Tag: ASN

  • MenPAN-RB Umumkan Rencana Tes CPNS pada Tahun 2026

    MenPAN-RB Umumkan Rencana Tes CPNS pada Tahun 2026

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) mengindikasikan adanya kemungkinan pembukaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026. Saat ini, pihak kementerian tengah menyiapkan kebutuhan formasi untuk pegawai negeri sipil (PNS).

    Rini Widyantini, Menteri PAN-RB, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan terkait kesiapan anggaran kepada Menteri Keuangan. Proses ini dianggap penting sebelum pengumuman resmi dapat dilakukan. Kompetensi yang dibutuhkan juga menjadi pertimbangan utama.

    "Kita sudah mengajukan kepada Menteri Keuangan mengenai kesiapan anggarannya begitu kan. Nggak bisa ujug-ujug kita umumkan, nggak bisa. Harus tahu kompetensinya," kata Rini di gedung KemenPAN-RB, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

    Rini menambahkan, "Mudah-mudahan, mudah-mudahan (2026 dibuka tes CPNS)."

    Fokus utama tes CPNS mendatang adalah pada lulusan baru atau fresh graduate. Hal ini dikarenakan adanya sejumlah besar ASN yang memasuki masa pensiun pada tahun 2025, mencapai sekitar 160 ribu orang. Kekosongan ini perlu segera diisi.

    Rini menyebutkan, "Dan kami juga kan sudah menyediakan sekitar 160 ribu pensiun yang memang harus diisi."

    Sebelum membuka tes CPNS, pemerintah akan melakukan analisis lebih lanjut terkait kompetensi yang dibutuhkan. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga akan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan masing-masing instansi.

    Rini menuturkan, "Nah, dari situ kita akan lihat lagi kompetensinya apa yang dibutuhkan. Dan nanti ini saya nggak bisa ngarang kan, saya nggak bisa ngarang kompetensi apa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah daerah. Dan kami sudah bersurat kepada Menteri Keuangan untuk segera dihitung, begitu ya."

  • MenPAN-RB Beri Sinyal Tes CPNS Dibuka Tahun 2026

    MenPAN-RB Beri Sinyal Tes CPNS Dibuka Tahun 2026

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, memberikan sinyal bahwa tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kemungkinan akan kembali dibuka pada tahun 2026.

    Saat ini, KemenPAN-RB sedang mempersiapkan kebutuhan formasi untuk pegawai negeri sipil (PNS).

    Rini menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan anggaran kepada Menteri Keuangan. Pembukaan tes CPNS, menurutnya, memerlukan persiapan matang, termasuk pemahaman mengenai kompetensi yang dibutuhkan.

    "Kita sudah mengajukan kepada Menteri Keuangan mengenai kesiapan anggarannya begitu kan. Nggak bisa ujuk-ujuk kita umumkan, nggak bisa. Harus tahu kompetensinya," kata Rini di gedung KemenPAN-RB, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

    Ia berharap tes CPNS dapat terlaksana pada tahun 2026.

    Fokus tes CPNS mendatang akan ditujukan kepada fresh graduate atau lulusan baru. Hal ini seiring dengan adanya sekitar 160.000 ASN yang pensiun di tahun 2025.

    "Dan kami juga kan sudah menyediakan sekitar 160.000 pensiun yang memang harus diisi," sebutnya.

    Sebelum membuka tes CPNS, kebutuhan dari segi kompetensi akan dianalisis lebih lanjut. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait kebutuhan juga akan dilakukan.

    Rini menambahkan bahwa penentuan kompetensi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah daerah memerlukan koordinasi. Pihaknya juga telah bersurat kepada Menteri Keuangan untuk segera menghitung kebutuhan tersebut.

    "Nah dari situ kita akan lihat lagi kompetensinya apa yang dibutuhkan. Dan nanti ini saya nggak bisa ngarang kan, saya nggak bisa ngarang kompetensi apa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah daerah. Dan kami sudah bersurat kepada Menteri Keuangan untuk segera dihitung begitu ya," tuturnya.

  • Pemerintah Pastikan THR ASN Cair Lebih Awal di 2026

    Pemerintah Pastikan THR ASN Cair Lebih Awal di 2026

    Kabar baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberikan kepastian terkait penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR).

    Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk memenuhi hak para pegawai negeri, anggota TNI, dan Polri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

    Pencairan THR tahun 2026 direncanakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yakni akan dilakukan lebih cepat di awal Ramadan.

    Pemerintah menargetkan penyaluran dana THR mulai minggu pertama atau kedua Ramadan. Tujuannya, membantu ASN dalam merencanakan keuangan keluarga untuk menyambut Idulfitri.

    Komponen THR ASN 2026

    Kebijakan tahun sebelumnya yang bersumber dari APBN tetap menjadi acuan struktur pembayaran THR ASN tahun 2026.

    THR yang akan diterima ASN diprediksi komprehensif, meliputi gaji pokok serta berbagai tunjangan yang melekat.

    Adapun komponen tersebut meliputi:

    • Gaji pokok.
    • Tunjangan keluarga.
    • Tunjangan pangan.
    • Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
    • Tunjangan Kinerja (tukin).

    Nilai tukin bervariasi, tergantung pada instansi dan beban kerja masing-masing pegawai. Kehadiran seluruh komponen ini diharapkan memberikan dukungan finansial yang maksimal bagi ASN menjelang hari raya.

    Estimasi Nominal THR ASN 2026 per Golongan

    Berikut adalah rincian perkiraan THR berdasarkan tingkatan golongan, meskipun pemerintah belum mengeluarkan peraturan resmi mengenai angka pastinya:

    1. Golongan I berkisar antara Rp2,2 juta hingga Rp2,8 juta.
    2. Golongan II berkisar antara Rp3 juta hingga Rp4 juta.
    3. Golongan III berkisar antara Rp3,8 juta hingga Rp5,4 juta.
    4. Golongan IV berkisar antara Rp5,8 juta hingga Rp7,8 juta.

    Landasan Hukum Pemberian THR ASN

    Pemberian THR ini didasari oleh payung hukum yang kuat, di antaranya:

    1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.
    2. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur teknis pencairan dan penganggaran.
    3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

    Hal ini sekaligus menegaskan bahwa THR bukanlah sekadar kebijakan temporer, melainkan kewajiban negara yang telah terjamin secara hukum.

    Pemerintah memastikan dukungan finansial maksimal bagi ASN di awal Ramadan 2026 melalui struktur THR yang lengkap guna menghadapi kenaikan kebutuhan menjelang hari raya.

  • Syarat ASN Ikut Pelatihan Komponen Cadangan

    Syarat ASN Ikut Pelatihan Komponen Cadangan

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa tidak semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengikuti pelatihan Komponen Cadangan (Komcad). Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

    Rini menjelaskan, kuota juga ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan. Hal ini disampaikannya di KemenPAN-RB, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

    Pelatihan akan berlangsung selama 30-45 hari. Rini juga menekankan bahwa pelayanan publik akan tetap berjalan selama pelatihan berlangsung.

    "Jadi memang ada kekhawatiran bagaimana pelayanan publik. Pelayanan publik kan harus tetap jalan begitu ya, tapi memang ada kewajiban kita untuk ikut sertakan-tidak, ikut Komcad besok langsung berangkat-nggak," sebutnya.

    Mekanisme pendaftaran Komcad dapat dilakukan dengan dua cara. ASN dapat mengajukan diri secara sukarela atau diajukan oleh instansinya. Namun, mereka yang mengajukan diri juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

    "Bisa penugasan, tapi bisa juga sukarela. Tapi, kalau sukarela, kalau dia nggak memenuhi syarat, juga nggak bisa," sebutnya.

    Kementerian Pertahanan (Kemhan) menargetkan pelatihan Komcad bagi 4.000 ASN yang akan dimulai pada bulan April. Sebanyak 49 kementerian/lembaga (K/L) telah diminta untuk mengirimkan nama-nama ASN yang akan dilatih.

    "Mungkin nanti di akhir bulan depan kira-kira mungkin ya, April mungkin kira-kira akan kita mulai nanti ya," tambahnya.

    Donny menjelaskan, nama-nama ASN yang diajukan akan melalui proses seleksi. Pelatihan diperkirakan berlangsung selama dua bulan.

    "Saya rasa ini akan sejalan dengan tugas mereka di ASN ya. Ini kan hanya sekitar dua bulan mereka mendapatkan pelatihan Komcad ini. Setelah itu mereka kembali lagi melaksanakan tugas sebagai ASN. Jadi tidak ada halangan ataupun konflik dari tugas-tugas mereka nantinya," tuturnya.

  • Jam Kerja ASN Selama Ramadan 2026 Ditetapkan Pemerintah

    Jam Kerja ASN Selama Ramadan 2026 Ditetapkan Pemerintah

    Pemerintah telah menetapkan aturan resmi terkait jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia selama bulan Ramadan 2026.

    Penyesuaian jam kerja ini bertujuan memberikan fleksibilitas bagi ASN yang menjalankan ibadah puasa, namun tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

    Kebijakan ini mengacu pada regulasi terbaru tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah secara nasional.

    Selama Ramadan, total jam kerja efektif ASN menjadi 32,5 jam per minggu, lebih singkat dari hari biasa.

    Bagi instansi yang menerapkan lima hari kerja, berikut adalah jadwalnya:

    • Senin hingga Kamis: Pukul 08.00-15.00 waktu setempat, dengan istirahat 30 menit.
    • Jumat: Pukul 08.00-15.30, dengan istirahat 60 menit untuk salat Jumat.

    Untuk instansi dengan enam hari kerja, jam masuk tetap pukul 08.00, namun jam pulang dimajukan sekitar pukul 14.00 agar total jam kerja mingguan terpenuhi.

    Tujuannya adalah efisiensi waktu kerja agar ASN dapat berbuka puasa bersama keluarga.

    Kebijakan WFA Saat Libur Lebaran 2026

    Guna menjaga pelayanan publik dan mobilitas warga, pemerintah memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN selama libur Lebaran 2026.

    Berdasarkan SE Menteri PANRB No. 2 Tahun 2026, terdapat lima hari penyesuaian kerja:

    1. Senin, 16 Maret 2026
    2. Selasa, 17 Maret 2026
    3. Rabu, 25 Maret 2026
    4. Kamis, 26 Maret 2026
    5. Jumat, 27 Maret 2026

    Pemerintah menekankan bahwa ini bukan libur tambahan, melainkan pengaturan tugas dinas yang fleksibel. Pelaksanaannya diatur oleh pimpinan instansi sesuai jenis layanan.

    Penyesuaian jam kerja selama Ramadan dan skema WFA saat libur Lebaran 2026 memberikan fleksibilitas bagi ASN, sekaligus menjaga produktivitas dan efisiensi nasional.

  • ASN Mataram Nantikan Kejelasan THR 2026 dari Pusat

    ASN Mataram Nantikan Kejelasan THR 2026 dari Pusat

    Menjelang tahun 2026, kepastian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian utama. Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, kini bersiap menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait hal ini.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, menyatakan bahwa pencairan THR sangat bergantung pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan diterbitkan. Pemerintah daerah menjamin pembayaran segera dilakukan setelah payung hukum tersebut tersedia.

    Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya mengindikasikan bahwa THR bagi ASN, termasuk TNI dan Polri, direncanakan cair mulai pekan pertama Ramadan. Jika awal puasa diperkirakan jatuh pada 19 Februari 2026, maka distribusi THR diharapkan mulai berjalan pada 26 Februari 2026.

    Menanggapi hal tersebut, Pemkot Mataram telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat penyelesaian administrasi dan pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Langkah ini bertujuan agar tidak ada kendala teknis saat pencairan dana, sehingga pegawai dapat menerima hak mereka tepat waktu sebelum masa mudik Lebaran.

    Status THR untuk PPPK Paruh Waktu

    Pertanyaan yang muncul adalah apakah PPPK Paruh Waktu juga akan menerima THR tahun ini. Status pemberian THR bagi kategori paruh waktu ini masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat.

    Sekda Mataram berkomitmen, jika PMK nantinya memberikan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang menginstruksikan pemberian THR bagi PPPK Paruh Waktu, pemerintah daerah siap untuk membayarkan. Saat ini, alokasi anggaran yang sudah pasti tersedia adalah untuk ASN dan PPPK Penuh Waktu.

    Bagi para tenaga PPPK Paruh Waktu, diharapkan untuk tetap bersabar sembari menunggu keputusan final dari kementerian terkait mengenai besaran pencairan, apakah akan diberikan 100 persen atau ada kebijakan khusus lainnya.

    Kesimpulan

    Pemkot Mataram siap menyalurkan THR 2026 sambil menunggu instruksi resmi berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar hukum. Jadwal pencairan THR 2026 bagi ASN diperkirakan mulai awal Ramadan, sementara nasib PPPK Paruh Waktu bergantung pada rincian aturan dalam PMK yang akan terbit.

  • PPPK Paruh Waktu: Apakah Berhak Mendapatkan THR 2026?

    PPPK Paruh Waktu: Apakah Berhak Mendapatkan THR 2026?

    Menjelang pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara, muncul pertanyaan mengenai apakah PPPK paruh waktu berhak menerima THR 2026. Isu ini ramai diperbincangkan karena adanya perbedaan status kepegawaian dan skema penggajian antara PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, dan PNS.

    Lantas, bagaimana aturan resminya? Berikut penjelasan lengkap mengenai hak THR bagi PPPK paruh waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

    Pemerintah saat ini tengah memfinalisasi skema pencairan THR bagi aparatur negara menjelang Idulfitri 2026. Anggaran besar telah disiapkan untuk memastikan kesejahteraan ASN. Namun, kepastian THR bagi PPPK paruh waktu masih menjadi pertanyaan.

    Status PPPK paruh waktu telah diakui secara hukum sebagai bagian dari ASN. Namun, mekanisme pemberian THR bergantung pada regulasi teknis yang diterbitkan pemerintah setiap tahun. Hal ini memunculkan diskusi mengenai masa kerja, beban tugas, dan dasar perhitungan tunjangan.

    Hingga Februari 2026, belum ada aturan khusus yang secara eksplisit mengatur pemberian THR bagi PPPK paruh waktu. Regulasi yang tersedia saat ini masih berfokus pada ASN dengan mekanisme kerja penuh waktu.

    PPPK merupakan bagian dari ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, teknis pemberian THR setiap tahunnya merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan menjelang hari raya.

    Kepastian hak THR 2026 untuk PPPK paruh waktu masih menunggu keputusan resmi pemerintah sampai ada regulasi terbaru yang secara spesifik mencantumkan kategori tersebut.

    Mekanisme THR untuk PPPK Penuh Waktu sebagai Referensi

    Berikut aturan THR yang berlaku bagi PPPK penuh waktu sebagai gambaran:

    Syarat Administratif Penerimaan Gaji dan Tunjangan

    PPPK penuh waktu berhak menerima gaji dan tunjangan apabila memiliki:

    • Perjanjian Kerja
    • Surat Keputusan Pengangkatan
    • Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)

    Gaji dibayarkan apabila pegawai mulai bertugas pada hari kerja pertama di bulan berjalan.

    Syarat Berhak Menerima THR

    Terdapat dua syarat utama agar berhak menerima THR:

    • Menerima penghasilan pada bulan yang dijadikan dasar perhitungan sesuai Peraturan Pemerintah.
    • Telah bekerja minimal satu bulan kalender sebelum hari raya.

    Besaran THR

    Bagi PPPK penuh waktu dengan masa kerja satu tahun atau lebih, THR dibayarkan sebesar 100 persen dari satu bulan penghasilan.

    Perhitungan Proporsional

    Untuk masa kerja kurang dari satu tahun, THR dihitung secara proporsional dengan rumus:

    (Masa kerja dalam bulan ÷ 12) × 1 bulan penghasilan.

    Skema ini bertujuan memberikan keadilan berdasarkan lama pengabdian.

    Anggaran THR ASN 2026 Capai Rp 55 Triliun

    Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan dana sebesar Rp 55 triliun untuk pembayaran THR ASN 2026. Anggaran ini meningkat 10,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Dana tersebut diperuntukkan bagi PNS, PPPK penuh waktu, serta anggota TNI dan Polri. Peningkatan anggaran ini menjadi bagian dari strategi belanja negara untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026.

    Jadwal Pencairan THR 2026

    Pemerintah menargetkan pencairan THR dilakukan lebih awal, yakni pada awal Ramadan. Langkah ini diambil agar para aparatur negara dapat mempersiapkan kebutuhan menjelang hari raya dengan lebih tenang.

    Menteri Keuangan menyampaikan bahwa dana diharapkan sudah mulai disalurkan pada awal masa puasa, meskipun tanggal pastinya belum diumumkan secara resmi.

    Kesimpulan

    Hingga saat ini, belum ada ketentuan spesifik yang memastikan apakah PPPK paruh waktu akan menerima THR 2026. Regulasi yang berlaku masih mengacu pada skema kerja penuh waktu.

    Oleh karena itu, PPPK paruh waktu perlu menunggu Peraturan Pemerintah terbaru yang biasanya diterbitkan menjelang Idulfitri. Kepastian hukum tersebut akan menjadi dasar resmi apakah kategori ini termasuk dalam daftar penerima THR tahun 2026.

  • Danau Batur Darurat Eceng Gondok, ASN Bangli Dikerahkan Bersih-Bersih

    Danau Batur Darurat Eceng Gondok, ASN Bangli Dikerahkan Bersih-Bersih

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Danau Batur. Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama warga setempat akan dikerahkan untuk membersihkan tanaman enceng gondok yang tumbuh subur di bantaran danau.

    Inisiatif ini merupakan respons terhadap kondisi Danau Batur yang kualitas airnya terus menurun. Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menyoroti masalah ini saat Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangli.

    Selain membersihkan enceng gondok, Sedana Arta juga mengimbau warga dan ASN untuk menuangkan cairan eco-enzym ke danau. Eco-enzym, yang merupakan hasil fermentasi limbah organik dapur, diharapkan dapat membantu memperbaiki kualitas air. Aksi pungut sampah di sekitar danau juga menjadi bagian dari upaya pembersihan ini.

    "Perhatian khusus kami diberikan pada Danau Batur. Saya menyoroti masalah eceng gondok," kata Sedana Arta, Senin (23/2/2026).

    Bupati juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong secara rutin, minimal sebulan sekali di tingkat Banjar bersama PKK, serta melaksanakan program 'Jumat Bersih' bagi seluruh ASN.

    Sedana Arta menjelaskan bahwa penurunan kualitas air Danau Batur disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk populasi enceng gondok yang berlebihan, perambahan hutan, dan aktivitas wisata. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemkab Bangli telah menyiapkan sejumlah aturan, seperti UU nomor 18 Tahun 2008 dan Instruksi Bupati nomor 2 Tahun 2025 tentang Gerakan Bersama Mengelola Sampah Mewujudkan Bangli yang Bersih, Indah, Sehat, dan Asri (Gema Bangli Bisa).

    Selain fokus pada kebersihan Danau Batur, Sedana Arta juga menyoroti masalah lain yang mengganggu estetika wilayah perkotaan Bangli, yaitu keberadaan baliho, reklame, serta kabel-kabel jaringan telekomunikasi dan PLN yang semrawut, ilegal, rusak, maupun kadaluarsa.

    Untuk menertibkan hal ini, Pemkab Bangli akan memperketat aturan dan menyediakan zona khusus. Pemasang iklan diwajibkan berkoordinasi dengan Satpol PP. "Penyediaan zona reklame berbayar untuk PAD dan zona khusus himbauan pemerintah," ujarnya.

    Satpol PP bersama Seksi Trantib Kecamatan dan Linmas Desa akan melakukan pemantauan berkelanjutan dan menindak tegas baliho yang melanggar aturan. Bupati mengingatkan agar kabel semrawut dan baliho usang tidak membahayakan keselamatan publik dan merusak citra daerah.

  • Guru SD di Tulungagung Digerebek dengan Karyawan BUMN di Hotel Tuban

    Guru SD di Tulungagung Digerebek dengan Karyawan BUMN di Hotel Tuban

    Kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaan melibatkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Tulungagung dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Tuban berakhir dengan penetapan tersangka. ASN tersebut diketahui berprofesi sebagai guru Sekolah Dasar (SD).

    Penggerebekan terjadi di sebuah hotel di Tuban. Keduanya, LF (35), karyawan BUMN PT Semen Indonesia Tuban, dan ADP (33), guru PPPK Paruh Waktu asal Tulungagung, kini ditahan pihak kepolisian.

    Dinas Pendidikan (Dindik) Tulungagung telah mengkonfirmasi status ADP sebagai ASN. Plt Kadindik Tulungagung, Suko Winarno, menyatakan bahwa pihaknya langsung menindaklanjuti kabar tersebut setelah menerima informasi pada Minggu (22/2/2026) malam.

    Suko Winarno menjelaskan, “Setelah kami cek di data kepegawaian, kemudian hasil dari cross check kepada Unit Pelaksana Administrasi Satuan Pendidikan (UPASP) atau korwil, itu mengiyakan bahwa oknum yang diduga itu adalah merupakan salah satu PPPK Paruh Waktu yang ada di Kecamatan Karangrejo.”

    Akibat perbuatannya, ADP terancam sanksi kepegawaian setelah proses yang dilakukan oleh BKPSDM dan Inspektorat Tulungagung. LF dan ADP dijerat Pasal 411 ayat (1) KUHP tentang perzinaan. Penetapan tersangka ini didasarkan pada hasil penyelidikan yang membuktikan adanya hubungan badan antara keduanya.

  • THR ASN dan Pensiunan Segera Cair, Pemerintah Siapkan Stimulus Lebaran Rp55 Triliun

    THR ASN dan Pensiunan Segera Cair, Pemerintah Siapkan Stimulus Lebaran Rp55 Triliun

    Pemerintah akan memberikan stimulus senilai Rp55 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat selama bulan Ramadan dan perayaan Idulfitri 2026. Salah satu komponen utama dari stimulus ini adalah pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan pensiunan.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa proses pencairan THR sedang berlangsung. "Itu sedang diproseslah, sebentar lagi keluar. Tapi bukan kami yang umumkan," ujarnya saat menyampaikan realisasi kinerja APBN KiTa Februari 2026 di kantor Kementerian Ekonomi, Jakarta, Senin (23/2/2026), seperti dipantau dari video YouTube KompasTV.

    Selain THR, pemerintah juga menyiapkan stimulus lain untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng akan disalurkan kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp14,09 triliun.

    Di sektor transportasi, pemerintah memberikan berbagai macam diskon. Kereta api dan kapal laut akan mendapatkan diskon sebesar 30 persen. Angkutan penyeberangan bahkan mendapatkan pembebasan 100 persen tarif jasa kepelabuhanan.

    Lebih lanjut, tiket pesawat domestik kelas ekonomi akan mengalami penurunan harga sekitar 17-18 persen. Penurunan ini dapat terwujud melalui PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 11 persen, pemotongan PJP2U (Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara) dan PJP4U (Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara) 50 persen, penurunan harga avtur 10 persen, serta penurunan fuel surcharge.

    Total belanja untuk diskon transportasi ini mencapai Rp0,92 triliun. Purbaya menambahkan bahwa pemerintah juga mempercepat belanja subsidi pupuk senilai Rp30 triliun, pembayaran kompensasi energi Rp27 triliun, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh dan Sumatera Utara.

    Menurut Purbaya, langkah-langkah ini diambil untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjangkau, aktivitas ekonomi meningkat, dan momentum pertumbuhan ekonomi terakselerasi selama periode hari raya hingga triwulan pertama tahun 2026. "Ini semua dijalankan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian pengelolaan kebijakan fiskal," pungkasnya.