Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menanggapi bergabungnya Israel ke Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump. Menurutnya, jika Indonesia keluar dari dewan tersebut, pemerintah akan kehilangan kemampuan untuk memantau pergerakan Israel.
"Justru lebih jelas gitu. Kalau kita keluar, malah kita nggak punya hak suara, kita nggak mengetahui pergerakan," kata Dave kepada wartawan di Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Dave berpendapat, dengan tetap berada di Dewan Perdamaian setelah bergabungnya Israel, Indonesia dapat lebih memahami situasi dan mengambil sikap yang tepat. Keberadaan Indonesia di dewan tersebut juga memberikan suara bagi negara.
"Justru dengan di sana kita bisa lebih memahami dan bisa lebih bersikap untuk mencapai target-target tersebut," ucap dia.
Lebih lanjut, Dave optimistis peluang Palestina untuk turut bergabung ke Dewan Perdamaian tetap terbuka. Ia menyinggung posisi tawar Indonesia dalam mewujudkan hal tersebut.
"Bukan berarti tertutup kan. Kalau kita keluar, ya berarti kita sudah pasti menutup kemungkinan itu. Jadi diplomasi harus terus berjalan," ujar dia.
Dave juga meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki rencana dan konsep yang jelas terkait keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian.
"Jadi kita support kebijakan pemerintah untuk memastikan fungsi BoP ini benar-benar tercapai. Yang jelas saat ini kita tetap membela, mendukung kemerdekaan rakyat Palestina," tutur dia.
Respons Kementerian Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI turut memberikan tanggapan terkait bergabungnya Israel ke Dewan Perdamaian. Kemlu menegaskan prinsip Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina, tidak akan berubah.
"Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang kepada wartawan, Kamis (12/2).
Yvonne menambahkan, keikutsertaan negara mana pun dalam Board of Peace tidak akan mengubah prinsip Indonesia. Kemlu mengecam pelanggaran hukum internasional dan mengedepankan realisasi solusi dua negara.
"Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ujarnya.
Rincian Sikap Indonesia di Dewan Perdamaian
Berikut adalah poin-poin utama sikap Indonesia di Dewan Perdamaian:
| Aspek | Sikap Indonesia |
|---|---|
| Normalisasi Hubungan | Tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun. |
| Legitimasi Kebijakan | Tidak sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun. |
| Dasar Keikutsertaan | Mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza. |
| Prinsip Utama | Menghentikan kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, realisasi solusi dua negara. |
Dengan tetap aktif di Dewan Perdamaian, Indonesia berupaya untuk terus menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan mengupayakan perdamaian di kawasan tersebut.









