Category: Politik

  • Golkar Targetkan Semua Anggota Fraksi DPR RI Kembali di 2029

    Golkar Targetkan Semua Anggota Fraksi DPR RI Kembali di 2029

    Partai Golkar merayakan HUT ke-58 Fraksi Partai Golkar di Kompleks DPR/MPR. Ketua Fraksi Partai Golkar, Sarmuji, menyampaikan target ambisius untuk Pemilu 2029.

    Sarmuji menargetkan seluruh anggota fraksi Golkar di DPR RI saat ini dapat kembali terpilih menjadi anggota DPR RI pada tahun 2029 mendatang. Target ini disampaikan saat acara HUT Fraksi Golkar di DPR RI, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Tak hanya itu, ia juga menargetkan peningkatan suara Partai Golkar sebesar 20 persen pada Pemilu 2029. Sarmuji berharap Golkar dapat meraih setidaknya 120 ribu suara.

    "Bukan hanya sekadar jadi, tetapi suaranya meningkat. Kalau sekarang dapat suara 100 ribu, ya 2029 meningkat sekitar 20 persen minimal dari 100 ribu menjadi 120 ribu," ucap Sarmuji.

    Peran Fraksi Golkar di Daerah Pemilihan

    Sarmuji juga menekankan pentingnya peran anggota fraksi Golkar sebagai perwakilan di masing-masing daerah pemilihan (dapil). Ia berharap Golkar menjadi lokomotif partai di daerah masing-masing, serta mampu menambah kursi di setiap dapil.

    "Dengan demikian, kita menjadi lokomotif partai di masing-masing daerah. Partai Golkar menambah kursi di masing-masing dapil. Kita berharap betul kerja sama, kedisiplinan, rekan-rekan anggota fraksi, terutama merawat dapil," tambahnya.

    Kedekatan dengan Rakyat sebagai Prioritas

    Sarmuji meminta seluruh jajarannya untuk terus membangun kedekatan dengan rakyat. Ia menegaskan bahwa fraksi di DPR adalah etalase Partai Golkar.

    "Kita ingin membangun terus menerus kedekatan dengan rakyat. Hari ini kita bertemu dengan saudara-saudara kami, kami menyatakan bahwa fraksi partai Golkar akan selalu dekat dengan rakyat dalam situasi apapun," ujar dia.

    "Fraksi partai Golkar adalah etalase partai, kita harus menjadikan etalase kita ini menjadi etalase yang paling indah, yang rakyat bisa tahu betul apa yang kita perjuangkan, apa yang kita kerjakan," lanjut Sarmuji.

    Berikut rincian target suara yang ingin dicapai Partai Golkar pada Pemilu 2029:

    Periode Pemilu Target Peningkatan Suara Target Minimal Suara
    2029 20% 120.000

    Rangkaian acara HUT Fraksi Partai Golkar ini dihadiri oleh Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Sari Yuliati, Bendahara Fraksi Partai Golkar DPR RI Puteri A Komarudin, serta jajaran pengurus fraksi Golkar DPR RI lainnya.

  • DPRD Medan Kritik Dishub Soal Juru Parkir Tanpa Atribut

    DPRD Medan Kritik Dishub Soal Juru Parkir Tanpa Atribut

    Anggota Komisi IV DPRD Medan, Edwin Sugesti Nasution, menyoroti keberadaan juru parkir (jukir) yang tidak menggunakan atribut resmi. Ia mengkritik Dinas Perhubungan (Dishub) Medan atas kondisi ini dan mendesak penyediaan atribut yang memadai.

    Edwin Sugesti Nasution menilai bahwa Dishub Medan perlu bertindak tegas dalam menertibkan juru parkir. Ketersediaan atribut yang lengkap menjadi kunci utama.

    "Saya meminta agar Dishub menyediakan atribut yang lengkap untuk semua juru parkir. Karena kalau kita lihat parkir di tepi jalan, masih lebih banyak yang tidak menggunakan atribut daripada yang menggunakan," ujar Edwin saat dikonfirmasi, Jumat (13/2/2026).

    Maraknya Atribut Palsu

    Politisi PAN tersebut menambahkan, penggunaan atribut palsu oleh juru parkir juga menjadi perhatian serius. Tanda pengenal dan karcis palsu merugikan masyarakat dan mengurangi pendapatan asli daerah.

    "Kemarin saya lihat juga banyak sekali kasus di mana tanda pengenal juru parkir palsu, kemudian karcis yang diberikan kepada orang yang parkir juga palsu. Ini perlu diperhatikan lagi," ungkapnya.

    Perbedaan Pengelola Parkir

    Edwin menekankan perlunya pembedaan yang jelas antara juru parkir di bawah naungan Dishub dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Atribut yang berbeda akan memudahkan identifikasi dan mencegah kebingungan.

    "Juga harus dibedakan mana yang dikelola oleh Dishub, mana yang dikelola pihak swasta yang berada di bawah naungan Bapenda," katanya.

    Parkir Berlapis Picu Kemacetan

    Selain masalah atribut, Edwin juga menyoroti parkir berlapis di tepi jalan yang kerap menimbulkan kemacetan. Ia meminta Dishub Medan memasang rambu-rambu yang jelas terkait lokasi parkir dan tarif.

    "Parkir berlapis ini juga tidak boleh sembarangan. Harus ada rambu-rambu yang jelas dan juga informasi terkait tarif dan sebagainya," jelasnya.

    Berikut adalah perbandingan potensi pendapatan parkir berdasarkan jenis pengelolaannya:

    Jenis Pengelolaan Potensi Pendapatan (Estimasi) Keterangan
    Dishub Medan Rp 5 Miliar/Tahun Berdasarkan data tahun lalu
    Swasta (Bapenda) Rp 8 Miliar/Tahun Kontribusi dari retribusi parkir

    Data di atas menunjukkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah.

    Usulan Komisi IV DPRD Medan

    Edwin menyebut, Komisi IV DPRD Medan telah menyampaikan masukan kepada Dishub Medan terkait persoalan ini. Selain atribut, peninjauan tarif parkir juga menjadi perhatian utama.

  • Saksi Ungkap Arahan Terima Uang Sertifikasi K3 di Sidang Tipikor Jakarta

    Saksi Ungkap Arahan Terima Uang Sertifikasi K3 di Sidang Tipikor Jakarta

    Koordinator Bidang Akreditasi Kelembagaan dan SMK3 tahun 2023 di Kemnaker, Asep Juhut Mulyadi, dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3. Persidangan berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Asep mengaku menerima arahan dari Hery Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 hingga Februari 2025, untuk menerima pemberian uang dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3). Asep menjelaskan bahwa Hery mengarahkan untuk menerima pemberian tersebut asalkan tidak ada atensi khusus.

    Jaksa kemudian mendalami pengetahuan PJK3 terkait praktik pemberian uang di Kemnaker. Asep mengaku tidak mengetahui bagaimana PJK3 bisa mengetahui hal tersebut.

    Selain itu, jaksa juga menanyakan perihal rapat antara Hery selaku direktur dengan seluruh PJK3 yang terdaftar di Kemnaker. Asep menyatakan bahwa tidak ada rapat khusus antara direktur dan PJK3 di Kementerian.

    Daftar Terdakwa Kasus Pemerasan Sertifikasi K3

    Total terdapat 11 terdakwa dalam kasus ini. Berikut daftar lengkapnya:

    No. Nama Terdakwa Jabatan/Peran
    1 Immanuel Ebenezer (Noel) Eks Wamemaker
    2 Fahrurozi Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025)
    3 Hery Sutanto Direktur Bina Kelembagaan (2021-Februari 2025)
    4 Subhan Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 (2020-2025)
    5 Gerry Aditya Herwanto Putra Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022)
    6 Irvian Bobby Mahendro Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022-2025)
    7 Sekarsari Kartika Putri Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 (Ditjen Binwasnaker dan K3)
    8 Anitasari Kusumawati Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020)
    9 Supriadi Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda/Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 (Ditjen Binwasnaker dan K3)
    10 Miki Mahfud PT KEM Indonesia
    11 Temurila PT KEM Indonesia

    Kasus ini terus bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya.

  • Siswa Papua Barat ‘Tagih’ Makan Bergizi Gratis ke Prabowo

    Siswa Papua Barat ‘Tagih’ Makan Bergizi Gratis ke Prabowo

    Sejumlah siswa di Papua Barat berkesempatan menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program makan bergizi gratis (MBG). Dalam kesempatan tersebut, mereka secara antusias 'menagih' realisasi program tersebut kepada Prabowo.

    Momen ini terjadi saat peresmian 1.179 SPPG Polri dan gudang ketahanan pangan Polri seluruh Indonesia di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Prabowo hadir dalam acara tersebut, duduk berdampingan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Acara ini juga diisi dengan dialog interaktif virtual bersama peserta dari berbagai daerah. Prabowo kemudian berinteraksi langsung dengan perwakilan Polda Papua Barat.

    Wakapolda Papua Barat Brigjen Sulastiana menjelaskan bahwa penerima program MBG di Kampung Wamesa adalah masyarakat asli Papua. Menurutnya, antusiasme warga terhadap program ini sangat tinggi.

    "Kami sangat antusias mengingat kemaanfatan MBG bagi 132 penerima di Kampung Wamesa ini terdiri dari TK 16, SD 90, ibu hamil 5, ibu menyusui 6 dan balita 15 yang semuanya masyarakat asli Papua yang sangat membutuhkan MBG," kata Sulastiana.

    Dalam dialog virtual tersebut, Sulastiana didampingi oleh sejumlah siswa yang dengan serempak menyampaikan terima kasih dan harapan agar program MBG segera diimplementasikan di sekolah mereka.

    "Terima kasih Bapak Presiden sudah bangun dapur MBG di kampung kami. Ditunggu ya MBG-nya di sekolah kami, SD YPK Betlehem Wamesa, Kabupaten. Terima kasih Bapak Presiden," ujar mereka serempak.

    Prabowo menyambut respons tersebut dengan senyum dan menanyakan perkembangan pembagian MBG di wilayah tersebut.

    "Saya sangat gembira, saya sangat bangga. Saudara-saudara dari kepolisian bekerja dengan sangat baik di tempat-tempat yang susah. Saya sangat gembira melihat anak-anak cerah, anak-anak kita penuh harapan. Sekarang saya bertanya, ini MBG sudah mulai dibagikan?" kata Prabowo.

    Sulastiana menjelaskan bahwa pembagian MBG di Wamesa belum dimulai, masih menunggu verifikasi dari BGN.

    "Belum mulai Bapak di Wamesa. Kami menunggu verifikasi dari BGN," ujar Sulastiana.

    Percepatan Verifikasi oleh BGN

    Menanggapi hal ini, Prabowo meminta Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk segera mempercepat proses verifikasi. Ia optimis bahwa MBG dapat segera dinikmati oleh para siswa di sekolah tersebut.

    "BGN segera ya diverifikasi. Oke saya percaya Pak Dadan bisa cepat ya," ujar Prabowo.

    Berikut rincian penerima manfaat program MBG di Kampung Wamesa:

    Kategori Jumlah Penerima
    TK 16
    SD 90
    Ibu Hamil 5
    Ibu Menyusui 6
    Balita 15
    Total 132
  • Trump Desak Herzog Ampuni Netanyahu Terkait Kasus Suap

    Trump Desak Herzog Ampuni Netanyahu Terkait Kasus Suap

    Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap Presiden Israel Isaac Herzog terkait upaya pengampunan untuk sekutunya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang menghadapi tuduhan penyuapan.

    Trump menyampaikan kepada wartawan pada Kamis (12/2) bahwa Netanyahu adalah pemimpin masa perang yang "luar biasa". Ia juga mengecam Herzog karena tidak memberikan pengampunan presiden kepada Netanyahu.

    "Anda memiliki seorang presiden yang menolak untuk memberikan pengampunan kepadanya. Saya pikir orang itu seharusnya malu pada dirinya sendiri," kata Trump tentang Herzog.

    Ia menambahkan bahwa warga Israel harus menekan Herzog untuk memberikan pengampunan kepada Netanyahu.

    "Dia memalukan karena tidak memberikannya. Dia harus memberikannya," cetus Trump.

    Komentar tersebut muncul sehari setelah Trump menjamu Netanyahu di Gedung Putih. Itu merupakan pertemuan ketujuh mereka sejak Trump kembali berkuasa tahun lalu.

    Kasus Suap yang Menjerat Netanyahu

    Netanyahu dituduh menerima hadiah mewah sebagai suap dan mempertimbangkan kesepakatan dengan media sebagai imbalan atas pemberitaan yang menguntungkan pemerintahannya. Sidang pertamanya dimulai pada tahun 2020. Namun, proses hukum tersebut berulang kali terganggu oleh gejolak geopolitik di kawasan itu, termasuk perang Israel di Gaza.

    AS sebelumnya telah meminta Herzog untuk memberikan amnesti atau pengampunan kepada Netanyahu.

    Permohonan Trump di Knesset

    Trump sebelumnya telah mengajukan permohonan pengampunan kepada Herzog di depan umum, terutama dari balik podium parlemen Israel, Knesset, Oktober tahun lalu.

    "Saya punya ide: Bapak Presiden, mengapa Anda tidak memberinya pengampunan?" tanya Trump saat pidatonya.

    Ia juga tampak meremehkan tuduhan penyuapan, dengan menyebutkan barang-barang mewah yang diduga diterima Netanyahu. "Cerutu dan sampanye – siapa yang peduli?" tanya Trump.

    Tanggapan Herzog Terkait Pengampunan

    Herzog sebelumnya mengatakan bahwa setiap permintaan pengampunan harus mengikuti peninjauan dan prosedur normal berdasarkan hukum negara.

    Berikut rincian kasus yang menjerat Netanyahu:

    Kasus Tuduhan
    Kasus 4000 Suap dan penyalahgunaan kekuasaan
    Kasus 2000 Kesepakatan dengan pemilik media untuk pemberitaan positif
    Kasus 1000 Menerima hadiah mewah secara ilegal

    Proses hukum terhadap Netanyahu masih berlangsung dan terus menjadi sorotan publik.

  • Kejari Bantul Tunda Tersangka Korupsi Dana Desa Wonokromo

    Kejari Bantul Tunda Tersangka Korupsi Dana Desa Wonokromo

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul masih menunda penetapan tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana desa di Kalurahan Wonokromo, Pleret, Bantul. Penundaan ini disebabkan karena proses penghitungan kerugian keuangan negara yang harus dilakukan oleh lembaga negara audit keuangan, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

    Kepala Kejari (Kajari) Bantul, Kristanti Yuni Purnawanti, menjelaskan bahwa KUHP baru memiliki ketentuan khusus terkait tindak pidana korupsi yang mengharuskan penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang.

    "Belum (penetapan tersangka), kita masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara karena KUHP baru," kata Kristanti, Jumat (13/2/2026).

    Perubahan regulasi ini berdampak pada proses penyidikan yang sedang berjalan.

    "Jadi ada perubahan regulasi di situ. Kalau yang lama kita pakai bukti kita sendiri bisa, auditor internal bisa dan audit inspektorat juga bisa," ucapnya.

    Kristanti menambahkan, lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan negara sesuai KUHP baru adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    "Tapi yang KUHP baru harus auditor lembaga keuangan negara, seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," lanjut Kristanti.

    Proses Penyidikan Terus Berjalan

    Meskipun belum ada penetapan tersangka, Kristanti memastikan bahwa penanganan kasus ini sudah memasuki tahap penyidikan. Saat ini, Kejari Bantul sedang menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara.

    "Saat ini sudah penyidikan. Kita sudah periksa beberapa saksi dan sepertinya sudah semuanya, dan saat ini berproses ke permohonan untuk penghitungan kerugian keuangan negara," ujarnya.

    Kejari Bantul menargetkan penanganan kasus ini secepat mungkin. Penetapan tersangka akan dilakukan setelah bukti-bukti yang ada mencukupi.

    "Setelah bukti cukup kita pasti tetapkan tersangka. Karena penetapan harus ada kecukupan alat bukti," katanya.

    Laporan Audit Investigasi Bupati Bantul

    Sebelumnya, Bupati Bantul telah menyerahkan laporan hasil audit investigasi terkait dugaan penyelewengan dana desa Wonokromo kepada Kejari Bantul. Laporan tersebut mengungkap indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu perangkat desa.

    Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyatakan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

    "Dan berpotensi merugikan keuangan negara. Nah tentu ini akan dilakukan penyelidikan, penyidikan oleh Kejari Bantul," kata Halim, Jumat (2/1).

    Namun, Halim belum dapat mengungkap besaran kerugian negara yang disebabkan oleh penyelewengan tersebut. Informasi tersebut akan disampaikan oleh Kejaksaan setelah proses tindak lanjut selesai.

    "Nanti akan disampaikan oleh Kejaksaan setelah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh Kejaksaan," ujarnya.

    Perbandingan Lembaga Audit Keuangan Negara

    Berikut adalah tabel yang membandingkan lembaga audit keuangan negara di Indonesia:

    Lembaga Fokus Audit Lingkup Audit
    BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Keuangan Negara Pemerintah Pusat dan Daerah
    BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Instansi Pemerintah

    Kasus dugaan korupsi dana desa Wonokromo ini masih terus bergulir, dan masyarakat menantikan perkembangan selanjutnya dari pihak Kejari Bantul.

  • Urbanisasi Ancam Kesehatan Mental di Kota Besar Jakarta

    Urbanisasi Ancam Kesehatan Mental di Kota Besar Jakarta

    Urbanisasi menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Perpindahan penduduk desa ke kota terus meningkat. Kondisi ini memicu berbagai persoalan kompleks di perkotaan, termasuk masalah kesehatan mental.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa 70% masyarakat global, termasuk Indonesia, akan tinggal dan bekerja di kota besar.

    "Hari ini kita menghadapi banyak sekali tekanan terhadap lingkungan dan bumi kita. Pertama, urbanisasi. 70% masyarakat global dan Indonesia akan berada tinggal bekerja di kota-kota besar, dan urbanisasi tidak bisa kita cegah begitu saja," kata AHY dalam Rapat Koordinasi Ruang Terbuka Hijau di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026).

    Arus urbanisasi menyebabkan perkotaan menghadapi tantangan seperti ketersediaan air dan infrastruktur jalan yang terbatas, memicu kepadatan dan kemacetan.

    "Sering kita mendengar sekarang mental health issues. Jangan-jangan dan bisa hampir dipastikan ini juga karena stres menghadapi tantangan di kota-kota besar," tuturnya.

    Perubahan Iklim dan Kebutuhan Ruang Publik

    AHY menekankan perlunya mengurangi emisi karbon melalui elektrifikasi untuk mengatasi perubahan iklim. Ia menegaskan bahwa perubahan iklim adalah nyata dan berdampak luas, seperti kekeringan yang menyebabkan kelaparan dan banjir besar yang menimbulkan korban jiwa.

    Di tengah tantangan ini, kebutuhan akan ruang publik semakin mendesak.

    "Masih banyak lagi yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia dan masyarakat Dunia. Kebutuhan ruang publik makin mendesak. Padahal kita ingin anak cucu kita tumbuh dengan baik, bukan hanya sehat raganya tapi juga jiwanya," tutup AHY.

    Tantangan Akibat Urbanisasi

    Berikut adalah beberapa tantangan utama yang timbul akibat urbanisasi:

    Tantangan Dampak
    Keterbatasan Air Krisis air bersih, sanitasi buruk
    Infrastruktur Jalan Terbatas Kepadatan, kemacetan, polusi
    Kesehatan Mental Stres, depresi, masalah psikologis
    Perubahan Iklim Kekeringan, banjir, bencana alam
    Kebutuhan Ruang Publik Kurangnya interaksi sosial, kualitas hidup menurun

    Peningkatan urbanisasi menuntut solusi inovatif untuk menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan.

  • Prabowo Subianto Bantah Program Makan Bergizi Gratis Buang Uang Negara di Jakarta

    Prabowo Subianto Bantah Program Makan Bergizi Gratis Buang Uang Negara di Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto angkat bicara mengenai program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kerap dituding sebagai proyek buang-buang uang negara. Ia dengan tegas membantah tudingan tersebut.

    Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menghadapi kampanye yang berusaha mendiskreditkan kebijakan MBG. Menurutnya, tuduhan itu tidak valid karena sumber dana program berasal dari pengalihan anggaran dari pos-pos yang dianggap kurang produktif.

    "Karena itu kita laksanakan program ini. Ya kita hadapi kampanye luar biasa menjelek-jelekan, mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang," kata Prabowo saat meresmikan SPPG Polri, di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

    Prabowo menegaskan, program MBG didanai dari hasil penghematan dan efisiensi anggaran, bukan melalui penambahan beban APBN. Efisiensi dilakukan untuk menutup celah kebocoran anggaran yang berpotensi menjadi lahan korupsi. Menurut Prabowo, jika tidak dilakukan penghematan, anggaran negara bisa habis untuk memperkaya oknum tertentu.

    "Padahal uang ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi. Dari anggaran yang saya dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat uang ini akan dimakan oleh korupsi," tegas Prabowo.

    Kritik Terhadap Birokrasi

    Prabowo juga menyoroti budaya birokrasi yang dinilai seringkali menghabiskan anggaran tanpa memberikan manfaat yang signifikan. Ia menyinggung praktik rapat di hotel luar kota, seminar, konferensi, serta kunjungan-kunjungan yang dianggap tidak esensial.

    "Budaya menghabiskan anggaran, budaya menggelembungkan anggaran, budaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif tidak ada manfaat bagi bangsa negara dan rakyat, itu terus dilaksanakan," papar Prabowo.

    Ia menjelaskan bahwa anggaran dari kegiatan-kegiatan yang tidak produktif tersebut kini dialihkan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk program MBG.

    Kondisi Fiskal Negara

    Di sisi lain, Prabowo meyakinkan bahwa kondisi fiskal negara tetap aman meskipun program MBG membutuhkan biaya yang besar. Ia menyebutkan bahwa defisit APBN masih berada dalam batas yang ditetapkan pemerintah, yaitu 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    "Saudara-saudara APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri, yaitu 3%," tegas Prabowo.

    Bahkan, pemerintah menargetkan untuk menekan defisit lebih rendah dari angka tersebut. Pengurangan defisit menjadi salah satu target yang ingin dicapai.

    "Dan saya bertekad kita akan berusaha sekeras mungkin untuk kita kurangi dari situ," lanjut Prabowo.

    Komitmen Prabowo Tertibkan Anggaran

    Prabowo mengaku bahwa setelah menjabat sebagai presiden, ia melihat masih banyak kebocoran dan penghamburan anggaran. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk menertibkan birokrasi dan menyelamatkan kekayaan serta aset negara.

    "Saya telah mempelajari setelah saya menjabat, masih terlalu banyak kebocoran, masih terlalu banyak penghamburan. Saya ingin tertibkan birokrasi kita. Saya ingin menyelamatkan kekayaan negara, saya ingin menyelamatkan aset-aset negara," pungkasnya.

    Berikut adalah rincian target defisit APBN yang ditetapkan pemerintah:

    Tahun Target Defisit (% dari PDB)
    2024 Di bawah 3%
    2025 (Target) Berusaha untuk terus dikurangi
  • Bupati Siak Lobi Pusat Tingkatkan PAD dan Benahi BUMD

    Bupati Siak Lobi Pusat Tingkatkan PAD dan Benahi BUMD

    Bupati Siak Afni Zulkifli terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menemui sejumlah pejabat di pusat. Salah satu fokus utama adalah membangkitkan kembali PT Bumi Siak Pusako (BSP).

    “Alhamdulillah dalam sehari kemarin diberi kemudahan oleh Allah Taala bisa bertemu dengan banyak petinggi kementerian dan lembaga. Ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Bapak Saan Mustofa,” kata Bupati Afni, Jumat (13/2/2026).

    Dalam pertemuan tersebut, Afni mengaku mendapatkan banyak arahan dan dukungan terkait penyelarasan pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam membangun Siak.

    “Saya tentu jadi sangat bersemangat atas banyaknya nasehat dan solusi yang ditawarkan untuk kemaslahatan rakyat,” kata Afni.

    Selain itu, Afni juga bertemu dengan Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily untuk berdiskusi tentang terobosan di dunia pendidikan dan pendidikan kebangsaan. Momentum penting lainnya adalah diskusi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, dan Dirjen Migas Laode Sulaiman yang berfokus pada pembenahan PT BSP.

    Fokus Pembenahan PT BSP

    Menurut Afni, terdapat tiga agenda besar yang perlu dikawal bersama. Pertama, realisasi kewajiban Komitmen Kerja Pasti (KKP) BSP kepada negara, termasuk eksplorasi 7 sumur yang belum dikerjakan sejak izin diberikan. Program kerja lainnya adalah survey seismik, program EOR, dan studi GGR.

    “Ini sifatnya wajib dijalankan dan membutuhkan nilai investasi mencapai 130 juta USD. Kami optimis, InsyaAllah terlaksana dengan mengikuti arahan langsung Kementerian ESDM dan SKK Migas,” kata Afni.

    Agenda kedua adalah penggantian pipa salur minyak secara permanen oleh PT BSP, bukan hanya perbaikan sementara.

    “Ini akan sangat jauh lebih murah dan efektif. Sehingga menekan cost produksi dan berdampak kelak pada naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Afni optimis.

    “Inilah warisan yang kelak ditinggalkan bagi anak cucu Siak ke depan, setelah selama ini pipa BSP hanya mengandalkan warisan lama. Akibatnya beberapa tahun lalu terjadi congeal dan minyak terpaksa menggunakan trucking yang sangat mahal dan berdampak pada deviden pemilik saham dan PAD Siak hingga saat ini. Karena itu kita harus berani mengambil keputusan besar mengganti dan Alhamdulillah mendapat dukungan penuh dari pusat,” kata Afni.

    Agenda ketiga adalah pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk memilih Direksi tetap PT BSP. Afni menginginkan proses yang profesional, transparan, dan dapat dipercaya dengan melibatkan unsur independen seperti Kementerian ESDM, SKK Migas, pakar, akademisi, dan profesional.

    Pembenahan Pelabuhan KITB

    Pertemuan juga dilakukan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandy dan Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud. Salah satu poin penting adalah pembahasan mengenai pengelolaan pelabuhan oleh BUMD PT Samudera Siak (SS) yang dinilai kurang amanah hingga menyebabkan ambruknya fisik pelabuhan di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).

    “Saya menegaskan bahwa Direksi lama telah dipecat secara tidak hormat, dan kami memiliki komitmen kuat membenahi pelabuhan di KITB saat nanti diberi kesempatan kedua. Alhamdulillah Bapak Menteri Perhubungan mendukung penuh bila BUMD Siak kembali menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di KITB, namun disarankan tidak lagi menggunakan badan hukum PT Samudera Siak, mengingat banyak hal yang masih harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Kami sepakat dan InsyaAllah kami siap membuka lembaran baru sesuai dengan arahan-arahan pihak Kementerian,” ucap Afni.

    Afni melaporkan bahwa ambruknya pelabuhan KITB dan berhentinya operasional kapal menyebabkan ratusan warga kehilangan pekerjaan. Ia bersyukur permohonan izin Ship-to-Ship (STS) transfer sementara diterima agar aktivitas pelabuhan tetap berjalan.

    Berikut rincian agenda pertemuan Bupati Siak dengan Kementrian:

    Pejabat Agenda
    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustofa Penyelarasan pemerintah pusat dan daerah
    Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily Terobosan dunia pendidikan dan pendidikan kebangsaan
    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, dan Dirjen Migas Laode Sulaiman Pembenahan PT Bumi Siak Pusako (BSP)
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandy dan Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud Pembenahan Pelabuhan KITB

    “Terkahir kami juga memohon adanya jembatan timbang mencegah ODOL (Over Dimension Over Loading), demi menjaga kualitas Jembatan Siak Tengku Agung Sultanah Latifah dan mobil angkutan untuk anak-anak disabilitas berangkat sekolah. Alhamdulillah semua mendapat tanggapan positif, akan ditindaklanjuti secara administratif dan teknis,” kata Afni.

  • Prabowo Minta Polri Tabah Hadapi Serangan Oknum

    Prabowo Minta Polri Tabah Hadapi Serangan Oknum

    Presiden Prabowo Subianto menyoroti keberadaan oknum bermasalah di dalam institusi. Ia menegaskan bahwa penindakan harus dilakukan terhadap oknum tersebut, bukan dengan membubarkan institusi atau mencopot pimpinan.

    Prabowo memahami bahwa Polri saat ini sering menjadi sasaran masalah. Ia mencontohkan situasi serupa yang pernah dialami TNI.

    "TNI juga dulu jadi sasaran, jenderal-jenderal yang paling hebat, paling jago dimaki-maki, dituduh penjahat perang, dituduh melanggar HAM," kata Prabowo saat sambutan di acara peresmian SPPG dan Gudang Ketahanan Pangan Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

    Prabowo meminta Polri untuk bersikap tabah jika menjadi sasaran kritik. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari risiko.

    Analogi Oknum dalam Institusi

    Prabowo mengibaratkan keberadaan oknum dalam institusi seperti siswa di sebuah sekolah yang melakukan kesalahan.

    "Kalau ada dalam institusi ratusan ribu orang kalau ada nggak bener ya tindak, saya ibaratkan kalau ada sekolah muridnya ada yang brengsek, ada yang tawuran, ada yang kurang ajar, muridnya. Bukan kepala sekolahnya yang dicopot, keliru itu, terbalik, bukan sekolahnya ditutup, tapi nggak apa-apa, ini adalah risiko seorang pemimpin," kata Prabowo.

    Pesan untuk Pimpinan Polri

    Prabowo menekankan pentingnya ketahanan mental bagi pimpinan Polri dalam menghadapi berbagai serangan, termasuk di media sosial.

    "Kau dikasih bintang di sini (pundak kanan dan kiri), untuk tahan, tahan banting, tahan maki maki, tahan serangan, apalagi serangannya di sosmed ya kan, sosmed itu banyak buzzer, jadi kita harus tegar," ucapnya.

    Prabowo juga menyampaikan kebanggaannya atas prestasi Polri.

    "Yang jelas kita buktikan kepada rakyat, hari ini saya harus mengatakan bahwa saya bangga, dan puas dengan prestasi ini," ucap Prabowo.

    Berikut adalah rincian perbandingan jumlah personel Polri:

    Pangkat Jumlah Personel (Estimasi)
    Jenderal Polisi 20
    Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) 80
    Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) 250
    Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) 500
    Kombes Pol 5.000
    AKBP 7.500
    Kompol 12.000
    AKP 17.000
    IPTU 25.000
    IPDA 35.000
    Aipda 60.000
    Bripka 90.000
    Brigadir 120.000
    Briptu 150.000
    Bharada 200.000

    Jumlah tersebut adalah estimasi dan dapat berubah sewaktu-waktu.