Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN), Riva Siahaan, menghadapi tuntutan 14 tahun penjara. Jaksa penuntut umum menyatakan Riva terbukti bersalah dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang merugikan negara hingga Rp 285 triliun.
"Menyatakan Terdakwa Riva Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).
Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut Riva untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Riva juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 5 miliar.
"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riva Siahaan dengan pidana penjara selama 14 tahun, dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara," imbuh jaksa.
"Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 5.000.000.000," ujar jaksa.
Jika Riva tidak mampu membayar uang pengganti, jaksa mengusulkan agar harta bendanya dirampas dan dilelang. Apabila hasil lelang tidak mencukupi, Riva akan menjalani hukuman tambahan selama 7 tahun penjara.
"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 7 tahun," ujar jaksa.
Jaksa berpendapat bahwa perbuatan Riva tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi dan telah menyebabkan kerugian besar bagi keuangan dan perekonomian negara. Selain itu, Riva dinilai tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Satu-satunya hal yang meringankan tuntutan adalah karena Riva belum pernah dihukum sebelumnya.
Jaksa meyakini Riva Siahaan bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Dalam sidang yang sama, jaksa juga membacakan surat tuntutan untuk tujuh terdakwa lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Berikut adalah rincian tuntutan lengkap untuk masing-masing terdakwa:
1. Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, dituntut 14 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, dan uang pengganti Rp 5 miliar subsider 7 tahun kurungan.
2. Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, dituntut 14 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, dan uang pengganti Rp 5 miliar subsider 7 tahun kurungan.
3. Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, dituntut 14 tahun penjara, denda Rp 5 miliar subsider 190 hari kurungan, dan uang pengganti Rp 5 miliar subsider 7 tahun kurungan.
4. Yoki Firnandi (YF) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, dituntut 14 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, dan uang pengganti Rp 5 miliar subsider 7 tahun kurungan.
5. Agus Purwono (AP) selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, dituntut 14 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, dan uang pengganti Rp 5 miliar subsider 7 tahun kurungan.
6. Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dituntut 16 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari, dan uang pengganti sejumlah masing-masing 11.094.802,31 USD subsider 8 tahun kurungan.
7. Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, dituntut 16 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, dan uang pengganti Rp 1.176.390.287.697,24 sen subsider 8 tahun kurungan.
Kerugian Negara Mencapai Rp 285 Triliun
Berdasarkan surat dakwaan, kasus korupsi tata kelola minyak mentah ini telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 285 triliun. Pokok permasalahan diduga terkait dengan impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi.
Berikut adalah rincian perhitungan kerugian negara yang diakibatkan:
| Jenis Kerugian |
Jumlah |
| Kerugian Keuangan Negara |
USD 2.732.816.820,63 (Rp 45,1 triliun) + Rp 25,4 triliun = Rp 70,5 triliun |
| Kerugian Perekonomian Negara |
Rp 172 triliun + USD 2.617.683.340,41 (Rp 43,1 triliun) = Rp 215,1 triliun |
| Total Kerugian |
Rp 285 triliun |
Perhitungan kerugian tersebut menggunakan kurs rata-rata saat ini. Jumlah tersebut dapat berbeda jika Kejaksaan Agung menggunakan kurs yang berbeda.