Category: Politik

  • Israel Bergabung Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Beri Respons

    Israel Bergabung Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Beri Respons

    Israel resmi bergabung dengan Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian bentukan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Bergabungnya Israel menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk Indonesia.

    Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menilai bahwa Israel tidak akan membiarkan Palestina merdeka.

    "PM (perdana menteri) Netanyahu tidak akan membiarkan Palestina merdeka di Gaza. Lalu bagaimana upaya Indonesia untuk meyakinkan Trump 2 states solutions di BOP? Apalagi Trump lebih berpihak ke Israel dari pada negara-negara Islam," kata Hikmahanto, Jumat (12/2/2026).

    Hikmahanto juga mempertanyakan mengapa hanya Israel yang bergabung ke Board of Peace, sementara Palestina tidak. Ia menyoroti peran pasukan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF).

    "Apakah pasukan kita yang tergabung dalam ISF bertugas untuk melucuti senjata Hamas? Mengingat Israel tidak mau dari Turki dan Qatar, kalau demikian pasukan kita berpotensi untuk terlibat konflik dengan Hamas yang pasti tidak akan disetujui oleh rakyat Indonesia," jelasnya.

    Hikmahanto mewanti-wanti posisi Indonesia yang juga bergabung ke dalam Board of Peace. Ia memperingatkan agar Indonesia tidak menjadi legitimasi segala tindakan Israel terhadap rakyat Palestina.

    "Jangan sampai keberadaan Indonesia di BOP dijadikan legitimasi untuk tindakan Israel yang justru akan memperluas wilayah yang dikendalikan sampai Gaza," terangnya.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyampaikan bergabungnya Israel dengan Dewan Perdamaian bentukan Trump pada Rabu (11/2) waktu setempat, saat kunjungannya ke Washington. Di sana, ia bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

    Respons Kementerian Luar Negeri RI

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara terkait bergabungnya Israel ke Dewan Perdamaian bentukan Trump. Kemlu menegaskan prinsip Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina, tidak akan berubah.

    "Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, Kamis (12/2/2026).

    Ia menambahkan bahwa keikutsertaan negara manapun dalam Board of Peace tidak akan mengubah prinsip RI. Kemlu menegaskan bahwa Indonesia mengecam pelanggaran hukum internasional dan mengedepankan realisasi solusi dua negara.

    "Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait posisi Indonesia dalam Board of Peace:

    Aspek Posisi Indonesia
    Normalisasi Hubungan Tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun.
    Legitimasi Kebijakan Tidak menjadi legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun.
    Dasar Keikutsertaan Mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza.
    Prinsip Utama Menuntut penghentian kekerasan, mengecam pelanggaran hukum internasional, dan mendorong solusi dua negara.

    Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace didasarkan pada mandat kemanusiaan dan stabilisasi, bukan untuk memberikan legitimasi terhadap kebijakan negara tertentu.

  • Korupsi Minyak Mentah: Anak Riza Chalid Jadi Terdakwa, Kerugian Negara Rp 285 Triliun

    Korupsi Minyak Mentah: Anak Riza Chalid Jadi Terdakwa, Kerugian Negara Rp 285 Triliun

    Sidang tuntutan terhadap sembilan terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu terdakwa adalah Muhamad Kerry Adrianto Riza, anak dari buronan Riza Chalid.

    "Benar, rencana akan digelar sidang tuntutan pukul 10.00 WIB. Namun masih bersifat dinamis, tergantung kesiapan para pihak," kata juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra saat dikonfirmasi, Jumat (13/1/2026).

    Sembilan terdakwa yang akan menjalani sidang tuntutan dalam perkara ini adalah:

    1. Riva Siahaan (RS), mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
    2. Sani Dinar Saifuddin (SDS), mantan Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.
    3. Maya Kusmaya (MK), mantan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga.
    4. Edward Corne (EC), mantan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.
    5. Yoki Firnandi (YF), mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.
    6. Agus Purwono (AP), mantan VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.
    7. Muhamad Kerry Adrianto Riza (MKAR), beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa sekaligus anak Riza Chalid.
    8. Dimas Werhaspati (DW), Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim.
    9. Gading Ramadhan Joedo (GRJ), Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

    Kasus dugaan korupsi ini terkait tata kelola minyak mentah dan diduga menyebabkan kerugian negara yang sangat besar.

    Kerugian Negara Mencapai Rp 285 Triliun

    Dalam surat dakwaan, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 285 triliun. Ada dua pokok permasalahan yang diduga menjadi penyebab utama, yaitu terkait impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi.

    Berikut rincian perhitungan kerugian negara:

    Kerugian negara akibat korupsi ini meliputi kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara.

    Jenis Kerugian Jumlah
    Kerugian Keuangan Negara Rp 70,5 triliun
    Kerugian Perekonomian Negara Rp 215,1 triliun
    Total Kerugian Rp 285,6 triliun

    Perhitungan kerugian ini menggunakan kurs rata-rata saat ini. Jumlah tersebut dapat berbeda jika Kejaksaan Agung menggunakan kurs yang berbeda.

    "…"

  • Netanyahu Ragu Negosiasi AS-Iran Hasilkan Kesepakatan

    Netanyahu Ragu Negosiasi AS-Iran Hasilkan Kesepakatan

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memastikan kelanjutan negosiasi dengan Iran. Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, meragukan tercapainya kesepakatan dalam negosiasi tersebut. Netanyahu telah bertemu Trump di Washington, pertemuan ketujuhnya sejak Trump menjabat. Israel terus mendorong AS untuk mengambil sikap lebih tegas dalam pembicaraan nuklir dengan Iran.

    "Presiden percaya bahwa Iran telah mengetahui dengan siapa mereka berurusan," kata Netanyahu di Washington sebelum kembali ke Israel, Jumat (13/2/2026).

    Netanyahu menambahkan, Trump yakin kondisi yang diciptakannya, serta pemahaman Iran atas kesalahan masa lalu, dapat menciptakan kondisi untuk mencapai kesepakatan yang baik.

    Meskipun demikian, Netanyahu mengungkapkan keraguannya terhadap keberhasilan negosiasi AS dan Iran.

    "Saya tidak akan menyembunyikan dari Anda bahwa saya menyatakan skeptisisme umum mengenai kualitas kesepakatan apa pun dengan Iran," katanya.

    Netanyahu menekankan pentingnya kesepakatan AS dan Iran yang mengakomodasi kepentingan Israel. Ia menyoroti program rudal balistik Iran serta dukungan Iran terhadap kelompok militan seperti Hamas, Houthi, dan Hizbullah, yang dianggap mengancam Israel.

    "Ini bukan hanya masalah nuklir," katanya.

    Sikap Trump dan Desakan Israel

    Trump sebelumnya telah menyatakan kepada Netanyahu bahwa pembicaraan dengan Iran harus dilanjutkan, bahkan menolak desakan Israel untuk mengambil sikap yang lebih keras.

    Presiden AS mengisyaratkan potensi tindakan militer terhadap Iran setelah penindakan protes bulan lalu. Washington dan Teheran telah memulai kembali pembicaraan, diawali pertemuan di Oman.

    Penolakan Iran dan Isu di Luar Nuklir

    Iran menolak untuk memperluas pembicaraan di luar isu program nuklirnya. Washington menginginkan program rudal balistik Teheran dan dukungan terhadap kelompok militan regional juga dibahas.

    Isu Posisi Iran Posisi AS
    Program Nuklir Bersedia dibahas Ingin pembatasan ketat
    Program Rudal Balistik Menolak dibahas Ingin dimasukkan dalam pembahasan
    Dukungan Kelompok Militan Menolak dibahas Ingin dimasukkan dalam pembahasan

    Putaran pembicaraan terakhir antara kedua negara sempat terhenti akibat perang 12 hari antara Israel dan Iran pada Juni 2025, yang diikuti serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran.

  • Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir Mundur dari PPP

    Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir Mundur dari PPP

    Peta politik di Kabupaten Sumedang mengalami perubahan setelah Bupati Dony Ahmad Munir memutuskan untuk mengundurkan diri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang selama ini menjadi kendaraan politiknya.

    Pengunduran diri Dony Ahmad Munir ditandai dengan berpamitan kepada jajaran DPC PPP Sumedang pada Kamis (12/6/2024). Langkah ini meninggalkan teka-teki mengenai arah politiknya ke depan.

    Dony Ahmad Munir tiba di DPC PPP Sumedang mengenakan kemeja putih dengan gambar harimau dan disambut oleh Ketua DPC PPP Ilmawan Muhamad beserta para pengurus lainnya.

    Pada kesempatan itu, Dony tidak hanya berpamitan, tetapi juga menyampaikan permohonan izin, maaf, serta doa restu atas keputusannya.

    "Saya menyadari bahwa keputusan ini menimbulkan kekecewaan. Atas hal tersebut, saya menerima sepenuhnya dengan hati yang lapang. Saya memohon maaf apabila langkah yang saya ambil mengecewakan banyak pihak. Namun saya pastikan, amanah yang selama ini diembankan kepada saya tetap akan saya pegang dan jalankan sebaik-baiknya," ujar Dony.

    Menurut Dony, PPP memiliki peran penting dalam perjalanan karier politiknya, terutama dalam mengantarkannya menjadi kepala daerah.

    "Selama perjalanan politik saya, PPP memiliki peran besar yang tidak akan saya lupakan. Perjuangan, pengabdian, dan kebersamaan yang telah dilalui bersama PPP akan selalu saya kenang dan hargai. Saya tidak meninggalkan perjuangan tersebut, melainkan tetap menghormatinya dan menjadikannya bagian dari perjalanan pengabdian saya," kata Dony.

    Pengunduran diri Dony dari PPP memunculkan spekulasi publik. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa ia akan bergabung dengan Partai Gerindra. Namun, Dony Ahmad Munir belum memberikan konfirmasi mengenai partai politik mana yang akan ia pilih.

    Meskipun telah berpamitan dengan PPP, Dony menegaskan komitmennya untuk terus membangun Sumedang agar lebih maju dan menyejahterakan masyarakat.

    "Komitmen saya tetap sama, yaitu bekerja dan mengabdi untuk membangun Sumedang, mendorong kemajuan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumedang. Seluruh gagasan dan program yang telah dirancang tetap diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Sumedang," katanya.

    "Saya memiliki niat dan komitmen untuk menuntaskan berbagai pekerjaan pembangunan hingga tahun 2030. Tidak ada kepentingan lain di luar kepentingan masyarakat Sumedang. Keputusan ini bukan dilandasi oleh kepentingan ekonomi maupun politik praktis, melainkan berdasarkan pertimbangan pengalaman, kesadaran, serta kebutuhan untuk memperkuat strategi dan sinergi pembangunan," sambungnya.

    Dony juga menegaskan bahwa pengunduran dirinya dari PPP murni atas kesadaran pribadi tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

    "Saya tegaskan, tidak ada tekanan dari pihak mana pun dalam pengambilan keputusan ini. Ini murni keputusan pribadi yang diambil secara sadar dan bertanggung jawab," ungkapnya.

    Respons PPP Sumedang

    Ketua DPC PPP Sumedang, Ilmawan Muhamad, menyatakan bahwa pihaknya merasa berat hati melepaskan kader terbaik seperti Dony. Meskipun demikian, setelah memahami alasan pengunduran diri Dony, PPP akan tetap memberikan dukungan demi kemajuan masyarakat Sumedang.

    "Sebagai keluarga besar PPP yang mempunyai kader terbaik seperti Pak Dony, tentu kami merasa berat hati menerima kenyataan seperti ini. Tapi atas apa yang telah disampaikan oleh Pak Dony, kami bisa menerima. Intinya, keputusan ini tentu sudah dipertimbangkan oleh Pak Dony dengan sebaik-baiknya. Pertimbangannya, seperti yang tadi saya sampaikan, adalah untuk kepentingan kemasyarakatan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Sumedang," kata Ilmawan.

    "Kalau ditanya seperti itu, ya tentu saja kami merasa kecewa. Semua pasti merasakan hal yang sama. Tapi mau bagaimana lagi, kenyataannya sudah seperti ini. Namun tadi Pak Dony sudah menyampaikan maksud dan alasan-alasan-nya, dan intinya kembali lagi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sumedang," tambah Ilmawan.

    Soliditas PPP Sumedang Pasca-Pengunduran Diri

    Setelah Dony berpamitan, Ilmawan menegaskan bahwa DPC PPP tetap solid dan akan terus berjuang untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Sumedang.

    "Kami sudah melakukan konsolidasi dengan pengurus DPC dan PAC. Insyaallah kami tetap semangat, tetap solid, dan terus berjuang. Karena visi kita sama, yaitu berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

    Fokus Pembangunan Sumedang Hingga 2030

    Berikut adalah beberapa fokus utama pembangunan Kabupaten Sumedang yang direncanakan hingga tahun 2030:

    Sektor Prioritas Pembangunan
    Infrastruktur Peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan fasilitas publik
    Ekonomi Pengembangan UMKM, investasi, dan sektor pariwisata
    Pendidikan Peningkatan kualitas pendidikan dan aksesibilitas
    Kesehatan Peningkatan layanan kesehatan dan fasilitas pendukung
  • AS Tarik Pasukan dari Al-Tanf, Suriah Kuasai Perbatasan

    AS Tarik Pasukan dari Al-Tanf, Suriah Kuasai Perbatasan

    Amerika Serikat mengkonfirmasi penarikan pasukannya dari Al-Tanf, Suriah. Pemerintah Suriah menyatakan pasukannya kini menguasai area pangkalan di dekat perbatasan Suriah, Yordania, dan Irak.

    Komando Pusat AS (CENTCOM) menyebut proses penarikan berlangsung tertib dan rampung sehari sebelumnya. Langkah itu disebut sebagai bagian dari transisi yang disengaja dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

    "Kepergian pasukan AS dari al-Tanf secara tertib," ujarnya dalam sebuah pernyataan.

    Kepala CENTCOM Laksamana Brad Cooper menegaskan bahwa pasukan Amerika tetap siap menanggapi ancaman dari kelompok jihadis ISIS. Menurutnya, menjaga tekanan terhadap jaringan militan tetap penting untuk melindungi kepentingan keamanan AS dan stabilitas kawasan.

    Sementara itu, Kementerian Pertahanan Suriah menyatakan bahwa unit-unit tentaranya telah menguasai Al-Tanf "dan telah mulai melakukan penempatan di sepanjang perbatasan Suriah-Irak-Yordania" di dekatnya.

    Sejarah Penempatan Pasukan AS di Suriah

    Selama konflik Suriah dan operasi melawan ISIS, pasukan AS ditempatkan di wilayah timur laut Suriah yang dikuasai kelompok Kurdi serta di pangkalan Al-Tanf.

    Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi selama ini menjadi mitra utama koalisi pimpinan AS dalam memerangi ISIS hingga kelompok itu kehilangan wilayah teritorialnya pada 2019.

    Namun, setelah jatuhnya penguasa lama Bashar al-Assad lebih dari setahun yang lalu, Amerika Serikat semakin dekat dengan pemerintah baru di Damaskus, baru-baru ini menyatakan bahwa kebutuhan akan aliansinya dengan Kurdi sebagian besar telah berlalu.

    Suriah setuju untuk bergabung dengan koalisi anti-ISIS ketika Presiden Ahmed al-Sharia mengunjungi Gedung Putih pada bulan November.

    Setelah penarikan pasukan dari Al-Tanf dan kemajuan pemerintah di Suriah timur laut, pasukan AS sekarang sebagian besar bermarkas di pangkalan Qasrak di Hasakeh, menurut Observatorium Hak Asasi Manusia Suriah.

    Aktivitas ISIS Pasca Kekalahan Teritorial

    Meskipun ISIS telah mengalami kekalahan teritorial, kelompok tersebut tetap aktif.

    Mereka dituduh bertanggung jawab atas serangan Desember di Palmyra di mana seorang penembak tunggal melepaskan tembakan ke arah personel Amerika, menewaskan dua tentara AS dan seorang warga sipil AS.

    Washington telah melakukan serangan balasan terhadap target ISIS di Suriah, dan CENTCOM mengatakan telah membunuh atau menangkap lebih dari 50 militan ISIS dalam dua bulan terakhir.

    Berikut rincian jumlah militan ISIS yang berhasil dilumpuhkan CENTCOM dalam dua bulan terakhir:

    Aksi Jumlah Militan
    Dibunuh >25
    Ditangkap >25

    CENTCOM terus berupaya menekan aktivitas ISIS di Suriah.

  • Megawati Umrah di Mekkah, Panjatkan Doa untuk Bangsa

    Megawati Umrah di Mekkah, Panjatkan Doa untuk Bangsa

    Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, akan menunaikan ibadah umrah setelah berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, Madinah. Di Tanah Suci, Ketua Umum PDIP itu akan memanjatkan doa untuk kebaikan keluarga dan bangsa Indonesia.

    Megawati sebelumnya telah berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, Madinah, pada Rabu (11/2). Keesokan harinya, Megawati bertolak dari Bandara Prince Mohammad bin Abdulaziz International di Madinah menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah.

    Dalam perjalanan ini, Megawati didampingi oleh putranya, M Prananda Prabowo beserta istri, Nancy Prananda, dan putrinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani.

    Megawati tiba di Jeddah pada Kamis siang waktu setempat. Ia bersama keluarga dijadwalkan melaksanakan ibadah umrah di Masjidil Haram, Mekkah, pada 14 Februari mendatang.

    Sambutan di Jeddah dan Rencana Ibadah

    Kedatangan Megawati dan rombongan di Jeddah disambut oleh Konsul Jenderal RI Jeddah, Yusron B Ambary, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah, dan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi yang juga merupakan Ketua DPP PDIP bidang Agama (non-aktif).

    "Selamat datang kembali di Jeddah, bu," kata Konjen Yusron kepada Megawati yang mengenakan abaya berwarna hitam dan hijab putih, Kamis (12/2/2021).

    Di lounge Royal Terminal, mereka menyaksikan tayangan televisi yang menayangkan suasana ibadah di Masjidil Haram. Setelah berbincang sejenak, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Mekkah.

    Zuhairi Misrawi menjelaskan bahwa Megawati bersama Prananda dan Puan akan melaksanakan ibadah umrah di Masjidil Haram, Mekkah, pada 14 Februari mendatang.

    "Tahun lalu, Ibu Megawati menunaikan ibadah umrah bersama Mbak Puan dan Mas Tatam, (sebutan Mohammad Rizki Pratama, putra tertua Megawati)," ujarnya.

    Doa untuk Indonesia

    Zuhairi Misrawi menambahkan bahwa Megawati dan keluarga akan mendoakan masyarakat Indonesia dalam ibadah umrah ini.

    "Selama umrah, Megawati dan keluarga akan fokus beribadah dan berdoa untuk Bung Karno, Ibu Fatmawati, Taufiq Kiemas, Surindro Supjarso, keluarga besar PDI Perjuangan, dan bangsa Indonesia," lanjut Gus Mis.

    Senada dengan Zuhairi, Ahmad Basarah juga menyampaikan bahwa Megawati akan mendoakan Indonesia agar selalu teguh pada prinsip gotong royong.

    "Ibu Megawati mendoakan kita semua, bangsa Indonesia agar teguh pada ideologi Pancasila dengan memupuk gotong royong dalam bingkai kebangsaan," ujar Basarah.

    Rangkaian Kunjungan Kerja

    Ibadah umrah ini sekaligus menjadi penutup dari rangkaian kunjungan kerja Megawati ke Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Sebelumnya, Megawati menghadiri kegiatan Zayed Award 2026, bertemu dengan Putra Mahkota UEA, dan menerima penganugerahan Doktor Honoris Causa dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University, Riyadh. Ahmad Basarah menyebutkan bahwa dalam setiap kunjungan tersebut, Megawati selalu mengangkat Pancasila ke panggung dunia internasional.

    "Pancasila menjadi magnet ideologis dalam peta geopolitik saat ini. Sebab itu, doa untuk kemajuan Indonesia melalui keteguhan pada ideologi Pancasila diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan bersama dalam membangun Indonesia," imbuh Basarah.

    Berikut ini adalah jadwal kegiatan Megawati Soekarnoputri selama berada di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA):

    Rincian Jadwal Kunjungan Megawati

    Kegiatan Lokasi Keterangan
    Ziarah ke Makam Nabi Muhammad SAW Masjid Nabawi, Madinah Dilaksanakan pada 11 Februari
    Perjalanan ke Jeddah Bandara Internasional King Abdul Aziz Tiba pada 12 Februari
    Ibadah Umrah Masjidil Haram, Mekkah Dijadwalkan pada 14 Februari
    Menghadiri Zayed Award 2026 UEA –
    Bertemu Putra Mahkota UEA UEA –
    Menerima Doktor Honoris Causa Princess Nourah Bint Abdulrahman University, Riyadh –
  • Kim Jong Un Siapkan Putrinya Jadi Penerus Korea Utara

    Kim Jong Un Siapkan Putrinya Jadi Penerus Korea Utara

    Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dikabarkan telah menunjuk putrinya, Kim Ju Ae, sebagai calon penerusnya. Hal ini terungkap menjelang konferensi partai penting yang akan datang.

    Informasi ini disampaikan oleh anggota parlemen Korea Selatan, Lee Seong-kweun, usai mendapatkan pengarahan dari Badan Intelijen (NIS). Dilansir AFP, Kamis (12/2/2026), Lee mengatakan bahwa NIS menilai Kim Ju Ae kini secara jelas "ditunjuk sebagai penerus".

    Kesimpulan ini diambil berdasarkan berbagai indikator, termasuk frekuensi kemunculan Kim Ju Ae dalam acara resmi kenegaraan yang semakin meningkat.

    Menurut Lee, NIS juga melihat tanda-tanda keterlibatan Kim Ju Ae dalam pembahasan kebijakan pemerintah. Penilaian ini mempertimbangkan kehadirannya yang semakin menonjol di acara-acara resmi.

    Foto-foto yang dirilis menjelang kongres politik di Korea Utara pada bulan ini juga memperkuat pandangan tersebut.

    Dinasti Kim di Korea Utara

    Keluarga Kim telah memerintah Korea Utara selama beberapa dekade dengan kultus "garis keturunan Paektu" yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, Kim Ju Ae kerap mendampingi Kim Jong Un dalam berbagai agenda strategis, termasuk kegiatan militer dan acara kenegaraan.

    Media pemerintah Korea Utara pada Januari lalu menampilkan Kim Ju Ae saat memberi penghormatan bersama ayahnya di Istana Matahari Kumsusan, tempat persemayaman Kim Il Sung dan Kim Jong Il. Momen itu semakin memperkuat spekulasi mengenai statusnya sebagai penerus.

    Kongres Partai Korea Utara

    Korea Utara dijadwalkan menggelar kongres partai pada akhir Februari. Forum politik besar ini diperkirakan akan membahas arah kebijakan luar negeri, strategi pertahanan, serta program nuklir lima tahun ke depan.

    Aspek Detail
    Nama Calon Penerus Kim Ju Ae
    Jabatan Saat Ini Belum diketahui secara pasti, namun sering tampil di acara kenegaraan
    Indikasi Penunjukan Sering tampil di acara resmi, terlibat dalam pembahasan kebijakan
    Acara Mendatang Kongres Partai Korea Utara (akhir Februari)

    Kongres partai tersebut akan menjadi momentum penting untuk mengamati perkembangan lebih lanjut terkait suksesi kepemimpinan di Korea Utara.

  • Adu Jotos Warnai Parlemen Turki Saat Pengangkatan Menteri

    Adu Jotos Warnai Parlemen Turki Saat Pengangkatan Menteri

    Keributan mewarnai ruang parlemen Turki saat pengangkatan menteri baru. Adu jotos terjadi antar legislator, melibatkan anggota parlemen dari partai berkuasa dan oposisi.

    Kekisruhan bermula saat Presiden Recep Tayyip Erdogan mengangkat Jaksa Agung Istanbul, Akin Gurlek, menjadi menteri Kehakiman. Saat Gurlek hendak mengucap sumpah jabatan, emosi anggota parlemen oposisi memuncak.

    Mereka saling dorong, bahkan beberapa di antaranya melayangkan tinju. Suasana pengucapan sumpah jabatan berlangsung dengan Gurlek yang dikelilingi anggota parlemen dari partai yang berkuasa.

    Perombakan Kabinet Erdogan

    Erdogan melakukan perombakan kabinet menterinya. Gubernur provinsi Erzurum, Mustafa Ciftci, dilantik sebagai menteri dalam negeri. Tidak ada alasan resmi yang diberikan untuk perombakan kabinet tersebut pada Rabu (11/2).

    Selama ini, ratusan pejabat dari wilayah yang dikelola CHP telah ditangkap dalam penyelidikan korupsi. Salah satunya adalah Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, yang dianggap sebagai saingan utama Erdogan.

    Berikut adalah daftar menteri yang baru dilantik:

    Jabatan Nama
    Menteri Kehakiman Akin Gurlek
    Menteri Dalam Negeri Mustafa Ciftci

    Turki sedang membahas kemungkinan reformasi konstitusional dan mengejar inisiatif perdamaian dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Parlemen diharapkan mengesahkan reformasi untuk mendukung proses tersebut.

  • Kuasa Hukum Bantah Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana Terlibat Mafia Tanah Prambon

    Kuasa Hukum Bantah Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana Terlibat Mafia Tanah Prambon

    Sidoarjo – Kuasa hukum Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, membantah keras tudingan keterlibatan kliennya dalam dugaan praktik mafia tanah di wilayah Prambon. Bantahan ini disampaikan menyusul laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemberitaan di media.

    Dimas Yemahura Al Faruq, kuasa hukum Mimik Idayana, menegaskan informasi yang menyeret nama wakil bupati tersebut tidak benar. Ia menilai hal tersebut merugikan nama baik kliennya.

    Dimas Yemahura Al Faruq menyatakan bahwa tuduhan yang menyebut Mimik Idayana menyuruh seseorang membeli tanah di Prambon adalah fitnah. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar.

    "Perlu kami tegaskan, tuduhan yang menyebut Ibu Mimik Idayana menyuruh seseorang membeli tanah di Prambon adalah fitnah dan tidak berdasar. Klien kami tidak pernah terlibat, tidak pernah memberi perintah, apalagi ikut dalam proses pengadaan tanah tersebut," kata Dimas dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

    Ia menambahkan, pembelian tanah yang dimaksud dilakukan oleh pihak lain atas nama pribadi. Pembelian tersebut tidak atas nama Mimik Idayana maupun instruksinya.

    Dimas juga menyoroti pemberitaan yang secara langsung menyebut nama kliennya. Hal itu dilakukan tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu.

    "Kami menyayangkan adanya penyebutan nama klien kami secara terang tanpa klarifikasi. Ini sangat merugikan secara pribadi maupun jabatan beliau sebagai Wakil Bupati Sidoarjo," ujarnya.

    Proses Pengadaan Tanah dan Kendala Administrasi

    Dimas menjelaskan bahwa proses pengadaan tanah untuk sekolah di Prambon telah berjalan sesuai prosedur. Berdasarkan pengetahuannya, mekanisme sudah ditaati.

    "Sepanjang yang kami ketahui, pengadaan tanah sudah dilakukan sesuai mekanisme. Saat ini yang menjadi kendala adalah persoalan administratif, yakni proses perpajakan yang belum tuntas," jelasnya.

    Ia menyebut telah ada surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk percepatan layanan perpajakan. Hal ini agar lahan bisa segera disertifikatkan menjadi aset pemerintah.

    "Jadi ini bukan persoalan mafia tanah seperti yang digiring dalam isu-isu yang beredar. Lebih kepada prosedur administrasi yang belum selesai," tambahnya.

    Potensi Langkah Hukum

    Atas tudingan tersebut, pihak Mimik Idayana membuka kemungkinan menempuh jalur hukum. Langkah ini dipertimbangkan untuk pihak penyebar tuduhan tanpa bukti.

    "Kami sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tanpa bukti dan merusak nama baik klien kami," tegas Dimas.

    Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak pelapor atau instansi penegak hukum. Perkembangan laporan yang dimaksud masih dinantikan.

    Berikut adalah ringkasan status tanah di Prambon:

    Lokasi Status Saat Ini Kendala
    Kedungwonokerto, Prambon Aset milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Menunggu proses pembayaran pajak untuk penerbitan SHM

    "Kawasannya tanah di Prambon di Kedungwonokerto tersebut saat ini statusnya sudah menjadi aset milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan penerbitan SHM nya tinggal menunggu proses pembayaran pajak yang seharusnya sudah bisa diproses oleh badan pendapatan pajak daerah Kabupaten," pungkas Dimas.

    Sebelumnya, dugaan mafia tanah di Sidoarjo yang menyeret nama Wakil Bupati Mimik Idayana dilaporkan ke KPK. Laporan ini disampaikan perwakilan warga dan aktivis. Mereka menduga ada tindak pidana korupsi dalam jual beli tanah yang bermasalah dan berpotensi merugikan keuangan negara.

  • Melchias Mekeng Buka Sarasehan Obligasi Daerah di Maumere

    Melchias Mekeng Buka Sarasehan Obligasi Daerah di Maumere

    Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI, Melchias Markus Mekeng, resmi membuka Sarasehan Nasional Ke-VI di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Acara pada Kamis (12/2) ini mengusung tema 'Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik'.

    Sarasehan di Maumere ini merupakan yang keenam. Sebelumnya, kegiatan serupa telah diadakan di Sulawesi Utara, Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Semua sarasehan secara konsisten membahas topik obligasi daerah.

    Mekeng mengungkapkan, gagasan obligasi daerah telah didorongnya sejak tahun 2000 saat masih menjabat sebagai anggota MPR RI utusan daerah. Namun, saat itu momentumnya dinilai belum tepat.

    "Sekarang saya melihat ini sebagai blessing in disguise. Masyarakat di berbagai daerah, mulai bertanya, kenapa anggaran daerah meningkat tetapi rakyat belum juga sejahtera," kata Mekeng dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

    Ketua Badan Penganggaran MPR RI ini mencontohkan Kabupaten Sikka. Pada awal Mekeng menjadi anggota DPR, APBD Sikka sekitar Rp 400 miliar. Kini, anggaran tersebut telah meningkat signifikan menjadi sekitar Rp 1,2 triliun.

    Namun, menurutnya, tingkat kesejahteraan masyarakat belum menunjukkan perubahan signifikan. Hal ini memunculkan pertanyaan penting.

    "Pertanyaannya, ke mana uang yang disetor rakyat melalui pajak? Apakah hanya dinikmati segelintir orang?" ujarnya.

    Dampak Perubahan Kebijakan Transfer Pusat

    Mekeng juga menyinggung perubahan kebijakan transfer ke daerah. Ini terjadi setelah revisi regulasi hubungan keuangan pusat dan daerah melalui Omnibus Law HKPD. Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan 26 persen dari penerimaan negara.

    Namun, kini komposisi tersebut tidak lagi diatur secara tetap. Kondisi ini membawa dampak signifikan pada alokasi anggaran daerah.

    "Sekarang kalau dihitung, anggaran ke daerah sekitar 19 persen. Artinya ada pengurangan sekitar 7 persen. Kalau dikalikan dengan penerimaan negara sekitar Rp 3.000 triliun lebih, maka sekitar Rp 300 triliun ditarik ke pusat," katanya.

    Menurut Mekeng, situasi ini harus menjadi momentum penting. Pemerintah daerah harus lebih mandiri, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Inilah yang mendorong FPG MPR gencar mengedukasi masyarakat. Mereka menyosialisasikan pentingnya alternatif pembiayaan daerah, terutama obligasi daerah melalui Sarasehan Nasional.

    Kebutuhan Payung Hukum Obligasi Daerah

    Penerbitan obligasi daerah dinilai dapat menjadi instrumen pembiayaan proyek produktif. Contohnya rumah sakit, pasar induk, pelabuhan, dan infrastruktur lain yang menghasilkan arus kas serta menambah PAD.

    Namun, obligasi daerah ini memerlukan payung hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang.

    "Tanpa undang-undang, tidak akan ada investor yang mau menanamkan uangnya di obligasi daerah. Risiko terlalu besar. Kita belajar dari Undang-Undang Surat Utang Negara tahun 2002. Sebelum ada undang-undang, SUN tidak laku. Setelah ada undang-undang, langsung laku," ujar Mekeng.

    Fraksi Partai Golkar MPR RI akan menyusun naskah akademik lengkap. Naskah ini akan diserahkan kepada DPR RI untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan dibahas menjadi undang-undang.

    "Ini bukan asal omong. Kami akan serahkan naskah akademis lengkap. Nanti gong-nya di Jakarta," tegasnya.

    Mekeng juga mengingatkan kepala daerah untuk mulai mempersiapkan diri. Penerbitan obligasi daerah memerlukan serangkaian persyaratan ketat. Ini meliputi pemeriksaan BPK, persetujuan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    "Kalau semua lolos, provinsi, kabupaten, dan kota bisa menerbitkan obligasi. Saya yakin kampung halaman kita bisa maju," katanya.

    Apresiasi juga disampaikan kepada Gubernur NTT, para kepala daerah, dan narasumber. Kontribusi mereka dinilai penting bagi penyempurnaan naskah akademik.

    Ke depan, akan digelar workshop teknis. Workshop ini akan membahas aspek lebih detail seperti penyusunan neraca, proyeksi keuangan, dan mekanisme penerbitan. "Kalau sekarang lebih ke arah politik anggarannya, nanti kita masuk ke teknisnya," ujarnya.

    Respon Positif dari Gubernur NTT

    Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyambut positif gagasan ini. Sarasehan ini dinilai memberikan pemahaman yang lebih utuh dan detail mengenai konsep obligasi daerah.

    "Kami betul-betul mendapatkan informasi baru, poin baru, cara baru yang mungkin selama ini hanya kami dengar sepintas," kata Emanuel.

    Bagi NTT, obligasi daerah bukan lagi sekadar keinginan, melainkan kebutuhan. Selama ini, NTT sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.

    Berikut adalah beberapa manfaat potensial dari Obligasi Daerah:

    Aspek Manfaat Potensial Obligasi Daerah
    Sumber Pendanaan Alternatif pembiayaan pembangunan daerah, mengurangi ketergantungan pusat.
    Peningkatan PAD Mendukung proyek produktif yang menghasilkan arus kas dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
    Partisipasi Publik Mendorong keterlibatan masyarakat dan diaspora dalam pembangunan lokal.
    Transparansi Memerlukan tata kelola yang baik dan transparan untuk kepercayaan investor.
    Diversifikasi Ekonomi Mendukung sektor-sektor prospektif seperti pelabuhan, pariwisata, dan transportasi.

    "Dengan pola obligasi daerah, energi dari dalam NTT sendiri, termasuk diaspora dan siapa saja yang mencintai NTT, bisa terlibat membangun daerah ini," ujarnya.

    Emanuel meyakini, dengan tata kelola yang baik dan transparan, obligasi daerah dapat menjadi jawaban. Ini untuk pembiayaan berbagai program prospektif di bidang pelabuhan, pariwisata, transportasi, dan sektor produktif lainnya yang berpotensi meningkatkan PAD.

    "Kalau selama ini kita pusing membiayai dari mana program-program yang prospektif, maka obligasi daerah bisa menjadi jawabannya," katanya.

    Diharapkan, setelah regulasi terbit, NTT dapat menjadi salah satu provinsi yang siap menerbitkan obligasi daerah. Ini akan menjadi instrumen pembiayaan pembangunan dan penggerak ekonomi daerah.

    Kegiatan ini dihadiri berbagai tokoh penting. Hadir Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Ketua FPG MPR RI Andi Achmad Dara, dan Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Anies Mayangsari Muninggar. Juga hadir jajaran Forkopimda Provinsi NTT, para bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan tamu undangan lainnya.

    Narasumber yang hadir antara lain Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kementerian Keuangan Sandy Firdaus, Direktur Pemeriksaan V.B Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Arman Syifa, serta Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya Prof. Dr. Didin Fatihudin. Kegiatan ini juga mendapatkan atensi besar dari media massa daerah dan nasional, serta para penggiat media sosial daerah.