Kabar baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberikan kepastian terkait penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR).
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk memenuhi hak para pegawai negeri, anggota TNI, dan Polri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Pencairan THR tahun 2026 direncanakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yakni akan dilakukan lebih cepat di awal Ramadan.
Pemerintah menargetkan penyaluran dana THR mulai minggu pertama atau kedua Ramadan. Tujuannya, membantu ASN dalam merencanakan keuangan keluarga untuk menyambut Idulfitri.
Komponen THR ASN 2026
Kebijakan tahun sebelumnya yang bersumber dari APBN tetap menjadi acuan struktur pembayaran THR ASN tahun 2026.
THR yang akan diterima ASN diprediksi komprehensif, meliputi gaji pokok serta berbagai tunjangan yang melekat.
Adapun komponen tersebut meliputi:
- Gaji pokok.
- Tunjangan keluarga.
- Tunjangan pangan.
- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- Tunjangan Kinerja (tukin).
Nilai tukin bervariasi, tergantung pada instansi dan beban kerja masing-masing pegawai. Kehadiran seluruh komponen ini diharapkan memberikan dukungan finansial yang maksimal bagi ASN menjelang hari raya.
Estimasi Nominal THR ASN 2026 per Golongan
Berikut adalah rincian perkiraan THR berdasarkan tingkatan golongan, meskipun pemerintah belum mengeluarkan peraturan resmi mengenai angka pastinya:
- Golongan I berkisar antara Rp2,2 juta hingga Rp2,8 juta.
- Golongan II berkisar antara Rp3 juta hingga Rp4 juta.
- Golongan III berkisar antara Rp3,8 juta hingga Rp5,4 juta.
- Golongan IV berkisar antara Rp5,8 juta hingga Rp7,8 juta.
Landasan Hukum Pemberian THR ASN
Pemberian THR ini didasari oleh payung hukum yang kuat, di antaranya:
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.
- Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur teknis pencairan dan penganggaran.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Hal ini sekaligus menegaskan bahwa THR bukanlah sekadar kebijakan temporer, melainkan kewajiban negara yang telah terjamin secara hukum.
Pemerintah memastikan dukungan finansial maksimal bagi ASN di awal Ramadan 2026 melalui struktur THR yang lengkap guna menghadapi kenaikan kebutuhan menjelang hari raya.









