Category: Politik

  • Muzani Sebut Kepuasan Kinerja Prabowo 79,9 Persen Jadi Modal Wacana Dua Periode di Banda Aceh

    Muzani Sebut Kepuasan Kinerja Prabowo 79,9 Persen Jadi Modal Wacana Dua Periode di Banda Aceh

    Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9%.

    Muzani menyatakan kepuasan hampir 80% tersebut menjadi modal kuat. Modal ini diyakini dapat meyakinkan masyarakat terkait wacana Prabowo dua periode.

    “Support terhadap kepercayaan Pak Prabowo disurveikan cukup tinggi, 80 persen survei yang terbaru. Jadi itu menjadi modal kami untuk makin meyakinkan bahwa Prabowo dua periode InsyaAllah tidak terlalu susah,” ujar Muzani di Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).

    Muzani menjelaskan, program-program Prabowo saat ini berbasis komunitas sosial. Beberapa di antaranya adalah program makan bergizi, Sekolah Rakyat, serta Koperasi Merah Putih.

    “Apalagi kemudian program-program yang sekarang sedang berjalan adalah program-program yang nyata-nyata berbasis kepada komunitas sosial, seperti makan bergizi yang sekarang sudah mulai menemukan pola dan bentuknya. Sebentar lagi Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan seterusnya,” ujarnya.

    Cawapres Pendamping Prabowo di Pilpres 2029

    Muzani juga menegaskan bahwa kongres partai belum menentukan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo di Pilpres 2029. Namun, ia menyebut semua nama yang memenuhi syarat memiliki peluang.

    “Kongres tidak menyebutkan atau belum menyebutkan tentang pasangan calon wakil presiden, Kongres baru memutuskan calon presidennya,” ujarnya.

    Terkait usulan nama cawapres dari partai koalisi, seperti Zulkifli Hasan hingga Gibran Rakabuming Raka, Muzani menyatakan pihaknya akan terus mengikuti perkembangan.

    “Ya itu, itu sesuatu yang terus kita ikutin. Jadi saya kira kita terus mengikuti perkembangan itu,” kata Muzani. “Ya semua orang, semua tokoh yang memenuhi syarat berpeluang untuk bisa mendampingi Pak Prabowo,” imbuhnya.

    Berikut adalah beberapa nama yang berpotensi mendampingi Prabowo:

    Potensi Cawapres Keterangan
    Zulkifli Hasan Diusulkan partai koalisi
    Gibran Rakabuming Raka Diusulkan partai koalisi
    Tokoh lain Memenuhi syarat dan berpeluang

    Apresiasi Dukungan Partai Koalisi

    Muzani mengucapkan terima kasih kepada partai koalisi yang mendukung wacana Prabowo dua periode. Dukungan ini dianggap sebagai pandangan positif terhadap kepemimpinan Prabowo.

    “Kan beberapa partai sudah mulai melakukan penjajakan dan pendekatan kepada beliau untuk bisa mengusung pasangan Prabowo calon presiden periode kedua. Dan kami tentu saja merasa bangga dan berterima kasih atas support dan dukungan dan pandangan yang positif terhadap kepemimpinan Pak Prabowo dalam periode pertama ini, yang sekarang baru memasuki tahun ke dua,” ujarnya.

    Hasil Survei Indikator Politik Indonesia

    Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei kinerja Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 79,9% responden mengaku puas terhadap kinerja Presiden RI ke-8 ini.

    Survei dilakukan pada 15-21 Januari 2026, melibatkan 1.220 responden. Metode yang digunakan adalah simple random sampling dengan margin of error ± 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

    Responden diwawancarai secara tatap muka. Kontrol kualitas wawancara dilakukan secara acak sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor.

    “Jadi secara umum tidak terlalu berbeda dengan approval rating Presiden Prabowo Januari 2025 dibanding Januari 2026. Kisaran kalau dijumlahkan antara sangat puas dan cukup puas gitu 79,9%. Jadi sangat tinggi ya untuk ukuran approval rating seorang presiden ya,” kata peneliti utama dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi secara daring, Minggu (8/2).

    Sebanyak 13% responden menyatakan sangat puas. Secara keseluruhan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo mencapai 79,9%.

  • Pemprov Jabar Copot Foto Ridwan Kamil di Underpass Dewi Sartika Depok

    Pemprov Jabar Copot Foto Ridwan Kamil di Underpass Dewi Sartika Depok

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil tindakan tegas dengan mencopot foto wajah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), di underpass Dewi Sartika, Kota Depok. Proses pencopotan ini dilakukan oleh petugas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar.

    Ketika diminta keterangan terkait kebijakan tersebut, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman enggan memberikan komentar. Ia menyatakan hal itu di luar ranah kewenangannya.

    Herman Suryatman menegaskan bahwa ia tidak dalam kapasitas untuk mengomentari kebijakan pencopotan foto mantan gubernur tersebut. Penjelasan singkat ini disampaikannya pada Selasa (10/2/2026).

    "Saya kira tidak dalam kapasitas saya (mengomentari itu)," ujar Herman singkat, Selasa (10/2/2026).

    Petugas BMPR Jabar diketahui mencopot gambar wajah Ridwan Kamil yang bergaya Wedha's Pop Art Portrait (WPAP). Mereka menggunakan alat las dan gergaji dalam proses tersebut.

    Pencopotan dilakukan secara bertahap hingga seluruh bagian wajah dilepas dari dinding underpass. Selain itu, Pemprov Jabar berencana mengganti slogan 'Jabar Juara' dengan narasi baru 'Jabar Istimewa'.

    Pergantian Slogan dan Simbol Visual

    Perubahan ini tidak hanya sebatas pencopotan gambar, tetapi juga pergantian slogan di sejumlah ruang publik. Slogan lama 'Jabar Juara' akan diganti dengan narasi baru 'Jabar Istimewa'.

    Tindakan ini memicu berbagai pandangan, termasuk dari anggota DPRD Jawa Barat.

    Pandangan Anggota DPRD Jawa Barat

    Anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan 8 (Kota Depok-Kota Bekasi), Ronny Hermawan, menilai pencopotan tersebut merupakan momentum penting. Ini untuk mengubah cara pandang terhadap simbol-simbol visual pejabat publik.

    Menurut Ronny, pejabat publik sebaiknya tidak terlalu sering menampilkan wajahnya di ruang-ruang publik. Ini termasuk billboard, reklame, jembatan, maupun underpass.

    "Kalau saya pribadi memang sebaiknya pejabat publik tidak sering-sering menampilkan wajah di billboard, reklame, jembatan, underpass. Jauh lebih penting bekerja nyata di tengah masyarakat. Jadi bukan kehadiran gambar, tapi kehadiran kerja dan kinerja jauh lebih utama," kata Ronny.

    Ronny menegaskan, masyarakat saat ini lebih menaruh harapan pada aksi nyata pemerintah. Bukan sekadar simbol atau slogan yang menghiasi ruang publik.

    Fokus pada Aksi Nyata Pemerintah

    Berbagai persoalan membutuhkan konsistensi tindak lanjut dari kepala daerah. Ronny mencontohkan beberapa isu yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah.

    "Gubernur sudah keliling di Jabar membuktikan kehadiran dirinya. Tinggal konsistensi, membongkar bangunan liar tindak lanjutnya seperti apa, banjir seperti apa tindak lanjutnya, itu yang diharapkan masyarakat," ujarnya.

    Inisiatif Pemprov Jabar dan tanggapan dari berbagai pihak terkait kebijakan ini menunjukkan dinamika dalam pengelolaan citra publik dan prioritas pembangunan.

    Aspek Keterangan
    Lokasi Pencopotan Underpass Dewi Sartika, Kota Depok
    Objek yang Dicopot Foto wajah Ridwan Kamil (gaya WPAP)
    Pihak Pelaksana Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar
    Pergantian Slogan Jabar Juara menjadi Jabar Istimewa
    Tanggapan Sekda Jabar Tidak dalam kapasitas mengomentari
    Tanggapan Anggota DPRD Mendorong fokus pada kinerja nyata
  • Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Hadiri Pertemuan Buruh se-Asia Tenggara di Grand Melia Hotel Jakarta Selatan

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Hadiri Pertemuan Buruh se-Asia Tenggara di Grand Melia Hotel Jakarta Selatan

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut hadir dalam acara pertemuan buruh se-Asia Tenggara atau ASEAN Trade Union Council (TUC) pada Rabu (3/12/2025) malam. Kedatangan Jenderal Sigit disambut antusias oleh perwakilan ketua federasi buruh dari berbagai negara tetangga.

    Acara penting tersebut diselenggarakan di Grand Melia Hotel, Jakarta Selatan. Jenderal Sigit, yang tampil mengenakan batik, tiba di lokasi sekitar pukul 19.40 WIB.

    Jenderal Sigit tidak datang sendiri. Ia didampingi oleh sejumlah tokoh penting serikat buruh Indonesia dan internasional. Mereka adalah Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPI Said Iqbal, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, serta Sekjen Serikat Buruh Sedunia, Shoya Yoshida.

    Turut mendampingi juga Senior Director ITUC-Asia Pasifik Patuan Samosir. Kehadiran para pimpinan serikat ini menandai pentingnya pertemuan tersebut bagi gerakan buruh di kawasan.

    Interaksi dan Agenda Pertemuan

    Setibanya di ruangan acara, Jenderal Sigit terlihat langsung menyapa para ketua federasi buruh dari negara-negara tetangga. Suasana akrab terjalin di awal pertemuan. Acara kemudian dilanjutkan dengan agenda makan malam bersama, mempererat silaturahmi antar delegasi.

    Berikut adalah daftar para tokoh penting yang mendampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo:

    Nama Tokoh Jabatan
    Andi Gani Nena Wea Presiden KSPSI
    Said Iqbal Presiden KSPI
    Elly Rosita Silaban Presiden KSBSI
    Shoya Yoshida Sekjen Serikat Buruh Sedunia
    Patuan Samosir Senior Director ITUC-Asia Pasifik

    Pejabat Polri yang Turut Hadir

    Selain para tokoh serikat buruh, beberapa pejabat tinggi Polri juga tampak hadir dalam kegiatan ini. Mereka antara lain Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir, dan Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni.

    Jajaran Desk Ketenagakerjaan Polri juga turut serta dalam pertemuan tersebut, menunjukkan komitmen Polri dalam isu-isu ketenagakerjaan.

    Profil ASEAN Trade Union Council (TUC)

    Sebagai informasi, ASEAN TUC adalah organisasi konfederasi buruh yang mencakup seluruh negara anggota ASEAN. Organisasi ini telah berdiri sejak tahun 1983 dan berperan penting dalam isu-isu perburuhan regional.

    ASEAN TUC berfokus pada bidang pendidikan, advokasi, perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan pekerja di kawasan. Organisasi ini tercatat sebagai konfederasi buruh terbesar di ASEAN, mewakili lebih dari 20 juta pekerja.

  • Kemensos Jakarta Perkuat Akurasi Data Sosial Bersama DPR RI

    Kemensos Jakarta Perkuat Akurasi Data Sosial Bersama DPR RI

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, berdiskusi dengan Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka di gedung Kemensos, Jakarta Pusat. Pertemuan pada Selasa (10/2/2026) itu membahas isu krusial mengenai pendataan sosial dan ekonomi.

    Gus Ipul menyampaikan harapannya agar data sosial yang dikelola Kementerian Sosial dapat semakin akurat dan terbarukan. Hal ini sejalan dengan pandangan Rieke Diah Pitaloka mengenai pentingnya data bagi pembangunan nasional.

    Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa data merupakan fondasi penting bagi negara. Menurutnya, data yang aktual dan relevan sangat vital sebagai basis kebijakan pembangunan.

    "Tadi diskusi kita, ada sesuatu yang harus kita benahi hulu persoalan selama ini luput, yaitu persoalan data negara, data dasar negara yang aktual, akurat, dan relevan sebagai basis data kebijakan pembangunan," ujar Rieke di gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Rieke menyoroti polemik 11 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dicoret. Ia mengkritik penggunaan data yang tidak bersumber dari Kemensos dalam penentuan tersebut.

    "Sasaran dari penerima bantuan iuran itu adalah fakir miskin, kelompok rentan, dan tidak mampu yang sebetulnya itu apa ya, untuk menangani mereka otoritas ada di Kementerian Sosial," kata Rieke.

    Rieke juga menyebut adanya revisi Undang-undang Statistik. Ia menekankan bahwa data sosial seharusnya berada di bawah wewenang Kementerian Sosial.

    Revisi Undang-undang dan Peran Kemensos

    "Wali data sosial sesuai dengan amanat Undang-undang Penanganan Fakir Miskin seharusnya kembali lagi ke Kemensos," ujarnya.

    Gus Ipul menyambut baik usulan Rieke sebagai upaya memperkuat data. Ia berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan akurasi data Kemensos.

    Berikut adalah perbandingan peran data dalam kebijakan sosial:

    Aspek Kondisi Saat Ini Harapan
    Wali Data Sosial Tersebar di berbagai lembaga Kemensos (sesuai UU Penanganan Fakir Miskin)
    Akurasi Data Masih perlu perbaikan Meningkat secara signifikan
    Basis Kebijakan Kadang tidak konsisten Data aktual, akurat, relevan
    Sumber Data BPJS PBI Bukan hanya dari Kemensos Optimal dari Kemensos

    "Yang disampaikan Bu Rieke ini adalah bagian dari upaya memperkuat data kita. Jadi Bu Rieke dengan perspektifnya ya kita akan coba terus lakukan upaya-upaya ke depan supaya data kita lebih akurat," kata Gus Ipul.

    Validasi Pendataan Dimulai dari Desa

    Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan validasi pendataan. Proses ini dimulai dari tingkat desa untuk memastikan akurasi data.

    "Namun demikian, saya ingin menegaskan bahwa proses verifikasi validasi ini sekarang sudah dimulai dari bawah. Nah mulai kemarin kita sudah bicara dengan Menteri Desa untuk menindaklanjuti ini mulai dari tingkat desa. Itulah sebenarnya sesuai harapan dengan Bu Rieke," ujarnya.

  • Kantor Demokrat Kota Bekasi Dibuka Gratis untuk Kegiatan Warga

    Kantor Demokrat Kota Bekasi Dibuka Gratis untuk Kegiatan Warga

    Prinsip kantor politik yang berjarak dekat dengan warga diwujudkan oleh Ronny Hermawan. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bekasi ini membuka kantor partainya sebagai ruang terbuka bagi berbagai aktivitas masyarakat.

    Kantor baru DPC Partai Demokrat Kota Bekasi kini berada di lokasi yang padat penduduk. Letaknya langsung berdampingan dengan kawasan permukiman warga.

    Pilihan lokasi strategis ini diambil dengan harapan agar kantor partai dapat lebih dekat menjangkau masyarakat luas. Hal ini disampaikan Ronny Hermawan usai syukuran kantor baru.

    “Kantor yang baru ini lebih mendekat ke area yang padat, dekat perkampungan juga. Harapannya semakin dekat dengan masyarakat,” ujar Ronny, Senin (9/2/2026).

    Ronny Hermawan menekankan bahwa kedekatan kantor bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara sosial. Ia mempersilakan kantor Demokrat digunakan warga sekitar tanpa biaya.

    Fasilitas pendukung seperti kopi, teh, dan makanan ringan juga disediakan gratis untuk warga yang mengadakan acara di sana. Ini menunjukkan komitmen partai.

    “Kantor Demokrat Kota Bekasi kami persilakan untuk kegiatan ibu-ibu, remaja, pemuda sekitar gratis dan bahkan kami siapkan kopi, teh dan snack jika warga mau acara,” tuturnya.

    Ronny menilai kantor partai seharusnya menjadi pusat interaksi sosial, bukan sekadar tempat rapat politik. Dengan membuka pintu, kehadiran Demokrat diharapkan bermanfaat.

    Dorongan Anggaran Infrastruktur Adil untuk Bekasi dan Depok

    Sebagai legislator Jawa Barat, Ronny Hermawan juga menyoroti isu pembangunan infrastruktur. Anggota Komisi III DPRD Jabar ini mendorong porsi anggaran yang lebih adil.

    Anggaran yang lebih besar diharapkan dialokasikan untuk wilayah dengan kontribusi signifikan. Terutama bagi pendapatan daerah Jawa Barat.

    “Sesuai tupoksi dan kemitraan Pemprov Jabar dan Komisi III, saya berharap anggaran infrastruktur bisa lebih besar, khususnya buat Kota Bekasi dan Kota Depok,” katanya.

    Ronny menilai kontribusi warga Kota Bekasi terhadap pendapatan Provinsi Jawa Barat sangat besar. Khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.

    Oleh karena itu, sudah selayaknya pembangunan infrastruktur di wilayah penyangga ibu kota ini mendapat perhatian seimbang.

    Berikut adalah tabel kontribusi pajak kendaraan bermotor dari beberapa wilayah di Jawa Barat:

    Wilayah Estimasi Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (Persentase)
    Kota Bekasi Sangat Signifikan
    Kota Depok Tinggi
    Kota Bogor Tinggi
    Bandung Raya Sangat Signifikan
    Wilayah Lain Jabar Bervariasi

    “Mengingat warga Kota Bekasi menyumbang sangat besar untuk pendapatan Provinsi Jabar dari pajak kendaraan bermotor,” ucapnya.

  • Bupati Indramayu Lucky Hakim Berhentikan Sementara Kades Sukadadi Caswita

    Bupati Indramayu Lucky Hakim Berhentikan Sementara Kades Sukadadi Caswita

    Bupati Indramayu Lucky Hakim resmi memberhentikan sementara Kepala Desa (Kuwu) Sukadadi, Kecamatan Arahan, Caswita. Keputusan ini diambil menyusul hasil audit Inspektorat Kabupaten Indramayu.

    Audit Inspektorat menemukan indikasi kerugian negara dengan nilai sekitar Rp150 juta di Desa Sukadadi. Pemberhentian ini berlaku hingga proses hukum lebih lanjut.

    Pantauan di Kantor Desa Sukadadi pada Senin (9/2/2026) sekitar pukul 11.00 WIB, suasana tampak lengang. Tidak terlihat aktivitas pelayanan masyarakat seperti biasanya. Pintu ruang pelayanan terkunci rapat.

    Satu unit mobil siaga desa terparkir di halaman kantor, sementara kursi dan meja di beranda tampak rapi namun kosong. Cuaca hujan sejak pagi hari turut memperkuat kondisi sepi tersebut.

    Warga setempat, Darli (39), menerangkan bahwa aktivitas sempat terlihat di balai desa pada pagi hari. Namun, berangsur sepi menjelang siang. Ia mengaku tidak mengetahui agenda pasti yang menyebabkan kantor kosong.

    “Paginya sempat ada aktivitas, tapi siang sudah kosong. Kurang tahu ada agenda ke mana,” ujar Darli, Senin (9/2/2026).

    Darli menyebut kabar pemberhentian sementara Caswita telah ramai diperbincangkan warga sejak Sabtu (7/2/2026). Ia mengaku terkejut dan menyayangkan temuan ini.

    Tanggapan Warga dan Kinerja Pemerintah Desa

    Meskipun ada temuan kerugian negara, Darli menilai kinerja pemerintah desa di bawah kepemimpinan Caswita cukup dirasakan manfaatnya. Terutama bagi masyarakat petani di Desa Sukadadi.

    “Kalau yang kelihatan di masyarakat ada, seperti perbaikan jalan. Tapi kalau urusan lain mungkin ada yang mempertanyakan. Saya sebagai petani, yang penting yang kelihatan di lapangan,” tuturnya.

    Desa Sukadadi saat ini berada dalam masa transisi setelah Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak. Caswita diketahui tidak mencalonkan diri kembali.

    Kepemimpinan desa selanjutnya akan dijabat oleh kuwu terpilih. Warga berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintahan desa ke depan agar tata kelola lebih baik.

    Roda Pemerintahan Tetap Berjalan

    Menanggapi kondisi kosongnya kantor desa, Camat Arahan Rohaenah memberikan penjelasan. Perangkat Desa Sukadadi sedang mengikuti kegiatan di Kantor Kecamatan Arahan.

    “Ada rapat monitoring dan evaluasi Koperasi Desa Merah Putih di Kantor Kecamatan Arahan. Tadi Sekdes dan pamong desa hadir di sini menggantikan kuwu,” ujar Rohaenah kepada detikJabar, Senin (9/2/2026) siang.

    Rohaenah memastikan pelayanan desa tetap berjalan normal. Terkait pemberhentian sementara Caswita, telah ditunjuk Pelaksana Harian (Plh) Kuwu dari unsur Sekretaris Desa.

    “Plh-nya Pak Sekdes. Setelah rapat, yang bersangkutan langsung kembali ke balai desa,” katanya.

    Penunjukan Plh ini dilakukan untuk menjamin roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan. Hal ini berlaku hingga pelantikan kuwu terpilih.

    “Insya Allah pelantikan dijadwalkan tanggal 12 Februari. Sementara waktu, kepala desa dijabat Plh,” pungkas Rohaenah.

    Informasi Penting Kasus Desa Sukadadi
    Detail Kasus Keterangan
    Nama Kades diberhentikan sementara Caswita
    Lokasi Kejadian Desa Sukadadi, Kecamatan Arahan, Indramayu
    Indikasi Kerugian Negara Sekitar Rp150 juta
    Lembaga Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Indramayu
    Pelaksana Harian (Plh) Kuwu Sekretaris Desa

    Daftar di atas merangkum poin-poin penting terkait pemberhentian sementara Kepala Desa Sukadadi. Langkah ini diambil untuk menjaga akuntabilitas.

  • Indonesia Pimpin D-8, Kemlu Prioritaskan Integrasi Ekonomi hingga Reformasi Organisasi

    Indonesia Pimpin D-8, Kemlu Prioritaskan Integrasi Ekonomi hingga Reformasi Organisasi

    Indonesia mengambil alih kepemimpinan Developing-8 (D-8) mulai tahun ini. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI telah menetapkan lima prioritas utama yang akan dijalankan. Agenda ini mencakup integrasi ekonomi hingga reformasi organisasi.

    Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela menjelaskan fokus program ini di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Prioritas pertama adalah penguatan integrasi ekonomi antarnegara D-8. Tujuannya adalah meningkatkan volume perdagangan intra-D-8.

    “Pertama, integrasi ekonomi di antara negara-negara D-8. Ini maksudnya adalah bagaimana agar intra-D-8 trade itu bisa semakin meningkat,” kata Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Selasa (10/2/2026).

    Potensi peningkatan ini sangat besar, didukung oleh demografi penduduk dan generasi muda di negara-negara anggota.

    “Potensinya cukup besar kalau dilihat dari potensi demografi penduduk, dari generasi mudanya, dan sebagainya. Sehingga potensi ini ingin ditingkatkan melalui kerja sama D-8,” sambungnya.

    Pengembangan Ekonomi Halal

    Prioritas kedua berfokus pada pengembangan ekonomi dan industri halal. Hal ini relevan mengingat mayoritas negara anggota D-8 berpenduduk muslim. Potensi sektor ini akan dikembangkan maksimal di bawah kepemimpinan Indonesia.

    Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau

    Prioritas ketiga mencakup ekonomi biru dan ekonomi hijau. Indonesia akan menyoroti potensi kerja sama di sektor kelautan dan pangan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas D-8 di bidang-bidang tersebut.

    Konektivitas dan Ekonomi Digital

    Untuk prioritas keempat, D-8 akan fokus pada konektivitas dan ekonomi digital. Program ini mencakup pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta interaksi ekonomi antar masyarakat.

    Reformasi Organisasi D-8

    Nabyl menekankan pentingnya prioritas kelima, yaitu reformasi organisasi atau kelembagaan D-8. Ini krusial agar keempat bidang kerja sama sebelumnya dapat terlaksana dengan baik.

    “Nah, bagaimana keempat kerja sama ini bisa terlaksana? Inilah yang tidak kalah pentingnya, prioritas kelima, yaitu reformasi organisasi atau kelembagaan dari D-8 itu sendiri,” ujar Nabyl.

    Organisasi yang berdiri sejak tahun 1997 ini harus tetap relevan dengan kondisi masa kini. Penyesuaian diperlukan, mulai dari internal organisasi, cara pengambilan keputusan, anggaran, hingga kesiapan implementasi perubahan di setiap sektor.

    “Continuity pasti menjadi bagian setiap organisasi agar tidak semuanya dari scratch, gitu. Tapi penekanan pada relevansi, saya rasa itu banyak yang perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini,” imbuhnya.

    Berikut adalah poin-poin penting dalam agenda reformasi D-8:

    Aspek Reformasi Fokus Perubahan
    Internal Organisasi Penyesuaian struktur dan fungsi agar lebih efisien.
    Pengambilan Keputusan Penyederhanaan atau percepatan mekanisme.
    Anggaran Optimalisasi alokasi dan penggunaan dana.
    Kesiapan Sektor Peningkatan kemampuan implementasi program.

    D-8 adalah organisasi kerja sama pembangunan yang dibentuk pada tahun 1997. Anggotanya terdiri dari delapan negara berkembang, sebagian besar adalah anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Negara-negara anggota meliputi Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Azerbaijan.

  • Pemerintah Terapkan FWA untuk ASN Selama Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026

    Pemerintah Terapkan FWA untuk ASN Selama Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026

    Pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi masing-masing. Kebijakan ini berlaku selama lima hari kerja, bertujuan mengoptimalkan mobilitas masyarakat.

    Fleksibilitas ini juga untuk memudahkan perencanaan perjalanan selama masa libur nasional dan cuti bersama. Hal tersebut diumumkan di Jakarta.

    “Diberikan fleksibilitas dalam hari kerja untuk ASN dan pekerja swasta. Pemerintah menetapkan Flexible Working Arrangement (FWA) atau sistem kerja fleksibel,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Airlangga menyampaikan hal ini dalam Konferensi Pers Stimulus Ekonomi Hari Besar Keagamaan (HBKN) Idul Fitri 2026. Juga dibahas diskon tarif transportasi, FWA, dan bantuan pangan.

    Penyesuaian tugas kedinasan diterapkan pada dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi. Yaitu, pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026.

    Periode berikutnya adalah tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Yakni, pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026.

    Periode Tanggal Keterangan
    Sebelum Nyepi Senin, 16 Maret 2026 Penyesuaian FWA
    Sebelum Nyepi Selasa, 17 Maret 2026 Penyesuaian FWA
    Setelah Idul Fitri Rabu, 25 Maret 2026 Penyesuaian FWA
    Setelah Idul Fitri Kamis, 26 Maret 2026 Penyesuaian FWA
    Setelah Idul Fitri Jumat, 27 Maret 2026 Penyesuaian FWA

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan dasar kebijakan ini. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 2/2026.

    Surat Edaran tersebut mengenai Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah. Ini berlaku pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

    “Pelayanan publik yang bersifat esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat harus berjalan optimal, termasuk layanan kesehatan, transportasi, keamanan, dan layanan strategis lainnya, meskipun berada dalam periode libur nasional dan cuti bersama,” jelasnya.

    Penyesuaian ini merupakan tindak lanjut arahan presiden. Kebijakan ini disusun secara terencana, terukur, dan berbasis kepentingan publik.

    Rini menekankan FWA bukan penambahan hari libur. Namun, sebagai pengaturan fleksibilitas kerja. Ini untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

    Poin Penting Penerapan FWA bagi ASN

    Pimpinan Instansi Pemerintah diharapkan memantau dan mengawasi penerapan FWA. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan tugas pemerintahan dan layanan publik.

    Pelaksanaan fleksibilitas kerja ASN diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 4/2025.

    Terdapat empat poin penting dalam penerapan fleksibilitas kerja ASN:

    Pertama, Pimpinan Instansi Pemerintah membagi jumlah pegawai ASN. Mereka yang bertugas di kantor dan yang bekerja secara fleksibel. Pembagian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kedua, pegawai ASN tetap mengedepankan tanggung jawab akuntabilitas. Mereka juga harus mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Berbasis Elektronik Pemerintahan (SPBE).

    Ketiga, instansi Pemerintah tetap membuka akses kanal pengaduan. Ini termasuk SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id), aduan tatap muka, dan media lainnya.

    Hal ini untuk menampung aspirasi masyarakat. Instansi juga harus melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui QR Code di unit layanan masing-masing.

    “Keempat, pimpinan Instansi Pemerintah tetap memastikan Pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing tetap menjadi teladan dengan tidak memberi dan/atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya,” tutup Rini.

  • Menteri KP Trenggono Tantang Menkeu Purbaya Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Menteri KP Trenggono Tantang Menkeu Purbaya Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Tudingan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait anggaran kapal yang telah cair, namun belum ada pesanan, dijawab oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono.

    Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pencairan dana tersebut.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, Selasa (10/2/2026).

    Pernyataan Purbaya disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia, diselenggarakan oleh Kadin Indonesia. Purbaya merasa heran karena Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum juga memesan kapal.

    Padahal, menurutnya, Kemenkeu sudah mengucurkan anggaran pengadaan kapal. Trenggono kemudian mengklarifikasi sumber dana proyek pembangunan kapal.

    Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut didanai oleh anggaran kredit dari Inggris. Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan dengan kerja sama Inggris.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Berikut rincian fakta terkait polemik anggaran kapal:

    Pihak Pernyataan/Tindakan Sumber Dana Menurut Pihak Terkait
    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Anggaran kapal sudah cair, tapi belum ada pesanan ke galangan. Anggaran Kemenkeu
    Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Meminta Menkeu cek anak buahnya. Pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris (UK)
    KKP Belum menerima pesanan kapal. Pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris (UK)

    Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan kesalahpahaman antara kedua kementerian terkait sumber dan proses pencairan anggaran pembangunan kapal.

  • Pemerintah Bangun Gedung MUI Baru di Bundaran HI

    Pemerintah Bangun Gedung MUI Baru di Bundaran HI

    Pemerintah berencana membangun gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Pembangunan gedung ini akan dimulai dari awal, tidak menggunakan bangunan yang sudah ada.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    "Iya (dimulai dari nol pembangunannya)," kata Prasetyo Hadi, Selasa (10/2/2026).

    Prasetyo menambahkan, saat ini pemerintah masih menghitung anggaran. Proses desain gedung baru MUI tersebut juga sedang berlangsung.

    "Belum, kalau angkanya (anggaran) belum. Kan baru proses desain," jelasnya.

    Sumber Anggaran Pembangunan

    Prasetyo Hadi menyatakan, pos anggaran untuk pembangunan gedung MUI di Bundaran HI bisa saja diambil dari Kementerian Agama. Namun, opsi pengambilan dari pos anggaran lain tidak tertutup.

    "Kalau itu kan masalah cara menyalurkan saja. Bisa dari lewat Kemenag, bisa nggak lewat Kemenag juga bisa," katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan lahan di kawasan Bundaran HI. Lahan ini akan digunakan untuk pembangunan gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam lainnya.

    Lahan strategis tersebut berlokasi di jantung Ibu Kota. Komitmen ini disampaikan Prabowo saat menghadiri Munajad Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI.

    Acara tersebut digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2). Prabowo menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran ulama dan lembaga keumatan.

    "Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang-lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain," kata Prabowo, Sabtu (7/2).

    Prabowo juga menyebut gedung tersebut dapat dimanfaatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang membutuhkan ruang. Ia bahkan sempat menyinggung rencana pembangunan gedung bertingkat tinggi.

    "Termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan, kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama, berapa puluh lantai. Rencananya berapa? 40 lantai," ujarnya, Sabtu (7/2).

    Lokasi Gedung MUI

    Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid menjelaskan lokasi gedung. Gedung yang disiapkan Presiden Prabowo tersebut berada di Bundaran HI, Jakarta Pusat.

    Bangunan tersebut dulunya merupakan gedung Kedutaan Besar Inggris. Lokasinya tepat di samping Jalan Thamrin, dekat Hotel Grand Hyatt.

    "Gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Thamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt," kata Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2).

    Pembangunan gedung ini diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan umat Islam. Selain itu juga dapat mendukung berbagai lembaga keumatan di Indonesia.

    Rencana Pembangunan Gedung MUI Detail
    Lokasi Bundaran HI, Jakarta Pusat
    Metode Pembangunan Dimulai dari nol
    Status Saat Ini Proses desain, perhitungan anggaran
    Sumber Anggaran Potensial Kementerian Agama, pos anggaran lain
    Lahan ± 4.000 meter persegi
    Estimasi Ketinggian 40 lantai
    Pemanfaat MUI, Baznas, lembaga & ormas Islam