Category: Politik

  • Zulhas Umumkan Mekanisme Makan Bergizi Gratis Saat Ramadan Jakarta

    Zulhas Umumkan Mekanisme Makan Bergizi Gratis Saat Ramadan Jakarta

    Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memaparkan mekanisme pembagian program makan bergizi gratis (MBG) selama bulan Ramadan. Siswa muslim di Jakarta akan menerima makanan kering untuk dibawa pulang.

    “Pangan cukup, alhamdulillah. Jadi nanti kalau makan bergizi, di bulan suci Ramadan, bagi siswa yang Islam, yang muslim, ya, nanti disediakan makanan kering. Telur gitu, yang kering, roti, kurma, nanti dibawa pulang,” ujar Zulhas kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Sabtu (14/2/2026).

    Zulhas menambahkan bahwa siswa nonmuslim tetap akan mendapatkan MBG di sekolah. Sementara itu, santri akan menerima makanan saat waktu berbuka puasa.

    “Kalau yang tidak Islam, yang non-muslim, dia makan, disediain makan. Kalau pondok, diberikannya pada waktu buka. Karena biasanya siang, diberikannya pada waktu buka, gitu,” ucapnya.

    Tidak Ada Perubahan untuk Ibu Hamil dan Balita

    Zulhas memastikan bahwa tidak ada perubahan mekanisme untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Mereka tetap akan menerima MBG seperti biasa.

    “Yang ibu hamil, balita, ibu menyusui, itu tetap tidak ada perubahan. Jadi yang berubah, yang muslim, diberi makanan kering,” jelasnya.

    Berikut rincian target penerima program makan bergizi gratis:

    Target Penerima Mekanisme
    Siswa Muslim Makanan kering (telur, roti, kurma) dibawa pulang
    Siswa Nonmuslim Makan di sekolah
    Santri Diberikan saat waktu berbuka puasa
    Ibu Hamil, Menyusui, Balita Tidak ada perubahan

    Dengan mekanisme ini, pemerintah berupaya memastikan program makan bergizi gratis dapat menjangkau seluruh target penerima, termasuk selama bulan Ramadan, dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing kelompok.

  • Sultan HB X Ingatkan Pembangunan Gunungkidul Tak Perlu Bali-sentris

    Sultan HB X Ingatkan Pembangunan Gunungkidul Tak Perlu Bali-sentris

    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menanggapi pernyataan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY, GKR Mangkubumi, terkait pembangunan di Gunungkidul.

    Sultan HB X menegaskan bahwa Jogja dan Bali memiliki perbedaan mendasar dan tidak perlu dibandingkan dalam konteks pembangunan.

    "Ya kita tidak usah diperbandingkan dengan Bali. Kan memang beda Jogja sama Bali," kata Sultan kepada wartawan usai menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus KADIN Kabupaten/Kota se-DIY di Jogja Expo Center (JEC), Banguntapan, Bantul, Sabtu (14/2/2026).

    Menurut Ngarsa Dalem, perbedaan antara Jogja dan Bali sangat jelas terlihat dari aspek kultur dan budaya masyarakatnya. Oleh karena itu, Sultan menekankan pentingnya memegang teguh dan melestarikan kebudayaan Jogja.

    "Ya kota wisata, tapi kan culture masyarakatnya kan memang beda. Jadi tidak usah membanding-bandingkan. Jogja ya untuk Jogja sendiri," ucapnya.

    Sultan juga membuka pintu bagi investor yang berminat menanamkan modal di DIY, khususnya di sektor pariwisata.

    "Ya terserah investor kalau itu (mau menanamkan modal di sektor pariwisata atau tidak)," ujarnya.

    Kekhawatiran Kadin DIY Akan Bali-isasi Jogja

    Ketua Umum Kadin DIY, GKR Mangkubumi, sebelumnya menyampaikan kekhawatiran terkait banyaknya investor yang masuk ke Jogja dengan konsep pembangunan yang meniru Bali.

    "Nah, kok terus sepertinya lama-lama Jogja itu di-Bali-kan, gitu. Sedangkan kita ini punya ciri khas tersendiri, karakter sendiri, pantainya berbeda dengan Bali," katanya.

    Aturan Investasi di Pantai DIY

    Mangkubumi menjelaskan bahwa karakter pantai di DIY berbeda dengan Bali, terutama dalam hal kepemilikan dan pengelolaan. Ia menegaskan bahwa pantai di DIY adalah milik masyarakat dan pembangunan oleh investor harus mematuhi aturan yang berlaku.

    "Kalau di Bali kan bisa dikuasai, dimiliki lah. Nah, di Jogja tidak bisa, Pantai di Jogja itu tidak bisa, karena pantai adalah milik masyarakat, kalau membangun itu sudah ada aturannya sendiri, mengikuti ukuran sempadan pantai yang ada," ucapnya.

    Kadin DIY Terbuka untuk Investor

    Mangkubumi menegaskan bahwa Kadin DIY sangat terbuka terhadap investasi, namun dengan catatan bahwa pembangunan harus selaras dengan budaya Jogja.

    "Kami itu welcome (terbuka) untuk investor di bidang pariwisata umumnya, karena memang Jogja ini selain pendidikan juga pariwisata dan banyak sekali kawasan-kawasan yang memang belum dibuka," ujarnya.

    "Monggo, kita welcome, tapi tentunya kembali lagi bahwa pembangunan ataupun masuk ke Jogja ini ya ayo mengikuti karakter dan budaya yang ada di Jogja. Jogja ojo di-Bali-kan lah, gitu," lanjut Mangkubumi.

    Peran Serta Masyarakat dalam Pariwisata

    Mangkubumi menekankan pentingnya kolaborasi antara investor dan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata di DIY, mengingat banyaknya pelaku UMKM di sepanjang pantai.

    "Nah, teman-teman kabupaten yang memiliki wilayah pantai monggo lah kita bersama-sama menjaga, kita welcome terhadap investor. Tapi juga kita selaku tuan rumah kita yang punya kewenangan memilih dan memilah," katanya.

    "Dan tentunya dalam memilih dan memilah itu kita harus bisa memahami investor yang masuk itu bersama-sama membangun ekonomi untuk DIY, tapi juga bersama-sama dengan masyarakat sekitarnya," imbuh Mangkubumi.

    Perbandingan Potensi Wisata DIY dan Bali

    Berikut perbandingan potensi wisata yang dimiliki oleh DIY dan Bali:

    Aspek DIY Bali
    Jenis Wisata Budaya, Sejarah, Alam, Kuliner Pantai, Budaya, Alam, Hiburan
    Karakteristik Pantai Pantai selatan dengan ombak besar, dikelola masyarakat Pantai berpasir putih, banyak dikelola investor
    Fokus Pengembangan Pariwisata berkelanjutan, pelestarian budaya Pariwisata massal, pengembangan resort

    Pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata di DIY diharapkan dapat terus bersinergi untuk mengembangkan potensi wisata yang ada, dengan tetap menjaga keunikan dan identitas budaya Jogja.

  • China Peringatkan AS: Jangan Campuri Urusan Taiwan!

    China Peringatkan AS: Jangan Campuri Urusan Taiwan!

    Pemerintah China melayangkan peringatan keras kepada Amerika Serikat terkait isu Taiwan. Beijing menegaskan agar AS tidak terlibat dalam urusan Taiwan, karena tindakan tersebut berpotensi memicu konfrontasi langsung dengan China.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) China, Wang Yi, menyampaikan peringatan ini dalam Konferensi Keamanan Munich di Jerman. Ia menyatakan bahwa AS mungkin akan mengadopsi kebijakan yang "menghasut dan berkomplot untuk memecah belah China melalui Taiwan, melanggar garis merah China".

    "Ini sangat mungkin menyebabkan konfrontasi antara China dan Amerika Serikat," katanya, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (14/2/2026).

    China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk menguasai pulau tersebut.

    Posisi Amerika Serikat

    Amerika Serikat selama ini menjadi pendukung utama Taiwan, termasuk memasok senjata. Taiwan sangat bergantung pada dukungan AS dalam menghadapi potensi konflik dengan China.

    Hubungan China-Jepang

    Dalam kesempatan yang sama, Wang Yi juga menyinggung hubungan Beijing dengan Tokyo yang mengalami ketegangan sejak Perdana Menteri Sanae Takaichi menjabat.

    "Rakyat Jepang tidak boleh lagi membiarkan diri mereka dimanipulasi atau ditipu oleh kekuatan sayap kanan, atau oleh mereka yang berupaya menghidupkan kembali militerisme," kata Wang.

    "Semua negara pencinta damai harus mengirimkan peringatan yang jelas kepada Jepang: jika Jepang memilih untuk kembali ke jalan ini, mereka hanya akan menuju kehancuran diri sendiri," tandasnya.

    Perbandingan Kekuatan Militer China dan Taiwan

    Berikut adalah perbandingan singkat kekuatan militer antara China dan Taiwan:

    Aspek China Taiwan
    Personel Militer Aktif 2.035.000 163.000
    Tank 5.250 1.120
    Pesawat Tempur 1.600+ 300+
    Kapal Perusak 40+ 4
  • Zulhas Gencarkan Program Sejahtera Nelayan dengan Tambak dan Desa Nelayan

    Zulhas Gencarkan Program Sejahtera Nelayan dengan Tambak dan Desa Nelayan

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan komitmennya untuk menggencarkan program kesejahteraan nelayan tahun ini. Rencana tersebut meliputi pembangunan 20.000 hektare tambak dan 2.000 desa nelayan.

    Pernyataan ini disampaikan Zulhas dalam acara PANFest di Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/2/2026). Zulhas menekankan bahwa nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi yang signifikan di Indonesia.

    “Jadi petani kita yang miskin itu, 30% yang miskin itu: satu petani, dua peternak, tiga nelayan. Tuh yang paling miskin. Lah itu yang kita urusin, agar tidak miskin lagi. Setuju nggak? Nah, sekarang yang beras atau karbohidrat sudah aman, sudah surplus. Tahun ini kita mau bikin sejahtera nelayan,” ujar Zulhas dalam sambutannya.

    Zulhas menyoroti bahwa seringkali ikan hasil tangkapan nelayan terbuang percuma karena tidak terjual atau membusuk.

    “Tahun ini, kita akan bangun 20.000 hektare tambak, ya, 2.000 desa nelayan. Dulu orang nelayan kalau ngambil ikan, harus dijual. Kata Pak Simon kalau di Maluku, kalau nggak ada yang beli dibuang lagi ikannya. Sudah dapat ikan, dibuang, karena kalau tidak, busuk. Ya kan? Betul?” tuturnya.

    Pembangunan Infrastruktur Pendukung

    Untuk mengatasi masalah tersebut, Zulhas menjelaskan rencana pembangunan pabrik es dan fasilitas cold storage di desa-desa nelayan. Tujuannya adalah agar nelayan dapat menyimpan hasil tangkapan lebih lama dan menjaga kualitas ikan.

    “Nah, sekarang kita bangun 2.000 desa nelayan, di situ kita bangun pabrik es. Di situ kita kasih cold storage. Kita kasih perahu. Jadi nanti nelayan, kalau tidak ada pembeli, ikannya dikasih es, bisa ditaruh di cold storage, tahan 3 bulan, 6 bulan. Sehingga nanti harga ikan akan bagus, naik, diharapkan nelayan-nelayan kita bisa sejahtera,” jelasnya.

    Berikut adalah rincian program yang akan dijalankan:

    Program Target
    Pembangunan Tambak 20.000 Hektare
    Pembangunan Desa Nelayan 2.000 Desa
    Pembangunan Pabrik Es Di setiap desa nelayan
    Penyediaan Cold Storage Di setiap desa nelayan

    Dengan adanya fasilitas penyimpanan yang memadai, diharapkan harga ikan dapat stabil dan meningkatkan pendapatan nelayan.

    Komitmen PAN untuk Nelayan

    Zulhas menutup sambutannya dengan menegaskan komitmen Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mendukung kesejahteraan nelayan, apalagi PAN saat ini mendapat kepercayaan dari Prabowo.

    “Itulah kerjaan PAN, kerjaan Partai Amanat Nasional yang sekarang dipercaya oleh Pak Prabowo, saudara sekalian,” tutupnya.

  • PDIP Jatim Minta Kader Respons Cepat Masalah Masyarakat Surabaya

    PDIP Jatim Minta Kader Respons Cepat Masalah Masyarakat Surabaya

    DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) menginstruksikan seluruh kader partai di berbagai tingkatan untuk meningkatkan sensitivitas terhadap dinamika sosial dan merespons cepat persoalan masyarakat, khususnya di Surabaya.

    Menurut Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah, partai tidak boleh lambat dalam menyikapi berbagai persoalan yang tengah dihadapi warga, terutama di tengah meningkatnya tantangan sosial dan ekonomi.

    "Ketika rakyat menghadapi persoalan, kader PDI Perjuangan tidak boleh menunggu. Respons harus cepat, terkoordinasi, dan solutif. Partai harus hadir bersama rakyat, bukan sekadar menjadi penonton," kata Said saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PDI Perjuangan se-Jawa Timur di Kantor DPD PDIP Jatim, Surabaya, Sabtu (14/2/2026).

    Said menyebut sejumlah persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat saat ini antara lain meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), kepesertaan BPJS PBI yang tidak aktif, dampak bencana hidrometeorologi, kenaikan harga bahan pokok, bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran, serta keluhan layanan publik.

    Konsolidasi Organisasi dan Sistem Respons Cepat

    Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi forum konsolidasi organisasi untuk memperkuat respons partai terhadap persoalan masyarakat di daerah.

    Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengatakan pihaknya meminta seluruh DPC membangun sistem respons cepat yang terintegrasi dengan fraksi DPRD dan kepala daerah dari PDI Perjuangan.

    "Penanganan persoalan rakyat harus dilakukan secara kolaboratif antara struktur partai, legislatif, dan eksekutif sebagai satu kesatuan gerak tiga pilar," ujar Deni.

    Call Center Tiga Pilar

    Sebagai langkah konkret, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mendorong pembentukan Call Center Tiga Pilar di daerah yang dipimpin kepala daerah dari PDIP. Layanan ini dirancang sebagai pusat pengaduan masyarakat yang mudah diakses.

    Menurut Deni, setiap unsur tiga pilar yang meliputi pengurus DPC, anggota Fraksi PDIP DPRD dan kepala daerah/wakil kepala daerah setempat, diwajibkan mempublikasikan nomor layanan aktif sebagai kanal resmi pengaduan masyarakat. Laporan yang masuk ditargetkan dapat ditindaklanjuti secara kolaboratif dalam waktu maksimal empat jam sejak diterima.

    Berikut target waktu penanganan laporan masyarakat:

    Jenis Laporan Target Waktu Tindak Lanjut
    Laporan Mendesak (DBD, Bencana) Maksimal 4 Jam
    Laporan Layanan Publik Maksimal 4 Jam

    Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat respons pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kader partai di daerah.

  • Inggris Kerahkan Kapal Induk Hadapi Ancaman Rusia di Arktik

    Inggris Kerahkan Kapal Induk Hadapi Ancaman Rusia di Arktik

    Inggris akan mengerahkan kapal induknya ke Atlantik Utara tahun ini sebagai "unjuk kekuatan yang dahsyat" terhadap potensi ancaman Rusia di wilayah Arktik.

    Perdana Menteri (PM) Inggris, Keir Starmer, menyampaikan pengumuman ini pada Konferensi Keamanan Munich di Munich, Jerman. Pengerahan ini akan melibatkan kerja sama dengan Amerika Serikat, Kanada, dan sekutu NATO lainnya.

    Kelompok kapal perang yang dikerahkan akan terdiri dari kapal-kapal perang Angkatan Laut Kerajaan, jet F-35, dan helikopter dalam "Operasi Firecrest", menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Inggris.

    Kementerian Pertahanan Inggris menjelaskan bahwa operasi ini bertujuan untuk mencegah agresi Rusia dan melindungi infrastruktur bawah laut yang vital. Pengerahan ini dipandang sebagai "unjuk kekuatan yang dahsyat".

    HMS Prince of Wales, kapal perang terbesar milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris, akan menjadi pusat dari operasi ini. Pesawat-pesawat militer Amerika Serikat juga diperkirakan akan beroperasi dari kapal induk tersebut.

    Operasi ini melibatkan ribuan personel dari Angkatan Bersenjata Inggris.

    Peran dalam Misi Arctic Sentry NATO

    Pengerahan ini juga mencakup aktivitas dalam misi Arctic Sentry NATO. Misi ini bertujuan untuk memperkuat keamanan Aliansi di wilayah Arktik, di mana pencairan es laut membuka rute baru dan meningkatkan potensi ancaman dari aktivitas negara musuh.

    Prancis juga berencana untuk mengerahkan kelompok kapal induknya di wilayah tersebut pada tahun 2026.

    Inggris Harus Siap Berperang

    Starmer menekankan pentingnya kesiapan Inggris untuk menghadapi potensi konflik. Dia menyatakan bahwa Rusia telah menunjukkan agresi dan Inggris harus mampu mencegah agresi tersebut, bahkan jika itu berarti siap untuk berperang.

    "Kita harus mampu mencegah agresi, dan, ya, jika perlu, kita harus siap berperang," ujarnya.

    Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan bahwa pengerahan ini akan memperkuat daya cegah NATO di tengah meningkatnya ancaman Rusia di kawasan tersebut.

    Dalam dua tahun terakhir, terjadi peningkatan 30 persen kapal angkatan laut Rusia yang berpotensi mengancam perairan Inggris.

    Peningkatan Aktivitas Angkatan Laut Rusia

    Berikut data peningkatan aktivitas angkatan laut Rusia yang mengancam perairan Inggris:

    Data ini menunjukan peningkatan aktivitas yang signifikan dan menjadi dasar pertimbangan Inggris dalam meningkatkan kesiagaan.

    Periode Peningkatan Aktivitas
    Dua Tahun Terakhir 30%

    "Pengerahan ini akan mencakup aktivitas di bawah misi Arctic Sentry NATO, yang diluncurkan minggu ini, memperkuat keamanan Aliansi di wilayah di mana pencairan es laut membuka rute baru dan meningkatkan ancaman dari aktivitas negara musuh," kata kementerian tersebut.

  • Yogyakarta: Banser Deklarasi Dukung Polri di Bawah Presiden

    Yogyakarta: Banser Deklarasi Dukung Polri di Bawah Presiden

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka apel Banser yang digelar PP GP Ansor di Yogyakarta. Dalam apel tersebut, anggota Banser mendeklarasikan dukungan agar Polri tetap berada di bawah presiden.

    Apel yang diikuti 5.000 anggota Banser dari DIY, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur ini menjadi bagian dari kegiatan Latihan Instruktur (LI) II, Kursus Pelatih (Suspelat) II, dan Latihan Instruktur (LI) MDS Rijalul Ansor.

    Kapolri menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas, kedisiplinan, dan kualitas sumber daya manusia. Ia menyinggung peran dan dedikasi Banser, Ansor, dan Nahdlatul Ulama dalam perjuangan merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

    "Saya apresiasi atas perjuangan Banser, Ansor, dan NU atas dedikasi dalam merebut dan memperjuangkan kemerdekaan. Saya harap kita bisa menjaga kemerdekaan dan meraih cita-cita bangsa Indonesia," ujar Kapolri, dalam keterangannya.

    Stabilitas Nasional dan Peran Indonesia di Kancah Global

    Kapolri menyoroti dinamika global yang memanas dan dampaknya pada keamanan dalam negeri. Ia menekankan perlunya menjaga stabilitas nasional dan peran aktif Indonesia dalam menjaga situasi global agar aman, stabil, dan damai.

    "Indonesia harus berperan aktif ikut menjaga situasi global agar tetap aman, stabil, dan damai. Sebagai bangsa besar dengan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia," ujar Kapolri.

    Kapolri mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mendukung program pemerintah dan mengelola sumber daya alam secara optimal. Ia menegaskan hal itu membutuhkan kemampuan serta rasa tanggung jawab tinggi dari seluruh elemen bangsa.

    "Kita harus bersama-sama mendukung program pemerintah serta mengelola sumber daya alam yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, dibutuhkan kecakapan, kemampuan, integritas, serta rasa tanggung jawab yang tinggi dari seluruh elemen bangsa," ucapnya.

    Harapan GP Ansor dan Sinergi dengan Polri

    Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin berharap pelatihan ini dapat mencetak kader yang handal untuk kepentingan bangsa dan agama. Ia pun mengungkap perlunya kekompakan seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menghadapi tantangan ke depan.

    "Kita menyadari bahwa tantangan ke depan tidaklah ringan. Dinamika sosial, perkembangan teknologi, hingga potensi konflik di tengah masyarakat menuntut kita untuk semakin solid, saling percaya, dan saling menguatkan," ujarnya.

    Addin menyebut Polri dan Banser memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan. Ia memastikan akan terus bersinergi dengan Polri mewujudkan tujuan tersebut.

    "Banser sebagai garda terdepan dalam menjaga ulama dan kegiatan keagamaan, serta Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, memiliki tujuan yang sama," lanjutnya.

    Deklarasi Dukungan dan Konsolidasi Internal

    Di akhir acara, pengurus GP Ansor dan sejumlah anggota Banser memberikan dukungan agar Polri tetap berada di bawah presiden.

    "Bersama Polri jaga kamtibmas, siap dukung Polri di bawah presiden," demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.

    Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi internal organisasi Banser/Ansor untuk memperkuat soliditas, sistem komando, serta kesiapsiagaan kader dalam mendukung stabilitas nasional. Sinergitas Banser-Polri yang ditegaskan dalam kegiatan memperkuat legitimasi Banser sebagai mitra strategis dalam menjaga toleransi dan keutuhan NKRI.

    Berikut rincian jumlah peserta apel Banser:

    Wilayah Jumlah Peserta
    DIY 1500
    Jawa Tengah 2000
    Jawa Timur 1500
  • ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah DKI Selamatkan Aset Rp 102 Triliun

    ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah DKI Selamatkan Aset Rp 102 Triliun

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 3.922 sertifikat hak atas tanah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sertifikat ini diklaim mampu menyelamatkan aset negara senilai Rp 102 triliun.

    Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menekankan bahwa kepastian hukum atas tanah menjadi kunci utama dalam mengamankan barang milik negara (BMN). Penerbitan sertifikat ini bertujuan untuk mencegah potensi masalah hukum di kemudian hari.

    "Alhamdulillah, hari ini tugas dan amanat dari Bapak Gubernur DKI Jakarta terkait permohonan sertifikat tanah bisa kita selesaikan. Nilainya kalau divaluasi mencapai Rp 102 triliun. Dengan adanya sertifikat ini, maka kita mampu menyelamatkan aset negara senilai Rp 102 triliun," ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/2/2026).

    Nusron menyatakan bahwa kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus diperkuat. Salah satu agenda kerja sama selanjutnya adalah penyerahan sertifikat tanah wakaf yang direncanakan pada bulan Ramadan mendatang.

    "Semoga kerja sama ini langgeng dan kita bisa sama-sama mengamankan aset-aset negara," ujarnya.

    Detail Aset yang Disertifikatkan

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menerima sertifikat dengan total luas tanah mencapai 563,9 hektare (ha). Aset-aset yang disertifikatkan meliputi berbagai fasilitas dan infrastruktur penting di Jakarta.

    Berikut rincian aset yang disertifikatkan:

    Jenis Aset Jumlah
    Ruas Jalan 2.837
    Gedung (Karang Taruna, Balai Rakyat, Sarana Olahraga) 691
    Sarana Pendidikan 154
    Taman 123
    Gedung 69
    Kantor Kelurahan/Kecamatan 39
    Eks Rumah Dinas 17

    Pramono Anung menegaskan bahwa seluruh sertifikat yang diterima akan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan Jakarta.

    "Penyerahan sertifikat ini bukan sekadar administratif, tetapi mempunyai dampak yang signifikan bagi Pemerintah DKI Jakarta. Sebagai kota global, sertipikat yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN ini akan semakin membuat Jakarta tertib administrasi, transparan, terbuka, dan semakin baik," jelas Pramono.

  • Kapolri Apresiasi Apel Banser di Yogyakarta, Dukung Polri di Bawah Presiden

    Kapolri Apresiasi Apel Banser di Yogyakarta, Dukung Polri di Bawah Presiden

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri apel Banser yang diselenggarakan oleh PP GP Ansor di Yogyakarta. Dalam apel tersebut, anggota Banser menyatakan dukungan kepada Polri di bawah kepemimpinan presiden.

    Apel berlangsung di SPN Selopamioro Polda DIY, Sabtu (14/2/2026), diikuti oleh 5.000 anggota Banser dari DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari Latihan Instruktur (LI) II, Kursus Pelatih (Suspelat) II, dan Latihan Instruktur (LI) MDS Rijalul Ansor.

    Apresiasi Kapolri untuk Banser dan NU

    Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan penghargaan atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas, kedisiplinan, dan kualitas sumber daya manusia. Kapolri juga menyinggung peran serta dedikasi Banser, Ansor, dan Nahdlatul Ulama dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

    "Saya apresiasi atas perjuangan Banser, Ansor dan NU atas dedikasi dalam merebut dan memperjuangkan kemerdekaan. Saya harap kita bisa menjaga kemerdekaan dan meraih cita-cita bangsa Indonesia," ujar Kapolri, dalam keterangannya.

    Stabilitas Nasional dan Peran Aktif Indonesia

    Kapolri menyoroti dinamika global yang berdampak pada keamanan dalam negeri. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

    "Indonesia harus berperan aktif ikut menjaga situasi global agar tetap aman, stabil, dan damai. Sebagai bangsa besar dengan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia," ujar Kapolri.

    Dukungan Program Pemerintah dan Pengelolaan SDA

    Kapolri mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program pemerintah dan mengelola sumber daya alam secara optimal. Hal ini memerlukan kemampuan serta rasa tanggung jawab tinggi dari seluruh elemen bangsa.

    "Kita harus bersama-sama mendukung program pemerintah serta mengelola sumber daya alam yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, dibutuhkan kecakapan, kemampuan, integritas, serta rasa tanggung jawab yang tinggi dari seluruh elemen bangsa," ucapnya.

    Harapan GP Ansor dan Kekompakan Bangsa

    Ketua Umum PP GP Ansor, Addin Jauharudin, berharap pelatihan ini dapat menghasilkan kader yang handal. Ia juga menekankan perlunya kekompakan seluruh elemen bangsa dalam menghadapi tantangan ke depan.

    "Kita menyadari bahwa tantangan ke depan tidaklah ringan. Dinamika sosial, perkembangan teknologi, hingga potensi konflik di tengah masyarakat menuntut kita untuk semakin solid, saling percaya, dan saling menguatkan," ujarnya.

    Sinergi Banser dan Polri

    Addin menyebut bahwa Polri dan Banser memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan bangsa. Ia memastikan akan terus bersinergi dengan Polri dalam mewujudkan tujuan tersebut.

    "Banser sebagai garda terdepan dalam menjaga ulama dan kegiatan keagamaan, serta Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, memiliki tujuan yang sama," lanjutnya.

    Di akhir acara, pengurus GP Ansor dan anggota Banser menyampaikan dukungan kepada Polri.

    "Bersama polri jaga kamtibmas, siap dukung Polri di bawah presiden," demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.

    Kehadiran Pejabat dan Momentum Konsolidasi

    Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Kabaintelkam Polri Komjen Yuda Gustawan, Kapolda DIY Irjen Anggoro Sukartono, dan Kasatkornas Banser Syafiq Syauqi. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi internal organisasi Banser/Ansor untuk memperkuat soliditas dan kesiapsiagaan kader.

    Tabel: Daftar Pejabat yang Hadir

    Berikut adalah daftar beberapa pejabat yang hadir dalam Apel Banser di SPN Selopamioro:

    Nama Pejabat Jabatan
    Jenderal Listyo Sigit Prabowo Kapolri
    Komjen Yuda Gustawan Kabaintelkam Polri
    Irjen Anggoro Sukartono Kapolda DIY
    Syafiq Syauqi Kasatkornas Banser
    Abdul Halim Muslih Bupati Bantul

    Sinergitas Banser-Polri yang ditegaskan dalam kegiatan ini memperkuat legitimasi Banser sebagai mitra strategis dalam menjaga toleransi dan keutuhan NKRI.

  • Ma’ruf Amin Tanggapi Bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian

    Ma’ruf Amin Tanggapi Bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian

    Wakil Presiden ke-13 RI, Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, memberikan tanggapan terkait langkah diplomasi terbaru pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk bergabung ke dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.

    Ma'ruf Amin menjelaskan komitmen politik luar negeri Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina sejak 1955.

    "Ya yang penting itu begini, kita itu kan tetap punya target kita atau politik luar negeri kita di dalam masalah Palestina. Dari sejak tahun 55 kita menghendaki agar Palestina merdeka. Yang kedua, kita sudah mendukung kesepakatan di PBB adanya Two-State Solution," kata Ma'ruf Amin di Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).

    Ma'ruf Amin menilai tidak masalah jika forum Board of Peace mengarah pada perjuangan kemerdekaan Palestina. Menurutnya, yang terpenting adalah prosesnya selaras dengan prinsip yang ditekankan Indonesia.

    "Jadi sepanjang mengarah ke sana, itu saya kira tidak menjadi masalah. Nah tinggal lagi apakah forum ini membawa ke sana apa tidak. Nah itu perlu pengkajian, saya kira perlu pembahasan," ujarnya.

    Kehadiran Presiden Prabowo di Rapat Perdana

    Indonesia telah resmi bergabung ke Board of Peace bersama tujuh negara muslim lainnya. Organisasi ini diinisiasi oleh Presiden AS saat itu, Donald Trump. Rapat perdana Board of Peace akan digelar pada 19 Februari mendatang.

    Presiden Prabowo Subianto disebut akan menghadiri rapat perdana tersebut.

    "Dapat kami infokan bahwa sebagaimana disampaikan Pak Menlu, pemerintah telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace, dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir," kata juru bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, saat dimintai konfirmasi.

    Peran Aktif Indonesia dalam Board of Peace

    Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan kehadiran Prabowo menjadi penegasan komitmen Indonesia untuk berperan aktif sejak awal, terutama dalam menentukan arah dan kerja Board of Peace.

    "Indonesia akan menggunakan Board of Peace untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara," tuturnya.

    Aspek Prioritas Indonesia di Board of Peace
    Perlindungan Warga sipil di wilayah konflik
    Pemulihan Rekonstruksi Gaza pasca konflik
    Perdamaian Solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina

    Dengan bergabungnya Indonesia ke Board of Peace, diharapkan kontribusi aktif dalam mewujudkan perdamaian di Palestina dapat terus ditingkatkan.