Category: Politik

  • PKS Usulkan Riset Indeks Integritas Penyelenggara Pemilu ke Kemenkopolkam dan BRIN

    PKS Usulkan Riset Indeks Integritas Penyelenggara Pemilu ke Kemenkopolkam dan BRIN

    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan agar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan riset indeks integritas penyelenggara pemilu. Ide ini disampaikan untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

    Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyambut baik inisiatif serupa yang telah ada. Ia menegaskan, akan lebih baik bila penelitian serupa juga diterapkan pada lembaga penyelenggara pemilu.

    Kholid menyampaikan pandangannya setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Capaian Indeks Integritas Penyelenggara Pemilu (IIPP) di Kuta, Badung, Rabu (11/2/2026).

    “Saya pikir ini inisiatif yang bagus kalau mau dikembangin lagi integritas penyelenggara pemilu itu bagus juga kalau dibuatkan risetnya,” kata Kholid, Rabu (11/2/2026).

    Respons Kemenkopolkam dan BRIN

    Wakil Menteri Kemenkopolkam, Lodewijk Freidrich Paulus, menanggapi positif usulan tersebut. Menurut Lodewijk, kewenangan riset ini nantinya akan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menaungi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    “Karena memang nanti kan kalau ada itu KPU akan membuat tentang itu, termasuk masalah-masalah yang ada,” kata Lodewijk.

    Senada, Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Moch Nurhasim, menambahkan bahwa riset tersebut akan dikerjakan bersama. DKPP dan Kemenkopolkam akan berkolaborasi dalam studi ini.

    “Perhitungannya baru selesai, sehingga indeks kepatuhan politik itu akan segera dirilis oleh DKPP bersama Kemenkopolkam,” ujar Nurhasim.

    Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu di masa mendatang. Pengukuran integritas menjadi kunci penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

    Berikut adalah beberapa lembaga yang terlibat dalam inisiatif riset integritas penyelenggara pemilu:

    Lembaga Peran
    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pengusul inisiatif riset integritas
    Kemenkopolkam Penerima usulan dan kolaborator riset
    BRIN Penerima usulan dan kolaborator riset
    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pelaksana utama riset, menaungi KPU dan Bawaslu
    KPU Badan penyelenggara pemilu, terkait objek riset
    Bawaslu Badan pengawas pemilu, terkait objek riset
  • Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan, Polda Metro Jaya Dalami Laporan Pencemaran Nama Baik di Solo

    Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan, Polda Metro Jaya Dalami Laporan Pencemaran Nama Baik di Solo

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Jokowi dicecar sebanyak 10 pertanyaan tambahan terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukannya.

    Pemeriksaan berlangsung selama 2,5 jam, fokus mendalami proses perkuliahan Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Kuasa Hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menjelaskan bahwa pertanyaan tambahan ini masih berkaitan erat dengan riwayat akademik kliennya. Salah satu fokus pertanyaan adalah mengenai proses pembuatan skripsi.

    "Contohnya mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa. Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa," kata Yakub, kepada awak media di Mapolresta Solo, Rabu (11/2/2026).

    Keterangan ini akan menjadi bagian penting bagi penyidik untuk nantinya dilimpahkan ke Kejaksaan.

    Yakub menambahkan, pertanyaan yang diajukan merupakan pendalaman dari pemeriksaan sebelumnya. Mayoritas pertanyaan berkisar pada detail proses perkuliahan Jokowi di UGM.

    "Prosesnya kebanyakan mengenai proses perkuliahan pak Jokowi ketika di UGM dulu. Sifatnya sementara ini hanya pendalaman-pendalaman dari pertanyaan yang sudah diberikan sebelumnya," ucapnya.

    Perkembangan Proses Hukum Laporan Jokowi

    Mengenai sejauh mana proses hukum laporan di Polda Metro Jaya, Yakub menyatakan penyidik masih melengkapi keterangan. Berbagai alat bukti juga sedang dikumpulkan.

    "Untuk prosesnya tadi kami tanyakan juga ke penyidik. Tentunya dari mereka akan melengkapi juga semua keterangan-keterangan yang dibutuhkan, dan juga alat bukti lainnya sehingga nanti dilimpahkan ke Kejaksaan, dan setelah itu disidangkan," jelasnya.

    Dalam pemenuhan panggilan ini, Jokowi tidak membawa bukti tambahan. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yang dirasa perlu.

    "Dari kami tidak ada (alat bukti tambahan). Tentunya itu wewenang penuh dari penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dirasa perlu," terang Yakub.

    Berikut adalah rincian pemeriksaan Jokowi di Mapolresta Solo:

    Aspek Pemeriksaan Keterangan
    Jumlah Pertanyaan 10 pertanyaan
    Durasi Pemeriksaan 2,5 jam
    Fokus Utama Proses perkuliahan dan skripsi di UGM
    Bukti Tambahan dari Jokowi Tidak ada
    Lokasi Penyidikan Tambahan Solo dan Yogyakarta

    Penyelidikan Saksi dan Bukti Tambahan

    Penyidik masih berada di Solo dan Yogyakarta untuk mengumpulkan barang bukti lain dan memeriksa sejumlah saksi. Kemungkinan adanya bukti tambahan masih terbuka lebar.

    "Bisa saja ada barang bukti lainnya, karena minggu ini para penyidik masih berada di Solo dan Jogja. Jadi masih mungkin saja ada barang bukti tambahan. Tentu itu wewenang penyidik, bukan kami," tambahnya.

    Yakub juga menyebutkan bahwa penyidik memeriksa beberapa saksi di Solo dan Yogyakarta. Namun, dia mengaku tidak mengetahui identitas para saksi tersebut.

    "Ada beberapa (Saksi yang diperiksa), namun kami tidak diberitahukan siapa saja. Namun infonya minggu ini fokus para penyidik di Solo dan Jogja," ucapnya.

    Estimasi lokasi pemeriksaan saksi adalah UGM di Yogyakarta dan saksi terkait perkuliahan Jokowi di Solo.

    Saat ditanya mengenai pemeriksaan ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, Yakub menjelaskan bahwa panggilan tersebut ditujukan langsung kepada Syarif.

    "Tadi pak Jokowi saja (yang diperiksa). Panggilan ke pak Syarif langsung ditujukan ke pak Syarif, bisa saja ditanyakan langsung pak Syarif kami hanya dampingi pak Jokowi sendiri," pungkasnya.

  • Jokowi Diperiksa Polresta Solo Terkait Tudingan Ijazah Palsu

    Jokowi Diperiksa Polresta Solo Terkait Tudingan Ijazah Palsu

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menjalani pemeriksaan di Polresta Solo pada Rabu (11/2/2026) sore. Pemeriksaan ini terkait pelaporannya atas dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu.

    Jokowi tiba di Mapolresta Solo pukul 15.55 WIB, didampingi kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan. Presiden kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.50 WIB.

    Presiden Jokowi mengonfirmasi adanya pemeriksaan tambahan. Ia menyerahkan rincian keterangan kepada tim kuasa hukumnya untuk dijelaskan kepada awak media.

    "Iya ada pemeriksaan tambahan. Untuk keterangan dan penjelasan biar dari kuasa hukum, biar menjelaskan secara rinci," kata Jokowi kepada awak media di Mapolresta Solo.

    Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menjelaskan bahwa kliennya memenuhi panggilan penyidik. Penyidik diketahui sedang melakukan pemeriksaan di Solo dan Yogyakarta.

    Selama kurang lebih 2,5 jam diperiksa, presiden periode 2014-2024 tersebut menerima 10 pertanyaan dari penyidik. Yakub menyebut banyak sub-pertanyaan yang muncul selama proses tersebut.

    Detail Pemeriksaan Jokowi

    Aspek Pemeriksaan Keterangan
    Lokasi Pemeriksaan Mapolresta Solo
    Waktu Kedatangan Pukul 15.55 WIB
    Waktu Keluar Pukul 18.50 WIB
    Durasi Pemeriksaan Sekitar 2,5 jam
    Jumlah Pertanyaan 10 pertanyaan utama (dengan sub-pertanyaan)
    Kuasa Hukum Yakub Hasibuan

    "Tadi sekitar 10 pertanyaan, tentunya pengembangannya cukup lumayan, sekitar 2,5 jam. Kami masuk jam 16.00. Dari 10 pertanyaan itu tentu banyak sub-sub pertanyaan juga," pungkas Yakub Hasibuan.

  • Jokowi Diperiksa Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo Terkait Laporan Ijazah Palsu

    Jokowi Diperiksa Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo Terkait Laporan Ijazah Palsu

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan tambahan. Pemeriksaan ini terkait laporan dugaan pencemaran nama baik atas kasus ijazah palsu. Pemanggilan tersebut dilaksanakan di Mapolresta Solo pada Rabu (11/2/2026).

    Jokowi tiba di lokasi pemeriksaan pada pukul 15.55 WIB dan didampingi oleh kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan. Presiden RI ke-7 tersebut terlihat mengenakan kemeja putih dengan celana panjang berwarna hitam.

    Setelah sekitar tiga jam pemeriksaan, Jokowi keluar dari Mapolresta Solo pada pukul 18.50 WIB. Yakub Hasibuan menjelaskan bahwa pemeriksaan ini adalah bagian dari tindak lanjut laporan polisi yang diajukan Jokowi.

    "Sore ini, Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik, memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya," kata Yakub, kepada awak media di Mapolresta Solo, Rabu (11/2/2026).

    Yakub menambahkan, penyidik Polda Metro Jaya saat ini tengah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi di Solo dan Yogyakarta. Oleh karena itu, Jokowi kembali dipanggil untuk dimintai keterangan tambahan guna melengkapi penyelidikan.

    "Kami mendapatkan panggilan juga, karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta, dan infonya minggu ini ke Jogja juga memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan," ucapnya.

    Pihak Terlapor dan Pasal yang Disangkakan

    Melansir detikNews, Presiden Joko Widodo telah melaporkan lima individu ke Polda Metro Jaya. Kelima orang tersebut memiliki inisial RS, ES, RS, T, dan K. Mereka dilaporkan atas tuduhan penyebaran informasi terkait ijazah palsu.

    Laporan tersebut didasarkan pada dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Berikut rincian pasal yang disangkakan dalam laporan tersebut:

    Pasal Undang-Undang Keterangan
    310 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik
    311 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Fitnah
    27A UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Penyebaran Informasi Bermuatan Fitnah
    32 UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Penyebaran Informasi Elektronik Tidak Sah
    35 UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Manipulasi Informasi Elektronik

    "Pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di UU ITE, antara lain Pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan," kata pengacara Jokowi, Yakup Hasibuan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025).

    Pihak pengacara telah menyerahkan berbagai bukti, termasuk video, kepada penyidik. Jokowi menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian dan menghormati kinerja penyidik dalam mengungkap kasus ini.

    "Mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan, ada RS, RS, kemudian ES, ada juga T, ada inisial K juga. Kami sudah menyerahkan ini kepada para penyidik dan penyelidik masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya," jelasnya.

  • Ketua Kwarnas Pramuka Buwas Minta Kader Jatim Kawal Asta Cita Prabowo dan Swasembada Pangan

    Ketua Kwarnas Pramuka Buwas Minta Kader Jatim Kawal Asta Cita Prabowo dan Swasembada Pangan

    Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Budi Waseso (Buwas), menekankan pentingnya peran kader Pramuka Jawa Timur dalam mengawal program prioritas pemerintah. Penekanan tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus Kwarda Pramuka Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (11/2/2026).

    Buwas secara khusus meminta seluruh kader Pramuka Jatim untuk mengawal delapan poin Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, keterlibatan aktif dalam menyukseskan program swasembada pangan juga menjadi sorotan utama.

    “Saya titip ke seluruh kader Pramuka Jatim, kawal 8 Asta Cita Presiden Prabowo dan ikut serta sukseskan program swasembada pangan,” kata Buwas, Rabu (11/2/2026).

    Buwas menegaskan bahwa Pramuka memiliki komitmen kuat dalam mendukung berbagai program pemerintah. Dukungan ini mencakup beragam sektor, mulai dari pendidikan hingga upaya pencapaian swasembada pangan nasional.

    Salah satu langkah konkret yang diusung adalah mendorong generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian. Ini bertujuan menciptakan lebih banyak petani milenial yang inovatif dan adaptif terhadap teknologi.

    Buwas berharap kader Pramuka dapat menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat. Edukasi ini menyoroti bahwa pertanian merupakan sektor yang memiliki potensi besar dan menjanjikan di masa depan.

    “Dan kalau kita kelola dengan baik, dengan kita mengikuti teknologi dengan cara bertani yang benar, itu kita akan menghasilkan suatu yang bernilai,” ujarnya.

    Menurut Buwas, isu pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan suatu negara. Kemandirian pangan, melalui produksi dalam negeri yang mencukupi, akan mengurangi ketergantungan impor.

    “Jadi kita tidak tergantung dengan negara lain. Karena Indonesia ini kan jumlah penduduknya banyak ya, dan kita negara agraris punya tanah subur. Nah, pertaniannya harus ditingkatkan, dikembangkan,” imbuhnya.

    Sinergi Pramuka Jatim dalam Pangan dan Energi

    Sementara itu, Ketua Kwarda Pramuka Jatim, Arum Sabil, menyatakan komitmen Pramuka Jatim terhadap kegiatan Pramuka produktif. Dua sektor utama yang menjadi fokus adalah pangan dan energi baru terbarukan.

    Pramuka Jatim terus bersinergi untuk mengoptimalkan program-program tersebut. Fokus utama tetap pada bidang pangan, yang mencakup pertanian, peternakan, dan perkebunan.

    “Jadi kita terus bersinergi melanjutkan program itu untuk lebih bisa menghasilkan yang optimal, terutama di bidang pangan, apakah itu pertanian, peternakan, dan perkebunan,” katanya.

    Terkait pertanian, Arum Sabil menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak. Sinergi ini diperlukan agar para petani dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih baik dan efektif.

    Pentingnya Kolaborasi di Sektor Pertanian

    Pertanian tidak hanya melibatkan petani yang menggarap lahan. Sektor ini juga mencakup banyak pihak yang bergerak di berbagai aspek, seperti akademisi dan praktisi.

    Aspek Kolaborasi Peran dan Keterlibatan
    Pendidikan Tinggi Ilmuwan tanah, ahli hama, spesialis industri pertanian
    Pendampingan Memberikan edukasi dan bimbingan teknis kepada petani
    Integrasi Lahan Pemanfaatan kebun atau lahan pribadi secara terpadu
    Pengembangan SDM Peningkatan skill dan pengetahuan di dunia pertanian

    Arum menjelaskan bahwa kehadiran para ahli dengan keahlian dan ilmu akademis sangat dibutuhkan. Mereka dapat bersinergi untuk mengembangkan sektor pertanian secara menyeluruh.

    “Ada sekolah tinggi tentang urusan masalah tanah, hama dan penyakit, industri pertanian. Jadi mereka bagian dari dunia pertanian. Nah, mereka dihadirkan dengan skill-skill yang dimiliki dengan ilmu akademisinya untuk bersinergi,” jelasnya.

    Bagi mereka yang memiliki kebun atau lahan sendiri, integrasi menjadi kunci. Bagi yang tidak, mereka dapat menjadi bagian dari dunia pertanian sebagai pendamping, edukator, atau pihak yang hadir di tengah masyarakat pertanian.

    “Sehingga, bagi mereka punya kebun, atau punya lahan sendiri maka mereka terintegrasi. Jika tidak, maka mereka bagian dari dunia pertanian. Mulai menjadi pendamping, memberikan edukasi, hadir di tengah-tengah dunia pertanian,” tandasnya.

  • DPR Yakin Pemerintah Tak Gegabah Bangun Gedung MUI di Lahan Cagar Budaya Jakarta

    DPR Yakin Pemerintah Tak Gegabah Bangun Gedung MUI di Lahan Cagar Budaya Jakarta

    Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menanggapi rencana pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lokasi pembangunan adalah lahan bekas Kedutaan Besar Inggris, yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat provinsi.

    Marwan Dasopang meyakini bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan penting tersebut. Ia menekankan pentingnya penyelesaian berbagai persoalan terkait lahan bersejarah itu sebelum pembangunan dimulai.

    Marwan percaya, pemerintah telah melakukan kajian mendalam. Terutama mengenai status lahan dan potensi keterkaitannya dengan situs bersejarah yang ada.

    "Ya kalau sudah bisa dibangun di situ berarti kan dengan nilai sejarahnya sudah selesai. Artinya kan tidak ceroboh, tidak tiba-tiba dibangun kalau tidak diselesaikan dengan berbagai persoalan yang terkait dengan tempat berdirinya, lahan itu seperti apa," kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Menurut Marwan, pemerintah tidak mungkin bertindak ceroboh dalam masalah ini. Semua situs dan aspek lain yang berkaitan harus diselesaikan terlebih dahulu.

    "Kami kira itu tidak mungkin pemerintah seceroboh itu, ya harus diselesaikan, kalau berbagai situs apa atau apakah seperti apa," ujarnya.

    Niat Baik Pemerintah untuk Umat

    Lebih lanjut, Marwan menilai niat pemerintah menyediakan fasilitas untuk kepentingan umat adalah hal terpenting. Pembangunan gedung ini dianggap bagian dari gagasan besar.

    "Yang terpenting ada niat Presiden memberikan harapan kepada kita untuk satu tempat yang bisa untuk mengurus umat dengan baik. Kalau dikelola dengan baik harta dan kemampuan keuangan umat sebetulnya dahsyat sekali," ujarnya.

    Pengelolaan potensi keuangan umat melalui zakat, haji, dan wakaf yang terhimpun dengan baik, disebutnya sebagai ide besar. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

    "Ada lewat zakat, ada lewat keuangan haji, ada lewat wakaf dan lain-lain terhimpun dengan baik, saya kira ini sudah bagian dari ide besar dan berdampak untuk menyelesaikan berbagai persoalan," imbuh dia.

    Koordinasi Pemprov DKI dan Pusat

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana duduk bersama pemerintah pusat dan instansi terkait. Pertemuan ini akan membahas calon Gedung MUI di lahan bekas Kedutaan Besar Inggris.

    Pembahasan dilakukan agar rencana penggunaan gedung tetap sesuai aturan pelestarian. Status cagar budaya lahan tersebut menjadi perhatian utama.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI mendukung keputusan pemerintah pusat. Namun, semua tahapan administrasi dan ketentuan cagar budaya harus dipenuhi.

    "Pada prinsipnya Pemerintah Jakarta men-support, mendukung apa pun yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Tetapi dalam mendukung itu tentunya semua tahapan yang perlu dilalui harus dilalui," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Serdang, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

    Pramono menjelaskan bahwa bangunan bekas Kedubes Inggris telah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak 2016. Oleh karena itu, setiap rencana pemanfaatan harus melalui pembahasan lintas pihak.

    "Termasuk seperti kita ketahui bersama bahwa bekas Kedubes Inggris itu memang sejak tahun 2016 masuk sebagai cagar budaya. Untuk itu, nanti harus diselesaikan, dan akan duduk bareng pemerintah pusat dengan Pemerintah DKI Jakarta dan juga instansi terkait," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait status cagar budaya dan rencana pembangunan:

    Aspek Keterangan
    Lokasi Pembangunan Bekas Kedutaan Besar Inggris
    Status Lahan Bangunan cagar budaya tingkat provinsi (Heritage) sejak 2016
    Pihak Terlibat Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta, Instansi terkait
    Tujuan Pembangunan Fasilitas untuk kepentingan umat
    Dukungan Pemprov DKI Mendukung dengan syarat pemenuhan tahapan administrasi dan ketentuan cagar budaya
  • DPRD Surabaya Gelar Penghormatan Terakhir untuk Adi Sutarwijono di Grand Heaven

    DPRD Surabaya Gelar Penghormatan Terakhir untuk Adi Sutarwijono di Grand Heaven

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya akan menggelar upacara penghormatan terakhir bagi mendiang Ketua DPRD Surabaya, Dominikus Adi Sutarwijono. Acara ini akan dilaksanakan besok sebelum jenazah dimakamkan.

    Upacara penghormatan terakhir akan dilangsungkan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi almarhum. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Grand Heaven Surabaya sebelum jenazah diberangkatkan ke pemakaman.

    Ari Fathoni menjelaskan bahwa penghormatan terakhir akan digelar sebelum jenazah dibawa ke Pemakaman Keputih. "Sebelum jenazah dibawa ke pemakaman Keputih sebagai bentuk penghormatan. Dedikasi mas Adi selama ini di DPRD Kota Surabaya, kami akan menggelar acara penghormatan terakhir," kata Ari Fathoni kepada wartawan di Grand Heaven Surabaya, Rabu (11/2/2026).

    Acara tersebut akan diisi dengan pembacaan profil singkat almarhum Adi Sutarwijono. Selain itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Baktiono, mewakili jajaran DPRD Kota Surabaya, juga akan memberikan sambutan.

    Antisipasi Kemacetan dan Ucapan Duka

    Pihak DPRD Kota Surabaya memohon maaf kepada warga atas kemungkinan kemacetan. Kemacetan ini bisa terjadi di Jalan Yos Sudarso pada hari upacara. Hal itu karena antusiasme masyarakat yang ingin mengantar almarhum.

    "Kami memohon maaf kepada warga Kota Surabaya, besok kalau ada yang melintas di Jalan Yos Sudarso kalau terjadi kemacetan. Mas Adi ini politisi yang tidak berjarak dengan rakyat. Kami tidak bisa melarang rakyat atau masyakat mengantar jenazah beliau ke makam Keputih," ujar Fathoni.

    Arif Fathoni turut menyampaikan duka mendalam. "Duka yang mendalam atas berpulangnya mas Dominikus Adi Sutarwijono ke haribaan Tuhan Yang Maha Esa," kata Arif Fathoni.

    Mengenang Sosok Adi Sutarwijono

    Fathoni juga mengenang Adi Sutarwijono sebagai sosok politisi yang mengawali karier dari dunia jurnalis. Keduanya kemudian sama-sama mengabdi sebagai anggota dewan di DPRD Kota Surabaya.

    "Kami ini lahir dari rahim yang sama, sebagai pekerja jurnalis yang kemudian mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Kemudian menghantarkan kami menjadi pelayan rakyat di DPRD Kota Surabaya. Kami mendokan semoga pengabdian mas Adi Sutarwijono ini terhadap bangsa dan negara selama ini, ditempat di sisi Tuhan Yang Maha Esa dalam posisi paling mulia," ungkap Arif Fathoni.

    Kegiatan Deskripsi
    Waktu Besok, sebelum pemakaman
    Lokasi Grand Heaven Surabaya
    Agenda Pembacaan profil singkat, sambutan Wali Kota, sambutan perwakilan DPRD
    Pemakaman Keputih
  • Jokowi Dimintai Keterangan Tambahan di Polresta Solo Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

    Jokowi Dimintai Keterangan Tambahan di Polresta Solo Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), mendatangi Polresta Solo pada Rabu (11/2/2026) sore. Kehadiran beliau untuk memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik.

    Jokowi tiba di Mapolresta Solo pukul 15.55 WIB, didampingi oleh kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan. Beliau kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.50 WIB.

    "Iya ada pemeriksaan tambahan. Untuk keterangan dan penjelasan biar dari kuasa hukum, biar menjelaskan secara rinci," kata Jokowi kepada awak media di Mapolresta Solo, Rabu (11/2/2026).

    Yakub Hasibuan, kuasa hukum Jokowi, menjelaskan bahwa kliennya hadir memenuhi panggilan penyidik. Pemeriksaan berlangsung di Solo dan Yogyakarta.

    Selama kurang lebih 2,5 jam, presiden periode 2014-2024 tersebut menerima 10 pertanyaan dari penyidik. Pertanyaan tersebut meliputi banyak sub-sub pertanyaan lainnya.

    "Tadi sekitar 10 pertanyaan, tentunya pengembangannya cukup lumayan, sekitar 2,5 jam. Kami masuk jam 16.00. Dari 10 pertanyaan itu tentu banyak sub-sub pertanyaan juga," pungkas Yakub.

    Detail Waktu Pemeriksaan

    Pemeriksaan tambahan terhadap Presiden Jokowi berlangsung cukup intensif, mencakup sejumlah pertanyaan yang mendalam. Berikut rincian singkat waktu kehadiran dan durasi pemeriksaan:

    Kegiatan Waktu
    Tiba di Mapolresta Solo 15.55 WIB
    Masuk Ruang Pemeriksaan 16.00 WIB
    Keluar dari Mapolresta Solo 18.50 WIB
    Durasi Pemeriksaan Sekitar 2,5 jam

    Keterangan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan akan dijelaskan secara rinci oleh tim kuasa hukum Presiden Jokowi.

  • Megawati Berziarah ke Makam Rasulullah di Madinah

    Megawati Berziarah ke Makam Rasulullah di Madinah

    Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, tiba di Madinah setelah menyelesaikan kunjungan kerja di Riyadh, Arab Saudi. Kedatangan Megawati tersebut bertujuan untuk berziarah ke makam Rasulullah, Nabi Muhammad SAW.

    Megawati tiba di Madinah pada Rabu (11/2/2026) siang waktu setempat. Beliau didampingi oleh putranya, Ketua DPP PDIP M Prananda Prabowo, beserta istri Nancy Prananda, dan putrinya Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Sebelumnya, Megawati bertolak dari King Khaled International Airport di Riyadh. Di Riyadh, Megawati menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) ke-11 dari Princess Nourah University (PNU).

    Putra-putri Megawati menunjukkan kebahagiaan atas penganugerahan gelar doktor kehormatan tersebut.

    “Mas Nanan dan Mbak Puan bahkan memberi kecupan hangat kepada Ibu Megawati usai prosesi penganugerahan. Ibadah umrah di Madinah dan Mekkah ini juga momen pertama keduanya bersama-sama mendampingi Ibu Megawati. Momen ini tentu menjadi peristiwa yang membahagiakan bagi keluarga besar PDI Perjuangan,” ucap Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah.

    Basarah bersama Konsul Jenderal RI Jeddah, Yusron B Ambary, dan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, menyambut rombongan Megawati di bandara Prince Mohammad bin Abdulaziz International.

    Agenda Ziarah dan Doa di Madinah

    Megawati terlihat mengenakan baju abaya berwarna hitam. Malam ini, Ketua Umum PDIP itu bersama Prananda dan Puan dijadwalkan berziarah ke makam Rasulullah SAW dan salat sunah di Raudhah Masjid Nabawi Madinah.

    “Ibu Megawati mengawali ibadah umrah di Masjidil Haram, Mekkah dengan melakukan ziarah ke Raudhah dan Masjid Nabawi di Madinah dalam rangka napak tilas perjuangan Rasulullah SAW dalam membangun peradaban kemanusiaan. Di kota Madinah ini, Rasulullah SAW melahirkan Piagam Madinah, yang menjadi tonggak sejarah bagi konstitusi modern. Bahkan, Piagam Madinah menjadi pijakan penting para pendiri bangsa dalam membumikan Pancasila,” urai Zuhairi Misrawi, Ketua DPP PDIP bidang Agama (nonaktif).

    Berikut rincian kehadiran rombongan Megawati di Madinah:

    Nama Tokoh Jabatan/Hubungan
    Megawati Soekarnoputri Presiden ke-5 RI, Ketua Umum PDIP
    M Prananda Prabowo Putra Megawati, Ketua DPP PDIP
    Nancy Prananda Istri M Prananda Prabowo
    Puan Maharani Putri Megawati, Ketua DPR RI
    Ahmad Basarah Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Luar Negeri
    Yusron B Ambary Konsul Jenderal RI Jeddah
    Zuhairi Misrawi Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Ketua DPP PDIP bidang Agama (nonaktif)

    Zuhairi juga menyampaikan bahwa Megawati dan keluarga akan berdoa sebagai rasa syukur. Doa ini atas pemberian gelar Doktor Honoris Causa dari Princess Noura University serta kelancaran kegiatan Zayed Awards 2026 di Abu Dhabi, UEA.

    “Puncaknya, Ibu Megawati dan keluarga akan berdoa untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia Raya. Ibu Megawati akan berdoa untuk Bung Karno, Ibu Fatmawati, Bapak Taufiq Kiemas, Bapak Surindro Supjarso, keluarga besar PDI Perjuangan, dan bangsa Indonesia,” pungkas Zuhairi Misrawi.

  • Jenazah Ketua DPRD Surabaya Dominikus Adi Sutarwijono Tiba di Rumah Duka Grand Heaven Sidoarjo

    Jenazah Ketua DPRD Surabaya Dominikus Adi Sutarwijono Tiba di Rumah Duka Grand Heaven Sidoarjo

    Jenazah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Dominikus Adi Sutarwijono, tiba di Rumah Duka Grand Heaven Surabaya, Jalan Waru, Sidoarjo, pada Rabu (11/2).

    Kedatangan jenazah almarhum dikawal ketat oleh mobil patwal kepolisian sekitar pukul 16.42 WIB. Sebelum dimakamkan, jenazah akan disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka.

    Halaman Grand Heaven dipenuhi karangan bunga sebagai bentuk penghormatan terakhir. Sejumlah kader PDI Perjuangan terlihat terus berdatangan untuk melayat.

    Beberapa kolega dari DPRD Kota Surabaya, termasuk Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni dan Laila Mufidah, turut hadir. Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan, Armuji, juga terlihat di lokasi.

    Jenazah Adi Sutarwijono disemayamkan di Ruang 105 lantai 1. Sebuah foto almarhum terpasang di depan altar persemayaman sebagai bentuk penghormatan.

    Armuji menyampaikan kesan mendalamnya terhadap sosok almarhum Adi Sutarwijono. Ia mengenang almarhum sebagai teman dan sahabat yang selalu bersama di kantor DPRD dan partai.

    “Mas Adi Sutarwijono, teman dan sahabat yang selalu bersama kita di kantor DPRD maupun di partai. Orang yang sangat baik, orang yang inspiratif, karena memiliki visi-misi yang cukup bagus. Dan itu yang tidak pernah kita lupakan dan selalu menjaga,” kata Armuji di Rumah Duka Grand Heaven, Rabu (11/2/2026).

    Armuji juga menilai sosok almarhum sebagai pribadi yang egaliter dan sederhana. Hal ini menjadikannya memiliki banyak teman.

    “Kehidupannya cukup sederhana. Orangnya baik, egaliter yang membikin banyak teman,” ungkap Armuji.

    Berikut adalah profil singkat Dominikus Adi Sutarwijono:

    Jabatan Keterangan
    Ketua DPRD Kota Surabaya Periode
    Partai Politik PDI Perjuangan
    Nama Panggilan Awi
    Wafat Selasa, 10 Februari 2026, pukul 20.36 WIB
    Lokasi Wafat RS MRCCC Jakarta

    Dominikus Adi Sutarwijono, yang akrab disapa Awi, meninggal dunia pada Selasa (10/2/2026) malam. Beliau menghembuskan napas terakhirnya di RS MRCCC Jakarta.