Wacana penggantian atap rumah dari seng menjadi genteng, gagasan Presiden Prabowo yang dikaitkan dengan Gerakan Indonesia ASRI, menjadi perbincangan publik. Isu ini bersinggungan langsung dengan pengalaman masyarakat, mudah divisualkan, dan menyentuh dimensi estetika ruang hidup.
Gentengisasi menyentuh tiga lapis kebijakan sekaligus. Pertama, kualitas hidup, terutama kenyamanan dan kesehatan hunian. Kedua, ekonomi rakyat melalui rantai produksi genteng lokal, keterlibatan koperasi, dan potensi substitusi material. Ketiga, tata kelola fiskal yang menentukan siapa membayar, melalui pos anggaran apa, dan konsekuensi pengorbanan program lain.
Secara ringkas, gentengisasi adalah gerakan nasional mengganti atap logam dengan genteng, khususnya genteng tanah liat. Tujuannya meliputi peningkatan kenyamanan hunian, perbaikan estetika lingkungan, serta penguatan daya tarik pariwisata.
Genteng sebagai Instrumen Kebijakan Sosial-Ekonomi
Kebijakan ini dikaitkan dengan pelibatan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak produksi dan distribusi, serta dorongan pemanfaatan fly ash sebagai bahan campuran genteng. Genteng diposisikan sebagai instrumen penting yang melengkapi kebijakan sosial-ekonomi.
Di wilayah beriklim panas dan lembap, atap logam cenderung meningkatkan suhu ruang dalam dan mempercepat penurunan kualitas material. Genteng tanah liat memiliki karakteristik termal yang lebih stabil sehingga hunian lebih nyaman dan berpotensi menurunkan kebutuhan pendingin ruangan.
Prioritas Anggaran dan Dampak Fundamental
Pemerintah menyatakan pendanaan program ini telah diperhitungkan dan siap secara anggaran. Namun, perlu ada sikap kritis terkait prioritas program dibandingkan agenda lain yang mendesak.
Setiap program nasional yang menyasar jutaan rumah akan berhadapan dengan tiga pertanyaan inti APBN: skala biaya total, mekanisme penyaluran, dan opportunity cost.
Gentengisasi perlu dibandingkan dengan agenda pembangunan yang dampaknya lebih fundamental, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, penurunan stunting, rehabilitasi sekolah rusak, penanganan kemiskinan ekstrem, dan penyediaan perumahan layak huni.
Berikut adalah data terkait kepemilikan rumah di Indonesia:
| Data | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Keluarga Belum Memiliki Rumah | 9,9 Juta |
Data menunjukkan sekitar 9,9 juta kepala keluarga belum memiliki rumah sendiri. Persoalan perumahan nasional bukan semata soal kualitas atap, melainkan juga soal akses terhadap hunian. Apakah gentengisasi menyasar rumah yang sudah ada sebagai bentuk perbaikan, atau menjadi bagian dari strategi perumahan yang lebih luas?
Rekomendasi Implementasi Gentengisasi
Agar tidak terjebak pada simbolisme kebijakan, gentengisasi perlu ditempatkan dalam kerangka desain fiskal yang tepat. Jika dijalankan, program ini sebaiknya dimulai melalui proyek percontohan di wilayah dengan manfaat paling jelas, seperti kawasan destinasi wisata atau permukiman yang terbukti rentan panas.
Skema pendanaan bersama perlu dikembangkan agar APBN tidak menanggung seluruh beban, sekaligus mendorong peran APBD, koperasi, dan sektor swasta. Target harus dirancang secara ketat, misalnya untuk rumah tangga miskin yang rentan panas atau kawasan dengan nilai strategis bagi pariwisata.
Aspek teknis dan keselamatan juga tidak boleh diabaikan. Genteng memiliki bobot lebih besar dibanding material logam dan berpotensi menimbulkan risiko di wilayah rawan gempa jika pemasangan tidak memenuhi standar. Tanpa pengawasan mutu dan standar teknis yang jelas, program ini berisiko berubah menjadi sekadar distribusi material tanpa jaminan manfaat jangka panjang.
Indrawan Susanto dari Kemenkeu RI menyampaikan keyakinannya terkait gentengisasi.
"Gentengisasi menurut keyakinan saya, dimaksudkan sebagai simbol kehadiran negara dalam hal-hal kecil yang langsung dirasakan masyarakat." kata Indrawan.
Pembiayaan melalui APBN tetap harus tunduk pada prinsip kehati-hatian fiskal, yakni hanya dialokasikan ketika manfaatnya dapat diukur secara obyektif, kelompok sasarannya teridentifikasi secara presisi, serta desain kebijakannya tidak menggeser pembiayaan dari sektor yang urgensinya lebih tinggi.
Diskursus mengenai gentengisasi seharusnya tidak terjebak pada dikotomi setuju atau menolak. Yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa kebijakan tersebut ditempatkan dalam struktur prioritas pembangunan nasional yang rasional dan berbasis kebutuhan.
Dukungan terhadap program ini tetap dimungkinkan sepanjang memenuhi prasyarat akuntabilitas berbasis hasil (outcome-based accountability), memiliki indikator kinerja yang terukur, serta menunjukkan tambahan manfaat yang lebih besar dibandingkan alternatif penggunaan anggaran lainnya.
Pendekatan seperti ini bukanlah bentuk resistensi terhadap program, melainkan upaya menjaga agar intervensi negara benar-benar memberikan manfaat yang setara dengan penggunaan dana publik yang telah diamanatkan.









