Tag: ASN

  • ASN di Serang Didakwa Kasus Konten Video Asusila, Libatkan Group Telegram

    ASN di Serang Didakwa Kasus Konten Video Asusila, Libatkan Group Telegram

    Empat pria di Banten, termasuk dua di antaranya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), didakwa melanggar Undang-Undang ITE. Mereka terjerat kasus produksi dan penyebaran konten video asusila.

    Keempat terdakwa berinisial TIS, CY, DFD, dan EKM. Sidang pembacaan dakwaan telah digelar pekan lalu di Pengadilan Negeri Serang.

    Kasi Pidum Kejari Serang, Purqon, mengonfirmasi status dua terdakwa. "Benar, status dua terdakwa merupakan ASN," kata Purqon, Rabu (11/2/2026).

    Mereka dijerat Pasal 407 ayat 1 junto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini atas pelanggaran UU ITE terkait pembuatan dan penyebaran video pornografi.

    Kasus ini bermula pada 2 Juli 2025. Terdakwa TIS membuat grup Telegram bernama "Semprot Region Banten" untuk membahas topik dewasa.

    Grup tersebut bahkan mengakomodir cerita pengalaman seksual masing-masing anggota. TIS kemudian memasukkan terdakwa EKM, CY, dan DFD ke dalam grup.

    Dalam percakapan di grup, mereka mencari seorang perempuan untuk diajak melakukan hubungan badan bersamaan. Akhirnya, mereka menemukan seorang perempuan asal Pandeglang berinisial ZA.

    "Bahwa dalam grup telegram Semprot Region Banten terdakwa EKM membuat cerita pembahasan tentang adanya TO (target operasi) di Pandeglang," bunyi dakwaan, dikutip dari SIPP PN Serang.

    Para terdakwa lalu menghubungi ZA dan menawarkan kegiatan seksual bersama. ZA menerima tawaran tersebut.

    Pada Sabtu, 23 Agustus 2025, mereka memesan satu kamar hotel di Pandeglang bersama ZA. Di kamar tersebut, mereka merekam aktivitas seksual yang dilakukan.

    Usai kegiatan, ZA menerima bayaran sebesar Rp 1 juta. "Melakukan kegiatan asusila dengan bayaran sebesar Rp1.000.000 dan disetujui oleh ZA," tulis keterangan dalam dakwaan.

    Penyebaran Konten dan Penangkapan

    Keesokan harinya, Terdakwa TIS dan EKM mengunggah rekaman video asusila berdurasi 26 detik dan 12 detik. Video tersebut diunggah ke grup Telegram "Semprot Region Banten" agar dapat ditonton anggota grup.

    Terdakwa DFD kemudian meng-capture video yang diunggah oleh kedua rekannya. Gambar tersebut diunggah ke forum website dengan tujuan membahas dan mendapat ulasan.

    Pada 7 September 2025, Siber Polda Banten berhasil mengungkap grup Telegram "Semprot Region Banten". Grup itu berisi konten-konten tak wajar yang berujung pada penangkapan.

    Keempat terdakwa langsung diringkus oleh polisi. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

    Tindakan Pelanggaran dan Sanksi

    Pelanggaran Pasal UU ITE Ancaman Hukuman
    Memproduksi dan menyebarkan video asusila Pasal 407 ayat 1 junto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 Sanksi pidana sesuai UU ITE
    Turut serta membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan pornografi Sesuai bunyi dakwaan SIPP PN Serang Sanksi pidana sesuai UU ITE

    Dakwaan menyebutkan para terdakwa "Turut serta melakukan tindak pidana, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi."

  • DPRD Medan Minta Eks Camat Medan Maimun Pemecatan ASN Terlibat Judi Online Rp 1,2 Miliar

    DPRD Medan Minta Eks Camat Medan Maimun Pemecatan ASN Terlibat Judi Online Rp 1,2 Miliar

    DPRD Kota Medan merekomendasikan pemecatan Almuqarrom Natapradja, eks Camat Medan Maimun, dari status Aparatur Sipil Negara (ASN). Rekomendasi ini terkait keterlibatannya dalam kasus judi online (judol) yang merugikan Rp 1,2 miliar.

    Uang tersebut diketahui berasal dari penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Kasus ini memicu desakan sanksi lebih tegas dari kalangan legislatif.

    Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, menegaskan bahwa pencopotan jabatan tidak cukup. Pihaknya merekomendasikan Wali Kota Medan, Rico Waas, untuk memberikan sanksi pemecatan.

    “Kami merekomendasi wali kota untuk memberikan sanksi yang lebih tegas berupa pemecatan yang bersangkutan dari ASN. Bukan hanya pencopotan dari jabatannya sebagai camat,” ujar Reza Pahlevi, Rabu (11/2/2026).

    Menurut Reza, sanksi yang lebih berat diperlukan agar memberikan efek jera. Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi internal di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.

    Evaluasi Internal dan Peran Bank

    Reza Pahlevi menambahkan bahwa kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada perlakuan khusus untuk pelanggaran etika serius seperti judi online.

    Komisi I DPRD Medan telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Inspektorat dan Bagian Hukum Pemkot Medan pada Senin (9/2/2026). Pihak bank penyedia KKPD juga diundang, namun tidak hadir.

    “Kami juga menyayangkan pihak bank tidak bisa hadir pada RDP kemarin. Padahal seharusnya mereka memiliki keterangan lebih terkait kasus ini,” ungkap Reza.

    Terkait absennya pihak bank, Komisi I DPRD Medan berencana menggelar RDP kedua. Pemanggilan ulang akan dilakukan untuk membahas penyalahgunaan jabatan ini secara mendalam.

    Tindakan Pemkot Medan

    Wali Kota Medan, Rico Waas, sebelumnya menyatakan akan mempelajari teknis pemeriksaan seluruh ASN. Hal ini menyusul kasus eks Camat Medan Maimun yang menggunakan KKPD untuk judi online.

    “Kalau untuk pemeriksaan secara langsung teknisnya mungkin kita harus mempelajari dulu bagaimana teknisnya,” ujar Rico di Medan, Senin (9/2/2026).

    Rico menambahkan bahwa Pemkot Medan juga mengakomodir laporan masyarakat. Laporan terkait tingkah laku ASN yang melanggar etika akan ditindaklanjuti.

    “Masyarakat yang memberikan informasi langsung kami periksa, akan kami cek. Misalnya ada yang kasih laporan sama saya, pak, ASN bapak ada yang begini-begini, oh boleh, nanti kami cek. Kita terbuka saja, apabila memang ada, terbukti yasudah kita tertibkan,” tambahnya.

    Kasus ini menjadi bahan evaluasi internal Pemkot Medan. Rico Waas menegaskan bahwa tindakan merugikan, apalagi judi online, harus ditertibkan.

    Detail Kasus dan Penanganan

    Berikut rangkuman singkat mengenai kasus eks Camat Medan Maimun:

    Aspek Keterangan
    Pelaku Almuqarrom Natapradja (Eks Camat Medan Maimun)
    Pelanggaran Judi Online (Judol)
    Kerugian Rp 1,2 miliar
    Sumber Dana Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
    Rekomendasi DPRD Pemecatan dari ASN
    Tindak Lanjut Pemkot Evaluasi internal, mempelajari teknis pemeriksaan ASN, menindaklanjuti laporan masyarakat

    Rico Waas menjelaskan bahwa kasus eks Camat Medan Maimun masih dalam pemantauan. Untuk urusan pengembalian uang, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak perbankan.

    “Sedang dalam pantauan, tapi itu nanti kita kembalikan kepada pihak perbankan,” pungkas Rico.

  • Pemerintah Terapkan Kebijakan WFA Sambut Libur Idul Fitri 1447 H di Solo

    Pemerintah Terapkan Kebijakan WFA Sambut Libur Idul Fitri 1447 H di Solo

    Pemerintah telah resmi memberlakukan kebijakan baru Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini dikeluarkan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

    Pengaturan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026. Fleksibilitas lokasi kerja ini berlaku di seluruh wilayah, termasuk Solo, dengan jadwal libur yang berdekatan dengan Hari Suci Nyepi.

    Kombinasi libur panjang ini memerlukan penyesuaian beban kerja. Tujuannya adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal bagi masyarakat.

    Pemerintah, melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), menetapkan penyesuaian tugas kedinasan. Pengaturan ini melalui kombinasi WFA dan fleksibilitas waktu.

    Aturan ini berlaku dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi serta Idul Fitri 1447 Hijriah.

    Berikut adalah poin-poin utama penyesuaian kerja yang diatur dalam surat edaran tersebut:

    Periode WFA Tanggal Jumlah Hari
    Sebelum Nyepi 16 dan 17 Maret 2026 (Senin dan Selasa) 2 Hari
    Setelah Idul Fitri 25, 26, dan 27 Maret 2026 (Rabu, Kamis, Jumat) 3 Hari

    Pimpinan instansi wajib mengatur proporsi pegawai. Hal ini penting agar pelayanan publik tetap dapat beroperasi optimal. Layanan esensial seperti kesehatan, transportasi, dan keamanan harus tersedia.

    Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut secara langsung. Instansi pemerintah juga diminta tetap membuka kanal pengaduan. SP4N-LAPOR! menjadi sarana pelaporan masyarakat.

    Selain itu, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) akan dilakukan. Survei ini dilaksanakan di titik-titik layanan mudik seperti terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan.

    ASN dilarang keras memberi atau menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun. Larangan ini berhubungan dengan jabatan atau bertentangan dengan kewajiban selama masa libur tersebut.

    Dokumen lengkap Surat Edaran WFA Lebaran 2026 tersedia untuk diunduh. Pastikan mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan tugas kedinasan dengan benar.

    Imbauan WFA untuk Perusahaan Swasta

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengimbau sektor swasta untuk menerapkan kebijakan WFA. Imbauan ini berlaku selama periode libur Lebaran 2026.

    “Oleh karena itu, kami mengimbau kepada gubernur, bupati, wali kota untuk mengimbau kepada seluruh perusahaan agar memberikan kesempatan bagi pekerja atau buruhnya untuk melaksanakan pekerjaan dari lokasi lain atau yang disebut dengan Work From Anywhere (WFA) pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026,” kata Yassierli, Selasa (10/2/2026) di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

    Pemerintah juga berharap perusahaan swasta menerapkan kebijakan serupa. Periode tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026 juga menjadi fokus.

    Langkah ini bertujuan mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat. Lonjakan terjadi baik saat arus mudik maupun arus balik setelah Idul Fitri. Kebijakan ini memastikan aktivitas ekonomi dan produktivitas pekerja terjaga.

    Namun, imbauan WFA ini memiliki beberapa pengecualian. Sektor yang berkaitan dengan operasional fisik dan layanan publik esensial tetap beroperasi normal.

    Sektor-sektor tersebut antara lain kesehatan, pusat perbelanjaan, perhotelan, manufaktur, industri makanan dan minuman. Sektor esensial lain yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau operasional pabrik juga dikecualikan.

    Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri 2026

    Momen Lebaran tahun ini menjadi istimewa karena rangkaian libur panjang. Libur Idul Fitri 1447 Hijriah didahului oleh libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi.

    Berdasarkan SKB 3 Menteri, berikut rincian lengkap daftar hari libur Nyepi-Lebaran pada Maret 2026:

    Tanggal Hari Keterangan Libur
    18 Maret 2026 Rabu Cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
    19 Maret 2026 Kamis Hari Libur Nasional Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
    20 Maret 2026 Jumat Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah
    21 Maret 2026 Sabtu Hari Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah (1 Syawal)
    22 Maret 2026 Minggu Hari Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah (2 Syawal)
    23 Maret 2026 Senin Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah
    24 Maret 2026 Selasa Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah

    Total libur beruntun yang didapatkan mencapai tujuh hari. Secara khusus, hari libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri terdiri dari lima hari.

    Lima hari tersebut adalah 21-22 Maret untuk hari raya dan 20, 23, 24 Maret untuk cuti bersama. Dokumen resmi SKB 3 Menteri 2026 dapat diunduh untuk rincian lengkapnya.

    FAQ

    Kapan jadwal WFA Lebaran 2026 bagi ASN dan swasta?

    WFA dilaksanakan dalam dua periode: sebelum libur Nyepi pada tanggal 16-17 Maret 2026, serta setelah libur Lebaran pada tanggal 25-27 Maret 2026.

    Apakah semua ASN bisa bekerja secara WFA?

    Tidak, pimpinan instansi wajib mengatur proporsi pegawai agar layanan publik esensial (kesehatan, keamanan, transportasi) tetap berjalan optimal secara tatap muka.

    Berapa hari total cuti bersama Idul Fitri 1447 H?

    Cuti bersama Idul Fitri berjumlah tiga hari, yakni pada tanggal 20, 23, dan 24 Maret 2026, yang mengapit dua hari libur nasional Lebaran.

  • Kementerian Pertahanan Siapkan 4.000 ASN Jadi Komcad, TNI AD Siap Fasilitasi

    Kementerian Pertahanan Siapkan 4.000 ASN Jadi Komcad, TNI AD Siap Fasilitasi

    Kementerian Pertahanan (Kemhan) sedang mempersiapkan program Komponen Cadangan (Komcad) yang akan melibatkan 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Program ini dijadwalkan akan dimulai pada April mendatang, dengan fasilitas latihan yang siap disediakan oleh TNI Angkatan Darat.

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan kesiapan penuh TNI AD untuk memfasilitasi program tersebut. Kesiapan ini disampaikan Maruli di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

    Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa TNI AD memiliki fasilitas latihan yang memadai. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelatihan Komcad ASN.

    "Ya kemungkinan besar begitu (menggunakan fasilitas TNI AD), cuma kebijakan ini saya kira dari Mabes TNI nanti," ujar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Balai Kartini, Jaksel, Rabu (11/2/2026).

    Maruli juga menambahkan, TNI AD akan menyiapkan segala sesuatunya semaksimal mungkin sesuai petunjuk yang diberikan.

    "Jadi kalau apa yang kami punya nanti petunjuknya bagaimana kita siapkan semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Jadi memang yang paling banyak fasilitas untuk berlatih saya kira Angkatan Darat, gitu," katanya.

    Pelibatan ASN dalam Komcad

    Sebelumnya, Kemhan telah mengumumkan rencana untuk melatih 4.000 ASN menjadi Komcad. Proses pelatihan direncanakan akan dimulai pada bulan April.

    Untuk merealisasikan program ini, Kemhan telah meminta 49 kementerian dan lembaga (K/L) untuk mengirimkan nama-nama ASN yang akan dilatih.

    Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan menjelaskan bahwa target jangka panjang adalah menjadikan seluruh ASN Komcad. Namun, sebagai permulaan, program ini akan fokus pada 4.000 ASN.

    "Kita kan harapannya bisa menjadikan seluruh ASN Komcad, tapi ini di awal ini kita akan mulai dengan 4.000 ASN yang akan kita didik Komcad dari semua kementerian, 49 K/L itu kita sudah minta," kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).

    Donny menambahkan, perkiraan dimulainya pelatihan adalah akhir bulan depan atau sekitar April.

    "Mungkin nanti di akhir bulan depan kira-kira mungkin ya, April mungkin kira-kira akan kita mulai nanti ya," tambahnya.

    Target dan Proses Pelatihan Komcad ASN

    Program Komcad ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara dengan melibatkan komponen sipil. Pelibatan ASN diharapkan dapat menambah kekuatan cadangan yang siap dikerahkan dalam situasi darurat.

    Aspek Program Detail Informasi
    Jumlah ASN 4.000 orang
    Fasilitator Utama TNI Angkatan Darat (TNI AD)
    Estimasi Mulai Latihan April 2026
    Kementerian/Lembaga Terlibat 49 K/L
    Target Jangka Panjang Seluruh ASN menjadi Komcad
  • ASN di Medan WFH Selama Libur Lebaran 2026

    ASN di Medan WFH Selama Libur Lebaran 2026

    Pemerintah secara resmi memberlakukan sistem kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Medan selama periode Lebaran 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi ASN dalam menjalankan tugas kedinasan.

    Penerapan WFH ini merujuk pada Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut telah ditetapkan pada 9 Februari 2026, menguraikan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN.

    Berdasarkan SE Menpan RB Nomor 2 Tahun 2026, pegawai ASN diizinkan untuk bekerja dari mana saja (WFA) selama lima hari. Periode WFA ini mencakup beberapa tanggal penting menjelang dan sesudah Lebaran 2026.

    Berikut adalah rincian jadwal WFA yang telah ditetapkan bagi ASN:

    Hari Tanggal Keterangan
    Senin 16 Maret 2026 WFA
    Selasa 17 Maret 2026 WFA
    Rabu 25 Maret 2026 WFA
    Kamis 26 Maret 2026 WFA
    Jumat 27 Maret 2026 WFA

    Kebijakan WFA ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas kepada ASN. Ini juga memungkinkan mereka untuk tetap produktif sambil merayakan momen Lebaran bersama keluarga.

    Jadwal Libur dan Cuti Bersama 2026

    Selain jadwal WFA, pemerintah juga telah menetapkan beberapa hari libur nasional dan cuti bersama. Ini berlaku menjelang dan sesudah Lebaran 2026. Jadwal ini penting untuk diketahui oleh seluruh ASN dan masyarakat.

    Hari Tanggal Keterangan
    Rabu 18 Maret 2026 Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948
    Kamis 19 Maret 2026 Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948
    Jumat 20 Maret 2026 Cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    Senin 23 Maret 2026 Idul Fitri 1447 Hijriah
    Selasa 24 Maret 2026 Idul Fitri 1447 Hijriah

    Daftar tanggal WFA bagi ASN serta jadwal libur nasional dan cuti bersama ini dirancang untuk memastikan kelancaran aktivitas. Ini juga menjaga agar pelayanan publik tetap berjalan optimal selama periode perayaan keagamaan.

  • Oknum ASN Sopir Pribadi Camat Parengan Diduga Aniaya Pegawai SPBU Tuban

    Oknum ASN Sopir Pribadi Camat Parengan Diduga Aniaya Pegawai SPBU Tuban

    Aksi dugaan penganiayaan melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial J di Parengan, Tuban, Jawa Timur, menggegerkan media sosial. Pelaku yang merupakan sopir pribadi Camat Parengan tersebut diduga melakukan kekerasan terhadap empat pegawai SPBU.

    Insiden ini terjadi di sebuah SPBU di wilayah Parengan. Rekaman CCTV yang beredar luas menunjukkan detik-detik kejadian dugaan penganiayaan tersebut.

    Dalam rekaman CCTV, oknum ASN J terlihat turun dari mobil. Tanpa basa-basi, ia langsung menjambak salah satu operator SPBU.

    Tidak hanya itu, pelaku juga tampak memukul orang yang mencoba melerai. Kejadian ini menimbulkan perhatian publik yang menyoroti etika dan perilaku ASN.

    Dampak dan Penyelidikan

    Empat pegawai SPBU dilaporkan menjadi korban dalam insiden ini. Pihak berwenang diharapkan segera menindaklanjuti kasus dugaan penganiayaan ini.

    Berikut adalah ringkasan insiden yang terjadi:

    Lokasi Terduga Pelaku Korban Bukti
    SPBU Parengan, Tuban Oknum ASN inisial J (Sopir Camat) 4 Pegawai SPBU Rekaman CCTV

    Masyarakat menunggu kejelasan dan tindakan tegas dari pihak terkait. Hal ini untuk memastikan keadilan bagi para korban dan menjaga integritas ASN.

  • Pemerintah Terapkan WFA Lebaran 2026 untuk ASN dan Swasta, Total Libur Panjang 16-27 Maret

    Pemerintah Terapkan WFA Lebaran 2026 untuk ASN dan Swasta, Total Libur Panjang 16-27 Maret

    Pemerintah akan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta jelang Idul Fitri 2026. Keputusan ini bertujuan mengelola mobilitas masyarakat, terutama arus mudik dan balik Lebaran yang diproyeksikan melonjak.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) RI Airlangga Hartarto menyampaikan, WFA berlaku sebelum dan sesudah Lebaran. Harapannya, mobilitas masyarakat lebih lancar dan tidak terkonsentrasi pada satu waktu.

    WFA diberlakukan selama 5 hari, yaitu pada 16-17 Maret sebelum Lebaran dan 25-27 Maret setelah Lebaran. Ini sebagai skema kerja fleksibel bagi ASN dan pekerja swasta.

    "Peningkatan mobilitas pada periode Lebaran dan Idul Fitri 2025 itu mencapai mobilitas masyarakat 154,62 juta orang, dan libur Nataru 110,43 (juta). Secara year on year satu tahun di tahun 2025 itu 5,11 persen. Pada Desember, kunjungan Wisman 1,41 juta dan Wisnus 105,98 juta," ujar Menko Perekonomian Airlangga dalam keterangannya.

    Jadwal WFA Lebaran 2026

    Pemerintah menetapkan skema Work From Anywhere (WFA) yang berlaku selama lima hari kerja. Periode ini dibagi menjadi dua hari sebelum Idul Fitri dan tiga hari setelahnya.

    "Pemerintah menerapkan skema kerja Work From Anywhere, bukan libur ya, ini clear Work From Anywhere atau Flexible Working Arrangement. Itu tanggalnya 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret," ucap Menko Perekonomian Airlangga, seperti dikutip detikJateng pada Selasa (10/2/2026).

    Kebijakan ini memungkinkan ASN dan pekerja swasta untuk bekerja dari mana saja. Fleksibilitas ini diberikan untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat saat puncak arus mudik dan balik.

    Meningkatnya mobilitas masyarakat diprediksi akan terjadi pada Lebaran 2026. Sebagai perbandingan, pada Lebaran 2025 tercatat 154,62 juta orang melakukan mobilisasi.

    Berikut adalah jadwal lengkap WFA yang diberlakukan bagi ASN dan pekerja swasta:

    Hari Tanggal Keterangan
    Senin 16 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Selasa 17 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Rabu 25 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Kamis 26 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Jumat 27 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta

    Total Hari Libur Lebaran 2026

    Selain WFA, masyarakat juga akan menikmati libur Lebaran 2026 sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Total ada 5 hari libur yang ditetapkan.

    Dari total tersebut, 2 hari merupakan libur nasional Idul Fitri dan 3 hari cuti bersama. Ini menciptakan periode libur panjang bagi seluruh masyarakat.

    Jadwal libur Lebaran 2026 berdasarkan SKB 3 Menteri adalah sebagai berikut:

    Hari Tanggal Keterangan
    Jumat 20 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    Sabtu 21 Maret 2026 Libur Nasional Idul Fitri 1447 Hijriah
    Minggu 22 Maret 2026 Libur Nasional Idul Fitri 1447 Hijriah
    Senin 23 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    Selasa 24 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah

    Libur Gabungan Nyepi, Lebaran, dan WFA

    Menariknya, bulan Maret 2026 juga menyertakan libur Hari Suci Nyepi. Momen ini jatuh berdekatan dengan perayaan Idul Fitri.

    Berdasarkan SKB 3 Menteri, Hari Suci Nyepi atau Tahun Baru Saka 1948 jatuh pada 18-19 Maret 2026. Ini memperpanjang kesempatan libur bagi masyarakat.

    Dengan menggabungkan WFA, libur Nyepi, dan libur Lebaran, masyarakat berpotensi menikmati rentang waktu fleksibel panjang dari 16-27 Maret 2026. Hal ini memberikan keleluasaan untuk mengatur perjalanan mudik dan balik Lebaran.

    Berikut adalah rincian lengkap libur dan WFA di bulan Maret 2026:

    Hari Tanggal Keterangan
    Senin 16 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Selasa 17 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Rabu 18 Maret 2026 Cuti Bersama Hari Suci Nyepi atau Tahun Baru Saka 1948
    Kamis 19 Maret 2026 Libur Nasional Hari Suci Nyepi atau Tahun Baru Saka 1948
    Jumat 20 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    Sabtu 21 Maret 2026 Libur Nasional Idul Fitri 1447 Hijriah
    Minggu 22 Maret 2026 Libur Nasional Idul Fitri 1447 Hijriah
    Senin 23 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    Selasa 24 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    Rabu 25 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Kamis 26 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Jumat 27 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta

    Kebijakan WFA ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan mobilitas saat puncak Lebaran. Dengan demikian, perjalanan mudik dan balik dapat lebih nyaman bagi semua.

  • Medan Sanksi Moral 34 ASN Disdikbud Absen di Hari Kerja Pertama 2026

    Medan Sanksi Moral 34 ASN Disdikbud Absen di Hari Kerja Pertama 2026

    Sebanyak 34 Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan menerima sanksi moral. Hukuman ini diberikan karena mereka tidak hadir pada hari kerja pertama setelah libur Tahun Baru, yaitu pada tanggal 2 Januari 2026.

    Sanksi disiplin yang diterapkan berupa pengumuman nama-nama ASN yang absen. Nama-nama tersebut dipajang di media sosial dan papan pengumuman resmi Disdikbud Medan.

    Pemberian sanksi ini berlaku untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Disdikbud Medan, Andy Yudhistira, Senin (9/2/2026).

    “Sanksi ini diberlakukan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena berdasarkan surat dari BKPSDM,” ujar Andy Yudhistira, Senin (9/2/2026).

    Sanksi moral ini berlandaskan Keputusan Majelis Kode Etik Pegawai ASN di Lingkungan Pemkot Medan Nomor 800-1-10-41882. Keputusan itu mengenai Penjatuhan Sanksi Moral Berupa Pernyataan Secara Terbuka per tanggal 5 Februari 2026.

    Pelanggaran ini merujuk pada Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan. Surat Nomor 800.1.6/0137 tanggal 5 Januari 2026 itu membahas tindak lanjut monitoring presensi pegawai ASN.

    Dasar Hukum Penjatuhan Sanksi

    Ketidakhadiran 34 ASN dianggap sebagai pelanggaran etika pegawai dalam berorganisasi. Hal ini karena mereka tidak mengikuti apel pasca libur Natal dan Tahun Baru pada 2 Januari 2026.

    “Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan Nomor 800.1.6/0137 tanggal 5 Januari 2026 perihal Tindak Lanjut Monitoring terhadap presensi pegawai ASN pada hari kerja pertama pasca libur Natal dan Tahun Baru tanggal 2 Januari 2026 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Bahwa perbuatan sebanyak 34 orang merupakan pelanggaran etika pegawai ASN dalam berorganisasi karena tidak mengikuti apel pasca libur Natal dan Tahun Baru tanggal 2 Januari 2026 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan,” demikian bunyi bagian awal surat tersebut.

    Peraturan yang Mendukung Sanksi

    Penjatuhan sanksi ini memiliki dasar hukum yang kuat. Regulasi tersebut antara lain Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2023.

    Peraturan tersebut mengatur tentang Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Medan. Selain itu, ada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Nomor 800.1.6.1/001 tanggal 2 Januari 2026.

    Surat Keputusan itu perihal Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.

    Detail Pelaksanaan Sanksi Moral

    Sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka akan diterapkan di papan pengumuman. Selain itu, pengumuman juga akan dilakukan melalui media sosial resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.

    Keputusan sanksi mulai berlaku sejak tanggal disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan. Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, perbaikan akan dilakukan sebagaimana mestinya.

    “Penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka pada papan pengumuman dan media sosial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Keputusan ini berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,” tutup surat tersebut.

    Detail Sanksi Moral ASN Disdikbud Medan Keterangan
    Jumlah ASN yang Dikenai Sanksi 34 Orang
    Tanggal Kejadian Absen 2 Januari 2026
    Jenis Sanksi Sanksi Moral (Pernyataan Terbuka)
    Media Pengumuman Sanksi Papan Pengumuman & Media Sosial Disdikbud Medan
    Dasar Hukum Utama Peraturan Wali Kota Medan No. 58 Tahun 2023
    Instansi Pemberi Sanksi Majelis Kode Etik Pegawai ASN Pemkot Medan
  • ASN di Parengan Tuban Hajar Empat Pegawai SPBU

    ASN di Parengan Tuban Hajar Empat Pegawai SPBU

    Sebuah video viral di media sosial menunjukkan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) menghajar empat pegawai SPBU. Belakangan terungkap, pelaku adalah staf Kecamatan Parengan, Tuban, Jawa Timur.

    Peristiwa ini terjadi di SPBU Jalan Cokrokusumo, Parengan-Bojonegoro, tepatnya di Desa Parangbatu, Tuban, pada Sabtu (7/2) malam.

    Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, pelaku datang mengendarai mobil hitam bersama seorang penumpang. Saat hendak mengisi bahan bakar, posisi mobil pelaku tidak berada pada jalur antrean yang benar.

    Operator SPBU bernama Ferdi sedang mengecek stok menggunakan deepstick manual sebelum melayani motor matik yang sudah mengantre di depan mobil pelaku. Tanpa alasan jelas, pelaku turun dari mobilnya lalu melakukan kekerasan.

    "Tanpa tahu sebabnya, rambut saya ditarik (dijambak) berulang kali. Padahal posisi saya sedang melayani motor yang memang sudah antre di depan dia," kata Ferdi kepada detikJatim, Senin (9/2/2026).

    Aksi kekerasan itu sempat dilerai rekan korban. Namun, pelaku justru semakin beringas. Mandor SPBU Ali Nasroh yang mencoba menanyakan duduk perkara malah dipukul di bagian perut.

    Prasojo, operator SPBU lainnya, mengalami luka paling parah. Wajahnya dipukul hingga terjatuh, hidungnya berdarah, dan kakinya sempat diinjak oleh pelaku saat berniat melerai. Prasojo kini harus dirawat di rumah sakit.

    Riswandi, seorang tukang kebersihan di SPBU juga turut melerai. Ia justru dipukul pada bagian pipi kiri hingga bengkak. Setelah melampiaskan emosinya, pelaku langsung meninggalkan lokasi bersama rekannya.

    Identitas dan Tindakan Hukum

    Narasi yang viral menyebut pelaku diduga berinisial J. Ia disebut menjabat Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PMD) di Kecamatan Parengan.

    "Seorang oknum staf Kecamatan Parengan yang bertugas di bidang PMD sekaligus sopir pribadi Camat Parengan terekam CCTV melakukan kekerasan terhadap 4 karyawan SPBU di wilayah Parangbatu, Kecamatan Parengan, Tuban, Sabtu (7/2/2026) malam," demikian keterangan video.

    Camat Parengan, Darmadin Noor, membenarkan pria dalam video tersebut adalah pegawai di kantornya.

    "Saya baru dikabari kemarin. Kejadian di pom sudah saya konfirmasi ke yang bersangkutan dan akan diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan," terang Darmadin.

    Kasatreskrim Polres Tuban, AKP Bobby Wirawan, menegaskan telah menerima laporan dari para korban. Polisi bergerak untuk mengamankan pelaku.

    "Prosesnya saat ini petugas sudah memintai keterangan para 4 korban dan 2 saksi. Untuk perkembangan nanti akan kita sampaikan lebih lanjut," ujar Bobby.

    Berikut daftar korban dan luka yang dialami:

    Nama Korban Peran Luka
    Ferdi Operator SPBU Rambut dijambak berulang kali
    Ali Nasroh Mandor SPBU Dipukul bagian perut
    Prasojo Operator SPBU Wajah dipukul, hidung berdarah, kaki diinjak, dirawat di rumah sakit
    Riswandi Tukang Kebersihan SPBU Pipi kiri dipukul hingga bengkak

    Tak lama setelah penyelidikan dan pemeriksaan saksi, pelaku kemudian ditangkap.

    "Iya benar tapi belum sampai di Polres. Masih perjalanan ke sini (Polres). Nanti biar kami periksa dulu ya," ujar Bobby.

    "Nanti untuk motif dan kronologinya kita sampaikan setelah selesai dilakukan pemeriksaan semuanya," pungkasnya.

  • ASN Tuban Aniaya Empat Karyawan SPBU Parengan

    ASN Tuban Aniaya Empat Karyawan SPBU Parengan

    Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Tuban berinisial J menjadi sorotan publik setelah diduga menganiaya empat karyawan SPBU di wilayah Parengan. Insiden ini terekam CCTV dan videonya viral di media sosial, memicu kemarahan warganet.

    Pelaku, yang diketahui merupakan staf di Kantor Camat Parengan, kini telah diamankan oleh pihak kepolisian. Penangkapan dilakukan setelah kasus ini sempat diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan.

    Peristiwa penganiayaan itu terjadi di SPBU Jalan Cokrokusumo, Parengan-Bojonegoro, tepatnya di Desa Parangbatu, Tuban pada Sabtu (7/2/2026) malam. Video amatir merekam aksi kekerasan J terhadap para karyawan SPBU tersebut.

    Video viral itu menjelaskan bahwa oknum staf Kecamatan Parengan yang bertugas di bidang PMD sekaligus sopir pribadi Camat Parengan terekam CCTV melakukan kekerasan terhadap empat karyawan SPBU. Kejadian berlangsung di wilayah Parangbatu, Kecamatan Parengan, Tuban.

    Berikut adalah rincian informasi terkait insiden tersebut:

    Fakta Keterangan
    Pelaku Oknum ASN berinisial J
    Korban 4 karyawan SPBU
    Lokasi SPBU Jalan Cokrokusumo, Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan, Tuban
    Tanggal Sabtu, 7 Februari 2026 malam
    Status Pelaku Staf Kecamatan Parengan, bidang PMD, sopir pribadi Camat Parengan

    Pihak kepolisian segera bergerak setelah mengetahui insiden ini. Penangkapan dilakukan pada Senin malam.

    Upaya Damai dan Penangkapan Pelaku

    Camat Parengan, Darmadin Noor, sebelumnya membenarkan bahwa pria dalam video amatir tersebut adalah pegawainya. Darmadin menyatakan keinginan untuk menempuh jalan damai dalam penyelesaian masalah ini.

    "Saya baru dikabari kemarin. Kejadian di pom sudah saya konfirmasi ke yang bersangkutan dan akan diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan," kata Darmadin.

    Namun, upaya damai tersebut tidak menghentikan proses hukum. Oknum ASN berinisial J akhirnya ditangkap polisi.

    Kasatreskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan mengatakan bahwa J diamankan petugas saat sedang berada di rumahnya di wilayah Kecamatan Parengan pada Senin malam sekitar pukul 19.00 WIB.

    "Iya benar tapi belum sampai di polres. Masih perjalanan kesini (Polres). Nanti biar kami periksa dulu ya," ujar Bobby kepada detikJatim, Senin (9/2/2026).

    Penyelidikan Lebih Lanjut

    Saat ini, pelaku sedang dibawa ke Polres Tuban untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi akan mendalami motif di balik penganiayaan tersebut.

    Bobby berjanji akan menyampaikan hasil pemeriksaan pelaku, terutama terkait motif dan kronologi lengkapnya.

    "Nanti untuk motif dan kronologinya kita sampaikan setelah selesai dilakukan pemeriksaan semuanya," terang Bobby.