Category: Politik

  • Baleg DPR dan Komisi III Evaluasi 4 RUU Prioritas Prolegnas 2026 di Senayan

    Baleg DPR dan Komisi III Evaluasi 4 RUU Prioritas Prolegnas 2026 di Senayan

    Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama seluruh pimpinan Komisi di DPR menggelar rapat evaluasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. RUU tersebut sudah disahkan pada Desember 2025 lalu.

    Dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026) ini, Komisi III DPR menyampaikan perkembangan empat RUU yang masih dalam proses pembahasan.

    Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana memaparkan empat RUU yang menjadi prioritas Komisi III DPR. Ia menyebutkan keempat RUU tersebut krusial untuk segera diselesaikan.

    "Izin sampaikan dari Komisi III DPR ada prioritas tahun 2026 Komisi III DPR RI, pertama RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, kedua RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, ketiga RUU tentang Jabatan Hakim, keempat RUU tentang Hukum Acara Perdata yang tadi diusulkan sebelumnya dari pemerintah sekarang jadi usulan DPR," kata Dede, Selasa (10/2/2026).

    Ketua Baleg DPR Bob Hasan menanggapi pernyataan Dede. Bob Hasan mengatakan beberapa komisi lain menganggap Komisi III membahas terlalu banyak RUU.

    "Iya Pak Dede, barusan sebelah kiri saya Pak jenderal ini, karena saya dengan Komisi III juga, jadi pertanyaan bertendensi kok Komisi III ini banyak banget 4, ada 4 gitu maksudnya, 4 UU," ucap Bob Hasan.

    Tantangan RUU Lex Specialis

    Bob Hasan menjelaskan, banyaknya RUU yang dibahas Komisi III DPR karena sifatnya yang lex specialis. RUU tersebut berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    "Tapi kebetulan RUU-nya sangat lex specialis, terkait KUHAP, KUHP, ya memang bidangnya, jabatan hakim, sama juga dengan Komisi II nanti tentang kependudukan dan sebagainya, perampasan aset juga jadi beban Komisi III, tapi mudah-mudahan bisa diselesaikan," ucap Bob Hasan.

    RUU Perampasan Aset juga menjadi salah satu fokus utama yang diharapkan segera tuntas. RUU ini dianggap krusial dalam upaya pemberantasan tindak pidana.

    Daftar RUU Prioritas Komisi III DPR 2026

    Berikut adalah empat RUU prioritas yang tengah dibahas oleh Komisi III DPR pada tahun 2026:

    No. Nama RUU Keterangan
    1 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Revisi undang-undang kepolisian
    2 RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Fokus pada pemulihan aset hasil tindak pidana
    3 RUU tentang Jabatan Hakim Mengatur kedudukan dan tugas hakim
    4 RUU tentang Hukum Acara Perdata Perubahan dari usulan pemerintah menjadi usulan DPR

    Bob Hasan berharap Komisi III DPR mampu menyelesaikan keempat RUU prioritas tersebut. Ia secara khusus menyoroti RUU Hukum Acara Perdata.

    "Mudah-mudahan Pak bisa selesai, KUHPerdata tebalnya luar biasa, tapi memang menurut saya masih kental, masih kental juga seperti KUHP yang mengandung kolonialis, mengandung hal-hal yang rasa keadilannya belum terpenuhi dalam konteks kemerdekaan saat ini," tutur Bob Hasan.

  • Megawati Soekarnoputri Raih Gelar Doktor Kehormatan di Riyadh

    Megawati Soekarnoputri Raih Gelar Doktor Kehormatan di Riyadh

    Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan (honoris causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi. Penganugerahan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya.

    PNU memuji kepemimpinan Megawati sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Kontribusi beliau dalam kepemimpinan perempuan dan pelayanan publik dianggap luar biasa serta inspiratif.

    Dalam pidato ilmiahnya, Megawati menyampaikan rasa hormat dan terima kasih mendalam. Gelar ini dimaknai bukan sebagai pencapaian pribadi semata, namun sebagai pengakuan terhadap nilai-nilai perjuangan perempuan di seluruh dunia.

    Megawati menceritakan pengalamannya memimpin Indonesia setelah era reformasi. Momen tersebut menyentuh perasaannya hingga meneteskan air mata.

    Penganugerahan gelar ini turut membawa kebahagiaan bagi keluarga besar Megawati. Putra-putrinya, M Prananda Prabowo dan Puan Maharani, terlihat memeluk dan mencium Megawati usai acara penganugerahan berlangsung.

    Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, menyampaikan selamat atas pemberian gelar doktor kehormatan ini. Aziz mengatakan gelar dari PNU ini merupakan yang pertama diberikan kepada tokoh non-Saudi, menunjukkan pengakuan internasional.

    Penerima Gelar Kehormatan PNU

    PNU memberikan gelar doktor kehormatan sebagai bentuk penghargaan. Umumnya diberikan kepada tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi signifikan di bidangnya.

    Penerima Kontribusi Keterangan
    Megawati Soekarnoputri Kepemimpinan perempuan, pelayanan publik Presiden perempuan pertama Indonesia
    Tokoh Non-Saudi Berbagai bidang Pertama kali diberikan PNU

    Penganugerahan ini menyoroti peran penting Megawati dalam memajukan kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan di kancah global. PNU, sebagai kampus perempuan terbesar di dunia, mengakui perjuangan tersebut.

  • Presiden Prabowo Diskusi dengan APINDO di Hambalang Bahas Sektor Swasta

    Presiden Prabowo Diskusi dengan APINDO di Hambalang Bahas Sektor Swasta

    Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di kediaman pribadinya, Hambalang, Jawa Barat. Diskusi ini membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan tujuan pertemuan ini adalah memperkuat sinergi. Presiden Prabowo menerima banyak masukan tentang peran vital sektor swasta.

    Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sangat terbuka. Beliau banyak mendapat input dari pengusaha terkait peran swasta.

    "Itu kan, sebagaimana selalu kami sampaikan bahwa Bapak Presiden membuka ruang komunikasi dengan semua pihak dan alhamdulillah tadi malam beliau berkesempatan berdiskusi dengan para pengusaha. Di situ, apa namanya, beliau mendapatkan banyak masukan, kemudian juga mendapatkan input dari pengusaha yang intinya adalah bagaimana peran sektor swasta, pengusaha dan pemerintah ini harus berjalan beriringan," ungkap Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Pertemuan ini menyepakati pentingnya konsep Indonesia Incorporated. Sektor swasta harus kuat dan maju dalam menggerakkan perekonomian nasional.

    Pengembangan Sektor Padat Karya

    Pengusaha juga memberikan masukan untuk sektor padat karya. Fokusnya adalah meningkatkan daya saing industri tekstil, garmen, dan sepatu.

    Berikut adalah beberapa sektor padat karya yang dibahas dalam pertemuan:

    Sektor Industri Fokus Pengembangan Target
    Tekstil Peningkatan daya saing, inovasi produk Ekspansi pasar global
    Garmen Efisiensi produksi, kualitas ekspor Penguatan ekspor, penciptaan lapangan kerja
    Sepatu Inovasi desain, bahan baku lokal Penetrasi pasar internasional

    Prasetyo menambahkan, pengusaha dan pemerintah menyatukan persepsi. Ini penting dalam menghadapi kompetisi di tingkat global.

    "Karena persaingan bisnis kita tidak bisa hanya, hanya mengandalkan captive market di dalam negeri. Sementara beberapa negara tetangga lain mengambil pangsa pasar tersebut. Sebenarnya itu merupakan keunggulan kompetitif negara kita juga," pungkas Prasetyo.

  • NU Dihadapkan Sejumlah Tantangan Krusial di Abad Kedua

    NU Dihadapkan Sejumlah Tantangan Krusial di Abad Kedua

    Nahdlatul Ulama (NU), yang sukses menjadi jangkar Islam moderat di abad pertama, kini berada di persimpangan jalan. Organisasi ini dituntut menghadapi tantangan akselerasi zaman yang tak terhindarkan. NU harus beradaptasi tanpa kehilangan akar tradisinya.

    NU, sebagai organisasi Islam terbesar, merasa tertatih-tatih merespons disrupsi zaman. Jargon lama 'NU tidak kemana-mana, tapi ada dimana-mana' kini dianggap usang. Jargon tersebut tidak lagi bermanfaat, bahkan cenderung menjadi pembenaran atas sikap ambivalen.

    Tantangan krusial pertama adalah relasi antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan partai politik, khususnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). NU seharusnya menempatkan PKB sebagai alat politik warga.

    Hal ini bertujuan untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada umat. Namun, relasi ini kerap terjebak pada konflik elit, saling serang, dan delegitimasi yang memanas, terutama menjelang Pemilu 2024.

    "Atas nama Khittah 1926, elit PBNU banyak yang salah tafsir dengan sudut yang sempit," kata sumber, menambahkan bahwa hal ini membuat PKB berjalan sendirian.

    Beberapa elit PBNU bahkan menjadi "penggembos" suara. Sementara itu, PKB yang merasa mandiri dan solid, hanya menonjolkan kepentingan elektoral dan perebutan kekuasaan.

    NU perlu kembali pada khittah sebagai pengawal moral. NU tidak perlu antipati pada PKB yang didirikan para masayikh NU sebagai wadah aspirasi warganya.

    Kesenjangan Digital dan Dakwah Moderat

    Tantangan berikutnya adalah kesenjangan digital. Dunia dakwah telah beralih ke layar kaca digital. Konten moderat seringkali kalah cepat dengan narasi ekstrem. Umat membutuhkan bimbingan agama yang instan namun mendalam.

    NU perlu proaktif memanfaatkan teknologi digital. Hal ini untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi dan Aswaja An-Nahdliyah. Penguatan literasi digital di kalangan nahdliyin dan pengembangan konten digital yang menarik perlu dilakukan.

    Secara keilmuan dan sanad, NU harus melahirkan "Ulama Digital." Ulama ini tidak hanya mahir bahtsul masail secara tekstual, tetapi juga cakap bahtsul masa'il kontemporer di dunia maya.

    Peningkatan Sumber Daya Manusia

    Peningkatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan NU sangat krusial. Hal ini mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pelatihan vokasional, dan pengembangan keterampilan.

    Pendidikan transformatif, khususnya revitalisasi kurikulum pesantren dan LP Ma'arif NU, perlu memadukan penguasaan ilmu agama dengan literasi digital, sains, dan kewirausahaan. Tujuannya untuk menciptakan nahdliyin yang berdaya saing.

    Revitalisasi Format Dakwah

    Dakwah NU selama milenium pertama sering mengandalkan panggung dan gebyar seremonial. Format dakwah ini banyak diisi dengan agenda ritual tradisi. Dakwah NU perlu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi.

    Selain melestarikan tradisi, dakwah juga harus fokus pada pemberdayaan umat, edukasi yang mencerahkan, dan solusi persoalan kontemporer. Pemanfaatan platform digital untuk menyebarkan konten dakwah menjadi penting.

    Akses Kesehatan dan Jaringan Sosial-Ekonomi

    NU perlu membuka akses terhadap layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh warga. NU mendatang perlu menjadikan isu kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial sebagai target utama.

    Misalnya, membangun klinik NU minimal di setiap kecamatan. NU juga harus memastikan pengawalan program BPJS bagi warga miskin sebagai prioritas utama.

    Struktur ekonomi jamaah yang masih lemah membuat NU rentan terhadap polarisasi. Kemandirian NU bukan lagi wacana, melainkan keharusan untuk memberdayakan ekonomi melalui digitalisasi UMKM. Jika tidak, "sarung" yang menjadi simbol kebersahajaan berisiko tertinggal.

    Berikut adalah ringkasan beberapa tantangan utama yang dihadapi NU di abad kedua:

    Tantangan Fokus Utama Solusi Potensial
    Relasi PBNU-Partai Politik Konflik elit, kepentingan elektoral Kembali ke Khittah, partai sebagai alat umat
    Kesenjangan Digital Kalah cepat dengan narasi ekstrem Literasi digital, Ulama Digital, konten moderat
    Peningkatan SDM Kualitas pendidikan dan keterampilan Revitalisasi kurikulum, pelatihan vokasional
    Revitalisasi Dakwah Fokus ritual, kurang pemberdayaan Pemberdayaan umat, solusi kontemporer, digitalisasi
    Akses Kesehatan & Ekonomi Layanan kesehatan, kemandirian ekonomi Klinik NU, pengawalan BPJS, digitalisasi UMKM

    Wacana tentang Islam Nusantara dan Fiqih Peradaban perlu menyentuh bumi. Hal ini dengan kontekstualisasi dan internalisasi di tengah kebutuhan umat. Wacana ini harus diterjemahkan ke dalam program-program konkret.

    Program tersebut harus menyentuh kebutuhan riil nahdliyin di akar rumput. NU di abad kedua membutuhkan keberanian untuk berinovasi, beradaptasi, dan kembali fokus pada pemberdayaan umat.

    Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Tradisi harus dipertahankan, namun visi misi harus diperbarui sesuai kaidah al-muhafadhotu 'ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah. Prinsip ini berarti perlu menyeimbangkan pelestarian warisan (akidah/amaliyah) dengan kemajuan modernisasi (IPTEK).

    Milenium kedua adalah era di mana NU diuji untuk menjadi "pelayan umat." NU tidak hanya menyentuh aspek ukhrawi, tetapi juga menjawab permasalahan duniawi, yaitu politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan literasi digital. Ini harus menjadi program prioritas PBNU mendatang, siapapun nahkodanya.

  • Pencopotan Foto Ridwan Kamil di Underpass Dewi Sartika Depok Jadi Sorotan

    Pencopotan Foto Ridwan Kamil di Underpass Dewi Sartika Depok Jadi Sorotan

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah mencopot foto wajah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang terpasang di Underpass Dewi Sartika, Kota Depok. Pencopotan ini dilakukan oleh petugas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, memilih untuk tidak berkomentar terkait kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak berada dalam ranah kewenangannya.

    "Saya kira tidak dalam kapasitas saya (mengomentari itu)," ujar Herman, dilansir detikJabar, Selasa (10/2/2026).

    Petugas BMPR Jabar diketahui mencopot gambar wajah Ridwan Kamil yang bergaya Wedha's Pop Art Portrait (WPAP). Proses pencopotan ini menggunakan alat las dan gergaji, dilakukan secara bertahap hingga seluruh bagian wajah dilepas dari dinding underpass.

    Selain pencopotan gambar, Pemprov Jabar juga memiliki rencana untuk mengganti slogan lama 'Jabar Juara' dengan narasi baru 'Jabar Istimewa'. Slogan baru ini akan diterapkan di sejumlah ruang publik di Jawa Barat.

    Berikut adalah perbandingan antara slogan lama dan baru:

    Aspek Slogan Lama Slogan Baru
    Identitas Jabar Juara Jabar Istimewa
    Lokasi Penerapan Berbagai ruang publik Berbagai ruang publik
    Tujuan Mencerminkan prestasi Mencerminkan keistimewaan

    Pergantian slogan ini menandai era baru kepemimpinan di Jawa Barat. Perubahan ini juga diharapkan dapat memberikan nuansa segar dalam komunikasi publik pemerintah provinsi.

    Pandangan Anggota DPRD Jawa Barat

    Anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan 8 (Kota Depok-Kota Bekasi), Ronny Hermawan, memberikan pandangannya terkait pencopotan ini. Menurut Ronny, peristiwa ini justru menjadi momentum baik.

    Ronny menilai ini adalah waktu yang tepat untuk mengubah cara pandang terhadap simbol-simbol visual pejabat publik. Ia berpendapat bahwa pejabat publik sebaiknya tidak terlalu sering menampilkan wajahnya di ruang publik.

    "Kalau saya pribadi, memang sebaiknya pejabat publik tidak sering-sering menampilkan wajah di billboard, reklame, jembatan, underpass. Jauh lebih penting bekerja nyata di tengah masyarakat. Jadi bukan kehadiran gambar, tapi kehadiran kerja dan kinerja jauh lebih utama," kata Ronny.

    Pernyataan Ronny menyoroti pentingnya substansi kerja daripada representasi visual. Publik diharapkan lebih fokus pada hasil kerja nyata pejabat.

  • Presiden Trump Tolak Aneksasi Tepi Barat Israel

    Presiden Trump Tolak Aneksasi Tepi Barat Israel

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menegaskan penolakannya terhadap aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Pernyataan ini muncul setelah kabinet keamanan Tel Aviv menyetujui langkah-langkah untuk memperkuat kontrol atas wilayah pendudukan tersebut.

    Keputusan Israel memicu gelombang kecaman global. Uni Eropa, Inggris, Arab Saudi, Qatar, dan Turki termasuk di antara pihak yang mengkritik keras langkah tersebut.

    Seorang pejabat Gedung Putih, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengonfirmasi sikap Trump. Informasi ini disampaikan kepada Reuters pada Selasa (10/2/2026).

    "Tepi Barat yang stabil menjaga keamanan Israel, dan sejalan dengan tujuan pemerintahan ini untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut," kata pejabat Gedung Putih itu pada Senin (9/2) waktu setempat.

    Penegasan ini menyusul keputusan kabinet keamanan Israel pada Minggu (8/2). Mereka menyetujui langkah-langkah untuk mengubah kerangka hukum dan sipil di Tepi Barat.

    Langkah ini bertujuan memperkuat kendali Tel Aviv, sekaligus membuka jalan bagi perluasan permukiman Yahudi di wilayah Palestina.

    Detail Perubahan Regulasi Israel

    Langkah-langkah tersebut diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz. Termasuk di dalamnya adalah penghapusan peraturan yang melarang warga Yahudi membeli tanah Palestina di Tepi Barat.

    Peraturan baru juga membuka catatan kepemilikan tanah. Selain itu, memungkinkan pengalihan wewenang izin pembangunan permukiman di beberapa kota Palestina, seperti Hebron.

    Wewenang tersebut kini beralih dari badan-badan kota Otoritas Palestina ke otoritas sipil Israel. Sebelumnya, perubahan konstruksi di komunitas Yahudi Tepi Barat memerlukan persetujuan pemerintah kota dan otoritas Israel.

    Berdasarkan pengaturan terbaru, otorisasi hanya diperlukan dari Tel Aviv. Keputusan ini memicu penolakan dari berbagai negara.

    Kecaman Internasional

    Pada Senin (9/2), para Menteri Luar Negeri dari negara-negara Arab dan mayoritas Muslim berkumpul. Mereka mengeluarkan pernyataan keras mengutuk tindakan Israel.

    Negara-negara tersebut meliputi Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turki.

    Mereka mengutuk "dengan sekeras-kerasnya keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum, memperkuat aktivitas permukiman, dan memaksakan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki."

    Pihak yang Mengecam Alasan Kecaman
    Uni Eropa Pelanggaran hukum internasional
    Inggris Merusak prospek perdamaian
    Arab Saudi Aneksasi wilayah pendudukan
    Qatar Melanggar hak rakyat Palestina
    Turki Tindakan ilegal dan provokatif
    Indonesia Tidak sesuai dengan resolusi PBB
    Yordania Ancaman terhadap stabilitas kawasan
  • Wagub Aceh Fadhlullah Minta Barcode BBM Subsidi Ditiadakan Selama Ramadan Hingga Idul Fitri 2026

    Wagub Aceh Fadhlullah Minta Barcode BBM Subsidi Ditiadakan Selama Ramadan Hingga Idul Fitri 2026

    Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), mengusulkan peniadaan sistem barcode untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Permintaan ini berlaku selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri 2026. Dek Fadh telah berkoordinasi dengan Direktur Utama Pertamina.

    Permintaan tersebut disampaikan dalam paparan di hadapan pimpinan MPR RI. Acara tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).

    Dek Fadh menjelaskan bahwa sistem barcode BBM subsidi saat ini memicu antrean panjang. Antrean kendaraan, termasuk alat berat, dilaporkan mencapai 3-4 kilometer. Kondisi ini menyulitkan operasional dan aktivitas masyarakat.

    "Yang terakhir selama masa transisi pemulihan, kebijakan yang kami harapkan karena ini menjelang bulan suci Ramadan Pak, dan kemarin saya juga telah berkomunikasi dengan Dirut Pertamina agar peniadaan barcode selama menjelang bulan Ramadan sampai hari raya Idul Fitri nanti Pak," kata Dek Fadh, Selasa (10/2/2026).

    "Karena barcode ini Pak, alat-alat berat kami masih bekerja ketika membeli di SPBU susah Pak. Begitu juga antrean Pak sampai 3-4 kilo di jalan. Seperti Bapak lihat di slide foto ini, ini antrean dikarenakan barcode Pak, solar dan pertalite. Ini antreannya Pak," ujarnya sambil menunjukkan foto antrean.

    Provinsi Aceh masih dalam proses transisi pemulihan pascabencana. Empat kabupaten bahkan masih dalam status tanggap darurat. Keempat kabupaten tersebut adalah Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya, serta Aceh Tengah-Bener Meriah.

    "Jadi harapan kami ini bisa diberikan kekhususan karena kita masih dalam masa transisi, sedangkan 4 kabupaten kami Pak masih dalam tanggap darurat yaitu Aceh Tamiang, kemudian Aceh Utara, kemudian Pidie Jaya, kemudian Aceh Tengah-Bener Meriah ini masih tanggap darurat Pak. Jadi harapan kami pertama adalah barcode," tambahnya.

    Daftar Pimpinan MPR dan Pejabat yang Hadir

    Kunjungan pimpinan MPR ke Aceh pada Selasa (10/2) dihadiri sejumlah tokoh penting. Berikut adalah daftar pimpinan dan pejabat yang turut hadir dalam pertemuan tersebut:

    Jabatan Nama
    Ketua MPR RI Ahmad Muzani
    Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto
    Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana
    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno
    Wakil Ketua MPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono
    Wakil Ketua MPR RI A. M. Akbar Supratman
    Anggota Fraksi Sonny Tri Danaparamita
    Anggota Fraksi Ferdiansyah
    Anggota Fraksi Robert Rouw
    Anggota Fraksi Chusnunia
    Anggota Fraksi Anton Sukartono Suratto
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
    Kelompok DPD Dedi Iskandar Batubara
    Kepala BPOM Taruna Ikrar
    Badan Sosialisasi Abraham Liyanto
    Plt Sekjen MPR Siti Fauziah
    Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan

    Sejumlah staf khusus juga turut hadir dalam pertemuan penting tersebut.

  • Baleg DPR Gelar Rapat Evaluasi Prolegnas Prioritas 2026 di Senayan

    Baleg DPR Gelar Rapat Evaluasi Prolegnas Prioritas 2026 di Senayan

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat penting bersama seluruh pimpinan Komisi I hingga Komisi XIII DPR. Rapat ini fokus pada evaluasi Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 yang telah ditetapkan pada Desember 2025 lalu.

    Rapat strategis tersebut dilaksanakan di ruang rapat Baleg DPR, gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/206). Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, memimpin jalannya pertemuan tersebut.

    "Undangan ini memiliki bobot yang sangat berat karena bukan komisi-komisi yang hadir, tapi ketua ketua maupun pimpinan komisi-komisinya, itu bobotnya berat," kata Bob mengawali rapat, Selasa (10/2/206).

    Bob Hasan menjelaskan bahwa rapat kali ini bertujuan untuk mengevaluasi prolegnas secara berkala. Ia meminta seluruh komisi di DPR untuk melaporkan perkembangan RUU yang sedang dibahas. Evaluasi ini dilakukan sesuai Pasal 28 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2019.

    "Evaluasi terhadap prolegnas dilakukan secara berkala, Pasal 28 Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2019 untuk menilai efektivitas dan relevansinya terhadap kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan keadaan, evaluasi ini bertujuan memastikan setiap RUU dalam prolegnas mencerminkan prioritas legislasi nasional dan mampu menjawab persoalan hukum dengan tepat dan terukur," ucap Bob.

    "Terkait hal tersebut, Baleg mengundang Komisi I hingga Komisi XIII untuk dapat menyampaikan laporan perkembangan RUU Prioritas Tahun 2026 yang menjadi tugasnya sesuai prolegnas prioritas tahun 2026 itu sendiri," lanjutnya.

    Perkembangan RUU Prioritas

    Politikus Partai Gerindra tersebut juga merinci perkembangan terkini RUU yang telah dilaporkan seluruh komisi kepada Baleg DPR. Terdapat tujuh RUU yang kini resmi menjadi usulan DPR.

    "Berdasarkan status terkini sebanyak 7 RUU telah resmi menjadi RUU usul DPR, terdiri dari 5 RUU prioritas dan 2 RUU kumulatif terbuka," jelas Bob.

    Selain itu, tiga RUU sedang dalam tahap harmonisasi. Sementara itu, lima RUU telah memasuki tahap pembicaraan tingkat 1, dengan rincian empat RUU prioritas dan satu RUU kumulatif terbuka.

    Sisanya, sebanyak 38 RUU masih dalam tahap penyusunan di DPR, 11 RUU di pemerintah, dan 1 RUU di DPD.

    Status RUU Prolegnas Prioritas 2026

    Berikut adalah rincian status terkini RUU Prolegnas Prioritas 2026 yang dilaporkan kepada Baleg DPR:

    Status RUU Jumlah Keterangan
    Resmi RUU Usul DPR 7 5 Prioritas, 2 Kumulatif Terbuka
    Tahap Harmonisasi 3
    Pembicaraan Tingkat 1 5 4 Prioritas, 1 Kumulatif Terbuka
    Tahap Penyusunan (DPR) 38
    Tahap Penyusunan (Pemerintah) 11
    Tahap Penyusunan (DPD) 1
  • Pemprov DKI Jakarta Tindak Lanjuti Surat Edaran Kemendagri Soal Korve Rutin

    Pemprov DKI Jakarta Tindak Lanjuti Surat Edaran Kemendagri Soal Korve Rutin

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memastikan akan menindaklanjuti rencana surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Edaran tersebut terkait pelaksanaan kerja bakti atau korve rutin di lingkungan pemerintahan. Program itu rencananya dijalankan setiap Selasa dan Jumat.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, Pemprov DKI pada prinsipnya akan menjalankan setiap kebijakan pusat yang dinilai baik dan bermanfaat. Hal ini termasuk edaran soal korve.

    “Untuk korve tadi juga diingatkan Pak Wagub dan kita pasti akan menindaklanjuti. Pokoknya hal yang baik dari Pemerintah Pusat pasti kita akan jalankan,” kata Pramono usai Rapat Pimpinan (Rapim) Paripurna di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Pramono menilai, Jakarta relatif sudah memiliki sistem yang berjalan, baik dari sisi infrastruktur maupun tata kelola. Namun, kegiatan kerja bakti tetap dinilai penting. Ini untuk menjaga lingkungan sekaligus membangun kedisiplinan bersama.

    Inisiatif Kemendagri

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan mengeluarkan surat edaran (SE) kepada pemerintah daerah (pemda). Edaran itu berisi instruksi bersih-bersih lingkungan dan olahraga setiap Selasa dan Jumat. Bersih-bersih serentak akan dilakukan di lingkungan kantor pemda hingga daerah.

    “Nah ini, hari Selasa dan Jumat saya akan mengeluarkan surat edaran sebagai hari… tidak hanya hari olahraga, tapi juga dilanjutkan dengan korve di daerah masing-masing, baik di lingkungan kantornya maupun juga di lingkungan daerahnya,” kata Tito kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2).

    Tito menginginkan adanya bersih-bersih serentak tidak hanya di lingkungan pemprov, tetapi juga seluruh dinas, kecamatan, hingga desa. Hal ini salah satu upaya mewujudkan ASRI, yaitu aman, sehat, resik, dan indah.

    “Jadi ada korve serentak, mulai dari provinsi, dinas-dinasnya, kemudian kabupaten/kota dengan dinas-dinasnya, kecamatan, desa. Kalau itu semua dilakukan bersih-bersih, ya negara kita akan jauh lebih baik,” ujarnya.

    Jadwal Pelaksanaan Korve

    Berikut adalah rincian jadwal dan area pelaksanaan korve rutin yang diinisiasi oleh Kemendagri:

    Hari Pelaksanaan Jenis Kegiatan Lingkup Pelaksanaan
    Setiap Selasa Olahraga dan Kerja Bakti (Korve) Lingkungan kantor pemda hingga daerah
    Setiap Jumat Olahraga dan Kerja Bakti (Korve) Lingkungan kantor pemda hingga daerah
  • Ghislaine Maxwell Tolak Jawab Pertanyaan DPR AS Soal Kasus Jeffrey Epstein

    Ghislaine Maxwell Tolak Jawab Pertanyaan DPR AS Soal Kasus Jeffrey Epstein

    Ghislaine Maxwell, mantan kekasih dan kaki tangan terpidana kejahatan seks Jeffrey Epstein, menolak menjawab pertanyaan anggota parlemen Amerika Serikat (AS). Penolakan ini terjadi dalam sesi tanya jawab pada Senin (9/2) waktu setempat.

    Maxwell dimintai keterangan melalui tautan video dari penjara tempatnya ditahan. Komite Pengawasan DPR AS, yang dikuasai Partai Republik, sedang menyelidiki hubungan Epstein dengan tokoh berpengaruh.

    Penyelidikan juga mencakup penanganan informasi terkait tindak kejahatan Epstein. Maxwell dipanggil untuk bersaksi setelah kumpulan dokumen baru kasus Epstein dirilis pada 30 Januari lalu.

    Maxwell, yang sedang menjalani hukuman 20 tahun penjara karena memperdagangkan anak perempuan kepada Epstein, menggunakan haknya. Ia menolak menjawab berdasarkan Amandemen Kelima Konstitusi AS.

    Amandemen ini melindungi individu dari pengakuan yang memberatkan diri sendiri. Maxwell menolak menjawab pertanyaan apa pun dari anggota Komite Pengawasan DPR AS.

    Pengacara Ghislaine Maxwell, David Markus, menyatakan kliennya siap berbicara sepenuhnya dan sejujurnya. Namun, hal itu akan dilakukan jika diberikan pengampunan oleh Presiden Donald Trump.

    “Hanya dia yang dapat memberikan penjelasan lengkap mengenai tindakan Epstein,” kata Markus dalam sebuah pernyataan.

    “Beberapa orang mungkin tidak menyukai apa yang mereka dengar, tetapi kebenaran itu penting. Misalnya, baik Presiden Trump maupun Presiden Bill Clinton tidak bersalah atas pelanggaran apa pun. Hanya Nona Maxwell yang dapat menjelaskan mengapa, dan publik berhak atas penjelasan itu,” ucapnya.

    Departemen Kehakiman AS merilis jutaan halaman dokumen terkait penyelidikan Epstein. Dokumen tersebut mencakup 38.000 kali penyebutan nama Trump dalam lebih dari 5.300 berkas, menurut peninjauan New York Times.

    Partai Demokrat menuduh Maxwell memanfaatkan kesaksiannya sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan pengampunan dari Trump. Ketua Komite Pengawasan DPR AS, James Comer, dari Partai Republik mengatakan ia tidak mempercayai Maxwell pantas mendapatkan pengampunan.

    Tanggapan Komite DPR AS

    “Sayangnya, hari ini dia memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki setiap warga Amerika, pertanyaan yang sangat penting dalam penyelidikan ini, dan dia memilih untuk menggunakan haknya berdasarkan Amandemen Kelima,” kata Comer.

    Jadwal Kesaksian Lain dalam Investigasi Epstein

    Selain Maxwell, Komite Pengawasan DPR AS menjadwalkan lima kesaksian lainnya. Kesaksian ini merupakan bagian dari investigasi dokumen Epstein. Berikut jadwalnya:

    Tokoh Penting Jabatan/Keterangan Tanggal Kesaksian
    Les Wexner Miliarder & Pendiri Victoria's Secret 18 Februari
    Bill Clinton Mantan Presiden AS 26 Februari
    Hillary Clinton Mantan Ibu Negara & Mantan Menteri Luar Negeri AS 27 Februari
    Akuntan Epstein (Tidak Disebutkan Nama) 11 Maret
    Pengacara Epstein (Tidak Disebutkan Nama) 19 Maret

    Kesaksian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai jaringan dan aktivitas Jeffrey Epstein.