Tag: ASN

  • DPR Dukung Program Komcad 4.000 ASN Jakarta, Tekankan Transparansi Seleksi

    DPR Dukung Program Komcad 4.000 ASN Jakarta, Tekankan Transparansi Seleksi

    Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menyatakan dukungan penuh terhadap program pelatihan 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komponen Cadangan (Komcad). Program ini merupakan bentuk partisipasi sukarela warga negara dalam upaya pertahanan.

    Sukamta menilai program Komcad bukan hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter. Ini akan menanamkan disiplin, loyalitas, dan integritas birokrasi.

    Peningkatan kinerja ASN diharapkan dapat tercapai melalui nilai-nilai relevan yang diberikan selama pelatihan. Sukamta juga menggarisbawahi beberapa langkah penting.

    Sukamta menekankan pentingnya transparansi dalam mekanisme seleksi Komcad. Proses partisipasi harus menjamin prinsip sukarela bagi seluruh ASN yang terlibat.

    "Kedua, prosedur administratif harus jelas sehingga pelatihan tidak mengganggu karier, penilaian kinerja, maupun hak kepegawaian ASN. Perlindungan terhadap remunerasi, jenjang jabatan, dan evaluasi kerja selama masa pelatihan perlu diatur secara tegas," kata Sukamta kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

    Politikus PKS tersebut meyakini program ini juga mampu membangun birokrasi yang berorientasi pada kepentingan nasional. Dengan begitu, ASN akan lebih memahami perannya.

    "Dengan desain yang tertib secara hukum dan administratif, serta penguatan nilai etika publik di dalam pelatihannya, Komcad ASN dapat menjadi langkah konstruktif dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan nasional," ujarnya.

    Dukungan dari TNI Angkatan Darat

    Kementerian Pertahanan (Kemhan) diketahui sedang menyiapkan program Komcad ini. TNI Angkatan Darat (TNI AD) telah menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pelatihan.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait program Komcad ASN:

    Aspek Program Keterangan
    Jumlah Peserta 4.000 ASN
    Tujuan Utama Pendidikan karakter, disiplin, loyalitas, integritas
    Mekanisme Seleksi Transparan dan sukarela
    Perlindungan ASN Jaminan karier, remunerasi, hak kepegawaian
    Fasilitator TNI Angkatan Darat

    "Ya kemungkinan besar begitu (menggunakan fasilitas TNI AD), cuma kebijakan ini saya kira dari Mabes TNI nanti," ujar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Balai Kartini, Jaksel, Rabu (11/2).

    Maruli menjelaskan bahwa TNI AD memiliki fasilitas latihan yang memadai untuk program ini. Namun, ia belum merinci detail waktu dimulainya pelatihan Komcad ASN.

  • Pemerintah Terapkan Lima Hari WFA ASN saat Libur Lebaran 2026

    Pemerintah Terapkan Lima Hari WFA ASN saat Libur Lebaran 2026

    Pemerintah akan menerapkan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan berupa work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama masa libur nasional dan cuti bersama Lebaran 2026.

    Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat dan pelayanan publik tetap optimal. Terdapat lima hari WFA yang ditetapkan untuk ASN.

    Penetapan WFA ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi serta Idulfitri 1447 H.

    Berikut adalah jadwal WFA untuk ASN selama libur Lebaran 2026:

    Hari Tanggal Keterangan
    Senin 16 Maret 2026 WFA
    Selasa 17 Maret 2026 WFA
    Rabu 25 Maret 2026 WFA
    Kamis 26 Maret 2026 WFA
    Jumat 27 Maret 2026 WFA

    Perlu dipahami, kebijakan WFA ini bukanlah penambahan hari libur. Ini merupakan pengaturan kerja yang berbasis kepentingan publik. Pimpinan instansi memiliki wewenang untuk mengatur pelaksanaan tugas ASN secara mandiri dan selektif.

    Pengaturan tersebut harus sesuai dengan karakteristik tugas dan layanan masing-masing instansi.

    Ketentuan Pelaksanaan WFA untuk PNS

    Beberapa hal penting perlu diperhatikan terkait penerapan WFA bagi PNS/ASN selama libur Lebaran 2026. Pimpinan instansi pemerintah harus mengatur proporsi pegawai ASN yang melaksanakan fleksibilitas lokasi dan/atau waktu kerja.

    Pengaturan ini mempertimbangkan jumlah pegawai serta karakteristik jenis layanan pemerintahan. Selain itu, pimpinan instansi harus memastikan penyesuaian tugas kedinasan tidak mengganggu kelancaran pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

    Pemerintah mengimbau pimpinan instansi untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini guna mendukung pelaksanaan WFA.

    Organisasi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing juga harus menjamin layanan esensial tetap tersedia dan dapat diakses. Layanan tersebut mencakup kesehatan, transportasi, keamanan, dan lainnya.

    Penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan juga menjadi perhatian. Ini meliputi penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan anak-anak.

    Pimpinan instansi juga diminta selektif dalam memberikan cuti tahunan, mempertimbangkan beban kerja dan jumlah pegawai. Pemantauan serta pengawasan terhadap pemenuhan layanan publik selama periode libur nasional dan cuti bersama harus dilakukan.

    Bagi layanan yang memberlakukan jam kerja bergilir atau sif, pengaturan kembali jam layanan perlu dilakukan. Ini untuk memastikan pelayanan sesuai standar.

    Akses kanal pengaduan seperti SP4N-LAPOR! dan kanal aduan tatap muka harus tetap dibuka. Ini penting untuk menampung aspirasi masyarakat dan melakukan Surveu Kepuasan Masyarakat (SKM).

    Terutama pada unit layanan yang bersinggungan langsung dengan pemudik, seperti terminal, stasiun, bandara, dan posko mudik. Hal ini memperkuat partisipasi masyarakat dan pemantauan publik.

    Pimpinan instansi wajib menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait perubahan jadwal layanan dan/atau tata cara akses pelayanan publik. Penyelesaian layanan harus tepat waktu.

    Output pelayanan daring maupun luring harus sesuai standar yang ditetapkan. ASN juga diminta menjadi teladan dengan tidak menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas.

    Dalam kondisi kedaruratan, pimpinan instansi pemerintah harus memastikan kualitas pemenuhan pelayanan publik esensial tetap berjalan sebagaimana mestinya.

  • Pencairan THR Idul Fitri 2026 Diprediksi Awal Maret untuk Swasta dan ASN

    Pencairan THR Idul Fitri 2026 Diprediksi Awal Maret untuk Swasta dan ASN

    Pembahasan tunjangan hari raya (THR) menjadi topik hangat di kalangan karyawan swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Ramadan. Prediksi jadwal pencairan THR Idul Fitri 2026 kini mulai muncul.

    Hari Raya Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh pada 21-22 Maret 2026. Oleh karena itu, THR kemungkinan akan dicairkan pada minggu pertama atau kedua bulan Maret 2026.

    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan mengatur hal ini. Perusahaan wajib mencairkan THR Keagamaan maksimal tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

    Mengacu pada peraturan tersebut, THR untuk karyawan swasta diprediksi akan dicairkan paling lambat 14 Maret 2026. Perusahaan yang terlambat membayar THR akan dikenakan denda.

    Besaran denda tersebut adalah 5% dari total THR Keagamaan yang seharusnya dibayarkan. Hal ini untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

    Pencairan THR ASN dan Pensiunan

    Pemerintah hingga kini belum mengeluarkan tanggal pasti pencairan THR bagi ASN, termasuk PNS, PPPK, anggota TNI/Polri, dan pensiunan. Prosesnya berbeda dengan karyawan swasta.

    Pencairan THR ASN dan pensiunan biasanya dilakukan setelah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) menjelang Hari Raya Keagamaan. Ini menjadi dasar hukum resmi pencairan.

    Merujuk tahun-tahun sebelumnya, pemerintah umumnya mencairkan THR ASN sekitar 10-15 hari sebelum Idul Fitri. Oleh karena itu, uang THR diprediksi mulai dicairkan 9-14 Maret 2026.

    Meskipun demikian, tanggal tersebut masih bersifat perkiraan. Para ASN dan pensiunan diharapkan menunggu Peraturan Pemerintah (PP) resmi yang akan diterbitkan menjelang Idul Fitri.

    Prediksi Jadwal Pencairan THR Idul Fitri 2026

    Berikut adalah perkiraan jadwal pencairan THR Idul Fitri 2026:

    Pihak Penerima Prediksi Jadwal Pencairan Dasar Hukum/Acuan
    Karyawan Swasta Minggu pertama/kedua Maret 2026 (paling lambat 14 Maret 2026) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016
    ASN (PNS, PPPK, TNI/Polri) & Pensiunan 9-14 Maret 2026 Merujuk tahun-tahun sebelumnya & menunggu PP

    Informasi ini diharapkan memberikan gambaran awal bagi seluruh pihak terkait. Namun, tanggal pasti tetap menunggu pengumuman resmi dari pemerintah dan perusahaan.

  • Medan, Kebijakan WFA ASN dan Swasta Pasca-Lebaran 2026: Gaji dan Cuti Tetap Aman

    Medan, Kebijakan WFA ASN dan Swasta Pasca-Lebaran 2026: Gaji dan Cuti Tetap Aman

    Pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem kerja fleksibel atau Work from Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan swasta. Kebijakan ini berlaku sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 2026.

    Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai potensi pemotongan gaji atau cuti tahunan. Namun, pemerintah telah memberikan klarifikasi tegas terkait hal ini.

    Kebijakan WFA ini ditetapkan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2026.

    Pemerintah secara resmi mengizinkan pelaksanaan WFA selama lima hari kerja. Durasi ini diberikan untuk mendukung fleksibilitas kerja.

    WFA Tidak Potong Cuti dan Gaji

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pelaksanaan WFA. Penjelasan ini disampaikan dalam konferensi pers pada Selasa, 10 Februari 2026.

    Yassierli, selaku Menteri Ketenagakerjaan, menekankan bahwa WFA tidak dihitung sebagai cuti tahunan. Selain itu, upah yang diterima selama WFA akan tetap sama.

    "Pelaksanaan WFA tidak dihitung sebagai cuti tahunan dan upah yang diterima selama menjalankan WFA tetap sama dengan upah yang diterima saat bekerja di tempat biasa bekerja," kata Yassierli, Selasa (10/2/2026).

    Beliau menambahkan, pekerja yang melaksanakan WFA tetap memiliki tugas dan kewajiban. Ini yang menjadi dasar tidak adanya pemotongan upah.

    Jadwal Imbauan WFA

    Berdasarkan SE Menpan RB Nomor 2 Tahun 2026, pemerintah mengimbau para pimpinan daerah dan perusahaan. Imbauan ini bertujuan agar memberikan kesempatan pekerja untuk WFA.

    Berikut adalah jadwal pelaksanaan WFA yang diimbau pemerintah:

    Hari Tanggal
    Senin 16 Maret 2026
    Selasa 17 Maret 2026
    Rabu 25 Maret 2026
    Kamis 26 Maret 2026
    Jumat 27 Maret 2026

    Jadwal ini diharapkan dapat memberikan kelonggaran bagi pekerja setelah periode libur Idul Fitri.

    Pengecualian Pelaksanaan WFA

    Namun, kebijakan WFA tidak berlaku untuk semua sektor pekerjaan. Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk bidang tertentu.

    Sektor-sektor yang dikecualikan meliputi kesehatan, perhotelan, hospitality, dan pusat perbelanjaan. Selain itu, manufaktur dan industri makanan juga dikecualikan.

    Sektor esensial lainnya yang memerlukan kelangsungan produksi juga termasuk dalam pengecualian. Hal ini untuk menjaga operasional vital tetap berjalan.

  • ASN di Serang Didakwa Kasus Konten Video Asusila, Libatkan Group Telegram

    ASN di Serang Didakwa Kasus Konten Video Asusila, Libatkan Group Telegram

    Empat pria di Banten, termasuk dua di antaranya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), didakwa melanggar Undang-Undang ITE. Mereka terjerat kasus produksi dan penyebaran konten video asusila.

    Keempat terdakwa berinisial TIS, CY, DFD, dan EKM. Sidang pembacaan dakwaan telah digelar pekan lalu di Pengadilan Negeri Serang.

    Kasi Pidum Kejari Serang, Purqon, mengonfirmasi status dua terdakwa. "Benar, status dua terdakwa merupakan ASN," kata Purqon, Rabu (11/2/2026).

    Mereka dijerat Pasal 407 ayat 1 junto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini atas pelanggaran UU ITE terkait pembuatan dan penyebaran video pornografi.

    Kasus ini bermula pada 2 Juli 2025. Terdakwa TIS membuat grup Telegram bernama "Semprot Region Banten" untuk membahas topik dewasa.

    Grup tersebut bahkan mengakomodir cerita pengalaman seksual masing-masing anggota. TIS kemudian memasukkan terdakwa EKM, CY, dan DFD ke dalam grup.

    Dalam percakapan di grup, mereka mencari seorang perempuan untuk diajak melakukan hubungan badan bersamaan. Akhirnya, mereka menemukan seorang perempuan asal Pandeglang berinisial ZA.

    "Bahwa dalam grup telegram Semprot Region Banten terdakwa EKM membuat cerita pembahasan tentang adanya TO (target operasi) di Pandeglang," bunyi dakwaan, dikutip dari SIPP PN Serang.

    Para terdakwa lalu menghubungi ZA dan menawarkan kegiatan seksual bersama. ZA menerima tawaran tersebut.

    Pada Sabtu, 23 Agustus 2025, mereka memesan satu kamar hotel di Pandeglang bersama ZA. Di kamar tersebut, mereka merekam aktivitas seksual yang dilakukan.

    Usai kegiatan, ZA menerima bayaran sebesar Rp 1 juta. "Melakukan kegiatan asusila dengan bayaran sebesar Rp1.000.000 dan disetujui oleh ZA," tulis keterangan dalam dakwaan.

    Penyebaran Konten dan Penangkapan

    Keesokan harinya, Terdakwa TIS dan EKM mengunggah rekaman video asusila berdurasi 26 detik dan 12 detik. Video tersebut diunggah ke grup Telegram "Semprot Region Banten" agar dapat ditonton anggota grup.

    Terdakwa DFD kemudian meng-capture video yang diunggah oleh kedua rekannya. Gambar tersebut diunggah ke forum website dengan tujuan membahas dan mendapat ulasan.

    Pada 7 September 2025, Siber Polda Banten berhasil mengungkap grup Telegram "Semprot Region Banten". Grup itu berisi konten-konten tak wajar yang berujung pada penangkapan.

    Keempat terdakwa langsung diringkus oleh polisi. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

    Tindakan Pelanggaran dan Sanksi

    Pelanggaran Pasal UU ITE Ancaman Hukuman
    Memproduksi dan menyebarkan video asusila Pasal 407 ayat 1 junto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 Sanksi pidana sesuai UU ITE
    Turut serta membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan pornografi Sesuai bunyi dakwaan SIPP PN Serang Sanksi pidana sesuai UU ITE

    Dakwaan menyebutkan para terdakwa "Turut serta melakukan tindak pidana, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi."

  • DPRD Medan Minta Eks Camat Medan Maimun Pemecatan ASN Terlibat Judi Online Rp 1,2 Miliar

    DPRD Medan Minta Eks Camat Medan Maimun Pemecatan ASN Terlibat Judi Online Rp 1,2 Miliar

    DPRD Kota Medan merekomendasikan pemecatan Almuqarrom Natapradja, eks Camat Medan Maimun, dari status Aparatur Sipil Negara (ASN). Rekomendasi ini terkait keterlibatannya dalam kasus judi online (judol) yang merugikan Rp 1,2 miliar.

    Uang tersebut diketahui berasal dari penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Kasus ini memicu desakan sanksi lebih tegas dari kalangan legislatif.

    Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, menegaskan bahwa pencopotan jabatan tidak cukup. Pihaknya merekomendasikan Wali Kota Medan, Rico Waas, untuk memberikan sanksi pemecatan.

    “Kami merekomendasi wali kota untuk memberikan sanksi yang lebih tegas berupa pemecatan yang bersangkutan dari ASN. Bukan hanya pencopotan dari jabatannya sebagai camat,” ujar Reza Pahlevi, Rabu (11/2/2026).

    Menurut Reza, sanksi yang lebih berat diperlukan agar memberikan efek jera. Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi internal di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.

    Evaluasi Internal dan Peran Bank

    Reza Pahlevi menambahkan bahwa kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada perlakuan khusus untuk pelanggaran etika serius seperti judi online.

    Komisi I DPRD Medan telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Inspektorat dan Bagian Hukum Pemkot Medan pada Senin (9/2/2026). Pihak bank penyedia KKPD juga diundang, namun tidak hadir.

    “Kami juga menyayangkan pihak bank tidak bisa hadir pada RDP kemarin. Padahal seharusnya mereka memiliki keterangan lebih terkait kasus ini,” ungkap Reza.

    Terkait absennya pihak bank, Komisi I DPRD Medan berencana menggelar RDP kedua. Pemanggilan ulang akan dilakukan untuk membahas penyalahgunaan jabatan ini secara mendalam.

    Tindakan Pemkot Medan

    Wali Kota Medan, Rico Waas, sebelumnya menyatakan akan mempelajari teknis pemeriksaan seluruh ASN. Hal ini menyusul kasus eks Camat Medan Maimun yang menggunakan KKPD untuk judi online.

    “Kalau untuk pemeriksaan secara langsung teknisnya mungkin kita harus mempelajari dulu bagaimana teknisnya,” ujar Rico di Medan, Senin (9/2/2026).

    Rico menambahkan bahwa Pemkot Medan juga mengakomodir laporan masyarakat. Laporan terkait tingkah laku ASN yang melanggar etika akan ditindaklanjuti.

    “Masyarakat yang memberikan informasi langsung kami periksa, akan kami cek. Misalnya ada yang kasih laporan sama saya, pak, ASN bapak ada yang begini-begini, oh boleh, nanti kami cek. Kita terbuka saja, apabila memang ada, terbukti yasudah kita tertibkan,” tambahnya.

    Kasus ini menjadi bahan evaluasi internal Pemkot Medan. Rico Waas menegaskan bahwa tindakan merugikan, apalagi judi online, harus ditertibkan.

    Detail Kasus dan Penanganan

    Berikut rangkuman singkat mengenai kasus eks Camat Medan Maimun:

    Aspek Keterangan
    Pelaku Almuqarrom Natapradja (Eks Camat Medan Maimun)
    Pelanggaran Judi Online (Judol)
    Kerugian Rp 1,2 miliar
    Sumber Dana Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
    Rekomendasi DPRD Pemecatan dari ASN
    Tindak Lanjut Pemkot Evaluasi internal, mempelajari teknis pemeriksaan ASN, menindaklanjuti laporan masyarakat

    Rico Waas menjelaskan bahwa kasus eks Camat Medan Maimun masih dalam pemantauan. Untuk urusan pengembalian uang, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak perbankan.

    “Sedang dalam pantauan, tapi itu nanti kita kembalikan kepada pihak perbankan,” pungkas Rico.

  • Pemerintah Terapkan Kebijakan WFA Sambut Libur Idul Fitri 1447 H di Solo

    Pemerintah Terapkan Kebijakan WFA Sambut Libur Idul Fitri 1447 H di Solo

    Pemerintah telah resmi memberlakukan kebijakan baru Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini dikeluarkan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

    Pengaturan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026. Fleksibilitas lokasi kerja ini berlaku di seluruh wilayah, termasuk Solo, dengan jadwal libur yang berdekatan dengan Hari Suci Nyepi.

    Kombinasi libur panjang ini memerlukan penyesuaian beban kerja. Tujuannya adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal bagi masyarakat.

    Pemerintah, melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), menetapkan penyesuaian tugas kedinasan. Pengaturan ini melalui kombinasi WFA dan fleksibilitas waktu.

    Aturan ini berlaku dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi serta Idul Fitri 1447 Hijriah.

    Berikut adalah poin-poin utama penyesuaian kerja yang diatur dalam surat edaran tersebut:

    Periode WFA Tanggal Jumlah Hari
    Sebelum Nyepi 16 dan 17 Maret 2026 (Senin dan Selasa) 2 Hari
    Setelah Idul Fitri 25, 26, dan 27 Maret 2026 (Rabu, Kamis, Jumat) 3 Hari

    Pimpinan instansi wajib mengatur proporsi pegawai. Hal ini penting agar pelayanan publik tetap dapat beroperasi optimal. Layanan esensial seperti kesehatan, transportasi, dan keamanan harus tersedia.

    Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut secara langsung. Instansi pemerintah juga diminta tetap membuka kanal pengaduan. SP4N-LAPOR! menjadi sarana pelaporan masyarakat.

    Selain itu, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) akan dilakukan. Survei ini dilaksanakan di titik-titik layanan mudik seperti terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan.

    ASN dilarang keras memberi atau menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun. Larangan ini berhubungan dengan jabatan atau bertentangan dengan kewajiban selama masa libur tersebut.

    Dokumen lengkap Surat Edaran WFA Lebaran 2026 tersedia untuk diunduh. Pastikan mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan tugas kedinasan dengan benar.

    Imbauan WFA untuk Perusahaan Swasta

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengimbau sektor swasta untuk menerapkan kebijakan WFA. Imbauan ini berlaku selama periode libur Lebaran 2026.

    “Oleh karena itu, kami mengimbau kepada gubernur, bupati, wali kota untuk mengimbau kepada seluruh perusahaan agar memberikan kesempatan bagi pekerja atau buruhnya untuk melaksanakan pekerjaan dari lokasi lain atau yang disebut dengan Work From Anywhere (WFA) pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026,” kata Yassierli, Selasa (10/2/2026) di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

    Pemerintah juga berharap perusahaan swasta menerapkan kebijakan serupa. Periode tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026 juga menjadi fokus.

    Langkah ini bertujuan mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat. Lonjakan terjadi baik saat arus mudik maupun arus balik setelah Idul Fitri. Kebijakan ini memastikan aktivitas ekonomi dan produktivitas pekerja terjaga.

    Namun, imbauan WFA ini memiliki beberapa pengecualian. Sektor yang berkaitan dengan operasional fisik dan layanan publik esensial tetap beroperasi normal.

    Sektor-sektor tersebut antara lain kesehatan, pusat perbelanjaan, perhotelan, manufaktur, industri makanan dan minuman. Sektor esensial lain yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau operasional pabrik juga dikecualikan.

    Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri 2026

    Momen Lebaran tahun ini menjadi istimewa karena rangkaian libur panjang. Libur Idul Fitri 1447 Hijriah didahului oleh libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi.

    Berdasarkan SKB 3 Menteri, berikut rincian lengkap daftar hari libur Nyepi-Lebaran pada Maret 2026:

    Tanggal Hari Keterangan Libur
    18 Maret 2026 Rabu Cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
    19 Maret 2026 Kamis Hari Libur Nasional Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
    20 Maret 2026 Jumat Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah
    21 Maret 2026 Sabtu Hari Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah (1 Syawal)
    22 Maret 2026 Minggu Hari Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah (2 Syawal)
    23 Maret 2026 Senin Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah
    24 Maret 2026 Selasa Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah

    Total libur beruntun yang didapatkan mencapai tujuh hari. Secara khusus, hari libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri terdiri dari lima hari.

    Lima hari tersebut adalah 21-22 Maret untuk hari raya dan 20, 23, 24 Maret untuk cuti bersama. Dokumen resmi SKB 3 Menteri 2026 dapat diunduh untuk rincian lengkapnya.

    FAQ

    Kapan jadwal WFA Lebaran 2026 bagi ASN dan swasta?

    WFA dilaksanakan dalam dua periode: sebelum libur Nyepi pada tanggal 16-17 Maret 2026, serta setelah libur Lebaran pada tanggal 25-27 Maret 2026.

    Apakah semua ASN bisa bekerja secara WFA?

    Tidak, pimpinan instansi wajib mengatur proporsi pegawai agar layanan publik esensial (kesehatan, keamanan, transportasi) tetap berjalan optimal secara tatap muka.

    Berapa hari total cuti bersama Idul Fitri 1447 H?

    Cuti bersama Idul Fitri berjumlah tiga hari, yakni pada tanggal 20, 23, dan 24 Maret 2026, yang mengapit dua hari libur nasional Lebaran.

  • Kementerian Pertahanan Siapkan 4.000 ASN Jadi Komcad, TNI AD Siap Fasilitasi

    Kementerian Pertahanan Siapkan 4.000 ASN Jadi Komcad, TNI AD Siap Fasilitasi

    Kementerian Pertahanan (Kemhan) sedang mempersiapkan program Komponen Cadangan (Komcad) yang akan melibatkan 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Program ini dijadwalkan akan dimulai pada April mendatang, dengan fasilitas latihan yang siap disediakan oleh TNI Angkatan Darat.

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan kesiapan penuh TNI AD untuk memfasilitasi program tersebut. Kesiapan ini disampaikan Maruli di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

    Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa TNI AD memiliki fasilitas latihan yang memadai. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelatihan Komcad ASN.

    "Ya kemungkinan besar begitu (menggunakan fasilitas TNI AD), cuma kebijakan ini saya kira dari Mabes TNI nanti," ujar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Balai Kartini, Jaksel, Rabu (11/2/2026).

    Maruli juga menambahkan, TNI AD akan menyiapkan segala sesuatunya semaksimal mungkin sesuai petunjuk yang diberikan.

    "Jadi kalau apa yang kami punya nanti petunjuknya bagaimana kita siapkan semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Jadi memang yang paling banyak fasilitas untuk berlatih saya kira Angkatan Darat, gitu," katanya.

    Pelibatan ASN dalam Komcad

    Sebelumnya, Kemhan telah mengumumkan rencana untuk melatih 4.000 ASN menjadi Komcad. Proses pelatihan direncanakan akan dimulai pada bulan April.

    Untuk merealisasikan program ini, Kemhan telah meminta 49 kementerian dan lembaga (K/L) untuk mengirimkan nama-nama ASN yang akan dilatih.

    Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan menjelaskan bahwa target jangka panjang adalah menjadikan seluruh ASN Komcad. Namun, sebagai permulaan, program ini akan fokus pada 4.000 ASN.

    "Kita kan harapannya bisa menjadikan seluruh ASN Komcad, tapi ini di awal ini kita akan mulai dengan 4.000 ASN yang akan kita didik Komcad dari semua kementerian, 49 K/L itu kita sudah minta," kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).

    Donny menambahkan, perkiraan dimulainya pelatihan adalah akhir bulan depan atau sekitar April.

    "Mungkin nanti di akhir bulan depan kira-kira mungkin ya, April mungkin kira-kira akan kita mulai nanti ya," tambahnya.

    Target dan Proses Pelatihan Komcad ASN

    Program Komcad ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara dengan melibatkan komponen sipil. Pelibatan ASN diharapkan dapat menambah kekuatan cadangan yang siap dikerahkan dalam situasi darurat.

    Aspek Program Detail Informasi
    Jumlah ASN 4.000 orang
    Fasilitator Utama TNI Angkatan Darat (TNI AD)
    Estimasi Mulai Latihan April 2026
    Kementerian/Lembaga Terlibat 49 K/L
    Target Jangka Panjang Seluruh ASN menjadi Komcad
  • ASN di Medan WFH Selama Libur Lebaran 2026

    ASN di Medan WFH Selama Libur Lebaran 2026

    Pemerintah secara resmi memberlakukan sistem kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Medan selama periode Lebaran 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi ASN dalam menjalankan tugas kedinasan.

    Penerapan WFH ini merujuk pada Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut telah ditetapkan pada 9 Februari 2026, menguraikan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN.

    Berdasarkan SE Menpan RB Nomor 2 Tahun 2026, pegawai ASN diizinkan untuk bekerja dari mana saja (WFA) selama lima hari. Periode WFA ini mencakup beberapa tanggal penting menjelang dan sesudah Lebaran 2026.

    Berikut adalah rincian jadwal WFA yang telah ditetapkan bagi ASN:

    Hari Tanggal Keterangan
    Senin 16 Maret 2026 WFA
    Selasa 17 Maret 2026 WFA
    Rabu 25 Maret 2026 WFA
    Kamis 26 Maret 2026 WFA
    Jumat 27 Maret 2026 WFA

    Kebijakan WFA ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas kepada ASN. Ini juga memungkinkan mereka untuk tetap produktif sambil merayakan momen Lebaran bersama keluarga.

    Jadwal Libur dan Cuti Bersama 2026

    Selain jadwal WFA, pemerintah juga telah menetapkan beberapa hari libur nasional dan cuti bersama. Ini berlaku menjelang dan sesudah Lebaran 2026. Jadwal ini penting untuk diketahui oleh seluruh ASN dan masyarakat.

    Hari Tanggal Keterangan
    Rabu 18 Maret 2026 Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948
    Kamis 19 Maret 2026 Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948
    Jumat 20 Maret 2026 Cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    Senin 23 Maret 2026 Idul Fitri 1447 Hijriah
    Selasa 24 Maret 2026 Idul Fitri 1447 Hijriah

    Daftar tanggal WFA bagi ASN serta jadwal libur nasional dan cuti bersama ini dirancang untuk memastikan kelancaran aktivitas. Ini juga menjaga agar pelayanan publik tetap berjalan optimal selama periode perayaan keagamaan.

  • Oknum ASN Sopir Pribadi Camat Parengan Diduga Aniaya Pegawai SPBU Tuban

    Oknum ASN Sopir Pribadi Camat Parengan Diduga Aniaya Pegawai SPBU Tuban

    Aksi dugaan penganiayaan melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial J di Parengan, Tuban, Jawa Timur, menggegerkan media sosial. Pelaku yang merupakan sopir pribadi Camat Parengan tersebut diduga melakukan kekerasan terhadap empat pegawai SPBU.

    Insiden ini terjadi di sebuah SPBU di wilayah Parengan. Rekaman CCTV yang beredar luas menunjukkan detik-detik kejadian dugaan penganiayaan tersebut.

    Dalam rekaman CCTV, oknum ASN J terlihat turun dari mobil. Tanpa basa-basi, ia langsung menjambak salah satu operator SPBU.

    Tidak hanya itu, pelaku juga tampak memukul orang yang mencoba melerai. Kejadian ini menimbulkan perhatian publik yang menyoroti etika dan perilaku ASN.

    Dampak dan Penyelidikan

    Empat pegawai SPBU dilaporkan menjadi korban dalam insiden ini. Pihak berwenang diharapkan segera menindaklanjuti kasus dugaan penganiayaan ini.

    Berikut adalah ringkasan insiden yang terjadi:

    Lokasi Terduga Pelaku Korban Bukti
    SPBU Parengan, Tuban Oknum ASN inisial J (Sopir Camat) 4 Pegawai SPBU Rekaman CCTV

    Masyarakat menunggu kejelasan dan tindakan tegas dari pihak terkait. Hal ini untuk memastikan keadilan bagi para korban dan menjaga integritas ASN.