Category: Politik

  • Trump Ancam Iran dengan Konsekuensi Traumatis Soal Nuklir

    Trump Ancam Iran dengan Konsekuensi Traumatis Soal Nuklir

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam Iran dengan konsekuensi "sangat traumatis" jika Teheran gagal mencapai kesepakatan nuklir yang baru. Trump menegaskan bahwa AS dan Iran harus segera mencapai kesepakatan.

    "Kita harus mencapai kesepakatan, jika tidak, akan sangat traumatis, sangat traumatis. Saya tidak ingin itu terjadi, tetapi kita harus mencapai kesepakatan," kata Trump dilansir AFP, Jumat (13/2/2026).

    "Ini akan menjadi trauma yang sangat besar bagi Iran jika mereka tidak mencapai kesepakatan," imbuhnya.

    Trump, yang sedang mempertimbangkan untuk mengirim kapal induk kedua ke Timur Tengah guna menekan Iran, mengingat serangan militer AS yang diperintahkannya terhadap fasilitas nuklir Teheran selama perang 12 hari Israel dengan Iran pada Juli tahun lalu.

    "Kita akan lihat apakah kita bisa mencapai kesepakatan dengan mereka, dan jika tidak, kita harus melanjutkan ke fase kedua. Fase kedua akan sangat sulit bagi mereka," kata Trump.

    Skeptisisme Netanyahu

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku skeptis terkait kesepakatan nuklir ini. Dia mengaku tidak percaya dengan Iran.

    "Dia percaya bahwa kondisi yang dia ciptakan, dikombinasikan dengan fakta bahwa mereka pasti memahami bahwa mereka telah melakukan kesalahan terakhir kali ketika mereka tidak mencapai kesepakatan, dapat menciptakan kondisi untuk mencapai kesepakatan yang baik," kata Netanyahu, menurut pernyataan video dari kantornya.

    "Saya tidak akan menyembunyikan dari Anda bahwa saya menyatakan skeptisisme umum mengenai kualitas kesepakatan apa pun dengan Iran," lanjutnya.

    Netanyahu diketahui telah melakukan perjalanan ke Washington untuk mendorong Trump mengambil sikap yang lebih keras dalam pembicaraan nuklir Iran, khususnya mengenai dimasukkannya persenjataan rudal balistik Republik Islam.

    Namun, para pemimpin Israel dan AS tampaknya tidak sejalan dengan Trump, mereka mengatakan setelah pertemuan di Gedung Putih, Trump bersikeras agar negosiasi dilanjutkan.

    Perbandingan Sikap Trump dan Netanyahu

    Berikut adalah perbandingan sikap Donald Trump dan Benjamin Netanyahu terhadap kesepakatan nuklir Iran:

    Poin Donald Trump Benjamin Netanyahu
    Posisi Mendesak kesepakatan baru Skeptis terhadap kesepakatan apa pun
    Ancaman Konsekuensi traumatis jika gagal Tidak percaya pada Iran
    Tindakan Pertimbangkan opsi militer Mendorong sikap keras

    Meskipun terdapat perbedaan pendapat, Trump bersikeras agar negosiasi dengan Iran dilanjutkan.

  • Habiburokhman Waspadai Penumpang Gelap Reformasi Polri

    Habiburokhman Waspadai Penumpang Gelap Reformasi Polri

    Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengingatkan tentang adanya pihak-pihak yang berpotensi menyabotase reformasi di tubuh Polri. Ia menyebut mereka sebagai "penumpang gelap" yang memiliki agenda tersembunyi.

    Habiburokhman menjelaskan, oknum-oknum ini mengklaim mendukung percepatan reformasi Polri, namun memiliki motif lain. Motif tersebut dapat berupa dendam politik atau upaya untuk meningkatkan eksistensi pribadi secara berlebihan.

    "Mereka bisa saja mantan pejabat yang dahulu punya kewenangan ikut menentukan arah kebijakan pemerintah terkait Polri, namun justru tidak melakukan apa-apa saat menjabat," ujarnya.

    Oknum-oknum ini, lanjut Habiburokhman, kerap menyebarkan cerita yang menyudutkan institusi Polri tanpa didukung data yang jelas dan sulit diverifikasi kebenarannya.

    Reformasi Polri Sesuai Konstitusi

    Habiburokhman menekankan bahwa narasi yang disebarkan oleh kelompok ini bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang tertuang dalam Pasal 30 UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. Semangat tersebut adalah posisi Polri yang berada di bawah kendali langsung Presiden dengan pengawasan DPR.

    Pengaruh yang dimiliki oleh oknum-oknum ini dikhawatirkan dapat memengaruhi sebagian masyarakat sehingga menyuarakan hal yang sama. Narasi yang mereka bangun berpotensi memperlemah Polri dan pemerintahan Prabowo Subianto.

    Percepatan Reformasi Harus Dikawal

    Habiburokhman mengakui bahwa di setiap institusi pasti ada oknum yang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Namun, ia menekankan pentingnya merumuskan langkah percepatan reformasi Polri yang tepat.

    "Percepatan Reformasi Polri harus terus kita kawal, agar tetap pada koridor konstitusi dan TAP MPR Nomor VII tahun 2000," tegasnya.

    Berikut rincian poin penting terkait reformasi Polri:

    Aspek Deskripsi
    Dasar Hukum Pasal 30 UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000
    Pengawasan Langsung di bawah Presiden dengan pengawasan DPR
    Tantangan Adanya oknum yang memanfaatkan reformasi untuk kepentingan pribadi
    Tujuan Mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya

    Habiburokhman mengajak semua pihak untuk mengawal percepatan reformasi Polri agar tetap berada pada jalur yang benar dan sesuai dengan amanat konstitusi.

  • Vonis Hakim Djuyamto Diperberat Jadi 12 Tahun di Kasus Migor

    Vonis Hakim Djuyamto Diperberat Jadi 12 Tahun di Kasus Migor

    Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis terdakwa hakim kasus suap vonis lepas perkara minyak goreng (migor), Djuyamto dari 11 tahun menjadi 12 tahun penjara. Djuyamto mengajukan kasasi atas vonis tersebut.

    "Pemohon kasasi: Djuyamto," demikian tertulis di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang dilihat detikcom, Jumat (13/2/2026).

    Djuyamto adalah ketua majelis hakim perkara minyak goreng. Saat menjadi ketua majelis hakim, Djuyamto menjatuhkan vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus minyak goreng.

    Permohonan kasasi Djuyamto didaftarkan pada Selasa (10/2). Pada laman SIPP Pengadilan Tipikor Jakarta itu belum tertampil majelis hakim kasasi yang akan mengadili perkara ini.

    Perkara banding Djuyamto diadili oleh ketua majelis banding Albertina Ho dengan anggota Budi Susilo dan Bragung Iswanto. Putusan banding ini diketok pada Senin (2/1/2026).

    Hukuman dan Denda

    "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harta kekayaan Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda tersebut dan apabila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 140 hari," ujar hakim.

    Hakim banding tetap menghukum Djuyamto membayar uang pengganti Rp 9,2 miliar. Adapun jika uang pengganti itu tidak dibayar, diganti dengan 5 tahun kurungan.

    "Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.211.864.000," kata hakim.

    "Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama 5 tahun," imbuh hakim.

    Hakim banding juga telah membacakan putusan untuk Agam Syarief Baharuddin dan Ali Muhtarom. Hukuman mereka tetap sama dengan putusan di Pengadilan tingkat pertama yaitu 11 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan uang pengganti Rp 6,4 miliar.

    Detail Vonis Djuyamto dkk

    Sidang vonis Djuyamto dkk digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (3/12). Berikut ini detail vonis mereka:

    Berikut detail vonis terhadap Djuyamto dan terdakwa lain dalam kasus ini:

    Nama Terdakwa Vonis Penjara Denda Uang Pengganti Subsidair
    Djuyamto 11 tahun (banding menjadi 12 tahun) Rp 500 juta Rp 9.211.864.000 6 bulan kurungan (denda), 4 tahun kurungan (uang pengganti)
    Agam Syarief Baharudin 11 tahun Rp 500 juta Rp 6.403.780.000 6 bulan kurungan (denda), 4 tahun kurungan (uang pengganti)
    Ali Muhtarom 11 tahun Rp 500 juta Rp 6.403.780.000 6 bulan kurungan (denda), 4 tahun kurungan (uang pengganti)

    Djuyamto divonis 11 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 9.211.864.000 subsider 4 tahun kurungan.

    Agam Syarief Baharudin divonis 11 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 6.403.780.000 subsider 4 tahun kurungan.

    Ali Muhtarom divonis 11 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 6.403.780.000 subsider 4 tahun kurungan.

  • Nasib PPPK Paruh Waktu: Evaluasi 2026 Tentukan Status ASN

    Nasib PPPK Paruh Waktu: Evaluasi 2026 Tentukan Status ASN

    Masa depan skema PPPK Paruh Waktu menjadi sorotan menjelang tahun 2026, memicu diskusi di kalangan tenaga honorer dan aparatur sipil negara (ASN).

    Banyak pihak berharap skema ini menjadi jembatan menuju status ASN yang lebih stabil, di tengah upaya penataan tenaga honorer secara nasional. PPPK Paruh Waktu dipandang sebagai fase transisi sebelum pengangkatan penuh waktu.

    Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan klarifikasi terkait posisi skema PPPK Paruh Waktu. Dilansir dari ftnews.co.id, BKN menegaskan bahwa PPPK Paruh Waktu bukanlah status permanen, melainkan solusi sementara dalam penataan honorer yang ditargetkan selesai pada 2025.

    Kebijakan ini muncul karena sistem honorer sebelumnya dianggap tidak pasti secara hukum dan menciptakan ketidakseimbangan di berbagai instansi pemerintah. Pemerintah berupaya meresmikan sistem kepegawaian nasional melalui PPPK Paruh Waktu.

    Tahun 2026 menjadi periode penting untuk keberlanjutan PPPK Paruh Waktu. Setelah penataan honorer selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh.

    Evaluasi ini mencakup kinerja pegawai, kebutuhan instansi, dan ketersediaan anggaran. Hasilnya akan menentukan kelanjutan status pegawai yang bersangkutan.

    Kriteria Pengangkatan PPPK Penuh Waktu

    Pemerintah menegaskan bahwa PPPK Paruh Waktu tidak otomatis diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Pengangkatan bergantung pada formasi, keuangan negara/daerah, dan kesesuaian kompetensi.

    Pemerintah daerah memegang peran penting dalam menentukan kebijakan lanjutan, karena kebutuhan dan kemampuan anggaran setiap daerah berbeda.

    BKN mengimbau seluruh PPPK Paruh Waktu untuk menjaga kinerja dan profesionalisme. Skema ini diharapkan menjadi pintu masuk ke sistem ASN yang sah dan terdata resmi.

    Kualitas kinerja dan kesiapan kompetensi akan menjadi faktor utama dalam menentukan peluang keberlanjutan status di masa mendatang.

    Berikut adalah jadwal tahapan penting dalam proses evaluasi PPPK Paruh Waktu:

    Tahapan Waktu Pelaksanaan Keterangan
    Penataan Tenaga Honorer Hingga 2025 Penyelesaian proses penataan tenaga honorer secara nasional.
    Evaluasi Komprehensif 2026 Penilaian kinerja pegawai, kebutuhan instansi, dan ketersediaan anggaran.
    Penentuan Status Setelah 2026 Penetapan kelanjutan status pegawai berdasarkan hasil evaluasi.

    Semoga skema PPPK Paruh Waktu dapat menjadi solusi yang adil bagi tenaga honorer.

  • Cek Fakta: Pendaftaran CPNS 2026 Belum Dibuka, Waspada Hoaks!

    Cek Fakta: Pendaftaran CPNS 2026 Belum Dibuka, Waspada Hoaks!

    Informasi mengenai seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 mulai banyak dicari masyarakat. Pertanyaan apakah CPNS 2026 sudah dibuka menjadi topik yang sering muncul.

    Setiap tahun, seleksi CPNS selalu menarik perhatian karena menawarkan peluang karier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jenjang karier yang jelas serta fasilitas penunjang.

    Seiring informasi di media sosial, beredar klaim yang menyebutkan bahwa pendaftaran CPNS 2026 telah dibuka. Informasi tersebut disertai tautan pendaftaran atau video pengumuman yang mengatasnamakan instansi pemerintah.

    Namun, klaim tersebut tidak benar alias hoaks. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai pembukaan seleksi CPNS 2026.

    Pemerintah menegaskan bahwa seluruh informasi sah terkait seleksi ASN, termasuk CPNS, hanya diumumkan melalui saluran resmi. Kanal tersebut meliputi situs SSCASN BKN (sscasn.bkn.go.id) serta akun media sosial resmi instansi pemerintah yang terverifikasi.

    Berbagai unggahan yang menawarkan tautan pendaftaran, formulir daring, maupun jadwal seleksi di luar kanal resmi belum dapat dipastikan kebenarannya dan berpotensi menjadi modus penipuan.

    Saat ini, pemerintah masih melakukan persiapan internal, termasuk penyusunan kebutuhan formasi, mekanisme seleksi, serta penentuan jadwal resmi CPNS 2026. Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya pada informasi di luar sumber resmi.

    Calon pelamar juga diimbau untuk tidak mengisi data pribadi pada tautan yang tidak jelas asal-usulnya demi menghindari penyalahgunaan data.

    Langkah Antisipasi untuk Calon Pelamar

    Berikut langkah antisipasi yang disarankan pemerintah untuk calon pelamar:

    • Memastikan situs informasi berakhiran .go.id
    • Mengikuti akun media sosial resmi instansi pemerintah
    • Memverifikasi informasi melalui portal pemerintah yang kredibel

    Langkah ini penting untuk mencegah kerugian akibat hoaks atau penipuan berkedok rekrutmen CPNS.

    Hingga saat ini, CPNS 2026 belum dibuka secara resmi. Masyarakat diimbau untuk terus memantau pengumuman dari instansi pemerintah terkait agar memperoleh informasi yang akurat.

    Kanal Informasi Resmi CPNS

    Penting untuk mengetahui kanal informasi resmi terkait CPNS. Berikut daftar kanal resmi yang bisa diakses:

    Kanal Deskripsi
    Situs SSCASN BKN (sscasn.bkn.go.id) Situs resmi pendaftaran dan informasi CPNS.
    Akun media sosial resmi instansi pemerintah Informasi terverifikasi dari instansi terkait.

    Pastikan untuk selalu memantau kanal-kanal resmi di atas agar terhindar dari informasi yang salah atau menyesatkan.

  • Jet Tempur Sukses Mendarat di Tol Terpeka, Catat Sejarah Baru

    Jet Tempur Sukses Mendarat di Tol Terpeka, Catat Sejarah Baru

    Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka) mencatat sejarah baru dengan menjadi lokasi pendaratan jet tempur. Uji coba ini merupakan bagian dari upaya penguatan kesiapan operasional landasan darurat untuk mendukung pertahanan negara.

    Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Donny Ermawan, menjelaskan bahwa pemanfaatan jalan tol sebagai landasan darurat adalah bagian dari strategi penguatan sistem pertahanan semesta yang adaptif.

    "Terima kasih kepada HK atas dukungannya dalam uji coba jalan tol sebagai runway. Hal ini adalah perwujudan dari pertahanan semesta," ujar Donny dalam keterangan resmi, Kamis (12/2/2026).

    Pendaratan Perdana di Ruas Tol

    Kegiatan ini menandai pendaratan pesawat tempur pertama yang dilakukan di ruas jalan tol di Indonesia. Lokasi pendaratan berada di antara Gerbang Tol Lambu Kibang (KM 202+036) dan Gerbang Tol Simpang Pematang (KM 239+907).

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Diana Kusumastuti, menyoroti nilai strategis infrastruktur jalan tol yang melampaui konektivitas.

    "Alhamdulillah. Terima kasih atas uji coba pendaratan pesawat tempur di segmen jalan tol ini dengan selamat. Kita jadikan acuan. Terima kasih," tutur Diana.

    Komitmen Hutama Karya

    Peran Hutama Karya dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam program strategis nasional.

    "Pemanfaatan ruas jalan tol sebagai landasan darurat merupakan bentuk optimalisasi infrastruktur untuk kepentingan negara. Hutama Karya mendukung sinergi lintas sektor dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional, dengan tetap memastikan standar keselamatan, keamanan, dan keandalan operasional terpenuhi secara optimal," tambah EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah.

    Berikut rincian ruas tol yang digunakan untuk pendaratan jet tempur:

    Ruas Tol Gerbang Tol Awal Kilometer Awal Gerbang Tol Akhir Kilometer Akhir
    Terpeka Lambu Kibang 202+036 Simpang Pematang 239+907

    Sebelum uji coba pendaratan ini dilakukan, sejumlah penyesuaian infrastruktur dilakukan pada median jalan dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan pengguna jalan tol.

    Normalisasi Operasional Tol

    Tol Terpeka kembali beroperasi normal mulai 11 Februari 2026 pukul 15.00 WIB.

    "Dengan dibukanya kembali segmen tersebut, operasional jalan tol telah berjalan normal dan dapat dilintasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kami mengimbau seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi rambu serta arahan petugas di lapangan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama," tutup Mardiansyah.

  • BNPT: 230 Orang Ditangkap karena Danai Terorisme

    BNPT: 230 Orang Ditangkap karena Danai Terorisme

    Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkap penangkapan ratusan orang dalam kasus pendanaan terorisme. Periode 2023-2025, sebanyak 230 orang ditangkap karena memberikan dana kepada kelompok teroris.

    Selain itu, BNPT juga menyidangkan 362 orang yang terafiliasi dengan kelompok ISIS.

    "Ada 230 orang yang ditangkap karena memberikan bantuan pendanaan bagi kelompok-kelompok teroris. Di luar itu ada sebanyak 362 orang yang disidangkan terkait giat terorisme dan mayoritas terafiliasi dengan kelompok ISIS," ucap Direktur Penindakan BNPT Brigjen Mochamad Rosidi, Jumat (13/2/2026).

    Rosidi mencatat 27 serangan teroris berhasil dicegah pada periode yang sama. Ironisnya, 11 wanita terlibat dalam kegiatan terorisme di Indonesia.

    Peran wanita bervariasi, mulai dari admin grup media sosial, produksi konten propaganda, penggalangan dana, hingga koordinasi komunikasi kelompok teroris.

    Ancaman Dunia Digital

    BNPT menyoroti penyalahgunaan ruang digital oleh pelaku terorisme. Tercatat 137 pelaku aktif menyalahgunakan ruang digital, 32 pelaku terpapar daring dan bergabung dengan jaringan teroris, serta 17 pelaku melakukan kegiatan terorisme di ruang digital tanpa terlibat langsung dengan jaringan teroris.

    "Dari data yang ada, penyalahgunaan ruang digital yang dilakukan oleh para teroris terus berkembang. Pendanaan terorisme juga bersifat adaptif menyesuaikan perkembangan zaman dengan 16 kasus pendanaan melalui berbagai metode pengumpulan dana yang bisa mencapai Rp 5 miliar," ujar Rosidi.

    Berikut adalah rincian data terkait penyalahgunaan ruang digital oleh teroris:

    Kategori Jumlah Pelaku
    Penyalahgunaan Ruang Digital 137
    Terpapar Daring dan Bergabung Jaringan 32
    Aktivitas Terorisme Digital Mandiri 17

    Peningkatan pendanaan terorisme melalui ranah digital menjadi perhatian serius.

    Ancaman Tetap Ada

    Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ulta Levenia mengingatkan bahwa zero attack bukan berarti zero threats.

    "Statistik nol serangan jangan sampai terlena, jika publik terlena oleh angka nol justru di situ lah ancaman sedang dibangun," jelas Ulta.

  • Israel Bergabung Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Beri Respons

    Israel Bergabung Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Beri Respons

    Israel resmi bergabung dengan Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian bentukan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Bergabungnya Israel menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk Indonesia.

    Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menilai bahwa Israel tidak akan membiarkan Palestina merdeka.

    "PM (perdana menteri) Netanyahu tidak akan membiarkan Palestina merdeka di Gaza. Lalu bagaimana upaya Indonesia untuk meyakinkan Trump 2 states solutions di BOP? Apalagi Trump lebih berpihak ke Israel dari pada negara-negara Islam," kata Hikmahanto, Jumat (12/2/2026).

    Hikmahanto juga mempertanyakan mengapa hanya Israel yang bergabung ke Board of Peace, sementara Palestina tidak. Ia menyoroti peran pasukan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF).

    "Apakah pasukan kita yang tergabung dalam ISF bertugas untuk melucuti senjata Hamas? Mengingat Israel tidak mau dari Turki dan Qatar, kalau demikian pasukan kita berpotensi untuk terlibat konflik dengan Hamas yang pasti tidak akan disetujui oleh rakyat Indonesia," jelasnya.

    Hikmahanto mewanti-wanti posisi Indonesia yang juga bergabung ke dalam Board of Peace. Ia memperingatkan agar Indonesia tidak menjadi legitimasi segala tindakan Israel terhadap rakyat Palestina.

    "Jangan sampai keberadaan Indonesia di BOP dijadikan legitimasi untuk tindakan Israel yang justru akan memperluas wilayah yang dikendalikan sampai Gaza," terangnya.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyampaikan bergabungnya Israel dengan Dewan Perdamaian bentukan Trump pada Rabu (11/2) waktu setempat, saat kunjungannya ke Washington. Di sana, ia bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

    Respons Kementerian Luar Negeri RI

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara terkait bergabungnya Israel ke Dewan Perdamaian bentukan Trump. Kemlu menegaskan prinsip Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina, tidak akan berubah.

    "Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, Kamis (12/2/2026).

    Ia menambahkan bahwa keikutsertaan negara manapun dalam Board of Peace tidak akan mengubah prinsip RI. Kemlu menegaskan bahwa Indonesia mengecam pelanggaran hukum internasional dan mengedepankan realisasi solusi dua negara.

    "Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait posisi Indonesia dalam Board of Peace:

    Aspek Posisi Indonesia
    Normalisasi Hubungan Tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun.
    Legitimasi Kebijakan Tidak menjadi legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun.
    Dasar Keikutsertaan Mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza.
    Prinsip Utama Menuntut penghentian kekerasan, mengecam pelanggaran hukum internasional, dan mendorong solusi dua negara.

    Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace didasarkan pada mandat kemanusiaan dan stabilisasi, bukan untuk memberikan legitimasi terhadap kebijakan negara tertentu.

  • Korupsi Minyak Mentah: Anak Riza Chalid Jadi Terdakwa, Kerugian Negara Rp 285 Triliun

    Korupsi Minyak Mentah: Anak Riza Chalid Jadi Terdakwa, Kerugian Negara Rp 285 Triliun

    Sidang tuntutan terhadap sembilan terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu terdakwa adalah Muhamad Kerry Adrianto Riza, anak dari buronan Riza Chalid.

    "Benar, rencana akan digelar sidang tuntutan pukul 10.00 WIB. Namun masih bersifat dinamis, tergantung kesiapan para pihak," kata juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra saat dikonfirmasi, Jumat (13/1/2026).

    Sembilan terdakwa yang akan menjalani sidang tuntutan dalam perkara ini adalah:

    1. Riva Siahaan (RS), mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
    2. Sani Dinar Saifuddin (SDS), mantan Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.
    3. Maya Kusmaya (MK), mantan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga.
    4. Edward Corne (EC), mantan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.
    5. Yoki Firnandi (YF), mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.
    6. Agus Purwono (AP), mantan VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.
    7. Muhamad Kerry Adrianto Riza (MKAR), beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa sekaligus anak Riza Chalid.
    8. Dimas Werhaspati (DW), Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim.
    9. Gading Ramadhan Joedo (GRJ), Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

    Kasus dugaan korupsi ini terkait tata kelola minyak mentah dan diduga menyebabkan kerugian negara yang sangat besar.

    Kerugian Negara Mencapai Rp 285 Triliun

    Dalam surat dakwaan, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 285 triliun. Ada dua pokok permasalahan yang diduga menjadi penyebab utama, yaitu terkait impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi.

    Berikut rincian perhitungan kerugian negara:

    Kerugian negara akibat korupsi ini meliputi kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara.

    Jenis Kerugian Jumlah
    Kerugian Keuangan Negara Rp 70,5 triliun
    Kerugian Perekonomian Negara Rp 215,1 triliun
    Total Kerugian Rp 285,6 triliun

    Perhitungan kerugian ini menggunakan kurs rata-rata saat ini. Jumlah tersebut dapat berbeda jika Kejaksaan Agung menggunakan kurs yang berbeda.

    "…"

  • Netanyahu Ragu Negosiasi AS-Iran Hasilkan Kesepakatan

    Netanyahu Ragu Negosiasi AS-Iran Hasilkan Kesepakatan

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memastikan kelanjutan negosiasi dengan Iran. Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, meragukan tercapainya kesepakatan dalam negosiasi tersebut. Netanyahu telah bertemu Trump di Washington, pertemuan ketujuhnya sejak Trump menjabat. Israel terus mendorong AS untuk mengambil sikap lebih tegas dalam pembicaraan nuklir dengan Iran.

    "Presiden percaya bahwa Iran telah mengetahui dengan siapa mereka berurusan," kata Netanyahu di Washington sebelum kembali ke Israel, Jumat (13/2/2026).

    Netanyahu menambahkan, Trump yakin kondisi yang diciptakannya, serta pemahaman Iran atas kesalahan masa lalu, dapat menciptakan kondisi untuk mencapai kesepakatan yang baik.

    Meskipun demikian, Netanyahu mengungkapkan keraguannya terhadap keberhasilan negosiasi AS dan Iran.

    "Saya tidak akan menyembunyikan dari Anda bahwa saya menyatakan skeptisisme umum mengenai kualitas kesepakatan apa pun dengan Iran," katanya.

    Netanyahu menekankan pentingnya kesepakatan AS dan Iran yang mengakomodasi kepentingan Israel. Ia menyoroti program rudal balistik Iran serta dukungan Iran terhadap kelompok militan seperti Hamas, Houthi, dan Hizbullah, yang dianggap mengancam Israel.

    "Ini bukan hanya masalah nuklir," katanya.

    Sikap Trump dan Desakan Israel

    Trump sebelumnya telah menyatakan kepada Netanyahu bahwa pembicaraan dengan Iran harus dilanjutkan, bahkan menolak desakan Israel untuk mengambil sikap yang lebih keras.

    Presiden AS mengisyaratkan potensi tindakan militer terhadap Iran setelah penindakan protes bulan lalu. Washington dan Teheran telah memulai kembali pembicaraan, diawali pertemuan di Oman.

    Penolakan Iran dan Isu di Luar Nuklir

    Iran menolak untuk memperluas pembicaraan di luar isu program nuklirnya. Washington menginginkan program rudal balistik Teheran dan dukungan terhadap kelompok militan regional juga dibahas.

    Isu Posisi Iran Posisi AS
    Program Nuklir Bersedia dibahas Ingin pembatasan ketat
    Program Rudal Balistik Menolak dibahas Ingin dimasukkan dalam pembahasan
    Dukungan Kelompok Militan Menolak dibahas Ingin dimasukkan dalam pembahasan

    Putaran pembicaraan terakhir antara kedua negara sempat terhenti akibat perang 12 hari antara Israel dan Iran pada Juni 2025, yang diikuti serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran.