Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluapkan kemarahannya atas keluhan penonaktifan mendadak status Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Ia menyoroti anggaran yang tidak berkurang namun menimbulkan kegaduhan.
Purbaya menekankan bahwa penonaktifan bertujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar tepat sasaran. Meskipun demikian, ia meminta pemutakhiran data tidak menimbulkan keributan di masyarakat.
"Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI terkait jaminan sosial, Senin (9/2/2026).
"Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin," tegas Purbaya.
Purbaya mengusulkan penonaktifan peserta PBI JKN tidak berlaku instan. Ia menyarankan diberikan jangka waktu 2-3 bulan disertai sosialisasi intensif kepada masyarakat.
Dalam periode tersebut, peserta yang dinonaktifkan bisa mengajukan sanggahan. Hal ini jika mereka merasa masih memenuhi kriteria sebagai PBI, yaitu miskin dan rentan.
Purbaya meminta penentuan jumlah PBI JKN dilakukan hati-hati dan terukur. Ini harus mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program.
"Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya," ucap Purbaya.
Data Penonaktifan Peserta PBI JKN
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul melaporkan, 11,53 juta peserta PBI JKN dinonaktifkan sepanjang Januari-Februari 2026. Angka ini meningkat signifikan dari bulan sebelumnya dan memicu kegaduhan.
"Jadi ini kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang kita miliki," kata Gus Ipul.
Penonaktifan peserta PBI telah berlangsung bertahap sejak Juni 2025. Sepanjang tahun lalu, tercatat 13,5 juta peserta PBI dinonaktifkan.
| Periode | Jumlah Peserta Dinonaktifkan |
|---|---|
| Juni – Desember 2025 | 13,5 Juta |
| Januari – Februari 2026 | 11,53 Juta |
Dari jumlah peserta yang dinonaktifkan tahun lalu, 87.591 orang telah berhasil melakukan reaktivasi. Sisanya beralih ke segmen mandiri atau dibiayai pemerintah daerah (Pemda).
"Sebenarnya ini penonaktifan yang tepat, atau ada yang langsung diambil alih oleh Pemda bagi daerah yang telah UHC (Universal Health Coverage). Jadi otomatis seluruh keluarganya sudah dibiayai oleh APBD mereka," jelas Gus Ipul.









