Category: Politik

  • Pemprov DKI Larang Ormas Razia Rumah Makan Selama Ramadhan

    Pemprov DKI Larang Ormas Razia Rumah Makan Selama Ramadhan

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan larangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk melakukan razia atau sweeping rumah makan selama bulan Ramadhan tahun ini.

    Kebijakan ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat berada di Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), Jakarta, pada Sabtu (14/2/2026).

    Larangan tersebut diberlakukan dengan tujuan utama menjaga ketertiban dan kerukunan di wilayah Ibu Kota selama bulan suci Ramadhan.

    Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa bulan Ramadhan harus berlangsung dalam suasana yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh warga.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan tanggung jawab penuh atas keamanan dan ketertiban di Jakarta selama bulan Ramadhan.

    "Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada 'sweeping'," kata Pramono, Sabtu (14/2/2026).

    Ia menekankan bahwa bulan Ramadhan seharusnya disambut dengan kedamaian serta semangat menjaga kerukunan antarwarga.

    Pramono menyampaikan bahwa sebagai kepala daerah, dirinya memiliki kewajiban untuk menjaga kondisi tetap stabil, terlebih Jakarta merupakan kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

    Ia menilai momentum Ramadhan seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat toleransi antarumat beragama, bukan justru memunculkan potensi konflik sosial.

    Menurut dia, segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan keributan tidak akan diizinkan.

    "Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya tidak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan, nanti saya izinkan," ujarnya.

    Persiapan Pemprov DKI Jakarta

    Lebih lanjut, Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai agenda untuk menyambut Ramadhan dan Idul Fitri agar berjalan tertib dan aman.

    Penguatan kegiatan keagamaan juga menjadi bagian dari persiapan tersebut.

    Ia berharap seluruh masyarakat dapat bersama-sama menjaga suasana tetap damai sehingga pelaksanaan Ramadhan di Jakarta berlangsung nyaman bagi semua pihak.

    Berikut agenda kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta selama bulan Ramadhan:

    Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi
    Safari Ramadhan Minggu ke-2 dan ke-3 Ramadhan Masjid di seluruh wilayah DKI Jakarta
    Pesantren Kilat Sepanjang bulan Ramadhan Sekolah dan lembaga pendidikan
    Bazar Ramadhan Minggu ke-1 hingga ke-4 Ramadhan Lokasi strategis di tiap wilayah

    Selain agenda di atas, Pemprov DKI Jakarta juga akan meningkatkan pengawasan terhadap tempat hiburan dan restoran untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan selama bulan Ramadhan.

  • Zulhas Ungkap 27 Perintah Prabowo: Pantau Program Makan Bergizi Gratis

    Zulhas Ungkap 27 Perintah Prabowo: Pantau Program Makan Bergizi Gratis

    Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan dirinya mendapatkan 27 perintah dari Presiden Prabowo Subianto, salah satunya terkait peninjauan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara PANFest di Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/2/2026).

    Zulhas menyoroti masalah kekurangan gizi yang dialami banyak anak-anak di Indonesia.

    "Banyak sekali anak-anak kita yang makannya kurang gizi, banyak. Ada yang telur dibelah delapan, ada yang tahu tempe, ada yang nggak ada, ini pakai garam doang, ada yang pakai kecap," ujar Zulhas dalam sambutannya.

    Menurutnya, swasembada pangan akan membantu pemenuhan gizi anak-anak. Program MBG adalah langkah konkret untuk memastikan asupan gizi yang baik bagi anak-anak.

    "Oleh karena itu, kalau kita sudah swasembada pangan, ikan banyak, protein banyak, telur banyak, ayam banyak, beras banyak, kita kasih makan anak-anak Indonesia. Namanya MBG, ya, makan bergizi gratis. Sekarang anak-anak SMP sudah tahu chicken teriyaki. Uh, saya keliling terus," ucapnya.

    Tugas Menko Pangan dan Kunjungan Lapangan

    Zulhas berbagi pengalamannya sebagai Menko Pangan, yang harus melaksanakan banyak tugas.

    "Ini yang ngomong Menko Pangan. Ya, tanggung jawabnya banyak, dapat 27 perintah dari Bapak Presiden. Saya masih bisa turun satu hari 12 sampai 18 acara. Tuh, sampai kurus badannya tuh. Bisa turun ke rakyat 18, sampai 12 sampai 18 acara. Ini karena setengah hari, saya dapat 5 acara. Kalau sampai sore, 12," ucapnya.

    Kunjungan program MBG penting untuk memastikan keamanan dan kandungan gizi makanan yang dikonsumsi anak-anak. Ia juga menyoroti pentingnya membangun ekonomi desa melalui koperasi desa.

    "Apa yang saya kunjungi? Anak-anak penerima MBG, aman nggak? Ya kan? Petani-petani kita bagaimana pendapatannya sekarang? Nelayan, kampung nelayan sudah dibangun apa belum? Ya. Kita akan membangun setiap desa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, namanya Kopdes. Kita cek tiap desa, sudah dibangun apa belum," jelasnya.

    "Ya, saya turun ke daerah 4 hari, satu minggu. Satu hari keliling 12 sampai 18 acara. Ini Menko Pangan lho, yang sibuknya banyak, kerjaannya banyak. Jadi kalau anggota DPR enggak sempat turun, keterlaluan kata Rhoma Irama. Terlalu! Betul enggak?," imbuhnya.

    Fokus Kerja Zulkifli Hasan Sebagai Menko Pangan

    Berikut adalah rangkuman fokus kerja Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya terkait dengan pangan:

    Tabel: Fokus Kerja Menko Pangan Zulkifli Hasan

    Area Fokus Tujuan
    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Memastikan keamanan dan kandungan gizi makanan bagi anak-anak
    Pendapatan Petani Meningkatkan kesejahteraan petani
    Pembangunan Kampung Nelayan Mendorong pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah pesisir
    Koperasi Desa (Kopdes) Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di setiap desa
  • CPNS 2026 Prioritaskan Fresh Graduate, Pemerintah Siapkan Regenerasi Birokrasi

    CPNS 2026 Prioritaskan Fresh Graduate, Pemerintah Siapkan Regenerasi Birokrasi

    Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), memberi sinyal kuat terkait pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026.

    Menteri PANRB Rini Widyantini mengungkapkan pemerintah memberikan perhatian khusus kepada lulusan baru (fresh graduate) dalam rekrutmen CPNS mendatang. Langkah ini merupakan strategi untuk mempercepat regenerasi birokrasi dan memenuhi kebutuhan talenta muda yang adaptif terhadap transformasi digital.

    CPNS 2026 diproyeksikan membuka ruang seluas-luasnya bagi fresh graduate, berbeda dengan periode seleksi sebelumnya yang lebih banyak dialokasikan untuk penataan tenaga honorer atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah sangat peduli terhadap ketersediaan lapangan kerja bagi lulusan baru di sektor publik.

    Jadwal dan Formasi Belum Diumumkan

    Meskipun sinyal pembukaan telah diberikan, hingga awal Februari 2026 pemerintah belum mengumumkan jadwal pendaftaran resmi maupun jumlah formasi yang akan dibuka. Kementerian PANRB masih dalam tahap penghitungan kebutuhan pegawai secara nasional. Proses ini sangat bergantung pada usulan data dari masing-masing kementerian dan lembaga.

    Setiap instansi diminta untuk segera memetakan kebutuhan pegawainya guna memastikan formasi yang dibuka tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Ini menjadi kabar gembira bagi mahasiswa tingkat akhir dan mereka yang baru menyelesaikan studi.

    Waspada Informasi Palsu

    Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap informasi palsu. Beredar video informasi pendaftaran CPNS yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk memalsukan pernyataan pejabat publik.

    BKN menegaskan bahwa seluruh informasi resmi terkait tahapan seleksi, jadwal, dan persyaratan hanya akan disampaikan melalui kanal resmi pemerintah dan portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

    Masa tunggu ini dapat dimanfaatkan para calon pelamar, khususnya fresh graduate, untuk mempersiapkan diri, baik dari sisi dokumen administratif maupun pemahaman materi tes. Masyarakat diminta bersabar dan tidak mudah tergiur informasi dari sumber yang tidak jelas, sembari menunggu pengumuman resmi setelah sinkronisasi kebutuhan pegawai selesai.

    Persiapan Menghadapi Seleksi CPNS 2026

    Berikut adalah beberapa hal yang bisa dipersiapkan oleh calon peserta CPNS 2026:

    Aspek Persiapan Detail
    Dokumen Administrasi Siapkan berkas seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, dan dokumen lain yang dipersyaratkan. Pastikan semua dokumen valid dan sesuai dengan ketentuan.
    Materi Tes Pelajari materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
    Kesehatan Jaga kesehatan fisik dan mental. Persiapkan diri untuk menghadapi tahapan seleksi yang mungkin melibatkan tes kesehatan.
    Informasi Resmi Pantau terus informasi resmi dari website Kementerian PANRB dan BKN agar tidak ketinggalan pengumuman penting.

    Dengan persiapan matang, diharapkan para fresh graduate dapat bersaing secara optimal dalam seleksi CPNS 2026.

  • Wali Kota Denpasar Minta Maaf Soal Pernyataan Penonaktifan PBI

    Wali Kota Denpasar Minta Maaf Soal Pernyataan Penonaktifan PBI

    Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataannya mengenai penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK). Permohonan maaf ini disampaikan setelah Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendesak Jaya Negara untuk menarik pernyataan tersebut.

    Jaya Negara sebelumnya menyebut penonaktifan PBI JK terhadap 24.401 penerima manfaat PBI Desil 6-10 di Kota Denpasar sebagai perintah Presiden Prabowo Subianto. Ia kemudian mengklarifikasi bahwa dirinya keliru dan aturan yang dimaksud adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    "Sejujurnya sedikit pun tidak ada niat kami seperti itu. Maksud kami adalah Bapak Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN yang mana bertujuan meningkatkan akurasi data agar lebih tepat sasaran efektif dan efisien," ujar Jaya Negara dalam keterangannya, Sabtu (14/2/2026).

    Jaya Negara menjelaskan bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 4 Poin C menyebutkan PBI Jaminan Kesehatan menggunakan Desil 1-5. Ia mengaku menerima laporan dari Dinas Sosial Kota Denpasar terkait penonaktifan penerima manfaat PBI Desil 6-10 sejumlah 24.401 jiwa.

    Pemerintah Kota Denpasar telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk mengaktifkan kembali data yang dinonaktifkan menggunakan dana APBD Kota Denpasar. Pemkot Denpasar berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait penyelesaian penonaktifan BPJS PBI Kesehatan Desil 6-10.

    "Sehingga masyarakat kami tetap mendapatkan pelayanan BPJS kesehatan di Kota Denpasar," imbuh Jaya Negara.

    Reaksi Menteri Sosial

    Sebelumnya, Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta Jaya Negara menarik pernyataannya. Gus Ipul menilai pernyataan Jaya Negara yang mengaitkan penonaktifan dengan perintah Presiden Prabowo menyesatkan.

    "Pernyataan itu menyesatkan dan sungguh membuat masyarakat bingung, karena yang disampaikan jauh dari fakta. Seakan-akan Presiden menginstruksikan menonaktifkan PBI. Ini sungguh menyesatkan," kata Ipul dalam siaran pers, Jumat (13/2/2026), dikutip dari detikNews.

    Menurut Ipul, tidak ada instruksi dari Presiden untuk menonaktifkan PBI JK. Ia meminta pernyataan tersebut segera dicabut dan disertai permintaan maaf kepada publik.

    "Saya minta Wali Kota Denpasar mencabut pernyataannya dan meminta maaf. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang dianggap kebenaran," imbuh politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

    Berikut adalah rincian penerima manfaat PBI yang dinonaktifkan di Kota Denpasar:

    Desil Jumlah Penerima
    6-10 24.401

    Pemerintah Kota Denpasar berupaya untuk segera menyelesaikan masalah ini agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan.

  • Trump Kirim Kapal Induk ke Timur Tengah, Iran dalam Tekanan

    Trump Kirim Kapal Induk ke Timur Tengah, Iran dalam Tekanan

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pengiriman kapal induk kedua ke Timur Tengah. Langkah ini meningkatkan ancaman militer terhadap Iran di tengah negosiasi program nuklirnya.

    "Kapal itu akan segera berangkat," kata Trump kepada wartawan, Jumat (13/2) waktu setempat, menanggapi laporan pemindahan kapal induk USS Gerald R. Ford dari Karibia ke Timur Tengah.

    Putra Shah terakhir Iran, Reza Pahlavi, kembali menyerukan intervensi internasional untuk mendukung rakyat Iran. Tokoh oposisi yang tinggal di Amerika Serikat ini juga mendesak warga Iran di dalam dan luar negeri untuk melanjutkan demonstrasi menentang pemerintah.

    Reza Pahlavi, yang belum kembali ke Iran sejak revolusi Islam 1979, menyatakan bahwa Iran membutuhkan "faktor penyeimbang" untuk menggulingkan otoritas ulama.

    "Saya pikir banyak warga Iran di dalam dan luar negeri berharap intervensi yang akan menetralkan instrumen penindasan rezim akhirnya akan memberi kami kesempatan untuk solusi akhir," kata Pahlavi di Konferensi Keamanan Munich, Sabtu (14/2/2026).

    Penembakan Pria Bersenjata Pisau di Paris

    Polisi Prancis menembak mati seorang pria bersenjata pisau di bawah Arc de Triomphe, Paris. Pria tersebut diduga mengancam petugas yang bertugas dalam seremoni di landmark kota tersebut.

    Pria itu ditembak beberapa kali oleh polisi pada Jumat (13/2) waktu setempat saat mengancam petugas selama seremoni penyalaan api di makam prajurit tak dikenal. Salah seorang petugas mengalami luka ringan akibat tusukan pisau sebelum petugas lain menembak pelaku. Pria itu juga membawa gunting.

    CEO Pelabuhan Dubai Mundur Akibat Skandal Epstein

    Sultan Ahmed bin Sulayem mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO DP World, perusahaan logistik yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Pengunduran diri ini terjadi di tengah tekanan terkait hubungannya dengan terpidana pelaku kejahatan seksual, Jeffrey Epstein.

    DP World mengumumkan pengunduran dirinya yang berlaku segera pada Jumat (13/2) waktu setempat. Essa Kazim ditunjuk sebagai ketua grup dan Yuvraj Narayan sebagai CEO baru. Foto Sulayem juga telah dihapus dari situs web perusahaan.

    Perubahan Rezim di Iran Menurut Trump

    Presiden AS Donald Trump berbicara tentang perubahan rezim di Iran. Dia menyatakan bahwa perubahan rezim di sana akan menjadi "hal terbaik yang bisa terjadi".

    "Sepertinya itu akan menjadi hal terbaik yang bisa terjadi," kata Trump kepada wartawan di pangkalan militer Fort Bragg di Carolina Utara ketika ditanya apakah ia menginginkan "perubahan rezim" di Iran, Jumat (13/2) waktu setempat.

    Trump juga mengumumkan pengiriman kapal induk kedua ke Timur Tengah.

    "Jika kita tidak mencapai kesepakatan, kita akan membutuhkannya," cetusnya, Sabtu (14/2/2026).

    Berikut adalah rangkuman perkembangan terkait Iran:

    Isu Pernyataan/Tindakan
    Program Nuklir Negosiasi masih berlangsung
    Ancaman Militer AS Pengiriman dua kapal induk ke Timur Tengah
    Perubahan Rezim Trump menyebut sebagai "hal terbaik yang bisa terjadi"

    Situasi di Timur Tengah semakin tegang dengan langkah-langkah yang diambil oleh AS dan seruan perubahan di internal Iran.

  • PANFest 2026 Pamerkan 12.000 Hidangan Lokal di GBK

    PANFest 2026 Pamerkan 12.000 Hidangan Lokal di GBK

    Partai Amanat Nasional (PAN) menyelenggarakan festival 'PANFest 2026' di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat. Acara ini memamerkan total 12.000 menu hidangan lokal.

    PANFest mengusung tema 'Bangsa Sehat, Bumi Kuat, Pangan Hebat'. Panitia mencatat, festival ini diikuti oleh 1.500 peserta.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR RI sekaligus Waketum PAN, Putri Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya pangan lokal sebagai pemersatu bangsa.

    "Yang kita lakukan hari ini bukan sekadar festival. Ini cara PAN menunjukkan bahwa pangan itu menyatukan. Dari 19 dapil dan 1 PIA kita hadirkan 12.000 sajian pangan nusantara. Artinya apa? Indonesia ini kaya. Tinggal bagaimana kita serius menjaga, memperkuat, dan memberi nilai tambah pada pangan lokal kita," ujar Putri Zulkifli Hasan, Sabtu (14/2/2026).

    Rangkaian Kegiatan Edukatif dan Hiburan

    PANFest diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari edukasi, hiburan, hingga pembagian doorprize. Putri menjelaskan bahwa ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan adalah dua aspek penting untuk mewujudkan masyarakat yang sehat.

    "Kita sengaja bikin formatnya pasar rakyat dan potluck, supaya terasa gotong royongnya. Ada talkshow urban farming, ada isu lingkungan, ada syukuran panen, sampai aksi bersih-bersih. Jadi pesannya jelas ini bukan cuma seremoni, tapi ajakan untuk bergerak bersama," ungkap Putri.

    Harapan Kebijakan Pangan yang Berpihak

    Putri berharap fraksi PAN di DPR RI dapat mendorong kebijakan pangan yang tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga mendukung kelompok tani, UMKM, dan generasi muda yang tertarik pada sektor ini.

    "Sebagai anggota Fraksi PAN di DPR, kami ingin kebijakan pangan tidak hanya bicara produksi. Tapi juga keberpihakan pada petani, UMKM pangan, dan generasi muda yang mulai masuk ke sektor ini. Pangan itu fondasi. Kalau pondasinya kuat, bangsa ini juga kuat," pungkas Putri.

    Berikut rincian peserta yang mengikuti PANFest 2026:

    Keterangan Jumlah
    Total Menu Hidangan Lokal 12.000
    Peserta 1.500
    Daerah Pemilihan (Dapil) 19
    PIA 1

    Syukuran Panen Raya dan Aksi Bersih-Bersih

    Acara ini juga dimeriahkan dengan syukuran panen raya dan pemotongan tumpeng yang dihadiri oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, beserta kader PAN lainnya. Sebagai penutup, dilakukan aksi bersih-bersih bersama sebagai wujud komitmen terhadap lingkungan.

  • Jamintel Kejagung Minta Kajari Dukung Tata Kelola Dana Desa

    Jamintel Kejagung Minta Kajari Dukung Tata Kelola Dana Desa

    Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, menekankan pentingnya tata kelola keuangan dana desa yang baik. Menurutnya, hal ini merupakan wujud dukungan terhadap program Asta Cita poin ke-6 Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk mendukung tata kelola keuangan dana desa, salah satunya melalui kerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

    “Saya ingin tata kelola keuangan desa baik dari APBN maupun APBD itu bisa dibantu, disupport, dibimbing oleh para Kajari, kalau memang sudah seperti itu para Kajari, itu artinya itu bisa membangun atau mendukung program-program Asta Citanya presiden, Asta Cita ke-6 yaitu membangun dana desa membangun dari bawah,” kata Reda Manthovani, Sabtu (14/2/2026).

    Hal tersebut disampaikan saat acara sosialisasi pelaksanaan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) serta pelantikan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) DPD dan DPC seluruh Sumut di Kantor Gubernur. Dalam acara ini dilakukan penandatanganan kerja sama antara Kejari dengan DPC Abpednas di Sumut.

    Selain tata kelola keuangan desa, Reda juga meminta para Kajari untuk mendukung program replanting peremajaan sawit rakyat (PSR). Menurutnya, dukungan terhadap program pemerintah pusat ini sangat penting.

    “Selain dari tata kelola keuangan desa ini, ada juga program-program pemerintah ini yang juga harus didukung dan disukseskan, seperti misalnya saya dapat informasi ada replanting PSR, itu tolong dibimbing, tolong dibina karena itu juga salah satu program pemerintah pusat,” ucapnya.

    Penanganan Preventif Melalui Inspektorat

    Reda menginstruksikan agar penanganan kesalahan dalam pengelolaan dana desa dilakukan secara preventif melalui Inspektorat terlebih dahulu. Namun, jika langkah ini tidak membuahkan hasil, maka pertanggungjawaban pidana harus ditegakkan.

    “Kalau memang ada kesalahan diingatkan saja, misalnya juga nanti ada peran oknum kepala desa yang ternyata atau perangkatnya menyalahgunakan keuangan ataupun yang kaitannya dengan replanting PSR tadi itu kalau memang sudah masalah diserahkan dulu kepada Inspektorat, ada Inspektorat di Pemprov atau di Pemkab masing-masing, serahkan dulu berikan mereka kesempatan untuk mempertanggungjawabkan atau memperbaikinya, kecuali memang sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan secara program ya harus pertanggungjawaban secara pindana, ya dahulukanlah preventif,” ujarnya.

    Kerjasama Kejari dan Abpednas se-Sumut

    Penandatanganan kerja sama antara Kejari dan DPC Abpednas se-Sumut menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang baik. Kajari diharapkan dapat membina Abpednas di wilayah masing-masing.

    “Karena kalau hubungannya bagus, kinerjanya bagus, bisa mendukung pemerintahan. Jadi masyarakat Sumatera Utara bisa lebih sejahtera, itu juga keberhasilan dari Kejaksaan Negeri, jadi jangan berpikir saat ini bahwa Kejaksaan ini hanya nangani perkara pidana, karena di Kejaksaan pun ada bidang intelijen,” sebutnya.

    Reda menekankan agar Kejari tidak hanya fokus pada penanganan perkara pidana, tetapi juga mengedepankan tugas-tugas kemasyarakatan lainnya.

    “Kejaksaan Negeri jangan terlalu fokus, memang itu pokok pidana utama kita Kajari-Kajari adalah memang penanganan perkara, penuntutan, tapi jangan dilupakan tadi masalah tugas utama lainnya di bidang kemasyarakatan terlebih Presiden Prabowo saat ini selalu mengedepankan programnya terhadap masyarakat kelas bawah, membangun dari bawah, membangun dari desa untuk menciptakan masyarakat Indonesia sejahtera,” tuturnya.

    Berikut adalah contoh program yang dapat didukung Kajari dalam tata kelola dana desa:

    Program Deskripsi Tujuan
    Pengembangan Infrastruktur Desa Pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat desa.
    Peningkatan Kapasitas SDM Desa Pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa dan masyarakat. Meningkatkan kemampuan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pembangunan desa.
    Pengembangan Ekonomi Lokal Dukungan terhadap UMKM, pertanian, perikanan, dan potensi ekonomi desa lainnya. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.
  • Ma’ruf Amin Kagumi Visi Kebangsaan KH Abdul Wahab Hasbullah di Jakarta

    Ma’ruf Amin Kagumi Visi Kebangsaan KH Abdul Wahab Hasbullah di Jakarta

    Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin, menyampaikan kekagumannya terhadap sosok almarhum KH Abdul Wahab Hasbullah. Menurut Ma'ruf, Kiai Wahab adalah ulama dengan visi kebangsaan yang tinggi dan kecintaan mendalam pada negara.

    Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin dalam acara bedah buku tentang Kiai Wahab di Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026). Ia menyebut Kiai Wahab sebagai sosok ulama yang langka.

    "Jadi saya kira ini sesuatu yang, ulama tapi punya visi kebangsaan, cinta negara. Nah ini luar biasa," ujar Ma'ruf Amin.

    Ma'ruf Amin menekankan bahwa Kiai Wahab memiliki pandangan jauh ke depan. Ia mengidentifikasi Kiai Wahab sebagai ulama yang alim, negarawan, politisi, organisator, dan pejuang.

    "Kita tidak bisa, berhari-hari pun tidak akan selesai kalau menceritakan beliau. Pasti panjang, karena beliau itu tokoh sulit dicari padanannya," ujar Ma'ruf.

    "Tapi saya hanya melihat beberapa yang mungkin sedikit saja, karena bicara Kiai Wahab itu banyak aspeknya, banyak seginya, tidak mungkin kita bisa menguasai. Saya hanya melihatnya beliau itu orang yang berpikir visioner ke depan dan responsif terhadap keadaan," tambahnya.

    Pelopor Tashwirul Afkar

    Ma'ruf Amin juga menyoroti peran Kiai Wahab sebagai pelopor Tashwirul Afkar, sebuah pemetaan pemikiran yang dianggap luar biasa.

    "Dalam rangka saya menyebutnya itu Tausi'un Nadhar, memperluas cakrawala pandangan terhadap afkar, berbagai pemikiran yang mungkin waktu itu sedang berkembang untuk kemudian direspon. Dan itu luar biasa, selain beliau itu punya pandangan ke depan, tapi situasi ketika itu justru di zaman penjajahan," ucapnya.

    Ia mencontohkan keberanian Kiai Wahab dalam menyikapi kebijakan pendidikan di masa penjajahan. Pendirian Nahdlatut Tujjar, sebagai upaya membangkitkan para pedagang, juga mendapat pujian.

    "Jadi karena dalam gerakan itu perlu pembiayaan dan tidak mungkin mendapatkan akses dari pemerintah Belanda, maka dibangunlah para pengusaha supaya bisa membiayai secara mandiri untuk gerakan-gerakannya. Ini menurut saya luar biasa, pikirannya luar biasa," ujarnya.

    Kontribusi dalam Pendirian NU

    Ma'ruf Amin mengapresiasi kontribusi besar Kiai Wahab dalam mendirikan Nahdlatul Ulama (NU), menyebutnya sebagai sosok penggerak utama.

    "Dan terakhir tentu lahirnya Nahdlatul Ulama, karena ada juga perubahan cara berpikir keagamaan. Karena ketika itu terjadi adanya munculnya apa yang kita sebut cara berpikir yang sangat tekstualis ya, Fikrah Tekstualiyyah," ujarnya.

    "Kalau menurut Imam Al-Farabi itu cara berpikir Al-Jumud alal Manqulat, yaitu statis pada teks-teks saja. Gerakan kembali ke Quran dan Hadits dan menghilangkan pendapat-pendapat bermadzhab ya. Ini muncul di Saudi, di Timur Tengah, yaitu tekstualisme," imbuhnya.

    Referensi NU Menghadapi Tantangan Masa Depan

    Ma'ruf Amin meyakini bahwa pola pikir Kiai Wahab dapat menjadi referensi berharga bagi NU dalam menghadapi tantangan 100 tahun kedua organisasi tersebut. Ia mengingatkan bahwa situasi saat ini jauh lebih kompleks, dengan munculnya radikalisme dan pemikiran ekstrem yang mengancam stabilitas keagamaan.

    "Nah, 100 tahun ke depan, kalau kita melihat keadaan sekarang, tentu tidak lebih mudah, justru lebih gampang dari yang dulu. Sekarang ini tentu lebih kompleks. Oleh karena itu, dalam menghadapi 100 tahun kedua Nahdlatul Ulama, saya kira pola pikir yang dikembangkan oleh Hadratussyaikh Kiai Wahab Hasbullah ini, ini bisa menjadi rujukan kita," ujar Ma'ruf.

    "Dan untuk menjaga paham Ahlussunnah wal Jamaah, saya kira situasi sekarang bukan lagi hanya yang tekstualisme, liberalisme, bahkan sudah rasionalisme, bahkan juga munculnya belakangan apa yang namanya radikalisme ya, khawarij gaya baru itu juga muncul sekarang ini," sambung Ma'ruf.

    Inspirasi dari Buku tentang Kiai Wahab

    Lebih lanjut, Ma'ruf Amin menyatakan bahwa buku tulisan Kiai Mu'min tentang pola pikir, kiprah, dan kehidupan Kiai Wahab dapat memberikan inspirasi bagi generasi penerus.

    "Oleh karena itu tulisan Pak Mu'min ini, Kiai Mu'min ini tentang Kiai Wahab, ini saya kira satu penulisan buku yang menurut saya luar biasa dan bisa menginspirasi kita semua ya, untuk melahirkan kembali 'Wahab-Wahab Hasbullah' abad kedua Nahdlatul Ulama," ujarnya.

    Berikut ini beberapa poin penting dari pemikiran KH. Abdul Wahab Hasbullah:

    Aspek Deskripsi
    Visi Kebangsaan Memiliki pandangan jauh ke depan dan cinta tanah air.
    Tashwirul Afkar Memelopori pemetaan pemikiran untuk memperluas cakrawala pandangan.
    Nahdlatut Tujjar Mendirikan organisasi untuk membangkitkan perekonomian pedagang.
    Pendirian NU Berperan aktif dalam pendirian Nahdlatul Ulama.
    Pola Pikir Menjadi referensi bagi NU dalam menghadapi tantangan zaman.
  • Asia Tenggara Batasi Hukuman Mati, Menuju Penghapusan Total?

    Asia Tenggara Batasi Hukuman Mati, Menuju Penghapusan Total?

    Pemerintahan di Asia Tenggara, mulai dari Vietnam hingga Malaysia dan Indonesia, semakin mempersempit ruang bagi implementasi hukuman mati. Meski perlahan, negara-negara ini mulai bergerak menuju penghapusan total hukuman kontroversial tersebut.

    Saat ini, hanya Kamboja, Filipina, dan Timor-Leste yang telah menghapus hukuman mati secara hukum. Namun, delapan dari 11 negara Asia Tenggara masih memberlakukannya.

    Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar negara menetapkan moratorium de facto atas pelaksanaan eksekusi mati. Sejumlah legislasi baru juga disahkan, sehingga vonis mati tak lagi otomatis dijatuhkan untuk kejahatan tertentu.

    Uni Eropa menjadikan isu penghapusan hukuman mati sebagai salah satu agenda utama diplomasi hak asasi manusia. Mereka mendukung resolusi moratorium di Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengangkat isu tersebut dalam dialog politik, dan mendukung advokasi masyarakat sipil.

    Phil Robertson, Direktur Asia Human Rights and Labour Advocates, menyatakan Uni Eropa mulai menuai hasil di beberapa negara dalam mengurangi jenis kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati.

    "Uni Eropa perlahan tapi pasti mulai menuai hasil di beberapa negara, setidaknya dalam mengurangi jenis kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati," ujar Phil Robertson kepada DW.

    Robertson menambahkan bahwa belum jelas apakah kemajuan ini akan bertahan dan Uni Eropa sebaiknya tidak lengah.

    Pada 2025, Majelis Nasional Vietnam memangkas delapan jenis tindak pidana dari daftar kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati. Dengan demikian, jumlahnya menyusut dari 18 menjadi 10 delik. Reformasi itu juga mengatur agar vonis mati untuk delapan tindak pidana tersebut diubah menjadi penjara seumur hidup.

    Langkah itu disebut sebagai bagian dari reformasi hukum, yang juga mempermudah kerja sama internasional dalam kasus korupsi dan ekstradisi. Meski demikian, Vietnam tetap memperlakukan data vonis dan eksekusi mati sebagai rahasia negara.

    Malaysia Hapus Pidana Mati Otomatis

    Di Malaysia, pada 2023, pemerintah menghapus pidana mati otomatis. Hakim kini memiliki keleluasaan lebih besar untuk menjatuhkan hukuman penjara dalam perkara yang sebelumnya berujung pada vonis mati. Pada November 2025, pemerintah Malaysia membentuk kelompok kerja peninjauan kebijakan untuk mengkaji penghapusan total hukuman mati, dengan proses kerja dijadwalkan mulai awal 2026.

    Indonesia di Persimpangan Jalan

    Indonesia berada di persimpangan. Jika pada 2026 tak ada eksekusi, Indonesia akan tercatat sebagai negara abolisionis de facto, setelah menunda pelaksanaan hukuman mati selama 10 tahun berturut-turut.

    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026 menempatkan hukuman mati sebagai pidana khusus yang bersifat ultimum remedium—opsi terakhir. Hakim juga diberi pilihan menjatuhkan masa percobaan 10 tahun. Jika terpidana menunjukkan perbaikan dan perilaku baik, vonis mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup.

    Di Thailand, pemerintah pada akhir 2024 menolak usulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang meminta penghapusan hukuman mati. Eksekusi terakhir di negara itu berlangsung pada 2018.

    Seorang juru bicara Uni Eropa yang enggan disebutkan namanya mengatakan dialog yang dilakukan berkontribusi pada langkah ke arah yang benar, setidaknya di sejumlah negara Asia Tenggara.

    "Kami percaya dialog yang kami lakukan berkontribusi pada langkah ke arah yang benar, setidaknya di sejumlah negara Asia Tenggara," ujar seorang juru bicara Uni Eropa.

    Juru bicara tersebut menambahkan, proses menuju penghapusan total memang memerlukan waktu, tetapi setiap langkah kecil berarti. Tekanan menuju tujuan itu juga berarti.

    Namun, ia menegaskan kekhawatiran atas meningkatnya eksekusi di Asia Tenggara, khususnya untuk pelanggaran narkotika yang marak dalam beberapa tahun terakhir.

    "Kejahatan narkotika tidak memenuhi standar minimum 'kejahatan paling serius' dalam hukum hak asasi manusia internasional, yang merujuk pada tindak pidana dengan tingkat keseriusan ekstrem dan melibatkan pembunuhan dengan sengaja," katanya.

    Singapura Jadi Anomali

    Singapura menjadi anomali di kawasan. Kirsten Han, jurnalis dan pegiat anti hukuman mati asal Singapura, menilai negara-kota itu sangat antusias menggandakan penerapan hukuman mati dan melaksanakan eksekusi dengan jumlah yang mengkhawatirkan.

    Tahun ini saja, sudah tiga eksekusi dilaksanakan. Han tidak melihat tanda-tanda mereka akan melambat.

    Tahun lalu, Singapura mengeksekusi 17 orang—angka tertinggi sejak 2003. Mayoritas kasus terkait perdagangan narkotika, umumnya melibatkan jumlah di atas ambang batas yang ditetapkan undang-undang.

    Pada Desember 2025, Pengadilan Tinggi Singapura menolak gugatan konstitusional terhadap kewajiban pidana mati untuk sejumlah tindak pidana narkotika yang diajukan keluarga terpidana dan pegiat abolisionis. Kerangka hukum pun tetap utuh.

    Pemerintah Singapura kerap merujuk pada survei opini publik yang menunjukkan dukungan luas terhadap hukuman mati. Namun studi 2016 dari National University of Singapore menemukan pengetahuan publik tentang praktik hukuman mati tergolong terbatas: 62 persen responden mengaku mengetahui "sedikit" atau "tidak sama sekali" mengenai penerapannya.

    Uni Eropa berulang kali mengkritik penggunaan hukuman mati oleh Singapura. Pada Januari lalu, bersama Norwegia, Swiss, dan Inggris, Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan agar pemerintah Singapura menghentikan eksekusi yang akan dilaksanakan dan mengarah pada abolisionisme.

    "Hukuman mati tidak sejalan dengan hak hidup yang tidak dapat dicabut dan larangan mutlak atas perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat," demikian isi pernyataan tersebut.

    Menurut Han, pernyataan semacam itu tidak banyak berdampak, terlebih media lokal jarang memberitakannya.

    "Saya tidak bisa memberi tahu negara lain apa yang harus dilakukan—dan saya sadar betul betapa cepatnya pemerintah Singapura menuduh aktivis 'mengundang campur tangan asing'—tetapi saat ini rasanya kebijakan luar negeri berbasis nilai sedang langka," ujar Han.

    Singapura kerap menanggapi kritik eksternal dengan menegaskan hak kedaulatannya untuk menentukan sistem hukum sesuai konteks nasional dan kepentingan publik.

    Pada 2024, Majelis Umum PBB menggelar pemungutan suara atas resolusi yang menyerukan moratorium global atas penggunaan hukuman mati. Sebanyak 131 negara anggota mendukung moratorium, 21 abstain, dan 36 menolak. Singapura termasuk dalam kelompok yang memilih "tidak".

    Singapura juga termasuk negara yang mendorong dimasukkannya amandemen yang menekankan "hak kedaulatan semua negara untuk mengembangkan sistem hukum mereka sendiri, termasuk menentukan sanksi hukum yang sesuai."

    Progres Penghapusan Hukuman Mati di Asia Tenggara

    Kendati demikian, selain Singapura, tren umum di Asia Tenggara bergerak ke arah pembatasan ruang lingkup hukuman mati, meski sebagian besar negara yang masih mempertahankannya belum melangkah hingga penghapusan total.

    Robertson menilai pemerintah Asia Tenggara masih bermain tarik-ulur alih-alih menunjukkan tekad sungguh-sungguh untuk mengakhiri penggunaan hukuman mati untuk selamanya.

    "Masih bermain tarik-ulur alih-alih menunjukkan tekad sungguh-sungguh untuk mengakhiri penggunaan hukuman mati untuk selamanya," kata Robertson.

    Oleh karena itu, Robertson menekankan bahwa negara-negara abolisionis seperti Australia dan anggota Uni Eropa harus menekan lebih keras agar pemerintah Asia Tenggara menunjukkan komitmen politik yang nyata.

    Status Hukuman Mati di Negara Asia Tenggara

    Negara Status Hukuman Mati
    Kamboja Dihapuskan secara hukum
    Filipina Dihapuskan secara hukum
    Timor-Leste Dihapuskan secara hukum
    Vietnam Masih berlaku, namun mengurangi jenis tindak pidana
    Malaysia Menghapus pidana mati otomatis
    Indonesia Abolisionis de facto jika tidak ada eksekusi hingga 2026
    Thailand Menolak usulan penghapusan
    Singapura Tetap memberlakukan hukuman mati secara aktif
    Myanmar Masih memberlakukan hukuman mati
    Laos Masih memberlakukan hukuman mati
    Brunei Darussalam Masih memberlakukan hukuman mati

    Data di atas menunjukkan adanya pergerakan yang beragam terkait hukuman mati di Asia Tenggara. Beberapa negara telah menghapuskannya, sementara yang lain masih mempertahankan atau bahkan meningkatkan penerapannya.

  • PPP Targetkan 39 Kursi DPR pada Pemilu 2029 di Bali

    PPP Targetkan 39 Kursi DPR pada Pemilu 2029 di Bali

    Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memasang target tinggi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendatang. Partai berlambang Ka'bah ini menargetkan perolehan 39 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, PPP menyatakan tetap mendukung arah politik Presiden Prabowo Subianto.

    Target dan dukungan ini terungkap dalam acara Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PPP yang berlangsung di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Badung, Bali, Sabtu (14/2/2026). Acara ini dihadiri oleh 900 anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia.

    "Jadi kami memang ingin mengembalikan perolehan suara pada (Pemilu) 2014, yaitu 39 kursi. Berat memang, tidak ringan. Tapi itu akan kami lakukan semaksimal mungkin," ujar Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono.

    Selain membahas target Pemilu 2029, Bimteknas ini juga membahas tiga poin penting lainnya. Pertama, menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

    "Ini harus selaras agar memiliki suatu efisiensi yang besar dari kebijakan-kebijakan yang nanti kemudian terimplementasi dari arah dan tujuannya. Jadi kita menyamakan ini," imbuh Mardiono.

    Kedua, menyatukan persepsi dan arah perjuangan partai. Mardiono mengatakan anggota DPRD dari Fraksi PPP memiliki tugas politik sekaligus tugas kepartaian yang harus tetap membawa aspirasi rakyat.

    Ketiga, menyatukan arah perjuangan menuju Pemilu 2029.

    Dukungan PPP untuk Prabowo

    Mardiono menyebut PPP berkomitmen mendukung arah politik Presiden Prabowo dengan alasan program yang dijalankan pro rakyat.

    "Karena kan sudah kita ketahui bahwa program-program Presiden Pak Prabowo Subianto dalam pemerintahan kali ini adalah program yang sangat pro rakyat. Semua ditujukan untuk kepentingan rakyat," imbuhnya.

    Tantangan Pemilu 2029

    Di sisi lain, Mardiono juga menyoroti tantangan yang dihadapi partainya dalam Pemilu 2029. Salah satunya dalam upaya merebut suara pemilih dari generasi milenial dan generasi Z yang jumlahnya diperkirakan mencapai 60-70 persen.

    "Sehingga ini sudah ada pola pikir yang berubah antara dari generasi ke generasi. Kami sebagai insan politik harus mengikuti semuanya," pungkasnya.

    Berikut target kursi DPR yang ingin dicapai PPP:

    Tahun Pemilu Target Kursi
    2029 39
    2014 39 (perolehan suara)

    PPP menyadari bahwa mencapai target ini bukanlah hal yang mudah. Namun, partai berlambang Ka'bah ini akan berupaya semaksimal mungkin untuk meraihnya.