Category: Politik

  • Pendukung Sambut Mantan Raja Nepal Gyanendra di Kathmandu

    Pendukung Sambut Mantan Raja Nepal Gyanendra di Kathmandu

    Mantan Raja Nepal, Gyanendra Bir Bikram Shah Dev, disambut meriah oleh pendukungnya saat tiba di Kathmandu. Kedatangannya memicu demonstrasi dukungan terhadap sistem monarki yang pernah berkuasa di negara tersebut.

    Ratusan pendukung monarki memadati area sekitar bandara di Kathmandu. Mereka membawa atribut dan spanduk sebagai bentuk dukungan kepada mantan raja.

    Gyanendra Bir Bikram Shah Dev tiba dan disambut sorak-sorai pendukungnya di luar bandara. Momen ini menjadi simbol bagi kelompok pro-monarki di Nepal.

    Para pendukung membawa potret mantan Raja Gyanendra Bir Bikram Shah Dev sambil meneriakkan slogan-slogan dukungan saat menunggu kedatangannya di Kathmandu, Nepal (13/2/2026).

    Pengamanan Ketat Aparat

    Personel Armed Police Force bersama kepolisian Nepal berjaga di balik barikade pengamanan. Aparat dikerahkan untuk mengantisipasi kerumunan pendukung di Bandara Internasional Tribhuvan.

    Berikut adalah detail pengamanan dan jumlah pendukung yang hadir:

    Keterangan Jumlah
    Jumlah Pendukung Ratusan
    Aparat Keamanan Personel Armed Police Force & Kepolisian Nepal
    Lokasi Pengamanan Bandara Internasional Tribhuvan

    Kehadiran aparat keamanan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama acara penyambutan mantan raja.

  • Trump Isyaratkan Kunjungan ke Venezuela Pasca Penangkapan Maduro

    Trump Isyaratkan Kunjungan ke Venezuela Pasca Penangkapan Maduro

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengisyaratkan akan mengunjungi Venezuela. Namun, Trump tidak memberikan rincian mengenai waktu kunjungannya.

    "Saya akan mengunjungi Venezuela," kata Trump ketika ditanya wartawan di Gedung Putih tentang kemungkinan kunjungan tersebut, dilansir AFP, Sabtu (14/2/2026).

    Pernyataan itu disampaikan Trump pada Jumat (13/2). Ia mengatakan belum memutuskan kapan kunjungan akan dilakukan, serta apa tujuannya.

    "Kami belum memutuskan tanggalnya," imbuh Trump.

    Seperti diketahui, mantan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS setelah digulingkan dalam operasi militer Washington pada awal tahun ini. Saat ini, Presiden sementara Venezuela dijabat oleh Delcy Rodriguez.

    Kontroversi Klaim Trump sebagai 'Presiden Sementara Venezuela'

    Usai penangkapan Nicolas Maduro, Trump sempat menyebut dirinya sebagai 'Presiden Sementara Venezuela'.

    Dilansir Anadolu Agency dan Hindustan Times, Senin (13/1/2026), Trump menyampaikan pernyataannya melalui unggahan di media sosial Truth Social.

    Dalam unggahannya, Trump mengaku sebagai "Presiden Sementara Venezuela". Postingan tersebut juga menampilkan screenshot halaman Wikipedia untuk profil Trump, yang menunjukkan foto resminya dengan tulisan "Acting President of Venezuela" sejak Januari 2026.

    Screenshot yang diposting Trump tampaknya merupakan hasil rekayasa atau editan digital.

    Candaan Trump Mengenai Marco Rubio dan Kuba

    Selain mengunggah postingan soal "Presiden Sementara Venezuela", Trump juga melontarkan candaan saat menanggapi gagasan agar Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio menjadi Presiden Kuba.

    Membagikan screenshot postingan seorang pengguna media sosial yang berbunyi "Marco Rubio akan menjadi Presiden Kuba" beberapa hari lalu, Trump berkomentar: "Kedengarannya bagus bagi saya."

    Berikut ini adalah daftar nama-nama pemimpin Venezuela pada tahun 2026:

    Jabatan Nama Periode
    Presiden Sementara Delcy Rodriguez 2026 – Sekarang
    Mantan Presiden Nicolas Maduro Sebelum 2026

    Pernyataan dan tindakan Trump terkait Venezuela terus menjadi sorotan dan menimbulkan berbagai spekulasi.

  • Korupsi Minyak Mentah, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Dituntut 14 Tahun Penjara

    Korupsi Minyak Mentah, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Dituntut 14 Tahun Penjara

    Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN), Riva Siahaan, menghadapi tuntutan 14 tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Jaksa penuntut umum menyatakan Riva terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 285 triliun.

    Tuntutan tersebut dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat (13/2/2026). "Menyatakan Terdakwa Riva Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata jaksa dalam persidangan.

    Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut Riva untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar, dengan ketentuan subsider 190 hari kurungan. Tak hanya itu, Riva juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 5 miliar.

    "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riva Siahaan dengan pidana penjara selama 14 tahun, dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara," imbuh jaksa.

    "Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 5.000.000.000," ujar jaksa.

    Jika Riva tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, jaksa mengusulkan agar harta bendanya dirampas dan dilelang. Apabila hasil lelang tidak mencukupi, Riva akan menjalani hukuman penjara tambahan selama 7 tahun.

    "Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 7 tahun," ujar jaksa.

    Jaksa mengungkapkan beberapa faktor yang memberatkan tuntutan terhadap Riva. Perbuatan Riva dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, tindakannya mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara yang sangat besar. Jaksa juga menyebut Riva tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.

    Satu-satunya pertimbangan yang meringankan tuntutan adalah karena Riva belum pernah dihukum sebelumnya.

    Jaksa meyakini Riva Siahaan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 UU Tipikor.

    Tuntutan untuk Terdakwa Lain

    Dalam sidang yang sama, jaksa juga membacakan surat tuntutan untuk tujuh terdakwa lainnya yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Berikut adalah rincian tuntutan lengkap untuk masing-masing terdakwa:

    Rincian Tuntutan 7 Terdakwa Lain

    Berikut adalah rincian tuntutan lengkap untuk masing-masing terdakwa:

    Sebelum melihat tabel, mari kita pahami bahwa tuntutan yang diberikan bervariasi, tetapi secara umum meliputi hukuman penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti.

    Nama Terdakwa Jabatan Tuntutan Penjara Denda Uang Pengganti Subsider Uang Pengganti
    Sani Dinar Saifuddin (SDS) Eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT KPI 14 Tahun Rp 1 Miliar Rp 5 Miliar 7 Tahun
    Maya Kusmaya (MK) Eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT PPN 14 Tahun Rp 1 Miliar Rp 5 Miliar 7 Tahun
    Edward Corne (EC) Eks VP Trading Operations PT PPN 14 Tahun Rp 5 Miliar Rp 5 Miliar 7 Tahun
    Yoki Firnandi (YF) Eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping 14 Tahun Rp 1 Miliar Rp 5 Miliar 7 Tahun
    Agus Purwono (AP) Eks VP Feedstock Management PT KPI 14 Tahun Rp 1 Miliar Rp 5 Miliar 7 Tahun
    Dimas Werhaspati (DW) Komisaris PT Navigator Khatulistiwa & PT Jenggala Maritim 16 Tahun Rp 1 Miliar USD 11.094.802,31 8 Tahun
    Gading Ramadhan Joedo (GRJ) Komisaris PT Jenggala Maritim & Dirut PT Orbit Terminal Merak 16 Tahun Rp 1 Miliar Rp 1.176.390.287.697,24 8 Tahun

    Kerugian Negara Capai Rp 285 Triliun

    Menurut surat dakwaan, kasus korupsi tata kelola minyak mentah ini telah menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai Rp 285 triliun. Pokok permasalahan diduga terkait dengan impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi.

    Rincian perhitungan kerugian negara adalah sebagai berikut:

    • Kerugian Keuangan Negara: Rp 70,5 triliun
    • Kerugian Perekonomian Negara: Rp 215,1 triliun

    Total kerugian negara dari kedua aspek tersebut mencapai Rp 285 triliun lebih. Perlu dicatat bahwa perhitungan ini menggunakan kurs rata-rata saat ini, sehingga jumlah tersebut dapat berbeda jika menggunakan kurs yang berbeda.

  • PKB Sumut Targetkan Kursi DPRD Naik 100 Persen di 2029

    PKB Sumut Targetkan Kursi DPRD Naik 100 Persen di 2029

    Kepengurusan DPW PKB Sumut periode 2026-2031 di bawah kepemimpinan Ashari Tambunan resmi dikukuhkan hari ini. Usai pengukuhan, Ashari menargetkan perolehan kursi DPRD Sumut pada Pemilu 2029 naik 100 persen.

    Ashari Tambunan menyampaikan optimismenya terkait target tersebut. Ia menyebutkan bahwa target ini telah dirumuskan dan dievaluasi bersama seluruh jajaran pengurus.

    "Kami bersama kawan-kawan sudah merumuskan, sudah mengevaluasi, bahwa nampaknya kalau kami komit dan konsisten dengan semua apa yang diharapkan diarahkan oleh DPP sepertinya optimis kalau untuk (DPRD) Sumatera Utara itu penambahannya 100 persen, kemudian untuk DPR RI semua dapil itu terisi," kata Ashari Tambunan usai dikukuhkan di Medan, Jumat (13/2/2026).

    Pentingnya PKB dalam Pemerintahan

    Ashari juga menekankan pentingnya keberadaan PKB di dalam pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri partai. Menurutnya, jika PKB berada di luar pemerintahan, akan sulit untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

    "Kami percaya bahwa ini menjadi tanggung jawab kami, keyakinan kami bahwa seperti yang disampaikan oleh Gus Muhaimin Iskandar bahwa keberadaan PKB itu hanya baru bisa betul-betul berarti dalam upaya mewujudkan cita-cita para pendiri partai kalau kami duduk dalam pemerintahan baik itu eksekutif maupun legislatif, itu targetnya, tanpa itu sepertinya hanya akan berharap kepada orang lain," ucapnya.

    PKB Harus Jadi Solusi Masyarakat

    Waketum PKB Ida Fauziyah menambahkan bahwa PKB tidak boleh hanya hadir saat Pemilu, tetapi harus mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

    "PKB bukan hanya sekedar hadir saat Pemilu, tapi hadir di tengah-tengah masyarakat, harus menjadi solusi bangsa, apa yang menjadi persoalan masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Utara, PKB harus menawarkan solusinya," sebut Ida Fauziyah.

    Berikut adalah perolehan kursi PKB pada Pemilu sebelumnya:

    Tingkat Jumlah Kursi
    DPRD Sumut 4 kursi
    DPRD Kabupaten/Kota (33) 59 kursi
    DPR RI (Sumut) 2 kursi (dari 3 dapil)

    Pada Pemilu 2024, PKB memperoleh 4 kursi di DPRD Sumut dan 59 kursi di DPRD 33 kabupaten/kota. Untuk DPR RI, PKB meraih 2 kursi dari Sumut, yang diisi oleh Ashari Tambunan dari dapil 1 dan Marwan Dasopang dari dapil 2.

  • Tapteng: Ketua GAMKI Sumut Desak Wakil Ketua DPRD Minta Maaf

    Tapteng: Ketua GAMKI Sumut Desak Wakil Ketua DPRD Minta Maaf

    Medan – Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sumatera Utara, Swangro Lumbanbatu, mendesak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) berinisial JS untuk meminta maaf. Desakan ini muncul setelah beredarnya rekaman suara yang diduga berisi penghinaan JS terhadap organisasi GAMKI.

    Rekaman suara yang beredar sejak Jumat (13/2/2026) itu mengungkap percakapan antara JS dengan seseorang. Dalam percakapan tersebut, JS meremehkan GAMKI dengan membandingkannya dengan Golkar dan HMI.

    "Kalau mereka itu anggota GAMKI, ya itu GAMKI kecilnya cuma segini itu sama Golkar itu, kelompok saya HMI," kata JS dalam rekaman itu.

    Reaksi Ketua GAMKI Sumut

    Swangro Lumbanbatu menyayangkan pernyataan JS. Menurutnya, sebagai pimpinan DPRD, JS seharusnya tidak menghina organisasi lain.

    "Menyayangkan lah yang disampaikannya begitu, dia kan berorganisasi juga, organisasinya Golkar lah kita bilang, ketua lagi, dia Wakil Ketua DPRD, artinya dia perwakilan rakyat, sebenarnya dia yang begitu-begitu ngapain dia menghina organisasi kita katakanlah GAMKI," kata Swangro Lumbanbatu saat dihubungi.

    Swangro juga mempertanyakan motif JS menyampaikan pernyataan tersebut.

    "Dia menyampaikan itu apa sebabnya? Apakah ada salah kita? Kalaupun ada salah kita ngapain dia ngomong begitu, apalagi dia dipandang masyarakat salah satu yang bisa membantu masyarakat," ujarnya.

    Fokus pada Bantuan Bencana

    Swangro menekankan bahwa sebagai Wakil Ketua DPRD, JS seharusnya fokus membantu masyarakat Tapteng yang sedang dilanda bencana. GAMKI sendiri telah menyalurkan bantuan ke wilayah tersebut.

    "Seharusnya dia fokus aja, apalagi Tapteng kan saat ini bencana, butuh bantuan, apalagi kita GAMKI sudah antar bantuan, seharusnya dia sebagai Wakil Ketua DPRD kasih solusi aja ke masyarakat Tapteng apalagi baru-baru ini banjir lagi," sebutnya.

    Kecewa dan Pertanyakan Pengakuan HMI

    Swangro mengaku kecewa atas pernyataan JS. Ia juga meragukan pengakuan JS sebagai bagian dari HMI, karena menurutnya alumni HMI tidak akan berbicara seperti itu.

    "Saya sebagai Ketua GAMKI kecewa juga dia sampaikan begitu, apalagi dia ngaku-ngaku HMI dan saya tahu HMI itu bukan seperti itu, HMI orangnya paripurna orangnya nasionalisme dan saya banyak berteman dengan (orang HMI) nggak seperti itu, boleh juga dicek itu soal dia ngaku HMI nanti dia jual-jual HMI rupanya tidak," ucapnya.

    Desakan Permintaan Maaf

    Oleh karena itu, Swangro mendesak JS untuk segera meminta maaf atas pernyataannya.

    "Intinya kalau bisa dia tarik bahasanya dan dia minta maaf, kalau dia nggak minta maaf ya kita tunggu aja beberapa hari ini," tuturnya.

    Tanggapan JS

    Hingga saat ini, JS belum memberikan respons terkait rekaman suara tersebut. Upaya konfirmasi melalui WhatsApp juga belum direspons.

    Perbandingan Organisasi Kepemudaan

    Berikut perbandingan singkat antara GAMKI, Golkar, dan HMI:

    Organisasi Orientasi Cakupan
    GAMKI Kristen, Kepemudaan Nasional
    Golkar Partai Politik Nasional
    HMI Kemahasiswaan, Islam Nasional

    Kasus ini masih bergulir dan menunggu respons lebih lanjut dari Wakil Ketua DPRD Tapteng, JS.

  • DPR: Pemerintah Sentral Perkuat Sektor Pertahanan Nasional

    DPR: Pemerintah Sentral Perkuat Sektor Pertahanan Nasional

    Peran pemerintah dalam memperkuat sektor pertahanan dalam negeri dinilai strategis di tengah dinamika geopolitik global dan tuntutan kemandirian nasional. Sektor pertahanan bukan lagi sekadar belanja negara, melainkan instrumen pembangunan nasional yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, penguasaan teknologi, serta penguatan posisi Indonesia di kawasan.

    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan pemerintah memegang peran sentral dalam memperkuat sektor pertahanan sebagai bagian dari strategi besar ketahanan dan kemandirian nasional.

    "Komisi I DPR RI bersama pemerintah berkomitmen mendorong industri pertahanan dalam negeri agar tumbuh berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tepat, dukungan anggaran yang konsisten, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, Indonesia diyakini mampu mewujudkan kemandirian pertahanan sekaligus memperkuat posisi strategis di kawasan," ujar TB Hasanuddin, Kamis (12/2/2026).

    Ia menilai penguatan sektor pertahanan nasional harus ditopang kebijakan yang konsisten dan terintegrasi. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, khususnya terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), perlu dijalankan secara disiplin.

    Selain itu, optimalisasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek pengadaan pertahanan dinilai menjadi instrumen penting untuk memperbesar nilai tambah di dalam negeri. DPR juga mendorong penyusunan peta jalan jangka panjang sektor pertahanan yang terintegrasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, BUMN, BUMS, serta lembaga riset dan perguruan tinggi.

    "Ketika pemerintah atau dalam hal ini TNI melakukan pengadaan alutsista, harus dipastikan terdapat skema kerja sama yang membangun kapasitas industri dalam negeri, baik melalui produksi bersama, transfer teknologi yang terukur, maupun peningkatan kemampuan desain dan rekayasa nasional," tegasnya.

    Peran BUMN dan Swasta

    Dalam ekosistem sektor pertahanan, BUMN pertahanan diposisikan sebagai tulang punggung produksi alutsista strategis. Sejumlah BUMN seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia dinilai telah menunjukkan peningkatan kapasitas produksi, mulai dari kendaraan taktis, kapal perang, hingga pesawat CN-235 dan NC-212.

    Di sisi lain, peran badan usaha milik swasta (BUMS) disebut semakin krusial sebagai mitra strategis dalam memperkuat rantai pasok sektor pertahanan nasional. DPR menilai keterlibatan swasta diperlukan untuk penyediaan komponen, penguasaan teknologi, hingga inovasi produk pertahanan.

    TB Hasanuddin menegaskan DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap penguatan sektor pertahanan swasta nasional yang telah memiliki kapabilitas dan legalitas sesuai ketentuan Kementerian Pertahanan.

    "BUMS pertahanan harus mendapatkan ruang yang adil dan proporsional dalam ekosistem industri nasional. Mereka adalah bagian integral dari kekuatan pertahanan kita. Dukungan kebijakan, kemudahan akses pembiayaan, serta kepastian pasar menjadi faktor penting agar industri swasta mampu tumbuh dan berkontribusi optimal," ujarnya.

    Salah satu pelaku swasta yang dinilai berkontribusi dalam rantai pasok sektor pertahanan nasional adalah PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia. Perusahaan yang beroperasi di Bandung ini telah mengantongi lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan dan memproduksi berbagai komponen amunisi kaliber kecil serta komponen presisi untuk sistem senjata.

    Selain itu, PT Republik Defensindo juga disebut sebagai pemain swasta strategis yang aktif memproduksi kendaraan militer khusus, mulai dari rantis 4×4 hingga truk angkut personel. Perusahaan ini tercatat pernah berkolaborasi dengan BUMN pertahanan dalam pembangunan fasilitas produksi amunisi kaliber 9×19 mm secara terpadu.

    Kolaborasi antara BUMN dan BUMS tersebut dinilai menunjukkan bahwa sinergi lintas pelaku usaha di sektor pertahanan bukan sekadar wacana, melainkan telah berjalan dalam penguatan kapasitas produksi nasional.

    Berikut adalah daftar perusahaan swasta yang berkontribusi dalam rantai pasok sektor pertahanan:

    Nama Perusahaan Domisili Produk/Kontribusi
    PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia Bandung Komponen amunisi kaliber kecil, komponen presisi sistem senjata
    PT Republik Defensindo – Kendaraan militer khusus (rantis 4×4, truk angkut personel)

    Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, sinergi BUMN dan swasta, serta penguatan kapasitas produksi dalam negeri, sektor pertahanan Indonesia diyakini dapat tumbuh lebih mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama ketahanan nasional.

  • Korupsi Tata Kelola Minyak, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Dituntut 14 Tahun Penjara

    Korupsi Tata Kelola Minyak, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Dituntut 14 Tahun Penjara

    Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN), Riva Siahaan, menghadapi tuntutan 14 tahun penjara. Jaksa penuntut umum menyatakan Riva terbukti bersalah dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang merugikan negara hingga Rp 285 triliun.

    "Menyatakan Terdakwa Riva Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

    Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut Riva untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Riva juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 5 miliar.

    "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riva Siahaan dengan pidana penjara selama 14 tahun, dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara," imbuh jaksa.

    "Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 5.000.000.000," ujar jaksa.

    Jika Riva tidak mampu membayar uang pengganti, jaksa mengusulkan agar harta bendanya dirampas dan dilelang. Apabila hasil lelang tidak mencukupi, Riva akan menjalani hukuman tambahan selama 7 tahun penjara.

    "Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 7 tahun," ujar jaksa.

    Jaksa berpendapat bahwa perbuatan Riva tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi dan telah menyebabkan kerugian besar bagi keuangan dan perekonomian negara. Selain itu, Riva dinilai tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Satu-satunya hal yang meringankan tuntutan adalah karena Riva belum pernah dihukum sebelumnya.

    Jaksa meyakini Riva Siahaan bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 UU Tipikor.

    Dalam sidang yang sama, jaksa juga membacakan surat tuntutan untuk tujuh terdakwa lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Berikut adalah rincian tuntutan lengkap untuk masing-masing terdakwa:

    1. Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, dituntut 14 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, dan uang pengganti Rp 5 miliar subsider 7 tahun kurungan.

    2. Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, dituntut 14 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, dan uang pengganti Rp 5 miliar subsider 7 tahun kurungan.

    3. Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, dituntut 14 tahun penjara, denda Rp 5 miliar subsider 190 hari kurungan, dan uang pengganti Rp 5 miliar subsider 7 tahun kurungan.

    4. Yoki Firnandi (YF) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, dituntut 14 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, dan uang pengganti Rp 5 miliar subsider 7 tahun kurungan.

    5. Agus Purwono (AP) selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, dituntut 14 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, dan uang pengganti Rp 5 miliar subsider 7 tahun kurungan.

    6. Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dituntut 16 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari, dan uang pengganti sejumlah masing-masing 11.094.802,31 USD subsider 8 tahun kurungan.

    7. Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, dituntut 16 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, dan uang pengganti Rp 1.176.390.287.697,24 sen subsider 8 tahun kurungan.

    Kerugian Negara Mencapai Rp 285 Triliun

    Berdasarkan surat dakwaan, kasus korupsi tata kelola minyak mentah ini telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 285 triliun. Pokok permasalahan diduga terkait dengan impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi.

    Berikut adalah rincian perhitungan kerugian negara yang diakibatkan:

    Jenis Kerugian Jumlah
    Kerugian Keuangan Negara USD 2.732.816.820,63 (Rp 45,1 triliun) + Rp 25,4 triliun = Rp 70,5 triliun
    Kerugian Perekonomian Negara Rp 172 triliun + USD 2.617.683.340,41 (Rp 43,1 triliun) = Rp 215,1 triliun
    Total Kerugian Rp 285 triliun

    Perhitungan kerugian tersebut menggunakan kurs rata-rata saat ini. Jumlah tersebut dapat berbeda jika Kejaksaan Agung menggunakan kurs yang berbeda.

  • Al Jazeera Ungkap Ribuan Warga Palestina Lenyap di Gaza Akibat Senjata Israel

    Al Jazeera Ungkap Ribuan Warga Palestina Lenyap di Gaza Akibat Senjata Israel

    Laporan investigasi khusus Al Jazeera mengungkap ribuan warga Palestina dilaporkan "lenyap" akibat senjata yang digunakan militer Israel di Jalur Gaza sejak perang berkecamuk pada Oktober 2023. Lenyapnya ribuan warga Palestina itu dikaitkan dengan penggunaan senjata bersuhu tinggi oleh Israel, yang diduga mampu membuat jaringan tubuh manusia menguap tanpa meninggalkan jejak.

    Penyelidikan ini tertuang dalam laporan investigasi khusus Al Jazeera berjudul "The Rest of the Story" yang ditayangkan pada Senin (9/2) waktu setempat.

    Al Jazeera menyebutkan, investigasi khusus mereka mendokumentasikan sedikitnya 2.842 warga Palestina diklasifikasikan "evaporated" atau "menguap", tanpa meninggalkan sisa-sisa selain percikan darah atau fragmen kecil daging. Angka tersebut didasarkan pada dokumentasi lapangan di Jalur Gaza.

    Juru bicara otoritas pertahanan sipil Gaza, Mahmoud Bassal menjelaskan timnya menggunakan "metode eliminasi" di lokasi-lokasi serangan, yakni membandingkan jumlah penghuni yang diketahui di dalam bangunan yang dihantam serangan dengan jumlah jenazah yang ditemukan setelahnya.

    "Jika sebuah keluarga memberi tahu kami bahwa ada lima orang di dalam, dan kami hanya menemukan tiga mayat utuh, kami menganggap dua sisanya sebagai 'menguap' hanya setelah pencarian menyeluruh tidak menghasilkan apa pun selain jejak biologis — percikan darah di dinding atau fragmen kecil seperi kulit kepala," jelasnya.

    Yasmin Mahani, seorang warga Palestina, menuturkan dirinya tidak dapat menemukan jenazah putranya, Saad, setelah melakukan pencarian di reruntuhan sekolah al-Tabin di Gaza City yang hancur akibat gempuran Israel pada 10 Agustus 2024.

    "Saya masuk ke dalam masjid dan mendapati diri saya menginjak daging dan darah," tutur Mahani kepada Al Jazzera Arabic.

    Dia mencari di sejumlah rumah sakit dan kamar mayat selama berhari-hari. "Kami tidak menemukan apa pun dari Saad. Bahkan tidak ada jenazah untuk dimakamkan. Itu bagian paling sulit," ucap Mahani.

    Penggunaan Amunisi Termobarik dan Termal

    Para pakar dan saksi mata yang dikutip Al Jazeera menghubungkan fenomena ini dengan penggunaan amunisi termal dan termobarik secara sistematis oleh militer Israel. Amunisi itu dipasok Amerika Serikat (AS), namun dilarang secara internasional. Amunisi itu sering disebut sebagai bom vakum atau bom aerosol, yang mampu menghasilkan suhu melebihi 3.500 derajat Celsius.

    Beberapa tipe amunisi pasokan AS yang digunakan oleh Israel di Jalur Gaza, menurut laporan Al Jazeera, mencakup bom MK-84, bom penghancur bunker BLU-109, dan bom luncur presisi GBU-39.

    Pakar militer Rusia, Vasily Fatigarov, menjelaskan senjata termobarik tidak hanya membunuh, melainkan melenyapkan materi. Tidak seperti bahan peledak konvensional, senjata ini menyebarkan awan bahan bakar yang menciptakan bola api yang sangat besar dan efek vakum.

    Fatigarov menyebut bom MK-84 buatan AS yang berbobot 900 kilogram dan berisi tritonal, mampu menghasilkan panas hingga 3.500 derajat Celsius.

    BLU-109 penghancur bunker mampu menciptakan bola api besar di dalam ruang tertutup, membakar habis segala sesuatu yang berada dalam jangkauannya. Laporan investigasi Al-Jazeera menyebut bom ini digunakan dalam serangan Israel di Al-Mawasi, Jalur Gaza, pada September 2024.

    Bom GBU-39, menurut laporan Al Jazeera, digunakan dalam serangan di Sekolah Al-Tabin. Fatigarov menyebut GBU-39 mampu "membunuh melalui gelombang tekanan yang merusak paru-paru dan gelombang termal yang membakar jaringan lunak". Otoritas tim pertahanan sipil Gaza mengonfirmasi temuan serpihan GBU-39 di lokasi-lokasi tempat warga Palestina dinyatakan "lenyap".

    Jenis Amunisi Negara Asal Deskripsi
    MK-84 Amerika Serikat Bom berbobot 900 kg, menghasilkan panas hingga 3.500 derajat Celsius.
    BLU-109 Amerika Serikat Bom penghancur bunker, menciptakan bola api besar di ruang tertutup.
    GBU-39 Amerika Serikat Bom luncur presisi, membunuh melalui gelombang tekanan dan termal.

    Beberapa tipe amunisi yang digunakan oleh Israel di Jalur Gaza.

    Tanggapan Pakar Hukum

    Menanggapi laporan tersebut, pakar hukum menilai penggunaan senjata tanpa pandang bulu ini tidak hanya melibatkan Israel, tetapi juga negara Barat yang memasoknya.

    "Ini adalah genosida global, bukan hanya genosida oleh Israel," sebut pengacara dan dosen Georgetown University di Qatar, Diana Buttu.

  • Pemkab Bima Berikan Jaminan Sosial untuk 13.970 PPPK

    Pemkab Bima Berikan Jaminan Sosial untuk 13.970 PPPK

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima memberikan angin segar bagi 13.970 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Mereka tidak hanya menerima gaji setiap bulan, tetapi juga mendapatkan jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

    Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian BKD dan Diklat Kabupaten Bima, Abdul Haris, menyatakan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK paruh waktu formasi 2025 telah diterbitkan.

    Menurutnya, penerbitan SK PPPK Paruh Waktu menjadi momen penting bagi tenaga honorer, termasuk di Kabupaten Bima yang berjumlah 13.970 orang. Pengakuan resmi dari negara ini adalah buah dari pengabdian mereka selama ini.

    "Selain hak atas gaji, mereka juga mendapat perlindungan sosial ASN. Termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," ucap dia, Jumat (13/2/2026).

    Pembagian SK PPPK

    Abdul Haris menambahkan, saat ini pihaknya tengah disibukkan dengan pembagian SK pengangkatan. Tercatat, selama empat hari, mulai 10 hingga 13 Februari 2026, sebanyak 8.000 PPPK Paruh Waktu telah mengambil SK di Kantor BKD dan Diklat Kabupaten Bima.

    "Dari gelombang I, sudah delapan ribu PPPK paruh waktu yang mengabdi pada sejumlah unit kerja lingkup Pemkab Bima yang sudah mengambil SK," aku dia.

    Dalam proses pembagian SK, setiap PPPK Paruh Waktu wajib membawa satu lembar kontrak kerja yang telah ditandatangani di atas materai. Kontrak kerja tersebut kemudian diserahkan kepada petugas sesuai jadwal yang telah ditentukan.

    "Untuk PPPK Paruh waktu yang telah menerima SK, dapat segera melapor diri ke unit kerjanya masing-masing agar diterbitkan surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)," tandasnya.

    Berikut rincian gaji PPPK Paruh Waktu di Pemkab Bima:

    Gaji Nominal
    Gaji Bervariasi Rp 300 ribu – Rp 2 juta

    Gaji bervariasi yang diterima oleh PPPK Paruh Waktu ini menjadi salah satu bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi dan kinerja mereka.

    Pelantikan PPPK Paruh Waktu

    Sebagai informasi tambahan, sebanyak 13.970 PPPK Paruh Waktu ini telah resmi dilantik oleh Bupati Bima Ady Mahyudi didampingi Wakil Bupati Bima Irfan Zubaidy pada Senin (19/1/2026).

  • Korupsi Minyak, Anak Riza Chalid Dituntut 18 Tahun Penjara di Jakarta

    Korupsi Minyak, Anak Riza Chalid Dituntut 18 Tahun Penjara di Jakarta

    Anak buron Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza, menghadapi tuntutan 18 tahun penjara. Jaksa penuntut umum meyakini Kerry bersalah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.

    Tuntutan dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026). Jaksa menyatakan Kerry terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

    "Menyatakan Terdakwa Muhamad Kerry Adrianto Riza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan.

    Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut Kerry membayar denda sebesar Rp 1 miliar, dengan subsider 190 hari kurungan. Tak hanya itu, Kerry juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp 13.405.420.003.854 (Rp 13,4 triliun).

    "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Kerry Adrianto Riza oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun," sambung jaksa.

    "Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 13.405.420.003.854 dengan rincian sebesar Rp 2.905.420.003.854 atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 10,5 triliun atas kerugian perekonomian negara," ujar jaksa.

    Jaksa menambahkan, jika Kerry tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka hukuman penjaranya akan ditambah 10 tahun.

    "Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar jaksa.

    Pertimbangan Tuntutan

    Jaksa mengungkapkan beberapa hal yang memberatkan tuntutan, di antaranya perbuatan Kerry tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, perbuatannya mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara yang sangat besar. Jaksa juga menilai Kerry tidak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Satu-satunya hal yang meringankan adalah Kerry belum pernah dihukum.

    Jaksa meyakini Kerry Adrianto bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 UU Tipikor.

    Kerry didakwa terlibat dalam dugaan korupsi tata kelola minyak yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 285 triliun. Ayahnya, M Riza Chalid, juga merupakan tersangka dalam kasus ini, namun keberadaannya masih belum diketahui.

    Rincian Kerugian Negara

    Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ini diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 285 triliun. Pokok permasalahan ada pada impor produk kilang atau BBM dan penjualan solar nonsubsidi.

    Berikut rincian perhitungan kerugian negara dalam kasus ini:

    Jenis Kerugian Nilai
    Kerugian Keuangan Negara Rp 70,5 triliun
    Kerugian Perekonomian Negara Rp 215,1 triliun
    Total Kerugian Rp 285,6 triliun

    Perhitungan kerugian ini menggunakan kurs rata-rata saat ini. Jumlah tersebut bisa berbeda jika Kejagung menggunakan kurs lain.