Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa pemeriksaan tersebut fokus pada penghitungan kerugian negara. Proses ini merupakan bagian dari upaya finalisasi perhitungan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pemeriksaan terhadap Yaqut terkait penghitungan kerugian keuangan negara. Auditor BPK telah berkoordinasi dengan penyidik KPK dalam proses ini.
"Jadi pemeriksaan terhadap tersangka sodara YCQ itu berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan sudah dikoordinasikan juga dengan rekan-rekan penyidik KPK," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Kamis (12/2/2026).
Budi menambahkan, pemeriksaan saksi untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan di BPK. Ini merupakan prosedur yang dimungkinkan.
"Jadi memang dalam pemeriksaan seorang saksi untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara dimungkinkan untuk dilakukan di BPK," lanjutnya.
Pemeriksaan oleh BPK juga mencakup Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lainnya. Sejumlah PIHK tersebut telah diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.
"Ini juga kami lakukan untuk pemeriksaan terhadap PIHK-PIHK lainnya. BPK juga sebelumnya melakukan pemeriksaan kepada sejumlah PIHK pendalaman soal penghitungan kerugian keuangan negara," ujarnya.
Finalisasi Perhitungan Kerugian Negara
Budi Prasetyo menyampaikan, pemeriksaan Yaqut oleh BPK adalah bagian dari proses finalisasi. Ini untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara kuota haji.
"Nah kami meyakini juga ini bagian dari proses finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara kuota haji ini. Jadi kita sama-sama tunggu nanti hasil akhir dari BPK dalam penghitungan KN ini," imbuhnya.
Sebelumnya, Yaqut diperiksa BPK terkait kasus korupsi kuota haji. Pemeriksaan ini dilaksanakan di kantor BPK, Jakarta.
Klarifikasi Kuasa Hukum
Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, menjelaskan bahwa pemanggilan hari ini adalah respons atas surat yang mereka sampaikan sebelumnya. Pihak Yaqut ingin klarifikasi langsung.
"Pemanggilan yang dilakukan hari ini sebagai respons atas surat yang telah kami sampaikan sebelumnya," ujar Mellisa dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (11/2).
Melissa menyatakan bahwa mereka mengajukan permohonan agar klarifikasi dilakukan langsung oleh BPK RI. Ini demi menjaga independensi dan kejelasan posisi pemeriksaan.
"Demi menjaga independensi dan kejelasan posisi pemeriksaan BPK, kami mengajukan permohonan secara resmi agar proses klarifikasi dilakukan langsung melalui pemanggilan BPK RI, sebagaimana juga diberlakukan terhadap pihak-pihak lainnya," sambungnya.
Berikut rincian proses pemeriksaan yang dilakukan:
| Aspek Pemeriksaan | Keterangan |
|---|---|
| Lokasi Pemeriksaan | Kantor BPK |
| Tujuan | Penghitungan Kerugian Keuangan Negara |
| Pihak yang Memeriksa | Auditor BPK |
| Keterlibatan KPK | Koordinasi dengan penyidik |
| Tindakan Yaqut | Memberikan keterangan tambahan, klarifikasi, dan konfrontasi |
Mellisa menjelaskan bahwa Yaqut memberikan keterangan tambahan kepada auditor BPK. Ini termasuk menyampaikan klarifikasi dan konfrontasi atas pemeriksaan sebelumnya.
"Pemanggilan hari ini menjadi penting karena memberikan ruang bagi kami untuk menyampaikan penjelasan tambahan, klarifikasi, serta konfrontasi atas materi pemeriksaan sebelumnya secara langsung kepada tim pemeriksa BPK RI," kata dia.
Ia berharap seluruh keterangan yang disampaikan dapat memberikan informasi yang diperlukan. Keterangan ini akan membantu proses penghitungan kerugian negara atas kebijakan kuota haji 2024.
Mellisa juga memastikan bahwa Yaqut tetap kooperatif dalam seluruh proses pemeriksaan.









