Category: Politik

  • Presiden Prabowo Siapkan Lahan untuk Gedung MUI di Bundaran HI

    Presiden Prabowo Siapkan Lahan untuk Gedung MUI di Bundaran HI

    Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan lahan seluas 4.000 meter persegi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Lahan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan gedung baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang rencananya akan memiliki 40 lantai.

    Rencana ini disampaikan saat acara Pengukuhan Pengurus MUI 2025-2030 di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2/2026).

    Menindaklanjuti pernyataan Presiden, Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis memberikan penjelasan mengenai status hukum gedung yang akan dibangun.

    Ia menegaskan bahwa gedung tersebut akan menjadi aset negara dan MUI hanya memiliki hak pakai.

    KH M Cholil Nafis memastikan pembangunan gedung MUI di Bundaran HI bukan merupakan bentuk hibah atau pemberian kepada organisasi tersebut.

    Menurutnya, skema yang digunakan sama seperti lembaga lain yang memanfaatkan fasilitas milik negara.

    "Ini bukan pemberian atau hibah. Kita hanya menggunakan hak pakai, sebagaimana lembaga-lembaga lain menggunakan fasilitas negara. Gedung ini (nantinya) adalah aset negara, dan pengelolaannya nanti tetap oleh negara, bukan oleh MUI," kata Kiai Cholil dilansir dari laman MUI, Rabu (11/2/2026).

    Ia menekankan bahwa kepemilikan gedung tetap berada di tangan negara, termasuk pengelolaannya. Dengan demikian, MUI tidak memiliki otoritas penuh atas aset tersebut.

    Kiai Cholil yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat, menegaskan bahwa MUI tidak pernah mengajukan permohonan pembangunan gedung baru kepada pemerintah.

    "Kami tidak meminta dan tidak mengajukan. Presiden yang menyampaikan langsung keinginan dan komitmen itu kepada kami," sambungnya.

    Dengan demikian, rencana pembangunan gedung MUI setinggi 40 lantai itu disebut sebagai inisiatif langsung dari Presiden Prabowo.

    Belum Ada Pembahasan Teknis

    Meski wacana pembangunan sudah disampaikan, Cholil menyebut hingga kini belum ada pembahasan teknis secara rinci. Desain bangunan maupun pembagian lantai belum dibicarakan lebih lanjut.

    MUI, kata dia, tidak ingin berspekulasi sebelum ada pembahasan resmi terkait teknis pembangunan gedung tersebut.

    MUI dan Pelayanan Umat

    Cholil juga menegaskan bahwa lembaga keagamaan seperti MUI tidak dapat dinilai dengan pendekatan bisnis atau hitung-hitungan pengembalian biaya pembangunan.

    "Kinerja kami itu bersifat kualitatif, kemasyarakatan, ukurannya adalah bagaimana kita menciptakan kehidupan beragama yang baik, kerukunan antarumat, perdamaian dan kemaslahatan masyarakat. Bukan berapa uang yang kembali," tegasnya.

    Ia menambahkan, di mana pun lokasi kantor MUI, tugas utamanya tetap melayani umat secara optimal.

    "Jika gedung ini nanti membuat pelayanan kepada umat menjadi lebih maksimal, maka itu kebaikan. Jika tidak, kami tetap bisa bekerja di mana saja. Kami tidak muluk-muluk," tegasnya.

    MUI Sebagai Mitra Pemerintah

    Dalam penjelasannya, Cholil kembali menegaskan posisi MUI sebagai mitra pemerintah yang independen dan kritis.

    MUI, menurut dia, bukan pihak yang selalu membenarkan kebijakan pemerintah, namun juga bukan lawan politik.

    "Kalau kebijakan itu benar dan baik untuk bangsa, kita dukung sepenuhnya. Kalau ada yang keliru, kita ingatkan. Itulah posisi mitra," sambungnya.

    Aspek Keterangan
    Lokasi Lahan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat
    Luas Lahan 4.000 meter persegi
    Jumlah Lantai 40 lantai
    Status Gedung Aset Negara, MUI memiliki hak pakai
    Inisiatif Pembangunan Presiden Prabowo Subianto

    Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut terkait desain atau pembagian lantai dari gedung baru MUI tersebut. Pembahasan teknis akan dilakukan di kemudian hari.

  • Eks Koordinator Kemnaker Akui Beri Uang ke Terdakwa Kasus K3

    Eks Koordinator Kemnaker Akui Beri Uang ke Terdakwa Kasus K3

    Mantan Koordinator Bidang Akreditasi Kelembagaan dan SMK3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Asep Juhut Mulyadi, mengakui pernah memberikan sebagian honornya sebagai narasumber kepada Hery Sutanto, terdakwa kasus pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

    Pengakuan tersebut disampaikan Asep saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (13/2/2026), dalam sidang yang juga menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) dan 10 terdakwa lainnya.

    Jaksa membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Asep yang menyatakan bahwa pemberian uang kepada Hery Sutanto selaku Direktur Pembinaan Kelembagaan K3 tidak rutin bulanan dan bukan berasal dari uang nonteknis sertifikat.

    "Karena uang tersebut berasal dari sebagian uang honor mengajar dan honor penguji yang saya terima yang saya sisihkan untuk kebutuhan Hery Susanto," kata jaksa.

    Asep mengklaim bahwa pemberian uang tersebut sebagai bentuk penghormatan atau apresiasi kepada Hery selaku pimpinannya.

    "Itu saya pernah melakukan bahwa setelah menerima honor, karena saya tidak punya sumber pendapatan lain Pak, jadi saya pengen memberikan apresiasi kepada pimpinan, akhirnya saya memberikan uang honor itu ke Pak Direktur Pak waktu itu," ujar Asep.

    Jaksa pun mempertanyakan logika Asep karena menurutnya, seharusnya pimpinan yang memberikan apresiasi kepada bawahan.

    "Ya hanya penghormatan aja Pak kepada pimpinan," jawab Asep.

    Asep berdalih menghormati Hery sebagai pimpinannya dan merasa diberikan kelonggaran untuk menjadi narasumber di acara Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).

    "Ya itu karena waktu itu saya pengen memberi Pak, dan saat itu yang ada adalah uang yang saya miliki adalah uang dari hasil honor, makanya saya pernah memberikan, karena udah cukup lama saya tidak pernah memberi itu Pak, dari uang honor itu saya berikan kepada Pak Direktur gitu," jawab Asep.

    "Penghormatan aja Pak. Saya saat itu saya berpikir menghormati beliau sebagai pimpinan, saya sebagai anak buah sudah diberikan kelonggaran untuk menjadi narasumber, dan saya memberikan itu sebagai penghormatan saja, Pak," lanjut Asep.

    Asep mengaku tidak pernah menghitung persentase honor yang diberikan kepada Hery, melainkan secara spontan saat memberikan uang tersebut.

    Daftar Terdakwa Kasus K3

    Total terdapat 11 terdakwa dalam kasus ini. Berikut daftar lengkapnya:

    No. Nama Terdakwa Jabatan
    1 Immanuel Ebenezer (Noel) Eks Wamenaker
    2 Fahrurozi Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025)
    3 Hery Sutanto Direktur Bina Kelembagaan (2021-Februari 2025)
    4 Subhan Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 (2020-2025)
    5 Gerry Aditya Herwanto Putra Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022)
    6 Irvian Bobby Mahendro Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022-2025)
    7 Sekarsari Kartika Putri Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3
    8 Anitasari Kusumawati Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020)
    9 Supriadi Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda selaku Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3
    10 Miki Mahfud Pihak PT KEM Indonesia
    11 Temurila Pihak PT KEM Indonesia

    Kasus ini terus bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya.

  • Setya Novanto Hadiri HUT Fraksi Golkar di DPR

    Setya Novanto Hadiri HUT Fraksi Golkar di DPR

    Mantan Ketua DPR sekaligus kader Golkar, Setya Novanto, terlihat hadir dalam perayaan HUT Fraksi Golkar DPR. Kehadirannya menjadi sorotan dalam acara yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Sarmuji, menjelaskan bahwa Setya Novanto diundang dalam kapasitasnya sebagai mantan ketua fraksi.

    "Oh, mantan ketua fraksi. Jadi seluruh mantan ketua fraksi kita undang," kata Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Sarmuji menambahkan bahwa selain Setya Novanto, mantan ketua fraksi lainnya seperti Hatta, Andi Mattalatta, dan Kahar Muzakir juga turut hadir.

    "Semua hadir tadi," imbuhnya.

    Legislator asal Jawa Timur itu menegaskan bahwa undangan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran para mantan ketua fraksi di masa lalu dalam memajukan Fraksi Golkar.

    "Jadi kan apa yang ada sekarang kan kesinambungan dari pendahulu-pendahulu kita," ujar dia.

    Momen Kebersamaan di HUT Fraksi Golkar

    Setya Novanto terlihat berdiri di sebelah kanan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia saat prosesi potong tumpeng. Ia juga tampak sesekali tertawa mendengar Bahlil berbicara. Momen kebersamaan itu diabadikan dalam foto bersama jajaran pengurus DPP Golkar.

    Berikut adalah daftar mantan ketua Fraksi Golkar yang hadir dalam acara tersebut:

    Nama Jabatan
    Setya Novanto Mantan Ketua Fraksi
    Hatta Mantan Ketua Fraksi
    Andi Mattalatta Mantan Ketua Fraksi
    Kahar Muzakir Mantan Ketua Fraksi

    Kehadiran para mantan ketua fraksi ini menjadi simbol penghargaan atas kontribusi mereka terhadap Fraksi Golkar dari masa ke masa.

  • Prabowo Konsolidasi Pengusaha Bahas Dampak Geopolitik

    Prabowo Konsolidasi Pengusaha Bahas Dampak Geopolitik

    Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan sejumlah perwakilan pengusaha pada awal pekan ini.

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Rhenald Kasali memperkirakan presiden tengah melakukan konsolidasi untuk mendapatkan dukungan kebijakan.

    "Karena Indonesia ini menghadapi tekanan global yang sangat kuat, yaitu geopolitik. Arah kebijakan yang bergeser," kata dia di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Rhenald menambahkan, pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) mendorong pasar modal Indonesia untuk reformasi.

    "Tentu presiden tidak bisa hanya memberikan pidato seperti selama ini, presiden juga harus mendengarkan Apindo, para pengusaha," ungkap dia.

    Rhenald menjelaskan, pertemuan tersebut juga terkait dengan kebijakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

    "Harus sering dilakukan dengan para pengusaha supaya tidak negatif dampaknya," ungkap dia.

    "Karena dampak ekonomi global ini memang sangat berbahaya dan di dalam negeri juga ada masalah," imbuhnya.

    Isu Pasar Modal

    Rhenald menyebut pertemuan presiden dengan pengusaha seperti Prajogo Pangestu hingga Anthony Salim juga ditengarai berkaitan dengan masalah di pasar modal.

    Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah masalah kepercayaan yang terbentuk oleh persepsi.

    Lima pengusaha yang bertemu presiden di Hambalang juga dikenal sebagai pemegang saham perusahaan yang memiliki tingkat price to earning ratio (P/E) sangat tinggi.

    Berikut adalah penjelasan mengenai Price to Earning Ratio (P/E):

    Aspek Deskripsi
    Definisi Rasio keuangan yang membandingkan harga saham saat ini dengan laba bersih per saham perusahaan.
    Fungsi Mengukur apakah harga saham tergolong mahal (overvalued) atau murah (undervalued).

    Ini adalah rasio keuangan yang membandingkan harga saham saat ini dengan laba bersih per saham perusahaan.

    Rasio ini kerap digunakan untuk mengukur apakah harga saham tergolong mahal (overvalued) atau justru murah (undervalued).

    "Harapan saya, presiden juga mengingatkan bahwa, ayo bermain dengan fair," ungkap dia.

    Pasalnya, Rhenald berujar, sebagian saham yang disebarkan ke pasar oleh pengusaha-pengusaha tersebut juga dikuasai oleh afiliasinya. Kondisi ini menimbulkan persepsi negatif di pasar saham.

  • Golkar Sebut Tak Ada Polemik Menteri ESDM dan Keuangan Soal Lifting Migas di Jakarta

    Golkar Sebut Tak Ada Polemik Menteri ESDM dan Keuangan Soal Lifting Migas di Jakarta

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, angkat bicara mengenai perbedaan pandangan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait lifting migas. Sarmuji menegaskan tidak ada perbedaan signifikan di antara kedua menteri tersebut.

    "Oh nggak ada, nggak ada. Nggak ada sama sekali memanas. Saya pastikan nggak ada. Bahwa ada yang mem-framing, iya. Tapi yang memanas nggak ada," kata Sarmuji di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Sarmuji menjelaskan bahwa pernyataan Menteri Keuangan Purbaya mengenai lifting migas yang tidak akan meningkat tanpa adanya ladang minyak baru memiliki kebenaran. Namun, ia juga menyatakan bahwa data yang disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil juga akurat.

    "Yang disampaikan Pak Purbaya ada benar, ada sisi benarnya. Tapi yang meragukan datanya Pak Bahlil pasti jelas salahnya. Karena data itu dengan mudah bisa kita dapatkan kok. Kan tinggal ditotal saja jumlah lifting itu. Jadi pasti benar gitu. Nggak mungkin salah, kecuali kalkulatornya rusak," ucapnya.

    Pandangan yang Selaras Tentang Investasi

    Sarmuji menekankan bahwa apa yang disampaikan oleh Purbaya juga benar. Ia menyebutkan bahwa Bahlil pun memiliki pandangan yang sama terkait lifting dan investasi.

    "Yang disampaikan Pak Purbaya benar, lifting itu, kalau mau naik, ya harus ada investasi. Dan itu Pak Bahlil juga hal yang sama," ujar dia.

    "Cuma ada yang mem-framing seolah-olah membenturkan Pak Purbaya dengan Pak Bahlil. Padahal tidak ada sama sekali perbedaan yang mencolok Pak Purbaya dengan Pak Bahlil," lanjut dia.

    Sorotan Menteri Keuangan Terhadap Lifting Migas

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menyoroti data lifting migas yang diklaim meningkat. Purbaya menyatakan bahwa peningkatan lifting migas tidak mungkin terjadi tanpa adanya penemuan ladang minyak baru.

    "Ini PNBP migas itu hampir pasti turun terus kalau kita nggak ada eksplorasi baru, karena nature dari reservoir itu pasti turun. Kalau sudah capai puncak, pasti turun terus, nggak ada yang bisa naik. Jadi salah satu cara adalah mengundang investor baru domestik atau asing untuk lakukan eksplorasi minyak dan gas, atau eksploitasi ladang-ladang yang sudah ditemukan," kata Purbaya dalam rapat, Rabu (4/2).

    Purbaya juga menambahkan bahwa upaya menaikkan lifting migas saat ini hanya dilakukan dengan mempermainkan istilah. Ia menegaskan bahwa tanpa adanya ladang minyak baru, lifting migas akan terus mengalami penurunan.

    "Kalau sekarang ya diputer-puter ya, juga paling main-main istilah supaya kelihatan naik kan. Tapi tanpa penemuan ladang minyak baru, tanpa eksplorasi baru, kita nggak akan bisa naikkan lifting dan lifting kita akan turun terus," ujar dia.

    Menteri Pernyataan
    Purbaya Yudhi Sadewa Lifting migas tidak mungkin naik tanpa ladang minyak baru.
    Bahlil Lahadalia Data lifting migas akurat.

    Sekjen Golkar berusaha menjembatani perbedaan pendapat terkait data lifting migas. Pernyataan ini bertujuan meredam spekulasi dan menegaskan soliditas kabinet.

  • Trenggono dan Purbaya Akhiri Ketegangan Proyek Kapal KKP

    Trenggono dan Purbaya Akhiri Ketegangan Proyek Kapal KKP

    Drama antara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait proyek pembuatan kapal dalam negeri berakhir dengan damai.

    Ketegangan itu diakhiri dengan dua unggahan Trenggono di akun Instagramnya @swtrenggono yang berisi pengakuan salah Purbaya serta momen keduanya duduk semeja sembari tertawa, Rabu (11/2/2026) sore.

    “That’s all folks. Back to work ya,” ujar Trenggono dengan simbol jempol di ujung kalimat.

    Perseteruan dua pembantu Presiden Prabowo Subianto ini berlangsung singkat, kurang dari 24 jam.

    Ketegangan bermula dari pernyataan Purbaya dalam forum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang membahas pemberdayaan industri galangan kapal, Selasa (10/2/2026).

    Dalam forum itu, Purbaya menanyakan apakah pengusaha sudah menerima pesanan dari KKP terkait proyek pembuatan kapal dalam negeri. Para pengusaha kompak menjawab belum menerima pesanan dari KKP.

    Jawaban itu membuat Purbaya heran karena ia mengaku telah mengalkulasi anggaran untuk pembangunan kapal. “Kan aneh enggak masuk akal, uangnya sudah gua keluarin. Ordernya enggak ada. Ini apa-apaan,” kata Purbaya.

    Purbaya mempertanyakan apakah Kadin tidak bersikap aktif sehingga tidak mendapat proyek dari KKP atau justru persoalan terjadi di kementerian Trenggono. Padahal, kata Purbaya, proyek pembangunan kapal dalam negeri itu diharapkan bisa menumbuhkan ekonomi. Dana yang dialokasikan juga berasal dari utang sehingga akan rugi jika tidak digunakan.

    “Rugi saya Pak, utang-utang dialokasikan enggak dipakai,” ujar Purbaya.

    Mendengar pernyataan Purbaya, Trenggono berang. Ia mengaku tidak mengetahui proyek yang dipersoalkan Purbaya.

    Rincian Anggaran Proyek Kapal

    Berikut adalah gambaran umum alokasi anggaran untuk proyek pembangunan kapal dalam negeri yang menjadi pangkal permasalahan:

    Aspek Deskripsi
    Tujuan Proyek Mendukung industri galangan kapal dalam negeri dan meningkatkan kapasitas armada perikanan.
    Sumber Dana Utang pemerintah yang dialokasikan khusus untuk proyek ini.
    Harapan Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor maritim dan perikanan.
    Konsekuensi Jika Gagal Kerugian negara akibat utang yang tidak produktif dan terhambatnya pengembangan industri perkapalan nasional.

    Dengan berakhirnya ketegangan ini, diharapkan proyek pembangunan kapal dalam negeri dapat segera direalisasikan demi kemajuan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

  • Mensos Minta Wali Kota Denpasar Klarifikasi Soal PBI BPJS

    Mensos Minta Wali Kota Denpasar Klarifikasi Soal PBI BPJS

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara untuk mengklarifikasi pernyataannya terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

    Gus Ipul menilai, pernyataan tersebut berpotensi menyesatkan publik karena dikaitkan dengan 'perintah Presiden'. Ia menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto bukan untuk mencabut hak layanan kesehatan masyarakat miskin, melainkan untuk memastikan pemutakhiran data peserta agar bantuan pemerintah tepat sasaran. Pemutakhiran dilakukan merujuk pada kriteria dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    "Saya terus terang menyesalkan pernyataan menyesatkan dan hoax salah satu wali kota, ini menimbulkan salah tafsir jadi pernyataan yang menyatakan bahwa seakan-akan penonaktifan PBI itu merupakan instruksi Presiden ini harus dicabut. Penonaktifan itu semata-mata didasarkan data (DTSEN) yang ada, bukan instruksi dari Presiden," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (13/2/2026).

    Menurut Gus Ipul, penonaktifan yang terjadi bukan pemutusan hak, melainkan konsekuensi dari pembaruan data. Peserta yang dinonaktifkan adalah mereka yang berdasarkan data terbaru tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

    Gus Ipul menyebut proses penonaktifan juga berjalan melalui mekanisme berbasis data terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, pendamping sosial, serta BPJS Kesehatan. Dengan skema tersebut, ia menegaskan kebijakan ini bukan keputusan sepihak pemerintah pusat.

    Kepala Daerah Diminta Meluruskan Informasi

    Gus Ipul meminta kepala daerah turut meluruskan informasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan. Ia juga meminta pernyataan Wali Kota Denpasar dicabut dan segera disertai klarifikasi.

    "Kepala daerah seharusnya membantu meluruskan informasi. Kami minta pernyataan tersebut dicabut dan segera diklarifikasi," ujarnya.

    Di sisi lain, Gus Ipul menegaskan warga yang benar-benar tidak mampu namun terdampak penonaktifan tetap dapat diusulkan kembali melalui mekanisme resmi di daerah masing-masing.

    Mekanisme Pengusulan Kembali

    Berikut mekanisme pengusulan kembali peserta PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan:

    Tahapan Pihak Terlibat Keterangan
    Pengusulan Warga, Pemerintah Daerah Warga yang memenuhi syarat dapat diusulkan melalui mekanisme di daerah masing-masing.
    Verifikasi dan Validasi Pemerintah Daerah, Pendamping Sosial Data usulan akan diverifikasi dan divalidasi berdasarkan kriteria yang berlaku.
    Pendaftaran Kembali BPJS Kesehatan Peserta yang lolos verifikasi akan didaftarkan kembali sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan.

    Gus Ipul menambahkan, pemerintah membuka ruang koreksi bagi warga yang merasa tidak tepat sasaran dalam penonaktifan PBI BPJS Kesehatan.

    "Kami membuka ruang koreksi. Negara melindungi yang lemah, sekaligus memastikan bantuan sosial diberikan secara adil dan tepat sasaran," tutup Gus Ipul.

  • Mensos Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan Soal BPJS

    Mensos Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan Soal BPJS

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara untuk mencabut pernyataannya terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

    Gus Ipul menilai pernyataan tersebut berpotensi menyesatkan publik karena dikaitkan dengan 'perintah Presiden'. Ia menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah untuk mencabut hak layanan kesehatan masyarakat miskin, melainkan untuk memastikan pemutakhiran data peserta agar bantuan pemerintah tepat sasaran. Pemutakhiran dilakukan merujuk pada kriteria dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    "Saya terus terang menyesalkan pernyataan menyesatkan dan hoax salah satu wali kota, ini menimbulkan salah tafsir jadi pernyataan yang menyatakan bahwa seakan-akan penonaktifan PBI itu merupakan instruksi Presiden ini harus dicabut. Penonaktifan itu semata-mata didasarkan data (DTSEN) yang ada, bukan instruksi dari Presiden," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (13/2/2026).

    Menurut Gus Ipul, penonaktifan yang terjadi bukanlah pemutusan hak, melainkan konsekuensi dari pembaruan data. Peserta yang dinonaktifkan adalah mereka yang berdasarkan data terbaru tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

    Gus Ipul menyebut proses penonaktifan juga berjalan melalui mekanisme berbasis data terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, pendamping sosial, serta BPJS Kesehatan. Dengan skema tersebut, ia menegaskan kebijakan ini bukan keputusan sepihak pemerintah pusat.

    Ia pun meminta kepala daerah turut meluruskan informasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan. Gus Ipul meminta pernyataan Wali Kota Denpasar dicabut dan segera disertai klarifikasi.

    "Kepala daerah seharusnya membantu meluruskan informasi. Kami minta pernyataan tersebut dicabut dan segera diklarifikasi," ujarnya.

    Mekanisme Pengusulan Kembali

    Di sisi lain, Gus Ipul menegaskan warga yang benar-benar tidak mampu namun terdampak penonaktifan tetap dapat diusulkan kembali melalui mekanisme resmi di daerah masing-masing.

    Berikut adalah mekanisme pengusulan kembali penerima PBI:

    Mekanisme Pengusulan Kembali Penerima PBI

    Tahapan Pihak Terlibat Keterangan
    Identifikasi Warga Tidak Mampu Pemerintah Daerah, Pendamping Sosial Melakukan pendataan warga yang memenuhi kriteria namun belum terdaftar atau terdampak penonaktifan.
    Pengusulan Data Pemerintah Daerah Mengajukan data warga yang teridentifikasi ke pemerintah pusat melalui sistem yang telah ditentukan.
    Verifikasi dan Validasi Pemerintah Pusat Melakukan verifikasi dan validasi data yang diajukan oleh pemerintah daerah.
    Penetapan Penerima Kementerian Sosial Menetapkan daftar penerima PBI berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.

    "Kami membuka ruang koreksi. Negara melindungi yang lemah, sekaligus memastikan bantuan sosial diberikan secara adil dan tepat sasaran," tutup Gus Ipul.

  • Prabowo Soroti Dana Desa Tak Tingkatkan Kesejahteraan

    Prabowo Soroti Dana Desa Tak Tingkatkan Kesejahteraan

    Presiden Prabowo Subianto menyoroti efektivitas penggunaan dana desa selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, alokasi dana yang besar tersebut belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

    Prabowo mengungkapkan kekecewaannya atas pengelolaan dana desa yang kurang optimal. Ia menunjuk banyaknya kepala desa yang terjerat kasus hukum sebagai bukti ketidakberesan tersebut.

    "Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat. Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut," ujar Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026).

    Solusi: Kopdeskel Merah Putih

    Sebagai solusi, Prabowo menawarkan model pemberdayaan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Program ini diharapkan dapat memangkas rantai distribusi dan memastikan bantuan pemerintah sampai langsung ke masyarakat.

    Saat ini, menurut Prabowo, sudah hampir 30.000 gerai Kopdeskel Merah Putih yang didirikan. Koperasi ini akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti cold storage, klinik desa, dan apotek yang menyediakan obat generik murah.

    "Koperasi Desa Merah Putih yang akan kita bangun dan sudah mulai sebentar lagi kemungkinan saya dapat laporan mungkin dalam 1-2 bulan ini sudah akan beroperasi, beberapa ratus operasi," kata Prabowo.

    Berikut adalah rincian fasilitas yang direncanakan untuk Kopdeskel Merah Putih:

    Fasilitas Tujuan
    Cold Storage Menjaga kualitas dan memperpanjang umur simpan produk pertanian.
    Klinik Desa Memberikan layanan kesehatan dasar yang terjangkau bagi warga desa.
    Apotek Obat Generik Menyediakan akses obat-obatan murah bagi masyarakat.

    Program ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa.

    Anggaran dari Dana Desa yang Ada

    Prabowo menegaskan bahwa anggaran untuk pembangunan puluhan ribu koperasi ini telah dialokasikan dari pos dana desa yang sudah ada.

    "Ini semua anggarannya dari mana? Anggarannya sudah ada karena 10 tahun kita sudah beri dana desa kepada desa-desa kita," tutur Prabowo.

  • Bupati Jembrana Setujui Utang Rp 33 Miliar untuk RSU Negara

    Bupati Jembrana Setujui Utang Rp 33 Miliar untuk RSU Negara

    Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, secara resmi menandatangani dokumen utang Rumah Sakit Umum (RSU) Negara senilai lebih dari Rp 33 miliar. Tindakan ini diambil sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan finansial yang selama ini menghambat operasional rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

    Menurut laporan keuangan, akumulasi utang ini berasal dari periode pemerintahan sebelumnya. Hingga akhir tahun 2024, RSU Negara tercatat memiliki utang lebih dari Rp 32 miliar. Kondisi ini semakin diperburuk dengan kerugian operasional sekitar Rp 900 juta dalam setahun terakhir.

    "Ini adalah bentuk tanggung jawab kepemimpinan untuk menuntaskan persoalan finansial yang menghambat optimalisasi fasilitas kesehatan kita," ungkap Kembang, Jumat (13/2/2026).

    Instruksi Bupati kepada Manajemen RSU

    Menanggapi kondisi tersebut, Kembang memberikan peringatan keras kepada jajaran manajemen RSU Negara, terutama kepada Direktur yang baru dilantik. Ia menekankan agar tidak ada lagi kebocoran anggaran maupun kerugian operasional di rumah sakit tersebut.

    Manajemen RSU Negara diminta untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, mendorong efisiensi, serta menerapkan empati fiskal untuk memulihkan kondisi keuangan rumah sakit.

    "Ini adalah tantangan sekaligus ujian bagi Direktur. Saya minta pastikan rumah sakit tidak merugi lagi. Lakukan efisiensi kencang, maksimalkan pendapatan, dan optimalkan pelayanan. Sebagai pemimpin, ini adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan," tegas Kembang.

    Kembang juga menekankan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan hak masyarakat. Manajemen dituntut kreatif dalam mengelola sumber daya agar pelayanan kesehatan tetap optimal meskipun di tengah beban utang yang besar.

    Langkah Strategis RSU Negara

    Berikut adalah rincian perkiraan pendapatan dan pengeluaran RSU Negara pada tahun anggaran berjalan:

    Keterangan Jumlah (Rp)
    Total Pendapatan 50.000.000.000
    Total Pengeluaran 50.900.000.000
    Kerugian Operasional 900.000.000
    Total Utang 32.000.000.000

    Tabel di atas memberikan gambaran singkat mengenai situasi keuangan yang dihadapi oleh RSU Negara, yang menjadi dasar bagi langkah-langkah strategis yang akan diambil.

    Komitmen Direktur RSU Negara

    Menindaklanjuti arahan Bupati, Direktur RSU Negara yang baru menjabat sekitar satu bulan, dr. I Gusti Agung Putu Arishanta, menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan internal sekaligus meningkatkan pendapatan rumah sakit.

    "Kami akan laksanakan efisiensi anggaran, seperti memangkas biaya operasional yang tidak mendesak tanpa mengurangi kualitas penanganan pasien," kata Arishanta.

    Selain efisiensi, manajemen juga akan fokus pada peningkatan standar layanan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat agar kembali berobat ke RSU Negara.

    "Peningkatan layanan ini secara otomatis akan meningkatkan pendapatan rumah sakit," pungkasnya.