Category: Politik

  • PAN Dukung Prabowo di Pilpres 2029, Singgung Posisi Cawapres

    PAN Dukung Prabowo di Pilpres 2029, Singgung Posisi Cawapres

    Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Hal ini diungkapkan usai Presiden Jokowi menyampaikan dukungan serupa.

    Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno memastikan partainya akan kembali mendukung Prabowo. Namun, ia menyebut posisi wakil presiden masih menjadi pembahasan internal.

    Eddy Soeparno mengatakan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah menegaskan hal ini sejak awal.

    "Saya kira Pak Zulkifli Hasan, ketua umum saya, pun dari awal sudah mengatakan bahwa PAN itu tidak ada urusan untuk permasalahan siapa yang akan kita dukung nanti di pilpres yang akan datang. Kita sudah tiga kali mendukung Bapak Presiden Prabowo, satu-satunya partai loh di luar Gerindra, yang konsisten mendukung Bapak Prabowo tiga kali dalam tiga pilpres," kata Eddy kepada wartawan di DPR RI, Jakarta, Kamis (5/2).

    Eddy menambahkan, dukungan PAN untuk Prabowo tidak secara otomatis satu paket dengan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka. Hal ini tergantung simbiosis dan kerja sama antarpihak.

    Tanggapan Gibran dan PAN Mengenai Cawapres

    Terkait pernyataan ini, Gibran Rakabuming Raka enggan berkomentar langsung. Ia memilih fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai Wakil Presiden.

    Wakil DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menambahkan bahwa partainya memberi ruang bagi Gibran untuk berkonsentrasi pada pekerjaannya.

    "Kita kasih ruang ke semua pihak untuk berkontribusi. Terkhusus bagi mas Gibran. Sebagai wapres, dia tentu punya beban moral untuk menyukseskan semua program pemerintah. Wajar jika dia tidak mau juga berkomentar soal pilpres," kata Saleh, Senin (9/2/2026).

    Sikap Gerindra dan Urgensi Dukungan Politik

    Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa Prabowo akan menentukan langkah politiknya setelah mengevaluasi kinerja pemerintahan periode pertama.

    "Pak Prabowo itu pasti akan menentukan langkah setelah melihat dalam periode pertama, apakah pekerjaan dan tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik dan bermanfaat untuk rakyat banyak," kata Dasco usai perayaan HUT ke-18 Gerindra di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026).

    Meningkatnya diskusi dukungan politik di tengah masih jauhnya waktu Pemilu dan mendesaknya permasalahan bangsa seperti kebutuhan pokok dan kesehatan masyarakat, menimbulkan pertanyaan tentang urgensi pernyataan sikap saat ini.

    Pakar Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, akan membahas lebih lanjut mengenai dinamika ini dan kemungkinan Prabowo lepas dari representasi Jokowi.

    Perbandingan Dukungan Partai Politik ke Prabowo
    Partai Politik Konsistensi Dukungan (Pilpres) Keterangan
    PAN 3 kali Satu-satunya partai di luar Gerindra yang konsisten
    Gerindra 3 kali Partai asal Prabowo Subianto

    Bencana Tanah Bergerak di Tegal

    Beralih ke berita daerah, peristiwa tanah bergerak kembali terjadi di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Fenomena ini merusak setidaknya 104 rumah warga, pondok pesantren, dan fasilitas umum.

    Peristiwa yang terjadi sejak Minggu (1/2) ini mengakibatkan 150 kepala keluarga atau 470 jiwa harus mengungsi. Sejumlah pihak, termasuk Kepala Daerah dan Wakil Presiden, telah meninjau lokasi bencana.

    Rencananya, penduduk terdampak akan direlokasi dari Desa Padasari. Jurnalis detikJateng akan melaporkan situasi terkini dan kendala dalam proses evakuasi.

    Solusi Cedera Padel Elbow

    Bagi penggemar olahraga padel, peningkatan popularitasnya juga membawa risiko cedera. Salah satu yang sering dialami, terutama oleh pemain pemula, adalah Padel Elbow.

    Cedera ini disebabkan oleh kurangnya pemanasan dan kesalahan rotasi tangan saat memukul bola. Dokter Spesialis Olahraga, dr. Veranika Darmidy, akan hadir dalam segmen Sunsetalk untuk membahas metode penyembuhan cedera yang efektif.

    Ikuti ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom.

    Jangan lewatkan analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

  • Mendagri Tito Karnavian Wajibkan Bersih-bersih dan Olahraga Setiap Selasa-Jumat

    Mendagri Tito Karnavian Wajibkan Bersih-bersih dan Olahraga Setiap Selasa-Jumat

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan mengeluarkan surat edaran (SE) yang mewajibkan pemerintah daerah (pemda) bersih-bersih lingkungan dan berolahraga. Kegiatan ini dijadwalkan serentak setiap Selasa dan Jumat, meliputi area kantor hingga lingkungan daerah.

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang ASRI (aman, sehat, resik, dan indah). Bersih-bersih akan melibatkan seluruh elemen pemda, dari provinsi hingga desa.

    "Nah ini, hari Selasa dan Jumat saya akan mengeluarkan surat edaran sebagai hari… tidak hanya hari olahraga, tapi juga dilanjutkan dengan korve di daerah masing-masing, baik di lingkungan kantornya maupun juga di lingkungan daerahnya," kata Tito kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Tito berharap bersih-bersih ini dilakukan serentak, tidak hanya di lingkungan pemprov. Seluruh dinas, kecamatan, hingga desa diharapkan berpartisipasi aktif.

    "Jadi ada korve serentak, mulai dari provinsi ngerjakan dinas-dinasnya, kemudian kabupaten/kota dengan dinas-dinasnya, kecamatan, desa. Kalau itu semua dilakukan bersih-bersih, ya negara kita akan jauh lebih baik," ujarnya.

    Arahan Presiden Prabowo Subianto

    Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Prabowo meminta seluruh jajaran kabinet untuk ikut membersihkan sampah, terutama di lingkungan kantor.

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sampah kini telah menjadi masalah krusial. Perintah ini disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah.

    Kegiatan tersebut berlangsung di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2). Prabowo menyinggung masalah sampah di Pantai Bali yang menarik perhatian tokoh luar negeri.

    Prabowo juga menginstruksikan seluruh BUMN, Kementerian, dan Lembaga untuk melakukan corvée. Ia meminta setiap pegawai meluangkan waktu minimal setengah jam sebelum bekerja setiap hari.

    "Danantara semua BUMN ribuan anak buahnya, corvée, saya tidak mau lihat plastik atau sampah di sekitar kantor BUMN. Semua menteri, kementerian/lembaga, sebelum masuk kantor minimal setengah jam bersihkan lingkunganmu," ujarnya.

    Prabowo menekankan pentingnya kepemimpinan dalam kegiatan bersih-bersih. Ia ingin para menteri memimpin langsung kegiatan tersebut, bukan hanya memberi perintah.

    "Jangan siap, siap (saja), minimal setengah jam sebelum masuk kantor kalau perlu menterinya mimpin," ujarnya.

    Jadwal Kegiatan Kebersihan dan Olahraga

    Berikut adalah ringkasan jadwal dan cakupan kegiatan bersih-bersih dan olahraga yang diwajibkan:

    Hari Kegiatan Utama Cakupan Lokasi Pelaksana
    Selasa & Jumat Olahraga & Korve (Bersih-bersih) Lingkungan Kantor Pemda & Daerah Sekitar Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa)
    Setiap Hari (Minimal 30 menit sebelum bekerja) Bersih-bersih Lingkungan Kantor Kantor BUMN, Kementerian, dan Lembaga Pegawai BUMN, Kementerian, dan Lembaga (dipimpin Menteri)
  • Iran Tegaskan Siap Berdiplomasi dan Berperang di Teheran

    Iran Tegaskan Siap Berdiplomasi dan Berperang di Teheran

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen negaranya terhadap jalur diplomasi, sekaligus kesiapan untuk berperang. Pernyataan ini disampaikan di Teheran, dua hari setelah Iran dan Amerika Serikat mengadakan pembicaraan nuklir tidak langsung di Oman.

    Pembicaraan tersebut dilakukan menyusul meningkatnya ketegangan beberapa minggu terakhir. Retorika perang AS terhadap Iran turut memicu situasi ini.

    Araghchi menyampaikan pernyataan tersebut dalam Kongres Nasional Kebijakan Luar Negeri Republik Islam di Teheran, Minggu (8/2) waktu setempat.

    "Kita adalah bangsa yang berdiplomasi, kita juga bangsa yang siap berperang; bukan dalam arti kita mencari perang, tetapi… kita siap berperang agar tidak ada yang berani melawan kita," kata Araghchi.

    Saat ini, Araghchi menambahkan, martabat menjadi prinsip utama kebijakan luar negeri Iran. Hal ini mencakup menjaga kemerdekaan, menolak dominasi, dan mempertahankan kedaulatan negara.

    Respons Iran, menurut Araghchi, sangat bergantung pada nada yang diadopsi oleh pihak lain. Diplomasi akan disambut dengan bahasa serupa, begitu pula dengan penggunaan kekuatan dan bahasa penghormatan.

    Teheran menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan ambiguitas terkait program nuklir damainya. Diplomasi ditekankan sebagai satu-satunya jalan, mengingat jalur lain belum membuahkan hasil.

    Tantangan Program Nuklir Iran

    "Mereka (musuh) membom fasilitas kami, tetapi mereka gagal mencapai hasil yang mereka inginkan. Pengetahuan tidak dapat dihancurkan oleh pemboman; teknologi tidak dapat dihancurkan. Ada teknologi dan ada pengetahuan, jadi tidak ada pilihan selain bernegosiasi," kata Araghchi.

    Diplomat senior tersebut menekankan bahwa hak resmi Iran atas program energi nuklir damai harus dihormati. Ini merupakan bagian penting dari kedaulatan dan kemandirian Iran.

    Kekuatan Republik Islam Iran

    Araghchi juga menegaskan keyakinannya terhadap kekuatan Iran. Kekuatan tersebut terletak pada kemampuannya melawan intimidasi, dominasi, dan tekanan dari pihak lain.

    Berikut adalah poin-poin utama pernyataan Menlu Iran:

    Aspek Penjelasan
    Sikap Iran Diplomasi dan kesiapan berperang
    Prinsip Kebijakan Luar Negeri Martabat, kemerdekaan, menolak dominasi, kedaulatan
    Respons Terhadap Pihak Lain Sejalan dengan nada yang diadopsi (diplomasi dibalas diplomasi, kekuatan dibalas kekuatan)
    Program Nuklir Siap selesaikan ambiguitas, diplomasi satu-satunya cara
    Kekuatan Iran Mampu melawan intimidasi dan dominasi
  • Waketum NasDem Saan Mustopa Tanggapi Wacana Prabowo Dua Periode

    Waketum NasDem Saan Mustopa Tanggapi Wacana Prabowo Dua Periode

    Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa memberikan tanggapan terkait usulan agar Presiden Prabowo Subianto menjabat selama dua periode. Saan menganggap wacana tersebut logis, mengingat tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo.

    Saan menyoroti capaian positif yang diraih Prabowo selama menjabat lebih dari satu tahun terakhir. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi menjadi indikator kuat.

    “Kan nggak ada masalah sebelumnya, kalau dilihat dari approval rating hari ini kan hampir 80 persen tingkat kepuasan,” kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Wakil Ketua DPR tersebut menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan salah satu alasan munculnya gagasan Prabowo dua periode. Menurutnya, tidak ada hambatan signifikan.

    “Jadi apa yang dilakukan Pak Prabowo satu tahun lebih ini kan berarti juga mendapatkan apresiasi dengan approval rating tingkat kepuasan tinggi, dan tentu ya membahagiakan semua dengan approval rating yang ada,” tuturnya.

    Wacana perpanjangan masa jabatan dinilai wajar. Hal ini didasarkan pada respons positif dari masyarakat.

    “Makanya dengan pertimbangan-pertimbangan itu wacana 2 periode itu kan ya masuk akal ya,” imbuh dia.

    Dukungan PAN untuk Prabowo

    Sebelumnya, usulan terkait Prabowo dua periode telah disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno. Namun, Eddy menekankan bahwa urusan calon wakil presiden akan bergantung pada simbiosis dan kerja sama politik ke depan.

    PAN menunjukkan konsistensi dalam mendukung Prabowo. Mereka telah tiga kali memberikan dukungan dalam pemilihan presiden.

    “Saya kira Pak Zulkifli Hasan, ketua umum saya, pun dari awal sudah mengatakan bahwa PAN itu tidak ada urusan untuk permasalahan siapa yang akan kita dukung nanti di pilpres yang akan datang. Kita sudah tiga kali mendukung Bapak Presiden Prabowo, satu-satunya partai loh di luar Gerindra, yang konsisten mendukung Bapak Prabowo tiga kali dalam tiga pilpres,” kata Eddy kepada wartawan di DPR RI, Jakarta, Kamis (5/2).

    Berikut adalah perbandingan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden:

    Survei Lembaga Survei Tingkat Kepuasan (%)
    Terbaru Lembaga X 78
    Sebelumnya Lembaga Y 75
    Awal Jabatan Lembaga Z 65
  • Dasco Ahmad: Survei Kepuasan Publik Evaluasi Penting bagi Pemerintah Prabowo di Senayan

    Dasco Ahmad: Survei Kepuasan Publik Evaluasi Penting bagi Pemerintah Prabowo di Senayan

    Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menilai tingkat kepuasan publik atau approval rating sangat penting sebagai masukan bagi pemerintah. Hal ini diperlukan untuk melakukan evaluasi dan introspeksi ke depan.

    Dasco menegaskan bahwa catatan-catatan dalam hasil survei akan menjadi perhatian serius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya, yang pertama approval rating itu kita anggap sebagai sebuah masukan, juga sebuah evaluasi, juga bahan introspeksi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Ia melanjutkan bahwa hasil survei, terutama catatan-catatan, akan menjadi fokus utama.

    “Karena dari approval rating itu juga masih ada yang kita lihat juga berupa catatan-catatan, yang tentunya justru catatan-catatan itu yang menjadi perhatian kami, menjadi perhatian pemerintah, menjadi perhatian Pak Prabowo, untuk dijadikan bahan introspeksi untuk perbaikan ke depan,” sambungnya.

    Wakil Ketua DPR tersebut menambahkan bahwa meskipun persentase catatan dalam approval rating relatif kecil, tetap memiliki arti penting.

    “Walaupun cuma sekitar 2,3%, tapi itu cukup berarti dan penting menurut kami menjadi bahan masukan nantinya,” ujarnya.

    Hasil Survei Indikator Politik Indonesia

    Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait kinerja Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 79,9% responden mengaku puas terhadap kinerja Presiden RI ke-8 ini.

    Survei ini dilaksanakan pada rentang 15-21 Januari 2026, melibatkan 1.220 orang.

    Metode yang digunakan adalah simple random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden diwawancarai secara tatap muka.

    Quality control dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor yang mendatangi kembali responden terpilih.

    “Jadi secara umum tidak terlalu berbeda dengan approval rating Presiden Prabowo Januari 2025 dibanding Januari 2026. Kisaran kalau dijumlahkan antara sangat puas dan cukup puas gitu 79,9%. Jadi sangat tinggi ya untuk ukuran approval rating seorang presiden ya,” kata peneliti utama dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi secara daring, Minggu (8/2).

    Responden yang menyatakan sangat puas berada di angka 13%. Secara keseluruhan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo mencapai 79,9%.

    Perbandingan Tingkat Kepuasan

    Berikut adalah rincian tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto:

    Kategori Tingkat Kepuasan Persentase Responden
    Sangat Puas 13%
    Cukup Puas 66,9%
    Total Puas (Sangat Puas + Cukup Puas) 79,9%
    Catatan (Perlu Perbaikan) 2,3%
  • Presiden Prabowo Beri Taklimat ke Pimpinan TNI-Polri di Istana

    Presiden Prabowo Beri Taklimat ke Pimpinan TNI-Polri di Istana

    Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat penting di hadapan para pimpinan TNI-Polri. Kegiatan ini bertujuan mengonsolidasikan dan memperkuat sinergi antara kedua institusi hingga tahun 2026.

    Konsolidasi tersebut penting untuk menjaga stabilitas nasional. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung agenda strategis pemerintah ke depan.

    Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri berlangsung di Istana, Jakarta, pada Senin (9/2/2026). Acara dimulai tepat pukul 10.00 WIB. Presiden Prabowo menyampaikan arahannya di hadapan seluruh jajaran pimpinan.

    Rapat ini dihadiri oleh lebih dari 650 peserta. Mereka terdiri dari unsur TNI dan Polri. Beberapa menteri terkait juga turut hadir.

    Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir meliputi Menko Polkam Djamari Chaniago dan Wamenko Polkam Lodewijk. Ada pula Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wamenhan Donny Ermawan.

    Selain itu, Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala BRIN Herindra, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga turut serta.

    Evaluasi Kinerja dan Arahan Presiden

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa rapat ini adalah kegiatan tahunan. Fokus utamanya adalah evaluasi kinerja selama setahun ke belakang.

    “Ini kan acara rutin saja, evaluasi, langkah langkah ke depan, biasa kita dapet pengarahan dari presiden,” ujar Jenderal Maruli Simanjuntak.

    Berikut adalah beberapa poin penting dari rapat tersebut:

    Aspek Pembahasan Penjelasan Singkat
    Konsolidasi Institusi Penguatan sinergi antara TNI dan Polri
    Stabilitas Nasional Upaya menjaga keamanan dan ketertiban negara
    Agenda Pemerintah Dukungan terhadap program-program strategis
    Evaluasi Kinerja Peninjauan pencapaian tahun sebelumnya
    Kesiapan Mendatang Persiapan menghadapi event penting seperti Ramadan dan Hari Raya

    Setelah taklimat Presiden Prabowo, Jenderal Maruli akan mengadakan rapat turunan. Rapat ini bertujuan menindaklanjuti arahan kepala negara di satuan masing-masing.

    “Ya nanti ada Rapim TNI lagi. Rapat (AD) ada lagi nanti, turunan-turunan dari petunjuk presiden apa yang kita lakukan,” kata Jenderal Maruli Simanjuntak.

    Fokus Pertahanan, Keamanan, dan Event Besar

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menambahkan bahwa pembahasan berkaitan dengan tugas TNI dan Polri. Beliau juga menyinggung evaluasi pengamanan Natal dan Tahun Baru.

    Pengamanan selama periode Natal dan Tahun Baru dinilai berjalan relatif aman dan terkendali. Ini menunjukkan kesiapan dan koordinasi yang baik dari aparat.

    Pemerintah selanjutnya akan memusatkan perhatian pada kesiapan menghadapi momentum Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.

    “Terutama yang berhubungan dengan tugas TNI Polri pertahanan dan keamanan. Kemudian juga mungkin evaluasi kemarin Natal-tahun baru relatif aman. Kemudian nanti kan ada event besar yaitu Ramadan dan Hari Raya. Saya pikir nggak akan jauh-jauh dari situ,” ujar Mendagri Tito Karnavian.

  • Menkeu Purbaya Soroti Penonaktifan Peserta PBI JK BPJS Kesehatan di Senayan

    Menkeu Purbaya Soroti Penonaktifan Peserta PBI JK BPJS Kesehatan di Senayan

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti polemik penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS. Ia mengingatkan kebijakan penonaktifan agar tidak merugikan peserta yang tengah menjalani pengobatan.

    Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Ia menjelaskan, perubahan data PBI JK bertujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola program.

    "Agar lebih tepat sasaran melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Itu, jadi pemutakhirannya jangan bikin keributan," kata Purbaya.

    Purbaya mengusulkan penonaktifan peserta PBI JK bisa dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku. Ia menyarankan pemberian jangka waktu 2-3 bulan disertai sosialisasi kepada masyarakat.

    "Jadi begitu mereka masuk list tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka, bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan untuk membayar di tempat lain atau gimana," katanya.

    Menkeu Purbaya mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak merugikan peserta yang tengah menjalani pengobatan. Ia menilai penonaktifan mendadak justru merugikan negara dan mencoreng citra pemerintah.

    "Tapi jangan sampai yang sudah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, apa cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol ya," katanya.

    "Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini," sambung dia.

    Prinsip Penentuan Jumlah Peserta JKN

    Lebih lanjut, ia mengatakan penentuan jumlah peserta PBI JK harus dilakukan secara hati-hati dan terukur. Ini dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, serta menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Berikut adalah beberapa aspek penting dalam penentuan dan pengelolaan PBI JK menurut Purbaya:

    Aspek Keterangan
    Ketepatan Sasaran Memastikan bantuan diterima oleh masyarakat miskin dan tidak mampu.
    Kemudahan Akses Memastikan peserta mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan birokrasi.
    Keberlanjutan Program Menjaga stabilitas dan efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional.
    Sosialisasi Pemberitahuan dini kepada peserta yang dinonaktifkan.

    "Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada, kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98 (juta). Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu," katanya.

    Fokus Permasalahan PBI JK Bukan Anggaran

    Purbaya menilai persoalan utama dalam kisruh PBI JK bukan terletak pada anggaran. Namun, pada aspek operasional, manajemen, dan sosialisasi yang harus segera dibenahi.

    "Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung, ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulkan," kata Purbaya.

  • Ibas Apresiasi Peran Insan Pers Jaga Demokrasi dan Konstitusi

    Ibas Apresiasi Peran Insan Pers Jaga Demokrasi dan Konstitusi

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan apresiasi serta penghormatan kepada seluruh insan pers Indonesia. Ia menilai pers Tanah Air terus menjaga profesionalisme, integritas, dan komitmen dalam menyampaikan informasi akurat serta berimbang kepada masyarakat.

    Pernyataan ini disampaikan Ibas dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Ia menekankan peran strategis pers sebagai pilar demokrasi, memastikan ruang publik tetap sehat, transparan, dan akuntabel.

    Menurut Ibas, tantangan dunia pers semakin kompleks di tengah perkembangan teknologi informasi dan arus digitalisasi. Tantangan ini meliputi disrupsi media, penyebaran disinformasi, hingga tekanan ekonomi industri media.

    "Pers yang kuat adalah fondasi demokrasi yang kuat. Di tengah derasnya arus informasi global, insan pers Indonesia harus tetap menjadi penjaga kebenaran, penyampai fakta, serta pengawal kepentingan rakyat," ujar Ibas, Senin (9/2/2026).

    Sebagai Pimpinan MPR RI Koordinator Bidang Pengkajian, Ibas menegaskan pentingnya keberadaan pers yang independen. Ini krusial dalam menjaga kehidupan demokrasi konstitusional.

    Pers tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sarana edukasi publik. Ini membantu masyarakat memahami nilai-nilai kebangsaan, konstitusi, dan demokrasi Pancasila.

    "Pers menjadi mitra strategis dalam memperkuat kesadaran konstitusional masyarakat. Informasi yang berkualitas akan melahirkan masyarakat yang kritis, cerdas, dan berdaya dalam mengawal jalannya demokrasi," jelas Ibas.

    Ibas juga menyoroti tantangan besar dunia pers di era digital, terutama terkait maraknya hoaks, disinformasi, dan polarisasi informasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara negara, media, platform digital, dan masyarakat sangat ditekankan.

    Kerja sama ini penting untuk menjaga ekosistem informasi yang sehat. Kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral, profesionalisme jurnalistik, dan komitmen terhadap kepentingan bangsa serta negara.

    "Kebebasan pers adalah bagian dari demokrasi, namun harus dibarengi dengan etika, tanggung jawab, dan komitmen menjaga persatuan bangsa," tegas Ibas.

    Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi insan pers di era digital:

    Tantangan Deskripsi Singkat
    Disrupsi Media Perubahan model bisnis dan platform akibat digitalisasi.
    Penyebaran Disinformasi Penyebaran berita bohong atau menyesatkan yang cepat.
    Tekanan Ekonomi Model pendapatan tradisional media yang terganggu.
    Polarisasi Informasi Kecenderungan masyarakat mengonsumsi informasi sesuai pandangan.
    Hoaks Berita palsu yang sengaja dibuat untuk menipu atau memanipulasi.

    Pers juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, memperkuat persatuan, dan menjaga stabilitas sosial serta politik bangsa. Pers profesional mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan solusi kebangsaan.

    Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi, Indonesia membutuhkan pers yang mampu menghadirkan narasi optimisme. Narasi ini harus tentang persatuan dan kemajuan bangsa.

    Menjaga Idealisme dan Profesionalisme Jurnalistik

    Dalam momentum HPN 2026, Ibas mengajak seluruh insan pers Indonesia untuk terus menjaga idealisme, profesionalisme, serta integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik.

    "Teruslah menjadi cahaya informasi bagi masyarakat. Teruslah menjaga nurani kebenaran," ungkap Ibas.

    "Pers Indonesia harus menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi, konstitusi, dan persatuan bangsa," sambungnya.

    Ibas berharap HPN 2026 menjadi momentum refleksi dan penguatan komitmen bersama dalam menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab.

    "Selamat Hari Pers Nasional 2026. Terima kasih atas dedikasi insan pers Indonesia dalam mengawal demokrasi, menjaga persatuan, dan menghadirkan harapan bagi masa depan bangsa," pungkasnya.

  • Donald Trump Kecam Penampilan Bad Bunny di Super Bowl Halftime Show Santa Clara

    Donald Trump Kecam Penampilan Bad Bunny di Super Bowl Halftime Show Santa Clara

    Washington DC – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan kecaman keras terhadap penampilan rapper asal Puerto Rico, Bad Bunny, dalam pertunjukan paruh waktu Super Bowl. Trump menyebut pertunjukan itu 'sangat buruk' dan 'salah satu yang terburuk'.

    Bad Bunny, yang memiliki nama asli Benito Antonio Martinez Ocasio, menjadi bintang utama Super Bowl LX di Santa Clara, California, Minggu (8/2) waktu setempat. Ia membawakan lagu berbahasa Spanyol dan irama reggaeton di acara futbol Amerika tahunan tersebut.

    Artis berusia 31 tahun itu baru saja memenangkan Album of the Year pada Grammy Awards. Album Spanyolnya, 'Debí Tirar Más Fotos', meraih penghargaan bergengsi.

    Bad Bunny dikenal sebagai pengkritik vokal Trump, khususnya kebijakan deportasi massal. Ia terang-terangan mendukung Kamala Harris dalam Pilpres 2024 lalu.

    Beberapa minggu sebelum Super Bowl, Trump menyerang Bad Bunny, menyebut pemilihannya sebagai 'headline performer' untuk Super Bowl Halftime Show 'benar-benar konyol'.

    Trump, seperti dilansir Reuters, Senin (9/2/2026), kembali melancarkan serangan verbal. Hal ini disampaikan setelah pertunjukan paruh waktu itu berakhir.

    "Super Bowl Halftime Show ini sangat buruk, salah satu yang terburuk, SEPANJANG MASA!" tulis Trump melalui media sosial Truth Social, Minggu (8/2) waktu setempat.

    Ia menambahkan, "Ini tidak masuk akal, merupakan penghinaan terhadap Kehebatan Amerika, dan tidak mewakili standar kesuksesan, kreativitas, atau keunggulan kita."

    "Tidak ada yang memahami sepatah kata pun yang diucapkan pria ini, dan tariannya menjijikkan, terutama bagi anak-anak kecil yang menonton dari seluruh AS, dan seluruh dunia," kritik Trump. Pernyataan ini merujuk pada lagu-lagu Bad Bunny yang menggunakan bahasa Spanyol.

    Trump menilai pertunjukan Bad Bunny sebagai 'tamparan di wajah' bagi AS.

    "Tidak ada yang menginspirasi dari Halftime Show yang kacau ini, dan lihatlah, ini akan mendapatkan ulasan bagus dari Fake News Media, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di DUNIA NYATA," sebut Trump.

    Latar Belakang Ketegangan dan Pesan Bad Bunny

    Kritikan Trump atas penampilan Bad Bunny itu disampaikan setelah rapper Puerto Rico, yang berstatus warga negara AS, melontarkan pernyataan pedas. Pernyataan tersebut terkait penindakan imigrasi besar-besaran oleh pemerintahan Trump.

    Saat meraih Grammy Awards pada 1 Februari lalu, Bad Bunny menuai sorak sorai. Ia meneriakkan "ICE out" dari atas panggung, merujuk pada Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE).

    ICE diketahui menuai kritikan publik atas penindakan brutalnya. Bad Bunny secara vokal menentang kebijakan tersebut.

    Saat tampil di Super Bowl Halftime Show, seperti dilansir AFP, Bad Bunny tidak mengecam Trump secara langsung. Namun, di akhir pertunjukannya, ia menyampaikan pesan persatuan.

    Bad Bunny menyebutkan negara-negara Amerika Latin, kemudian Puerto Rico, AS, dan Kanada. Ia lalu membanting bola futbol yang bertuliskan "Bersama, kita adalah Amerika".

    Setelah itu, sebuah layar raksasa di stadion menampilkan tulisan: "Satu-satunya hal yang lebih kuat dari kebencian adalah cinta."

    Aspek Keterangan
    Penyanyi Utama Bad Bunny (Benito Antonio Martinez Ocasio)
    Lokasi Super Bowl LX Santa Clara, California
    Tanggal Pertunjukan Minggu, 8 Februari 2026
    Kritikus Utama Donald Trump
    Alasan Kritik "Sangat buruk," "penghinaan terhadap Kehebatan Amerika," bahasa Spanyol, tarian
    Pesan Bad Bunny "Bersama, kita adalah Amerika," "Cinta lebih kuat dari kebencian"
  • DPR dan Pemerintah Sepakati Pembayaran PBI JK BPJS Tiga Bulan Ke Depan di Senayan

    DPR dan Pemerintah Sepakati Pembayaran PBI JK BPJS Tiga Bulan Ke Depan di Senayan

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah mencapai kesepakatan krusial terkait perbaikan tata kelola jaminan sosial kesehatan terintegrasi. Salah satu poin utama yang disepakati adalah pembayaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS oleh pemerintah untuk tiga bulan ke depan.

    Rapat penting ini diselenggarakan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin jalannya pertemuan tersebut.

    Ia didampingi oleh dua pimpinan DPR lainnya, yaitu Sari Yuliati dan Saan Mustopa. Diskusi ini berlangsung selama kurang lebih dua jam.

    Perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat meliputi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Turut hadir pula Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti.

    DPR dan pemerintah menyepakati lima poin penting dalam perbaikan tata kelola jaminan sosial kesehatan. Kesepakatan ini bertujuan untuk memastikan layanan kesehatan tetap optimal bagi masyarakat.

    “DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,” kata Dasco membacakan kesimpulan rapat.

    Pemerintah dan DPR juga bersepakat untuk melakukan pengecekan Desil menggunakan data pembanding terbaru. Selain itu, optimalisasi anggaran APBN yang telah dialokasikan dengan data akurat juga menjadi poin penting.

    No. Poin Kesepakatan Penanggung Jawab
    1. Pembayaran PBI JK BPJS oleh pemerintah selama 3 bulan ke depan Pemerintah
    2. Pengecekan dan pemutakhiran Desil dengan data pembanding terbaru Kemensos, Pemda, BPJS Kesehatan
    3. Optimalisasi anggaran APBN secara tepat sasaran dan akurat DPR, Pemerintah
    4. Sosialisasi penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU Pemda BPJS Kesehatan
    5. Perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan menuju satu data tunggal DPR, Pemerintah

    “Kedua, DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu tiga bulan ke depan Kemensos, Pemda, BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru,” ujar Dasco.

    Ia melanjutkan, “Ketiga, DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan di APBN secara tepat sasaran dan dengan data yang akurat.”

    Sosialisasi dan Perbaikan Tata Kelola

    Rapat juga menyepakati peran aktif BPJS Kesehatan dalam melakukan sosialisasi. Ini terkait penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) Pemda.

    “Keempat, DPR dan pemerintah sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU Pemda,” kata Dasco.

    Terakhir, kesepakatan juga meliputi perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk mencapai satu data tunggal yang lebih akurat dan efisien.

    “Kelima, DPR dan pemerintah sepakat terus melakukan perbaikan dan mewujudkan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal,” imbuh Ketua Harian Gerindra itu.