Category: Politik

  • IKN Bukan Sekadar Pindah Ibu Kota, tapi Mendesain Ulang Birokrasi

    IKN Bukan Sekadar Pindah Ibu Kota, tapi Mendesain Ulang Birokrasi

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menegaskan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan hanya sekadar memindahkan pusat pemerintahan. Menurutnya, IKN adalah peluang emas untuk merancang ulang cara kerja negara, pengambilan keputusan birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

    Presiden Prabowo Subianto, dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, mengingatkan pentingnya kekuatan fondasional bangsa. Beliau mengutip Thucydides: "The strong do what they can and the weak suffer what they must", yang berarti hanya bangsa yang kuat yang mampu menentukan nasibnya sendiri. Birokrasi yang unggul menjadi salah satu syarat utama kelangsungan peradaban sebuah negara.

    "Dalam konteks IKN, pesan tersebut menjadi sangat relevan. IKN bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan. IKN adalah kesempatan untuk merancang ulang cara negara bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat," kata Rini dalam keterangannya, Sabtu (14/2/2026).

    Rini menyampaikan hal ini saat menjadi pembicara pada Kuliah Umum bagi ASN Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (13/2/2026). Ia menekankan bahwa IKN bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan, melainkan simbol cara baru negara bekerja. Kualitas birokrasi di IKN akan mencerminkan wajah peradaban baru Indonesia.

    Rini menjelaskan bahwa IKN tidak hanya membangun birokrasi yang bekerja secara terpisah, tetapi juga membangun smart governance, yang memungkinkan negara untuk menjadi lebih lincah, terintegrasi, dan hadir.

    "Melalui layanan berbagi pakai, baik shared office maupun shared system, kita mendorong efisiensi, kolaborasi, dan percepatan pengambilan keputusan. Dengan demikian, fasilitas pendukung terkelola bersama, sistem digital terintegrasi, dan pola kerja bergerak menuju agile government," ucap Rini.

    Integrasi Kawasan dan Layanan Digital Terpadu

    Rini menyoroti pengalaman negara lain yang menunjukkan bahwa integrasi kawasan dan layanan digital terpadu adalah kunci efektivitas pemerintahan.

    "Di IKN, kita memiliki kesempatan untuk menerapkannya sejak awal, bukan sebagai perbaikan, tetapi sebagai desain dasar. Inilah fondasi smart governance di IKN: terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi hasil," jelasnya.

    Berikut adalah tabel yang menggambarkan perbedaan antara birokrasi konvensional dan smart governance yang diusung di IKN:

    Aspek Birokrasi Konvensional Smart Governance IKN
    Pola Kerja Silo, Terpisah-pisah Terintegrasi, Kolaboratif
    Pengambilan Keputusan Lambat, Hierarkis Cepat, Partisipatif
    Fokus Prosedur Hasil, Dampak
    Teknologi Terbatas, Manual Terintegrasi, Digital
    Responsivitas Kurang Adaptif Adaptif, Responsif

    ASN IKN: Birokrasi Digital Generasi Pertama

    Ia menambahkan bahwa IKN lahir di tengah era disrupsi yang didorong oleh digitalisasi dan percepatan Artificial Intelligence (AI). Pelayanan publik dituntut semakin cepat, terintegrasi, dan responsif dalam kondisi ini.

    "Pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Oleh karena itu, IKN tidak bisa dibangun dengan cara berpikir birokrasi konvensional. ASN IKN harus menjadi birokrasi digital-native pertama di Indonesia, yang adaptif dan siap memimpin perubahan," ujarnya.

    "Jika IKN lahir di era disrupsi, maka jawabannya jelas. IKN harus dimulai dari manusianya. Kota yang cerdas hanya bisa dibangun oleh aparatur yang terus belajar dan berkembang. Karena itu, kita perlu menetapkan standar kompetensi digital ASN IKN yang jelas dan terukur, disertai asesmen serta pemetaan yang terintegrasi dalam sistem nasional," pungkasnya.

  • Prabowo Klaim Hemat Anggaran Rp 300 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis

    Prabowo Klaim Hemat Anggaran Rp 300 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis

    Presiden Prabowo Subianto mengklaim telah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 300 triliun pada tahun pertama pemerintahannya. Penghematan ini didapatkan dari pemangkasan program-program yang dinilai tidak produktif.

    Hasil penghematan anggaran tersebut kemudian dialihkan untuk program-program yang lebih produktif, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Prabowo.

    "Di tahun pertama pemerintahan kita, kita telah menghemat sangat besar, 300 triliun lebih penghematan kita. Uang penghematan inilah yang kita pakai untuk program MBG dan sebagainya," ujar Prabowo dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (13/2/2026).

    "Uang penghematan itulah yang dipakai untuk program MBG dan sebagainya. Uang yang pasti akan habis untuk hal-hal yang tidak produktif kita alihkan ke hal-hal yang produktif," sambung Prabowo.

    Beberapa kegiatan yang dinilai tidak produktif dan dipangkas anggarannya meliputi perjalanan luar negeri, seremoni yang tidak perlu, rapat, seminar, hingga forum group discussion (FGD).

    Prabowo juga meminta untuk mengurangi kajian dan analisa yang dinilai berlebihan.

    "Uang yang pasti akan habis untuk hal-hal yang tidak produktif kita alihkan ke hal-hal yang produktif. Kita mengeluarkan semua yang bersifat tidak produktif, perjalanan luar negeri, seremoni-seremoni yang tidak perlu, rapat seminar, FGD dan sebagainya. Kajian-kajian analisa-analisa sudah tidak perlu banyak kajian dan analisa. Ini kita sudah hemat sangat luar biasa, Rp 308 triliun kita hemat, US$ 18 miliar. Dan kita bisa lakukan lebih besar lagi," beber Prabowo.

    Target Penerima dan Jumlah Dapur MBG

    Menurut Prabowo, pada tahap puncaknya, program MBG ditargetkan menjangkau lebih dari 82 juta penerima manfaat. Untuk mendukung cakupan tersebut, jumlah dapur akan ditingkatkan menjadi sekitar 30 ribu unit.

    Serapan Tenaga Kerja dari Program MBG

    Setiap dapur MBG diperkirakan akan mempekerjakan sekitar 50 orang. Dengan skema tersebut, saat ini sudah lebih dari 1 juta orang bekerja dan berpotensi bertambah mencapai 1,5 juta orang.

    "MBG ini hari ini sudah mencapai 23 ribu lebih dapur, SPPG. Pada puncaknya ini akan sampai 82 juta lebih penerima manfaat. Pada ujungnya akan mencapai 30 ribu dapur. Dan tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Dari MBG saja sekarang sudah lebih dari 1 juta orang bekerja. Di ujungnya akan 1,5 juta orang bekerja. Tiap hari," sebut Prabowo.

    Dampak Ekonomi Program MBG

    Tak hanya menyerap tenaga kerja langsung, dapur MBG juga memicu aktivitas ekonomi di sekitarnya. Prabowo menyebut tiap dapur melibatkan 5 hingga 10 pemasok, dan masing-masing pemasok melibatkan 3 hingga 5 petani.

    Dampak positif ini dirasakan oleh petani sayur, petani ikan, peternak ayam, kambing, hingga produsen susu. Mereka mendapatkan kepastian pasar karena hasil produksi dibeli langsung untuk kebutuhan dapur MBG di wilayah masing-masing.

    "Tapi tiap dapur akan menimbulkan dan sudah menimbulkan 5-10 pemasok, supplier. Masing-masing pemasok punya 3-5 petani bekerja. Ekonomi di desa hidup. Petani sayur, petani ikan, peternak ayam, kambing, susu, semua yakin bahwa hasilnya langsung dibeli dan tidak jauh karena di tiap kampung mereka punya pasar tetap pasar terjamin. Ini menimbulkan ekonomi dari bawah," tutur Prabowo.

    Berikut rincian target dan dampak program MBG:

    Aspek Target/Dampak
    Penerima Manfaat 82 juta lebih
    Jumlah Dapur 30 ribu
    Tenaga Kerja Per Dapur 50 orang
    Total Tenaga Kerja 1,5 juta orang
    Pemasok Per Dapur 5-10
    Petani Per Pemasok 3-5

    Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi penerima, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian di tingkat desa.

  • Trump Isyaratkan Perubahan Rezim Iran di Tengah Ketegangan Timur Tengah

    Trump Isyaratkan Perubahan Rezim Iran di Tengah Ketegangan Timur Tengah

    Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membuka kemungkinan perubahan rezim di Iran. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan perintah pengiriman kapal induk kedua AS ke Timur Tengah, meningkatkan tensi di kawasan tersebut.

    "Sepertinya itu akan menjadi hal terbaik yang bisa terjadi," kata Trump kepada wartawan di pangkalan militer Fort Bragg, Carolina Utara, Jumat (13/2) waktu setempat, ketika ditanya tentang kemungkinan "perubahan rezim" di Iran.

    Trump menyinggung perundingan yang berjalan selama 47 tahun tanpa hasil konkret. "Selama 47 tahun, mereka terus berbicara dan berbicara dan berbicara. Sementara itu, kita telah kehilangan banyak nyawa sementara mereka berbicara," ujar Trump.

    Ketika ditanya mengenai sosok pengganti yang ia inginkan, Trump enggan berspekulasi. "Saya tidak ingin membicarakan hal itu. Ada orang-orang," jawabnya.

    Trump juga menegaskan penolakannya terhadap pengayaan uranium oleh Iran. "Kita tidak menginginkan pengayaan uranium," tegasnya.

    Pengerahan Kekuatan Militer

    Trump mengumumkan pengiriman kelompok kapal induk kedua ke Timur Tengah. Langkah ini memperkuat ancaman militer terhadap Iran di tengah negosiasi program nuklirnya.

    "Kapal itu akan segera berangkat," kata Trump, menanggapi laporan tentang pemindahan kapal induk USS Gerald R. Ford dari Karibia ke Timur Tengah.

    "Jika kita tidak mencapai kesepakatan, kita akan membutuhkannya," imbuhnya.

    Konsekuensi Jika Gagal Capai Kesepakatan

    Sehari sebelumnya, Kamis (12/2) waktu setempat, Trump memperingatkan konsekuensi "sangat traumatis" bagi Iran jika gagal mencapai kesepakatan nuklir.

    "Kita harus mencapai kesepakatan, jika tidak, akan sangat traumatis, sangat traumatis. Saya tidak ingin itu terjadi, tetapi kita harus mencapai kesepakatan," kata Trump.

    "Ini akan menjadi trauma yang sangat besar bagi Iran jika mereka tidak mencapai kesepakatan," lanjutnya.

    Penempatan Armada AS di Teluk Persia

    Sebelumnya, Trump telah mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln beserta kapal-kapal perang pengiring ke Teluk Persia. Armada tersebut masih berada di wilayah itu hingga saat ini.

    Berikut adalah rincian penempatan kapal induk AS di wilayah tersebut:

    USS Abraham Lincoln dikerahkan akhir bulan lalu dan masih berada di lokasi.

    USS Gerald R. Ford akan segera dikirim dari Karibia ke Timur Tengah.

    Ancaman dan Diplomasi

    Pernyataan Trump mengindikasikan kombinasi antara ancaman militer dan tekanan diplomatik terhadap Iran terkait program nuklirnya. Masa depan perundingan dan stabilitas kawasan Timur Tengah masih menjadi perhatian utama.

  • PN Denpasar Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru di Bali

    PN Denpasar Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru di Bali

    Pengadilan Negeri (PN) Denpasar mengadakan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru di Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar, Jumat (13/2/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para penegak hukum di Bali terkait implementasi undang-undang tersebut.

    Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Bali, Bambang Hery Mulyono, membuka acara sosialisasi yang bertema "Implementasi KUHP dan KUHAP Baru: Dinamika dan Tantangan dalam Praktik Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan".

    Fokus utama sosialisasi ini adalah pembahasan mengenai mekanisme pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Hal ini menjadi terobosan baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, dibahas pula sinergitas antara Bapas, pengadilan, dan kejaksaan.

    Humas PN Denpasar, Wayan Suarta, menjelaskan tujuan dari sosialisasi ini.

    "Tujuan acara ini, agar aparat penegak hukum di wilayah Bali bisa memiliki persepsi yang sama dalam rangka melaksanakan beberapa ketentuan baru yang terdapat di KUHP dan KUHAP," ujar Wayan Suarta.

    Keadilan Restoratif dan Rehabilitasi

    Sosialisasi ini dihadiri oleh Kajati Bali Chatarina Muliana, perwakilan Polda Bali, hingga pengacara dari Peradi. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan berbagai peraturan hukum yang telah diterapkan pada tahun ini.

    Salah satu poin penting yang dibahas adalah sejumlah kasus yang lebih mengedepankan keadilan restoratif dan rehabilitasi bagi pelanggar hukum. Suarta menekankan pentingnya sinergitas antar penegak hukum untuk keberhasilan penerapan pidana baru ini.

    Berikut adalah peran masing-masing lembaga penegak hukum dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru:

    Lembaga Peran
    Pengadilan Pemberi putusan dengan opsi pidana kerja sosial
    Kejaksaan Eksekutor putusan sesuai regulasi
    Bapas Pengawasan dan pembimbingan terpidana

    Pengadilan berperan sebagai pemberi putusan yang kini memiliki opsi menjatuhkan pidana kerja sosial. Kejaksaan berfungsi sebagai eksekutor yang memastikan putusan yang dijalankan sesuai regulasi. Bapas sangat vital dalam melakukan pengawasan dan pembimbingan bagi terpidana.

    Kendala Implementasi KUHP dan KUHAP Baru

    Suarta mengungkapkan masih ada beberapa kendala dalam implementasi KUHP dan KUHAP baru.

    "Sampai saat ini beberapa perangkat hukum yang ditentukan dalam KUHP belum ada yaitu belum ada peraturan pemerintahnya dan belum ada perdanya," tandas Suarta.

  • Hamas Respons Rencana Indonesia Kirim Ribuan Tentara ke Gaza

    Hamas Respons Rencana Indonesia Kirim Ribuan Tentara ke Gaza

    Kelompok milisi Hamas menanggapi rencana Indonesia untuk mengirimkan ribuan tentara sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Jalur Gaza. Respons ini menyoroti pentingnya peran dan batasan pasukan internasional di wilayah tersebut.

    Pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan, menekankan bahwa wilayah kerja pasukan internasional, termasuk dari Indonesia, harus dibatasi di perbatasan Jalur Gaza. Hamas juga meminta agar tugas pasukan diperjelas, yaitu mencegah agresi militer Israel dan menghentikan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata.

    Hamdan menyatakan bahwa Hamas telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah Indonesia. Dalam komunikasi tersebut, Hamas menekankan bahwa setiap pasukan internasional harus netral di perbatasan dan tidak bertentangan dengan kehendak rakyat Palestina atau menggantikan pendudukan Israel.

    "Setiap pasukan internasional harus berpegang pada peran netral di perbatasan dan tidak mengambil posisi yang bertentangan dengan kehendak rakyat Palestina atau menjadi pengganti pendudukan Israel," kata Hamdan ke Al Jazeera, Kamis (12/02).

    Hamdan menambahkan bahwa pihak Indonesia menegaskan tidak akan menjadi bagian dari pelaksanaan agenda Israel di Jalur Gaza. Misi mereka harus dibatasi pada pemisahan antara warga Palestina dan pasukan pendudukan, serta mencegah agresi tanpa campur tangan urusan internal.

    Pandangan Pengamat Terkait Pesan Hamas

    Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menilai Hamas sedang memberikan pesan kepada dunia internasional, termasuk Indonesia, agar memperhatikan hak-hak rakyat Palestina, terutama dalam mempertahankan wilayah Gaza dari pendudukan Israel.

    "Sehingga tidak terkesan bahwa pasukan yang datang ke Gaza sebagai bagian dari intervensi atas wilayah Gaza, di mana Israel masih menduduki wilayah itu," ujar Yon.

    Pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi, berpendapat bahwa pesan Hamas disampaikan karena kelompok milisi itu curiga bahwa pasukan perdamaian akan menjadi alat untuk mendemiliterisasi Gaza dan melucuti senjata Hamas.

    Penjelasan Kementerian Pertahanan

    Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebelumnya telah mengklaim bahwa rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza tidak untuk melucuti senjata Hamas.

    "Narasi bahwa pasukan Indonesia akan dilibatkan untuk melucuti pihak tertentu atau menjalankan disarmament seperti yang disebut dalam pemberitaan, tidak sesuai dengan fokus yang disiapkan Indonesia," kata Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Rabu (11/02).

    Kemhan menyatakan bahwa fokus perencanaan Indonesia dalam mendukung stabilisasi dan kemanusiaan di Gaza adalah pada aspek rekonstruksi serta layanan kesehatan.

    "Indonesia hadir untuk mendukung perdamaian dan kemanusiaan, bukan untuk memerangi atau berhadapan dengan pihak yang bertikai," ujarnya.

    Rencana Pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional

    Pengiriman personel TNI merupakan bagian dari piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace, BoP) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Badan internasional ini bertujuan untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik.

    Menurut laporan Reuters, Trump akan mengumumkan rencana rekonstruksi senilai miliaran dolar untuk Gaza dan merinci rencana ISF pada pertemuan formal pertamanya di Washington DC, 19 Februari mendatang. Rencana ini juga mendorong pelucutan senjata Hamas.

    Berikut rincian mandat utama BoP:

    Mandat Utama BoP
    Mengawasi pelaksanaan gencatan senjata
    Stabilisasi keamanan
    Proses rekonstruksi Gaza
    Memulihkan tata kelola sipil
    Menjamin transisi menuju perdamaian berkelanjutan

    Pembentukan BoP merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025).

    Respon dari Dalam Negeri

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menekankan bahwa pelibatan TNI ke Gaza harus berorientasi pada misi kemanusiaan dan stabilisasi, bukan operasi tempur. Mandat dari BoP juga harus jelas sebagai misi perdamaian atau perlindungan sipil.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan resiko besar soal keputusan pemerintah mengirimkan tentara Indonesia ke Gaza. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, tidak ingin Indonesia terjebak pada agenda hegemonik Amerika Serikat dan Palestina.

    "Misi perdamaian dalam perspektif ISF sangat berbahaya. Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL [Lebanon] atau UNDOF [Golan] yang jelas di bawah mandat DK PBB," kata Sudarnoto, Rabu (11/02).

    Kesiapan Indonesia

    Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menyatakan bahwa satuan prajurit yang akan dikirim ke Gaza akan diambil dari pasukan yang pernah bertugas di wilayah konflik, seperti UNIFIL di Lebanon.

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menambahkan bahwa para personel TNI AD sudah mulai berlatih. Ia memperkirakan jumlah pasukan yang bisa diberangkatkan ke Gaza sebagai pasukan perdamaian mencapai satu brigade atau 5.000-8.000 prajurit.

    Penempatan Pasukan TNI

    Media publik Israel, KAN News, melaporkan bahwa persiapan untuk menampung tentara Indonesia di Gaza telah dimulai di bagian selatan Jalur Gaza, antara Kota Rafah dan Khan Younis. Militer Indonesia diperkirakan bakal menjadi pasukan asing pertama yang mencapai Gaza.

    Jerusalem Post melaporkan, Indonesia akan mengirimkan tim aju ke pusat komando AS di Kiryat Gat pada akhir pekan ini untuk memulai persiapan pengerahan anggota TNI untuk menggantikan tentara Israel di sepanjang Garis Kuning di Gaza akhir tahun ini.

    Pasukan Indonesia tidak akan beroperasi di dalam wilayah Gaza yang dikendalikan oleh Hamas. Misi mereka akan mencakup pengamanan pembangunan awal Rafah serta menjaga lokasi pengumpulan dan penyimpanan senjata Hamas jika organisasi tersebut setuju untuk menyerahkannya, seperti yang diuraikan dalam perjanjian gencatan senjata.

    Tujuan Pengiriman TNI ke Gaza

    Indonesia telah bergabung dengan Board of Peace (BoP)/Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.

    Keikutsertaan ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-State solution), dan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.

  • Fadli Zon Bahas Potensi Kerja Sama Budaya Indonesia-Albania di Jakarta

    Fadli Zon Bahas Potensi Kerja Sama Budaya Indonesia-Albania di Jakarta

    Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, melakukan dialog dengan Charge d' Affaires Kedutaan Besar Republik Albania untuk Indonesia, Nickson Ballço, di Jakarta. Pertemuan ini membahas strategi pengembangan ekosistem budaya dan potensi kerja sama budaya antara Indonesia dan Albania.

    Fadli Zon menyatakan bahwa hadirnya Kementerian Kebudayaan adalah wujud upaya Indonesia dalam memajukan ekosistem kebudayaan. Hal ini menjadi momentum untuk memastikan kekayaan tradisi sebagai fondasi pembangunan karakter bangsa di tengah globalisasi.

    Potensi Kerja Sama Bidang Film

    Fadli Zon menjelaskan bahwa Indonesia dan Albania memiliki potensi kerja sama di bidang kebudayaan, terutama pengembangan ekosistem film. Kolaborasi dapat dilakukan melalui produksi bersama (koproduksi) dan partisipasi aktif dalam festival film internasional.

    "Kita bisa mengeksplorasi diplomasi budaya kita dari sisi film. Film merupakan salah satu media yang menarik, karena film dapat menjadi cara yang paling mudah untuk memperkenalkan kultur dan negara masing-masing. Kemudian kita juga bisa berpartisipasi di Tirana International Film Festival yang diselenggarakan di Albania," ungkap Fadli dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/2/2026).

    Nominasi Bersama Warisan Budaya

    Fadli Zon juga mendorong pengusulan warisan budaya melalui mekanisme nominasi bersama (joint nomination) antara Indonesia dan Albania.

    "Untuk warisan budaya, Albania dan Indonesia bisa mengajukan joint nomination. Selain itu, kita juga bisa terus berpartisipasi aktif dalam Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage-UNESCO untuk mempererat hubungan bilateral dan melindungi kekayaan budaya untuk generasi mendatang," jelasnya.

    Harapan untuk Diplomasi Budaya Berkelanjutan

    Fadli Zon berharap Indonesia dan Albania terus melakukan diplomasi budaya dan kolaborasi lintas bidang untuk mengembangkan ekosistem budaya kedua negara. Ia menegaskan komitmen untuk memperbarui kerja sama bilateral, terutama di bidang kebudayaan.

    Respons Positif dari Albania

    Nickson Ballço menyambut baik potensi kerja sama budaya antara Indonesia dan Albania.

    "Saya harap ke depannya, kedua negara dapat terus melakukan diplomasi untuk pengembangan budaya melalui film hingga festival budaya," pungkasnya.

    Berikut rincian potensi kerja sama yang dibahas dalam pertemuan:

    Bidang Kerja Sama Bentuk Implementasi
    Film Produksi bersama (Koproduksi), Partisipasi festival film internasional (Tirana International Film Festival)
    Warisan Budaya Pengajuan nominasi bersama (Joint Nomination) ke UNESCO
    Forum Internasional Partisipasi aktif dalam Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage-UNESCO
  • Kasus Suap Migor, Hakim Djuyamto Kasasi Vonis 12 Tahun Penjara

    Kasus Suap Migor, Hakim Djuyamto Kasasi Vonis 12 Tahun Penjara

    Terdakwa kasus suap perkara minyak goreng (Migor), Djuyamto, melawan vonis yang diperberat menjadi 12 tahun penjara. Ia telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

    "Pemohon kasasi: Djuyamto," demikian tertulis di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang dilihat, Jumat (13/2/2026).

    Permohonan kasasi Djuyamto tersebut didaftarkan pada Selasa (10/2). Belum ada informasi kapan sidang kasasi dimulai.

    Djuyamto merupakan ketua majelis hakim yang mengadili perkara korupsi ekspor minyak goreng. Saat menjabat, ia menjatuhkan vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus minyak goreng.

    Belakangan, terungkap bahwa vonis lepas itu diberikan karena adanya suap. Djuyamto kemudian diadili.

    Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Djuyamto bersama hakim Agam Syarief dan Ali Muhtarom menerima suap dan gratifikasi terkait vonis lepas tersebut.

    Jaksa mengatakan total suap yang diterima diduga sebesar Rp 40 miliar. Uang suap itu diberikan Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih, dan M Syafei selaku pengacara para terdakwa korporasi migor.

    Pembagian Uang Suap

    Uang suap Rp 40 miliar itu dibagi bersama antara Djuyamto, Agam, Ali, eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta, serta mantan panitera muda perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan.

    Dalam surat dakwaan jaksa, Arif didakwa menerima bagian Rp 15,7 miliar, Wahyu menerima Rp 2,4 miliar, Djuyamto menerima bagian Rp 9,5 miliar, serta Agam dan Ali masing-masing menerima Rp 6,2 miliar.

    Djuyamto sempat menyatakan dirinya tak meminta divonis ringan dalam kasus ini.

    "Saya selaku terdakwa sebagaimana pleidoi terdahulu tidak meminta hukuman seringan-ringannya. Saya tegas meminta hukuman seadil-adilnya," kata Djuyamto saat membacakan duplik di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

    Vonis Awal dan Banding

    Djuyamto dinyatakan bersalah menerima suap secara bersama-sama terkait vonis lepas tersebut.

    Hakim menyatakan Djuyamto bersalah melanggar Pasal 6 ayat 2 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," ujar hakim dalam sidang, Rabu (3/12/2025).

    Hakim menyatakan Djuyamto terbukti menerima suap total Rp 9.211.864.000, Agam Syarief Baharudin menerima Rp 6.403.780.000 dan Ali Muhtarom menerima Rp 6.403.780.000. Duit diterima secara bertahap.

    Berikut detail vonis Djuyamto dkk:

    Nama Vonis Denda Uang Pengganti
    Djuyamto 11 tahun penjara Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan Rp 9.211.864.000 subsider 4 tahun kurungan
    Agam Syarief Baharudin 11 tahun penjara Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan Rp 6.403.780.000 subsider 4 tahun kurungan
    Ali Muhtarom 11 tahun penjara Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan Rp 6.403.780.000 subsider 4 tahun kurungan

    Djuyamto kemudian mengajukan banding. Perkara banding Djuyamto diadili oleh ketua majelis banding Albertina Ho dengan anggota Budi Susilo dan Bragung Iswanto. Putusan banding ini diketok pada Senin (2/1/2026).

    "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun, denda sejumlah Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harta kekayaan Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda tersebut dan apabila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 140 hari," ujar hakim.

    Djuyamto tetap dihukum membayar uang pengganti Rp 9,2 miliar. Sementara, hukuman Agam dan Ali tak berubah di tingkat banding. Kini, Djuyamto kembali melawan vonis terhadap dirinya dengan mengajukan kasasi.

  • DPR Optimistis Revisi UU Ketenagakerjaan Disahkan 2026

    DPR Optimistis Revisi UU Ketenagakerjaan Disahkan 2026

    Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menanggapi desakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) terkait revisi UU Ketenagakerjaan. KSPSI mendesak agar revisi tersebut disahkan sebelum Oktober 2026. Yahya Zaini sendiri optimistis RUU tersebut dapat disahkan pada tahun ini.

    "Saya optimis RUU Ketenagakerjaan bisa disahkan tahun ini. Optimisme tersebut mengemuka dalam pembahasan Komisi IX dengan berbagai kalangan masyarakat waktu RDPU," kata Yahya kepada wartawan, Sabtu (14/2/2026).

    Yahya Zaini menjelaskan bahwa saat ini naskah akademik RUU Ketenagakerjaan tengah dalam proses penyusunan. Ia berharap pada masa sidang berikutnya, pihaknya sudah bisa membahas RUU tersebut dengan pemerintah.

    "Sekarang naskah akademisnya sedang disusun. Saya berharap pada masa sidang yang akan datang kita sudah bisa melakukan pembahasan dengan pemerintah," ujarnya.

    Enam Isu Utama dalam RUU Ketenagakerjaan

    Dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan, terdapat enam isu utama yang menjadi fokus. Isu-isu tersebut meliputi pengaturan tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, pengaturan cuti, alih daya (outsourcing), upah minimum dan tunjangan hari raya (THR) keagamaan, serta pemutusan hubungan kerja (PHK).

    "Pertama, pengaturan soal tenaga kerja asing. Kedua, perjanjian kerja waktu tertentu. Ketiga, pengaturan soal cuti. Keempat, soal alihdaya atau outsourching. Kelima, soal upah minimum dan tunjangan hari raya keagamaan (THR). Keenam, soal pemutusan hubungan kerja (PHK)," ujarnya.

    Yahya Zaini mengharapkan partisipasi aktif dari berbagai kalangan masyarakat, terutama dari unsur pekerja, untuk memberikan masukan terhadap RUU Ketenagakerjaan tersebut.

    "Saya sangat mengharapkan partisipasi yang bermakna dari berbagai kalangan masyarakat, terutama dari unsur pekerja, untuk memberikan masukan terhadap RUU Ketenagakerjaan tersebut," imbuhnya.

    Desakan KSPSI untuk Percepatan Revisi UU

    Sebelumnya, KSPSI telah mendorong pemerintah dan DPR untuk segera menyelesaikan perumusan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Mereka berharap aturan tersebut dapat diterbitkan sebelum Oktober 2026.

    "Mudah-mudahan sebelum Oktober pasti, itu sudah bisa diterbitkan dan ada kepastian hukum bagi kita semua," kata Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, dalam Rakornas II KSPSI di Jakarta Pusat, Kamis (12/2).

    Jumhur Hidayat menambahkan bahwa pihaknya telah berulang kali melakukan diskusi dan memberikan masukan kepada berbagai pihak terkait gagasan UU Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan UU yang adil bagi para buruh.

    Fokus KSPSI pada Poin-Poin UU Cipta Kerja

    Jumhur Hidayat berharap UU Ketenagakerjaan yang baru ini dapat menggantikan poin-poin dalam UU Cipta Kerja yang selama ini dikritik oleh kelompok buruh. KSPSI menyoroti berbagai isu yang perlu dibahas dalam perumusan UU tersebut.

    Berikut adalah enam isu utama yang dibahas dalam RUU Ketenagakerjaan:

    No Isu
    1 Pengaturan Tenaga Kerja Asing
    2 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
    3 Pengaturan Cuti
    4 Alih Daya (Outsourcing)
    5 Upah Minimum dan THR Keagamaan
    6 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

    KSPSI melalui keterangan tertulis, menyoroti berbagai isu yang perlu dibahas dalam perumusan UU tersebut.

  • Prabowo Minta Pengusaha Patuhi Aturan di Jakarta

    Prabowo Minta Pengusaha Patuhi Aturan di Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada para pengusaha untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Pesan ini disampaikan mengingat masih banyak praktik kebocoran, penyelewengan, dan manipulasi yang terjadi di Indonesia.

    Prabowo menekankan bahwa para pengusaha sudah memiliki sumber daya yang cukup, sehingga tidak perlu melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat.

    "Saya kumpulkan pengusaha-pengusaha yang sebagian besar adalah kawan saya sendiri. Saya sampaikan sudahlah kalian sudah besar, sudah kaya, patuhi peraturan, kalian pintar-pintar," ujar Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2025 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Prabowo menyoroti tantangan utama di Indonesia, yaitu kecenderungan orang-orang pintar memanfaatkan kepintarannya untuk mencari celah dan mengakali aturan. Ia menegaskan bahwa budaya semacam itu harus dihilangkan.

    "Tapi di Indonesia ini orang pintar itu, pintarnya mencari peluang, mengatasi peraturan. Ini dari sekolah kita belajar dan itu kita harus hilangkan itu," kata Prabowo.

    Pembenahan Birokrasi Pemerintah

    Tidak hanya kepada pengusaha, Prabowo juga mengimbau para aparat pemerintah untuk melakukan pembenahan, sehingga praktik mengakali aturan tidak lagi terjadi.

    "Tapi masalahnya, pemerintah birokrasinya juga harus benar. Kadang-kadang birokrasi yang tidak benar," katanya.

    Berikut ini adalah perbandingan potensi kerugian negara akibat korupsi di berbagai sektor:

    Sektor Potensi Kerugian Negara (Estimasi)
    Sumber Daya Alam Puluhan Triliun Rupiah per Tahun
    Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Ratusan Miliar Rupiah per Tahun
    Perizinan dan Tata Ruang Miliaran Rupiah per Kasus

    Komitmen Berantas Korupsi

    Prabowo mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai kekurangan, termasuk masalah korupsi yang dinilainya masih merajalela. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi hingga tuntas.

    "Kita tidak perlu malu kalau kita punya kekurangan, korupsi masih terlalu banyak. kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia," tegasnya.

  • Prabowo Kumpulkan Video Kritik Program Makan Bergizi Gratis

    Prabowo Kumpulkan Video Kritik Program Makan Bergizi Gratis

    Presiden Prabowo Subianto menanggapi santai ramalan dan komentar negatif terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagasnya. Alih-alih marah atau melaporkan pihak yang menghina, Prabowo justru meminta agar video-video berisi hinaan terhadap program MBG dikumpulkan.

    Permintaan ini disampaikan Prabowo saat meresmikan 1.079 SPPG Polri di Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Ia secara khusus meminta Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M Qodari untuk mengumpulkan video-video tersebut agar dapat ditonton.

    "Bagi mereka yang waktu kita baru mulai satu bulan saja, dua bulan saja, kita sudah dihina, sudah diramalkan pasti gagal. Pak Qodari tolong dikumpulin ya video klip-video klip yang ramalkan kita pasti gagal, yang mengatakan saya menghina Bangsa Indonesia," kata Prabowo dalam pidatonya.

    Prabowo menegaskan bahwa program MBG bertujuan mulia, yakni untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia. Ia mengaku heran mengapa program ini justru dituduh sebagai bentuk penghinaan.

    "MBG ini penghinaan kepada Bangsa Indonesia? Kita mau menyelamatkan anak-anak kita dibilang menghina, ini harus ada rekam digital ya, direkam semua, Insya Allah kita mencapai 80 sekian juta, aku minta (video), biar saya setiap malam bisa saya lihat-lihat, nggak papa, saya bilang apa iya ya? Apa iya saya menghina Bangsa Indonesia?" tuturnya.

    Ia juga menekankan komitmennya terhadap Indonesia sejak menjadi prajurit. Menurutnya, sisa hidupnya saat ini hanya akan diabdikan untuk membangun Republik Indonesia.

    "Dari umur muda letnan dua tidak punya apa-apa, saya siap mati untuk Republik, kok saya sampai hati mau menghina? Tidak. Saya, sisa hidup saya hanya untuk menyelamatkan, membangun Republik Indonesia," ujarnya.

    60 Juta Penerima Manfaat Setiap Hari

    Prabowo mengungkapkan bahwa program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat setiap harinya. Kepolisian, lanjutnya, turut berperan dalam penyediaan puluhan juta porsi MBG tersebut.

    "Hari ini kita sudah mencapai, laporan Kepala BGN, 60.200.000 penerima manfaat, di antaranya peran dari Polri," kata Prabowo.

    Selain itu, telah didirikan 23 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. SPPG ini berfungsi sebagai dapur untuk menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat.

    "Kita telah memberi makan tiap hari, 60 juta lebih. Kita sudah berhasil memliki 23 ribu SPPG di 38 provinsi seluruh Indonesia," ujarnya.

    Skala Program MBG Setara dengan Negara Lain

    Prabowo memaparkan bahwa penyediaan 60 juta lebih porsi MBG setiap harinya setara dengan berkali-kali kebutuhan di negara lain. Program ini disalurkan kepada beragam kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, ibu hamil, hingga lansia.

    "Jumlah ini kira-kira memberi makan seluruh penduduk Afrika Selatan, setiap hari. Atau sama dengan 10 kali Singapura, setiap hari. Atau 2 kali Malaysia, setiap hari," ucap dia.

    Anggaran MBG Hasil Efisiensi

    Menanggapi tudingan bahwa program MBG menghabiskan uang negara, Prabowo menegaskan bahwa anggaran yang digunakan merupakan hasil efisiensi.

    "Ya kita hadapi kampanye luar biasa menjelek-jelekkan mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang. Padahal, saudara-saudara, uang ini adalah hasil penghematan," ujar Prabowo.

    Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut dihemat agar tidak digunakan untuk kegiatan yang dianggap tidak penting dan berpotensi dikorupsi.

    "Hasil efisiensi dari anggaran yang saya dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat uang ini akan dimakan oleh korupsi, akan dihabis-habiskan untuk memperkaya oknum-oknum pribadi," ujarnya.

    Prabowo juga menyinggung praktik penggelembungan anggaran yang kerap terjadi. Menurutnya, hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk program MBG.

    "Budaya menghabiskan anggaran, budaya menggelembungkan anggaran, budaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, tidak ada manfaat bagi bangsa, negara dan rakyat, itu terus dilaksanakan. Rapat-rapat di hotel di luar kota, seminar-seminar, konferensi-konferensi, kunjungan-kunjungan yang tidak bermanfaat. Rakyat ditipu, rakyat dibohongi, ini yang kita hemat, kita alihkan untuk hal seperti ini," ucapnya.

    Berikut rincian perbandingan skala program MBG dengan populasi negara lain:

    Perbandingan Keterangan
    Populasi Afrika Selatan Setara dengan jumlah porsi MBG setiap hari
    Populasi Singapura 10 kali lipat lebih kecil dari jumlah porsi MBG setiap hari
    Populasi Malaysia 2 kali lipat lebih kecil dari jumlah porsi MBG setiap hari