Category: Politik

  • Menteri KP Trenggono Tantang Menkeu Purbaya Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Menteri KP Trenggono Tantang Menkeu Purbaya Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Tudingan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait anggaran kapal yang telah cair, namun belum ada pesanan, dijawab oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono.

    Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pencairan dana tersebut.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, Selasa (10/2/2026).

    Pernyataan Purbaya disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia, diselenggarakan oleh Kadin Indonesia. Purbaya merasa heran karena Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum juga memesan kapal.

    Padahal, menurutnya, Kemenkeu sudah mengucurkan anggaran pengadaan kapal. Trenggono kemudian mengklarifikasi sumber dana proyek pembangunan kapal.

    Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut didanai oleh anggaran kredit dari Inggris. Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan dengan kerja sama Inggris.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Berikut rincian fakta terkait polemik anggaran kapal:

    Pihak Pernyataan/Tindakan Sumber Dana Menurut Pihak Terkait
    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Anggaran kapal sudah cair, tapi belum ada pesanan ke galangan. Anggaran Kemenkeu
    Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Meminta Menkeu cek anak buahnya. Pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris (UK)
    KKP Belum menerima pesanan kapal. Pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris (UK)

    Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan kesalahpahaman antara kedua kementerian terkait sumber dan proses pencairan anggaran pembangunan kapal.

  • Pemerintah Bangun Gedung MUI Baru di Bundaran HI

    Pemerintah Bangun Gedung MUI Baru di Bundaran HI

    Pemerintah berencana membangun gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Pembangunan gedung ini akan dimulai dari awal, tidak menggunakan bangunan yang sudah ada.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    "Iya (dimulai dari nol pembangunannya)," kata Prasetyo Hadi, Selasa (10/2/2026).

    Prasetyo menambahkan, saat ini pemerintah masih menghitung anggaran. Proses desain gedung baru MUI tersebut juga sedang berlangsung.

    "Belum, kalau angkanya (anggaran) belum. Kan baru proses desain," jelasnya.

    Sumber Anggaran Pembangunan

    Prasetyo Hadi menyatakan, pos anggaran untuk pembangunan gedung MUI di Bundaran HI bisa saja diambil dari Kementerian Agama. Namun, opsi pengambilan dari pos anggaran lain tidak tertutup.

    "Kalau itu kan masalah cara menyalurkan saja. Bisa dari lewat Kemenag, bisa nggak lewat Kemenag juga bisa," katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan lahan di kawasan Bundaran HI. Lahan ini akan digunakan untuk pembangunan gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam lainnya.

    Lahan strategis tersebut berlokasi di jantung Ibu Kota. Komitmen ini disampaikan Prabowo saat menghadiri Munajad Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI.

    Acara tersebut digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2). Prabowo menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran ulama dan lembaga keumatan.

    "Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang-lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain," kata Prabowo, Sabtu (7/2).

    Prabowo juga menyebut gedung tersebut dapat dimanfaatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang membutuhkan ruang. Ia bahkan sempat menyinggung rencana pembangunan gedung bertingkat tinggi.

    "Termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan, kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama, berapa puluh lantai. Rencananya berapa? 40 lantai," ujarnya, Sabtu (7/2).

    Lokasi Gedung MUI

    Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid menjelaskan lokasi gedung. Gedung yang disiapkan Presiden Prabowo tersebut berada di Bundaran HI, Jakarta Pusat.

    Bangunan tersebut dulunya merupakan gedung Kedutaan Besar Inggris. Lokasinya tepat di samping Jalan Thamrin, dekat Hotel Grand Hyatt.

    "Gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Thamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt," kata Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2).

    Pembangunan gedung ini diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan umat Islam. Selain itu juga dapat mendukung berbagai lembaga keumatan di Indonesia.

    Rencana Pembangunan Gedung MUI Detail
    Lokasi Bundaran HI, Jakarta Pusat
    Metode Pembangunan Dimulai dari nol
    Status Saat Ini Proses desain, perhitungan anggaran
    Sumber Anggaran Potensial Kementerian Agama, pos anggaran lain
    Lahan ± 4.000 meter persegi
    Estimasi Ketinggian 40 lantai
    Pemanfaat MUI, Baznas, lembaga & ormas Islam
  • Utusan Trump di NATO Tolak Klaim AS Hancurkan Tatanan Dunia di Berlin

    Utusan Trump di NATO Tolak Klaim AS Hancurkan Tatanan Dunia di Berlin

    Utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk NATO, Matthew Whitaker, menolak klaim yang menuduh AS sedang menghancurkan tatanan dunia. Whitaker menegaskan bahwa Trump justru berupaya membuat tatanan dunia terus berkelanjutan.

    Penegasan itu disampaikan Whitaker saat menghadiri diskusi panel di Berlin, Jerman, pada Senin (9/2) waktu setempat. Diskusi ini digelar untuk membahas temuan laporan Konferensi Keamanan Munich.

    Dalam forum tersebut, Whitaker mengkritik laporan Konferensi Keamanan Munich. Laporan itu memperingatkan tentang pergeseran berbahaya dalam kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahan Trump. Ia menyebut kekhawatiran tersebut tidak berdasar.

    Matthew Whitaker, yang menjabat sebagai Duta Besar AS untuk NATO, membantah keras tudingan dalam laporan Konferensi Keamanan Munich. Laporan tersebut menyebut politik 'buldoser' Trump menghancurkan tatanan internasional.

    "Saya sepenuhnya menolak semua yang baru saja saya dengar. Saya tidak melihat adanya dunia yang sedang hancur," tegas Whitaker, Senin (9/2).

    Menurutnya, kebijakan AS di bawah pemerintahan Trump justru bertujuan untuk menjaga keberlangsungan tatanan global. "Kami tidak berusaha untuk menghancurkan apa pun. Kami mencoba untuk membuatnya berkelanjutan, membuatnya berhasil," ucapnya.

    Komitmen AS terhadap Keamanan Eropa dan NATO

    Selain menanggapi klaim tersebut, Whitaker juga menegaskan kembali komitmen AS terhadap keamanan kawasan Eropa. Ia menekankan bahwa pemerintahan Trump menginginkan Eropa mengambil lebih banyak tanggung jawab dan berbagi beban keamanan.

    "Kami tidak berupaya membubarkan NATO. Kami berusaha membuat NATO lebih kuat, bukan untuk menarik diri atau menolak NATO tetapi membuatnya berfungsi sebagai yang dimaksudkan, sebagai aliansi dari 32 sekutu yang kuat dan berkemampuan," tegas Whitaker, Senin (9/2).

    Peringatan dalam Laporan Konferensi Keamanan Munich

    Laporan Konferensi Keamanan Munich, yang berjudul "Under Destruction", dirilis pada Senin (9/2). Laporan tersebut memperingatkan bahwa politik "buldoser" Trump sedang menghancurkan tatanan internasional.

    Hal ini disebut akan membuka jalan bagi dunia yang dibentuk oleh orang-orang kaya dan berkuasa, serta hegemoni regional. Laporan tersebut berargumen bahwa tatanan internasional pascaperang yang dibentuk oleh AS selama lebih dari 80 tahun sedang runtuh karena kebijakan-kebijakan pemerintahan Trump.

    Laporan itu memprediksi keruntuhan ini akan berdampak besar pada krisis dan konflik di seluruh dunia.

    Argumen Penyusun Laporan

    Para penyusun laporan menekankan bahwa tantangan Trump terhadap tatanan internasional melampaui perubahan kebijakan. Mereka meyakini pemerintahan Trump tidak lagi percaya pada sistem pasca-Perang Dunia II. Sistem itu dibangun berdasarkan aturan universal, organisasi internasional, dan kerja sama antar demokrasi liberal.

    Mereka berargumen sistem ini tidak lagi melayani kepentingan AS. Laporan tersebut juga menyarankan Eropa untuk meningkatkan upaya mengembangkan kemampuan pertahanan. Ini penting di tengah meningkatnya ketidakpastian dalam kebijakan luar negeri Trump dan keraguan komitmen Washington terhadap NATO serta keamanan Eropa.

    Jadwal Konferensi Keamanan Munich

    Laporan ini akan menjadi salah satu topik utama yang dibahas pada Konferensi Keamanan Munich ke-62. Konferensi tahunan tentang kebijakan keamanan internasional tersebut dijadwalkan dimulai pada Jumat (13/2) mendatang di Munich, Jerman.

    Pihak Terlibat Klaim / Pernyataan Utama Sikap Terhadap AS
    Matthew Whitaker (Utusan Trump untuk NATO) AS tidak menghancurkan tatanan dunia; justru membuatnya berkelanjutan dan memperkuat NATO. Membela kebijakan pemerintahan Trump.
    Laporan Konferensi Keamanan Munich Kebijakan Trump menghancurkan tatanan internasional; AS tidak lagi melayani sistem pasca-Perang Dunia II. Mengkritik kebijakan luar negeri AS di bawah Trump.
  • Willy Aditya Minta Nusakambangan Jadi Lokasi Pidana Alternatif Kerja Sosial

    Willy Aditya Minta Nusakambangan Jadi Lokasi Pidana Alternatif Kerja Sosial

    Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyarankan Pulau Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah, menjadi lokasi pidana alternatif kerja sosial. Pulau yang dahulu dikenal 'horor' ini dinilai sudah jauh berkembang dan produktif.

    Berbagai balai latihan kerja (BLK), peternakan, kolam budidaya ikan, serta lahan pertanian telah membuat suasana Nusakambangan 'hidup'. Kondisi ini diciptakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menumbuhkan kemandirian warga binaan.

    “Tadi kami lihat bagaimana beberapa titik mulai dari (kolam budidaya) sidat, mulai dari (kolam budidaya) udang, (peternakan) ayam, bahkan BLK (pengolahan) sampah. Ini suatu hal yang sudah sangat progresif. Tinggal bagaimana napas KUHP yang baru ini benar-benar produktif,” kata Willy di Sarana Edukasi dan Asimilasi (SAE) Lapas Terbuka, Nusakambangan, Cilacap, Jateng pada Selasa (10/2/2026).

    Willy Aditya memuji kategori pembinaan yang detail di berbagai sektor oleh Ditjen Pemasyarakatan Kemenimipas. Ia mengapresiasi kinerja Menteri Agus Andrianto dan jajaran Ditjenpas.

    “Karena apa? Di sini kategorinya sudah sangat detail. Itu yang kami sangat terkesan sekali. Pak Menteri hebat dan jajaran Dirjen hebat, terus maju,” ucap Willy.

    Sebelumnya, Willy menyampaikan apresiasinya terhadap transformasi Pulau Nusakambangan setelah meninjau fasilitas pembinaan narapidana di pulau tersebut.

    “Kami bersyukur diajak Pak Menteri, Pak Dirjen, dan jajaran untuk langsung… tak hanya melihat, tapi lebih tepatnya memeriksa di setiap sudut yang ada di Nusakambangan ini. Kami sangat apa ya, sangat terkesan,” kata Willy.

    Willy sepakat Nusakambangan dijadikan lokasi kerja sosial lantaran kegiatan pembinaan yang ada, terutama setelah KUHP baru memperkenalkan sanksi kerja sosial untuk tindak pidana ringan.

    “Ini benar-benar Pak Menteri punya tangan dingin. Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) juga di satu sisi selain KUHP, kekuatannya adalah kerja sosial atau hukuman pidana sosial. Di sini tidak perlu kita berdiskursus tapi sudah langsung berpraktik,” ujar Willy.

    “Kami tadi sempat berdiskusi di perjalanan sama Pak Menteri, mungkin juga untuk meningkatkan produktivitas kedaulatan pangan di sini, yang KS (kerja sosial) mungkin juga bisa kita rekomendasikan nanti untuk ditaruh di sini,” tambah dia.

    Tujuan Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI

    Kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Nusakambangan bertujuan melihat langsung transformasi Pemasyarakatan pasca-berlakunya KUHP dan KUHAP baru. Mereka juga ingin melihat penerapan pembinaan yang sesuai semangat Asta Cita.

    Willy Aditya dan Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara memimpin delapan anggota Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan berkeliling Pulau Nusakambangan. Anggota Komisi XIII yang turut serta adalah Marinus Gea, Rapidin Simbolon, Maruli Siahaan, Prana Putra Soh E, Yanuar Arif Wibowo, Mafirion, Edison Sitorus, dan Raja Faisal.

    Inisiatif Transformasi Pulau Nusakambangan

    Sejak awal menjabat, Menteri Imipas Agus mencanangkan transformasi Pulau Nusakambangan menjadi pulau kemandirian, ketahanan pangan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Berbagai proyek telah berjalan.

    Bidang Contoh Kegiatan Pembinaan
    Manufaktur & Kerajinan Batako, Paving Block, Material Bangunan (FABA), BLK Konveksi
    Agrikultur & Pangan Budidaya Sidat, Udang, Ayam, Anggur, Melon, Sawah Padi, Ladang Jagung
    Pengolahan Limbah BLK Pengolahan Sampah, BLK Pupuk Kandang
    Lain-lain BLK Pelintingan Rokok, BLK Budidaya Anggrek, Bengkel Tepung & Beras Mocaf

    Menteri Agus memerintahkan Ditjenpas mengolah lahan idle menjadi sarana pembinaan narapidana di berbagai bidang. Ini mencakup Balai Latihan Kerja (BLK) Pengolahan Sampah, BLK Pupuk Kandang, dan BLK Pelintingan Rokok.

    Selain itu, terdapat BLK Konveksi, BLK budidaya Anggrek, lahan budidaya anggur dan melon. Ada juga bengkel pengolahan tepung dan beras Mocaf, serta berbagai kegiatan ketahanan pangan.

    Kegiatan ketahanan pangan yang dikembangkan meliputi peternakan ayam petelur, bebek, dan domba. Ada pula budidaya ikan Nila, Udang Vaname, belut atau sidat, serta penanaman padi dan jagung.

    Pembinaan narapidana di Pulau Nusakambangan oleh Menteri Agus dijadikan percontohan bagi lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia.

  • Pemerintah Bangun Gedung MUI Baru di Bundaran HI

    Pemerintah Bangun Gedung MUI Baru di Bundaran HI

    Pemerintah berencana membangun gedung baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Gedung ini akan dibangun dari awal, tidak menggunakan bangunan yang sudah ada sebelumnya.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi pembangunan akan dimulai dari nol. Pernyataan tersebut disampaikan usai jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Pemerintah kini masih menghitung anggaran. Proses desain gedung baru MUI juga sedang berjalan.

    “Belum, kalau angkanya (anggaran) belum. Kan baru proses desain,” jelas Prasetyo Hadi, Selasa (10/2/2026).

    Pos anggaran pembangunan gedung MUI di Bundaran HI dapat berasal dari Kementerian Agama. Namun, ia tidak menutup kemungkinan sumber anggaran lain.

    “Kalau itu kan masalah cara menyalurkan saja. Bisa dari lewat Kemenag, bisa nggak lewat Kemenag juga bisa,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan lahan di Bundaran HI. Lahan ini diperuntukkan bagi pembangunan gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam.

    Lokasi tersebut disebut berada di jantung Ibu Kota. Lahan strategis ini diharapkan dapat memperkuat peran ulama dan lembaga keumatan.

    Prabowo menyampaikan hal itu saat menghadiri Munajad Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI. Acara tersebut berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2).

    “Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang-lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain,” kata Prabowo, Sabtu (7/2).

    Rencana Pembangunan Gedung Bertingkat Tinggi

    Gedung ini nantinya dapat dimanfaatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang membutuhkan ruang. Prabowo bahkan sempat menyinggung pembangunan gedung bertingkat tinggi.

    “Termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan, kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama, berapa puluh lantai. Rencananya berapa? 40 lantai,” ujarnya.

    Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid memberikan informasi tambahan. Gedung tersebut akan berada di lokasi bekas Kedutaan Besar Inggris.

    “Gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Thamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt,” kata Nusron Wahid di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2).

    Estimasi Proyek Pembangunan Gedung MUI

    Pembangunan gedung MUI ini menunjukkan komitmen pemerintah. Berikut beberapa detail yang telah diungkap:

    Aspek Detail Informasi
    Lokasi Bundaran HI, Jakarta Pusat (Bekas Kedubes Inggris)
    Ukuran Lahan Kurang lebih 4.000 meter persegi
    Peruntukan MUI, Badan Zakat Nasional, Lembaga Umat Islam, Ormas Islam
    Estimasi Lantai 40 lantai (masih dalam rencana)
    Status Proses desain dan penghitungan anggaran
    Sumber Anggaran Kementerian Agama atau pos anggaran lain
  • Netanyahu Desak Trump Perketat Sikap Rudal Balistik Iran di Washington

    Netanyahu Desak Trump Perketat Sikap Rudal Balistik Iran di Washington

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Washington DC pada Rabu (11/2) waktu setempat. Pertemuan ini bertujuan untuk mendesak Trump agar mengambil sikap yang lebih keras terhadap program rudal balistik Iran dalam putaran perundingan selanjutnya.

    Pertemuan keenam antara kedua pemimpin di AS ini sejak Trump menjabat setahun lalu. Sebelumnya, keduanya juga bertemu di Yerusalem pada Oktober tahun lalu saat Trump mengumumkan gencatan senjata Gaza.

    Pertemuan Netanyahu dan Trump ini digelar beberapa hari setelah AS dan Iran melanjutkan perundingan nuklir di Oman. Usai perundingan, Trump menyebut pembicaraan kedua negara berlangsung "sangat baik" dan mengatakan putaran negosiasi selanjutnya akan menyusul.

    Kantor Netanyahu, seperti dilansir AFP, Selasa (10/2/2026), menyatakan bahwa PM Israel itu akan menyoroti kekhawatiran negaranya terhadap persenjataan rudal Iran. Pembahasan tidak hanya terbatas pada program nuklir.

    "Dia mempercayai bahwa setiap negosiasi harus mencakup pembatasan rudal balistik dan penghentian dukungan untuk poros Iran," kata kantor Netanyahu pada akhir pekan lalu, merujuk pada sekutu-sekutu Iran di kawasan Timur Tengah.

    Iran menolak perluasan cakupan pembicaraan dengan AS di luar isu nuklir. Sementara Washington ingin program rudal balistik Teheran dan dukungannya terhadap kelompok militan disertakan dalam pembahasan.

    Ketegangan di Tepi Barat

    Pertemuan ini juga akan digelar di tengah meningkatnya kemarahan internasional terhadap Israel. Hal itu terjadi karena Israel memperketat kendali atas Tepi Barat, dengan mengizinkan pemukim Yahudi membeli langsung tanah warga Palestina.

    Belum jelas apakah masalah ini akan dibahas dalam pembicaraan keduanya. Trump telah menegaskan sikapnya menentang aneksasi Tepi Barat oleh Israel.

    Ancaman Rudal Iran

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran memperingatkan pada Selasa (10/1) bahwa kunjungan Netanyahu akan memiliki pengaruh "destruktif" terhadap diplomasi yang "merugikan kawasan".

    Kekhawatiran Israel mencapai puncaknya selama perang yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kedua musuh bebuyutan tersebut pada Juni tahun lalu. Sejak saat itu, para pejabat Tel Aviv berulang kali memperingatkan kemampuan rudal Teheran.

    Para pejabat Israel berpendapat bahwa Iran dapat menyerang Israel dengan sedikit peringatan. Mereka juga bisa melumpuhkan sistem pertahanan udara negara itu dalam konflik berkepanjangan.

    Selama perang Juni tahun lalu, Teheran melancarkan serangan balasan dengan rentetan rudal balistik dan proyektil lainnya ke wilayah Israel. Serangan tersebut menghantam area militer dan sipil.

    Rangkuman Perkembangan Hubungan Israel-Iran

    Kekhawatiran Israel terhadap program rudal Iran semakin meningkat, terutama setelah insiden pada Juni tahun lalu. Berikut adalah rangkuman kronologi dan dampak dari program rudal Iran:

    Waktu Kejadian Peristiwa Kunci Dampak/Respon
    Oktober tahun lalu Trump mengumumkan gencatan senjata Gaza Meningkatkan komunikasi antara AS dan Israel
    Juni tahun lalu Perang antara Israel dan Iran Puncak kekhawatiran Israel terhadap kemampuan rudal Iran
    Minggu lalu Kantor Netanyahu menyampaikan kekhawatiran PM Israel akan menyoroti rudal balistik Iran dalam pertemuan dengan Trump
    Selasa (10/1) Peringatan Kemenlu Iran Menganggap kunjungan Netanyahu "destruktif" bagi diplomasi kawasan
  • Menteri Ara Pastikan Rusun Subsidi Meikarta Tuntas Agustus 2028

    Menteri Ara Pastikan Rusun Subsidi Meikarta Tuntas Agustus 2028

    Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menyampaikan perkembangan signifikan terkait proyek rumah susun (rusun) subsidi Meikarta. Ara memastikan pembangunan rusun tersebut akan rampung pada Agustus 2028.

    Pernyataan ini disampaikan Menteri Ara saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (10/2/2026). Ia juga menjelaskan langkah-langkah koordinasi yang telah dilakukan untuk memastikan kelancaran proyek.

    Menteri Ara mengungkapkan bahwa ia telah berkoordinasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rencana pembangunan rusun subsidi di Meikarta. Koordinasi ini dilakukan untuk menghindari keraguan publik.

    "Kita mulai bangun di Meikarta, izin supaya tidak jadi pertanyaan publik, saya langsung datangi silaturahmi dengan KPK kurang lebih 10 hari lalu, saya tanya langsung, ketemu dengan pimpinannya Pak Johanis Tanak, 'Apakah boleh kita bangun rumah subsidi disusun di sini?', dan jawabannya di gedung KPK, jubirnya Pak Budi 'clean and clear' untuk kita mulai," kata Menteri Ara, Selasa (10/2/2026).

    Lahan Hibah, Pemerintah Tanpa Dana Akuisisi

    Ara juga menegaskan bahwa pemerintah tidak mengeluarkan anggaran sepeser pun untuk pengadaan lahan rusun subsidi Meikarta. Lahan seluas 30 hektar tersebut merupakan hibah dari pihak lain.

    "Nah ini kalau bicara kreativitas, Pak, saya sampaikan secara terbuka tanahnya 30 hektar hibah Pak Lazarus, jadi negara itu mendapatkan hibah, Pak. Tadi bapak sampaikan gimana libatkan, Pak, jadi negara tak keluarkan uang untuk tanahnya," jelas Ara.

    Ia menambahkan, koordinasi pembiayaan pembangunan akan dilakukan dengan Rosan Danantara. Saat ini, proses pembersihan lahan (land clearing) telah dilakukan.

    Jadwal Pembangunan dan Spesifikasi Rusun

    Pembangunan rusun subsidi Meikarta direncanakan dimulai pada Agustus 2026, dengan perkiraan rampung dua tahun kemudian.

    "Saya sudah lakukan land clearing minggu lalu, tanggal 8 Maret (2026) kita akan pasang panelnya di bawah, kemudian rencananya bulan Agustus kita sudah naik ke atas, doakan bulan Agustus 2028 kita sudah menyerahkan, Pak," tutur Menteri Ara.

    Proyek ini akan terbagi menjadi tiga lokasi, masing-masing 10 hektar. Setiap lokasi akan memiliki 18 menara dengan 30 lantai. Tersedia tiga model unit: satu kamar, dua kamar, dan tiga kamar, dengan ukuran sekitar 25, 35, dan 45 meter persegi.

    Berikut rincian pembangunan rusun Meikarta:

    Aspek Detail
    Lokasi Meikarta
    Luas Lahan 30 Hektar (Hibah)
    Target Selesai Agustus 2028
    Mulai Pembangunan Agustus 2026
    Jumlah Lokasi 3
    Tower per Lokasi 18
    Lantai per Tower 30
    Model Unit 1 Kamar, 2 Kamar, 3 Kamar
    Ukuran Unit (M2) 25, 35, 45

    Kawasan Strategis untuk Perumahan Rakyat

    Menteri Ara juga memaparkan hasil penelusuran kawasan Meikarta, memastikan lokasinya strategis untuk perumahan rakyat.

    "Saya sudah cek kawasannya, Pak Lazarus nanti saya ajak ke sana teman teman, saya sudah cek 5 ekosistemnya dari tempat yang dibangun di sini rata-rata 10 menit ke mana saja," ujar dia.

    Akses ke berbagai fasilitas vital seperti tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pasar, diklaim hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Rumah sakit yang tersedia juga dapat menggunakan BPJSTK, menambah daya tarik kawasan ini.

  • Pengacara Jeffrey Epstein Desak CIA dan NSA Ungkap Koneksi Intelijen

    Pengacara Jeffrey Epstein Desak CIA dan NSA Ungkap Koneksi Intelijen

    Pengacara mendiang Jeffrey Epstein, pelaku kejahatan seks anak, secara resmi meminta Badan Intelijen Pusat (CIA) dan Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat untuk merilis seluruh dokumen.

    Permintaan itu terkait potensi koneksi intelijen yang diduga melibatkan klien mereka. Langkah ini membuka kembali spekulasi tentang jaringan Epstein.

    Menurut laporan The Washington Post, pengacara yang mewakili harta warisan Epstein telah mengajukan permintaan resmi agar CIA dan NSA mengungkapkan setiap dokumen.

    Dokumen yang diminta berkaitan dengan hubungan operasional, afiliasi, koneksi intelijen, atau informasi intelijen yang disembunyikan terkait Epstein.

    Pengungkapan ini diharapkan dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai aktivitas dan jaringannya yang selama ini diselimuti misteri.

    Berikut adalah beberapa kejadian internasional menarik lainnya yang terjadi pada Selasa (10/2/2026):

    Negara/Pihak Isu Utama Tanggapan/Aksi
    AS (Donald Trump) Aneksasi Tepi Barat oleh Israel Tegas menentang langkah Israel
    Arab Saudi & Negara Muslim Kontrol Israel atas Tepi Barat Kecaman bersama, Israel tidak memiliki kedaulatan
    AS (Angkatan Laut) Pengerahan militer dekat Iran Pesawat pengintai P-8A Poseidon beroperasi dekat Iran
    Israel Serangan di Lebanon selatan Menewaskan 4 orang, termasuk 1 anak, target Hizbullah

    Trump Tolak Aneksasi Tepi Barat

    Presiden AS Donald Trump menegaskan kembali penolakannya terhadap aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Penegasan ini muncul setelah kabinet keamanan Tel Aviv menyetujui langkah-langkah untuk memperdalam kendali atas wilayah pendudukan tersebut.

    Kritikan global, termasuk dari Uni Eropa, Inggris, Arab Saudi, Qatar, dan Turki, menghujani Israel atas langkahnya.

    Seorang pejabat Gedung Putih, yang tidak ingin disebutkan namanya, menyatakan Trump menentang aneksasi Tepi Barat oleh Israel, sekutu dekat AS, seperti dilansir Reuters, Selasa (10/2/2026).

    Kecaman Negara Muslim Terhadap Israel

    Arab Saudi dan sejumlah negara Arab serta mayoritas Muslim lainnya, termasuk Indonesia, mengecam langkah Israel memperdalam kendali atas Tepi Barat.

    Negara-negara tersebut menegaskan Tel Aviv tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Tepi Barat.

    Kecaman ini disampaikan dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh para Menteri Luar Negeri dari negara-negara Arab dan mayoritas Muslim, Senin (9/2) waktu setempat, seperti dilansir Al Arabiya dan Anadolu Agency, Selasa (10/2/2026).

    Pesawat Pengintai AS Dekat Iran

    Pesawat pengintai maritim P-8A Poseidon milik Angkatan Laut AS terdeteksi mengudara di dekat Iran, bahkan bolak-balik pekan ini.

    Deteksi pesawat pengintai ini bersamaan dengan pengerahan aset militer besar-besaran AS ke Timur Tengah, tepatnya di dekat Iran.

    Presiden AS Donald Trump pada akhir Januari lalu mengatakan bahwa 'armada besar' dan kapal-kapal 'sangat besar, sangat kuat' sedang berlayar ke Iran.

    Dia juga berharap AS tidak perlu menggunakan aset-aset militernya tersebut, saat Trump mempertimbangkan serangan terhadap Teheran.

    AS mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln beserta tiga kapal penghancur rudal — USS Frank E Petersen Jr, USS Michael Murphy, dan USS Spruance — ke Laut Arab pada akhir Januari saat ketegangan dengan Iran meningkat.

    Dua kapal perang AS di antaranya terdeteksi berlayar di dekat Selat Hormuz, satu kapal lainnya di Laut Merah.

    Serangan Israel di Lebanon

    Pasukan Israel menewaskan empat orang, termasuk seorang anak, dalam serangannya di Lebanon selatan. Itu terjadi dalam dua serangan terpisah yang menurut militer Israel menargetkan anggota kelompok Hizbullah.

    Dilansir Al Arabiya dan Reuters, Selasa (10/2/2026), dalam insiden ketiga, pasukan Israel menangkap seorang pejabat dari al-Jamaa al-Islamiya, kelompok Sunni Lebanon, selama penggerebekan, Senin (9/2) waktu setempat.

    Militer Israel menggambarkannya sebagai 'teroris senior' dan mengatakan dia dipindahkan ke Israel untuk diinterogasi.

    Israel telah melakukan serangan reguler di Lebanon sejak perang tahun 2024 dengan Hizbullah, menewaskan sekitar 400 orang sejak gencatan senjata, menurut data dari sumber keamanan Lebanon.

  • TNI Siap Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Gaza, Fokus Bantuan Kemanusiaan

    TNI Siap Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Gaza, Fokus Bantuan Kemanusiaan

    Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedang mempersiapkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, Palestina. Misi utama pasukan ini akan terfokus pada bantuan kemanusiaan.

    Selain itu, pasukan juga akan terlibat dalam upaya rekonstruksi wilayah serta menjaga stabilitas gencatan senjata. Hal ini ditegaskan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

    Juru bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menjelaskan komitmen Indonesia. Keterlibatan difokuskan pada aspek kemanusiaan.

    “Kalau untuk keterlibatan Indonesia sudah dijelaskan bahwa lebih fokus pada humanitarian (kemanusiaan), bantuan rekonstruksi, sama untuk mendukung gencatan senjata,” kata Vahd Nabyl Achmad Mulachela di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Meski demikian, Vahd belum dapat memberikan rincian mengenai jadwal pasti pengiriman pasukan tersebut. Jumlah personel juga belum final.

    “Kalau untuk proses persiapan, memang Indonesia melakukan persiapan tersebut. Mengenai timeline, ini belum ada yang definitif. Jumlah juga belum definitif,” ujarnya.

    Diskusi masih berlangsung terkait batasan keterlibatan. Indonesia tidak akan terlibat dalam misi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsipnya.

    “Ya memang ada reservasi-reservasi dari kita untuk tidak terlibat dalam yang tidak sejalan dengan garis kita. Jadi itu yang saat ini memang pembahasannya berlangsung,” imbuhnya.

    Persiapan Matang TNI AD

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan TNI AD telah mulai mempersiapkan pasukannya. Persiapan dilakukan untuk misi perdamaian di Gaza.

    Proses ini sejalan dengan koordinasi resmi dari Mabes TNI. Tujuannya adalah menentukan kebutuhan dan karakter personel yang akan ditugaskan.

    “Ya, itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI. Mabes TNI nanti ke Mabes AD memerlukan pasukan personel yang berkarakter apa. Ini kami siapkan. Ya, begitu,” kata Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2).

    Terkait jumlah personel yang akan diberangkatkan, Maruli menyebut angka tersebut masih perkiraan. Belum ada keputusan final.

    Angka ini masih menunggu hasil negosiasi dan koordinasi lanjutan di tingkat Mabes TNI. Jumlah bisa mencapai ribuan personel.

    “Ya, bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum, belum pasti. Jadi enggak ada, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” ujarnya.

    Profil Pasukan Perdamaian

    Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menjelaskan pihak TNI menunggu keputusan Presiden. Personel yang diberangkatkan memiliki pengalaman di misi perdamaian PBB.

    TNI memiliki pengalaman berharga dalam misi serupa.

    “Saya kira kita udah punya pengalaman ya, ada UNIFIL yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana, inilah nanti yang akan kita rekrut,” kata Tandyo, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).

    Aspek Misi Detail Fokus
    Tujuan Utama Bantuan Kemanusiaan, Rekonstruksi, Gencatan Senjata
    Fase Persiapan Sedang Berlangsung
    Jumlah Personel Belum Definitif (Estimasi 5.000-8.000)
    Pengalaman Pasukan Pernah bertugas di misi perdamaian PBB (misal: UNIFIL)
    Status Keputusan Akhir Menunggu keputusan Presiden dan koordinasi Mabes TNI
  • Istana Buckingham Akan Bantu Selidiki Pangeran Andrew Terkait Jeffrey Epstein

    Istana Buckingham Akan Bantu Selidiki Pangeran Andrew Terkait Jeffrey Epstein

    Istana Kerajaan Inggris menyatakan kesiapannya untuk membantu Kepolisian dalam penyelidikan terhadap mantan Pangeran Andrew. Investigasi ini terkait dugaan hubungan Andrew dengan mendiang pelaku kejahatan seks AS, Jeffrey Epstein.

    Kepolisian Inggris sedang menelusuri klaim bahwa Andrew membagikan dokumen rahasia London kepada Epstein. Kepolisian Thames Valley mengonfirmasi penyelidikan ini pada Selasa (10/2/2026).

    Dugaan tersebut menyebut Andrew Mountbatten-Windsor, demikian ia kini dikenal, membagikan sejumlah dokumen rahasia. Hal ini terjadi saat ia menjabat sebagai utusan perdagangan Inggris.

    Andrew secara konsisten membantah melakukan pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan Epstein. Bantahan ini diulang di tengah munculnya tuduhan baru.

    Istana Buckingham, melalui pernyataan resminya, menyatakan bahwa Raja Charles III sangat prihatin. Ini adalah respons terhadap tuduhan yang muncul terhadap adiknya, Andrew.

    Tanggung jawab untuk menanggapi tuduhan-tuduhan spesifik berada di tangan Mountbatten-Windsor sendiri, kata Istana Buckingham. Namun, Istana Buckingham mengindikasikan mereka akan bekerja sama penuh dengan penyelidikan kepolisian mana pun.

    “Meskipun klaim spesifik yang dimaksud adalah tanggung jawab Tuan Mountbatten-Windsor sendiri, jika kami dihubungi oleh Kepolisian Thames Valley, kami siap mendukung mereka seperti yang Anda harapkan,” kata Istana Buckingham dalam pernyataannya.

    Istana Buckingham juga menegaskan kembali posisinya mengenai korban pelecehan seksual. “Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, pikiran dan simpati Yang Mulia telah, dan tetap bersama, para korban dari segala bentuk pelecehan.”

    Rilis Dokumen Epstein Ungkap Dugaan Baru

    Tuduhan terhadap Andrew mencuat setelah Departemen Kehakiman AS merilis kumpulan baru dokumen Epstein. Dokumen ini dirilis pada 30 Januari lalu dan memuat beberapa korespondensi yang mencurigakan.

    Salah satu email tertanggal 30 November 2010 menunjukkan Andrew meneruskan kepada Epstein 'laporan kunjungan untuk Vietnam, Singapura, Hong Kong, dan Shenzhen'. Laporan ini berkaitan dengan kunjungan resminya ke Asia Tenggara.

    Email terpisah pada Malam Natal tahun 2010 juga menunjukkan dugaan serupa. Andrew membagikan 'pengarahan rahasia soal peluang-peluang investasi yang terkait dengan rekonstruksi Provinsi Helmand di Afghanistan' kepada Epstein.

    Berikut adalah ringkasan timeline kasus Pangeran Andrew dan Jeffrey Epstein:

    Tahun Peristiwa Penting
    2010 Dugaan Andrew membagikan dokumen rahasia ke Epstein
    2019 Andrew mundur dari tugas kerajaan
    2022 Andrew selesaikan gugatan perdata Virginia Giuffre
    2024 Virginia Giuffre meninggal dunia
    2026 Kepolisian Inggris selidiki dugaan baru

    Andrew Mundur dari Tugas Kerajaan

    Andrew, yang kini berusia 65 tahun, telah mengundurkan diri dari tugas kerajaan sejak 2019. Keputusan ini diambil setelah hubungannya dengan Epstein terungkap ke publik.

    Dia juga melepaskan semua gelar kerajaannya, termasuk Duke of York. Pelepasan gelar ini terjadi saat tuduhan terhadapnya semakin meningkat.

    Pada 2022, Andrew menyelesaikan gugatan perdata yang diajukan Virginia Giuffre. Wanita AS tersebut menuduh Epstein memperdagangkan dirinya kepada Andrew ketika ia berusia 17 tahun.

    Giuffre meninggal dunia tahun lalu, dengan memoarnya dirilis setelah dia berpulang. Memoar tersebut mencakup beberapa klaim spesifik yang melibatkan Andrew.

    Andrew selalu membantah tuduhan-tuduhan terhadapnya. Penyelesaian hukum dengan salah satu korban Epstein tidak dianggap sebagai pengakuan tanggung jawab atas klaim tersebut.