Category: Politik

  • Mantan PPK Kemendikbudristek Akui Sakit Urus Proyek Chromebook

    Mantan PPK Kemendikbudristek Akui Sakit Urus Proyek Chromebook

    Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat SD Kemendikbudristek, Bambang Hadi Waluyo, mengungkapkan bahwa ia sampai jatuh sakit saat mengurus proyek Chromebook. Bambang menuturkan gula darahnya sempat naik drastis.

    Keterangan ini disampaikan Bambang saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi proyek Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/2/2026). Ia dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

    Bambang Hadi Waluyo dilantik sebagai PPK Direktorat SD Kemendikbudristek pada Februari 2020. Namun, hanya empat bulan kemudian, ia mengajukan pengunduran diri dari jabatannya tersebut.

    Bambang merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam pelaksanaan proyek pengadaan Chromebook. Keyakinan tersebut mendorongnya untuk mundur sebagai PPK.

    "Jadi, awal saya punya feeling, kalau ini pengadaan, yang sebelum-sebelumnya Windows, tapi ini dengan era Pak Nadiem ini, Chromebook. Pengadaan yang berubah itu, ini feeling saya, ini kan akan memubazirkan, ini feeling saya, ini yang pengadaan-pengadaan sebelumnya itu menjadi tidak, tidak ada apa ya, tidak maksimal gitu lah," kata Bambang.

    Tekanan Psikologis Akibat Proyek Chromebook

    Saat diperiksa penyidik, Bambang juga mengaku sempat jatuh sakit saat terlibat dalam proyek Chromebook. Jaksa kemudian membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Bambang.

    "Saya hanya tes cek aja. Gula darah saya tinggi, saya sempoyongan," kata Bambang.

    Jaksa juga menanyakan apakah Bambang sempat dirawat di rumah sakit. "Nggak sempat (dirawat) rumah sakit?" tanya jaksa.

    "Nggak," jawab Bambang.

    Bambang menjelaskan, alasan ia sampai jatuh sakit karena tertekan dengan proyek tersebut. Terutama karena adanya perubahan pengadaan dari Windows ke Chromebook.

    "Jadi, yang pertama adalah ini pengadaan yang besar. Yang kedua, yang sebelumnya sudah dikaji, sudah diujicobakan, tapi ternyata ketika deal-nya adalah berbeda. Saya khawatir akan terjadi masalah besar," tutur Bambang.

    Selain itu, Bambang mengaku awam menjabat PPK untuk digitalisasi TIK. Ini merupakan pengalaman pertamanya dalam pengadaan besar tersebut.

    Banyak pengguna dilapangan yang diujicobakan untuk unggul di Windows. Hal itu berdasarkan kuesioner yang ada.

    Rincian Proyek Chromebook

    Kasus dugaan korupsi proyek Chromebook ini telah menyeret nama Nadiem Makarim sebagai terdakwa. Proyek ini disebut-sebut merugikan negara hingga Rp 2,1 triliun.

    Elemen Proyek Keterangan
    Peran Bambang Hadi Waluyo Mantan PPK Direktorat SD Kemendikbudristek
    Proyek yang Diurus Pengadaan Chromebook
    Dampak Kesehatan Gula darah tinggi, sempoyongan, tekanan psikis
    Alasan Tekanan Perubahan spesifikasi dari Windows ke Chromebook, proyek besar
    Kerugian Negara Rp 2,1 triliun (perkiraan)
  • Perpustakaan MPR RI Hadir Kelima Kali di Pameran Kampung Hukum 2026

    Perpustakaan MPR RI Hadir Kelima Kali di Pameran Kampung Hukum 2026

    Perpustakaan Sekretariat Jenderal MPR RI kembali berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum 2026. Acara ini diselenggarakan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Keikutsertaan kali kelima ini menunjukkan komitmen MPR.

    MPR berupaya mendekatkan nilai-nilai Empat Pilar kepada masyarakat luas. Pendekatan yang digunakan adalah edukatif dan ramah lingkungan. Hal ini sesuai dengan misi MPR untuk membumikan nilai-nilai kebangsaan.

    Tenant Perpustakaan MPR RI menarik perhatian besar pengunjung. Mereka antusias berebut berbagai merchandise yang tersedia. Kegiatan pameran ini berlangsung selama dua hari.

    Pameran dibuka pada Senin, 9 Februari, hingga Selasa, 10 Februari. Hadiah yang dibagikan meliputi jam meja, mug, notebook, dan buku terbitan Perpustakaan MPR. Semua hadiah menjadi incaran pengunjung pameran.

    Kepala Biro Humas MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar, menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, meriahnya tenant Perpustakaan MPR sesuai harapan. MPR ingin semakin dekat dengan masyarakat, khususnya pengunjung pameran.

    Survei menunjukkan kepercayaan publik terhadap MPR terus meningkat. Ini menjadi dorongan bagi MPR untuk terus aktif berinteraksi. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pameran.

    “Kita ingin lebih membumikan MPR kepada masyarakat. Apalagi kita juga memiliki pesan tentang Empat Pilar MPR RI. Dengan mengikuti Pameran Kampung Hukum, diharapkan Empat Pilar MPR bisa lebih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar dihafal atau dimengerti saja,” ungkap Anies dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    Pesan Empat Pilar dan Kajian Ketatanegaraan

    Anies menjelaskan bahwa sesuai tugasnya menerima aspirasi masyarakat. Tenant Perpustakaan MPR menampilkan hasil kajian ketatanegaraan. Kajian ini dilaksanakan oleh Badan Pengkajian MPR bersama berbagai kampus di Indonesia.

    Tema kajian disusun berdasarkan aspirasi masyarakat. Pada event ini, masyarakat diajak lebih kritis. Mereka diajak menanggulangi masalah sampah di lingkungan.

    Oleh karena itu, tenant Perpustakaan MPR dibangun menggunakan bahan kardus. Kardus tersebut dapat dipakai kembali untuk kegiatan serupa. Ini menunjukkan komitmen terhadap lingkungan.

    “Selain itu, sisa kardus juga bisa diolah kembali menjadi barang-barang yang berguna, itu berarti ramah lingkungan dan tidak terbuang sia-sia, seperti kalau kita menggunakan bahan yang lain,” ungkap Anies.

    Pameran Kampung Hukum 2026 diikuti 28 peserta. Peserta berasal dari kementerian, lembaga, dan perbankan. Acara dibuka oleh Ketua MA Sunarto pada Senin, 9 Februari.

    Pembukaan acara berlangsung meriah dengan pertunjukan tari dan pembacaan puisi. Ini menambah semarak suasana pameran. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

    Informasi Pameran Kampung Hukum 2026

    Berikut adalah beberapa informasi penting terkait Pameran Kampung Hukum 2026:

    Aspek Detail
    Lokasi Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat
    Tanggal Senin-Selasa, 9-10 Februari 2026
    Peserta 28 institusi (Kementerian, Lembaga, Perbankan)
    Tujuan MPR Mendekatkan Empat Pilar, edukasi ramah lingkungan
    Pembukaan Ketua MA Sunarto, Senin (9/2)
  • Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Respons Survei Kepuasan Presiden Prabowo Capai 79,9 Persen

    Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Respons Survei Kepuasan Presiden Prabowo Capai 79,9 Persen

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menanggapi hasil survei terbaru Indikator Indonesia. Survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen. Angka ini diklaim sebagai yang tertinggi dibandingkan periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

    Eddy Soeparno menilai, hasil survei ini membuktikan kinerja Presiden Prabowo telah dirasakan masyarakat. Kebijakan-kebijakannya memberikan dampak positif terhadap upaya pemerataan dan distribusi kesejahteraan. Hal tersebut di tengah dinamika politik global dan kondisi ekonomi yang tidak menentu.

    "Di tengah dinamika politik global dan juga kondisi ekonomi yang dipenuhi ketidakpastian kebijakan Presiden Prabowo ternyata mendapatkan respons yang baik dari masyarakat," kata Eddy dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

    Eddy menambahkan bahwa ke depan akan ada berbagai hal yang terus diperbaiki. Namun, hasil survei ini membuktikan bahwa kebijakan presiden sudah "on the right track." Ia menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo akan konsisten melanjutkan pembangunan ekonomi.

    Pembangunan ekonomi akan dilakukan dengan prinsip "no one is left behind," yakni tidak ada yang ditinggalkan.

    Program Unggulan Mendapat Dukungan Positif

    Survei Indikator Indonesia juga menyoroti respons positif masyarakat terhadap sejumlah program. Salah satunya adalah program MBG (Makan Bergizi Gratis).

    "Temuan survei menunjukkan program MBG misalnya ternyata mendapat respons positif dari masyarakat," tuturnya.

    Eddy juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup. Komitmen tersebut harus didukung penuh.

    Program Deskripsi Tanggapan Publik
    Makan Bergizi Gratis Memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi cukup. Positif, mendapat dukungan.
    Sekolah Rakyat Memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan layak. Dianggap sebagai amanat konstitusi.
    Pemerataan Kesejahteraan Kebijakan yang berupaya mendistribusikan kesejahteraan secara merata. Dirasakan masyarakat.

    Selain itu, program sekolah rakyat juga berupaya memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan asupan yang layak adalah amanat konstitusi.

    Masukan dari Survei untuk Perbaikan

    Eddy Soeparno juga mengatakan bahwa survei Indikator Indonesia menjadi masukan berharga. Terutama mengenai hal-hal yang diharapkan masyarakat untuk terus diperbaiki ke depannya.

    "Ada masukan yang saya kira bisa kita dapatkan dari survei tersebut mengenai berbagai masukan kebijakan dari masyarakat," sambungnya.

    Masukan ini harus menjadi perhatian bagi kementerian terkait. Hal ini penting untuk mendukung program-program Presiden Prabowo agar semakin bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

  • Megawati Soekarnoputri Tegaskan Pemberdayaan Perempuan dalam Islam di Riyadh

    Megawati Soekarnoputri Tegaskan Pemberdayaan Perempuan dalam Islam di Riyadh

    Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, menyerukan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam Islam saat berpidato di Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Arab Saudi. Beliau menekankan bahwa konsep ini tak terpisahkan dari keadilan.

    Pidato akademik disampaikan Megawati saat menerima gelar doktor kehormatan di PNU. Dia menyoroti bagaimana Islam memandang peran perempuan sebagai bagian integral dari masyarakat.

    Megawati menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam Islam harus sejalan dengan konsep amanah dan keadilan. Kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa, yang menuntut pertanggungjawaban dan keadilan.

    "Dalam Islam, pemberdayaan perempuan tidak dapat dilepaskan dari konsep amanah dan keadilan. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa. Amanah menuntut pertanggungjawaban. Amanah menuntut keadilan," kata Megawati dalam pidato saat menerima gelar doktor kehormatan di PNU, Riyadh, Senin (9/2/2026).

    Ketua Umum PDIP itu juga menyampaikan bahwa Al-Qur'an mengajarkan prinsip kesetaraan manusia. Dia mengutip surat An-Nisa ayat 1 sebagai dasar teologis.

    "Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa seluruh manusia diciptakan dari satu jiwa yang sama. Prinsip ini menjadi dasar teologis bahwa perempuan dan laki-laki setara dalam martabat kemanusiaan," ujar dia.

    Prinsip Kesetaraan dalam Al-Qur'an

    Megawati lebih lanjut mengutip Surat Al-Hujurat ayat 13, yang menyatakan kemuliaan manusia tidak ditentukan jenis kelamin, suku, atau kedudukan sosial. Melainkan oleh ketakwaan dan tanggung jawab moral.

    "Prinsip-prinsip ini tidak berhenti pada teks. Sejarah Islam menunjukkan praktik yang nyata," tutur Megawati.

    Dia kemudian memaparkan peran perempuan di masa awal Islam. Perempuan berperan dalam berbagai lini, mulai dari pengusaha hingga periwayat hadis, menunjukkan kontribusi nyata mereka.

    Tabel berikut menunjukkan contoh peran perempuan inspiratif dalam sejarah Islam awal:

    Tokoh Perempuan Peran Penting
    Khadijah binti Khuwailid Pengusaha mandiri, mitra intelektual dan moral Nabi Muhammad SAW
    Aisyah binti Abu Bakar Periwayat hadis, rujukan keilmuan umat
    Ummu Salamah Pemikirannya didengar dalam pengambilan keputusan penting
    Nusaibah binti Ka'ab Menunjukkan keberanian menjaga komunitas muslim

    "Kita mengenal Khadijah binti Khuwailid sebagai pengusaha yang mandiri, sekaligus mitra intelektual dan moral Nabi Muhammad shallallahu alaihi wassalam. Kita mengenal Aisyah binti Abu Bakar sebagai periwayat hadis dan rujukan keilmuan yang menjadi sumber pengetahuan umat hingga hari ini," tutur Megawati.

    "Kita mengenal Ummu Salamah yang pemikirannya didengar dalam pengambilan keputusan penting umat Islam. Kita juga mengenal Nusaibah binti Ka'ab yang menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam menjaga komunitas muslim pada masa awal Islam," sambung dia.

    Perempuan Penjaga Peradaban

    Bagi Megawati, Islam tidak pernah menyingkirkan perempuan. Sebaliknya, perempuan mendapatkan posisi terhormat dalam Islam, sebagai penjaga nilai, penopang moral, dan penggerak peradaban.

    "Perempuan hadir sebagai penjaga nilai, penopang moral dan keadilan, dan penggerak peradaban," kata Megawati.

    Dalam orasi ilmiahnya, Megawati juga berbagi pengalaman panjangnya di dunia politik. Mulai dari anggota DPR, Ketua Umum PDIP, Wakil Presiden, hingga Presiden Republik Indonesia.

    Megawati menegaskan statusnya sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Pengalaman ini membentuk pandangannya tentang pemerintahan yang inklusif.

    Peran Kepemimpinan Perempuan

    "Hingga saat ini, saya juga memimpin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebuah lembaga kenegaraan yang bertugas menguatkan dasar negara dan ideologi bangsa kami, yakni Pancasila. Sekaligus memimpin Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), tempat para ilmuwan terbaik kami melakukan riset dan inovasi nasional. Dua lembaga kenegaraan tersebut menjadi bagian dari pemerintahan Republik Indonesia," beber dia.

    Dari pengalaman tersebut, Megawati menyimpulkan satu pelajaran penting. Pemerintahan yang adil dan efektif tidak dapat dibangun tanpa melibatkan perempuan secara bermakna.

    "Justru sebaliknya, kualitas pemerintahan sangat ditentukan oleh sejauh mana perempuan dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan," imbuh dia.

  • Mantan PPK Kemendikbudristek Akui Takut Mantan Stafsus Nadiem Makarim di Sidang Korupsi Chromebook Jakarta

    Mantan PPK Kemendikbudristek Akui Takut Mantan Stafsus Nadiem Makarim di Sidang Korupsi Chromebook Jakarta

    Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat SD Kemendikbudristek, Bambang Hadi Waluyo, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sosok Jurist Tan. Jurist Tan merupakan mantan staf khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Pengakuan ini muncul dalam persidangan kasus korupsi proyek Chromebook.

    Bambang Hadi Waluyo menyampaikan hal tersebut saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/2/2026). Sidang lanjutan ini mengagendakan kesaksian Bambang untuk terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

    Tim pengacara Nadiem Makarim awalnya mempertanyakan alasan Bambang menerima jabatan PPK Direktorat SD Kemendikbudristek tahun 2020. Mereka ingin mengetahui apakah ada pengaruh Jurist Tan di balik penunjukan tersebut.

    “Ketika Bapak diangkat menjadi PPK, kenapa Bapak tidak menolak? Apakah ada paksaan dari Bu Jurist Tan harus ikut, harus jadi?” tanya pengacara Nadiem.

    “Jadi saat itu melekat pada jabatan,” jawab Bambang.

    Pengacara Nadiem kemudian kembali menegaskan pertanyaan terkait paksaan dari Jurist Tan.

    “Ketika Bapak menerima, Bapak ikhlas menerimanya? Tidak dipaksa Bu Jurist Tan ya?” tanya pengacara.

    “Itu nggak ada kaitannya Jurist Tan,” timpal Bambang.

    Namun, pertanyaan selanjutnya mengenai ketakutan Bambang terhadap Jurist Tan sempat membuat suasana hening.

    Tim pengacara Nadiem kembali mengulang pertanyaan tersebut. Bambang akhirnya mengakui rasa takutnya. Ia beralasan bahwa seluruh tim struktural di bawahnya juga merasakan hal serupa.

    “Bapak takut tidak dengan Bu Jurist Tan?” tanya pengacara Nadiem.

    “Secara nggak langsung takut karena pejabat-pejabat struktural saya juga 'Ini menurut Bu Jurist Tan. Menurut…','” jawab Bambang.

    “Saya tanya, Bapak takut tidak dengan Bu Jurist Tan saat itu?” potong pengacara Nadiem.

    “Takut,” jawab Bambang.

    Bambang kemudian menjelaskan alasan di balik ketakutannya terhadap Jurist Tan. Ketakutan tersebut berkaitan dengan potensi dianggap tidak melaksanakan perintah.

    “Takut. Kenapa?” tanya pengacara Nadiem.

    “Takut (dianggap) nggak melaksanakan perintah,” ujar Bambang.

    Profil Jurist Tan dan Kasus Korupsi Chromebook

    Jurist Tan merupakan salah satu tersangka dalam kasus korupsi proyek Chromebook. Saat ini, Jurist Tan diketahui berstatus buron.

    Kasus korupsi Chromebook sendiri telah menyeret Nadiem Makarim sebagai terdakwa. Kasus ini diperkirakan telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 2,1 triliun.

    Tersangka/Terdakwa Jabatan Status Terkini
    Bambang Hadi Waluyo Mantan PPK Direktorat SD Kemendikbudristek Saksi
    Jurist Tan Mantan Stafsus Nadiem Makarim Tersangka, Buron
    Nadiem Makarim Mantan Mendikbudristek Terdakwa
  • Megawati Terima Gelar Doktor Kehormatan Kesebelas dari PNU Riyadh

    Megawati Terima Gelar Doktor Kehormatan Kesebelas dari PNU Riyadh

    Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menerima gelar doktor kehormatan (honoris causa) dari Princess Naurah University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi. Penghargaan ini menjadi gelar doktor kehormatan kesebelas yang diterima Megawati.

    Pemberian gelar ini terasa istimewa karena PNU merupakan kampus perempuan terbesar di dunia. Acara penganugerahan berlangsung pada Senin (9/2/2026) di kampus PNU, Riyadh.

    "Anugerah doktor kehormatan kali ini adalah gelar doktor honoris causa yang kesebelas dan tiga gelar profesor kehormatan dari berbagai universitas dalam dan luar negeri yang telah saya terima," kata Megawati dalam pidatonya, Senin (9/2/2026).

    Megawati memaknai penghargaan ini sebagai pengakuan atas nilai-nilai perjuangan perempuan dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Bukan sekadar pencapaian pribadi.

    "Penghargaan ini adalah pengakuan bahwa perempuan memiliki tempat yang terhormat dalam membangun negara dan peradaban," kata Megawati.

    Tema pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan yang disampaikan Megawati bukanlah isu yang berdiri sendiri. Tema ini berkaitan erat dengan pemahaman negara tentang keadilan dan keberlanjutan peradaban.

    Peran Perempuan dalam Pembangunan Peradaban

    "Negara tidak boleh dipahami semata sebagai struktur administratif. Negara adalah peradaban yang hidup, yang bertumpu pada nilai, sejarah, dan tanggung jawab moral," kata Megawati.

    Sejarah menunjukkan bahwa peradaban yang menyingkirkan perempuan dari proses pengambilan keputusan akan kehilangan keseimbangan. Negara yang besar mampu menghimpun seluruh potensi kemanusiaannya.

    "Negara yang kuat adalah negara yang tidak membiarkan separuh dari kekuatan sosialnya berada di pinggir sejarah," tutur Megawati.

    Daftar Gelar Kehormatan Megawati

    Sebelumnya, Megawati telah menerima 10 gelar doktor kehormatan dan 3 profesor kehormatan dari berbagai universitas. Gelar dari PNU Riyadh menambah panjang daftar pengakuan atas kiprahnya.

    Jenis Gelar Jumlah Keterangan
    Doktor Kehormatan (Honoris Causa) 11 Termasuk dari Princess Naurah University
    Profesor Kehormatan 3 Dari berbagai universitas dalam dan luar negeri
  • AHY Serahkan KTA Partai Demokrat kepada 48 Kader Baru di Menteng, Merry Riana Bergabung

    AHY Serahkan KTA Partai Demokrat kepada 48 Kader Baru di Menteng, Merry Riana Bergabung

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyerahkan kartu tanda anggota (KTA) kepada 48 kader baru partainya. Salah satu nama yang resmi menjadi kader Partai Demokrat adalah motivator dan penulis buku, Merry Riana.

    Acara penyerahan 48 KTA baru ini berlangsung di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 9 Februari 2026. AHY menyerahkan KTA secara simbolis kepada para kader yang merupakan bagian dari komunitas Tionghoa.

    Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara dan Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan turut hadir dalam acara tersebut. Ossy, yang juga Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Demokrat, menyatakan agenda ini merupakan rangkaian Perayaan Imlek Demokrat.

    Puncak perayaan dijadwalkan akan digelar pada 18 Februari. Penyerahan KTA ini menjadi salah satu kegiatan penting menjelang perayaan Imlek tersebut.

    "Pada kesempatan hari ini, Ketum akan secara langsung menyerahkan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat kepada lebih dari 40 orang kader baru yang berasal dari komunitas Tionghoa," kata Ossy dalam sambutan pembuka acara.

    Partai Demokrat menegaskan keterbukaannya sebagai partai politik. Mereka berharap seluruh kader dapat bekerja membangun bangsa dengan semangat kebersamaan dan persatuan.

    Ossy juga menambahkan pandangannya mengenai nilai-nilai yang diusung oleh Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY.

    "Perlu kami sampaikan kepada para kader baru, bahwa di bawah kepemimpinan Ketum AHY, Partai Demokrat terus dibangun sebagai rumah bersama. Rumah yang mempersatukan perbedaan dalam tujuan yang sama, yaitu berbuat yang terbaik untuk negeri kita tercinta, Indonesia yang kita cintai," kata dia.

    Profil Kader Baru yang Bergabung

    Bergabungnya Merry Riana sebagai salah satu kader baru Partai Demokrat menarik perhatian publik. Ia dikenal sebagai sosok inspiratif di bidang motivasi dan pengembangan diri. Bergabungnya tokoh dari berbagai latar belakang menunjukkan upaya Partai Demokrat untuk merangkul berbagai elemen masyarakat.

    Nama Tokoh Latar Belakang Peran di Partai (jika ada)
    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Partai Demokrat Ketua Umum
    Merry Riana Motivator, Penulis Buku Kader Baru
    Iftitah Sulaiman Suryanegara Menteri Transmigrasi Turut Hadir
    Ossy Dermawan Wamen ATR/BPN, Kepala BPOKK Demokrat Kepala BPOKK
  • Megawati Terima Doktor Honoris Causa di Riyadh, Arab Saudi

    Megawati Terima Doktor Honoris Causa di Riyadh, Arab Saudi

    Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi, memberikan gelar doktor kehormatan (honoris causa) kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    Penganugerahan ini berlangsung pada Senin (9/2/2026) dan menambah deretan sebelas gelar doktor kehormatan serta tiga profesor kehormatan yang telah diterima Megawati.

    Rektor PNU, Fawziyah bint Suliman Al Amro, memuji kepemimpinan Megawati sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Ia mengapresiasi kontribusi Megawati dalam kepemimpinan perempuan dan pelayanan publik.

    Fawziyah mengawali sambutannya dengan menyoroti jarak geografis antara Riyadh dan Jakarta. Namun, ia menekankan bahwa ilmu pengetahuan dan visi bersama mampu menjembatani perbedaan tersebut.

    "Kami merasa terhormat menyambut Anda di Universitas Putri Nourah bint Abdulrahman, universitas wanita terbesar di dunia, tempat kita berkumpul hari ini untuk merayakan kepemimpinan dan menghormati tokoh global yang luar biasa," kata Fawziyah di kampus PNU, Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2/2026).

    Kontribusi Megawati dalam kepemimpinan perempuan dan pelayanan publik dianggap luar biasa. PNU secara bangga menganugerahkan gelar doktor kehormatan ini sebagai pengakuan atas kepemimpinan perintisnya.

    "Pada kesempatan akademik yang terhormat ini, Universitas dengan bangga menganugerahkan gelar doktor kehormatan kepada Yang Mulia sebagai pengakuan atas kepemimpinan perintisnya sebagai wanita pertama yang memimpin bangsanya dan kontribusinya yang abadi terhadap pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan," ujar Fawziyah.

    Komitmen PNU dan Visi Saudi 2030

    Dengan penghormatan ini, PNU juga menegaskan komitmennya dalam pemberdayaan perempuan. Hal ini sejalan dengan kepemimpinan transformatif dan nilai-nilai akademik global.

    Komitmen tersebut selaras dengan Visi Saudi 2030, yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan peran perempuan.

    "Kami mengucapkan selamat kepada Yang Mulia atas penghargaan yang layak ini dan terima kasih telah hadir di Universitas kami hari ini," ujar Fawziyah.

    Berikut adalah beberapa gelar kehormatan yang diterima Megawati Soekarnoputri:

    Jenis Gelar Jumlah
    Doktor Kehormatan (Honoris Causa) 11
    Profesor Kehormatan 3

    Penganugerahan ini semakin memperkuat posisi Megawati sebagai tokoh perempuan inspiratif di kancah global.

  • Sekjen PSI Raja Juli Antoni Tanggapi Peluang Zulkifli Hasan Cawapres 2029

    Sekjen PSI Raja Juli Antoni Tanggapi Peluang Zulkifli Hasan Cawapres 2029

    Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menanggapi wacana Partai Amanat Nasional (PAN) mengusung Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2029. Raja Juli menilai langkah PAN ini sebagai sesuatu yang wajar dalam dinamika politik koalisi dan merupakan hak politik partai.

    “Bagus saja kalau PAN mencalonkan Pak Zul sebagai Cawapres. Saya doakan Pak Zul sehat walafiat menuju 2029,” ujar Raja Juli kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

    Meskipun demikian, Raja Juli menegaskan bahwa fokus utama partai koalisi pemerintahan saat ini semestinya tidak terpecah pada wacana kontestasi lima tahunan mendatang. Ia mengingatkan pentingnya konsolidasi internal demi memastikan agenda pemerintahan berjalan optimal.

    “Bagi PSI hari-hari ini anggota koalisi hendaknya menyibukkan diri menyukseskan program-program Pak Prabowo Subianto. Yang paling penting semua kompak dulu sukseskan program Pak Prabowo,” ucapnya.

    Keberhasilan program pemerintahan Prabowo disebut Raja Juli menjadi prioritas utama yang harus dijaga seluruh partai pendukung. Menurutnya, soliditas koalisi merupakan kunci terealisasinya agenda strategis pemerintahan.

    Berikut adalah beberapa fokus program pemerintahan yang dianggap prioritas:

    Program Prioritas Tujuan Utama
    Penguatan Ekonomi Nasional Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
    Pembangunan Infrastruktur Mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan.
    Peningkatan Kualitas Pendidikan Mencetak sumber daya manusia unggul dan kompetitif.
    Reformasi Birokrasi Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien.

    Raja Juli menilai pembahasan terkait kursi cawapres masih terlalu dini. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan politik tersebut kepada Prabowo sebagai pemimpin tertinggi koalisi.

    “Kalau sudah sukses, soal Cawapres 2029 kita serahkan kepada Pak Prabowo, sebagai pimpinan tertinggi kita,” ucapnya.

    Raja Juli juga menegaskan posisi Prabowo sebagai figur sentral yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan pasangan yang akan mendampinginya kelak. Ia menyebut keputusan tersebut sebaiknya mempertimbangkan kenyamanan kerja serta penerimaan publik.

    “Biar pemimpin tertinggi, bos kita yang menentukan siapa pendamping yang membuat beliau nyaman dan diterima juga oleh masyarakat,” ungkapnya.

    Dukungan Jokowi untuk Gibran dan Konsistensi PAN Mendukung Prabowo

    Di sisi lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan akan mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka, selaku Wakil Presiden saat ini, untuk kembali mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2029.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mendorong ketua umumnya, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menjadi cawapres dari Prabowo. Ia mulanya mengatakan PAN sebetulnya sudah lebih dulu menyatakan dukungan dua periode untuk Prabowo Subianto.

    Ia mengatakan PAN konsisten mendukung Prabowo sejak Pilpres 2014, Pilpres 2019, dan Pilpres 2024.

    “Saya kira Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum saya pun dari awal sudah mengatakan bahwa PAN itu tidak ada urusan untuk permasalahan siapa yang akan kita dukung nanti di pilpres yang akan datang, kita sudah 3 kali mendukung Bapak Presiden Prabowo, satu-satunya partai loh di luar Gerindra, yang konsisten mendukung Bapak Prabowo 3 kali dalam 3 Pilpres,” kata Eddy kepada wartawan di Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Kamis (5/2).

    Eddy menegaskan PAN mendukung Prabowo sudah menjadi pilihan natural. Ia menyebut PAN berada di jalur yang sama dengan Presiden Prabowo untuk sekarang maupun Pilpres 2029.

    “Jadi dari awal juga sudah mengatakan kita mendukung Presiden Prabowo, sekarang all out, perwakilan-perwakilan PAN yang ada di kabinet juga all out mendukung, ya ini tidak ada, bukan pilihan, tetapi tidak opsi lain bagi kita untuk tetap berada di jalur untuk mendukung Bapak Presiden, baik sekarang dalam pemerintahnya maupun yang akan datang dalam Pilpres 2029,” ucap dia.

  • DPD RI Terima Aduan Pelanggaran HAM Papua dari Amnesty Internasional

    DPD RI Terima Aduan Pelanggaran HAM Papua dari Amnesty Internasional

    Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan audiensi dengan Amnesty International Indonesia dan perwakilan masyarakat Papua. Pertemuan ini membahas isu serius pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di berbagai wilayah Papua.

    Amnesty International mendesak DPD RI untuk menindaklanjuti aduan terkait pelanggaran HAM tersebut. Pertemuan krusial ini berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (9/2/2026).

    Dalam audiensi, hadir Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, bersama anggota DPD lainnya seperti Filep Wamafma, Arianto Kogoya, Yance Samonsabra, dan Lis Tabuni. Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua juga turut serta.

    Setelah audiensi, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyampaikan keterangan pers. Ia menyoroti beberapa kasus pelanggaran HAM terkini, khususnya di wilayah Papua Pegunungan.

    “Menyampaikan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi belakangan ini dan terutama di Papua Pegunungan, di beberapa wilayah seperti Kabupaten Nduga, kemudian di Lanny Jaya, sampai dengan di Yahukimo, dan juga di Yalimo, Intan Jaya,” kata Usman Hamid, Senin (9/2/2026).

    Amnesty International mendorong DPD RI untuk mendesak pemerintah agar menyelesaikan kasus-kasus ini. Proses hukum harus transparan dan terbuka.

    “Kami mendorong DPD RI untuk mendesak pemerintah agar ada proses hukum yang transparan, ada proses hukum yang terbuka, dan penyelesaian terhadap pelanggaran hak asas manusia di Papua,” tambah Usman Hamid, Senin (9/2/2026).

    Usman juga menyoroti peningkatan kehadiran militer di Papua. Ia meminta pemerintah mengedepankan dialog sebagai solusi.

    “Kami juga menyampaikan keprihatinan kami atas kehadiran militer yang terus bertambah di Papua, yang tidak didahului dengan pengambilan keputusan politik oleh negara. Terutama dengan adanya revisi Undang-Undang TNI, kami merasa bahwa pengerahan pasukan militer di Papua itu tidak, bahkan lebih tidak terkendali kembali gitu,” tutur Usman Hamid, Senin (9/2/2026).

    Tindak Lanjut DPD RI dan Kebijakan HAM

    Anggota DPD RI, Filep Wamafma, menyatakan menerima laporan yang diajukan. Laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku di DPD.

    “Kasus HAM ini sesungguhnya tidak boleh terjadi karena pemerintah telah merumuskan kebijakan-kebijakan yang menurut kita akan berjalan dengan baik kalau tidak ada pelanggaran hak asasi manusia,” kata Filep Wamafma, Senin (9/2/2026).

    Filep menekankan bahwa kebijakan negara di Papua akan gagal jika kekerasan terus terjadi. DPD RI akan berperan lebih aktif dalam isu ini.

    “Peran DPD adalah bagaimana memastikan tentang laporan atau pengaduan masyarakat ini, pelanggaran sipil tentang HAM ini dapat diatasi, dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang ada. Kita juga memastikan bahwa lembaga DPD ini lebih berperan dan lebih aktif ke depan,” ujar Filep Wamafma, Senin (9/2/2026).

    Ringkasan Isu Pelanggaran HAM di Papua
    Lokasi Pelanggaran Tuntutan Utama Aktor yang Didesak
    Papua Pegunungan (Nduga, Lanny Jaya, Yahukimo, Yalimo, Intan Jaya) Penyelesaian kasus transparan dan terbuka Pemerintah, melalui desakan DPD RI
    Umum di Papua Pengurangan kehadiran militer Pemerintah, melalui dialog
    Seluruh Papua Peran aktif DPD RI dalam penanganan HAM DPD RI