Tag: ASN

  • Gaji PPPK Nasional Mulai Dicairkan Februari 2026, Cek Rinciannya!

    Gaji PPPK Nasional Mulai Dicairkan Februari 2026, Cek Rinciannya!

    Kabar gembira bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)! Pemerintah mulai merealisasikan pembayaran gaji pada Februari 2026.

    Pencairan gaji ini menjadi angin segar yang dinantikan, menandai terpenuhinya hak finansial setelah resmi bertugas sebagai aparatur sipil negara (ASN) di awal tahun. Sistem penggajian PPPK pun mulai berjalan bertahap di berbagai daerah.

    Perlu diingat, nominal gaji PPPK Februari 2026 bervariasi, tergantung jenjang pendidikan dan golongan masing-masing.

    Pembayaran gaji pertama PPPK dilakukan pada Februari 2026 setelah proses administrasi dan verifikasi kehadiran pegawai rampung. Sejumlah pemerintah daerah memastikan gaji PPPK di instansi mereka sudah disalurkan bulan ini.

    Kebijakan ini berlaku untuk PPPK penuh waktu maupun paruh waktu di daerah yang memenuhi persyaratan administratif. Contohnya, di beberapa kota besar seperti Surabaya, gaji PPPK paruh waktu sudah dibayarkan sejak awal Februari. Mekanisme pencairan tetap mengikuti aturan masing-masing pemerintah daerah.

    Besaran Gaji PPPK per Golongan

    Gaji PPPK tahun 2026 tidak sama untuk semua pegawai. Struktur penggajian mengacu pada regulasi yang tertuang dalam PP Nomor 11 Tahun 2024, perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

    Berikut adalah rincian gaji PPPK sesuai golongannya:

    Golongan Gaji
    I Rp 1.938.500
    II Rp 2.116.900
    III Rp 2.288.700
    IV Rp 2.454.700
    V Rp 2.901.100
    VI Rp 3.043.200
    VII Rp 3.190.300
    VIII Rp 3.343.600
    IX Rp 3.685.900
    X Rp 3.839.500
    XI Rp 3.999.400
    XII Rp 4.165.600
    XIII Rp 4.338.500
    XIV Rp 4.518.100
    XV Rp 4.705.000
    XVI Rp 4.900.000
    XVII Rp 5.099.900

    Perbedaan nominal ini membuat sistem penghasilan PPPK lebih sesuai dengan jabatan dan pengalaman, sekaligus menjadi bentuk penghargaan terhadap kompetensi masing-masing pegawai.

    Sistem Penggajian PPPK

    Bagi pegawai yang baru diangkat, penting untuk memahami bahwa struktur gaji PPPK terdiri dari beberapa golongan. Penentuan golongan mempertimbangkan pendidikan, tugas jabatan, pengalaman kerja, serta masa kerja golongan.

    Sistem ini mirip dengan pola penggajian ASN, namun tetap memberi ruang penyesuaian sesuai kebutuhan instansi. Khusus PPPK paruh waktu, beberapa daerah menerapkan aturan tambahan. Besaran gaji dapat disesuaikan dengan upah minimum daerah atau penghasilan terakhir sebelum diangkat menjadi PPPK, agar transisi ke status baru tidak merugikan pegawai.

    Dengan cairnya gaji pada Februari 2026, para PPPK memiliki kepastian finansial untuk mendukung pekerjaan. Sistem ini diharapkan mendorong peningkatan kinerja dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

  • Gaji PPPK Februari 2026 Diterima, Terendah Rp1,9 Juta Tertinggi Rp7,3 Juta

    Gaji PPPK Februari 2026 Diterima, Terendah Rp1,9 Juta Tertinggi Rp7,3 Juta

    Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi diterima pada Februari 2026 oleh seluruh PPPK di Indonesia. Informasi mengenai nominal gaji PPPK 2026 menjadi perhatian banyak tenaga honorer dan calon Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Besaran gaji ini bervariasi sesuai golongan dan jenjang pendidikan. Lantas, berapa gaji PPPK terendah dan tertinggi tahun 2026?

    Besaran gaji PPPK terbaru 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2024. Regulasi ini merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020.

    Aturan tersebut mengatur gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PP ini menjadi dasar resmi struktur gaji pokok PPPK per golongan, mulai dari Golongan I hingga Golongan XVII.

    Rincian Gaji PPPK 2026 Berdasarkan Golongan

    Struktur gaji PPPK 2026 menunjukkan peningkatan bertahap sesuai golongan. Terdapat selisih signifikan antara golongan awal dan golongan tertinggi.

    Menurut rincian resmi yang dilansir dari situs ayobandung.com, gaji PPPK terendah 2026 adalah Rp1.938.500 untuk Golongan I. Sementara itu, gaji PPPK tertinggi 2026 mencapai Rp7.329.000 untuk Golongan XVII.

    Nominal tersebut merupakan gaji pokok PPPK per bulan. Besaran tersebut belum termasuk tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, atau tambahan penghasilan lain sesuai instansi.

    Gaji PPPK Berdasarkan Jenjang Pendidikan

    Selain berdasarkan golongan, banyak yang mencari informasi gaji PPPK berdasarkan pendidikan terakhir. Semakin tinggi jenjang pendidikan, umumnya semakin tinggi pula golongan PPPK dan rentang gaji yang diterima.

    Berikut gambaran rentang gaji pokok PPPK 2026 berdasarkan jenjang pendidikan:

    Jenjang Pendidikan Rentang Gaji PPPK (per bulan)
    SD (Golongan I) Rp1.938.500 – Rp2.900.900
    SMP (Golongan IV) Rp2.299.800 – Rp3.336.600
    SMA/SMK/D1 (Golongan V) Rp2.511.500 – Rp4.189.900
    D2 (Golongan VI) Rp2.742.800 – Rp4.367.100
    D3 (Golongan VII) Rp2.858.800 – Rp4.551.800
    S1/D4 (Golongan IX) Rp3.203.600 – Rp5.261.500
    S2 (Golongan X) Rp3.339.100 – Rp5.484.000
    S3 (Golongan XI) Rp3.480.300 – Rp5.716.000

    Pentingnya Informasi Gaji PPPK 2026

    Informasi mengenai gaji PPPK Februari 2026 terbaru ini penting bagi beberapa pihak. Ini mencakup calon PPPK yang sedang mengikuti seleksi ASN, tenaga honorer yang ingin mengetahui prospek pendapatan, hingga PPPK aktif untuk perencanaan keuangan.

    Masyarakat yang membandingkan gaji PPPK dan PNS juga membutuhkan informasi ini. Dengan mengetahui struktur gaji PPPK per golongan, pegawai dapat memahami posisi dan potensi kenaikan pendapatan sesuai jenjang karier.

    Gaji PPPK resmi diterima Februari 2026 dengan nominal yang mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2024. Rentang gaji pokok PPPK tahun ini dimulai dari Rp1,9 juta hingga Rp7,3 juta per bulan, tergantung golongan dan pendidikan.

    Bagi Anda yang mencari informasi lengkap tentang tabel gaji PPPK 2026 terbaru, data di atas dapat menjadi acuan resmi. Informasi ini berguna sebelum mengikuti seleksi atau menyusun perencanaan karier di lingkungan ASN.

  • Pemerintah Pastikan THR ASN, TNI, Polri dan Pensiunan Tahun 2026 Dibayar Penuh

    Pemerintah Pastikan THR ASN, TNI, Polri dan Pensiunan Tahun 2026 Dibayar Penuh

    Pemerintah membawa kabar baik bagi jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, hingga para pensiunan di seluruh Indonesia. Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026 dipastikan akan dibayarkan secara penuh, tanpa potongan sedikit pun.

    Kebijakan ini menjadi angin segar setelah pada masa pandemi sebelumnya sempat terjadi penyesuaian komponen tunjangan. Dengan pembayaran 100 persen, pemerintah berharap daya beli aparatur negara tetap terjaga.

    Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat mendorong perputaran roda ekonomi nasional menjelang Lebaran 2026. Ini merupakan strategi pemerintah untuk menstimulasi konsumsi masyarakat.

    Berdasarkan perkiraan kalender hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1447 H diprediksi jatuh pada tanggal 20–21 Maret 2026. Mengacu pada pola pencairan tahun-tahun sebelumnya, THR biasanya dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Lebaran.

    Ini berarti, pencairan THR ASN 2026 diperkirakan akan dimulai sekitar awal hingga pertengahan Maret 2026. Proses penyaluran akan dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme di masing-masing Satuan Kerja (Satker) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

    Pemerintah menjamin hak aparatur tetap dibayarkan meskipun terjadi kendala administratif. Pembayaran akan tetap dilakukan, meskipun setelah hari raya.

    THR tahun 2026 diberikan secara utuh, setara dengan penghasilan bulanan yang biasa diterima (take home pay). Komponen yang termasuk dalam pembayaran THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja.

    Bagi pensiunan, THR mencakup pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan pensiun sesuai ketentuan. Nominal THR akan bervariasi tergantung pangkat, jabatan, pendidikan, dan masa kerja masing-masing.

    Berikut adalah gambaran estimasi besaran maksimal THR PNS dengan masa kerja hingga 10 tahun, sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2025.

    Tingkat Pendidikan Masa Kerja < 10 Tahun Masa Kerja 10-20 Tahun Masa Kerja > 20 Tahun
    SD/SMP/Sederajat Rp 4.285.200 Rp 4.639.000 Rp 5.052.600
    SMA/D-1/Sederajat Rp 4.907.700 Rp 5.347.400 Rp 5.861.500
    D-2/D-3/Sederajat Rp 5.488.500 Rp 5.966.100 Rp 6.524.200
    S-1/D-4/Sederajat Rp 6.591.000 Rp 7.160.500 Rp 7.825.800
    S-2/S-3/Sederajat Rp 7.764.100 Rp 8.357.500 Rp 9.050.500

    PNS dengan masa kerja di atas 10 tahun akan menerima THR lebih besar sesuai jenjang golongan, pangkat, dan ketentuan masa jabatan yang berlaku.

    THR Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural

    Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural juga akan menerima THR. Berikut adalah estimasi nominalnya.

    Jabatan Nominal THR
    Ketua/Kepala Rp 31.474.800
    Wakil Ketua Rp 29.665.400
    Sekretaris Rp 28.104.300
    Anggota Rp 28.104.300

    THR Pejabat Eselon dan PNS Setara

    Pemerintah juga menetapkan besaran THR untuk pejabat eselon dan PNS setara.

    Jabatan Nominal THR
    Eselon I/Pimpinan Tinggi Utama/Madya Rp 24.886.200
    Eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama Rp 19.514.800
    Eselon III/Administrator Rp 13.842.300
    Eselon IV/Pengawas Rp 10.612.900

    Pemerintah menegaskan bahwa THR bagi ASN serta anggota TNI/Polri mencakup beberapa komponen penghasilan. Ini antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan lain yang melekat sesuai ketentuan.

    Pembayaran THR secara penuh ini diharapkan mampu memberikan rasa tenang dan kelegaan bagi para aparatur negara dalam menyambut Idul Fitri. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat.

    Peningkatan konsumsi ini diharapkan akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Dengan kepastian ini, ASN, TNI, Polri, dan pensiunan dapat mempersiapkan kebutuhan Lebaran 2026 dengan lebih matang dan bijak dalam mengelola tunjangan yang diterima.

  • PNS Pasti Terima THR dan Gaji Ke-13 Tahun 2026, Cair Bertahap

    PNS Pasti Terima THR dan Gaji Ke-13 Tahun 2026, Cair Bertahap

    Kabar gembira bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2026 akan tetap cair, meskipun pencairannya tidak dilakukan serentak.

    Kepastian ini penting bagi PNS untuk mengatur rencana keuangan, terutama menjelang perayaan Idulfitri dan persiapan masuk tahun ajaran baru sekolah. Alokasi anggaran puluhan triliun rupiah telah disiapkan.

    Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi ASN. Total anggaran THR sebelumnya mencapai sekitar Rp49,4 triliun yang bersumber dari APBN.

    Anggaran ini dirancang untuk menjamin pembayaran tepat waktu. Berikut adalah perkiraan alokasi dana untuk tahun 2026:

    Kategori ASN Perkiraan Anggaran (Rp Triliun)
    ASN Pusat, Pejabat Negara, TNI, Polri 17,7
    Pensiunan dan Penerima Pensiun 12,4
    ASN Daerah 19,3
    Total Perkiraan Anggaran 49,4

    Komponen THR yang Diterima PNS

    THR yang akan diterima oleh PNS terdiri dari beberapa komponen. Ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial yang lebih komprehensif menjelang Hari Raya Idulfitri.

    Komponen tersebut mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja.

    Jadwal Pencairan THR dan Gaji ke-13

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembayaran THR dan gaji ke-13. Ini penting agar proses pencairan dapat berjalan sesuai jadwal nasional.

    Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, THR biasanya dibayarkan sekitar dua minggu sebelum Lebaran. Perkiraannya jatuh antara H-15 hingga H-10 Lebaran 2026.

    Sementara itu, gaji ke-13 umumnya dicairkan pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu sekitar Juni-Juli 2026. Tujuan utamanya adalah untuk membantu kebutuhan pendidikan anak-anak ASN.

    Perencanaan Keuangan ASN Penting

    Mengingat THR dan gaji ke-13 tidak dibayarkan secara bersamaan, ASN diimbau untuk cermat dalam merencanakan keuangannya. Pemerintah daerah wajib menyesuaikan Perkada agar jadwal pencairan nasional dapat terpenuhi.

    Dengan adanya pembayaran THR dan gaji ke-13 ini, diharapkan para ASN dapat memenuhi kebutuhan Lebaran dan persiapan sekolah anak-anak tanpa menghadapi kendala finansial.

  • DPR Dukung Program Komcad 4.000 ASN Jakarta, Tekankan Transparansi Seleksi

    DPR Dukung Program Komcad 4.000 ASN Jakarta, Tekankan Transparansi Seleksi

    Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menyatakan dukungan penuh terhadap program pelatihan 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komponen Cadangan (Komcad). Program ini merupakan bentuk partisipasi sukarela warga negara dalam upaya pertahanan.

    Sukamta menilai program Komcad bukan hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter. Ini akan menanamkan disiplin, loyalitas, dan integritas birokrasi.

    Peningkatan kinerja ASN diharapkan dapat tercapai melalui nilai-nilai relevan yang diberikan selama pelatihan. Sukamta juga menggarisbawahi beberapa langkah penting.

    Sukamta menekankan pentingnya transparansi dalam mekanisme seleksi Komcad. Proses partisipasi harus menjamin prinsip sukarela bagi seluruh ASN yang terlibat.

    "Kedua, prosedur administratif harus jelas sehingga pelatihan tidak mengganggu karier, penilaian kinerja, maupun hak kepegawaian ASN. Perlindungan terhadap remunerasi, jenjang jabatan, dan evaluasi kerja selama masa pelatihan perlu diatur secara tegas," kata Sukamta kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

    Politikus PKS tersebut meyakini program ini juga mampu membangun birokrasi yang berorientasi pada kepentingan nasional. Dengan begitu, ASN akan lebih memahami perannya.

    "Dengan desain yang tertib secara hukum dan administratif, serta penguatan nilai etika publik di dalam pelatihannya, Komcad ASN dapat menjadi langkah konstruktif dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan nasional," ujarnya.

    Dukungan dari TNI Angkatan Darat

    Kementerian Pertahanan (Kemhan) diketahui sedang menyiapkan program Komcad ini. TNI Angkatan Darat (TNI AD) telah menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pelatihan.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait program Komcad ASN:

    Aspek Program Keterangan
    Jumlah Peserta 4.000 ASN
    Tujuan Utama Pendidikan karakter, disiplin, loyalitas, integritas
    Mekanisme Seleksi Transparan dan sukarela
    Perlindungan ASN Jaminan karier, remunerasi, hak kepegawaian
    Fasilitator TNI Angkatan Darat

    "Ya kemungkinan besar begitu (menggunakan fasilitas TNI AD), cuma kebijakan ini saya kira dari Mabes TNI nanti," ujar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Balai Kartini, Jaksel, Rabu (11/2).

    Maruli menjelaskan bahwa TNI AD memiliki fasilitas latihan yang memadai untuk program ini. Namun, ia belum merinci detail waktu dimulainya pelatihan Komcad ASN.

  • Pemerintah Terapkan Lima Hari WFA ASN saat Libur Lebaran 2026

    Pemerintah Terapkan Lima Hari WFA ASN saat Libur Lebaran 2026

    Pemerintah akan menerapkan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan berupa work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama masa libur nasional dan cuti bersama Lebaran 2026.

    Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat dan pelayanan publik tetap optimal. Terdapat lima hari WFA yang ditetapkan untuk ASN.

    Penetapan WFA ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi serta Idulfitri 1447 H.

    Berikut adalah jadwal WFA untuk ASN selama libur Lebaran 2026:

    Hari Tanggal Keterangan
    Senin 16 Maret 2026 WFA
    Selasa 17 Maret 2026 WFA
    Rabu 25 Maret 2026 WFA
    Kamis 26 Maret 2026 WFA
    Jumat 27 Maret 2026 WFA

    Perlu dipahami, kebijakan WFA ini bukanlah penambahan hari libur. Ini merupakan pengaturan kerja yang berbasis kepentingan publik. Pimpinan instansi memiliki wewenang untuk mengatur pelaksanaan tugas ASN secara mandiri dan selektif.

    Pengaturan tersebut harus sesuai dengan karakteristik tugas dan layanan masing-masing instansi.

    Ketentuan Pelaksanaan WFA untuk PNS

    Beberapa hal penting perlu diperhatikan terkait penerapan WFA bagi PNS/ASN selama libur Lebaran 2026. Pimpinan instansi pemerintah harus mengatur proporsi pegawai ASN yang melaksanakan fleksibilitas lokasi dan/atau waktu kerja.

    Pengaturan ini mempertimbangkan jumlah pegawai serta karakteristik jenis layanan pemerintahan. Selain itu, pimpinan instansi harus memastikan penyesuaian tugas kedinasan tidak mengganggu kelancaran pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

    Pemerintah mengimbau pimpinan instansi untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini guna mendukung pelaksanaan WFA.

    Organisasi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing juga harus menjamin layanan esensial tetap tersedia dan dapat diakses. Layanan tersebut mencakup kesehatan, transportasi, keamanan, dan lainnya.

    Penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan juga menjadi perhatian. Ini meliputi penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan anak-anak.

    Pimpinan instansi juga diminta selektif dalam memberikan cuti tahunan, mempertimbangkan beban kerja dan jumlah pegawai. Pemantauan serta pengawasan terhadap pemenuhan layanan publik selama periode libur nasional dan cuti bersama harus dilakukan.

    Bagi layanan yang memberlakukan jam kerja bergilir atau sif, pengaturan kembali jam layanan perlu dilakukan. Ini untuk memastikan pelayanan sesuai standar.

    Akses kanal pengaduan seperti SP4N-LAPOR! dan kanal aduan tatap muka harus tetap dibuka. Ini penting untuk menampung aspirasi masyarakat dan melakukan Surveu Kepuasan Masyarakat (SKM).

    Terutama pada unit layanan yang bersinggungan langsung dengan pemudik, seperti terminal, stasiun, bandara, dan posko mudik. Hal ini memperkuat partisipasi masyarakat dan pemantauan publik.

    Pimpinan instansi wajib menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait perubahan jadwal layanan dan/atau tata cara akses pelayanan publik. Penyelesaian layanan harus tepat waktu.

    Output pelayanan daring maupun luring harus sesuai standar yang ditetapkan. ASN juga diminta menjadi teladan dengan tidak menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas.

    Dalam kondisi kedaruratan, pimpinan instansi pemerintah harus memastikan kualitas pemenuhan pelayanan publik esensial tetap berjalan sebagaimana mestinya.

  • Pencairan THR Idul Fitri 2026 Diprediksi Awal Maret untuk Swasta dan ASN

    Pencairan THR Idul Fitri 2026 Diprediksi Awal Maret untuk Swasta dan ASN

    Pembahasan tunjangan hari raya (THR) menjadi topik hangat di kalangan karyawan swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Ramadan. Prediksi jadwal pencairan THR Idul Fitri 2026 kini mulai muncul.

    Hari Raya Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh pada 21-22 Maret 2026. Oleh karena itu, THR kemungkinan akan dicairkan pada minggu pertama atau kedua bulan Maret 2026.

    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan mengatur hal ini. Perusahaan wajib mencairkan THR Keagamaan maksimal tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

    Mengacu pada peraturan tersebut, THR untuk karyawan swasta diprediksi akan dicairkan paling lambat 14 Maret 2026. Perusahaan yang terlambat membayar THR akan dikenakan denda.

    Besaran denda tersebut adalah 5% dari total THR Keagamaan yang seharusnya dibayarkan. Hal ini untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

    Pencairan THR ASN dan Pensiunan

    Pemerintah hingga kini belum mengeluarkan tanggal pasti pencairan THR bagi ASN, termasuk PNS, PPPK, anggota TNI/Polri, dan pensiunan. Prosesnya berbeda dengan karyawan swasta.

    Pencairan THR ASN dan pensiunan biasanya dilakukan setelah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) menjelang Hari Raya Keagamaan. Ini menjadi dasar hukum resmi pencairan.

    Merujuk tahun-tahun sebelumnya, pemerintah umumnya mencairkan THR ASN sekitar 10-15 hari sebelum Idul Fitri. Oleh karena itu, uang THR diprediksi mulai dicairkan 9-14 Maret 2026.

    Meskipun demikian, tanggal tersebut masih bersifat perkiraan. Para ASN dan pensiunan diharapkan menunggu Peraturan Pemerintah (PP) resmi yang akan diterbitkan menjelang Idul Fitri.

    Prediksi Jadwal Pencairan THR Idul Fitri 2026

    Berikut adalah perkiraan jadwal pencairan THR Idul Fitri 2026:

    Pihak Penerima Prediksi Jadwal Pencairan Dasar Hukum/Acuan
    Karyawan Swasta Minggu pertama/kedua Maret 2026 (paling lambat 14 Maret 2026) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016
    ASN (PNS, PPPK, TNI/Polri) & Pensiunan 9-14 Maret 2026 Merujuk tahun-tahun sebelumnya & menunggu PP

    Informasi ini diharapkan memberikan gambaran awal bagi seluruh pihak terkait. Namun, tanggal pasti tetap menunggu pengumuman resmi dari pemerintah dan perusahaan.

  • Medan, Kebijakan WFA ASN dan Swasta Pasca-Lebaran 2026: Gaji dan Cuti Tetap Aman

    Medan, Kebijakan WFA ASN dan Swasta Pasca-Lebaran 2026: Gaji dan Cuti Tetap Aman

    Pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem kerja fleksibel atau Work from Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan swasta. Kebijakan ini berlaku sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 2026.

    Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai potensi pemotongan gaji atau cuti tahunan. Namun, pemerintah telah memberikan klarifikasi tegas terkait hal ini.

    Kebijakan WFA ini ditetapkan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2026.

    Pemerintah secara resmi mengizinkan pelaksanaan WFA selama lima hari kerja. Durasi ini diberikan untuk mendukung fleksibilitas kerja.

    WFA Tidak Potong Cuti dan Gaji

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pelaksanaan WFA. Penjelasan ini disampaikan dalam konferensi pers pada Selasa, 10 Februari 2026.

    Yassierli, selaku Menteri Ketenagakerjaan, menekankan bahwa WFA tidak dihitung sebagai cuti tahunan. Selain itu, upah yang diterima selama WFA akan tetap sama.

    "Pelaksanaan WFA tidak dihitung sebagai cuti tahunan dan upah yang diterima selama menjalankan WFA tetap sama dengan upah yang diterima saat bekerja di tempat biasa bekerja," kata Yassierli, Selasa (10/2/2026).

    Beliau menambahkan, pekerja yang melaksanakan WFA tetap memiliki tugas dan kewajiban. Ini yang menjadi dasar tidak adanya pemotongan upah.

    Jadwal Imbauan WFA

    Berdasarkan SE Menpan RB Nomor 2 Tahun 2026, pemerintah mengimbau para pimpinan daerah dan perusahaan. Imbauan ini bertujuan agar memberikan kesempatan pekerja untuk WFA.

    Berikut adalah jadwal pelaksanaan WFA yang diimbau pemerintah:

    Hari Tanggal
    Senin 16 Maret 2026
    Selasa 17 Maret 2026
    Rabu 25 Maret 2026
    Kamis 26 Maret 2026
    Jumat 27 Maret 2026

    Jadwal ini diharapkan dapat memberikan kelonggaran bagi pekerja setelah periode libur Idul Fitri.

    Pengecualian Pelaksanaan WFA

    Namun, kebijakan WFA tidak berlaku untuk semua sektor pekerjaan. Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk bidang tertentu.

    Sektor-sektor yang dikecualikan meliputi kesehatan, perhotelan, hospitality, dan pusat perbelanjaan. Selain itu, manufaktur dan industri makanan juga dikecualikan.

    Sektor esensial lainnya yang memerlukan kelangsungan produksi juga termasuk dalam pengecualian. Hal ini untuk menjaga operasional vital tetap berjalan.

  • ASN di Serang Didakwa Kasus Konten Video Asusila, Libatkan Group Telegram

    ASN di Serang Didakwa Kasus Konten Video Asusila, Libatkan Group Telegram

    Empat pria di Banten, termasuk dua di antaranya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), didakwa melanggar Undang-Undang ITE. Mereka terjerat kasus produksi dan penyebaran konten video asusila.

    Keempat terdakwa berinisial TIS, CY, DFD, dan EKM. Sidang pembacaan dakwaan telah digelar pekan lalu di Pengadilan Negeri Serang.

    Kasi Pidum Kejari Serang, Purqon, mengonfirmasi status dua terdakwa. "Benar, status dua terdakwa merupakan ASN," kata Purqon, Rabu (11/2/2026).

    Mereka dijerat Pasal 407 ayat 1 junto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini atas pelanggaran UU ITE terkait pembuatan dan penyebaran video pornografi.

    Kasus ini bermula pada 2 Juli 2025. Terdakwa TIS membuat grup Telegram bernama "Semprot Region Banten" untuk membahas topik dewasa.

    Grup tersebut bahkan mengakomodir cerita pengalaman seksual masing-masing anggota. TIS kemudian memasukkan terdakwa EKM, CY, dan DFD ke dalam grup.

    Dalam percakapan di grup, mereka mencari seorang perempuan untuk diajak melakukan hubungan badan bersamaan. Akhirnya, mereka menemukan seorang perempuan asal Pandeglang berinisial ZA.

    "Bahwa dalam grup telegram Semprot Region Banten terdakwa EKM membuat cerita pembahasan tentang adanya TO (target operasi) di Pandeglang," bunyi dakwaan, dikutip dari SIPP PN Serang.

    Para terdakwa lalu menghubungi ZA dan menawarkan kegiatan seksual bersama. ZA menerima tawaran tersebut.

    Pada Sabtu, 23 Agustus 2025, mereka memesan satu kamar hotel di Pandeglang bersama ZA. Di kamar tersebut, mereka merekam aktivitas seksual yang dilakukan.

    Usai kegiatan, ZA menerima bayaran sebesar Rp 1 juta. "Melakukan kegiatan asusila dengan bayaran sebesar Rp1.000.000 dan disetujui oleh ZA," tulis keterangan dalam dakwaan.

    Penyebaran Konten dan Penangkapan

    Keesokan harinya, Terdakwa TIS dan EKM mengunggah rekaman video asusila berdurasi 26 detik dan 12 detik. Video tersebut diunggah ke grup Telegram "Semprot Region Banten" agar dapat ditonton anggota grup.

    Terdakwa DFD kemudian meng-capture video yang diunggah oleh kedua rekannya. Gambar tersebut diunggah ke forum website dengan tujuan membahas dan mendapat ulasan.

    Pada 7 September 2025, Siber Polda Banten berhasil mengungkap grup Telegram "Semprot Region Banten". Grup itu berisi konten-konten tak wajar yang berujung pada penangkapan.

    Keempat terdakwa langsung diringkus oleh polisi. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

    Tindakan Pelanggaran dan Sanksi

    Pelanggaran Pasal UU ITE Ancaman Hukuman
    Memproduksi dan menyebarkan video asusila Pasal 407 ayat 1 junto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 Sanksi pidana sesuai UU ITE
    Turut serta membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan pornografi Sesuai bunyi dakwaan SIPP PN Serang Sanksi pidana sesuai UU ITE

    Dakwaan menyebutkan para terdakwa "Turut serta melakukan tindak pidana, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi."

  • DPRD Medan Minta Eks Camat Medan Maimun Pemecatan ASN Terlibat Judi Online Rp 1,2 Miliar

    DPRD Medan Minta Eks Camat Medan Maimun Pemecatan ASN Terlibat Judi Online Rp 1,2 Miliar

    DPRD Kota Medan merekomendasikan pemecatan Almuqarrom Natapradja, eks Camat Medan Maimun, dari status Aparatur Sipil Negara (ASN). Rekomendasi ini terkait keterlibatannya dalam kasus judi online (judol) yang merugikan Rp 1,2 miliar.

    Uang tersebut diketahui berasal dari penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Kasus ini memicu desakan sanksi lebih tegas dari kalangan legislatif.

    Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, menegaskan bahwa pencopotan jabatan tidak cukup. Pihaknya merekomendasikan Wali Kota Medan, Rico Waas, untuk memberikan sanksi pemecatan.

    “Kami merekomendasi wali kota untuk memberikan sanksi yang lebih tegas berupa pemecatan yang bersangkutan dari ASN. Bukan hanya pencopotan dari jabatannya sebagai camat,” ujar Reza Pahlevi, Rabu (11/2/2026).

    Menurut Reza, sanksi yang lebih berat diperlukan agar memberikan efek jera. Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi internal di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.

    Evaluasi Internal dan Peran Bank

    Reza Pahlevi menambahkan bahwa kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada perlakuan khusus untuk pelanggaran etika serius seperti judi online.

    Komisi I DPRD Medan telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Inspektorat dan Bagian Hukum Pemkot Medan pada Senin (9/2/2026). Pihak bank penyedia KKPD juga diundang, namun tidak hadir.

    “Kami juga menyayangkan pihak bank tidak bisa hadir pada RDP kemarin. Padahal seharusnya mereka memiliki keterangan lebih terkait kasus ini,” ungkap Reza.

    Terkait absennya pihak bank, Komisi I DPRD Medan berencana menggelar RDP kedua. Pemanggilan ulang akan dilakukan untuk membahas penyalahgunaan jabatan ini secara mendalam.

    Tindakan Pemkot Medan

    Wali Kota Medan, Rico Waas, sebelumnya menyatakan akan mempelajari teknis pemeriksaan seluruh ASN. Hal ini menyusul kasus eks Camat Medan Maimun yang menggunakan KKPD untuk judi online.

    “Kalau untuk pemeriksaan secara langsung teknisnya mungkin kita harus mempelajari dulu bagaimana teknisnya,” ujar Rico di Medan, Senin (9/2/2026).

    Rico menambahkan bahwa Pemkot Medan juga mengakomodir laporan masyarakat. Laporan terkait tingkah laku ASN yang melanggar etika akan ditindaklanjuti.

    “Masyarakat yang memberikan informasi langsung kami periksa, akan kami cek. Misalnya ada yang kasih laporan sama saya, pak, ASN bapak ada yang begini-begini, oh boleh, nanti kami cek. Kita terbuka saja, apabila memang ada, terbukti yasudah kita tertibkan,” tambahnya.

    Kasus ini menjadi bahan evaluasi internal Pemkot Medan. Rico Waas menegaskan bahwa tindakan merugikan, apalagi judi online, harus ditertibkan.

    Detail Kasus dan Penanganan

    Berikut rangkuman singkat mengenai kasus eks Camat Medan Maimun:

    Aspek Keterangan
    Pelaku Almuqarrom Natapradja (Eks Camat Medan Maimun)
    Pelanggaran Judi Online (Judol)
    Kerugian Rp 1,2 miliar
    Sumber Dana Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
    Rekomendasi DPRD Pemecatan dari ASN
    Tindak Lanjut Pemkot Evaluasi internal, mempelajari teknis pemeriksaan ASN, menindaklanjuti laporan masyarakat

    Rico Waas menjelaskan bahwa kasus eks Camat Medan Maimun masih dalam pemantauan. Untuk urusan pengembalian uang, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak perbankan.

    “Sedang dalam pantauan, tapi itu nanti kita kembalikan kepada pihak perbankan,” pungkas Rico.