DPR Dukung Polri Pecat Brimob Penganiaya Siswa di Tual

Written by

in

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyatakan dukungannya terhadap keputusan kepolisian untuk memecat Bripda MS, anggota Brimob yang melakukan penganiayaan terhadap AT (14), seorang siswa MTs di Kota Tual, Maluku. Nasir menilai bahwa tindakan Polri tersebut sudah tepat.

Nasir Djamil menyampaikan, "Tentu saya secara pribadi setuju dengan langkah Kapolri yang memecat anggota Brimob di Tual yang telah menewaskan seorang remaja yang masih berstatus pelajar." Ia menambahkan, tindakan ini adalah bukti keseriusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam melakukan pembenahan internal dan menjaga citra Polri di mata masyarakat.

Lebih lanjut, Nasir mengatakan bahwa pemecatan ini dapat meredam potensi pihak luar yang ingin memanfaatkan kejadian tragis ini untuk kepentingan tertentu. "Tindakan pemecatan dinilai efektif untuk meredam potensi dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kejadian itu untuk kepentingan di luar penegakan hukum. Ini mirip tindakan amputasi yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya," kata Nasir.

Nasir juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi prosedur operasi standar (SOP) pengamanan dan penanganan unjuk rasa. Evaluasi ini dianggap penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Menurutnya, Bripda MS bertindak sesuai arahan komandan.

"Evaluasi secara komprehensif dan transparan sangat dibutuhkan guna mengembalikan kepercayaan publik," kata Nasir.

Sebelumnya, Bripda MS dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik Kepolisian Negara RI dalam kasus penganiayaan yang menewaskan AT. Bripda MS diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) karena pelanggaran tersebut.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rusitah Umasugi menjelaskan bahwa putusan ini diambil berdasarkan sidang etik yang digelar oleh Komisi Etik Polri. "Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan putusan berupa, pertama, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, penempatan pada tempat khusus selama 4 hari masa penempatan pada tempat khusus terhitung mulai tanggal 21 Februari 2026 sampai 24 Februari 2026," ujar Kombes Rusitah.

"Dan ketiga, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," imbuhnya.

Sidang etik tersebut dipimpin oleh Kombes Indra Gunawan, didampingi Wakil Ketua Komisi Etik Polri Kompol Jamaludin Malawa serta anggota Komisi Kode Etik Polri Kompol Jaku Samusi. Ipda Joni James Holey dan Aiptu Edward Jaya bertindak sebagai penuntut dalam sidang ini.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *