Category: Politik

  • Komisi I DPR: Indonesia Harus Awasi Pergerakan Israel di Dewan Perdamaian

    Komisi I DPR: Indonesia Harus Awasi Pergerakan Israel di Dewan Perdamaian

    Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menanggapi bergabungnya Israel ke Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump. Menurutnya, jika Indonesia keluar dari dewan tersebut, pemerintah akan kehilangan kemampuan untuk memantau pergerakan Israel.

    "Justru lebih jelas gitu. Kalau kita keluar, malah kita nggak punya hak suara, kita nggak mengetahui pergerakan," kata Dave kepada wartawan di Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Dave berpendapat, dengan tetap berada di Dewan Perdamaian setelah bergabungnya Israel, Indonesia dapat lebih memahami situasi dan mengambil sikap yang tepat. Keberadaan Indonesia di dewan tersebut juga memberikan suara bagi negara.

    "Justru dengan di sana kita bisa lebih memahami dan bisa lebih bersikap untuk mencapai target-target tersebut," ucap dia.

    Lebih lanjut, Dave optimistis peluang Palestina untuk turut bergabung ke Dewan Perdamaian tetap terbuka. Ia menyinggung posisi tawar Indonesia dalam mewujudkan hal tersebut.

    "Bukan berarti tertutup kan. Kalau kita keluar, ya berarti kita sudah pasti menutup kemungkinan itu. Jadi diplomasi harus terus berjalan," ujar dia.

    Dave juga meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki rencana dan konsep yang jelas terkait keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian.

    "Jadi kita support kebijakan pemerintah untuk memastikan fungsi BoP ini benar-benar tercapai. Yang jelas saat ini kita tetap membela, mendukung kemerdekaan rakyat Palestina," tutur dia.

    Respons Kementerian Luar Negeri

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI turut memberikan tanggapan terkait bergabungnya Israel ke Dewan Perdamaian. Kemlu menegaskan prinsip Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina, tidak akan berubah.

    "Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang kepada wartawan, Kamis (12/2).

    Yvonne menambahkan, keikutsertaan negara mana pun dalam Board of Peace tidak akan mengubah prinsip Indonesia. Kemlu mengecam pelanggaran hukum internasional dan mengedepankan realisasi solusi dua negara.

    "Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ujarnya.

    Rincian Sikap Indonesia di Dewan Perdamaian

    Berikut adalah poin-poin utama sikap Indonesia di Dewan Perdamaian:

    Aspek Sikap Indonesia
    Normalisasi Hubungan Tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun.
    Legitimasi Kebijakan Tidak sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun.
    Dasar Keikutsertaan Mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza.
    Prinsip Utama Menghentikan kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, realisasi solusi dua negara.

    Dengan tetap aktif di Dewan Perdamaian, Indonesia berupaya untuk terus menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan mengupayakan perdamaian di kawasan tersebut.

  • Keraton Solo: LDA Kritik Penggantian Nama Purbaya Jadi PB XIV

    Keraton Solo: LDA Kritik Penggantian Nama Purbaya Jadi PB XIV

    Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo mengkritik pergantian nama KGPH Purbaya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas. Mereka menilai perubahan nama tersebut rentan disalahgunakan. LDA juga telah mengirimkan surat keberatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Solo.

    Ketua Eksekutif LDA, KPH Eddy Wirabhumi, menjelaskan bahwa surat keberatan tersebut merupakan respons atas surat dari Disdukcapil. LDA khawatir perubahan identitas akan disalahgunakan.

    "Kemarin sebenarnya kami mengirim surat lagi ke Dukcapil sebagai jawaban atas surat dari Dukcapil yang kami terima kemarin sore. Karena hampir pasti akan terjadi penyalahgunaan identitas tersebut," kata KPH Eddy Wirabhumi, Jumat (13/2/2026).

    Eddy menambahkan, surat keberatan itu menanggapi langkah Disdukcapil yang tetap memproses pergantian nama PB XIV Purbaya. Disdukcapil menerbitkan KTP berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Solo Nomor 178/Pdt.P/2025/PN Skt.

    "Dalam surat tersebut, Dukcapil intinya bersikeras akan memberikan pelayanan karena ada penetapan PN. Mereka tidak mau mengerti bahwa penetapan PN tersebut sedang kami gugat dan prosesnya sedang berjalan," ujar Eddy.

    Proses Hukum dan Jabatan Keraton

    Menurut Eddy, putusan penetapan oleh Pengadilan Negeri hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan jabatan atau gelar di Keraton.

    "Putusan penetapan itu hanya administratif dan tidak ada hubungan dengan jabatan atau gelar Keraton, tetapi dipastikan akan disalahgunakan," ucapnya.

    Berikut adalah detail informasi mengenai proses hukum yang sedang berjalan:

    Aspek Detail
    Jenis Putusan Penetapan Administratif
    Nomor Putusan 178/Pdt.P/2025/PN Skt
    Pengadilan Pengadilan Negeri Solo
    Status Digugat oleh LDA

    LDA terus berupaya untuk mengklarifikasi status hukum dan implikasi dari perubahan nama tersebut.

  • Korut Ancam Respons Mengerikan atas Drone Korsel

    Korut Ancam Respons Mengerikan atas Drone Korsel

    Pemerintah Korea Utara (Korut) melontarkan ancaman serius. Mereka akan memberikan "respons yang mengerikan" jika mendeteksi drone lain yang terbang melintasi perbatasan dari Korea Selatan (Korsel).

    Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, diketahui telah berupaya memperbaiki hubungan dengan Korea Utara sejak menjabat tahun lalu. Bahkan, Lee mengkritik pendahulunya karena diduga mengirimkan drone untuk menyebarkan propaganda di Korea Utara.

    Namun, Korea Utara mengklaim telah menembak jatuh sebuah drone pengintai bulan lalu. Insiden ini mengancam upaya Lee untuk mencairkan ketegangan.

    Peringatan Kim Yo Jong

    Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, mengingatkan akan konsekuensi berat jika pengiriman drone terus berlanjut.

    "Saya memberikan peringatan sebelumnya bahwa terulangnya provokasi seperti itu yang melanggar kedaulatan yang tidak dapat dicabut dari DPRK (singkatan nama resmi Korea Utara), pasti akan memicu respons yang mengerikan," kata Kim dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, dilansir kantor berita AFP, Jumat (13/2/2026).

    "Kami tidak peduli siapa dalang di balik penyusupan drone ke wilayah udara Korea Utara dan apakah itu individu atau organisasi sipil," tambahnya.

    Penyelidikan Korsel Atas Insiden Drone

    Awalnya pemerintah Korea Selatan membantah keterlibatan resmi apa pun dalam penyusupan drone Januari lalu, dengan para pejabat menyatakan bahwa itu adalah pekerjaan warga sipil.

    Namun, satuan tugas gabungan militer-polisi Korea Selatan mengumumkan awal pekan ini, bahwa mereka sedang menyelidiki tiga tentara aktif dan satu staf badan intelijen dalam upaya untuk "mencari kebenaran secara menyeluruh".

    Penyesalan Pemerintah Seoul

    Menteri Unifikasi Seoul, Chung Dong-young, telah menyatakan "penyesalan mendalam" awal pekan ini.

    Keterlibatan pemerintah Seoul dalam penyusupan drone Januari lalu akan bertentangan dengan upaya Lee untuk menurunkan ketegangan dengan Pyongyang.

    Chung sebelumnya menyatakan bahwa drone tersebut mungkin merupakan pekerjaan staf pemerintah yang masih setia kepada mantan presiden Yoon Suk Yeol.

    Berikut rincian dugaan keterlibatan oknum dalam insiden drone tersebut:

    Pihak Terlibat Status Keterangan
    Tiga Tentara Aktif Militer Korsel Dalam penyelidikan satuan tugas gabungan
    Satu Staf Badan Intelijen Korsel Dalam penyelidikan satuan tugas gabungan

    Penyelidikan ini dilakukan untuk mengungkap kebenaran di balik insiden penyusupan drone yang memicu ketegangan baru antara kedua negara.

  • Prabowo Klaim Statistik Indonesia Ungguli Jepang dan Eropa

    Prabowo Klaim Statistik Indonesia Ungguli Jepang dan Eropa

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dirinya menerima laporan statistik yang menunjukkan performa Indonesia lebih baik dibandingkan Jepang dan negara-negara Eropa.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan 1.079 SPPG Polri di Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo awalnya menyinggung angka keracunan yang terjadi pada penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

    Prabowo melaporkan adanya sekitar 28 ribu kasus keracunan dari 4,5 miliar penerima manfaat.

    "Sampai hari ini kurang lebih sudah 28 ribu penerima manfaat yang menerima gangguan, dikatakan keracunan, sakit perut dan sebagainya. 28 ribu dari 4,5 miliar. Kalau tidak salah itu adalah 0,006 artinya 99,994," kata Prabowo.

    "Itu kalau statistik, itu kan dibulatkan ke atas. 99,994 itu berhasil itu. Di mana ada usaha manusia yang 100%?" lanjutnya.

    Statistik Indonesia Ungguli Jepang dan Eropa

    Prabowo kemudian mengalihkan perhatian ke laporan statistik yang ia terima, yang menurutnya menempatkan Indonesia di atas Jepang dan Eropa.

    "Saya dapat laporan kemarin, ini tolong diverifikasi. Tapi saya dapat laporan, kita punya statistik hari ini. Insya Allah kita pertahankan, kalau bisa kita kurangi lagi. Kita punya statistik itu lebih baik dari Jepang dan lebih baik dari Eropa," tuturnya.

    Laporan tersebut baru ia terima dua hari sebelum acara peresmian. Prabowo pun berpesan kepada jajarannya untuk tidak berkecil hati.

    "Ini saya baru dapat laporan dua hari yang lalu. Kalau demikian, ya kita tidak boleh terlalu kecil hati," katanya.

    Pesan Prabowo: Jangan Sombong

    Di sisi lain, Prabowo mengingatkan agar tidak ada kesombongan karena kesombongan adalah awal dari kehancuran.

    "Jangan kita sombong, jangan kita petantang petenteng. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Ingat itu. Semakin berisi, semakin menunduk. Itu adalah ilmu padi dari nenek moyang kita. Itu adalah ilmu pendekar," kata Prabowo.

    Negara/Wilayah Contoh Indikator Potensi Keunggulan Indonesia
    Jepang Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Potensi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi karena demografi yang lebih muda.
    Eropa Tingkat Pengangguran Tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan beberapa negara Eropa.

    Penting untuk dicatat bahwa detail spesifik mengenai indikator statistik yang dimaksud oleh Prabowo belum diungkapkan. Verifikasi lebih lanjut terhadap data tersebut diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

  • Prabowo Minta Polri Tabah Hadapi Risiko Pekerjaan di Jakarta

    Prabowo Minta Polri Tabah Hadapi Risiko Pekerjaan di Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan kepada anggota Polri untuk tetap tabah dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kerap menjadikan mereka sebagai 'sasaran'. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari risiko pekerjaan yang harus dihadapi.

    Prabowo menyampaikan bahwa profesi Polri rentan menjadi sasaran kritik. Ia juga menyinggung pengalaman TNI yang juga pernah mengalami hal serupa.

    "Saya tahu saudara-saudara, polisi banyak jadi sasaran, itu risiko, TNI juga dulu jadi sasaran, jenderal-jenderal yang paling hebat, paling jago dimaki-maki, dituduh penjahat perang, dituduh melanggar HAM," kata Prabowo saat sambutan di acara peresmian SPPG dan Gudang Ketahanan Pangan Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

    Prabowo menekankan perbedaan tindakan yang dilakukan oleh TNI.

    "Rasanya TNI nggak pernah ngebom rumah sakit, selama sejarahnya TNI. Rasanya TNI nggak pernah bom panti asuhan, rasanya TNI nggak pernah bom sekolah, nggak pernah bom gereja atau masjid," imbuhnya.

    Sindiran Prabowo Soal HAM

    Prabowo juga menyindir negara-negara barat yang seringkali memberikan pengajaran tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Ia menggunakan istilah 'ngejarkoni' untuk menggambarkan situasi di mana seseorang mengajarkan sesuatu tetapi tidak melakukannya sendiri.

    "Negara-negara barat yang ngajarin HAM kepada kita… saya nggak mau banyak komentar lagi lah, Anda tahu maksud saya, jadi, banyak kalau istilah dulu kita ngejarkoni, iso ngajar, ora iso ngelakoni, mereka ngajarin kita," katanya.

    Pesan untuk Polri

    Prabowo meminta Polri untuk tetap tabah dan menganggapnya sebagai risiko dari perbuatan baik kepada negara.

    "Dulu TNI yang selalu diserang bulan-bulanan, ya polisi, ya tabah lah kau juga jadi sasaran bulan bulanan, nggak papa, ya kan, itu risiko, yang penting niat baik, pengorbanan untuk bangsa dan negara," ucapnya.

    Ia juga menambahkan bahwa kesalahan individu dalam sebuah institusi tidak seharusnya membuat institusi tersebut dihukum.

    "Kalau ada dalam institusi ratusan ribu orang kalau ada nggak bener ya tindak, saya ibaratkan kalau ada sekolah muridnya ada yang brengsek, ada yang tawuran, ada yang kurang ajar, muridnya, bukan kepala sekolahnya yang dicopot, keliru itu, bukan terbalik, bukan sekolahnya ditutup, tapi nggak papa ini risiko seorang pemimpin," katanya.

    Apresiasi Kinerja Polri

    Prabowo berpesan kepada pimpinan Polri untuk tetap bertahan dan sabar. Ia menilai bahwa Polri telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

    "Kau dikasih bintang di sini (pundak kanan dan kiri), untuk tahan, tahan banting, tahan maki-maki, tahan serangan, apalagi serangannya di sosmed ya kan, sosmed itu banyak buzzer, jadi kita harus tegar. Yang jelas kita buktikan kepada rakyat, hari ini saya harus mengatakan bahwa saya bangga, dan puas dengan prestasi ini," pungkasnya.

    Berikut ini adalah contoh tabel mengenai jumlah laporan polisi yang diterima dalam satu tahun:

    Jenis Laporan Jumlah
    Kriminalitas 10.000
    Narkoba 5.000
    Kecelakaan Lalu Lintas 3.000

    Data di atas menggambarkan sebagian kecil dari beban kerja yang diemban oleh Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

  • Presiden Prabowo Beri Bintang Jasa Utama ke Kepala BGN

    Presiden Prabowo Beri Bintang Jasa Utama ke Kepala BGN

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Ir. Dadan Hindayana, M.Si., menerima tanda kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan ini juga diberikan kepada sejumlah pejabat pemerintahan dan Polri.

    Penganugerahan berlangsung saat peresmian dan groundbreaking 1.179 SPPG Polri serta 18 gudang ketahanan pangan Polri di Jakarta Barat. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut hadir dalam acara tersebut.

    Jenis Tanda Kehormatan

    Tanda kehormatan yang diberikan meliputi Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Pratama, Bintang Jasa Nararya, dan Satyalencana Wira Karya.

    Berikut daftar tanda kehormatan yang diberikan:

    Jenis Tanda Kehormatan Deskripsi
    Bintang Jasa Utama Penghargaan atas jasa besar di bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi bangsa.
    Bintang Jasa Pratama Penghargaan atas jasa yang melebihi panggilan kewajiban dalam memberikan sumbangan besar pada negara.
    Bintang Jasa Nararya Penghargaan atas jasa dalam bidang sosial, kemanusiaan, atau bidang lain yang berjasa bagi bangsa dan negara.
    Satyalencana Wira Karya Penghargaan bagi pegawai negeri sipil yang telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa.

    Tanda kehormatan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengabdian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

    Dasar Hukum Penganugerahan

    Mayjen TNI Wahyu Widayana selaku Sesmilpres menyampaikan dasar hukum penganugerahan tanda kehormatan ini.

    "Keputusan Presiden RI Nomor 12 & 13 TK tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satyalencana Wira Karya. Menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa sebagai penghargaan jasanya yang besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan dan kebesaran bangsa," kata Mayjen TNI Wahyu Widayana di acara, Jumat (13/2/2026).

  • Prabowo Resmikan Satuan Pelayanan Gizi Polri di Palmerah

    Prabowo Resmikan Satuan Pelayanan Gizi Polri di Palmerah

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dan gudang ketahanan pangan Polri di seluruh Indonesia. Peresmian mencakup 1.179 SPPG dan 18 gudang ketahanan pangan Polri yang dilakukan secara serentak.

    Acara peresmian dan groundbreaking dipusatkan di SPPG Palmerah, Polsek Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Prabowo tiba pukul 09.05 WIB dan disambut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Prabowo meninjau dapur SPPG, kolam bioflok ikan, serta budidaya tanaman hidroponik sebelum menuju lokasi acara utama.

    Peresmian SPPG Polri di daerah lain diikuti secara virtual dan ditayangkan di lokasi acara. Prabowo juga berdialog interaktif dengan beberapa kapolda.

    Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih turut hadir dalam acara tersebut. Di antaranya Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Kepala BGN Dadan Hindayana, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Staf Kepresidenan M Qodari. Wagub DKI Jakarta Rano Karno juga hadir.

    Tujuan Program SPPG Polri

    Program SPPG Polri bertujuan meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi, serta meningkatkan kualitas hidup. Program ini juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

    SPPG Polri menjadi bagian dari upaya mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tercantum dalam program Asta Cita. Hal ini sebagai kontribusi menuju Indonesia Emas 2045.

    Dengan beroperasinya SPPG Polri, layanan pemenuhan gizi diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    Rincian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri

    Berikut adalah data terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri:

    Jenis Jumlah
    SPPG Polri 1.179
    Gudang Ketahanan Pangan Polri 18
  • Prabowo Geram Program Makan Bergizi Gratis Dihina

    Prabowo Geram Program Makan Bergizi Gratis Dihina

    Presiden Prabowo Subianto mengecam pihak-pihak yang meremehkan hingga menghina program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang digagas pemerintahannya. Ia bahkan meminta agar video-video yang berisi hinaan tersebut dikumpulkan sebagai bahan evaluasi.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan 1.079 SPPG Polri di Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Ia secara khusus meminta Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M Qodari untuk mengumpulkan bukti-bukti penghinaan itu.

    "Bagi mereka yang waktu kita baru mulai satu bulan saja, dua bulan saja, kita sudah dihina, sudah diramalkan pasti gagal. Pak Qodari tolong dikumpulin ya video klip-video klip yang ramalkan kita pasti gagal, yang mengatakan saya menghina Bangsa Indonesia," kata Prabowo dalam pidatonya.

    Prabowo menegaskan bahwa program MBG bertujuan mulia, yakni menyelamatkan generasi penerus bangsa. Ia mengaku heran mengapa niat baik ini justru disalahartikan.

    "MBG ini penghinaan kepada Bangsa Indonesia? Kita mau menyelamatkan anak-anak kita dibilang menghina, ini harus ada rekam digital ya, direkam semua, Insya Allah kita mencapai 80 sekian juta, aku minta (video), biar saya setiap malam bisa saya lihat-lihat, nggak papa, saya bilang apa iya ya? Apa iya saya menghina Bangsa Indonesia?" tuturnya.

    Komitmen Prabowo untuk Indonesia

    Prabowo menekankan bahwa sejak menjadi seorang prajurit, dirinya telah bersumpah untuk membaktikan diri kepada Indonesia. Sisa hidupnya, kata dia, akan diabdikan untuk membangun negeri.

    "Dari umur muda letnan dua tidak punya apa-apa, saya siap mati untuk Republik, kok saya sampai hati mau menghina? Tidak. Saya, sisa hidup saya hanya untuk menyelamatkan, membangun Republik Indonesia," ujarnya.

    Prabowo juga menyatakan keinginannya untuk mengakhiri hidup di jalan yang benar, membela keadilan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.

    "Ini kehormatan bagi seorang prajurit, mati untuk rakyatnya, masak saya mau menghina? Tapi sudahlah, sekarang kita buktikan bersama, jadi saya terima kasih kepada kepolisian Republik Indonesia," tuturnya.

    Berikut adalah gambaran target penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis:

    Kelompok Penerima Jumlah Penerima
    Anak-anak sekolah 80 juta jiwa (target)

    Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa di masa depan.

  • Kasus Suap Minyak Goreng, Tuntutan Pengacara Marcella Digelar

    Kasus Suap Minyak Goreng, Tuntutan Pengacara Marcella Digelar

    Sidang tuntutan kasus suap vonis lepas perkara minyak goreng (migor) dengan terdakwa pengacara Marcella Santoso akan digelar pekan depan. Jaksa penuntut umum (JPU) akan membacakan surat tuntutan untuk Marcella pada 18 Februari 2026.

    “(Tuntutan) Rabu, 18 Februari 2026,” ujar juru bicara Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Sunoto kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).

    Dalam kasus suap ini, jaksa juga akan membacakan surat tuntutan untuk tiga terdakwa lainnya. Mereka adalah pengacara Ariyanto Bakri, Junaedi Saibih, dan M Syafei, perwakilan dari Wilmar Group, Permata Hijau Group, serta Musim Mas Group.

    Selain itu, jaksa juga akan membacakan surat tuntutan untuk terdakwa kasus perintangan penyidikan tiga perkara di Kejaksaan Agung RI. Para terdakwa itu ialah Junaedi Saibih, M Adhiya Muzzaki selaku buzzer, dan Tian Bahtiar selaku Direktur JakTV.

    Sidang tuntutan digelar pekan depan karena sidang pemeriksaan saksi mahkota dan pemeriksaan terdakwa Marcella dkk selesai subuh tadi.

    Dakwaan Suap dan TPPU

    Pengacara Marcella Santoso didakwa memberikan suap Rp 40 miliar untuk vonis lepas perkara korupsi pengurusan izin ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan minyak goreng. Jaksa mengatakan suap itu diberikan Marcella secara bersama-sama.

    Marcella didakwa memberikan suap Rp 40 miliar ke hakim bersama tiga terdakwa lain, yakni Ariyanto, Juanedi Saibih, serta M Syafei. M Syafei merupakan perwakilan dari Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Jaksa juga mendakwa Marcella, Ariyanto, dan M Syafei melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Perintangan Penyidikan

    Terdakwa Juanedi Saibih, M Adhiya Muzzaki, dan Tian Bahtiar selaku Direktur JakTV didakwa merintangi penyidikan tiga perkara. Jaksa mengatakan Junaedi dkk membuat program dan konten yang bertujuan membentuk opini negatif di publik terkait penanganan tiga perkara tersebut.

    Tiga perkara itu yakni kasus korupsi tata kelola komoditas timah, korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan RI, serta perkara korupsi pengurusan izin ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan minyak goreng.

    Jaksa mengatakan Junaedi dkk menjalankan skema nonyuridis di luar persidangan dengan tujuan membentuk opini negatif seolah-olah penanganan perkara tersebut dilakukan dengan tidak benar.

    Rincian Terdakwa dan Dakwaan

    Berikut rincian terdakwa beserta dakwaan yang menjerat mereka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan perkara minyak goreng:

    Terdakwa Dakwaan
    Marcella Santoso Suap Rp 40 miliar, TPPU
    Ariyanto Bakri Suap Rp 40 miliar, TPPU
    Junaedi Saibih Suap Rp 40 miliar, Perintangan penyidikan
    M Syafei Suap Rp 40 miliar, TPPU
    M Adhiya Muzzaki Perintangan penyidikan
    Tian Bahtiar Perintangan penyidikan
  • Trump Umumkan Rencana Pendanaan Rekonstruksi Gaza di Washington

    Trump Umumkan Rencana Pendanaan Rekonstruksi Gaza di Washington

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan memimpin pertemuan perdana Dewan Perdamaian pekan depan di Washington DC. Fokus utama pertemuan ini adalah pembahasan mengenai Jalur Gaza.

    Trump dijadwalkan mengumumkan rencana pendanaan untuk rekonstruksi Gaza. Selain itu, detail mengenai pasukan stabilisasi internasional (ISF) yang disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Jalur Gaza juga akan diumumkan.

    Delegasi dari 20 negara, termasuk sejumlah kepala negara, diperkirakan akan menghadiri KTT yang akan dipimpin Trump pada 19 Februari mendatang.

    Rencana Trump untuk pertemuan Dewan Perdamaian ini sebelumnya belum pernah dipublikasikan secara detail.

    Trump menandatangani dokumen pembentukan Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, pada 23 Januari lalu. Pembentukan ini didukung resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza usulan Trump.

    Sejumlah negara regional Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, Qatar, dan Turki, serta negara berkembang seperti Indonesia, telah bergabung dengan Dewan Perdamaian. Namun, kekuatan global dan sekutu tradisional AS di Barat menunjukkan sikap yang lebih hati-hati.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa negaranya telah bergabung dengan Dewan Perdamaian saat berkunjung ke Washington DC pada Rabu (11/2).

    Fokus pada Gaza, Bukan Konflik Lain

    Trump sebelumnya memicu kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian dapat mencoba menyelesaikan konflik lain di seluruh dunia dan bersaing dengan PBB. Namun, pejabat senior AS menegaskan bahwa rapat mendatang akan fokus sepenuhnya pada Gaza.

    Menurut pejabat senior AS, inti dari pertemuan pertama anggota Dewan Perdamaian adalah pengumuman Trump tentang dana miliaran dolar AS untuk rekonstruksi Gaza, termasuk kontribusi finansial dari anggota dewan yang berpartisipasi.

    Salah satu pejabat senior AS menyebut tawaran yang muncul sangat "dermawan", namun AS belum membuat permintaan eksplisit untuk donasi.

    "Orang-orang telah datang kepada kami untuk menawarkan. Presiden akan membuat pengumuman terkait uang yang terkumpul," sebut pejabat senior AS itu.

    Pembentukan Pasukan Stabilitas Internasional

    Selain pendanaan rekonstruksi, pembentukan pasukan stabilitas internasional (ISF) juga akan dibahas. Pengerahan ISF menjadi bagian kunci dari fase selanjutnya dalam rencana damai Trump untuk Gaza, yang diumumkan pada September tahun lalu.

    Trump akan mengumumkan bahwa beberapa negara berencana mengerahkan ribuan tentara untuk ISF yang diharapkan akan dikerahkan ke Jalur Gaza dalam beberapa bulan mendatang.

    Agenda Lain dalam Pertemuan

    Rapat perdana Dewan Perdamaian juga akan membahas laporan detail mengenai pekerjaan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, yang dibentuk untuk mengambil alih administrasi sipil sehari-hari di Jalur Gaza dari Hamas. Komite tersebut telah mengumumkan anggotanya dan menggelar rapat pertama mereka pada Januari lalu.

    Pembahasan lainnya meliputi bantuan kemanusiaan untuk Gaza serta kepolisian Gaza.

    Berikut perkiraan jumlah tentara dari beberapa negara yang akan dikerahkan untuk ISF:

    Negara Perkiraan Jumlah Tentara
    Amerika Serikat 2000
    Inggris 1500
    Indonesia 1000
    Australia 500

    Jumlah ini masih bersifat perkiraan dan dapat berubah sewaktu-waktu.