Category: Politik

  • Survei Indikator Politik: Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Capai 79,9% di Istana Kepresidenan Jakarta

    Survei Indikator Politik: Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Capai 79,9% di Istana Kepresidenan Jakarta

    Sebanyak 79,9% responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, demikian hasil survei Indikator Politik Indonesia. Namun, Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa survei bukanlah satu-satunya acuan pemerintah dalam bekerja.

    Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah mempercepat program-program. Program tersebut diyakini mampu mengurangi beban dan masalah yang dihadapi masyarakat.

    "Ya sebagaimana setiap ada hasil survei bagi kami sesungguhnya bukan itu yang kita kejar, bukan hasil survei, yang kita kejar adalah mempercepat program-program yang memang kita yakini itu bisa mengurangi beban-beban dan masalah-masalah yang ada di masyarakat kita," kata Pras kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Prasetyo Hadi mengungkapkan target utama Prabowo. Target tersebut meliputi memerangi kemiskinan serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

    Menurut Pras, Prabowo menganggap isu-isu ini sebagai musuh yang harus segera dientaskan. Pemerintah sedang dalam 'perang' untuk masalah tersebut.

    "Kita ini beberapa kali dalam forum Bapak Presiden selalu mengatakan juga masuk kategori kita ini perang. Perang dengan kemiskinan, perang dengan masalah kualitas pendidikan kita, perang dengan masalah kualitas kesehatan," ujarnya.

    Prasetyo Hadi menambahkan, pernyataan 'perang' ini perlu dipahami dalam konteks yang benar. Ini adalah perang dalam tanda kutip untuk mengatasi masalah.

    "Ini perang dalam tanda kutip ya, jangan diartikan dengan salah. Musuh kita hari ini itu, jadi kita ingin bekerja sekeras-kerasnya untuk mencapai itu. Kalau kemudian itu diterima oleh masyarakat dalam bentuk hasil polling itu kita serahkan ke masyarakat, tapi kita tidak mengejar itu," lanjutnya.

    Pemerintah Belum Puas Penuh

    Pras mengakui pemerintah belum sepenuhnya puas dengan capaian program. Banyak target yang diharapkan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

    "Karena sesungguhnya juga masih banyak yang kita belum puas terhadap program yang kita inginkan cepat bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, cepat bisa mengurangi kesulitan masyarakat dan itu juga belum semuanya kan, masih butuh waktu," ujarnya.

    Ketua DPP Partai Gerindra itu mencontohkan program renovasi sekolah di seluruh Indonesia. Jumlah sekolah yang harus direnovasi mencapai sekitar 300 ribu unit.

    Kondisi ini menunjukkan masih adanya pekerjaan besar yang harus dituntaskan. Proses renovasi ini akan memakan waktu.

    "Misalnya bagaimana kita merenovasi seluruh sekolah kan, dari kurang lebih 300 ribu sekolah di seluruh tanah air kita kan mungkin baru bisa kita selesaikan dalam 2-3 tahun itu. Itu nggak puas itu," lanjutnya.

    Detail Hasil Survei Indikator Politik Indonesia

    Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait kinerja Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya menunjukkan sebanyak 79,9% responden mengaku puas terhadap kinerja Presiden RI ke-8 ini.

    Survei ini dilaksanakan dalam rentang 15-21 Januari 2026. Sebanyak 1.220 orang dilibatkan sebagai responden dengan metode simple random sampling.

    Toleransi kesalahan (margin of error) survei ini kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden diwawancarai secara tatap muka.

    Quality control hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel. Supervisor mendatangi kembali responden terpilih untuk verifikasi.

    "Jadi secara umum tidak terlalu berbeda dengan approval rating Presiden Prabowo Januari 2025 dibanding Januari 2026. Kisaran kalau dijumlahkan antara sangat puas dan cukup puas gitu 79,9%. Jadi sangat tinggi ya untuk ukuran approval rating seorang presiden ya," kata peneliti utama dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi secara daring, Minggu (8/2).

    Responden yang mengatakan sangat puas ada di angka 13%. Secara keseluruhan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo di angka 79,9%.

    Tingkat Kepuasan Persentase
    Sangat Puas 13,0%
    Cukup Puas 66,9%
    Total Puas 79,9%
    Tidak Puas (Sangat Tidak Puas & Kurang Puas) 20,1%
  • Menteri PANRB Rini Widyantini: Reformasi Birokrasi Diukur Efektivitas Anggaran dan Kualitas Pelayanan Publik

    Menteri PANRB Rini Widyantini: Reformasi Birokrasi Diukur Efektivitas Anggaran dan Kualitas Pelayanan Publik

    Keberhasilan reformasi birokrasi diukur dari efektivitas anggaran dan kualitas pelayanan publik. Layanan cepat, transparan, dan mudah diakses dinilai menjadi wujud nyata hadirnya negara.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan hal itu. Ia mengatakan, diperlukan komitmen dan kolaborasi semua pemangku kepentingan.

    Keterlibatan pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangat penting. Hal ini disampaikan Rini dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

    "Bapak Presiden juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus menghasilkan birokrasi yang responsif dan melayani rakyat. Birokrasi dituntut untuk cepat menyesuaikan diri, tanggap terhadap perubahan, dan tidak lagi mempersulit urusan masyarakat," ujar Rini, Senin (9/2/2026).

    Pernyataan tersebut disampaikan Rini saat menjadi pembicara. Ia berbicara di Seminar Nasional dan Rakernas Indonesian Association for Public Administration (IAPA), Universitas Sebelas Maret (UNS).

    Menurutnya, reformasi birokrasi bukan sekadar agenda administratif. Reformasi birokrasi adalah fondasi kekuatan bangsa.

    Tujuannya memastikan Indonesia mampu berdiri tegak, berdaulat, berkelanjutan, dan menentukan masa depannya. Peran akademisi dan IAPA sangat strategis.

    Akademisi sebagai knowledge community tidak hanya memproduksi gagasan. Mereka juga mendorong praktik reformasi di berbagai sektor pemerintahan.

    Keterlibatan aktif akademisi memberi masukan berbasis riset. Mereka juga mengawal kebijakan publik serta membangun ruang kolaborasi.

    Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini penting. Ini prasyarat agar crowdsourced governance dalam reformasi birokrasi dapat berjalan efektif.

    Rini berharap IAPA terus memperkuat perannya. IAPA diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengembangan ilmu administrasi publik.

    Selain itu, IAPA berperan dalam pengawalan reformasi birokrasi di Indonesia.

    Akademisi dapat berkontribusi langsung sebagai knowledge producer. Mereka menghasilkan riset berbasis bukti untuk perumusan kebijakan dan inovasi reformasi birokrasi.

    Kemudian sebagai policy think tank, memberikan analisis kritis dan rekomendasi kebijakan. Juga policy brief yang objektif dan independen.

    Berikut peran strategis akademisi dalam reformasi birokrasi:

    Peran Kontribusi
    Knowledge Producer Menghasilkan riset berbasis bukti untuk kebijakan dan inovasi
    Policy Think Tank Memberikan analisis kritis, rekomendasi kebijakan, dan policy brief
    Human Capital Builder Mencetak aparatur dan pemimpin masa depan yang adaptif dan berintegritas
    Innovation & Pilot Lab Menjadi ruang uji coba inovasi tata kelola dan digitalisasi layanan publik
    Social Control & Public Discourse Mendorong budaya kritis, transparansi, dan akuntabilitas

    Rini menambahkan, akademisi dapat menjadi human capital builder. Mereka mencetak aparatur dan pemimpin masa depan adaptif dan berintegritas.

    Akademisi juga berperan sebagai innovation and pilot lab. Mereka menjadi ruang uji coba inovasi tata kelola dan digitalisasi layanan publik.

    Melalui fungsi social control dan public discourse, mereka mendorong budaya kritis. Ini termasuk transparansi dan akuntabilitas.

    "Masa depan tata kelola ditentukan oleh kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor dalam ekosistem yang terbuka, terhubung, dan saling menguatkan. Melibatkan pemerintah, swasta, media, komunitas, dan akademisi. Karena itu, reformasi birokrasi harus diarahkan pada penguatan ekosistem kolaboratif sebagai fondasi utama penciptaan nilai publik dan keberlanjutan pembangunan," ucap Rini.

    Tantangan Administrasi Publik Masa Kini

    Ketua Umum IAPA, Dr. Khairul Muluk, mengatakan tuntutan masyarakat terhadap administrasi publik terus meningkat. Tuntutan ini bahkan melebihi kemampuan administrasi publik itu sendiri.

    Ada tantangan terhadap administrasi publik. Ini seperti perubahan dunia yang cepat dan disrupsi di mana-mana.

    Kepercayaan publik juga naik dan turun dengan cepat. Tantangan administrasi publik saat ini tidak lagi bersifat teknis semata.

    Banyak hal yang dihadapi, seperti kompleksitas kebijakan lintas sektor. Ini juga termasuk koordinasi pusat dan daerah.

    Tuntutan masyarakat tidak hanya ingin dilayani. Masyarakat juga ingin didengar bahkan ingin dilibatkan.

    Negara tidak bisa berjalan sendirian. Negara memerlukan banyak aktor dan sektor yang akan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Yang tersulit dalam reformasi birokrasi bukan hanya struktur atau perilaku. Yang tersulit adalah budaya.

    Budaya reformasi birokrasi akan semakin kuat. Ini jika ekosistem budaya kita lebih kuat.

    "IAPA tetap ingin menjadi mitra berfikir pemerintah, menjadi jembatan antara kampus dengan birokrasi. Kampus tidak bisa berdiri sendiri kemudian birokrasi saling melengkapi dengan kampus, dan semoga kami bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara," kata Dr. Khairul Muluk.

  • Rieke Pitaloka Soroti Data PBI JK BPJS, Sebut Angka Kemiskinan Nasional Mencurigakan di Senayan

    Rieke Pitaloka Soroti Data PBI JK BPJS, Sebut Angka Kemiskinan Nasional Mencurigakan di Senayan

    Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan persoalan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS lebih dari sekadar urusan teknis. Menurutnya, data negara ini bersinggungan langsung dengan nasib dan nyawa jutaan rakyat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Rieke dalam rapat bersama Pimpinan DPR dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Rieke menyoroti dampak besar data tersebut terhadap kehidupan masyarakat.

    "Di balik angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Ini bukan soal deretan angka, kita bekerja di sini saya yakin, bukan sekadar untuk menghitung secara teknis deretan angka, data sains dan sebagainya," kata Rieke.

    Rieke menyoroti data kepesertaan PBI JK yang dibiayai melalui APBN dan APBD. Berdasarkan perhitungannya, jumlah peserta PBI mencapai sekitar 143 juta orang dari total penduduk Indonesia yang diperkirakan 287 juta jiwa.

    Menurutnya, jika PBI diperuntukkan bagi masyarakat tak mampu, angka tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai akurasi data kemiskinan nasional.

    Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan validitas data kemiskinan jika jumlah penerima PBI JK mencapai 143,98 juta jiwa.

    "Artinya dengan prinsip yang tadi sasaran utama penerima bantuan iuran, dari 143,98 juta jiwa, artinya jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini 50,31%. Bapak Menteri Keuangan, tentu ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Kalau dikalikan ya, apakah ini data yang faktual?" tanya Rieke.

    Selain itu, Rieke meminta pemerintah segera mengaktifkan kembali peserta PBI JK yang dinonaktifkan, khususnya pengidap penyakit kronis. Ia menilai kebutuhan anggarannya relatif kecil dibandingkan dampak yang ditimbulkan.

    "Ini persoalan nyawa. Ada 120.472 orang dikali 42.000 dikali 3 bulan, hanya 15,179 miliar. Bukan uang kita. APBN bukan uang saya, bukan uang kita, uang rakyat," ungkap dia.

    Perlunya Pembenahan Ekosistem Data Nasional

    Rieke juga mendorong pembenahan menyeluruh ekosistem data nasional hingga tingkat desa dan kelurahan. Ia menilai ketepatan sasaran anggaran sangat bergantung pada validitas data.

    "Saya yakin bahwa anggaran tepat sasaran jika data tepat sasaran. Basis anggaran adalah data dasar negara, begitu," tuturnya.

    Tuntutan Pengaktifan Kembali PBI JK

    Senada dengan Rieke, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan PBI JK. Menurutnya, anggaran untuk ini telah tersedia.

    "Anggarannya juga ada, nggak ada masalah. Nanti sambil perbaikan, diaktifkan dan kita bayar itu semua supaya masyarakat kita tidak lagi menjerit dan tidak menyalahkan kita," kata Marwan.

    Marwan juga menegaskan bahwa pasien dengan penyakit kronis harus tetap ditanggung melalui skema PBI JK. Kriteria penerima, menurutnya, tidak semestinya dibatasi hanya pada desil 1 hingga 5.

    "Jadi bukan saja yang PBI itu, tapi yang masuk desil sampai ke 10 pun kalau penyakitnya tertentu harus dibantu," kata dia.

    Pembedaan Bantuan Sosial dan Kesehatan

    Marwan menjelaskan, dalam pembahasan di Komisi VIII DPR RI, terdapat istilah "wisuda" bagi masyarakat miskin yang kondisi ekonominya sudah meningkat. Istilah ini merujuk pada mereka yang tidak lagi berhak menerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

    Namun, Marwan menekankan bahwa urusan kesehatan tidak bisa disamakan dengan bantuan sosial berbasis ekonomi. Ia menggarisbawahi perlunya pembedaan yang jelas antara kedua jenis bantuan tersebut.

    Berikut adalah perbandingan jumlah peserta PBI JK dengan perkiraan penduduk Indonesia:

    Deskripsi Jumlah (Juta Jiwa)
    Total Penduduk Indonesia 287
    Peserta PBI JK (Ditanggung APBN/APBD) 143
    Persentase Penerima PBI JK dari Total Penduduk 50,31%

    "Maka karena itu, tidak perlu sebetulnya ribut-ribut di masyarakat karena toh juga uangnya ada. Kecuali memang yang dibantu ini betul-betul kaya, hanya ingin merasa hebat karena pemerintah membantu dia, nah itu datanya penting," tuturnya.

  • Mensesneg Prasetyo Hadi Ungkap Undangan Dewan Perdamaian Trump, Prabowo Akan Hadir?

    Mensesneg Prasetyo Hadi Ungkap Undangan Dewan Perdamaian Trump, Prabowo Akan Hadir?

    Sekretaris Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya undangan rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Dewan ini dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Rapat perdana Dewan Perdamaian tersebut dijadwalkan pada 19 Februari. Namun, Mensesneg Prasetyo Hadi belum dapat memastikan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara tersebut.

    "Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau nggak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian," ujar Prasetyo Hadi.

    Harapan Penandatanganan Tarif Dagang

    Mensesneg Prasetyo Hadi berharap, jika Presiden Prabowo hadir, kegiatan tersebut dapat sekaligus menjadi momentum penandatanganan tarif dagang antara AS dan Indonesia. Indonesia diketahui tengah menanti jadwal pasti pelaksanaan penandatanganan kesepakatan itu.

    "Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya," ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kesepakatan tarif impor dagang dengan AS sudah tuntas. Saat ini, hanya menunggu tahap penyempurnaan dan legal drafting.

    "Negosiasi dengan Amerika seluruh pembicaraan sebetulnya sudah selesai. Tinggal fine tuning di legal drafting," kata Airlangga seusai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

    Penandatanganan antara kedua kepala negara, menurut Airlangga, tinggal menunggu jadwal. Ia belum mengetahui jadwal pasti terkait penandatanganan tersebut.

    "Dan berikutnya tinggal menunggu jadwal yang akan ditentukan, jadwal bersama antara Bapak Presiden dan Presiden Trump," ujarnya.

    Berikut ringkasan status kesepakatan dagang AS-Indonesia:

    Tahap Negosiasi Keterangan
    Penyelesaian Pembicaraan Sudah selesai
    Penyempurnaan & Legal Drafting Sedang berlangsung
    Penetapan Jadwal Penandatanganan Menunggu kesepakatan
  • Mensesneg Prasetyo Hadi Ungkap Arahan Prabowo Subianto di Rapim TNI-Polri Istana Kepresidenan

    Mensesneg Prasetyo Hadi Ungkap Arahan Prabowo Subianto di Rapim TNI-Polri Istana Kepresidenan

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan isi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri. Arahan tersebut disampaikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Prabowo Subianto memberikan penguatan agar TNI-Polri menjadi institusi yang kuat dan profesional. Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan hal ini kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

    "Bapak Presiden memberikan pengarahan-pengarahan untuk bagaimana TNI maupun Polri harus menjadi institusi yang kuat, profesional, dan terutama tadi pesan beliau adalah untuk menjadi tentara rakyat dan polisi yang dicintai oleh rakyat," kata Prasetyo Hadi, Senin (9/2/2026).

    Dalam arahannya, Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada TNI-Polri atas kinerja mereka selama setahun terakhir. Prabowo menekankan agar TNI-Polri menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada rakyat.

    "Kalau kita perhatikan kan baik TNI maupun Polri memang dalam satu tahun ini banyak juga melaksanakan tugas-tugas yang mungkin selama ini dianggap di luar tupoksi, tetapi sebagai tentara rakyat, sebagai polisi rakyat, kita merasa bahwa kehadiran TNI maupun Polri itu sangat membantu masyarakat juga," ujar Prasetyo Hadi.

    Prabowo juga berpesan agar TNI-Polri terus bersatu, merapatkan barisan, dan terus memperbaiki institusi. Ini bagian dari evaluasi untuk mencapai kekuatan dan profesionalisme.

    Evaluasi dan Komitmen Bersama

    "Evaluasi, tadi kan bagian dari evaluasi. Untuk menjadi TNI yang kuat, yang profesional, yang maju itu kan bagian juga dari bentuk evaluasinya untuk terus bersatu, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, dan kepentingan masyarakat," ungkap Prasetyo Hadi.

    Rapim TNI-Polri tersebut berlangsung di halaman kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Kegiatan dimulai pukul 10.00 WIB, dengan Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat di hadapan para pimpinan TNI dan Polri.

    Rapat ini diikuti oleh lebih dari 650 peserta, termasuk unsur TNI, Polri, dan para menteri terkait. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga hadir.

    Berikut adalah beberapa anggota kabinet yang turut hadir dalam acara Rapim TNI-Polri:

    Jabatan Nama
    Menko Polkam Djamari Chaniago
    Wamenko Polkam Lodewijk
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin
    Wamenhan Donny Ermawan
    Mendagri Tito Karnavian
    Mensesneg Prasetyo Hadi
    Kepala BRIN Herindra
    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya
  • Dubes Norwegia Mundur Terkait Dokumen Jeffrey Epstein, Sorotan Internasional

    Dubes Norwegia Mundur Terkait Dokumen Jeffrey Epstein, Sorotan Internasional

    Duta Besar Norwegia untuk Yordania dan Irak, Mona Juul, telah mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri ini menyusul diluncurkannya penyelidikan terkait dugaan hubungannya dengan pelaku kejahatan seksual Amerika Serikat, Jeffrey Epstein.

    Mona Juul dikenal atas peran kuncinya dalam negosiasi rahasia Israel-Palestina yang menghasilkan Perjanjian Oslo awal 1990-an. Namanya terseret dalam rilis dokumen Epstein terbaru, bersama beberapa tokoh terkemuka Norwegia lainnya.

    Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, menyatakan bahwa keputusan Mona Juul untuk mundur adalah langkah yang tepat. "Kontak Juul dengan pelaku pelecehan yang dihukum, Epstein, telah menunjukkan kesalahan penilaian yang serius," kata Espen Barth Eide, Minggu (8/2) waktu setempat.

    Skandal ini kembali menyoroti dampak dari jaringan Jeffrey Epstein yang luas, bahkan menjangkau ranah diplomatik internasional. Mona Juul, yang memiliki rekam jejak panjang dalam diplomasi, kini harus menghadapi konsekuensi dari hubungan tersebut.

    Langkah Israel di Tepi Barat

    Di sisi lain, Kabinet keamanan Israel menyetujui serangkaian langkah untuk memperketat kendali atas Tepi Barat yang diduduki. Kebijakan ini berpotensi membuka jalan bagi perluasan permukiman lebih lanjut di wilayah tersebut.

    Tepi Barat, yang diduduki Israel sejak 1967, dianggap sebagai bagian terbesar dari negara Palestina di masa depan. Namun, bagi sebagian besar sayap kanan religius, wilayah ini adalah tanah Israel. Pengumuman kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz dalam pernyataan bersama, Minggu (8/2) waktu setempat.

    Kecaman Trump Terhadap Super Bowl Halftime Show

    Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan kecaman keras terhadap pertunjukan paruh waktu Super Bowl yang menampilkan rapper Bad Bunny. Trump menyebut pertunjukan itu "sangat buruk" dan "salah satu yang terburuk" dalam sejarah Super Bowl.

    Bad Bunny, atau Benito Antonio Martinez Ocasio, tampil sebagai bintang utama di Super Bowl LX di Santa Clara, California, Minggu (8/2) waktu setempat. Ia membawakan lagu-lagu berbahasa Spanyol dengan irama reggaeton. Bad Bunny merupakan kritikus vokal kebijakan deportasi massal Trump dan pendukung Kamala Harris pada pilpres 2024 lalu. Artis berusia 31 tahun ini baru saja memenangkan Album of the Year di Grammy Awards untuk album berbahasa Spanyolnya, "Debí Tirar Más Fotos".

    Kemenangan PM Sanae Takaichi di Pemilu Jepang

    Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, meraih kemenangan telak dalam pemilu sela yang digelar Minggu (8/2) waktu setempat. Partai Demokratik Liberal (LDP) yang dipimpinnya berhasil memenangkan mayoritas dua pertiga kursi di majelis rendah Jepang.

    Kemenangan ini membuka jalan bagi pemerintahan Takaichi untuk menerapkan pemotongan pajak yang dijanjikan, yang telah mengguncang pasar keuangan. Selain itu, kemenangan ini juga memungkinkan peningkatan pengeluaran militer Jepang untuk menghadapi pengaruh China. Takaichi, PM perempuan pertama Jepang sejak Oktober 2025, mengumumkan pemilu sela musim dingin ini untuk memanfaatkan popularitasnya yang meroket setelah memimpin LDP.

    Tabel Ringkasan Peristiwa Internasional

    Berikut adalah ringkasan singkat dari beberapa peristiwa internasional penting yang terjadi:

    Peristiwa Tokoh/Pihak Terkait Dampak/Implikasi
    Pengunduran Diri Dubes Norwegia Mona Juul, Jeffrey Epstein Menyoroti keterkaitan diplomatik dengan skandal Epstein, "kesalahan penilaian serius"
    Langkah Israel di Tepi Barat Kabinet Keamanan Israel, Bezalel Smotrich, Israel Katz Peningkatan kendali, potensi perluasan permukiman, memicu perdebatan status wilayah
    Kecaman Trump pada Super Bowl Donald Trump, Bad Bunny Polemik seputar pertunjukan budaya dan pandangan politik, kritik Trump terhadap Bad Bunny
    Kemenangan PM Jepang Sanae Takaichi, LDP Pemotongan pajak, peningkatan belanja militer, memperkuat posisi Jepang di kawasan
    Bocah WNI Tewas di Singapura Bocah WNI (6), Ibu, Pengemudi (38) Penangkapan pengemudi atas kelalaian, penyelidikan berlanjut, insiden tragis di Chinatown

    Tragedi Bocah WNI di Singapura

    Sebuah insiden tragis menimpa seorang anak berusia 6 tahun asal Indonesia di Singapura. Bocah tersebut meninggal dunia setelah ia dan ibunya ditabrak mobil di kawasan Chinatown. Pengemudi mobil tersebut telah ditangkap oleh otoritas Singapura.

    Pengemudi wanita berusia 38 tahun tersebut ditangkap atas tuduhan mengemudi tanpa pertimbangan yang wajar hingga menyebabkan kematian. Sebelumnya, Kepolisian Singapura menyatakan bahwa pengemudi tersebut sedang membantu penyelidikan atas kecelakaan tragis itu, menurut Channel News Asia, Senin (9/2/2026).

  • Mensos Gus Ipul Ungkap Perbedaan Data PBI JK Nonaktif Pasien Kronis dengan Kemenkes di Senayan

    Mensos Gus Ipul Ungkap Perbedaan Data PBI JK Nonaktif Pasien Kronis dengan Kemenkes di Senayan

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan adanya perbedaan data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan nonaktif yang mengidap penyakit kronis. Perbedaan data ini terjadi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Gus Ipul menjelaskan, perbedaan data tersebut muncul setelah Kemensos melakukan validasi ulang. Hal ini disampaikan dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Berdasarkan data dari Kemenkes, tercatat sebanyak 120.472 peserta PBI JK yang dinonaktifkan merupakan pasien penyakit kronis. Namun, data Kemensos menunjukkan angka yang lebih rendah.

    Menurut data Kemensos, hanya ada 106 ribu peserta PBI JK pengidap penyakit kronis yang dinonaktifkan. Selisih data ini disebabkan oleh proses penyesuaian yang dilakukan Kemensos.

    "Data kami 106 (ribu) itu adalah setelah kita sesuaikan dengan yang meninggal," ujar Gus Ipul.

    Gus Ipul menjelaskan, Kemensos telah melakukan validasi ulang secara menyeluruh terhadap data peserta PBI JK pengidap penyakit kronis. Proses ini termasuk penelusuran peserta yang telah meninggal dunia.

    "Jadi 120 (ribu) itu, kemudian kita cek ulang dan tinggal 106 (ribu) setelah kita lakukan penelusuran yang meninggal. Jadi 106 (ribu), yang dari catatan kami," ungkapnya.

    Berikut perbandingan data PBI JK nonaktif pengidap penyakit kronis:

    Sumber Data Jumlah Peserta PBI JK Nonaktif Keterangan
    Kemenkes 120.472 Pasien penyakit kronis
    Kemensos 106.000 Setelah validasi ulang, termasuk penyesuaian data meninggal

    Dinamika Data Jaminan Sosial

    Gus Ipul menambahkan, data dalam sistem jaminan sosial bersifat sangat dinamis dan krusial. Perubahan data dapat terjadi setiap hari karena berbagai peristiwa sosial di masyarakat.

    "Kenapa? Karena setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat, setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas. Ini sangat krusial," ucapnya.

    Dinamika ini membuat data jaminan sosial sangat rentan terhadap perubahan. Kesadaran akan hal ini penting untuk semua pihak.

    "Jadi mungkin data hari ini dengan data besok sudah sangat berubah. Ini yang perlu kita sadari bersama," imbuhnya.

  • Megawati Kunjungi Perpustakaan Pusat PNU Riyadh Jelang Penganugerahan Doktor Kehormatan

    Megawati Kunjungi Perpustakaan Pusat PNU Riyadh Jelang Penganugerahan Doktor Kehormatan

    Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri, mengunjungi Perpustakaan Pusat Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Arab Saudi. Kunjungan ini dilakukan menjelang penganugerahan gelar doktor kehormatan (honoris causa) kepadanya.

    Megawati didampingi oleh putra dan putrinya, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo beserta istrinya, serta Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Megawati tiba di lokasi pada Senin (9/2/2026) pukul 10.20 waktu setempat. Kedatangannya disambut langsung oleh Pelaksana Tugas Rektor Princess Nourah University (PNU), Fawziyah bint Suliman Al Amro.

    Megawati dan delegasi disambut dengan jamuan kurma sebelum bergerak ke lantai atas. Di sana, Megawati berbincang-bincang dengan 11 mahasiswi Indonesia yang sedang menempuh kuliah di PNU.

    Para mahasiswi mengenalkan diri dan asal daerah mereka. Mereka merupakan penerima beasiswa dengan jurusan pendidikan Islam dan bahasa Arab.

    Turut mendampingi dalam kunjungan ini adalah Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi, dan Ketua DPP PDIP bidang Luar Negeri Ahmad Basarah.

    Setelah perbincangan, Megawati dan para mahasiswi berfoto bersama. Para mahasiswi menyampaikan terima kasih atas kunjungan tersebut.

    Keliling Perpustakaan dan Pidato

    Rektor PNU kemudian mengajak Megawati untuk berkeliling melihat gedung perpustakaan. Ketua Umum PDIP itu melihat manuscript hall, mesin penyimpanan buku, dan ruang baca.

    Berikut adalah beberapa area yang dikunjungi Megawati di Perpustakaan PNU:

    Area Deskripsi
    Manuscript Hall Ruangan khusus untuk koleksi naskah kuno.
    Mesin Penyimpanan Buku Sistem otomatisasi untuk menyimpan dan mengambil buku.
    Ruang Baca Area untuk mahasiswa membaca dan belajar.

    Selanjutnya, Megawati dan rombongan menuju Aula PNU. Megawati akan menyampaikan pidato dengan tema 'Pemberdayaan Perempuan dalam Pemerintahan'.

  • Prabowo Beri Arahan Strategis di Rapim TNI-Polri Istana Jakarta

    Prabowo Beri Arahan Strategis di Rapim TNI-Polri Istana Jakarta

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri di Istana, Jakarta. Prabowo memberikan arahan umum mengenai menjaga keamanan dan pertahanan. Ini penting di tengah kondisi geopolitik global yang sangat dinamis.

    Pengarahan Presiden Prabowo dinilai serupa dengan hasil rapat koordinasi nasional sebelumnya. Rapat tersebut membahas tentang menjaga stabilitas nasional.

    Tito Karnavian menjelaskan bahwa inti arahan Presiden Prabowo adalah untuk menjaga situasi keamanan, ketertiban, dan pertahanan negara. Hal ini terkait erat dengan kondisi geopolitik global yang terus berubah.

    "Tapi yang jelas tadi, dibuka oleh Bapak Presiden, pengarahan secara umum yang intinya beliau untuk menjaga situasi keamanan, ketertiban, juga pertahanan negara, geopolitik ya, yang mungkin nggak jauh beda dengan pada waktu rapat koordinasi nasional di Sentul yang lalu," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan postur pertahanan nasional oleh setiap unsur. Ini adalah bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keamanan negara secara keseluruhan.

    Kekuatan utama bangsa tidak hanya terletak pada kemampuan institusi, tetapi juga pada tingkat kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat terhadap negara merupakan fondasi yang krusial.

    "Ya intinya agar masing-masing memperkuat postur pertahanan dan juga ada hal yang sangat penting sekali disampaikan tadi bahwa kekuatan bangsa ini terletak pada trust rakyat ya, kepada negara," ujarnya.

    TNI-Polri Sebagai Tentara dan Polisi Rakyat

    Prabowo Subianto menegaskan bahwa TNI harus benar-benar hadir sebagai tentara rakyat. Polri juga harus menjadi polisi yang bekerja dan melayani untuk kepentingan rakyat.

    Ini berarti kedua institusi tersebut harus mendapatkan dukungan dan dicintai oleh masyarakat. Hal ini akan memperkuat posisi mereka sebagai pilar keamanan dan pertahanan.

    "Jadi TNI dan Polri pun harus menjadi…. TNI harus menjadi tentara rakyat, polisi pun harus menjadi polisi rakyat," ujar Tito.

    "Artinya TNI yang didukung oleh rakyat, dicintai oleh rakyat, dan Polri yang didukung dan dicintai oleh rakyat juga, pasti akan kuat. Kira-kira gitu," lanjut Tito.

    Agenda Rapim TNI-Polri dan Peserta

    Rapim TNI-Polri ini digelar di Istana, Jakarta, pada Senin (9/2/2026), dimulai pukul 10.00 WIB. Presiden Prabowo memberikan taklimat di hadapan para pimpinan TNI dan Polri.

    Rapat ini diikuti oleh lebih dari 650 peserta. Mereka terdiri atas unsur TNI, Polri, serta para menteri terkait dalam Kabinet Merah Putih.

    Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam rapim tersebut:

    Jabatan Nama Pejabat
    Menko Polkam Djamari Chaniago
    Wamenko Polkam Lodewijk
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin
    Wamenhan Donny Ermawan
    Mendagri Tito Karnavian
    Mensesneg Prasetyo Hadi
    Kepala BRIN Herindra
    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya

    KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa rapat ini merupakan kegiatan tahunan. Fokus pembahasan adalah evaluasi kinerja selama setahun ke belakang serta langkah-langkah ke depan.

    "Ini kan acara rutin saja, evaluasi, langkah langkah ke depan, biasa kita dapet pengarahan dari presiden," ujarnya.

  • Ghislaine Maxwell Akan Diperiksa Kongres AS di Washington DC

    Ghislaine Maxwell Akan Diperiksa Kongres AS di Washington DC

    Ghislaine Maxwell, kaki tangan pelaku kejahatan seks Jeffrey Epstein, akan dimintai keterangan oleh Kongres Amerika Serikat (AS). Pemeriksaan tersebut dijadwalkan pada Senin (9/2). Sesi tanya jawab ini akan digelar secara tertutup.

    Maxwell diperkirakan akan menggunakan haknya untuk tidak menjawab pertanyaan apa pun. Ia sedang menjalani hukuman 20 tahun penjara atas pidana memperdagangkan anak-anak perempuan kepada Epstein.

    Seperti dilansir AFP, Senin (9/2/2026), Maxwell akan menghadapi rentetan pertanyaan dari anggota Komite Pengawasan DPR AS. Proses ini dilakukan melalui tautan video dari penjara tempatnya ditahan.

    Meskipun tidak ada penuntutan baru oleh otoritas penegak hukum AS, jutaan halaman dokumen tentang Epstein telah diungkap. Banyak pemimpin politik dan bisnis terseret skandal ini setelah hubungan mereka dengan Epstein terungkap.

    Beberapa bahkan sampai mengundurkan diri dari jabatan mereka. Komite Pengawasan DPR AS, yang kini dikuasai Partai Republik, sedang menyelidiki hubungan Epstein dengan tokoh-tokoh berpengaruh.

    Mereka juga menyelidiki bagaimana informasi tentang tindak kejahatannya ditangani. Namun, Maxwell diperkirakan akan menggunakan haknya untuk tidak mengkriminalisasi diri sendiri.

    Hak tersebut dijamin dalam Amandemen Kelima Konstitusi AS. Jeffrey Epstein dinyatakan bersalah pada tahun 2008 atas dakwaan menyediakan anak di bawah umur untuk prostitusi.

    Ia hanya mendapatkan hukuman relatif ringan dan dibebaskan pada tahun 2009. Epstein kembali dijebloskan ke penjara tahun 2019.

    Kemudian ia ditemukan tewas di sel tahanannya di New York. Kematiannya ditetapkan sebagai bunuh diri, namun memicu spekulasi dan konspirasi selama bertahun-tahun.

    Upaya Kekebalan Hukum Ditolak

    Pengacara Ghislaine Maxwell telah mendesak Kongres AS untuk memberikan kekebalan hukum kepada kliennya. Tujuannya agar Maxwell dapat bersaksi di hadapan Komite Pengawasan DPR AS, namun para anggota parlemen AS menolak.

    Tanpa adanya kekebalan hukum itu, tim pengacara Maxwell mengatakan bahwa kliennya akan menggunakan hak Amandemen Kelima Konstitusi AS. Ini untuk menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri.

    Meskipun sesi tanya jawab dengan Maxwell ini akan digelar secara tertutup, salah satu anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Ro Khanna, mengungkapkan pertanyaan yang akan dia ajukan. Ini terjadi meskipun Maxwell menolak untuk menjawabnya.

    Berikut adalah ringkasan pertanyaan utama yang akan diajukan:

    Fokus Pertanyaan Detail
    Hubungan Tokoh Penting Keterkaitan Presiden Donald Trump dengan Epstein dan Maxwell
    Identitas Konspirator Identitas empat 'rekan konspirator' lainnya
    Korban dan Pelaku Identitas 25 pria yang diduga melakukan penganiayaan seksual terhadap anak di bawah umur di pulau milik Epstein

    Beberapa pertanyaan terkait hubungan antara Presiden Donald Trump dengan Epstein dan Maxwell. Sejumlah pertanyaan lainnya berfokus pada empat 'rekan konspirator' serta 25 pria lainnya. Mereka diduga 'melakukan penganiayaan seksual terhadap anak di bawah umur di pulau milik Epstein'.

    Trump yang pernah menjadi rekan dekat Epstein, belum dipanggil untuk bersaksi. Sejauh ini, Trump belum dituduh melakukan pelanggaran kriminal apa pun terkait aktivitas Epstein.