Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan lahan seluas 4.000 meter persegi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Lahan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan gedung baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang rencananya akan memiliki 40 lantai.
Rencana ini disampaikan saat acara Pengukuhan Pengurus MUI 2025-2030 di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2/2026).
Menindaklanjuti pernyataan Presiden, Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis memberikan penjelasan mengenai status hukum gedung yang akan dibangun.
Ia menegaskan bahwa gedung tersebut akan menjadi aset negara dan MUI hanya memiliki hak pakai.
KH M Cholil Nafis memastikan pembangunan gedung MUI di Bundaran HI bukan merupakan bentuk hibah atau pemberian kepada organisasi tersebut.
Menurutnya, skema yang digunakan sama seperti lembaga lain yang memanfaatkan fasilitas milik negara.
"Ini bukan pemberian atau hibah. Kita hanya menggunakan hak pakai, sebagaimana lembaga-lembaga lain menggunakan fasilitas negara. Gedung ini (nantinya) adalah aset negara, dan pengelolaannya nanti tetap oleh negara, bukan oleh MUI," kata Kiai Cholil dilansir dari laman MUI, Rabu (11/2/2026).
Ia menekankan bahwa kepemilikan gedung tetap berada di tangan negara, termasuk pengelolaannya. Dengan demikian, MUI tidak memiliki otoritas penuh atas aset tersebut.
Kiai Cholil yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat, menegaskan bahwa MUI tidak pernah mengajukan permohonan pembangunan gedung baru kepada pemerintah.
"Kami tidak meminta dan tidak mengajukan. Presiden yang menyampaikan langsung keinginan dan komitmen itu kepada kami," sambungnya.
Dengan demikian, rencana pembangunan gedung MUI setinggi 40 lantai itu disebut sebagai inisiatif langsung dari Presiden Prabowo.
Belum Ada Pembahasan Teknis
Meski wacana pembangunan sudah disampaikan, Cholil menyebut hingga kini belum ada pembahasan teknis secara rinci. Desain bangunan maupun pembagian lantai belum dibicarakan lebih lanjut.
MUI, kata dia, tidak ingin berspekulasi sebelum ada pembahasan resmi terkait teknis pembangunan gedung tersebut.
MUI dan Pelayanan Umat
Cholil juga menegaskan bahwa lembaga keagamaan seperti MUI tidak dapat dinilai dengan pendekatan bisnis atau hitung-hitungan pengembalian biaya pembangunan.
"Kinerja kami itu bersifat kualitatif, kemasyarakatan, ukurannya adalah bagaimana kita menciptakan kehidupan beragama yang baik, kerukunan antarumat, perdamaian dan kemaslahatan masyarakat. Bukan berapa uang yang kembali," tegasnya.
Ia menambahkan, di mana pun lokasi kantor MUI, tugas utamanya tetap melayani umat secara optimal.
"Jika gedung ini nanti membuat pelayanan kepada umat menjadi lebih maksimal, maka itu kebaikan. Jika tidak, kami tetap bisa bekerja di mana saja. Kami tidak muluk-muluk," tegasnya.
MUI Sebagai Mitra Pemerintah
Dalam penjelasannya, Cholil kembali menegaskan posisi MUI sebagai mitra pemerintah yang independen dan kritis.
MUI, menurut dia, bukan pihak yang selalu membenarkan kebijakan pemerintah, namun juga bukan lawan politik.
"Kalau kebijakan itu benar dan baik untuk bangsa, kita dukung sepenuhnya. Kalau ada yang keliru, kita ingatkan. Itulah posisi mitra," sambungnya.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Lokasi Lahan | Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat |
| Luas Lahan | 4.000 meter persegi |
| Jumlah Lantai | 40 lantai |
| Status Gedung | Aset Negara, MUI memiliki hak pakai |
| Inisiatif Pembangunan | Presiden Prabowo Subianto |
Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut terkait desain atau pembagian lantai dari gedung baru MUI tersebut. Pembahasan teknis akan dilakukan di kemudian hari.









