Category: Politik

  • Kementerian Pertahanan Siapkan 4.000 ASN Jadi Komcad, TNI AD Siap Fasilitasi

    Kementerian Pertahanan Siapkan 4.000 ASN Jadi Komcad, TNI AD Siap Fasilitasi

    Kementerian Pertahanan (Kemhan) sedang mempersiapkan program Komponen Cadangan (Komcad) yang akan melibatkan 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Program ini dijadwalkan akan dimulai pada April mendatang, dengan fasilitas latihan yang siap disediakan oleh TNI Angkatan Darat.

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan kesiapan penuh TNI AD untuk memfasilitasi program tersebut. Kesiapan ini disampaikan Maruli di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

    Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa TNI AD memiliki fasilitas latihan yang memadai. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelatihan Komcad ASN.

    "Ya kemungkinan besar begitu (menggunakan fasilitas TNI AD), cuma kebijakan ini saya kira dari Mabes TNI nanti," ujar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Balai Kartini, Jaksel, Rabu (11/2/2026).

    Maruli juga menambahkan, TNI AD akan menyiapkan segala sesuatunya semaksimal mungkin sesuai petunjuk yang diberikan.

    "Jadi kalau apa yang kami punya nanti petunjuknya bagaimana kita siapkan semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Jadi memang yang paling banyak fasilitas untuk berlatih saya kira Angkatan Darat, gitu," katanya.

    Pelibatan ASN dalam Komcad

    Sebelumnya, Kemhan telah mengumumkan rencana untuk melatih 4.000 ASN menjadi Komcad. Proses pelatihan direncanakan akan dimulai pada bulan April.

    Untuk merealisasikan program ini, Kemhan telah meminta 49 kementerian dan lembaga (K/L) untuk mengirimkan nama-nama ASN yang akan dilatih.

    Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan menjelaskan bahwa target jangka panjang adalah menjadikan seluruh ASN Komcad. Namun, sebagai permulaan, program ini akan fokus pada 4.000 ASN.

    "Kita kan harapannya bisa menjadikan seluruh ASN Komcad, tapi ini di awal ini kita akan mulai dengan 4.000 ASN yang akan kita didik Komcad dari semua kementerian, 49 K/L itu kita sudah minta," kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).

    Donny menambahkan, perkiraan dimulainya pelatihan adalah akhir bulan depan atau sekitar April.

    "Mungkin nanti di akhir bulan depan kira-kira mungkin ya, April mungkin kira-kira akan kita mulai nanti ya," tambahnya.

    Target dan Proses Pelatihan Komcad ASN

    Program Komcad ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara dengan melibatkan komponen sipil. Pelibatan ASN diharapkan dapat menambah kekuatan cadangan yang siap dikerahkan dalam situasi darurat.

    Aspek Program Detail Informasi
    Jumlah ASN 4.000 orang
    Fasilitator Utama TNI Angkatan Darat (TNI AD)
    Estimasi Mulai Latihan April 2026
    Kementerian/Lembaga Terlibat 49 K/L
    Target Jangka Panjang Seluruh ASN menjadi Komcad
  • Presiden Prabowo Soroti Hilangnya Rumah Radio Bung Tomo di Surabaya

    Presiden Prabowo Soroti Hilangnya Rumah Radio Bung Tomo di Surabaya

    Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan keberadaan Rumah Radio Bung Tomo yang kini telah tiada. Kementerian Kebudayaan melalui Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon telah melakukan pengecekan terkait hal ini.

    Fadli Zon menyatakan bahwa pihak Balai Pelestarian Kebudayaan telah memeriksa lokasi yang dimaksud. Informasi ini disampaikannya usai penganugerahan Profesor Kehormatan di Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026).

    “Kita sudah cek dari Balai Pelestarian Kebudayaan, nanti kita akan bagaimana meresponsnya begitu,” kata Fadli Zon, Rabu (11/2/2026).

    Menteri Kebudayaan belum menjelaskan secara detail hasil pengecekan tersebut. Ia meminta publik menunggu tindak lanjut dari Balai Pelestarian Kebudayaan.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menanyakan lokasi stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) atau Rumah Radio yang digunakan Bung Tomo. Tempat itu krusial saat pertempuran 10 November 1945.

    Kini, Rumah Radio Bung Tomo di Jalan Mawar Nomor 10, Surabaya, telah tiada. Bangunan bersejarah itu tak lagi menyerupai bentuk aslinya.

    Lokasi yang dulu menjadi saksi perjuangan kini tertutup pagar tinggi. Nyaris tanpa penanda sejarah yang menunjukkan identitasnya.

    Hasil pantauan di lokasi, lahan bekas Rumah Radio Bung Tomo kini berdiri bangunan baru. Bangunan tersebut bercat putih dengan pagar tinggi coklat runcing.

    Rumah tampak tertutup rapat dari luar, hanya atap dan bagian atas rumah yang terlihat. Tidak ada nomor rumah, plakat cagar budaya, maupun penanda sejarah.

    Peran Penting dalam Sejarah Perjuangan

    Padahal, di lokasi inilah Bung Tomo dan para pemuda Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) menyalakan api perlawanan. Melalui stasiun radio mobile, Bung Tomo menyebarkan semangat juang kepada arek-arek Surabaya.

    Stasiun radio mobile yang digunakan Bung Tomo berukuran kurang lebih sebesar kulkas. Pesan heroik itu disiarkan untuk melawan penjajah.

    Bangunan tersebut juga sempat menjadi markas para pejuang. Namun, lokasinya kemudian diketahui musuh.

    Para pejuang akhirnya berpindah markas ke Jalan Biliton. Meskipun hanya ditempati kurang dari sebulan, peran rumah ini tercatat kuat dalam sejarah bangsa.

    Menurut memoar Sulistina Sutomo berjudul 'Bung Tomo Suamiku' (2008), rumah di Jalan Mawar Nomor 10 pernah menjadi sasaran serangan. Pesawat penjajah meluncurkan mortir saat melintas di atas bangunan itu.

    Para pejuang berhamburan menyelamatkan diri. Beruntung, bom dan peluru meleset, sehingga bangunan tersebut selamat kala itu.

    Namun, nasib baik itu tidak berlanjut. Rumah Radio Bung Tomo dibongkar pada 2016. Pada Selasa (3/5), bangunan tersebut dipastikan telah rata dengan tanah.

    Kronologi Keberadaan Rumah Radio Bung Tomo

    Tahun/Tanggal Peristiwa
    1945 Bung Tomo gunakan sebagai Rumah Radio
    2008 Disebut dalam memoar 'Bung Tomo Suamiku'
    2016 Bangunan dibongkar
    Selasa (3/5) Dipastikan rata dengan tanah
    Selasa (3/2/2026) Diliput detikJatim, kondisi tak terawat
    Rabu (11/2/2026) Menbud Fadli Zon cek keberadaan
  • DPRD Surabaya Dorong Konsistensi Parkir Non Tunai dan Satgas Antipreman

    DPRD Surabaya Dorong Konsistensi Parkir Non Tunai dan Satgas Antipreman

    Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menyambut baik kebijakan parkir non tunai dan pembentukan Satgas Antipreman. Menurut Fathoni, kedua langkah ini strategis untuk membenahi masalah parkir tepi jalan yang sering dikeluhkan publik.

    Keluhan masyarakat di media sosial mengenai praktik parkir yang tidak transparan menjadi momentum penting. Pemkot Surabaya didorong melakukan reformasi total terhadap industri perparkiran di kota ini.

    Fathoni menyebut parkir sebagai industri karena melibatkan puluhan ribu titik dan perputaran uang yang besar. "Ini langkah yang bagus. Kita harus melihat parkir sebagai industri karena ada puluhan ribu titik parkir dan di situ terjadi perputaran uang yang besar. Selama ini pelaksanaannya dianggap tidak transparan dan memicu polemik," kata Fathoni dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Kebijakan parkir non tunai, lanjut Fathoni, harus dijalankan secara konsisten dan progresif. Ini harus disertai dengan langkah implementatif di lapangan yang nyata.

    Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya diminta memastikan kesiapan teknis dan sumber daya. Pemutakhiran perangkat parkir dapat dilakukan dengan menggandeng bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Setiap titik parkir didorong memiliki rekening khusus untuk penerimaan retribusi. Dishub juga diminta bekerja sama dengan pelaku usaha terdekat untuk menyediakan jaringan WiFi, guna mendukung transaksi non tunai.

    "SDM di lapangan juga harus di-upgrade. Jangan sampai kebijakan sudah bagus, tapi gagal di implementasi karena petugas tidak siap," ujar Fathoni.

    Optimisme Parkir Non Tunai

    Fathoni optimistis penerapan parkir non tunai dapat menjawab keraguan publik. Terutama terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir.

    Metode pembayaran QRIS sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Ini sudah diterapkan secara luas di berbagai sektor, menurutnya.

    "Awalnya pasti ada pro dan kontra, seperti dulu saat e-toll diberlakukan. Tapi sekarang semua orang sudah terbiasa. Hampir tidak mungkin orang ke mana-mana tanpa membawa handphone," ungkapnya.

    Jika kebijakan berjalan optimal, pendapatan parkir tepi jalan bisa meningkat signifikan. Dari rata-rata Rp 20 miliar per tahun menjadi Rp 50-60 miliar per tahun. Ini sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi.

    Aspek Kondisi Saat Ini Target Kebijakan
    Pendapatan Tahunan Rp 20 Miliar Rp 50-60 Miliar
    Metode Pembayaran Tunai Non Tunai (QRIS)
    Transparansi Kurang Meningkat
    Akuntabilitas Kurang Meningkat

    Peran Penting Satgas Antipreman

    Pembentukan Satgas Antipreman dinilai penting untuk menjamin rasa aman. Terutama dalam implementasi parkir non tunai. Satgas ini kolaborasi Pemkot Surabaya dengan TNI dan Polri.

    Tugasnya mencegah dan menindak praktik premanisme. "Kalau sudah ditetapkan non tunai, lalu ada juru parkir yang menolak dan melakukan tindakan melawan hukum, di situlah peran Satgas Antipreman untuk melakukan penindakan. Ini penting sebagai efek kejut," kata Fathoni.

    Politikus Partai Golkar itu menambahkan, pemkot selama ini menghadapi keterbatasan dalam penegakan hukum. Satgas lintas institusi diharapkan dapat menangani tindakan premanisme secara tegas.

    Ini termasuk penolakan sistem parkir non tunai atau pemaksaan tarif. Kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) juga penting agar kebijakan berjalan optimal.

    Sosialisasi dari Hulu ke Hilir

    Camat dan lurah perlu dilibatkan dalam sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh lingkungan. "Ini harus dikerjakan dari hulu ke hilir. Dishub di hulunya, lalu bagian pemerintahan dan Kesra menugaskan camat dan lurah untuk sosialisasi. Jangan sampai di lapangan masih terjadi debat karena masyarakat belum siap," tutur Fathoni.

    Fathomi menilai pembentukan Satgas Antipreman diinisiasi Wali Kota Surabaya. Ini merupakan upaya menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi warga, pelaku usaha, pekerja, hingga wisatawan.

    "Salah satu tugas pemerintah bukan hanya membangun SDM, tapi juga memastikan wilayahnya aman dan nyaman untuk berkehidupan sosial," tutup Fathoni.

  • DPR RI Gelar Audiensi Bersama PGM, Bahas Pengangkatan PPPK Guru Madrasah Swasta

    DPR RI Gelar Audiensi Bersama PGM, Bahas Pengangkatan PPPK Guru Madrasah Swasta

    Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima audiensi dari Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Pertemuan ini membahas tuntutan pengangkatan guru madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Selain itu, PGM juga menuntut agar gaji dan tunjangan para guru dibayarkan secara tepat waktu. Audiensi berlangsung di Ruang Abdul Muis, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati.

    Hadir pula dalam pertemuan tersebut Ketua dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR. Pertemuan tersebut menjadi forum penyampaian aspirasi penting bagi para pengajar madrasah swasta di Indonesia.

    Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) PGM Indonesia, Yaya Ropandi, mengungkapkan keluhannya terkait kesulitan guru madrasah swasta mengikuti seleksi PPPK. Ia berharap ada regulasi baru.

    Yaya Ropandi menekankan perlunya perhatian khusus terhadap masalah ini. Para guru madrasah swasta tidak dapat mendaftar karena terbentur aturan yang berlaku.

    Menurutnya, regulasi saat ini hanya memberikan kesempatan bagi guru honorer di sekolah negeri. Mereka harus memiliki surat keterangan tertentu untuk dapat mengikuti seleksi PPPK.

    "Salah satu hal yang perlu mendapatkan atensi, yang pertama, Ibu Pimpinan, kami guru swasta mau ikut seleksi ASN saja, mau ikut PPPK saja tidak bisa, Bapak, Ibu. Karena aturannya tidak ada," kata Yaya, Rabu (11/2/2026).

    Regulasi PPPK untuk Guru Madrasah

    Regulasi mengenai seleksi PPPK saat ini menjadi kendala utama bagi guru madrasah swasta. Kondisi ini membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan status pegawai pemerintah.

    Hal ini menciptakan kesenjangan antara guru honorer sekolah negeri dan guru madrasah swasta. PGM berharap adanya perubahan kebijakan yang lebih inklusif.

    Perubahan regulasi diharapkan dapat memberikan akses yang sama bagi seluruh guru. Kesempatan untuk menjadi PPPK akan meningkatkan kesejahteraan guru madrasah swasta.

    Poin Tuntutan PGM Keterangan
    Pengangkatan PPPK Guru madrasah swasta dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah
    Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu
    Akses Seleksi PPPK Regulasi yang memungkinkan guru madrasah swasta ikut seleksi ASN
  • Partai Pendukung Prabowo Subianto Dukung 2 Periode, Gibran Tak Otomatis Jadi Cawapres di Pilpres 2029

    Partai Pendukung Prabowo Subianto Dukung 2 Periode, Gibran Tak Otomatis Jadi Cawapres di Pilpres 2029

    Dukungan untuk Presiden Prabowo Subianto agar melanjutkan kekuasaan dengan maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 tengah hangat dibicarakan. Namun, pihak-pihak yang mendukung Prabowo dua periode ini belum tentu mengusung Gibran Rakabuming Raka kembali mendampingi Prabowo.

    Partai Amanat Nasional (PAN) secara terang-terangan mendorong Prabowo dua periode. Namun, suara mereka pada 2029 nanti belum tentu untuk Gibran. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno.

    Mengutip detikcom, Eddy memastikan PAN akan kembali mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.

    "Saya kira Pak Zulkifli Hasan, ketua umum saya, pun dari awal sudah mengatakan bahwa PAN itu tidak ada urusan untuk permasalahan siapa yang akan kita dukung nanti di pilpres yang akan datang. Kita sudah tiga kali mendukung Bapak Presiden Prabowo, satu-satunya partai loh di luar Gerindra, yang konsisten mendukung Bapak Prabowo tiga kali dalam tiga pilpres," kata Eddy kepada wartawan di DPR RI, Jakarta, Kamis (5/2).

    Eddy kemudian menyebut potensi setiap partai untuk mendorong kader-kader mereka maju dalam pilpres. Ini akibat perubahan aturan ambang batas pencalonan presiden.

    Ia justru mendorong Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mendampingi Prabowo. Menurutnya, partai politik memiliki kesempatan mengajukan kadernya.

    "Gini, bagi saya, bagi saya, saya adalah partai politik dan apalagi partai politik itu sekarang memiliki kesempatan untuk bisa mengajukan kader-kadernya dengan tidak ada presidential threshold, tentu saya mendukung Pak Zulhas. Kalau ditanyakan hari ini, saya dukung Pak Zulhas mendampingi Pak Prabowo di tahun 2029, tentu," ujar dia.

    Tidak jauh berbeda dengan PAN, PKB yang juga bagian dari KIM Plus menyampaikan sikap dukungan mereka terhadap Prabowo. Dukungan ini untuk maju di Pilpres 2029, namun tidak bersama Gibran.

    Hal ini diungkapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Bali, Ahmad Iman Sukri. Ia juga menyebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) layak menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di periode kedua.

    "Soal wakil presiden terserah Pak Prabowo, tapi kalau ditanya kepada PKB siapa, ya kami berharap bisa cawapresnya ketum kami Gus Muhaimin," ujar Iman dikutip dari detikBali, Sabtu (7/2/2026).

    Di lain pihak, Pengamat Politik sekaligus Direktur Utama Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, tidak menampik kemenangan Prabowo pada 2024 didukung faktor besar Gibran. Sebagai representasi Jokowi, Mantan Wali Kota Solo itu dapat meraup simpati masyarakat.

    Namun, situasi saat ini dilihat berbeda oleh Hendri Satrio. Menurutnya, posisi Prabowo sekarang sedang di atas angin. Ia menilai masyarakat puas dengan kinerja dan arah program Presiden RI ke-8 tersebut.

    "Kalau tanpa Jokowi, mungkin Prabowo tidak akan menang di 2024. Tapi sekarang situasinya berbeda. Prabowo kuat sekali sekarang. Bahkan dia berhasil merangkul semua lawan politiknya kan," ujar Hendri dalam program detikSore, Senin (9/2/2026).

    "Saat ini Pak Prabowo kuat sekali. Dicintai rakyat, disukai rakyat program-programnya," lanjut dia.

    Potensi Gibran dan Konflik Koalisi

    Dengan kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan Gibran? Apakah ia harus bersiap menciptakan kendaraan politik bagi dirinya sendiri? Di lain pihak, sikap parpol pendukung Prabowo yang ingin mengusung ketum mereka masing-masing akan menjadi percikan bencana bagi koalisi? Simak diskusinya bersama Analis Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno dalam Editorial Review.

    Dukungan Partai Terhadap Prabowo dan Cawapres 2029
    Partai Politik Dukungan Prabowo Usulan Cawapres 2029 Keterangan
    Partai Amanat Nasional (PAN) Dua Periode Zulkifli Hasan Konsisten mendukung Prabowo tiga kali dalam tiga pilpres.
    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dua Periode Muhaimin Iskandar (Cak Imin) Berharap Ketum PKB menjadi cawapres.
    Pengamat Politik Prabowo kuat dan dicintai rakyat. Situasi Gibran berbeda dari 2024. Kemenangan 2024 didukung faktor Gibran sebagai representasi Jokowi.

    Peristiwa Kemarahan Wali Murid di Jember

    Beralih ke berita daerah, detikSore juga mengulas peristiwa kemarahan wali murid SD Jelbuk 02 Jember, Jawa Timur. Kemarahan ini dipicu oleh aksi seorang guru yang menelanjangi puluhan siswa karena kehilangan uang senilai 75 ribu rupiah.

    Mengutip detikJatim pada Rabu (11/2/2026), kasus ini berawal ketika pelaku kehilangan uang Rp 75 ribu. Pada hari sebelumnya dia juga mengaku kehilangan uang Rp 200 ribu.

    Kemudian, guru itu menggeledah tas 22 siswanya. Karena tidak kunjung ditemukan di tas, dia menelanjangi siswanya. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Apa sanksi yang diberikan kepada pelaku? Simak laporan langsung Jurnalis detikJatim selengkapnya.

    Tips Investasi Global dan Ekonomi Terkini

    Sunsetalk kali ini detiksore menghadirkan Nicholas Hilman, seorang praktisi keuangan dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Dirinya hadir untuk membagikan ilmu seputar perbedaan pasar global dan Indonesia, kondisi ekonomi terkini, serta alasan volatilitas pasar domestik tidak selalu berarti krisis.

    Mengapa strategi investasi global tidak selalu cocok di Indonesia? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam membaca arah ekonomi global? Tangkap ilmunya pada penghujung sore nanti!

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    "Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

  • Mendagri Portugal Mengundurkan Diri Pasca Kritikan Penanganan Banjir Badai

    Mendagri Portugal Mengundurkan Diri Pasca Kritikan Penanganan Banjir Badai

    Menteri Dalam Negeri Portugal, Maria Lucia Amaral, telah mengumumkan pengunduran dirinya. Keputusan ini diambil setelah Amaral menghadapi kritikan tajam terkait penanganan banjir yang melanda negara tersebut.

    Banjir yang disebabkan oleh badai parah telah melanda Portugal dalam beberapa minggu terakhir. Kondisi ini memicu ketidakpuasan publik dan politisi.

    Kantor Kepresidenan Portugal mengumumkan langsung pengunduran diri Amaral. Pengumuman ini disampaikan pada Rabu (11/2/2026), seperti dilansir AFP via detikNews.

    Dalam keterangan resmi pemerintah, Amaral "merasa bahwa ia tidak memiliki kondisi pribadi dan politik yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya". Ia mundur dari jabatannya di tengah tekanan yang semakin meningkat.

    Jabatan Menteri Dalam Negeri yang ditinggalkan Amaral akan diisi sementara oleh Perdana Menteri Luis Montenegro. Montenegro berasal dari kubu tengah-kanan.

    Pemerintahan Montenegro sendiri tidak luput dari kritik. Penanganan terhadap banjir dan angin kencang selama dua pekan terakhir dianggap kurang memadai.

    Bencana ini telah menyebabkan tujuh orang tewas. Kerugian ekonomi diperkirakan menembus empat miliar euro, atau sekitar 4,7 miliar dolar AS.

    “Pengunduran diri menteri dalam negeri adalah bukti bahwa pemerintah telah gagal dalam menanggapi keadaan darurat ini,” kata Jose Luis Carneiro, Sekretaris Jenderal Partai Sosialis, kepada pers Portugal setelah pengumuman.

    Dampak Cuaca Ekstrem dan Badai Beruntun

    Portugal sedang mengalami periode cuaca ekstrem yang semakin panjang dan intens. Fenomena ini, termasuk hujan deras dan gelombang panas, telah lama dikaitkan oleh para ilmuwan dengan pembakaran bahan bakar fosil oleh manusia.

    Al Jazeera melaporkan, Portugal masih berjuang menghadapi dampak Badai Kristin. Badai ini menyebabkan puluhan ribu warga kehilangan listrik.

    Tak lama kemudian, Badai Leonardo menerjang pada awal pekan ini. Satu orang meninggal dunia selama Badai Leonardo di Portugal, dan sebanyak 1.100 orang dievakuasi di seluruh negeri.

    Institut Meteorologi Nasional Portugal (IPMA) menetapkan seluruh garis pantai dalam status siaga oranye. Ini akibat gelombang tinggi yang mencapai 13 meter.

    Delapan dari 18 distrik daratan utama, terutama di tengah dan selatan, juga kini berstatus siaga. Kondisi ini menunjukkan tingkat keseriusan ancaman.

    “Semua daerah aliran sungai berada di bawah tekanan berat, terutama Sungai Tagus di Lisbon dan Sungai Sado di selatan,” kata juru bicara Otoritas Perlindungan Sipil Nasional kepada AFP.

    Rincian Dampak Badai di Portugal

    Aspek Detail
    Korban Tewas 7 orang
    Kerugian Ekonomi 4 miliar euro (sekitar 4,7 miliar dolar AS)
    Warga Dievakuasi 1.100 orang (Badai Leonardo)
    Status Siaga Pantai Oranye (gelombang hingga 13 meter)
    Distrik Siaga Daratan 8 dari 18 distrik (terutama tengah dan selatan)
    Sungai Kritis Tagus (Lisbon), Sado (selatan)
  • TNI AD Gelar Rapim di Balai Kartini Jaksel, Bahas Arahan Presiden Prabowo dan Panglima TNI

    TNI AD Gelar Rapim di Balai Kartini Jaksel, Bahas Arahan Presiden Prabowo dan Panglima TNI

    TNI Angkatan Darat (TNI AD) menggelar rapat pimpinan (Rapim) hari ini. Rapat di Balai Kartini, Jakarta Selatan itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan, rapim ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Sebelumnya, Presiden dan Panglima TNI telah memberikan arahan.

    "Hari ini kita melaksanakan Rapim, setelah ya memang beberapa kali saya sampaikan biasanya di tingkatan TNI-Polri yang diberikan juga diisi oleh Presiden, biasanya selalu diisi oleh Presiden. Dilanjutkan dengan di Mabes TNI, dan sekarang kami di tingkat Mabes AD. Jadi bagaimana kita menurunkan kebijakan-kebijakan dari mulai Presiden, Menhan, Panglima TNI dan juga kami di Mabes AD," ujar Maruli Simanjuntak kepada wartawan di Balai Kartini, Jaksel, Rabu (11/2/2026).

    Maruli menegaskan, TNI AD akan mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya juga akan mengevaluasi sejumlah agenda yang telah berjalan.

    Program tersebut meliputi pembuatan jembatan hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

    "Kami meyakini masih banyak juga hal-hal yang akan menjadi program yang harus kita kerjakan bersama dengan didukung oleh Angkatan Darat khususnya. Jadi program-program yang berjalan seperti misalnya KDKMP Koperasi, bagaimana nanti pembuatan jembatan, bagaimana nanti KKRI, bagaimana nanti MBG, itu semua akan terus kita tingkatkan dan kita evaluasi supaya lebih baik," katanya.

    Pemanfaatan Anggaran dan Kesejahteraan Prajurit

    Maruli juga mengungkapkan petunjuk Presiden terkait anggaran TNI AD. Anggaran tersebut dialokasikan untuk perbaikan fasilitas dan peningkatan kesejahteraan prajurit.

    Dana digunakan untuk perbaikan kantor Koramil dan rumah prajurit. Selain itu, pemberian penghargaan bagi anggota berprestasi juga menjadi fokus utama.

    "Setiap prajurit, kalau yang sudah dilakukan oleh Presiden sudah ada petunjuk pada saya bagaimana supaya anggaran-anggaran kita tepat sehingga kita alokasikan banyak untuk perbaikan rumah, perbaikan kantor Koramil, bagaimana juga pemberian penghargaan pada anggota. Itu yang beliau garis bawahi," ujarnya.

    TNI AD akan terus mengapresiasi kinerja prajurit di lapangan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit akan terus dilakukan.

    "Kalau memang berprestasi baik di medan operasi maupun kegiatan-kegiatan teritorial, bencana alam, itu diberikan penghargaan gitu. Jadi banyak, banyak juga yang kita penyampaian beliau untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, gitu," ungkapnya.

    Prioritas Program TNI AD

    Berikut adalah beberapa program dan prioritas yang dibahas dalam Rapim TNI AD:

    Aspek Prioritas dan Program Tujuan
    Kebijakan Menurunkan arahan Presiden, Menhan, Panglima TNI Harmonisasi kebijakan di tingkat Mabes AD
    Program Fisik Pembuatan jembatan, infrastruktur Mendukung konektivitas dan pembangunan daerah
    Ekonomi Kerakyatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Meningkatkan perekonomian masyarakat
    Anggaran Perbaikan rumah, kantor Koramil Peningkatan fasilitas dan lingkungan kerja prajurit
    Kesejahteraan Penghargaan bagi prajurit berprestasi Meningkatkan motivasi dan moral prajurit
  • TNI AD Gelar Rapim di Balai Kartini, Bahas Arahan Presiden Prabowo dan Panglima TNI

    TNI AD Gelar Rapim di Balai Kartini, Bahas Arahan Presiden Prabowo dan Panglima TNI

    TNI Angkatan Darat (TNI AD) menggelar rapat pimpinan (Rapim) hari ini. Rapim TNI AD membahas tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Rapim ini bertujuan menurunkan kebijakan dari berbagai tingkatan. Mulai dari Presiden, Menteri Pertahanan (Menhan), Panglima TNI, hingga Mabes AD.

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan tujuan Rapim. Pertemuan ini berlangsung di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026).

    "Hari ini kita melaksanakan Rapim, setelah ya memang beberapa kali saya sampaikan biasanya di tingkatan TNI-Polri yang diberikan juga diisi oleh Presiden, biasanya selalu diisi oleh Presiden. Dilanjutkan dengan di Mabes TNI, dan sekarang kami di tingkat Mabes AD. Jadi bagaimana kita menurunkan kebijakan-kebijakan dari mulai Presiden, Menhan, Panglima TNI dan juga kami di Mabes AD," ujar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kepada wartawan di Balai Kartini, Jaksel, Rabu (11/2/2026).

    Maruli memastikan TNI AD akan mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya akan mengevaluasi sejumlah agenda yang telah berjalan. Agenda tersebut meliputi pembangunan jembatan hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

    "Kami meyakini masih banyak juga hal-hal yang akan menjadi program yang harus kita kerjakan bersama dengan didukung oleh Angkatan Darat khususnya. Jadi program-program yang berjalan seperti misalnya KDKMP Koperasi, bagaimana nanti pembuatan jembatan, bagaimana nanti KKRI, bagaimana nanti MBG, itu semua akan terus kita tingkatkan dan kita evaluasi supaya lebih baik," katanya.

    Pemanfaatan Anggaran dan Kesejahteraan Prajurit

    Presiden memberikan petunjuk terkait pemanfaatan anggaran TNI AD. Anggaran dialokasikan untuk perbaikan fasilitas dan kesejahteraan prajurit.

    "Setiap prajurit, kalau yang sudah dilakukan oleh Presiden sudah ada petunjuk pada saya bagaimana supaya anggaran-anggaran kita tepat sehingga kita alokasikan banyak untuk perbaikan rumah, perbaikan kantor Koramil, bagaimana juga pemberian penghargaan pada anggota. Itu yang beliau garis bawahi," ujarnya.

    Maruli menegaskan TNI AD akan mengapresiasi kinerja prajurit yang berprestasi. Upaya peningkatan kesejahteraan prajurit akan terus diusahakan.

    "Kalau memang berprestasi baik di medan operasi maupun kegiatan-kegiatan teritorial, bencana alam, itu diberikan penghargaan gitu. Jadi banyak, banyak juga yang kita penyampaian beliau untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, gitu," ungkapnya.

    Berikut rincian fokus arahan dan tindak lanjut TNI AD:

    Arahan/Program Tindak Lanjut
    Arahan Presiden Prabowo Subianto Dukungan penuh program, evaluasi agenda
    Arahan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Penurunan kebijakan di tingkat Mabes AD
    Pemanfaatan Anggaran Perbaikan rumah dinas, kantor Koramil, penghargaan prajurit
    Program Prioritas Peningkatan KDKMP, pembangunan jembatan, KKRI, MBG
    Kesejahteraan Prajurit Pemberian penghargaan, peningkatan fasilitas
  • Bhumjaithai Pertahankan Kekuasaan Usai Kuasai Pemilu Thailand

    Bhumjaithai Pertahankan Kekuasaan Usai Kuasai Pemilu Thailand

    Partai berkuasa Thailand, Bhumjaithai, berada di jalur untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini setelah mereka meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum pada Ahad (08/02) lalu.

    Dengan hampir seluruh tempat pemungutan suara melaporkan hasil hingga Senin (09/02) pagi, Komisi Pemilihan Umum menunjukkan partai konservatif pro-kemapanan itu memenangkan 193 kursi dari total 500 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

    Perolehan tersebut jauh melampaui pesaing terdekatnya, Partai Rakyat berhaluan reformis yang didukung pemilih muda, yang diproyeksikan meraih 116 kursi.

    Pheu Thai, partai milik klan Shinawatra yang pernah mendominasi politik Thailand, diperkirakan finis di posisi ketiga dengan 76 kursi.

    Hari-hari, bahkan berminggu-minggu, negosiasi antara Bhumjaithai dan calon mitra koalisi diperkirakan akan menyusul. Tujuannya membentuk pemerintahan dengan mayoritas kursi.

    Ini dilakukan sebelum Komisi Pemilihan Umum mengesahkan hasil resmi dan Raja Thailand melantik perdana menteri serta kabinet.

    Analis politik Punchada Sirivunnabood menilai performa Bhumjaithai melampaui ekspektasi. Hal ini tak lepas dari kemampuannya memanfaatkan gelombang nasionalisme yang dipicu sengketa perbatasan Thailand dengan Kamboja.

    Persaingan klaim teritorial kedua negara Asia Tenggara itu, yang telah berlangsung puluhan tahun, memanas menjadi bentrokan bersenjata tahun lalu. Bentrokan tersebut memaksa ratusan ribu warga sipil mengungsi dan menewaskan puluhan tentara di kedua pihak.

    Hanya tiga bulan setelah berkuasa, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul, pemimpin Bhumjaithai, memicu pemilu dengan membubarkan parlemen pada Desember lalu. Saat itu, dukungan publik terhadap pendekatan kerasnya dalam sengketa tersebut tengah mencapai puncak.

    “Bhumjaithai menggunakan itu untuk mendongkrak dukungan selama kampanye,” kata Punchada, profesor sekaligus dekan ilmu sosial di Universitas Mahidol.

    Ia menyebut banyak pemilih kemungkinan terkesan dengan figur-figur yang dipilih partai. Terutama untuk memimpin kementerian kunci, termasuk perdagangan dan keuangan, setelah mengambil alih kekuasaan pada September.

    Langkah itu membantu Bhumjaithai merespons keinginan pemilih akan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Sejak pembatasan pandemi berakhir, pertumbuhan Thailand tertahan di kisaran 2%.

    Angka ini tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga yang melaju lebih kencang.

    Penunjukan figur-figur di kementerian strategis memang membantu membingkai ulang Bhumjaithai sebagai partai teknokrat, kata Duncan McCargo, peneliti senior di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura.

    Namun, menurut dia, keberhasilan partai itu lebih banyak ditopang pengulangan strategi. Strategi yang dulu dipakai mantan perdana menteri sekaligus patron Pheu Thai, Thaksin Shinawatra, untuk menyapu kemenangan pada awal 2000-an.

    Kala itu, ujar McCargo, Thaksin meyakinkan politisi di berbagai daerah. Sering kali dari klan keluarga besar atau baan yai yang memiliki jaringan patronase kuat untuk berpindah partai.

    “Itulah yang mereka lakukan kali ini,” kata McCargo tentang Bhumjaithai. “Mereka merekrut banyak kandidat yang punya peluang menang—mantan anggota parlemen atau pejabat lokal berpengaruh—lalu mendukung mereka secara sangat strategis dengan pendanaan besar agar peluang kemenangannya maksimal.”

    Sejumlah legislator dari partai lain, termasuk Pheu Thai, memang membelot ke Bhumjaithai menjelang pemilu.

    Berikut perbandingan perolehan kursi beberapa partai dalam pemilu Thailand:

    Partai Perolehan Kursi (Proyeksi) Tahun Kemenangan Sebelumnya
    Bhumjaithai 193 –
    Partai Rakyat 116 151 (2023, sebagai Move Forward)
    Pheu Thai 76 –

    Keterpurukan Partai Rakyat

    Jika Bhumjaithai melampaui ekspektasi, Partai Rakyat justru tampil di bawah perkiraan. Survei opini menjelang pemilu menempatkan Partai Rakyat bersaing ketat bahkan unggul atas Bhumjaithai.

    Namun, selain tertinggal cukup jauh, 116 kursi yang diproyeksikan mereka raih masih jauh dari 151 kursi yang dimenangkan pada 2023 saat masih bernama Move Forward.

    McCargo menilai pada 2023 partai itu mampu menawarkan kontras tajam. Yaitu antara agenda pelonggaran peran militer dalam politik dan kepemimpinan Perdana Menteri saat itu, Prayuth Chan-ocha.

    Prayuth Chan-ocha adalah seorang jenderal yang memimpin kudeta militer 2014.

    “Namun kali ini tak ada lagi perbedaan setegas itu yang bisa dimainkan Partai Rakyat,” ujarnya. “Pesan-pesannya menjadi jauh lebih kabur. Apa yang sebenarnya mereka lawan tidak lagi begitu jelas, karena perbedaan kuasi-ideologis yang tegas pada pemilu sebelumnya kini terasa jauh lebih redup.”

    Punchada menambahkan sebagian pendukung Partai Rakyat juga kecewa atas keputusan partai mendukung pencalonan Anutin sebagai perdana menteri di parlemen pada September lalu, setelah runtuhnya pemerintahan sebelumnya.

    Kekecewaan itu diperparah penangkapan dua kandidat mereka. Satu atas dugaan pencucian uang dan satu lagi atas dugaan keterlibatan dalam perjudian daring ilegal.

    Tantangan Pembentukan Koalisi dan Perubahan Konstitusi

    Dengan pemilu usai, Bhumjaithai kini berfokus membangun koalisi yang cukup besar. Tujuannya untuk menguasai sedikitnya 250 kursi.

    Angka ini adalah yang dibutuhkan guna memenangkan pemungutan suara di DPR dan mengembalikan Anutin ke kursi perdana menteri. Dalam konferensi pers pada Ahad malam, Anutin menolak menyebut calon mitra koalisi.

    Namun para analis menilai kandidat terkuat adalah Klatham. Partai konservatif serupa yang jika digabungkan kursinya akan cukup untuk mengamankan posisi Anutin.

    Perbedaan ideologis diperkirakan membuat Bhumjaithai dan Partai Rakyat sulit bersatu, sehingga kubu reformis berpotensi berada di oposisi.

    Hubungan politik Bhumjaithai dengan Pheu Thai juga sarat sejarah pahit. Namun, jika keduanya mampu berdamai, kata Punchada, kehadiran Pheu Thai dalam koalisi akan membuat pemerintahan berikutnya jauh lebih stabil dibandingkan periode belakangan ini.

    Thailand telah memiliki tiga pemerintahan dalam tiga tahun terakhir.

    Dalam pemungutan suara yang sama, pemilih juga ditanya apakah pemerintah perlu mulai menyusun amendemen terhadap konstitusi 2017. Konstitusi ini disahkan rezim militer Prayuth.

    Hasil awal menunjukkan dukungan sekitar dua banding satu. Pihak yang mendorong amendemen, termasuk Partai Rakyat, menilai konstitusi memberi terlalu banyak kewenangan kepada lembaga yang disebut independen.

    Lembaga-lembaga independen ini seperti Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan kehendak rakyat.

    Para pengkritik lembaga-lembaga tersebut menuduh mereka memainkan peran penting selama dua dekade terakhir. Tujuannya dalam menggagalkan sejumlah partai dan pemerintahan yang dianggap mengancam cengkeraman kelompok konservatif, pro-militer, dan monarki atas kekuasaan.

    Namun dengan pemerintahan konservatif di bawah pimpinan Bhumjaithai yang akan mengawal proses tersebut, upaya perubahan konstitusi diperkirakan akan mandek, kata Siripan Nogsuan Sawasdee, profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn.

    “Saya pikir Bhumjaithai tidak berniat mengamendemen konstitusi, sehingga mereka akan menunda prosesnya semaksimal mungkin,” ujarnya.

    Setiap draf amendemen masih harus disetujui dalam dua referendum tambahan. Dan kemungkinan juga oleh sedikitnya sepertiga anggota majelis tinggi atau Senat.

    Secara resmi, senator tidak berafiliasi dengan partai politik. Namun Bhumjaithai pernah dituduh merekayasa pemilihan Senat tahun lalu agar kandidat yang mereka dukung menang—tuduhan yang dibantah partai tersebut.

    Menurut Siripan, kondisi itu membuat kecil kemungkinan amendemen yang menantang kemapanan pendukung Bhumjaithai akan lolos hingga tahap akhir.

    “Saya tidak punya banyak harapan untuk amendemen konstitusi saat ini,” katanya.

  • Setjen DPD RI Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi dari KemenPAN-RB

    Setjen DPD RI Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi dari KemenPAN-RB

    Sekretariat Jenderal DPD RI meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Penghargaan ini diberikan atas upaya Setjen DPD RI memperkuat pelayanan publik dan tata kelola kelembagaan. Ini menjadi fondasi utama dalam perjuangan aspirasi daerah.

    Prestasi ini merupakan indikator bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI telah berdampak langsung. Dampak tersebut terasa pada kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI.

    Birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan prasyarat penting. Dengan ini, DPD RI mampu menjalankan perannya sebagai lembaga perwakilan daerah secara optimal.

    Kualitas pelayanan publik di Setjen DPD RI berkorelasi langsung dengan efektivitas penyerapan. Ini juga berdampak pada pengelolaan dan perjuangan aspirasi masyarakat daerah di tingkat nasional.

    “Predikat ini dipandang bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI telah berdampak langsung pada kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI,” kata Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen. Pol. Mohammad Iqbal, Rabu (11/2/2026).

    “Predikat Wilayah Bebas Korupsi ini kami maknai sebagai penguatan fondasi kelembagaan. Pelayanan publik yang bersih dan akuntabel adalah kunci agar aspirasi daerah dapat disalurkan dan diperjuangkan secara kredibel oleh DPD RI,” ucap Iqbal.

    Karakteristik Pelayanan Publik Setjen DPD RI

    Setjen DPD RI memiliki karakter pelayanan publik yang khas dan unik. Seluruh layanannya diarahkan untuk mendukung kerja keanggotaan DPD RI.

    Ini meliputi fungsi legislasi, pengawasan, hingga penguatan hubungan pusat dan daerah. Oleh karena itu, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural.

    Dampaknya harus terasa pada kualitas kerja kelembagaan dan masyarakat daerah. Aspirasi mereka diperjuangkan melalui DPD RI.

    “Reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPD RI harus terasa dampaknya, bukan hanya di internal organisasi, tetapi juga oleh masyarakat daerah yang aspirasinya diperjuangkan melalui DPD RI,” ujar Mohammad Iqbal.

    Capaian WBK ini menjadi pijakan penting untuk mendorong konsistensi integritas. Ini berlaku di seluruh unit kerja Setjen DPD RI. Tanpa sistem pelayanan profesional dan berintegritas, kepercayaan publik sulit dibangun berkelanjutan.

    Berikut adalah beberapa aspek penting dalam reformasi birokrasi Setjen DPD RI:

    Aspek Reformasi Dampak yang Diharapkan
    Peningkatan Transparansi Membangun kepercayaan publik, mengurangi potensi KKN
    Akuntabilitas Pelayanan Menjamin layanan sesuai prosedur, responsif terhadap keluhan
    Efisiensi Birokrasi Mempercepat proses, menghemat sumber daya
    Integritas Sumber Daya Manusia Menciptakan budaya kerja antikorupsi

    Komitmen Berkelanjutan untuk Integritas

    Kepercayaan publik terhadap DPD RI sangat ditentukan oleh kualitas dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, WBK bukanlah titik akhir. Ini merupakan komitmen berkelanjutan menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan.

    “Kepercayaan publik terhadap DPD RI sangat ditentukan oleh kualitas dukungan kelembagaan. Karena itu, WBK bukan titik akhir, melainkan komitmen berkelanjutan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan,” tutup Iqbal.

    Predikat Wilayah Bebas Korupsi ini merupakan yang pertama kali diraih oleh Sekretariat Jenderal DPD RI. Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi birokrasi Setjen DPD RI.

    Diharapkan ini menjadi pengungkit penguatan tata kelola serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dukungan ini menopang peran DPD RI sebagai penyalur aspirasi daerah di tingkat nasional.

    Penghargaan diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Acara ini diselenggarakan dalam kegiatan ZI dan SAKIP Award 2025 di Aula Gedung KemenPAN-RB, Jakarta, Rabu (11/2).

    Menteri PAN-RB Rini Widyantini secara langsung menyerahkan penghargaan. Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Biro Protokol Hubungan Masyarakat dan Media Setjen DPD RI, Mahyu Darma.