Tag: ASN

  • ASN Parengan Tuban Hajar 4 Karyawan SPBU, Korban Operasi Hidung

    ASN Parengan Tuban Hajar 4 Karyawan SPBU, Korban Operasi Hidung

    Sebuah video viral di media sosial menunjukkan seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) dari Kecamatan Parengan, Tuban, melakukan kekerasan terhadap karyawan SPBU. Akibat insiden ini, sejumlah korban mengalami luka-luka dan salah satunya bahkan harus dirawat di rumah sakit.

    Pelaku, yang diduga berinisial J, merupakan Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PMD) di Kecamatan Parengan. Ia juga dilaporkan sebagai sopir pribadi Camat Parengan.

    Peristiwa itu terjadi di SPBU Jalan Cokrokusumo, Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan, Tuban, pada Sabtu (7/2) malam. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku datang mengendarai mobil hitam bersama seorang penumpang, juga pegawai kecamatan.

    Mobil pelaku diketahui tidak berada pada jalur antrean yang benar saat hendak mengisi bahan bakar. Operator SPBU bernama Ferdi sedang mengecek stok menggunakan deepstick manual.

    Tanpa alasan jelas, pelaku J turun dari mobilnya dan langsung melakukan kekerasan terhadap Ferdi. "Tanpa tahu sebabnya, rambut saya ditarik (dijambak) berulang kali. Padahal posisi saya sedang melayani motor yang memang sudah antre di depan dia," kata korban bernama Ferdi kepada detikJatim, Senin (9/2/2026).

    Rekan korban mencoba melerai, namun pelaku justru semakin beringas. Mandor SPBU, Ali Nasroh, yang juga mencoba menanyakan duduk perkara, malah dipukul di bagian perut.

    Di hadapan Ali, pelaku J sempat melontarkan kalimat gertakan. "Kamu tidak tahu siapa aku?" demikian kata Ferdi saat ditemui di SPBU Jalan Cokrokusumo.

    Prasojo, operator SPBU lainnya, mengalami luka paling parah. Wajahnya dipukul hingga terjatuh, hidungnya berdarah, dan kakinya diinjak oleh pelaku saat ia berniat melerai. Riswandi, tukang kebersihan SPBU, juga dipukul pada pipi kiri hingga bengkak saat mencoba melerai.

    Korban Operasi Patah Tulang Hidung

    Prasojo kini harus dirawat di RSUD dr Koesma akibat luka serius yang dideritanya. Kondisi luka pada hidungnya sangat memprihatinkan, dan pihak medis berencana melakukan tindakan operasi.

    Hingga saat ini, kondisi Prasojo masih dalam pemantauan ketat tim medis. Luka yang dialaminya bukan sekadar memar biasa, melainkan patah tulang hidung. "Hari ini pak Prasojo di rumah sakit umum Tuban untuk observasi dan menjalani operasi," ujar Mandor SPBU Nasroh.

    Akibat cedera tersebut, Prasojo terus mengalami pendarahan dan kesulitan bernapas secara normal, sehingga tim dokter memutuskan untuk merujuknya guna menjalani tindakan operasi hidung.

    Nama Korban Luka yang Dialami Status
    Ferdi Rambut dijambak berulang kali Luka Ringan
    Ali Nasroh Dipukul di bagian perut Luka Ringan
    Prasojo Wajah dipukul, hidung berdarah, kaki diinjak, patah tulang hidung Dirawat di RSUD, akan dioperasi
    Riswandi Pipi kiri dipukul hingga bengkak Luka Ringan

    Proses Hukum dan Penangkapan Pelaku

    Camat Parengan, Darmadin Noor, membenarkan bahwa pria dalam video itu adalah pegawainya. Meskipun demikian, ia menyatakan keinginan untuk menempuh jalan damai. "Saya baru dikabari kemarin. Kejadian di pom sudah saya konfirmasi ke yang bersangkutan dan akan diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan," terang Darmadin saat dikonfirmasi detikJatim.

    Kasatreskrim Polres Tuban, AKP Bobby Wirawan, menegaskan bahwa proses hukum telah dilakukan setelah korban melaporkan insiden ini. "Prosesnya saat ini petugas sudah memintai keterangan para 4 korban dan 2 saksi. Untuk perkembangan nanti akan kita sampaikan lebih lanjut," ujar Bobby.

    Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi, pelaku J kemudian ditangkap di rumahnya di wilayah Kecamatan Parengan sekitar pukul 19.00 WIB. "Iya benar tapi belum sampai di polres. Masih perjalanan kesini (Polres). Nanti biar kami periksa dulu ya," ujar Bobby.

    Bobby berjanji akan menyampaikan hasil pemeriksaan pelaku, termasuk motif dan kronologi lengkapnya, setelah seluruh proses pemeriksaan selesai.

  • Jadwal Pencairan THR PPPK 2026: Prediksi dan Komponen Penghasilan

    Jadwal Pencairan THR PPPK 2026: Prediksi dan Komponen Penghasilan

    Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026, masyarakat menantikan informasi jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). THR adalah hak aparatur negara yang diberikan pemerintah untuk menjaga daya beli serta membantu kebutuhan ASN.

    Pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pencairan THR PNS dan PPPK. Namun, masyarakat dapat memprediksi berdasarkan pola kebijakan tahun sebelumnya. Ini menjadi perhatian banyak pegawai sejak awal Ramadhan.

    Pemerintah biasanya mencairkan THR dua hingga tiga minggu sebelum Idul Fitri. Kalender Hijriah memperkirakan Idul Fitri 2026 jatuh pada 21 atau 22 Maret 2026.

    Jika merujuk pola tersebut, THR PPPK 2026 berpotensi cair di pertengahan Maret 2026. Ini mengikuti kebiasaan penyaluran THR sekitar 10 hingga 15 hari kerja sebelum Lebaran.

    Prediksi ini bersifat perkiraan. Pemerintah tetap harus merilis aturan resmi sebelum pencairan. ASN dan PPPK disarankan menunggu pengumuman dari kementerian terkait.

    Pemerintah mempertimbangkan tanggal Lebaran, kesiapan anggaran negara, proses administrasi, dan kondisi ekonomi nasional. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi waktu pencairan THR.

    Hak dan Syarat Penerima THR PPPK

    PPPK termasuk bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Status ini menjadikan PPPK berhak menerima gaji, tunjangan, serta THR.

    Pembayaran penghasilan PPPK berkaitan dengan kelengkapan dokumen administratif. Tiga dokumen utama yang wajib tersedia meliputi perjanjian kerja, Surat Keputusan pengangkatan, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2020 mengatur waktu pelaksanaan tugas. PPPK yang mulai bekerja pada hari kerja pertama di bulan berjalan dapat menerima penghasilan pada bulan yang sama.

    Jika mulai bertugas pada hari kerja kedua atau setelahnya, pembayaran baru dilakukan pada bulan berikutnya. Contoh, PPPK yang SK-nya 1 Maret namun mulai tugas 4 Maret, tidak menerima penghasilan bulan tersebut.

    Pembayaran baru dilakukan pada bulan selanjutnya karena pelaksanaan tugas tidak dimulai pada hari kerja pertama. Ini penting untuk diperhatikan PPPK.

    Sejarah dan Peraturan THR PPPK

    Pemerintah pertama kali memberikan THR kepada PPPK pada 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021. Aturan tersebut menjelaskan aparatur negara yang berhak menerima THR.

    Aparatur negara yang berhak meliputi PNS, CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Pada 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 mengatur mekanisme pemberian THR.

    Aturan ini juga memuat ketentuan pembayaran proporsional bagi PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap hak PPPK.

    Komponen dan Perhitungan THR PPPK

    Besaran THR PPPK mengacu pada komponen penghasilan yang diterima pada Februari tahun berjalan. Komponen tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan.

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 menjelaskan rumus perhitungan THR proporsional:

    Deskripsi Rumus/Contoh
    Rumus Dasar n/12 x penghasilan 1 bulan
    Keterangan 'n' Jumlah bulan bekerja sebagai PPPK
    Contoh (6 bulan kerja, Rp4 juta penghasilan) 6/12 x Rp4.000.000 = Rp2.000.000
    Masa kerja kurang 1 bulan sebelum Idul Fitri Tidak menerima THR
    Masa kerja lebih 1 tahun Satu kali penghasilan bulanan

    Jika masa kerja kurang dari satu bulan kalender sebelum Idul Fitri, pegawai tidak menerima THR. PPPK dengan masa kerja lebih dari satu tahun biasanya menerima THR sebesar satu kali penghasilan bulanan.

    Perhitungan ini memberi gambaran awal mekanisme THR PPPK 2026. Namun, pemerintah dapat melakukan penyesuaian aturan sesuai kondisi anggaran negara. Ini merupakan kebijakan yang dinamis.

    Syarat Penerima THR PPPK Tahun Sebelumnya

    Pada kebijakan tahun sebelumnya, PPPK berhak menerima THR jika memenuhi beberapa syarat utama. Idul Fitri 2025 jatuh pada akhir Maret 2025.

    Pegawai yang berhak menerima THR adalah mereka yang telah menerima penghasilan pada bulan Februari sebelum Idul Fitri. Mereka juga telah bekerja minimal satu bulan sebelum Idul Fitri.

    Ketentuan pelaksanaan tugas menyesuaikan sistem hari kerja instansi. Untuk instansi dengan sistem kerja Senin sampai Jumat, PPPK minimal telah bertugas sejak awal Februari.

    Instansi dengan sistem kerja Senin sampai Sabtu atau setiap hari memiliki batas waktu pelaksanaan tugas yang disesuaikan kalender kerja. Syarat ini menjadi gambaran awal bagi PPPK yang menunggu kebijakan THR 2026.

    Pemerintah masih dapat menyesuaikan aturan sesuai kebijakan fiskal nasional. ASN dan PPPK masih menunggu pengumuman resmi pemerintah mengenai jadwal dan besaran THR 2026.

    Prediksi yang beredar hanya merujuk pada pola kebijakan sebelumnya dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Informasi resmi akan diumumkan kemudian.

  • Perbedaan Gaji, Jam Kerja, Tunjangan PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu

    Perbedaan Gaji, Jam Kerja, Tunjangan PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu

    Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) banyak diterapkan lembaga pemerintahan. PPPK merupakan bagian dari kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan waktu kerja tertentu.

    PPPK terbagi dua kategori, yakni PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu. Perbedaan dua skema ini sering menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

    Banyak calon pelamar ingin mengetahui sistem kerja, hak kepegawaian, hingga perbedaan gaji dan tunjangan. Informasi ini penting sebelum mengikuti seleksi PPPK.

    Mengacu PP Nomor 49 Tahun 2018, PPPK adalah warga negara Indonesia yang diangkat sebagai pegawai pemerintah. Pengangkatan melalui perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu.

    Status tersebut menjadikan PPPK sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Mereka menjalankan fungsi pemerintahan sesuai aturan.

    Kedudukan hukum PPPK diatur Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ketentuan teknisnya dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 dan PP Nomor 49 Tahun 2018.

    Selain itu, ada peraturan Badan Kepegawaian Negara mengenai petunjuk teknis pengadaan PPPK. Dalam praktiknya, PPPK bekerja sebagai pegawai kontrak di lingkungan pemerintah.

    Mereka menjalankan tugas pelayanan publik, administrasi, serta fungsi teknis. Hal ini sesuai kebutuhan instansi masing-masing. Walaupun berstatus kontrak, PPPK tetap berada dalam sistem ASN.

    PPPK memiliki hak dan kewajiban yang diatur negara. Masa kontrak PPPK paling singkat berlangsung satu tahun.

    Setelah masa kerja berakhir, instansi akan melakukan evaluasi. Evaluasi berdasarkan kinerja, kompetensi, serta kebutuhan organisasi.

    Bagi PPPK yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama dan madya, kontrak dapat diperpanjang hingga lima tahun.

    Mengenal PPPK Paruh Waktu

    PPPK paruh waktu adalah ASN yang bekerja melalui perjanjian kerja dengan sistem jam kerja terbatas. Upah diterima disesuaikan beban kerja dan kemampuan anggaran instansi pemerintah.

    Skema ini hadir untuk memperjelas status pegawai non-ASN. Sebelumnya, mereka bekerja tanpa kepastian kepegawaian.

    Meski tidak bekerja penuh waktu, PPPK paruh waktu tetap berada dalam kerangka ASN. Mereka memiliki dasar hukum yang jelas.

    Dalam KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, pengadaan PPPK paruh waktu diperuntukkan bagi pegawai non-ASN. Pegawai ini tercatat dalam database BKN.

    Selain itu, skema ini menyasar peserta seleksi CPNS 2024 yang tidak lulus. Termasuk peserta seleksi PPPK 2024 yang belum memperoleh formasi penuh waktu.

    Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memberikan kepastian status kerja. Ini dilakukan tanpa harus mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu.

    KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 juga menyebutkan pengadaan PPPK paruh waktu. Ini dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan beberapa jabatan tertentu.

    Jabatan tersebut meliputi guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis. Ada pula pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, serta penata layanan operasional.

    Masa perjanjian kerja PPPK paruh waktu ditetapkan selama satu tahun. Kontrak dapat diperpanjang dan membuka peluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

    Pengangkatan terjadi apabila kinerja dinilai baik dan tersedia formasi.

    Perbedaan Utama PPPK dan PPPK Paruh Waktu

    PPPK dan PPPK paruh waktu sama-sama termasuk ASN berbasis kontrak. Namun, keduanya memiliki sistem kerja berbeda untuk menyesuaikan kebutuhan instansi.

    Perbedaan juga terlihat dari kemampuan anggaran dan strategi pengelolaan tenaga honorer. Terutama di sektor pemerintahan.

    Perbedaan utama terdapat pada durasi kerja, sistem penggajian, dan total penghasilan diterima. PPPK paruh waktu bekerja dengan jam lebih singkat.

    Oleh karena itu, gaji yang diterima lebih kecil dibandingkan PPPK penuh waktu. PPPK paruh waktu menerima gaji sesuai jumlah jam kerja.

    Penghitungan gaji ini ditetapkan dalam kontrak kerja. Sementara itu, PPPK penuh waktu bekerja dengan jam kerja standar ASN.

    Mereka menerima gaji dan tunjangan penuh sesuai golongan dan jabatan. Berikut adalah perbandingan perbedaannya:

    Aspek PPPK Penuh Waktu PPPK Paruh Waktu
    Waktu Kerja 8 jam per hari, setara ASN normal Sekitar 4 jam per hari, lebih fleksibel
    Durasi Kontrak Lebih panjang, dapat diperpanjang Ditetapkan 1 tahun, dapat diperpanjang
    Gaji & Tunjangan Gaji pokok dan tunjangan penuh sesuai jabatan Dihitung proporsional sesuai jam kerja dan anggaran
    Fasilitas Pakaian dinas, cuti, perlindungan kerja Hak lebih terbatas, fasilitas tidak selalu sama
    Jalur Karir Jalur reguler dalam sistem ASN Peluang diangkat jadi PPPK penuh waktu jika kinerja baik

    Rincian Gaji dan Tunjangan PPPK Penuh Waktu

    Besaran gaji PPPK diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024. Peraturan tersebut menetapkan kenaikan gaji PPPK sebesar 8 persen.

    Kenaikan ini dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Nominal gaji PPPK berbeda berdasarkan golongan dan masa kerja.

    Berikut kisaran gaji PPPK tahun 2024:

    Golongan I: Rp1.938.500-Rp2.900.000
    Golongan II: Rp2.116.900-Rp3.071.200
    Golongan III: Rp2.206.500-Rp3.201.200
    Golongan IV: Rp2.299.800-Rp3.336.600
    Golongan V: Rp2.511.500-Rp4.189.900
    Golongan VI: Rp2.742.800-Rp4.367.100
    Golongan VII: Rp2.858.800-Rp4.551.800
    Golongan VIII: Rp2.979.700-Rp4.744.400
    Golongan IX: Rp3.203.600-Rp5.261.500
    Golongan X: Rp3.339.100-Rp5.484.000
    Golongan XI: Rp3.480.300-Rp5.716.000
    Golongan XII: Rp3.627.500-Rp5.957.800
    Golongan XIII: Rp3.781.000-Rp6.209.800
    Golongan XIV: Rp3.940.900-Rp6.472.500
    Golongan XV: Rp4.107.600-Rp6.746.200
    Golongan XVI: Rp4.281.400-Rp7.031.600
    Golongan XVII: Rp4.462.500-Rp7.329.000

    Selain gaji pokok, PPPK juga menerima berbagai tunjangan. Tunjangan tersebut seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural.

    Ada juga tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya sesuai kebijakan instansi.

    Rincian Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu

    Ketentuan gaji PPPK paruh waktu tahun 2026 diatur dalam KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. Aturan ini menjelaskan upah minimal PPPK paruh waktu.

    Upah minimal paling sedikit sama dengan gaji sebelumnya sebagai pegawai non-ASN. Atau mengikuti upah minimum di daerah masing-masing.

    Hak yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan, gaji ke-13, THR, serta jaminan sosial. Namun besaran yang diterima tetap disesuaikan dengan jam kerja dan kebijakan instansi.

    Untuk wilayah Jawa Barat, upah minimum saat ini di kisaran Rp2.317.601. Sehingga, besaran nilai tersebut menjadi acuan dasar dalam menentukan gaji PPPK paruh waktu.

    Meskipun demikian, nominal akhir dapat berbeda. Perbedaan tergantung penempatan, tanggung jawab pekerjaan, serta jumlah jam kerja yang disepakati.

    Tunjangan bagi PPPK paruh waktu biasanya berkisar 5 hingga 20 persen dari gaji pokok. Perhitungan dilakukan secara proporsional sesuai beban kerja.

    Hal ini menyebabkan total penghasilan tidak sama dengan PPPK penuh waktu.

    Perbandingan Jam Kerja

    Jam Kerja PPPK Paruh Waktu

    PPPK paruh waktu umumnya bekerja sekitar 4 jam per hari. Atau 20 hingga 25 jam per minggu.

    Durasi kerja tersebut disepakati dalam kontrak. Ini memungkinkan pegawai memiliki aktivitas tambahan di luar jam kerja.

    Aktivitas tambahan ini tanpa mengganggu tugas utama. Gaji dihitung secara proporsional sesuai jam kerja yang dijalankan.

    Jam Kerja PPPK Penuh Waktu

    PPPK penuh waktu bekerja mengikuti jam operasional ASN pada umumnya. Durasi kerja berkisar 8 jam per hari.

    Atau sekitar 37,5 hingga 40 jam dalam lima hari kerja per minggu. Mereka menerima gaji dan tunjangan penuh serta fasilitas seperti pakaian dinas.

  • Layanan Dasar IKN Diklaim Siap Sambut ASN Pindah, Fokus Kesehatan dan Pendidikan

    Layanan Dasar IKN Diklaim Siap Sambut ASN Pindah, Fokus Kesehatan dan Pendidikan

    Pemerintah mengklaim layanan dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, siap menyambut perpindahan aparatur sipil negara (ASN). Layanan ini mencakup kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta kebebasan beragama dan beribadah.

    Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Otorita IKN, Troy Pantouw, menyatakan layanan dasar adalah hak konstitusional. Hak ini wajib disediakan pemerintah, termasuk ASN dan keluarga yang akan bermukim di IKN.

    "Pelayanan dasar menjadi kunci agar ASN dapat pindah dan bekerja dengan tenang di IKN," ujar Troy, dikutip Selasa (10/2/2026).

    Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Otorita IKN fokus memenuhi layanan dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Layanan kesehatan sudah tersedia dengan empat rumah sakit.

    Tiga rumah sakit telah beroperasi, yaitu Rumah Sakit Hermina Nusantara, Rumah Sakit Mayapada Nusantara, dan RSUP Kemenkes Nusantara. "Ketersediaan tempat tidur di IKN sudah mencapai dua hingga tiga tempat tidur per 1.000 penduduk," jelas Troy. Angka ini melampaui standar nasional minimal satu tempat tidur per 1.000 penduduk.

    Otorita IKN juga gencar melakukan upaya preventif. Contohnya melalui pengendalian penyakit demam berdarah.

    Langkah ini meliputi pengendalian lingkungan, penaburan ikan di embung sebagai predator alami jentik nyamuk, dan edukasi masyarakat.

    Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, menjelaskan pihaknya menjalankan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dua kali setahun. Program ini bertujuan memetakan kondisi kesehatan pegawai.

    Tujuannya agar upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini. "Hasil CKG menunjukkan lebih dari 30% pegawai usia di bawah 30 tahun mengalami hiperglikemia," jelasnya. Kondisi ini disertai peningkatan kolesterol dan tekanan darah. Hal ini menjadi perhatian serius agar ASN menerapkan pola hidup sehat.

    Kesiapan Sektor Pendidikan di IKN

    OIKN telah menyiapkan operasional sekolah terpadu di KIPP. Sekolah ini dari jenjang PAUD hingga SMA dan beroperasi pada tahun ajaran baru.

    Beberapa institusi pendidikan juga segera beroperasi. Di antaranya Sekolah Taruna Nusantara, Sekolah Garuda, dan sekolah terpadu Kementerian Agama. Empat sekolah internasional juga akan hadir.

    Jenis Institusi Nama Institusi
    Rumah Sakit RS Hermina Nusantara
    Rumah Sakit RS Mayapada Nusantara
    Rumah Sakit RSUP Kemenkes Nusantara
    Sekolah Internasional Nusantara Intercultural School (NIS)
    Sekolah Internasional Australian Independent School Nusantara (AIS)
    Sekolah Internasional Sekolah Islam Al-Azhar Summarecon Nusantara
    Sekolah Internasional Sekolah Bina Bangsa Nusantara

    Sekolah internasional tersebut adalah Nusantara Intercultural School (NIS), Australian Independent School Nusantara (AIS), Sekolah Islam Al-Azhar Summarecon Nusantara, dan Sekolah Bina Bangsa Nusantara.

    Otorita IKN juga melakukan pendampingan mutu terhadap 43 sekolah eksisting di wilayah KIPP. Ini sebagai bagian dari kesiapan ekosistem pendidikan.

    "Bidang pendidikan di IKN sudah mulai siap untuk mendukung perpindahan Ibu Kota Nusantara," jelas Troy.

    Jaminan Sosial dan Fasilitas Ibadah

    Layanan BPJS Kesehatan tersedia di Rumah Sakit Hermina Nusantara dan Rumah Sakit Mayapada Nusantara. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan untuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja juga dapat diakses di wilayah KIPP IKN.

    Selain itu, Otorita IKN menyiapkan operasional Masjid Negara IKN. Masjid ini direncanakan mulai beroperasi pada Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi.

    Pihaknya telah mengoordinasikan pelayanan ibadah di 12 masjid dan 37 musala di wilayah KIPP. "Masjid Negara IKN kami siapkan sebagai pusat kegiatan ibadah dan kebersamaan," pungkas Troy.

    Ia mengajak seluruh Sahabat Insan Otorita IKN memeriahkan Ramadan di Masjid Negara IKN. Masjid ini juga akan dilengkapi dengan bazar Ramadan dan takjil berbuka puasa.

  • OIKN Pastikan Layanan Dasar IKN Siap Sambut Perpindahan ASN

    OIKN Pastikan Layanan Dasar IKN Siap Sambut Perpindahan ASN

    Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan kesiapan layanan dasar untuk menyambut perpindahan aparatur sipil negara (ASN) dan keluarga mereka. Fasilitas yang disiapkan mencakup sektor kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta kebebasan beragama dan beribadah.

    Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Otorita IKN, Troy Pantouw, menyampaikan bahwa layanan dasar ini merupakan hak konstitusional warga. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakannya, termasuk bagi ASN dan keluarga yang akan bermukim di IKN.

    "Pelayanan dasar menjadi kunci agar ASN dapat pindah dan bekerja dengan tenang di IKN," ujar Troy, Senin (09/02/2026).

    Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, OIKN saat ini memprioritaskan pemenuhan layanan dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, mengungkapkan bahwa sektor kesehatan telah memiliki empat rumah sakit.

    Tiga di antaranya telah beroperasi penuh. Rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit Hermina Nusantara, Rumah Sakit Mayapada Nusantara, dan RSUP Kemenkes Nusantara.

    "Ketersediaan tempat tidur di IKN sudah mencapai dua hingga tiga tempat tidur per 1.000 penduduk, melampaui standar nasional minimal satu tempat tidur per 1.000 penduduk," jelas Suwito.

    OIKN juga aktif mendorong upaya preventif melalui program pengendalian penyakit, seperti demam berdarah. Langkah ini melibatkan pengendalian lingkungan, penaburan ikan di embung sebagai predator alami jentik nyamuk, serta edukasi masyarakat.

    Suwito menambahkan, OIKN melaksanakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebanyak dua kali dalam setahun. Program ini bertujuan memetakan kondisi kesehatan pegawai secara dini.

    "Hasil CKG menunjukkan lebih dari 30 persen pegawai usia di bawah 30 tahun mengalami hiperglikemia, disertai peningkatan kolesterol dan tekanan darah. Ini menjadi perhatian serius agar ASN menerapkan pola hidup sehat," ungkapnya.

    Tabel Fasilitas Kesehatan IKN

    Berikut adalah beberapa fasilitas kesehatan yang telah beroperasi di IKN Nusantara:

    Fasilitas Kesehatan Status Operasional Keterangan
    Rumah Sakit Hermina Nusantara Sudah Beroperasi Menyediakan layanan BPJS Kesehatan
    Rumah Sakit Mayapada Nusantara Sudah Beroperasi Menyediakan layanan BPJS Kesehatan
    RSUP Kemenkes Nusantara Sudah Beroperasi Bagian dari upaya peningkatan layanan kesehatan
    Rumah Sakit Lain Segera Beroperasi Total empat rumah sakit tersedia

    Ekosistem Pendidikan dan Jaminan Sosial

    Di sektor pendidikan, OIKN telah menyiapkan operasional sekolah terpadu di KIPP. Sekolah ini akan melayani jenjang PAUD hingga SMA dan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru.

    Sejumlah institusi pendidikan lain juga akan segera beroperasi. Di antaranya adalah Sekolah Taruna Nusantara, Sekolah Garuda, sekolah terpadu Kementerian Agama, serta empat sekolah internasional.

    Keempat sekolah internasional tersebut meliputi Nusantara Intercultural School (NIS), Australian Independent School Nusantara (AIS), Sekolah Islam Al-Azhar Summarecon Nusantara, dan Sekolah Bina Bangsa Nusantara.

    Otorita IKN turut melakukan pendampingan mutu terhadap 43 sekolah eksisting di wilayah KIPP. Ini dilakukan sebagai bagian dari kesiapan ekosistem pendidikan secara menyeluruh.

    "Bidang pendidikan di IKN sudah mulai siap untuk mendukung perpindahan Ibu Kota Nusantara," jelas Suwito.

    Untuk jaminan sosial, layanan BPJS Kesehatan tersedia di Rumah Sakit Hermina Nusantara dan Rumah Sakit Mayapada Nusantara. Sementara itu, layanan BPJS Ketenagakerjaan untuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja juga telah dapat diakses di wilayah KIPP IKN.

    Layanan Kebebasan Beragama

    OIKN juga telah mempersiapkan operasional Masjid Negara IKN. Masjid ini direncanakan akan mulai beroperasi pada Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi.

    Selain itu, OIKN telah mengoordinasikan pelayanan ibadah di 12 masjid dan 37 musala yang tersebar di wilayah KIPP.

    "Masjid Negara IKN kami siapkan sebagai pusat kegiatan ibadah dan kebersamaan. Kami mengajak seluruh Sahabat Insan Otorita IKN untuk memeriahkan Ramadan di Masjid Negara IKN, yang juga akan dilengkapi dengan bazar Ramadan dan takjil berbuka puasa," pungkas Suwito.

  • ASN J Diduga Aniaya Empat Karyawan SPBU Parengan Tuban

    ASN J Diduga Aniaya Empat Karyawan SPBU Parengan Tuban

    Aksi dugaan penganiayaan empat karyawan SPBU di Parengan, Tuban, Jawa Timur, menjadi viral setelah rekaman CCTV tersebar luas. Pelaku yang berinisial J, diduga merupakan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kecamatan Parengan.

    Video viral tersebut menunjukkan seorang staf Kecamatan Parengan yang juga sopir pribadi Camat Parengan melakukan kekerasan. Kejadian ini menimpa empat karyawan SPBU di wilayah Parangbatu, Kecamatan Parengan, Tuban.

    Peristiwa itu terjadi di SPBU Jalan Cokrokusumo, Parengan-Bojonegoro, tepatnya di Desa Parangbatu, Tuban, pada Sabtu (7/2) malam. Insiden terekam jelas oleh kamera pengawas SPBU.

    Pelaku J datang mengendarai mobil hitam bersama seorang penumpang, yang juga pegawai kecamatan. Saat itu, mobil pelaku tidak berada pada jalur antrean yang seharusnya.

    Operator SPBU berinisial F sedang mengecek stok menggunakan dipstick manual. Dia melayani motor matik yang sudah mengantre di depan mobil pelaku.

    Tanpa alasan yang jelas, pelaku J langsung turun dari mobilnya. Kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap petugas SPBU tersebut.

    "Tanpa tahu sebabnya, rambut saya ditarik (dijambak) berulang kali. Padahal posisi saya sedang melayani motor yang memang sudah antre di depan dia," kata korban bernama Ferdi kepada detikJatim.

    Aksi kekerasan itu sempat dilerai oleh rekan kerja F. Namun, pelaku justru semakin beringas. Mandor SPBU, Ali Nasroh, yang mencoba menanyakan duduk perkara, malah dipukul di bagian perut.

    Di hadapan Ali, pelaku J sempat melontarkan kalimat gertakan. "Kamu tidak tahu siapa aku?" kata Ferdi saat ditemui di SPBU Jalan Cokrokusumo.

    Tanggapan Pihak Kecamatan

    Camat Parengan, Darmadin Noor, membenarkan bahwa pria dalam video tersebut adalah pegawainya. Ia menyatakan keinginan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

    "Saya baru dikabari kemarin. Kejadian di pom sudah saya konfirmasi ke yang bersangkutan dan akan diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan," terang Darmadin saat dimintai konfirmasi detikJatim.

    Detail Insiden Keterangan
    Tanggal Kejadian Sabtu, 7 Februari 2026
    Lokasi SPBU Jalan Cokrokusumo, Desa Parangbatu, Parengan, Tuban
    Pelaku J (Oknum ASN Staf Kecamatan Parengan)
    Korban 4 Karyawan SPBU (termasuk Ferdi dan Ali Nasroh)
    Motif Dugaan Tidak jelas
    Status Penanganan Diupayakan kekeluargaan oleh Camat Parengan
  • Cuti Bersama 2026 Resmi Ditetapkan, Ini Jadwal Lengkap ASN dan Aturan Terbarunya

    Cuti Bersama 2026 Resmi Ditetapkan, Ini Jadwal Lengkap ASN dan Aturan Terbarunya

    Pemerintah resmi menetapkan jadwal Cuti Bersama 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketentuan ini menjadi acuan penting bagi jutaan pegawai negeri dalam merencanakan waktu libur, perjalanan, hingga aktivitas keluarga sepanjang tahun depan.

    Penetapan cuti bersama ini dilakukan melalui keputusan presiden yang ditandatangani langsung oleh Kepala Negara pada akhir 2025. Regulasi tersebut mengatur secara rinci jumlah hari serta tanggal cuti bersama nasional yang berkaitan dengan hari besar keagamaan.

    Dengan adanya kepastian jadwal sejak awal, ASN diharapkan bisa mengatur keseimbangan antara kewajiban kerja dan kebutuhan pribadi secara lebih terencana, tanpa melanggar aturan kepegawaian yang berlaku.

    Keppres Cuti Bersama 2026 Resmi Ditandatangani Presiden

    Presiden Prabowo Subianto secara resmi meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026. Keppres tersebut ditetapkan pada 31 Desember 2025 dan langsung berlaku sejak tanggal ditandatangani.

    Dalam regulasi ini, pemerintah menetapkan hari-hari tertentu sebagai cuti bersama yang berkaitan dengan perayaan hari besar keagamaan nasional. Ketentuan ini berlaku khusus bagi ASN di lingkungan instansi pusat maupun daerah.

    Penetapan cuti bersama melalui Keppres merupakan praktik rutin pemerintah setiap tahun, yang bertujuan menjaga efektivitas pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi aparatur negara.

    Daftar Lengkap Jadwal Cuti Bersama 2026 untuk ASN

    Berdasarkan isi Keppres Nomor 42 Tahun 2025, berikut daftar lengkap cuti bersama ASN tahun 2026 yang telah ditetapkan pemerintah:

    1. Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili

    Pemerintah menetapkan Senin, 16 Februari 2026 sebagai cuti bersama dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili.

    Tanggal ini memberi kesempatan bagi ASN yang merayakan Imlek untuk menjalankan tradisi dan kegiatan keagamaan bersama keluarga.

    2. Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948

    Cuti bersama Hari Suci Nyepi ditetapkan pada Rabu, 18 Maret 2026. Penetapan ini mendukung umat Hindu dalam menjalankan rangkaian ibadah Nyepi yang bersifat khusyuk dan penuh ketenangan.

    3. Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah

    Untuk Idul Fitri 1447 Hijriah, pemerintah menetapkan tiga hari cuti bersama, yaitu:

    • Jumat, 20 Maret 2026
    • Senin, 23 Maret 2026
    • Selasa, 24 Maret 2026

    Rangkaian cuti bersama ini biasanya dimanfaatkan ASN untuk mudik, silaturahmi keluarga, serta perayaan Lebaran di kampung halaman.

    4. Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus

    Cuti bersama dalam rangka peringatan Kenaikan Yesus Kristus ditetapkan pada Jumat, 15 Mei 2026.

    Tanggal ini berpotensi menciptakan libur panjang jika berdekatan dengan hari libur nasional, tergantung pada kalender resmi nasional.

    5. Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah

    Pemerintah menetapkan Kamis, 29 Mei 2026 sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Libur ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kurban dan perayaan keagamaan umat Islam.

    6. Cuti Bersama Kelahiran Yesus Kristus

    Menjelang akhir tahun, ASN kembali mendapatkan cuti bersama pada Kamis, 24 Desember 2026 dalam rangka perayaan Kelahiran Yesus Kristus atau Natal.

    Tanggal ini biasanya menjadi momen krusial untuk persiapan libur akhir tahun dan perayaan Natal bersama keluarga.

    Cuti Bersama Tidak Mengurangi Hak Cuti Tahunan ASN

    Dalam Keppres tersebut, pemerintah menegaskan bahwa cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan ASN. Penegasan ini tercantum secara eksplisit dalam Butir Kedua keputusan tersebut.

    Artinya, pegawai ASN tetap memiliki hak penuh atas jatah cuti tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terlepas dari jumlah hari cuti bersama yang ditetapkan pemerintah.

    Kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan istirahat pegawai dan kepastian pelayanan publik, terutama di sektor-sektor strategis.

    Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Presiden

    Sebagai catatan penting, Keppres Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama 2026 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 31 Desember 2025.

    Dengan demikian, seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah wajib menjadikan regulasi ini sebagai pedoman dalam menyusun kalender kerja tahun 2026. Penyesuaian operasional kantor, jadwal pelayanan publik, serta pengaturan piket kerja biasanya akan mengacu pada ketentuan ini.

    Kementerian dan lembaga terkait juga umumnya akan menerbitkan surat edaran lanjutan untuk mengatur teknis pelaksanaan cuti bersama, terutama bagi unit pelayanan publik yang tetap harus beroperasi saat libur nasional.

    Dampak Penetapan Cuti Bersama 2026 bagi ASN dan Layanan Publik

    Penetapan jadwal Cuti Bersama 2026 memberikan kepastian bagi ASN untuk merencanakan aktivitas pribadi jauh hari. Dari sisi pemerintah, kepastian ini memudahkan perencanaan beban kerja, sistem kerja bergilir, hingga optimalisasi pelayanan publik.

    Di sisi lain, masyarakat diharapkan tetap memperhatikan jadwal layanan instansi pemerintah, terutama saat periode cuti bersama panjang seperti Idul Fitri. Biasanya, layanan esensial tetap berjalan dengan pengaturan khusus.

    Dengan aturan yang jelas dan tertulis dalam Keppres, Cuti Bersama 2026 diharapkan dapat berjalan tertib, efektif, dan tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.