Category: Politik

  • Kapolri Pastikan Standar Gizi Gratis Prioritaskan Keamanan Pangan

    Kapolri Pastikan Standar Gizi Gratis Prioritaskan Keamanan Pangan

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya terhadap prinsip zero accident dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prioritas utama adalah standarisasi mutu dan higienitas pangan.

    Penegasan ini disampaikan saat acara Peresmian & Groundbreaking 1.179 SPPG dan Peresmian 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Palmerah, Jakarta Barat, yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Jenderal Sigit menyatakan Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG pada tahun 2026.

    "Pada tahun 2026 Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Namun, kalau ada arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden kami menyesuaikan. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pemenuhan gizi dan memastikan bertambahnya akses masyarakat penerima manfaat terhadap makanan bergizi," kata Sigit dalam paparannya, Jumat (13/2/2026).

    Sigit menekankan bahwa standarisasi mutu dan keamanan pangan menjadi perhatian utama. Sertifikasi laik higiene menjadi bukti komitmen Polri.

    "Polri juga senantiasa menempatkan aspek standarisasi mutu, higienitas dan keamanan pangan. Prioritas utama saat ini 201 SPPG Polri telah memiliki sertifikat laik higiene sanitasi. 119 SPPG Polri telah memiliki sertifikat halal dan 147 SPPG Polri telah memiliki sertifikat uji laboratorium," ucapnya.

    Fasilitas dan Peralatan SPPG Polri

    Setiap SPPG Polri dilengkapi dengan peralatan modern, termasuk filter air dan water heater untuk pengelolaan air. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan prinsip zero accident dalam program MBG.

    "Sejalan dengan itu untuk mempertahankan zero accident seluruh SPPG Polri menerapkan prinsip food security dan food safety secara ketat melalui penggunaan tes kits sebagai quality control untuk memastikan bahan pangan aman dan layak konsumsi," kata Sigit.

    Pengembangan Tes Kits oleh Farmapol Pusdokkes Polri

    Ketersediaan tes kits dikembangkan melalui Farmapol Pusdokkes Polri. Tujuannya agar dapat menjangkau 33 ribu SPPG secara nasional.

    Berikut adalah target produksi food safety kits oleh Farmapol Pusdokkes Polri:

    Tahap Target Produksi Tujuan Penggunaan
    Awal 400 unit per bulan Memenuhi kebutuhan SPPG Polri
    Menengah Peningkatan produksi Memenuhi kebutuhan 1.500 SPPG Polri
    Panjang Peningkatan produksi Mendukung kebutuhan 33 ribu SPPG skala nasional

    "Untuk menjamin ketersediaan tes kits, Polri mengembangkan Farmapol Pusdokkes sebagai produsen food safety kits yang dapat menyediakan 400 unit per bulan pada tahap awal," kata Listyo.

    "Selanjutnya pada jangka menengah ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan 1.500 SPPG Polri dan pada jangka panjang diproyeksikan akan mampu mendukung kebutuhan 33 ribu SPPG pada skala nasional," imbuhnya.

  • Kapolri Bangun Gudang Ketahanan Pangan di Tiap Polda

    Kapolri Bangun Gudang Ketahanan Pangan di Tiap Polda

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana membangun Gudang Ketahanan Pangan Polri di seluruh wilayah Polda. Langkah ini diharapkan dapat memicu efek domino positif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Saat ini, Polri telah memiliki 18 Gudang Ketahanan Pangan yang tersebar di 12 Polda. Jenderal Sigit menargetkan penambahan signifikan dalam beberapa tahun mendatang.

    "Pada tahun 2026, Polri akan membangun 10 unit gudang lainnya di 8 polda, sehingga Polri akan memiliki 28 gudang ketahanan pangan yang kapasitas masing-masing 1.000 ton," ujar Sigit di acara peresmian 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

    Gudang Pangan Polda Metro Jaya

    Selain penambahan gudang di berbagai Polda, Polri juga tengah membangun gudang ketahanan pangan berkapasitas besar di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

    "Polri juga sedang membangun Gudang Ketahanan Pangan di wilayah Polda Metro Jaya dengan kapasitas 10 ribu ton, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan, mempercepat distribusi, dan stabilitas bahan pangan di berbagai wilayah ke depan," ungkapnya.

    Target Seluruh Polda Miliki Gudang

    Jenderal Sigit menegaskan komitmennya untuk membangun gudang ketahanan pangan di seluruh wilayah polda. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya memperkuat sistem logistik pangan, tetapi juga menstimulasi perekonomian lokal.

    "Polri akan membangun gudang ketahanan pangan di seluruh polda jajaran," tegasnya.

    Gudang Filial di Papua

    Polri juga menyediakan 30 gudang filial yang tersebar di wilayah Papua. Gudang-gudang ini terdiri dari aset Polri, Pemda, KPU, dan pinjaman dari masyarakat. Keberadaan gudang ini sangat penting mengingat wilayah Papua belum memiliki fasilitas gudang Bulog yang memadai.

    Berikut rincian aset gudang filial Polri:

    Jenis Aset Jumlah Gudang
    Aset Polri 25
    Aset Pemda 3
    Aset KPU 1
    Pinjam Pakai Masyarakat 3

    Dengan pembangunan dan penyediaan gudang ketahanan pangan di berbagai wilayah, Polri berupaya berkontribusi dalam menjaga stabilitas pasokan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia.

  • Prabowo Apresiasi Polri Resmikan SPPG di Palmerah

    Prabowo Apresiasi Polri Resmikan SPPG di Palmerah

    Presiden Prabowo Subianto merasa gembira dapat menghadiri peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Palmerah, Jakarta Barat. Ia mengapresiasi inisiatif Polri dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    "Saya menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya untuk bisa hadir dalam acara yang istimewa ini," ujar Prabowo di lokasi acara, Jumat (13/2/2026).

    Prabowo didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam peresmian tersebut. Ia menyatakan kepuasan atas kinerja Polri yang mendukung program MBG.

    Prabowo memuji Kapolri Jenderal Sigit dan jajaran atas respons terhadap permasalahan gizi anak-anak di Indonesia dengan mendirikan SPPG.

    "Saya hari ini sungguh-sungguh merasa bahagia, saya merasa gembira, saya merasa puas hati karena saya melihat salah satu institusi yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil inisiatif, mungkin di suatu bidang yang seolah-olah tidak melupakan tugas pokoknya, tetapi pimpinan Kepolisian Negara telah menangkap masalah yang krusial bagi keselamatan suatu bangsa," ujar Prabowo.

    SPPG Polri dan Kontribusi untuk Indonesia Emas 2045

    SPPG ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendukung program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini merupakan kontribusi menuju Indonesia Emas 2045. Prabowo memuji Jenderal Sigit karena telah melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin.

    "Sebagai pemimpin, saya sangat menghargai tadi, inisiatif, kesadaran pimpinan Polri, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya, beserta pimpinan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, seorang panglima," ujar Prabowo.

    Berikut adalah rincian program Asta Cita yang didukung oleh SPPG Polri:

    Program Asta Cita Kontribusi SPPG Polri
    Peningkatan Kualitas SDM Meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi.
    Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai generasi penerus.
    Pemerataan Pembangunan Memberikan layanan pemenuhan gizi yang optimal bagi masyarakat.

    Tujuan utama program SPPG Polri adalah meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi, dan meningkatkan kualitas hidup, sekaligus mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak.

    Dengan beroperasinya SPPG Polri, layanan pemenuhan gizi diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

  • Korupsi Dana Hibah Ponpes Gresik, Dua Kiai Jadi Tersangka

    Korupsi Dana Hibah Ponpes Gresik, Dua Kiai Jadi Tersangka

    Kasus dugaan korupsi dana hibah kembali mencoreng Jawa Timur. Kali ini, sebuah pondok pesantren di Kabupaten Gresik menjadi sorotan karena diduga menyelewengkan dana hibah ratusan juta rupiah dari Pemprov Jawa Timur. Dua kiai kakak-beradik dan seorang ketua santri ditetapkan sebagai tersangka.

    Kejaksaan Negeri Gresik menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2019. Mereka adalah dua kiai kakak-beradik pimpinan Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi serta seorang ketua santri. Penyidik menemukan indikasi kuat penyimpangan penggunaan dana hibah.

    Penetapan tersangka dilakukan setelah kejaksaan mendalami laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang dinilai tidak sesuai fakta di lapangan.

    Dana Hibah Rp 400 Juta Tidak Sesuai Peruntukan

    Pada 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan dana hibah senilai Rp 400 juta kepada Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi. Seharusnya, dana tersebut digunakan untuk pembangunan gedung asrama putri. Namun, dana tersebut diduga tidak digunakan sama sekali untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

    Dari hasil penyidikan kejaksaan, dana hibah itu justru digunakan untuk membeli dua bidang tanah yang lokasinya berada di luar area ponpes meski masih berdekatan. Pembelian dilakukan atas nama pribadi dua tersangka, bukan atas nama lembaga pesantren. Hingga kini, dua bidang tanah tersebut masih berupa bangunan kosong dan belum dibalik nama kepemilikannya.

    Berikut rincian alokasi dana hibah yang seharusnya dilakukan:

    Peruntukan Dana Jumlah Dana (Rp)
    Pembangunan Gedung Asrama Putri 400.000.000

    Fakta lain yang terungkap, bangunan asrama putri di Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi memang ada secara fisik, namun pembangunannya tidak bersumber dari dana hibah Pemprov Jatim, melainkan dari iuran para santri. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa dana hibah tidak digunakan sesuai peruntukannya.

    Laporan Pertanggungjawaban Fiktif

    Kasus dugaan korupsi ini terungkap setelah kejaksaan mendalami laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah tahun anggaran 2019 senilai Rp 400 juta. Laporan tersebut menyebutkan dana tersebut digunakan sepenuhnya untuk pembangunan asrama putri. Namun, hasil penyidikan menunjukkan laporan tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

    Pembelaan Tersangka

    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, RKA membantah tudingan jaksa dan menyatakan dirinya tidak bersalah. Ia menyebut perkara yang menjeratnya sebagai ujian dan risiko dalam perjuangan dakwah yang dijalaninya. Ia juga menilai langkah hukum yang menjeratnya sebagai bentuk ketidakadilan terhadap pejuang agama.

    "Ini adalah ujian dan risiko dalam perjuangan dakwah," kata RKA.

  • Kapolri Resmikan SPPG Polda Metro Jaya dengan Konsep Kemandirian Pangan

    Kapolri Resmikan SPPG Polda Metro Jaya dengan Konsep Kemandirian Pangan

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan sejumlah Sentra Pelayanan Pertanian dan Perikanan Gabungan (SPPG) Polri yang telah dilengkapi dengan fasilitas kemandirian pangan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

    Listyo Sigit Prabowo menyoroti SPPG Polda Metro Jaya sebagai salah satu contoh yang baik. SPPG ini memiliki tambak ikan dan kandang ayam yang terintegrasi.

    "Dalam rangka memperkuat ekosistem rantai pasok bahan baku, sejumlah SPPG Polri telah dilengkapi dengan keunggulan kemandirian pangan," kata Sigit saat menghadiri peresmian dan groundbreaking SPPG Polri serta peresmian Gudang Ketahanan Pangan di SPPG Palmerah Polres Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

    SPPG Polda Metro Jaya memanfaatkan lahan seluas 49 hektar. Di lahan tersebut, terdapat tambak ikan yang berisi 102.000 ekor ikan bandeng, nila, dan mujair, serta 600 ribu ekor udang. Selain itu, terdapat juga kandang ayam berisi 1000 ekor dan kandang kambing berisi 100 ekor.

    Kapolri menjelaskan bahwa area tambak dan kandang tersebut akan membentuk siklus rantai pakan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kemandirian pangan SPPG Polri.

    "SPPG Polda Metro Jaya juga mengembangkan tanaman hidroponik dan sistem bioflok yang terus ditingkatkan sebagai penopang ketersediaan bahan baku SPPG," ujarnya.

    Pengembangan Tanaman Hidroponik dan Sistem Bioflok

    Selain tambak dan kandang, SPPG Polda Metro Jaya juga mengembangkan tanaman hidroponik dan sistem bioflok untuk memenuhi kebutuhan bahan baku.

    SPPG Polda DIY Juga Kembangkan Kemandirian Pangan

    Tak hanya SPPG Polda Metro Jaya, SPPG Polda DIY juga memiliki pabrik pakan ayam dan fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku.

    "Pada SPPG Polda DIY memiliki pabrik pakan ayam, kandang ayam, green house dan gudang sentral untuk mendukung penyimpanan dan distribusi bahan baku," katanya.

    Rincian Fasilitas SPPG Polda Metro Jaya

    Berikut rincian fasilitas yang ada di SPPG Polda Metro Jaya:

    Fasilitas Jumlah
    Luas Lahan 49 Hektar
    Ikan Bandeng, Nila, Mujair 102.000 Ekor
    Udang 600.000 Ekor
    Ayam 1.000 Ekor
    Kambing 100 Ekor

    Dengan berbagai fasilitas ini, diharapkan SPPG Polri dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan berkelanjutan.

  • Polri Operasikan Ribuan SPPG di Jakarta, Target Jangkau 2,9 Juta Orang

    Polri Operasikan Ribuan SPPG di Jakarta, Target Jangkau 2,9 Juta Orang

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Polri kini memiliki 1.179 Sentra Pelayanan Pertanian dan Peternakan Terpadu (SPPG). Jika seluruh SPPG beroperasi, Polri memproyeksikan manfaatnya dapat dirasakan oleh 2,9 juta orang.

    Jenderal Sigit menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas dukungan dalam mewujudkan program SPPG dan Ketahanan Pangan Polri.

    "Atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari Bapak Presiden RI, dan kementerian lembaga, BGN, pemerintah daerah, para mitra kerja, stakeholder lainnya, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bersatu padu, memberikan dukungan, asistensi serta senantiasa berkolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan SPPG Polri serta mendukung program ketahanan pangan Polri," kata Jenderal Sigit saat sambutan di acara peresmian 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

    Rincian SPPG Polri

    Jenderal Sigit melaporkan bahwa dari 1.179 SPPG yang dimiliki Polri, 411 SPPG telah beroperasi, 162 SPPG dalam persiapan operasional, 499 SPPG dalam tahap pembangunan dan akan selesai pada Maret 2026, serta 107 SPPG dalam tahap groundbreaking.

    "Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberi manfaat bagi 2.947.500 dan menyerap 58.950 tenaga kerja," katanya.

    Sebanyak 33 SPPG dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk di Papua.

    Berikut adalah rincian status operasional SPPG Polri:

    Status SPPG Jumlah
    Beroperasi 411
    Persiapan Operasional 162
    Tahap Pembangunan (Selesai Maret 2026) 499
    Tahap Groundbreaking 107
    Total 1.179

    Dukungan Polri pada Program MBG Pemerintah

    Jenderal Sigit menegaskan bahwa program MBG adalah langkah strategis pemerintah untuk memastikan tumbuh kembang anak-anak Indonesia.

    "Program MBG adalah salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat yang merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dengan sehat, cerdas, dan siap menjadi SDM unggul, dan siap berdaya saing di masa depan," ucapnya.

  • Keraton Solo Terancam Digugat Soal Pergantian Nama Purbaya Jadi Pakubuwono XIV

    Keraton Solo Terancam Digugat Soal Pergantian Nama Purbaya Jadi Pakubuwono XIV

    Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo tengah mempertimbangkan langkah hukum terkait pergantian nama KGPH Purbaya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas.

    Ketua Eksekutif LDA, KPH Eddy Wirabhumi menyatakan evaluasi mendalam akan dilakukan untuk menentukan perlu tidaknya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). LDA meyakini akan ada laporan atau gugatan lain terkait penyalahgunaan KTP.

    "Nanti akan kita evaluasi perlu tidaknya gugatan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Bahkan kami meyakini akan muncul laporan atau gugatan-gugatan lain terkait penyalahgunaan KTP tersebut," kata KPH Eddy Wirabhumi, Jumat (13/2/2026).

    Menanggapi perubahan nama KGPH Purbaya, LDA telah melayangkan surat keberatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Solo.

    "Kemarin sebenarnya kami mengirim surat lagi ke Dukcapil sebagai jawaban atas surat dari Dukcapil yang kami terima kemarin sore. Karena hampir pasti akan terjadi penyalahgunaan identitas tersebut," ujar Eddy.

    Surat keberatan tersebut merupakan respons atas langkah Dispendukcapil yang tetap memproses perubahan nama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Solo Nomor 178/Pdt.P/2025/PN Skt.

    "Dalam surat tersebut, Dukcapil intinya bersikeras akan memberikan pelayanan karena ada penetapan PN. Mereka tidak mau mengerti bahwa penetapan PN tersebut sedang kami gugat dan prosesnya sedang berjalan," ucapnya.

    Putusan Pengadilan Dinilai Hanya Administratif

    Eddy menilai putusan Pengadilan Negeri hanya bersifat administratif dan tidak berkaitan dengan jabatan atau gelar Keraton.

    "Putusan penetapan itu hanya administratif dan tidak ada hubungan dengan jabatan atau gelar Keraton, tetapi dipastikan akan disalahgunakan," tegasnya.

    Alasan Purbaya Ganti Nama

    KGPH Purbaya atau Paku Buwono (PB) XIV Purbaya secara resmi mengganti namanya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas di KTP. Perubahan nama itu dilakukan di kantor Dispendukcapil Kota Solo.

    PB XIV Purbaya menjelaskan bahwa perubahan namanya sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Solo Nomor 178/Pdt.P/2025/PN Skt.

    "Ya, sesuai dengan aturan," kata Purbaya, Kamis (12/2/2026).

    PB XIV Purbaya menambahkan bahwa kedatangannya ke Dispendukcapil adalah untuk mengikuti prosedur yang berlaku sebagai warga negara.

    "Kedatangan ke Dukcapil dalam rangka proses sebagai warga negara mengurus kependudukan. (Lega?) Biasa saja, karena kan semua warga negara berhak mengurus kependudukan," ujar dia.

    Detail Putusan Pengadilan Negeri Solo

    Berikut adalah detail mengenai putusan Pengadilan Negeri Solo yang menjadi dasar perubahan nama:

    Nomor Putusan Pengadilan Tahun Perihal
    178/Pdt.P/2025/PN Skt Pengadilan Negeri Solo 2025 Perubahan Nama
  • Investigasi Al Jazeera Ungkap Ribuan Warga Gaza ‘Menguap’

    Investigasi Al Jazeera Ungkap Ribuan Warga Gaza ‘Menguap’

    Sebuah investigasi khusus yang dilakukan oleh Al Jazeera bersama laporan pertahanan sipil di Jalur Gaza mengungkap fakta mencengangkan. Ribuan warga Gaza dilaporkan lenyap tanpa jejak usai serangan senjata dengan suhu dan tekanan ekstrem oleh pasukan Israel.

    Tim peneliti mencatat setidaknya 2.842 kasus jasad korban yang tidak dapat ditemukan. Di lokasi serangan, hanya ditemukan percikan darah atau fragmen kecil jaringan manusia.

    Para peneliti menduga fenomena ini berkaitan dengan penggunaan amunisi termal dan termobarik, jenis senjata yang kerap disebut sebagai bom vakum atau aerosol. Senjata ini memiliki kemampuan membakar bahan organik pada suhu sangat tinggi, bahkan hingga belasan kali lipat dibandingkan titik didih air.

    Mayor Mahmoud Basal, juru bicara Pertahanan Sipil Gaza, menjelaskan metode pencatatan yang mereka gunakan dalam investigasi tersebut.

    "Jika sebuah keluarga menyatakan ada lima orang di dalam rumah, namun kami hanya menemukan tiga jasad utuh, maka dua lainnya diklasifikasikan 'menguap' setelah pencarian menyeluruh hanya menemukan jejak biologis kecil, seperti percikan darah atau fragmen kulit kepala," ujar Mayor Mahmoud Basal, dikutip dari Middle East Eye.

    Dampak Emosional dan Sosial yang Mendalam

    Penelitian ini juga menyoroti dampak emosional dan sosial dari hilangnya jasad secara total. Warga mencari anggota keluarga mereka tanpa pernah menemukan tubuh yang dapat dikuburkan.

    Munir al-Bursh, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, menjelaskan dampak mengerikan dari senjata tersebut.

    "Paparan panas ekstrem serta tekanan dari bom termal dapat menyebabkan cairan tubuh mendidih dan jaringan manusia berubah menjadi abu atau menguap dalam hitungan detik, terutama ketika tubuh tersebut sebagian besar terdiri dari air," kata Munir al-Bursh.

    Implikasi Hukum Humaniter Internasional

    Investigasi ini memperlihatkan bahwa selain dampak langsung berupa korban jiwa, fenomena 'menguapnya' tubuh menjadi tanda betapa destruktifnya senjata yang digunakan dalam konflik. Hal ini memicu diskusi tentang legalitas penggunaan senjata tersebut.

    Para pakar hukum dan kemanusiaan menilai kasus seperti ini dapat memiliki implikasi terhadap hukum humaniter internasional. Terutama jika senjata yang digunakan memang dilarang atau penggunaannya tidak proporsional terhadap populasi sipil yang terkena dampak.

    Rincian Korban Hilang di Gaza

    Berikut adalah data perkiraan jumlah warga sipil yang hilang akibat serangan senjata ekstrem, berdasarkan investigasi Al Jazeera dan laporan pertahanan sipil di Jalur Gaza:

    Keterangan Jumlah
    Kasus Jasad Tidak Ditemukan 2.842
    Indikasi Korban "Menguap" Ditemukan jejak biologis kecil (percikan darah/fragmen kulit kepala)
  • Kapolri Atensi Penyebaran Neo-Nazi di Kalangan Anak-Anak

    Kapolri Atensi Penyebaran Neo-Nazi di Kalangan Anak-Anak

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap kemunculan paham neo-nazi dan white supremacy. Pasalnya, kelompok penyebar paham radikal ini menjadikan anak-anak sebagai sasaran utama.

    "Beberapa waktu lalu Densus menemukan adanya paham radikal baru, yaitu natural selection, neo-nazi, dan white supremacy yang targetnya adalah anak-anak di bawah umur," kata Jenderal Sigit saat membuka retret Kokam di Satlat Brimob, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/2/2026).

    Paham radikal ini menganggap ras tertentu lebih unggul dari ras lainnya. Jenderal Sigit mengimbau peserta untuk memantau keluarga terdekat agar tidak terpapar paham tersebut.

    "Tolong ini saya titipkan kepada kita. Di samping ada yang bujangan, saya yakin juga ada yang sudah punya keluarga," ucap Kapolri.

    "Tolong dicek ketika anak kita kemudian mulai ada perilaku yang mencurigakan, banyak menyendiri, kurang berkomunikasi dengan keluarga, tolong itu digali, diajak komunikasi," tambahnya.

    Densus 88 Antiteror Polri menemukan komunitas media sosial yang menyebarkan ideologi kekerasan ekstrem melalui grup True Crime Community. Setidaknya, 70 anak terpapar ideologi kekerasan tersebut.

    "Komunitas ini tidak didirikan oleh tokoh pendiri, organisasi, maupun institusi. Tetapi dia tumbuh secara sporadis seiring dengan perkembangan media digital yang merupakan pertemuan antara minat seseorang terhadap kekerasan, sensasionalisme media, dan ruang digital yang transnasional," kata Juru Bicara Densus 88 Polri, Kombes Mayndra Eka, dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/1).

    Mayndra tidak merinci jumlah grup media sosial yang dimaksud, namun menampilkan beberapa nama grup yang terafiliasi jaringan TCC, seperti FTCI Film True Crime Indonesia, TCC Reborn (True Crime Community), dan Anarko Libertarian.

    Sebaran Anak Terpapar Ideologi Kekerasan

    Mayndra menyebutkan ada 70 anak di Indonesia yang menjadi anggota grup tersebut. Ke-70 anak itu tersebar di 19 provinsi, dengan jumlah terbanyak berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

    Berikut rincian sebaran anak yang terpapar ideologi kekerasan:

    Provinsi Jumlah Anak
    DKI Jakarta 15
    Jawa Barat 12
    Jawa Timur 11
    Jawa Tengah 9
    Sumatera Selatan 2
    Banten 2
    Kalimantan Barat 2
    Kalimantan Tengah 2
    Sulawesi Tenggara 2
    Bali 2
    Kalimantan Selatan 3
    Lampung 1
    DIY 1
    NTT 1
    Aceh 1
    Sumatera Utara 1
    Kepulauan Riau 1
    Riau 1
    Sulawesi Tengah 1

    Ditemukan 70 anak terpapar oleh penyebaran ideologi kekerasan ekstrem tersebut.

  • Gibran Rakabuming Kunjungi Pasar Badung, Pantau Harga Bahan Pokok

    Gibran Rakabuming Kunjungi Pasar Badung, Pantau Harga Bahan Pokok

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke Pasar Badung, Denpasar, Bali, pada pagi hari. Dalam kunjungannya, Gibran berinteraksi dengan para pedagang dan membeli sejumlah kebutuhan pokok.

    Tidak hanya berbelanja, Gibran juga membagikan kaus serta celemek berwarna biru dan merah muda dengan gambar hati dan huruf 'G' berwarna merah kepada para pedagang dan pengunjung pasar. Seorang pedagang bahkan mengaku menerima amplop dari Gibran.

    Erawati, seorang pedagang bahan pokok di Pasar Badung, mengungkapkan pengalamannya, Jumat (13/2/2026):

    "(Gibran) belanja tadi, bawang merah, bawang putih, cabai setengah kilo, dikasih amplop saya," kata Erawati.

    Gibran tiba di Pasar Badung sekitar pukul 07.40 Wita. Kedatangannya disambut oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara.

    Tujuan Kunjungan: Pantau Harga dan Subsidi

    Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menjelaskan bahwa kunjungan Gibran bertujuan untuk memantau harga bahan pokok di Pasar Badung. Selain itu, Gibran juga ingin memastikan bahwa subsidi yang diberikan kepada pedagang sudah merata dalam upaya pengendalian inflasi.

    "Beliau cuma meminta subsidi yang diberikan supaya merata," kata Jaya Negara.

    Jaya Negara menambahkan:

    "Untuk jaga inflasi aja, kita di Denpasar 3,6 persen, masih di atas nasional lah," imbuhnya.

    Berikut ini adalah data inflasi di Kota Denpasar:

    Periode Inflasi Kota Denpasar
    Terakhir Dipantau 3,6%

    Kunjungan Gibran ke Pasar Badung diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan meningkatkan kesejahteraan pedagang di Denpasar.