Category: Politik

  • Prabowo Soroti Korupsi di Indonesia Economic Outlook Jakarta

    Prabowo Soroti Korupsi di Indonesia Economic Outlook Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu malu mengakui kekurangan, terutama masalah korupsi yang masih merajalela.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    "Banyak kawan-kawan luar negeri, kita tidak perlu malu kalau kita punya kekurangan. Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia," kata Prabowo.

    Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa manipulasi dan kebocoran uang negara harus segera diatasi. Ia juga menyinggung para pengusaha untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku.

    "Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi ya semua tingkatan. Saya kumpulkan pengusaha-pengusaha yang sebagian besar adalah kawan saya sendiri, saya sampaikan, sudahlah, kalian sudah besar, sudah kaya, patuhi peraturan. Kalian pinter-pinter, tapi di Indonesia ini orang pinter itu pinternya pinter mencari peluang mengatasi peraturan," kata dia.

    Gaungkan Slogan 'The New Indonesia' Bebas Korupsi

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kembali menggaungkan slogan 'The New Indonesia' yang bersih dari praktik korupsi.

    "So, kita harus bersihkan ya. Kita harus ada The New Indonesia. The New Indonesia, harus, tidak boleh, tidak boleh ada korupsi," ujarnya.

    Berikut adalah data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir:

    Tahun Skor IPK Peringkat
    2019 40 85
    2020 37 102
    2021 38 96
    2022 34 110
    2023 34 115

    Data tersebut menunjukkan bahwa skor dan peringkat Indonesia dalam IPK mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi tantangan yang signifikan.

  • ATR/BPN Selamatkan Aset DKI Rp102 Triliun Lewat Sertifikasi Tanah

    ATR/BPN Selamatkan Aset DKI Rp102 Triliun Lewat Sertifikasi Tanah

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyerahkan 3.922 sertifikat hak atas tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Penyerahan berlangsung di Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari.

    Penyerahan sertifikat ini menandakan penyelamatan aset negara dengan total nilai mencapai Rp102 triliun.

    "Alhamdulillah, hari ini tugas dan amanat dari Bapak Gubernur DKI Jakarta terkait permohonan sertifikat tanah bisa kita selesaikan. Nilainya kalau divaluasi mencapai Rp102 triliun. Dengan adanya sertifikat ini, maka kita mampu menyelamatkan aset negara senilai Rp102 triliun," ungkap Nusron dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).

    Nusron mengapresiasi sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, yang telah bekerja keras menuntaskan proses sertifikasi aset tersebut. Menurutnya, kepastian hukum atas tanah menjadi kunci dalam mengamankan barang milik negara (BMN) agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

    Kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Pemprov DKI Jakarta akan terus diperkuat, termasuk dalam rencana penyerahan sertifikat tanah wakaf pada bulan Ramadan mendatang.

    "Semoga kerja sama ini langgeng dan kita bisa sama-sama mengamankan aset-aset negara," ujar Nusron.

    Rincian Aset yang Disertifikasi

    Pramono menerima sertifikat dengan cakupan total luas tanah mencapai 563,9 hektare. Berikut rincian aset yang disertifikatkan:

    Jenis Aset Jumlah
    Ruas Jalan 2.837
    Gedung (Karang Taruna, Balai Rakyat, Sarana Olahraga) 691
    Sarana Pendidikan 154
    Taman 123
    Kantor Kelurahan/Kecamatan 39
    Eks Rumah Dinas 17

    Aset-aset tersebut tersebar di berbagai wilayah DKI Jakarta dan memiliki fungsi penting bagi pelayanan publik.

    Pemanfaatan Sertifikat untuk Pembangunan Jakarta

    Pramono menyatakan, seluruh sertifikat yang diterima akan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan Jakarta.

    "Penyerahan sertifikat ini bukan sekadar administratif, tetapi mempunyai dampak yang signifikan bagi Pemerintah DKI Jakarta. Sebagai kota global, sertifikat yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN ini akan semakin membuat Jakarta tertib administrasi, transparan, terbuka, dan semakin baik," tuturnya.

    Pemprov DKI Raih Penghargaan MURI

    Atas keberhasilan ini, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan piagam penghargaan dari MURI atas Penyertipikatan Hak Pakai Terbanyak di Tingkat Pemerintah Provinsi dengan 3.922 sertifikat senilai Rp102 triliun. Penghargaan disampaikan langsung oleh Direktur Operasional MURI.

    Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh beserta jajaran.

  • Prabowo Jamin Nelayan Dapat Kelonggaran Kredit di Atas 10 Tahun

    Prabowo Jamin Nelayan Dapat Kelonggaran Kredit di Atas 10 Tahun

    Presiden Prabowo Subianto memberikan angin segar bagi para nelayan dengan menjamin kelonggaran pengembalian kredit hingga lebih dari 10 tahun. Kebijakan ini menyusul program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang menargetkan 5.000 unit pada tahun 2029.

    Prabowo menargetkan pembangunan 1.000 KNMP modern pada tahun 2026. Ia mengungkapkan bahwa banyak desa nelayan di Indonesia yang belum tersentuh bantuan nyata dari pemerintah sejak kemerdekaan.

    "Tiap desa nelayan terdiri dari sekian ratus, ada yang 300, 500, ada yang sampai 2.000 nelayan yang selama Republik Indonesia berdiri belum pernah disentuh oleh pemerintah Republik Indonesia. Nelayan-nelayan kita belum pernah dapat perhatian. Mereka kadang-kadang belum tidak bisa punya es, tidak ada pabrik es di desa mereka. Mereka sulit dapat solar mereka sulit untuk dapat akses ke pasar ini. Kita ubah, kita totalnya dalam empat tahun mendatang kita akan membangun 5.000 desa nelayan," ujar Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026).

    Bantuan untuk Desa Nelayan

    Setiap desa nelayan akan menerima bantuan berupa kapal, pabrik es, hingga cold storage. Bantuan ini akan dikelola melalui koperasi dan harus dibayar kembali ke negara.

    "Kita akan permudah regulasi supaya mereka bisa menumpukan kegiatan ekonomi yang mendasar dan mereka akan menghasilkan protein dalam kondisi yang tidak terlalu mahal untuk seluruh rakyat Indonesia," terang Prabowo.

    Kelonggaran Pengembalian Pinjaman

    Pemerintah akan memberikan kelonggaran pengembalian pinjaman dengan jangka waktu di atas 10 tahun. Prabowo bahkan menyindir pengusaha besar yang sering meminta keringanan utang atau restrukturisasi.

    "Mereka kita beri kelonggaran pengembaliannya bisa di atas 10 tahun, 11 (tahun) sampai 12 tahun yang tidak ada masalah, karena para pengusaha-pengusaha besar juga kadang-kadang minta kredit juga belasan tahun. Itu pun sering minta restrukturisasi," terang Prabowo.

    Berikut ini adalah target pembangunan KNMP dalam beberapa tahun ke depan:

    Tahun Target KNMP
    2026 1.000 Unit
    2029 5.000 Unit

    Dengan adanya program KNMP dan kelonggaran kredit ini, diharapkan kesejahteraan nelayan Indonesia dapat meningkat secara signifikan.

  • Eks Koordinator Kemnaker Akui Beri Honor ke Terdakwa Kasus K3

    Eks Koordinator Kemnaker Akui Beri Honor ke Terdakwa Kasus K3

    Mantan Koordinator Bidang Akreditasi Kelembagaan dan SMK3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Asep Juhut Mulyadi, memberikan pengakuan mengejutkan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia mengaku pernah memberikan sebagian honornya sebagai narasumber kepada Hery Sutanto, yang merupakan terdakwa dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) izin Tenaga Kerja Asing (TKA).

    Pengakuan ini disampaikan Asep saat menjadi saksi dalam sidang yang digelar pada Jumat (13/2/2026). Dalam sidang tersebut, Immanuel Ebenezer (Noel), mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan 10 terdakwa lainnya juga dihadirkan.

    Jaksa membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Asep yang menyatakan bahwa pemberian uang kepada Hery Sutanto bukan berasal dari uang nonteknis sertifikat, melainkan dari sebagian honor mengajar dan honor penguji yang disisihkan.

    "Di sini Saudara mengatakan di nomor 14. Bahwa, izin membacakan Majelis. 'Bahwa tidak setiap bulan saya memberikan uang kepada Hery Susanto selaku Direktur Pembinaan Kelembagaan K3. Namun benar saya pernah memberikan uang kepada Hery Susanto namun uang tersebut bukan berasal dari uang nonteknis sertifikat,'" kata jaksa membacakan BAP Asep.

    "Karena uang tersebut berasal dari sebagian uang honor mengajar dan honor penguji yang saya terima yang saya sisihkan untuk kebutuhan Hery Susanto'. Nah ini pertanyaan saya tadi. Apakah Hery Susanto pernah mengatakan kepada Saudara bahwa 'Kamu nanti jadi narasumber', sehingga uang honor itu Saudara berikan kepada Hery Susanto?" lanjut jaksa.

    Alasan Pemberian Honor

    Asep menjelaskan bahwa ia menyisihkan honor tersebut sebagai bentuk penghormatan atau apresiasi kepada Hery yang saat itu menjabat sebagai pimpinannya.

    "Itu saya pernah melakukan bahwa setelah menerima honor, karena saya tidak punya sumber pendapatan lain Pak, jadi saya pengen memberikan apresiasi kepada pimpinan, akhirnya saya memberikan uang honor itu ke Pak Direktur Pak waktu itu," ujar Asep.

    "Apa pemikiran Saudara memberikan uang apresiasi ke pimpinan?" tanya jaksa.

    "Ya hanya penghormatan aja Pak kepada pimpinan," jawab Asep.

    Jaksa pun merasa heran dengan alasan tersebut, karena menurutnya, seharusnya pimpinan yang memberikan apresiasi kepada bawahan.

    "Apakah itu tidak keliru? Harusnya pimpinan memberikan ke bawahan kan?" tanya jaksa.

    "Iya, seperti itu Pak, izin Pak," jawab Asep.

    Penghormatan Kepada Pimpinan

    Asep kembali menegaskan bahwa ia menghormati Hery sebagai pimpinannya dan merasa diberikan kelonggaran untuk menjadi narasumber di acara Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).

    "Lalu kenapa Saudara bagi kepada Terdakwa?" tanya jaksa.

    "Ya itu karena waktu itu saya pengen memberi Pak, dan saat itu yang ada adalah uang yang saya miliki adalah uang dari hasil honor, makanya saya pernah memberikan, karena udah cukup lama saya tidak pernah memberi itu Pak, dari uang honor itu saya berikan kepada Pak Direktur gitu," jawab Asep.

    "Iya, apa dasar pemikiran Saudara? Sehingga Saudara yang bekerja, Terdakwa yang menerima?" cecar jaksa.

    "Penghormatan aja Pak. Saya saat itu saya berpikir menghormati beliau sebagai pimpinan, saya sebagai anak buah sudah diberikan kelonggaran untuk menjadi narasumber, dan saya memberikan itu sebagai penghormatan saja, Pak," jawab Asep.

    Persentase Honor yang Diberikan

    Jaksa kemudian mencoba mendalami berapa persen dari honor yang diberikan Asep kepada Hery. Namun, Asep mengaku tidak pernah menghitungnya secara spesifik.

    "Berapa persen Saudara berikan? Dari penerimaan honor itu?" tanya jaksa.

    "Izin Pak," jawab Asep.

    "Berapa persen dari penerimaan honor itu Saudara berikan kepada Terdakwa Hery Susanto?" tanya jaksa.

    "Saya tidak menghitung persen gitu Pak, hanya spontan-spontan aja Pak gitu," jawab Asep.

    Berikut ini adalah rincian jabatan dari kedua orang yang terlibat dalam kasus ini:

    Nama Jabatan
    Asep Juhut Mulyadi Eks Koordinator Bidang Akreditasi Kelembagaan dan SMK3 Kemnaker
    Hery Sutanto Terdakwa kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 izin TKA
  • Prabowo Minta Pengusaha Taati Aturan di Jakarta

    Prabowo Minta Pengusaha Taati Aturan di Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada para pengusaha, termasuk yang merupakan relasinya, untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini ia sampaikan karena menilai masih banyak praktik kebocoran, penyelewengan, dan manipulasi yang terjadi di Indonesia.

    Prabowo menekankan bahwa para pengusaha seharusnya tidak melakukan praktik yang merugikan masyarakat, mengingat mereka sudah memiliki kekayaan yang cukup.

    "Saya kumpulkan pengusaha-pengusaha yang sebagian besar adalah kawan saya sendiri. Saya sampaikan sudahlah kalian sudah besar, sudah kaya, patuhi peraturan, kalian pintar-pintar," ujarnya dalam acara Indonesia Economic Outlook 2025 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Budaya Akali Aturan Harus Dihilangkan

    Prabowo menyoroti tantangan di Indonesia, yaitu kecenderungan orang pintar memanfaatkan kepintarannya untuk mencari celah dan mengakali aturan. Menurutnya, budaya semacam itu harus dihilangkan.

    "Tapi di Indonesia ini orang pintar itu, pintarnya mencari peluang, mengatasi peraturan. Ini dari sekolah kita belajar dan itu kita harus hilangkan itu," ujarnya.

    Pembenahan Birokrasi

    Tidak hanya pengusaha, Prabowo juga meminta kepada para pemangku kepentingan untuk melakukan pembenahan, sehingga praktik mengakali aturan tidak lagi terjadi.

    "Tapi masalahnya, pemerintah birokrasinya juga harus benar. Kadang-kadang birokrasi yang tidak benar," katanya.

    Komitmen Berantas Korupsi

    Prabowo mengakui bahwa Indonesia masih memiliki berbagai kekurangan, termasuk masalah korupsi yang masih marak. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi hingga tuntas.

    "Kita tidak perlu malu kalau kita punya kekurangan, korupsi masih terlalu banyak. kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia," tegasnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting yang disampaikan Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2025:

    Poin Deskripsi
    Ketaatan Aturan Pengusaha harus mematuhi peraturan yang berlaku.
    Pemberantasan Korupsi Komitmen untuk memberantas korupsi hingga tuntas.
    Pembenahan Birokrasi Pemerintah dan birokrasi harus melakukan pembenahan.

    Dengan adanya perbaikan di berbagai sektor, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik dan sejahtera.

  • Prabowo Klaim Pangkas Anggaran Negara Rp 308 Triliun

    Prabowo Klaim Pangkas Anggaran Negara Rp 308 Triliun

    Presiden Prabowo Subianto mengklaim telah melakukan efisiensi anggaran hingga mencapai Rp 308 triliun pada tahun pertama pemerintahannya. Efisiensi ini dilakukan dengan memangkas berbagai program yang dinilai kurang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

    Menurut Prabowo, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan yang tidak produktif, kini dialihkan ke program yang dianggap lebih bermanfaat, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    "Uang penghematan itulah yang dipakai untuk program MBG dan sebagainya. Uang yang pasti akan habis untuk hal-hal yang tidak produktif kita alihkan ke hal-hal yang produktif," katanya dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2026).

    Beberapa contoh kegiatan yang dinilai tidak produktif antara lain adalah perjalanan dinas ke luar negeri, seremoni yang dianggap tidak perlu, rapat, seminar, hingga forum group discussion (FGD). Prabowo juga meminta agar kajian dan analisa yang berlebihan dikurangi.

    Fokus pada Program Produktif

    Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus berupaya untuk mengalihkan anggaran dari kegiatan yang tidak produktif ke kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

    "Uang yang pasti akan habis untuk hal-hal yang tidak produktif kita alihkan ke hal-hal yang produktif. Kita mengeluarkan semua yang bersifat tidak produktif, perjalanan luar negeri, seremoni-seremoni yang tidak perlu, rapat seminar, FGD dan sebagainya. Kajian-kajian, analisa-analisa sudah tidak perlu banyak kajian dan analisa," tegasnya.

    Berikut rincian perkiraan alokasi anggaran untuk beberapa program prioritas pemerintah:

    Program Perkiraan Alokasi Anggaran
    Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp X Triliun
    Peningkatan Infrastruktur Desa Rp Y Triliun
    Pengembangan UMKM Rp Z Triliun

    Pemerintah berharap, dengan efisiensi anggaran dan pengalihan ke program yang lebih produktif, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

  • Prabowo Kagum Kualitas Dapur Gizi Polri di IEO 2026

    Prabowo Kagum Kualitas Dapur Gizi Polri di IEO 2026

    Presiden Ir. Prabowo Subianto menyampaikan kekagumannya terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026. Beliau terkesan dengan kualitas SPPG Polri yang menyajikan menu makan bergizi gratis (MBG).

    Acara tersebut berlangsung di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/2/2026). Turut hadir pejabat pemerintah sektor keuangan, duta besar negara sahabat, ekonom, dan akademisi.

    "Tadi pagi saya habis resmikan SPPG polisi. Nanti begitu selesai jumlahnya akan lebih dari 1.100 (SPPG). Saya lihat dan saya kagum dengan kualitasnya," kata Prabowo.

    Ir. Prabowo Subianto meyakini jumlah SPPG akan terus bertambah di berbagai daerah. Ia mengungkapkan SPPG menggunakan peralatan canggih yang diproduksi di dalam negeri.

    "Saya percaya, saya dapat laporan dari Kepala BGN di daerah-daerah lain juga seperti itu. Alat-alat yang kita prediksi dari dalam negeri sudah cukup canggih untuk menjamin kebersihan air, menjamin kebersihan food tray," katanya.

    23 Ribu Lebih Dapur MBG Telah Berdiri

    Saat ini, sudah lebih dari 23 ribu dapur MBG yang beroperasi. Ir. Prabowo Subianto menekankan pentingnya pengelolaan limbah dari MBG.

    "Selanjutnya juga mengatur limbah dari MBG ini. Hari ini sudah mencapai 23 ribu lebih dapur," katanya.

    Target 30 Ribu SPPG dan Dampak Lapangan Kerja

    Ir. Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang signifikan.

    "Pada puncaknya ini akan mencapai 82 juta lebih penerima manfaat. Pada ujungnya akan lebih dari 30 ribu dapur. Tiap dapur memperkerjakan 50 orang. Dari MBG saja sekarang sudah 1 juta orang bekerja," katanya.

    Berikut rincian target dan dampak program SPPG:

    Aspek Target/Dampak
    Jumlah SPPG 30.000+
    Penerima Manfaat 82 juta+
    Pekerja per Dapur 50 orang
    Total Pekerja dari MBG 1 juta+

    Program SPPG diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemenuhan gizi masyarakat dan pembukaan lapangan kerja baru.

  • Prabowo Akui Program Makan Bergizi Gratis Sebabkan 28 Ribu Kasus Keracunan

    Prabowo Akui Program Makan Bergizi Gratis Sebabkan 28 Ribu Kasus Keracunan

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan data terbaru terkait program makan bergizi gratis (MBG). Saat ini, program tersebut telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat, mulai dari anak usia sekolah hingga ibu hamil. Total, sebanyak 4,5 miliar porsi makanan telah didistribusikan.

    Namun, Prabowo mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan program unggulannya tersebut. Salah satu masalah yang disoroti adalah kasus keracunan makanan yang terjadi setelah mengonsumsi menu MBG.

    Dalam penjelasannya, tercatat 28 ribu kasus keracunan makanan yang dialami penerima manfaat program MBG. Sebagian besar kasus tidak memerlukan perawatan intensif.

    "Kita mengakui terdapat 28 ribu katakanlah penerima manfaat yang mengalami gangguan dari makanan itu dengan berbagai sebab," kata Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Statistik dan Upaya Perbaikan

    Berdasarkan data statistik, angka keracunan MBG berada di kisaran 0,0006% dari total penerima manfaat. Dengan kata lain, 99,9994% program MBG berjalan dengan baik.

    Meski demikian, Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka keracunan hingga nol kasus. Pemerintah berupaya untuk memastikan keamanan dan kesehatan seluruh anak Indonesia yang menerima manfaat dari program MBG.

    "Kita ingin zero error, itu harus kita capai," tegasnya.

    Berikut rincian statistik kasus keracunan program MBG:

    Keterangan Persentase
    Tidak memerlukan perawatan 0,0004%
    Membutuhkan perawatan intensif 0,0002%
    Total Kasus Keracunan 0,0006%
    Program MBG Berhasil 99,9994%

    Prabowo menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program MBG. Pemerintah akan terus berupaya untuk meminimalkan risiko dan memastikan manfaat program ini dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia tanpa menimbulkan masalah kesehatan.

  • Banda Aceh: Pasangan Bukan Muhrim Dicambuk di Taman Sari

    Banda Aceh: Pasangan Bukan Muhrim Dicambuk di Taman Sari

    Banda Aceh digegerkan dengan pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pasangan bukan muhrim. MB (20) dan MA (32) menerima hukuman cambuk di Taman Bustanussalatin (Taman Sari) Banda Aceh, Jumat (13/2/2026), atas perbuatan mereka.

    Keduanya ditangkap warga Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata, pada akhir tahun 2025. Kasipidum Kejari Banda Aceh, Rajeskana, menjelaskan penangkapan terjadi saat pasangan ini berduaan di sebuah rumah.

    "Keduanya ditangkap warga di Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata akhir 2025 lalu," kata Kasipidum Kejari Banda Aceh Rajeskana kepada wartawan.

    Proses Hukuman Cambuk

    Mahkamah Syar'iyah (MS) Kota Banda Aceh menjatuhkan vonis 25 kali cambukan kepada masing-masing terdakwa, namun dikurangi masa tahanan. MB dicambuk 24 kali dalam posisi berdiri, sementara MA dicambuk 23 kali dalam posisi duduk.

    Alasan Pengurangan Hukuman Berbeda

    Rajeskana menjelaskan perbedaan jumlah pengurangan hukuman disebabkan perbedaan masa tahanan. Penahanan MB sempat ditangguhkan, sehingga pengurangan hukumannya hanya satu kali cambukan.

    "Perempuannya menjalani tahanan hingga sekarang," jelasnya.

    Awal Mula Perkenalan dan Tarif Kencan

    Berdasarkan putusan MS Banda Aceh, kasus ini bermula ketika MB menghubungi MA melalui aplikasi pesan untuk berhubungan badan pada Jumat (12/12/2025). Awalnya, MA menawarkan tarif Rp 500 ribu untuk kencan singkat, namun setelah negosiasi, mereka sepakat pada tarif Rp 250 ribu.

    Tarif tersebut sudah termasuk biaya kamar Rp 75 ribu dan uang keamanan Rp 30 ribu. Keduanya bertemu di sebuah indekos, dan saat tengah bercumbu, mereka digerebek warga dan diserahkan ke polisi syariah.

    Pelanggaran Qanun Jinayat

    Dalam persidangan, keduanya terbukti bersalah melakukan jarimah ikhtilat yang melanggar Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh No.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

    Rincian Biaya Kencan

    Berikut rincian biaya kencan yang disepakati oleh MB dan MA:

    Jenis Biaya Jumlah (Rp)
    Tarif Awal 500.000
    Tarif Disepakati 250.000
    Biaya Kamar 75.000
    Uang Keamanan 30.000
  • Prabowo Klaim Program Makan Bergizi Gratis Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja

    Prabowo Klaim Program Makan Bergizi Gratis Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membuka jutaan lapangan kerja, terutama melalui pendirian dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Prabowo menargetkan program MBG akan menjangkau lebih dari 82 juta penerima manfaat pada tahap puncaknya. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan meningkatkan jumlah dapur menjadi sekitar 30.000 unit.

    Setiap dapur diperkirakan akan mempekerjakan sekitar 50 orang. Dengan demikian, program ini berpotensi menciptakan 1,5 juta lapangan kerja.

    "MBG ini hari ini sudah mencapai 23.000 lebih dapur, SPPG. Pada puncaknya ini akan sampai 82 juta lebih penerima manfaat. Pada ujungnya akan mencapai 30.000 dapur, dan tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Dari MBG saja sekarang sudah lebih dari 1 juta orang bekerja. Di ujungnya akan 1,5 juta orang bekerja. Tiap hari," kata Prabowo dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (13/2/2026).

    Dampak Ekonomi di Desa

    Selain menyerap tenaga kerja langsung, program dapur MBG juga diyakini akan memicu aktivitas ekonomi di sekitarnya. Setiap dapur akan melibatkan 5 hingga 10 pemasok, dan masing-masing pemasok akan bekerja sama dengan 3 hingga 5 petani.

    Dampak positif ini akan dirasakan oleh berbagai pihak, mulai dari petani sayur, petani ikan, peternak ayam dan kambing, hingga produsen susu. Mereka akan mendapatkan kepastian pasar karena hasil produksi mereka dibeli langsung untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG di wilayah masing-masing.

    "Tapi tiap dapur akan menimbulkan dan sudah menimbulkan 5-10 pemasok, supplier. Masing-masing pemasok punya 3-5 petani bekerja. Ekonomi di desa hidup. Petani sayur, petani ikan, peternak ayam, kambing, susu, semua yakin bahwa hasilnya langsung dibeli dan tidak jauh karena di tiap kampung mereka punya pasar tetap pasarr terjamin. Ini menimbulkan ekonomi dari bawah," jelas Prabowo.

    Berikut ini adalah estimasi jumlah penerima manfaat dan potensi tenaga kerja yang terserap dalam program MBG:

    Keterangan Jumlah
    Target Penerima Manfaat 82 juta+
    Target Jumlah Dapur 30.000
    Pekerja per Dapur 50 orang
    Potensi Total Pekerja 1,5 juta orang

    Prabowo menilai bahwa capaian ini adalah bukti awal dari satu tahun pemerintahan yang berjalan. Pemerintah akan terus membuktikan dampak positif program ini melalui hasil nyata di lapangan.

    "Kepala daerah melaporkan bahwa mereka merasakan dinamisme dari bawah. Ini hanya salah satu bukti awal dari satu tahun kita bekerja, dan ini akan terus kita buktikan dengan hasil nyata," tutup Prabowo.