Category: Politik

  • Gaji PPPK 2026 Tidak Naik Otomatis, Ini Penjelasan Kementerian PANRB

    Gaji PPPK 2026 Tidak Naik Otomatis, Ini Penjelasan Kementerian PANRB

    Isu kenaikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2026 menjadi perhatian khusus di kalangan pegawai pemerintah, terutama bagi PPPK paruh waktu. Harapan akan peningkatan penghasilan di tahun mendatang santer terdengar.

    Namun, regulasi terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tidak secara eksplisit menjamin kenaikan gaji secara otomatis.

    Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 justru menekankan mekanisme penyesuaian yang didasarkan pada kemampuan anggaran masing-masing instansi. Artinya, tidak ada kenaikan serentak secara nasional seperti yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.

    Dengan demikian, informasi mengenai kenaikan gaji PPPK tahun 2026 tidak dapat digeneralisasi. Setiap instansi memiliki potensi untuk menerapkan kebijakan yang berbeda, sesuai dengan kondisi keuangan yang dimilikinya.

    Dalam aturan terbaru, PPPK paruh waktu tetap diakui sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), mengingat pengangkatan mereka dilakukan melalui mekanisme perjanjian kerja.

    Perbedaannya terletak pada sistem penggajian. PPPK paruh waktu belum secara otomatis mengikuti sistem penggajian nasional seperti yang berlaku bagi PPPK penuh waktu.

    Kebijakan ini hadir sebagai solusi bagi tenaga honorer yang belum memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai penuh waktu, sehingga mereka tetap dapat bekerja tanpa kehilangan sumber penghasilan.

    Penentuan Gaji PPPK Paruh Waktu

    Berbeda dengan PPPK penuh waktu yang memiliki standar tabel gaji tetap, besaran gaji PPPK paruh waktu untuk tahun 2026 akan ditetapkan oleh masing-masing instansi.

    Melansir dari KaltimPost, berikut adalah prinsip-prinsip yang mendasari penentuan gaji PPPK paruh waktu:

    • Nominal gaji disepakati dalam perjanjian kerja.
    • Disesuaikan dengan kemampuan anggaran instansi atau lembaga.
    • Tidak boleh lebih kecil dari penghasilan saat masih berstatus honorer.
    • Dapat mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah setempat.

    Melalui mekanisme ini, besaran gaji PPPK paruh waktu berpotensi berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

    Mekanisme Kerja PPPK Paruh Waktu

    Karena berstatus paruh waktu, sistem kerja yang diterapkan berbeda dengan ASN penuh waktu. Berikut adalah mekanisme kerja yang berlaku bagi PPPK paruh waktu:

    • Waktu kerja lebih singkat atau fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan instansi.
    • Gaji tetap dibayarkan setiap bulan.
    • Durasi kontrak paling sedikit 1 tahun.
    • Perjanjian kerja dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
    • Penilaian dilakukan secara berkala melalui evaluasi kinerja atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

    Dengan skema ini, PPPK paruh waktu memiliki pola kerja yang lebih fleksibel, namun tetap terikat oleh kontrak resmi.

    Hak Dasar PPPK Paruh Waktu

    Meskipun berstatus paruh waktu, pegawai tetap memperoleh hak dasar sebagai ASN. Penetapan identitas kepegawaian dilakukan melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Adapun hak-hak yang diperoleh meliputi:

    • Nomor Induk Pegawai (NIP).
    • Kepesertaan BPJS Kesehatan.
    • BPJS Ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
    • Kesempatan memperoleh tunjangan keluarga, sesuai kebijakan masing-masing daerah.

    Dengan demikian, meskipun tidak bekerja penuh waktu, PPPK tetap mendapatkan perlindungan dan hak dasar sebagai aparatur negara.

    Tidak Ada Kenaikan Gaji Otomatis

    Hal penting yang seringkali keliru dipahami adalah tidak adanya sistem kenaikan gaji otomatis dalam skema ini.

    Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa:

    • Besaran gaji paling sedikit setara dengan penghasilan saat masih berstatus non-ASN.
    • Penyesuaian gaji hanya dimungkinkan apabila kemampuan anggaran instansi mengalami peningkatan.
    • Tidak tersedia mekanisme kenaikan gaji berkala seperti yang berlaku bagi ASN penuh waktu.

    Oleh sebab itu, anggapan bahwa gaji PPPK 2026 akan naik secara nasional tidak sepenuhnya tepat.

    Peluang Meningkatkan Pendapatan

    Satu-satunya kesempatan untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan beralih status menjadi PPPK penuh waktu.

    Persyaratannya meliputi:

    • Tersedianya formasi jabatan.
    • Kondisi anggaran instansi yang mencukupi.
    • Penilaian kinerja pegawai yang baik.
    • Adanya usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

    Artinya, kualitas dan konsistensi kinerja menjadi faktor utama yang menentukan prospek karier PPPK paruh waktu.

    Simulasi Gaji PPPK Paruh Waktu (Ilustrasi)

    Berikut adalah tabel simulasi perkiraan gaji PPPK paruh waktu di berbagai daerah. Perlu dicatat bahwa angka ini bersifat ilustratif dan dapat berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing instansi dan UMP/UMK yang berlaku.

    Daerah UMP/UMK (2024) Perkiraan Gaji PPPK Paruh Waktu
    Jakarta Rp 5.067.381 Rp 2.500.000 – Rp 3.500.000
    Surabaya Rp 4.790.562 Rp 2.300.000 – Rp 3.300.000
    Medan Rp 3.764.000 Rp 1.800.000 – Rp 2.800.000
    Makassar Rp 3.434.722 Rp 1.600.000 – Rp 2.600.000

    Kebijakan terbaru menegaskan bahwa gaji PPPK 2026 tidak mengalami kenaikan secara otomatis. Sistem yang diterapkan bersifat fleksibel dan menyesuaikan kemampuan keuangan masing-masing instansi.

    Bagi PPPK paruh waktu, menjaga performa kerja serta memanfaatkan peluang formasi menjadi langkah penting untuk naik ke status penuh waktu dengan penghasilan yang lebih baik.

    Gaji PPPK 2026 tidak mengalami kenaikan otomatis secara nasional.

  • Hindu Bela Pemilik Toko Muslim di Kotdwar, Dipuji Sebagai Ikon Sekuler

    Hindu Bela Pemilik Toko Muslim di Kotdwar, Dipuji Sebagai Ikon Sekuler

    "Nama saya Mohammad Deepak." Empat kata ini mengantarkan Deepak Kumar menjadi sosok terkenal dan pahlawan di India. Pria Hindu ini menuai pujian sebagai "ikon India sekuler" dan "teladan pluralisme" setelah membela seorang pemilik toko Muslim.

    Namun, di saat bersamaan, ia menghadapi protes keras, dituduh sebagai pengkhianat agama Hindu, dan menerima ancaman pembunuhan. Insiden yang menyeretnya ke pusaran perhatian terjadi di Kotdwar, Uttarakhand, pada 26 Januari 2026.

    Peristiwa ini menjadi viral setelah rekaman videonya beredar luas. Video itu memperlihatkan Deepak berdebat dengan aktivis Bajrang Dal, kelompok Hindu garis keras yang kerap terlibat dalam aksi persekusi terhadap Muslim.

    Deepak, 42 tahun, mengaku berada di toko temannya saat melihat sekitar enam pemuda mencemooh Vakeel Ahmed, pemilik toko pakaian Baba School Dress and Matching Centre. Mereka memaksa Ahmed menghapus kata "Baba" dari nama tokonya yang telah berdiri selama 30 tahun.

    "Baba" adalah sebutan umum untuk tokoh agama, ayah, atau kakek di India, baik oleh umat Hindu maupun Muslim. Namun, aktivis Bajrang Dal bersikeras bahwa "Baba" di Kotdwar identik dengan Siddhabali Baba, kuil dewa Hanuman. Mereka menganggap seorang Muslim tidak berhak menggunakannya dalam nama toko.

    Anak Ahmed terdengar memohon agar diberi waktu. Namun, para pemuda itu menolak. Deepak kemudian mendekat. "Saya tertarik melihat kerumunan di depan toko," ujarnya kepada BBC Hindi. "Bukankah Muslim juga warga negara India?" tanyanya dalam video.

    Deepak mengaku terlibat secara spontan. "Saya tidak suka pemuda-pemuda ini berbicara kasar kepada seorang pria tua. Mereka menargetkannya karena agamanya. Mereka menargetkan kaum Muslim."

    Ahmed, 68 tahun, merasa terbantu dengan kehadiran Deepak. "Kami takut. Mereka bisa melakukan apa saja untuk memaksakan kehendak mereka."

    Setelah diadang Deepak, aktivis Bajrang Dal menanyakan namanya. "Dengan memperkenalkan diri sebagai Mohammad Deepak, saya ingin memberi tahu mereka bahwa saya orang India. Bahwa ini adalah India dan setiap orang berhak tinggal di sini, terlepas dari agamanya," tegasnya.

    Terkejut dengan nama unik tersebut, kelompok itu pergi. Namun, beberapa hari kemudian, lebih dari 150 pendukung Bajrang Dal berdemonstrasi di depan gym milik Deepak.

    Polisi menerima laporan terhadap "beberapa orang tak dikenal" atas pengaduan Ahmed. Mereka juga menerima laporan terhadap Deepak setelah pengaduan dari dua aktivis Hindu.

    Aksi Deepak menuai pujian luas. Rahul Gandhi, anggota parlemen Partai Kongres, menyebutnya sebagai "pahlawan India" yang "berjuang untuk konstitusi dan kemanusiaan."

    Deepak menyebarkan "cinta di pasar kebencian," tulisnya di X. "Kita membutuhkan lebih banyak Deepak, mereka yang tidak tunduk, tidak takut, dan yang berdiri teguh dengan konstitusi."

    Sebuah artikel di Indian Express menyatakan bahwa video tersebut memberikan "banyak harapan." "Kata-kata Deepak menjadi suntikan semangat dalam masyarakat yang sering dikuasai kebencian dan intoleransi. Kata-katanya mengingatkan kita bahwa ini adalah 'India yang sebenarnya', di mana setiap orang berhak hidup dan bernapas sesuka hati, dan menamai toko mereka sesuka hati," tulis laporan itu.

    Banyak orang menyatakan solidaritas dan memuji Deepak di media sosial. Ponselnya tak berhenti berdering, dan ia menjadi incaran jurnalis serta warga. Pengikutnya di Instagram melonjak, dan video pendek yang ia bagikan pada 29 Januari meraih lebih dari lima juta likes.

    Dalam video itu, ia menyatakan: "Saya bukan seorang Hindu, saya bukan seorang Muslim, saya bukan seorang Sikh, saya bukan seorang Kristen. Pertama dan terpenting, saya adalah seorang manusia."

    Konsekuensi Keberanian Deepak

    Deepak kini berusaha beradaptasi dengan popularitasnya. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Saya tidak pernah berpikir masalah ini akan menjadi sebesar ini. Tapi sekarang sudah menjadi berita nasional," katanya.

    Namun, keberaniannya memiliki konsekuensi. Deepak menerima kecaman dan pesan-pesan kasar di media sosial.

    Ia juga menerima ancaman pembunuhan. Pada hari Rabu, ia mengunggah rekaman salah satu panggilan telepon ancaman di X. "Bajrang Dal seharusnya tidak membiarkanmu lolos. Aku akan memberimu pelajaran dalam waktu dekat," kata penelepon itu.

    Deepak mengatakan perhatian ini membuat keluarganya "trauma". "Mereka takut. Dan saya sekarang berada di bawah tekanan mental yang besar."

    Gym miliknya kini sepi, menimbulkan kekhawatiran finansial. "Dulu, lebih dari 150 orang datang berlatih di sini setiap hari. Jumlah itu sekarang menyusut menjadi 15. Banyak orang tidak datang karena takut," ungkap Deepak.

    Dukungan Mengalir untuk Deepak

    Anggota parlemen oposisi John Brittas mengunjungi Deepak dan menyebutnya sebagai "mercusuar harapan dalam perjuangan melawan komunalisme Hindutva."

    Saat berita tentang kesulitan keuangan Deepak menyebar, orang-orang dari seluruh India menawarkan untuk membelikan keanggotaan gym-nya. Jurnalis Joy Das menulis, "Kita tidak bisa membiarkan orang baik kalah."

    Tabel: Perbandingan Reaksi Publik terhadap Aksi Deepak

    Berikut adalah perbandingan reaksi publik terhadap tindakan Mohammad Deepak:

    Jenis Reaksi Contoh Dampak
    Pujian dan Dukungan Rahul Gandhi menyebutnya "pahlawan India", banyak netizen menyatakan solidaritas Meningkatkan popularitas dan kesadaran akan isu pluralisme
    Kecaman dan Ancaman Dituduh pengkhianat agama, menerima ancaman pembunuhan Menimbulkan trauma pada keluarga, tekanan mental, dan penurunan pendapatan
    Dukungan Finansial Banyak orang menawarkan untuk membeli keanggotaan gym Potensi membantu memulihkan kondisi keuangan gym

    Terlepas dari ancaman dan kekhawatiran, Deepak menegaskan akan tetap melawan ketidakadilan. "Jika kita tetap diam hari ini, besok anak-anak kita juga akan belajar untuk diam," pungkasnya.

  • Jamintel Awasi Dana Desa di Sumut, Gandeng BPD

    Jamintel Awasi Dana Desa di Sumut, Gandeng BPD

    Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara (Sumut) untuk mengawasi penggunaan dana desa. Upaya ini melibatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

    Reda menyampaikan hal ini saat sosialisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dan pelantikan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) DPD dan DPC seluruh Sumut di Kantor Gubernur. Acara ini juga diisi dengan penandatanganan kerja sama antara Kejari dan DPC Abpednas di Sumut.

    Reda menjelaskan bahwa kepala desa mempertanggungjawabkan keuangan melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terintegrasi dengan aplikasi Dana Desa dari Kemendagri. Ia menekankan pentingnya penguasaan aplikasi Dana Desa bagi Kajari dan Asintel untuk memantau laporan keuangan desa.

    Namun, Reda mengakui bahwa Kajari mungkin kesulitan memverifikasi pertanggungjawaban hanya melalui Siskeudes. Oleh karena itu, peran BPD menjadi krusial untuk memantau implementasi program di lapangan.

    "Di sinilah perannya Kepala Kejari ini karena ini kan agak sulit karena pertanggungjawabannya hanya memang melalui Siskeudes atau rilnya bagaimana di lapangan, oleh karena itu Kajari-Kajari ini butuh bantuan dari BPD karena BPD ini kan merencanakan dari awal program di desa dan juga nanti bisa menginformasikan melihat apakah memang yang ada di Siskeudes ini memang benar-benar ril dibangun di desanya masing-masing," ujarnya.

    Manfaatkan Peran Strategis BPD

    Kajari diminta untuk memanfaatkan dan bekerjasama dengan BPD, mengingat peran BPD sejak awal dalam merancang pembangunan desa bersama kepala desa.

    "Manfaat itu kolega BPD, kerjasamakan dengan baik, mereka ini adalah unsur terdepan dalam menjaga tata kelola keuangan desa, di mana para anggota BPD ini yang awalnya dengan kepala desa merancang pembangunan di desa, saya harapkan para Kajari bina ini teman-teman BPD jangan diganggu karena mereka bisa langsung laporan ke Jamintel tanpa diketahui Asintel pun nggak tahu itu, Kajati nggak tahu karena langsung laporan ke saya, ada di sistem," sebutnya.

    Tujuan Pengawasan Dana Desa

    Reda menuturkan bahwa langkah ini bertujuan menciptakan tata kelola keuangan desa yang baik. Ia meminta Kajari untuk membimbing BPD dalam proses tersebut.

    "Saya ingin tata kelola keuangan desa baik dari APBN maupun APBD itu bisa dibantu, disupport, dibimbing oleh para Kajari," tuturnya.

    Berikut ini adalah gambaran umum alur pengawasan dana desa yang melibatkan berbagai pihak:

    Tahapan Pihak Terlibat Aktivitas
    Perencanaan Kepala Desa, BPD Merancang program pembangunan desa
    Pelaksanaan Kepala Desa, Perangkat Desa Melaksanakan program sesuai perencanaan
    Pengawasan Internal BPD Memantau pelaksanaan program dan memberikan masukan
    Pengawasan Eksternal Kajari, Kejaksaan Tinggi, Jamintel Melakukan audit dan investigasi jika ada indikasi penyimpangan
    Pertanggungjawaban Kepala Desa Menyusun laporan keuangan melalui Siskeudes

    Dengan sinergi antara Kejari dan BPD, diharapkan pengelolaan dana desa di Sumatera Utara menjadi lebih transparan dan akuntabel.

  • Presiden Anugerahkan Bintang Jasa ke Pejabat Polri di Surabaya

    Presiden Anugerahkan Bintang Jasa ke Pejabat Polri di Surabaya

    Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya kepada sejumlah pejabat Polri serta tokoh masyarakat di Surabaya. Penghargaan ini diberikan atas peran aktif mereka dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dinilai berjalan dengan baik. Penganugerahan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Bintang Jasa dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Satyalancana Wira Karya, yang ditandatangani di Jakarta pada 13 Februari 2026.

    Sebanyak 5 Bintang Jasa Utama, 5 Bintang Jasa Nararya, dan 30 Satyalancana Wira Karya diberikan kepada para penerima kehormatan. Dua di antaranya diberikan kepada Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto dan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto Eko Purwono, yang merupakan mantan Dirintel Polda Jatim.

    Sesmilpres Mayjen TNI Wahyu Widayana menyampaikan bahwa penganugerahan ini merupakan bentuk penghargaan atas jasa besar para penerima.

    "Keputusan Presiden RI Nomor 12 & 13 TK tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satyalencana Wira Karya. Menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa sebagai penghargaan jasanya yang besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan dan kebesaran bangsa," ujar Sesmilpres Mayjen TNI Wahyu Widayana saat penganugerahan dalam rangkaian peresmian dan groundbreaking 1.179 Satuan Pelayanan Makan Bergizi Gratis (SPMBG) serta peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri, Jumat (13/2/2026).

    Tanda kehormatan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa besar, dedikasi, dan kontribusi nyata dalam memperkuat implementasi MBG Polri, menjaga kelancaran rantai pasok SPPG Polri, serta mendukung kebijakan nasional di bidang gizi, ketahanan pangan, dan pelayanan publik.

    Pengakuan dan Apresiasi

    Penghargaan ini juga menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi dan kerja nyata para penggerak MBG serta penguatan rantai pasok SPPG Polri dalam menjaga keberlanjutan program pemenuhan gizi dan ketahanan pangan nasional. Selain itu, penghargaan tersebut merupakan wujud transparansi dan apresiasi atas sinergi lintas sektor demi kesejahteraan rakyat serta penguatan pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.

    Dari puluhan penerima tanda kehormatan tersebut, sosok Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto Eko Purwono turut menjadi perhatian.

    Profil Brigjen Dekananto Eko Purwono

    Sebelum menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya, alumni Akpol 1994 itu pernah menjabat sebagai Direktur Politik Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri sejak Mei 2025.

    Sebelum dilantik menjadi Brigjen, Dekananto dinilai mampu menyatukan suporter sepak bola se-Jatim. Ia juga dikenal atas inisiasinya membongkar 686 tugu perguruan silat yang kemudian dijadikan Tugu Pancasila, dengan tujuan meredam konflik antarperguruan silat di Jawa Timur.

    Langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim. Selain itu, pria kelahiran Bojonegoro tersebut juga memprakarsai deklarasi damai antarsuporter sepak bola se-Jatim menjelang perhelatan Piala Dunia U-17 di Kota Pahlawan.

    Berikut rincian tanda kehormatan yang diberikan:

    Jenis Tanda Kehormatan Jumlah Penerima
    Bintang Jasa Utama 5
    Bintang Jasa Nararya 5
    Satyalancana Wira Karya 30
  • Ketum PPP Kritik Bank Pemerintah: Untungkan Oligarki?

    Ketum PPP Kritik Bank Pemerintah: Untungkan Oligarki?

    Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Persatuan Pembangunan, Muhamad Mardiono, menyoroti pengelolaan dana oleh bank-bank milik pemerintah. Ia menilai, aliran dana tersebut hanya menguntungkan pihak oligarki.

    Mardiono mengungkapkan bahwa bank-bank pelat merah mengelola dana yang jumlahnya lebih besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yaitu sebesar Rp 3.700 triliun.

    "Ada lagi penguasa besar yang mengedarkan uang sampai Rp 5.700 triliun pada periode yang sama APBN itu Rp 3.700 triliun. Apa itu? Adalah bank-bank pemerintah, bank-bank pelat merah," ujarnya saat pidato di acara Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEK) anggota DPRD se-Indonesia Fraksi PPP, Sabtu (14/2/2026).

    Dana Masyarakat Dikucurkan ke Kelompok Tertentu

    Menurut Mardiono, dana yang dikelola bank-bank tersebut berasal dari tabungan masyarakat, seperti pedagang, pengemudi ojol, petani, hingga pegawai. Dana yang dihimpun dari masyarakat itu kemudian disalurkan ke kelompok lain dalam bentuk kredit.

    "Tukang ojek, nabung di situ. Semua rakyat, petani ada saving sedikit nabung ke situ. Dikumpulkan. Mungkin untuk biaya sekolah anak dan sebagainya. Lalu uang itu dikumpulkan di bank jumlahnya mencapai ratusan atau ribuan triliun. Dan kemudian itu dikucur kepada kelompok. Dikucurkan pemberian kreditnya kepada kelompok-kelompok tertentu," lanjutnya.

    Pesan untuk Anggota DPR

    Berangkat dari hal tersebut, Mardiono berpesan kepada anggota DPR agar lebih kritis terhadap kebijakan aliran dana rakyat yang dikumpulkan. Tujuannya, agar dana tersebut tidak hanya menguntungkan satu pihak dan benar-benar mementingkan kebutuhan rakyat.

    "Jika itu tidak dilakukan, maka kelompok-kelompok oligarki itu terus bekerja. Untuk menempatkan rakyat sebagai bagian dari komoditas," ucapnya.

    Perbandingan APBN dengan Dana yang Dikelola Bank Pemerintah

    Berikut adalah perbandingan antara APBN dengan dana yang dikelola oleh bank pemerintah:

    Keterangan Jumlah (dalam Triliun Rupiah)
    APBN 2025 3.700
    Dana yang Dikelola Bank Pemerintah 5.700

    Data di atas menunjukkan bahwa dana yang dikelola oleh bank pemerintah jauh lebih besar dibandingkan dengan APBN.

  • Polda Riau Terapkan Green Policing Sebelum Arahan Korve Nasional

    Polda Riau Terapkan Green Policing Sebelum Arahan Korve Nasional

    Arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kerja bakti (korve) menekankan bahwa persoalan lingkungan adalah bagian dari tata kelola pemerintahan dan stabilitas sosial. Arahan ini memberikan konteks baru bagi peran aparat negara, termasuk kepolisian, dalam pencegahan masalah lingkungan.

    Di Riau, isu lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kualitas udara yang buruk, dan kebersihan lingkungan berdampak pada kesehatan masyarakat, ekonomi, dan keamanan. Tantangan ini memerlukan pendekatan sistemik dan berkelanjutan.

    Inisiatif Green Policing Polda Riau

    Polda Riau menjalankan Green Policing sebagai respons terhadap tantangan wilayah. Program ini mencakup pencegahan karhutla, pengawasan lapangan, penegakan hukum lingkungan, serta keterlibatan dalam kerja bakti bersama pemerintah daerah dan masyarakat.

    Menariknya, Green Policing telah berjalan sebelum arahan Presiden tentang korve. Arahan Presiden dipandang sebagai penguatan arah kebijakan yang telah ada.

    Kepemimpinan Daerah dan Kebijakan Pusat

    Situasi ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan daerah yang mampu menerjemahkan kebijakan pusat secara kontekstual. Implementasi kebijakan tidak selalu menunggu instruksi teknis yang rinci, tetapi dibangun atas pemahaman terhadap karakter wilayah dan tugas institusi.

    Keamanan dan Kondisi Lingkungan

    Keamanan dan ketertiban masyarakat berkaitan erat dengan kondisi lingkungan. Lingkungan yang terkelola dengan baik mengurangi potensi bencana, konflik, dan gangguan sosial. Keterlibatan kepolisian dalam isu lingkungan memperluas makna kehadiran negara di tengah masyarakat.

    Momentum Penguatan Praktik Peduli Lingkungan

    Arahan Presiden tentang korve memberikan momentum untuk memperkuat praktik-praktik kepedulian lingkungan agar lebih terstruktur dan berkelanjutan. Keselarasan antara kepemimpinan nasional, kebijakan kepolisian, dan implementasi di daerah menjadi kunci keberhasilan.

    Berikut adalah tabel yang menggambarkan fokus utama dari Green Policing Polda Riau:

    Fokus Utama Deskripsi Tujuan
    Pencegahan Karhutla Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan Mengurangi risiko kebakaran dan dampaknya
    Pengawasan Lapangan Pemantauan kondisi lingkungan secara rutin Deteksi dini potensi masalah lingkungan
    Penegakan Hukum Lingkungan Menindak pelanggaran terkait lingkungan Memberikan efek jera dan menjaga kelestarian lingkungan
    Kerja Bakti Keterlibatan langsung dalam kegiatan bersih-bersih Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat

    Green Policing di Riau adalah contoh bagaimana kebijakan nasional diimplementasikan di daerah melalui kerja yang konsisten dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

    "Arahan Presiden tentang korve memberi momentum untuk memperkuat praktik-praktik semacam ini agar lebih terstruktur dan berkelanjutan," kata Hengky Primana, M.I.P, founder Millenial Activist Institute sekaligus Dewan Pembina Institute Democration and Education (IDE) Indonesia.

  • Pejabat Sumut Mundur, Bobby Nasution Singgung Kinerja Buruk

    Pejabat Sumut Mundur, Bobby Nasution Singgung Kinerja Buruk

    Lima kepala dinas di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengundurkan diri dalam setahun pertama masa jabatan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution dan Wagubsu Surya. Gubernur Bobby Nasution menilai pengunduran diri tersebut disebabkan oleh kinerja yang buruk.

    "Kalau kepala dinasnya buruk ya mundur aja, nggak apa-apa," kata Bobby Nasution saat ditanya soal daftar pejabat yang mundur, dilansir detikSumut, Sabtu (14/2/2026).

    Mantan Wali Kota Medan ini mengatakan bahwa pihaknya memiliki penilaian kinerja untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bobby menuturkan bahwa hampir semua pejabat yang mengundurkan diri memiliki kinerja yang buruk.

    "Ya tapi yang pasti saya sampaikan, kalau memang mau memberikan alasan apapun kita mempunyai penilaian masing-masing, kita di sini bukan mau menjatuhkan orang, bukan mau menilai orang baik atau buruk, tapi kalau kenapa mengundurkan diri 'ooo ini karena pengelolaan tidak bagus', nanti kita buka semua yang mundur-mundur ini nilainya kek mana, hampir semua buruk semua yang mengundurkan diri, alhamdulillah tahu diri," tuturnya.

    Dalam catatan detikSumut, para pejabat eselon II tersebut mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Alasan tersebut mulai dari masalah kesehatan, melanjutkan pendidikan, merasa tidak bekerja maksimal, hingga ingin fokus dengan keluarga.

    Berikut daftar pejabat eselon II Pemprov Sumut yang mengundurkan diri:

    Nama Pejabat Jabatan Alasan (Menurut Sumber)
    Muhammad Rahmadani Lubis Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut Tidak Disebutkan
    Hasmirizal Lubis Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumut Tidak Disebutkan
    Rajali Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Sumut Tidak Disebutkan
    Fitra Kurnia Kadis Perindag ESDM Tidak Disebutkan
    Hendra Dermawan Siregar Kadis PUPR Sumut Tidak Disebutkan
    Ilyas Sitorus Kadis Kominfo Sumut Tersandung kasus korupsi

    Selain lima pejabat di atas, Kepala Dinas Kominfo Sumut, Ilyas Sitorus, juga mengundurkan diri karena tersandung kasus korupsi.

  • Zulhas Ungkap Kesetiaan Dampingi Prabowo di Pilpres Surabaya

    Zulhas Ungkap Kesetiaan Dampingi Prabowo di Pilpres Surabaya

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pengalamannya mendampingi Prabowo Subianto dalam tiga Pemilihan Presiden. Ia mengaku setia selama 15 tahun hingga akhirnya Prabowo menang di Pilpres 2024.

    Menurutnya, kesetiaan ini bukan hanya personal, tetapi juga didasari perjuangan dan cita-cita yang diajarkan Muhammadiyah.

    "Saya dilatih di Muhammadiyah, kita itu setia kepada perjuangan, kita setia kepada cita-cita, kita setia kepada ideologi. Teologi Al-Ma'un, itu kan perjuangan kita, teologi kita teologi Al-Ma'un, bukan setia kepada orang," kata Zulhas saat berpidato di Rakerwil Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim Smamda Tower Surabaya, Sabtu (14/2/2026).

    Zulhas mengaku tak lelah mendukung Prabowo karena kesamaan ideologi. Ia menilai program Prabowo selaras dengan teologi yang diajarkan Muhammadiyah.

    "Karena kita setia kepada perjuangan, setia kepada ideologi, setia kepada kebijakan. Karena kita tahu hampir semua program Pak Prabowo itu teologi Al-Ma'un dalam bahasa kita. Coba ikuti pidatonya di World Economic Forum, semua bicara kemiskinan, ingin menghilangkan kemiskinan dari Indonesia, dari kerja keras dan semangat perjuangannya itu. Saudara-saudara sekalian, maka 15 tahun kalah ya kita setia. Bukan sama orang, bukan. Tapi kepada cita-cita, kepada nilai-nilai perjuangan," ujarnya.

    "Alhamdulillah, walaupun 15 tahun kita baru menang sekarang, hampir semua program-program itu di pundak kita. Diberikan tanggung jawab kepada kader Muhammadiyah namanya Zulkifli Hasan itu," imbuhnya.

    Ketua umum PAN itu mengklaim keberhasilan swasembada pangan yang ditugaskan kepadanya. Program ini, kata dia, berdampak positif bagi petani dan nelayan.

    "Alhamdulillah tahun kemarin kita sudah swasembada beras dan jagung. Nilai tukar petani yang karbohidrat, padi jagung, naik dari 116 ke 125. Artinya sudah lumayan tidak miskin lagi, tidak sangat miskin lagi, tapi sudah bisa menyekolahkan anaknya," tuturnya.

    Zulhas menargetkan peningkatan kesejahteraan nelayan tahun ini melalui pembangunan ribuan hektar tambak.

    "Tahun ini, kita akan bangun besar-besaran untuk nelayan. Atau kita beri judul swasembada protein. Kita akan bangun 2.000 hektare tambak. Tiap kecamatan kita akan bangun biofloc. Itu rakyat semua pak, yang miskin-miskin," cetus Zulhas.

    Ia juga menyoroti kurangnya keberpihakan terhadap nelayan selama ini.

    "Selama ini tidak ada berpihak kepada nelayan, nelayan tidak punya daya tawar. Dia kalau ambil ikan, dijual, nggak punya daya tawar. Karena kalau ditawar berapapun dijual Pak, kalau nggak ikannya busuk, enggak ada fasilitas," imbuhnya.

    Rencana Pembangunan Infrastruktur untuk Nelayan

    Zulhas berencana membangun infrastruktur pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

    "Ini kita akan bangun 2.000 kampung atau pelabuhan nelayan, 2.000. Nanti di situ ada pabrik es, ada cold storage. Jadi kalau orang nawar murah, nelayan bisa simpan ikannya sehingga daya tawarnya naik. Dengan begitu nilai tukarnya akan naik, Pak. Kita harapkan nelayan kita bisa makmur. Swasembada," tandasnya.

    Target Kesejahteraan Petani dan Nelayan

    Berikut adalah target nilai tukar petani (NTP) yang ingin dicapai pemerintah:

    Sektor NTP Awal NTP Target
    Karbohidrat (Padi, Jagung) 116 125
    Protein (Perikanan, Tambak) – (Peningkatan Daya Tawar)

    Pemerintah menargetkan peningkatan nilai tukar petani, khususnya di sektor karbohidrat dan protein, melalui program swasembada dan pembangunan infrastruktur.

  • Lurah Tanjung Barat Dilaporkan ke Ombudsman Terkait Polemik Ketua RT

    Lurah Tanjung Barat Dilaporkan ke Ombudsman Terkait Polemik Ketua RT

    Lurah Tanjung Barat, Rizki Wijaya, dilaporkan ke Ombudsman RI terkait polemik pergantian ketua RT 03 RW 02. Warga menduga adanya maladministrasi dalam proses penunjukan ketua RT tersebut.

    Menanggapi pelaporan tersebut, Rizki Wijaya menyatakan bahwa warga memiliki hak untuk mengadu ke Ombudsman RI. Ia juga menegaskan bahwa pihak kelurahan terus berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

    "Sudah menjadi hak warga untuk melaporkan. Dan pihak kelurahan sudah berusaha melaksanakan tugas atau pelayanan dengan baik," kata Rizki kepada wartawan, Sabtu (14/2/2026).

    Rizki menambahkan bahwa upaya penyelesaian polemik pemilihan ketua RT 03 RW 02 terus dilakukan. Musyawarah telah digelar, namun belum menemukan titik temu.

    "Semalam sudah berlangsung musyawarah kedua, namun belum ada titik temu," ucapnya.

    Ia berharap polemik ini segera terselesaikan dengan baik, baik secara internal pemerintahan maupun di masyarakat.

    "Permasalahan pergantian ketua RT 03/02 terus berproses baik internal pemerintahan dan di masyarakat. Semoga bisa cepat terselesaikan dengan baik," ungkapnya.

    Aduan Warga ke Ombudsman

    Forum Musyawarah (FM) Warga Perumahan Tanjung Barat Indah (TBI) secara resmi mengadukan Rizki Wijaya ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi dalam penunjukan ketua RT 03 RW 02.

    "Mengadukan Lurah Tanjung Barat (Bapak Rizki Wijaya) yang telah melakukan tindakan persekongkolan dengan Sekretaris RT dalam menetapkan Ketua RT 03/RW 02 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan," demikian bunyi surat FM Warga TBI yang diterima, Jumat (13/2).

    Kronologi Polemik Pemilihan Ketua RT

    Polemik ini bermula setelah ketua RT 03 RW 02 sebelumnya, H Mikdalla Buchari, meninggal dunia pada 9 Desember 2025. Warga kemudian mengirimkan surat permohonan pemilihan ketua RT pengganti kepada Lurah Tanjung Barat pada 16 Desember 2025.

    Satu bulan kemudian, warga TBI dikejutkan dengan beredarnya SK Lurah Nomor 175 Tahun 2025 yang ternyata telah ditandatangani pada 15 Desember 2025. Warga menduga adanya praktik backdate atau penulisan tanggal mundur.

    Dalam SK tersebut, M Yazid Daud dinyatakan sebagai Ketua RT 03 RW 02. Warga kemudian menemui Lurah Tanjung Barat dan mendapatkan informasi bahwa SK tersebut terbit atas usulan sepihak dari M Yazid Daud tanpa musyawarah dengan warga TBI.

    Warga TBI/Forum Musyawarah Warga TBI menolak SK Lurah tersebut dan mendesak pemilihan ketua RT yang baru. Mereka kemudian membentuk panitia pemilihan dan menjaring calon ketua RT.

    Pada 22 Januari 2026, diperoleh nama-nama calon ketua RT 03, yaitu Mayjen TNI (Purn) Anas Alwi; Agung Junaedi; dan Ibu Mada Devi Damanik. Hasil pemilihan pada 28 Januari 2026 menetapkan Agung Junaedi sebagai ketua RT 03 pilihan warga TBI periode 2026-2029. Namun, pemilihan ini tidak disetujui oleh lurah, sehingga mendorong dilakukannya pemilihan ulang.

    Berikut adalah nama-nama yang terlibat dalam pemilihan Ketua RT 03 RW 02:

    Nama Jabatan/Keterangan
    Rizki Wijaya Lurah Tanjung Barat
    H Mikdalla Buchari Ketua RT 03 RW 02 (Almarhum)
    M Yazid Daud Diangkat sebagai Ketua RT melalui SK Lurah yang dipersoalkan
    Mayjen TNI (Purn) Anas Alwi Calon Ketua RT 03
    Agung Junaedi Calon Ketua RT 03, Terpilih versi warga
    Ibu Mada Devi Damanik Calon Ketua RT 03

    Tuntutan Warga

    Warga memutuskan untuk melapor ke Ombudsman RI dengan empat tuntutan:

    1. Mencabut SK Lurah Tanjung Barat Nomor 175 Tahun 2025.
    2. Melakukan pemeriksaan mendalam kepada Lurah Tanjung Barat.
    3. Memberikan sanksi berat kepada Lurah oleh Gubernur DKI Jakarta.
    4. Mengesahkan Ketua RT 03 terpilih sesuai surat dari Forum Musyawarah Warga TBI bertanggal 28 Januari 2026.
  • Demo Pemakzulan Bupati Pati, Terdakwa Ungkap Iming-Iming Proyek

    Demo Pemakzulan Bupati Pati, Terdakwa Ungkap Iming-Iming Proyek

    Supriyono alias Botok, terdakwa kasus pemblokiran jalan saat demo pemakzulan Bupati Sudewo, mengaku sempat dijanjikan proyek dan pembebasan dari tahanan. Tawaran itu diberikan agar ia menghentikan aksi menentang Sudewo.

    Video pengakuan Botok viral di media sosial, salah satunya diunggah akun Facebook @ekokuswanto. Unggahan 18 jam lalu ini telah ditonton ribuan kali dan menuai beragam komentar dari warganet.

    detikJateng mengonfirmasi pengakuan tersebut kepada Muklis, adik Botok. Muklis membenarkan pernyataan kakaknya dan mengirimkan rekaman lengkap cerita tersebut.

    Dalam rekaman tersebut, Botok mengaku ditawari uang dan jabatan agar tidak menggelar aksi pelengseran Sudewo. Namun, tawaran itu ditolaknya.

    "Kita ditawari uang oleh orangnya Sudewo untuk berhenti aksi ini, kita tidak mau, kita tolak. Bukan hanya itu, ada anggota dewan aktif DPRD Pati pagi-pagi ke rumah saya, saya ditawari jabatan untuk berhenti mengawal aksi ini, saya tolak," jelasnya dalam video.

    "Bahkan siangnya ditelepon, saya ditunggu Bapak Sudewo. Bapak Sudewo siap menemui saya di mana pun, kapan pun, dan saya tolak," lanjut Botok.

    Intimidasi Jelang Demo

    Menjelang demo pada 13 Agustus hingga 31 Oktober 2025, Botok dan rekannya, Teguh Istiyanto, mengalami intimidasi.

    "Kita diintimidasi oknum orang Sudewo. Kita lawan, sampai rumah Pak Teguh dibakar. Kita tidak pernah mundur satu langkah pun mengawal aspirasi masyarakat," jelasnya.

    Pada demo 31 Oktober 2025, Botok dan Teguh ditangkap. Ia menilai penangkapan tersebut tidak sesuai aturan.

    "Saat kami ditangkap 31 Oktober 2025, sampai saat ini jelas adalah kriminalisasi," kata Botok.

    "Bukan hanya itu saja, tapi over kriminalisasi, karena berdasarkan keterangan saksi dari kepolisian dan masyarakat, saksi ahli, mulai kita ditetapkan sebagai tersangka tidak sesuai dengan SOP," ungkapnya.

    Dijanjikan Proyek Saat Ditahan

    Botok melanjutkan, saat menjadi tahanan Polda Jateng, seseorang datang ke rumahnya. Orang tersebut menawarkan proyek dan menjanjikan pembebasan Botok bersama terdakwa lain. Tawaran itu kembali ditolak.

    "Saat saya ditahan di Polda Jateng, ada yang datang menemui istri saya. Saya dijanjikan dikeluarkan dari tahanan Polda dan dikasih proyek, tapi saya tolak," kata Botok.

    "Saya disuruh minta maaf pribadi dengan Bupati Sudewo, dan saya dikasih proyek. Saya tolak," tambahnya.

    Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Pati

    Botok menegaskan perjuangannya adalah untuk mengawal aspirasi masyarakat Pati terkait pajak yang memberatkan.

    "Saya tidak punya dendam dengan Bupati Sudewo, tidak punya masalah pribadi. Saya komitmen, konsisten mengawal aspirasi masyarakat Pati," jelas Botok.

    "Yaitu tolak kenaikan pajak PBB 250 persen, tolak pajak pedagang kaki lima Rp 300 ribu per bulan dan lengserkan Bupati Sudewo. Itu komitmen kita," lanjutnya.

    Botok berharap dapat terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. "Jadi semoga saya dan Pak Teguh dukungan kepada masyarakat Kabupaten Pati, semoga ke depan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menjadi wadah dan menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Pati," jelasnya.

    Sidang Terdakwa Pemblokiran Jalan

    Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto saat ini sedang menjalani sidang di PN Pati. Mereka didakwa atas perkara pemblokiran jalan setelah upaya pemakzulan Bupati Sudewo gagal pada 31 Oktober 2025.

    Berikut rincian kasus yang menjerat Botok dan Teguh Istiyanto:

    Kasus Dakwaan Status
    Pemblokiran Jalan Melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sedang dalam proses persidangan di PN Pati

    Bupati Pati Jadi Tersangka KPK

    Sementara itu, Bupati Pati Sudewo kini telah menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK. Sudewo diduga terlibat korupsi jual beli jabatan calon perangkat desa dan korupsi jalur kereta api saat masih menjadi anggota DPR RI.