa2) Negatif (Baa2) Outlook direvisi, peringkat utang jangka panjang tetap

    Sebagai informasi, Moody's menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meskipun demikian, peringkat utang jangka panjang tetap bertahan pada level Baa2.

    Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid. Kondisi tersebut didukung oleh kekuatan struktural termasuk sumber daya alam. Demografi yang menguntungkan juga menopang prospek pertumbuhan jangka menengah.

    Revisi outlook dipengaruhi oleh pandangan Moody's terhadap risiko dari penurunan kepastian kebijakan. Apabila kondisi ini berlanjut, dapat berimplikasi terhadap kinerja perekonomian nasional.

  • Pemerintah Jakarta Beri Insentif PPN Tiket Pesawat Lebaran 2026

    Pemerintah Jakarta Beri Insentif PPN Tiket Pesawat Lebaran 2026

    Pemerintah menyiapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk tiket pesawat. Insentif ini berlaku khusus selama periode Lebaran 2026.

    Tujuannya, membuat harga tiket pesawat lebih terjangkau. Masyarakat dapat melakukan perjalanan pulang kampung dengan biaya lebih rendah.

    Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026. Aturan tersebut resmi berlaku sejak ditetapkan pada 6 Februari 2026.

    Pemerintah menanggung 100% PPN atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge. Ini berlaku untuk tiket pesawat ekonomi pada penerbangan domestik.

    Insentif ini diberikan untuk pembelian tiket sejak 10 Februari hingga 29 Maret 2026. Sementara itu, periode penerbangan mulai 14 Maret sampai 29 Maret 2026.

    "Untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur hari raya Idulfitri 1447 hijriah, pemerintah memberikan sejumlah insentif ekonomi, salah satunya berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026," tulis bagian pertimbangan PMK Nomor 4 Tahun 2026.

    Kewajiban Maskapai Penerbangan

    Badan usaha angkutan udara wajib menerbitkan Faktur Pajak. Dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak juga harus dikeluarkan.

    Selanjutnya, PPN DTP wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Ini sesuai ketentuan yang berlaku.

    Maskapai diwajibkan menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP secara elektronik. Pengiriman dilakukan melalui laman yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

    Batas waktu pelaporan paling lambat 31 Mei 2026. Jika kewajiban pelaporan tidak dipenuhi, fasilitas PPN DTP dinyatakan gugur.

    "Badan Usaha Angkutan Udara selaku Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," tulis Pasal 4 Ayat 1.

    Layanan Tambahan Tidak Termasuk

    Fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini tidak berlaku untuk layanan tambahan. Contohnya, bagasi tambahan (extra baggage) dan pemilihan kursi (seat selection).

    Atas layanan tambahan tersebut, PPN tetap dipungut kepada penumpang. Pemungutan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

    Rincian Insentif PPN Tiket Pesawat Lebaran 2026
    Keterangan Detail
    Jenis Insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 100%
    Objek Insentif Tiket pesawat ekonomi domestik (base fare dan fuel surcharge)
    Periode Pembelian Tiket 10 Februari 2026 – 29 Maret 2026
    Periode Penerbangan 14 Maret 2026 – 29 Maret 2026
    Dasar Hukum PMK Nomor 4 Tahun 2026
    Pengecualian Bagasi tambahan, pemilihan kursi
    Batas Pelaporan Maskapai 31 Mei 2026
  • WIKA Percepat Pembangunan Pelabuhan Patimban, Progres Capai 83,37%

    WIKA Percepat Pembangunan Pelabuhan Patimban, Progres Capai 83,37%

    PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) tengah mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis nasional. Salah satunya melalui Proyek Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

    Hingga saat ini, progres pembangunan Pelabuhan Patimban telah mencapai 83,37%. Angka ini melampaui rencana progres yang telah ditetapkan.

    Pekerjaan meliputi reklamasi dan pavement sebagai bagian dari penyelesaian infrastruktur utama pelabuhan. Proyek ini ditargetkan selesai Oktober 2026, dan masih sesuai jadwal.

    WIKA menerapkan berbagai inovasi konstruksi maritim untuk proyek ini. Salah satunya adalah penggunaan silt curtain saat pengerukan (dredging).

    Metode ini meminimalkan penyebaran sedimen dan menjaga kualitas air. Lingkungan di sekitar area proyek tetap terjaga.

    Selain itu, WIKA juga memakai teknologi Cement Deep Mixing (CDM). Ini adalah metode perbaikan tanah untuk meningkatkan stabilitas struktur pelabuhan.

    Penerapan inovasi tersebut berkontribusi terhadap efisiensi pelaksanaan pekerjaan. Gangguan lingkungan dapat diminimalisir.

    Sedimentasi terkontrol, memastikan kedalaman alur pelayaran sesuai spesifikasi teknis. Ketahanan infrastruktur juga meningkat.

    Peningkatan ini penting untuk menahan beban muatan berat dan risiko abrasi, khususnya pada kondisi tanah lunak.

    Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito (BW), menyatakan komitmen WIKA. Perusahaan akan menyelesaikan proyek secara profesional dan berkelanjutan.

    “WIKA terus melakukan percepatan pekerjaan serta koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan Pelabuhan Patimban dapat diselesaikan sesuai target serta memberikan manfaat optimal bagi penguatan konektivitas logistik nasional,” ujar Agung Budi Waskito, Senin (9/2/2026).

    Berikut adalah tabel capaian proyek Pelabuhan Patimban:

    Aspek Detail
    Progres Pembangunan 83,37% (melampaui target)
    Target Selesai Oktober 2026
    Pekerjaan Utama Reklamasi, Pavement
    Inovasi Teknis Silt Curtain, Cement Deep Mixing (CDM)

    Patimban, Hub Logistik Strategis Nasional

    Pelabuhan Patimban berperan penting memperkuat konektivitas logistik nasional. Ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kawasan industri di Jawa Barat.

    Pembangunan Patimban sejalan dengan Asta Cita Pemerintah. Khususnya dalam mendorong pemerataan pembangunan ekonomi dan penguatan sektor maritim nasional.

    Proyek ini menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di koridor utara Pulau Jawa. Ini memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

    Pelabuhan ini dirancang sebagai hub logistik strategis. Integrasi dengan kawasan industri utama di Jawa Barat, seperti Karawang dan Subang, menjadi kunci.

    Pelabuhan ini diharapkan mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, menurunkan biaya logistik nasional.

    Distribusi ekspor dan impor, terutama sektor otomotif dan manufaktur, juga akan lebih cepat. Manfaat jangka panjang akan dirasakan masyarakat, dunia usaha, dan pembangunan nasional.

    Proyek ini diproyeksikan membuka lapangan kerja baru. Ini juga mendorong pertumbuhan UMKM, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok industri nasional.

    Patimban menjadi simbol keunggulan konstruksi BUMN. Ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian industri Indonesia.

  • Pengembangan Logam Tanah Jarang Indonesia Terkendala Teknologi, Negara Mitra Tolak Kerja Sama

    Pengembangan Logam Tanah Jarang Indonesia Terkendala Teknologi, Negara Mitra Tolak Kerja Sama

    Jakarta – Kepala Badan Industri Mineral (BIM), Brian Yuliarto, menyatakan upaya Indonesia menjalin kerja sama pengembangan teknologi logam tanah jarang (rare earth) terhambat. Sejumlah negara maju yang memiliki teknologi tersebut menolak menjadi mitra.

    Brian Yuliarto mengungkapkan, negara-negara tersebut hanya tertarik membeli bahan mentah dari Indonesia. Padahal Indonesia ingin pengembangan teknologi.

    Menurut Brian, tata kelola teknologi menjadi kendala utama. Ia telah mengunjungi berbagai negara untuk membahas potensi kerja sama hilirisasi logam tanah jarang.

    “Ini menjadi bagian tersulit adalah tata kelola teknologi. Kami sudah beberapa negara kami jumpai untuk dilakukan pembicaraan bagaimana, apakah mungkin mereka mengembangkan bersama Indonesia untuk downstreaming logam tanah jarang ini, hampir semua negara menutup, mereka hanya mau membeli bahan mentah,” terang Brian dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI, Senin (9/2/2026).

    Pengembangan teknologi mineral ini memang dikenal sulit. Hal ini membuat negara-negara maju lebih memilih mengelola mineral tanah jarang di negaranya sendiri.

    Progres Riset dan Pengembangan Domestik

    Pemerintah telah memulai pendataan riset dan pengembangan di dalam negeri. Tahap awal yang berhasil dicapai adalah pemisahan mineral menjadi mixed rare earth oxide.

    “Nah ini yang kita dorong kemudian juga seharusnya ini bagian yang paling tersulit juga yang di negara kita masih belum ada. Yang tadi mixed rare earth oxide sudah ada, kalau sampai elemen ini yang belum ada,” jelas Brian.

    Indonesia sedang membujuk beberapa negara. Tawaran timbal balik berupa kesempatan menjadi offtaker masih dalam tahap negosiasi.

    Berikut adalah perbandingan tahap pengembangan logam tanah jarang di Indonesia:

    Tahap Pengembangan Kondisi di Indonesia Tantangan
    Pemisahan Mineral (Mixed Rare Earth Oxide) Sudah ada Mempercepat dan meningkatkan kapasitas
    Ekstraksi Elemen Murni Belum ada Memperoleh transfer teknologi atau investasi
    Hilirisasi & Produksi Komponen Belum ada Membutuhkan dukungan teknologi dan pasar

    Fokus Tata Kelola Pasar dan Keamanan Pasokan Nasional

    Brian, yang juga Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), menambahkan bahwa tata kelola pasar menjadi fokus utama. Pemerintah sedang mengidentifikasi calon offtaker.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengamanan pasokan nasional. Keseimbangan antara ekspor dan kebutuhan domestik sedang dirumuskan.

    “Jadi kita nanti akan merekomendasikan berapa banyak yang kita bisa ekspor, berapa banyak yang harus kita tahan dalam negeri,” pungkasnya.

    Inventori logam tanah jarang Indonesia masih bersifat sementara dan belum dapat dipublikasikan. Kondisi sosial politik yang dinamis menjadi pertimbangan utama.

    Pemerintah akan menyampaikan data inventori pada waktu yang tepat. Hal ini penting mengingat sensitivitas isu ini secara global.

  • Bulog Bangun Gudang Logistik di Kampung Haji Arab Saudi, Pasok Beras untuk Jemaah

    Bulog Bangun Gudang Logistik di Kampung Haji Arab Saudi, Pasok Beras untuk Jemaah

    Perum Bulog sedang mematangkan rencana pembangunan gudang logistik di kawasan Kampung Haji, Arab Saudi. Gudang ini akan menampung pasokan beras nasional serta komoditas pangan lain untuk kebutuhan jemaah haji dan umrah asal Indonesia.

    Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi. Fasilitas ini tidak hanya menampung beras, tetapi juga daging dan ikan.

    Pemerintah berharap kebutuhan pangan jemaah haji Indonesia dapat dipenuhi dari dalam negeri. Selama ini, jemaah haji Indonesia mengonsumsi beras dari Vietnam dan Thailand.

    “Kami sudah koordinasi dengan pak Menteri Haji, kami mohon diberikan ruang di kampung haji, kalau nanti diizinkan kami minta ruang untuk bisa bangun gudang Bulog. Nah sehingga nanti beras-beras kita ataupun daging-daging kita, ikan-ikan kita, bisa kita simpan di gudang Bulog yang di kampung haji,” kata Ahmad Rizal Ramdhani di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Pada tahap awal, Rizal menargetkan pembangunan gudang berkapasitas 1.000 ton. Jika memungkinkan, Bulog berencana menambah jumlah gudang dengan kapasitas serupa di kemudian hari.

    “Ya minimal yang satu gudangnya 1.000 ton lah. Nanti bertahap kalau memang nanti masih dibutuhkan kita bangun lagi yang 1.000 ton lagi,” tambah dia.

    Berikut adalah rencana target kapasitas gudang Bulog:

    Tahap Kapasitas (Ton) Status
    Pertama 1.000 Target Pembangunan
    Berikutnya 1.000 Rencana Penambahan

    Persiapan Survei dan Ekspor Beras

    Perwakilan Bulog akan segera berangkat ke Arab Saudi untuk melakukan survei. Kunjungan ini dijadwalkan pada Rabu lusa, sekaligus mengecek kesiapan dapur-dapur yang akan melayani jemaah haji Indonesia.

    Indonesia berencana mengekspor beras pulen premium dengan kadar pecahan 5% dan kadar air 14% sebanyak 2.280 ton. Bulog bahkan menyiapkan 3.000 ton untuk antisipasi.

    “Sesuai dengan permintaan adalah 2.280 ton, namun kami siapkan 3.000 ton. Supaya apa? Antisipasi kalau ada keperluan tambahan maupun nanti kalau memang ada orang-orang saudi yang membutuhkan,” jelas Rizal.

    Rencananya, ekspor beras ini akan dimulai pada pekan ketiga Februari 2026. Langkah ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pangan bagi jemaah haji Indonesia.

  • Thomas Djiwandono Resmi Dilantik Deputi Gubernur BI di Mahkamah Agung

    Thomas Djiwandono Resmi Dilantik Deputi Gubernur BI di Mahkamah Agung

    Thomas A.M. Djiwandono telah resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) di Mahkamah Agung (MA). Pelantikan ini dilaksanakan pada Senin, 9 Februari 2026. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, optimistis dengan pelantikan Thomas.

    Misbakhun meyakini bahwa Thomas akan mampu memberikan sentimen atau tone positif bagi pasar keuangan. Kebijakan yang akan diambil Thomas diharapkan dapat menjembatani dan memperbaiki situasi pasar.

    Menurut Mukhamad Misbakhun, kebijakan Thomas berpotensi memperkuat kondisi pasar. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

    “Kebijakan-kebijakan yang bisa menjembatani bagaimana situasi pasar saat ini bisa diperbaiki sehingga memberikan tone yang positif untuk Indonesia,” ujar Mukhamad Misbakhun kepada awak media, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Mukhamad Misbakhun menambahkan bahwa Thomas Djiwandono memiliki rekam jejak yang kuat. Terutama dalam diplomasi ekonomi internasional saat menjabat Wakil Menteri Keuangan.

    Sebagai Wamenkeu, Thomas bertugas membangun hubungan baik dengan lembaga-lembaga internasional. Indonesia saat ini membutuhkan figur yang mampu berkomunikasi dengan investor.

    Tujuannya adalah menjaga kepercayaan investor di pasar domestik. Selain itu, Thomas diharapkan mampu memberikan informasi penting kepada fund manager asing.

    “Kemudian fund manager di asing untuk memberikan dukungan kepada situasi Indonesia yang saat ini memang perlu memberikan banyak informasi kepada para lembaga terutama para pemegang investasi di Indonesia,” jelas Mukhamad Misbakhun.

    Pelantikan dan Pejabat yang Hadir

    Pelantikan Thomas A.M. Djiwandono di Mahkamah Agung dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Acara ini berlangsung di Jakarta pada siang hari.

    Pejabat yang Hadir Jabatan
    Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan
    Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan
    Juda Agung Wakil Menteri Keuangan
    Perry Warjiyo Gubernur Bank Indonesia
    Sunarto Ketua Mahkamah Agung

    Thomas mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua MA, Sunarto. Sumpah tersebut menegaskan komitmennya untuk tidak menyalahgunakan wewenang.

    “Saya berjanji, bahwa saya untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, langsung atau tidak langsung, dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga,” kata Thomas, Senin (9/2/2026).

  • Indonesia Berencana Ekspor Beras Pulen ke Arab Saudi untuk Jemaah Haji

    Indonesia Berencana Ekspor Beras Pulen ke Arab Saudi untuk Jemaah Haji

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan rencana Indonesia mengekspor beras ke Arab Saudi. Beras tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji asal Indonesia.

    Zulhas optimis Bulog akan memiliki stok beras lebih dari 4 juta ton pada tahun 2026. Jumlah ini dinilai sangat cukup untuk kebutuhan domestik dan jemaah haji.

    Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menambahkan bahwa jenis beras yang akan diekspor adalah beras pulen premium. Beras ini memiliki kadar pecahan 5% dan kadar air 14%.

    Zulhas menegaskan bahwa jemaah haji Indonesia lebih menyukai beras pulen produksi dalam negeri. Selama ini, beras yang dikonsumsi jemaah haji di Arab Saudi didatangkan dari negara lain.

    "Hari ini kita menyepakati berasnya dari kita. Jadi, jemaah haji besok yang 200 ribu lebih orang itu, berasnya harus dari kita, karena insyaallah tahun ini Bulog akan lebih dari 4 juta stoknya," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    "Berasnya dari kita atau Indonesia karena jemaah lebih suka, beras kita pulen. Kalau biasanya pakai beras yang kering, pera. Orang Indonesia kurang suka, sukanya tuh yang pulen," imbuhnya.

    Detail Ekspor Beras ke Arab Saudi

    Bulog akan mengekspor 2.280 ton beras, namun menyiapkan total 3.000 ton. Kelebihan stok ini sebagai antisipasi kebutuhan tambahan atau permintaan dari warga Saudi.

    Ekspor beras ke Arab Saudi dijadwalkan dimulai pada pekan ketiga Februari 2026.

    Berikut rincian rencana ekspor beras Indonesia ke Arab Saudi:

    Aspek Detail
    Jenis Beras Pulen Premium
    Kadar Pecahan 5%
    Kadar Air 14%
    Jumlah Ekspor 2.280 ton (disiapkan 3.000 ton)
    Waktu Mulai Pekan ketiga Februari 2026

    Rizal berharap ekspor beras ini dapat meningkatkan kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia saat berada di Tanah Suci.

    "Supaya masyarakat bisa makan dengan nyaman, dengan enak di Saudi Arabia. Tujuannya salah satunya adalah mengurangi korban jiwa di Saudi. Karena mohon maaf, jemaah kita paling banyak korban jiwanya. Mudah-mudahan dengan adanya beras Indonesia ini bisa mengurangi jumlah korban jiwa," tutup Rizal.