Penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) belakangan ini menjadi sorotan di masyarakat Surabaya. Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan layanan kesehatan gratis bagi warganya tetap berlaku.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Muhammad Aras meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Ia menjelaskan bahwa peserta JKN yang dinonaktifkan dapat diaktifkan kembali jika memenuhi kriteria tertentu.
Aras mengungkapkan bahwa sekitar 45 ribu peserta PBI JK di Kota Surabaya telah dinonaktifkan per 1 Februari 2026. Penonaktifan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026.
Pembaruan data ini dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial. Tujuannya adalah memastikan data peserta PBI JK tepat sasaran. “Dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026, sekitar 45 ribu peserta PBI JK di Kota Surabaya telah dinonaktifkan, untuk digantikan dengan peserta baru. Pembaruan data tersebut dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran,” kata Aras, pada Rabu (11/2/2026).
Kriteria Pengaktifan Kembali PBI JK
Terdapat tiga kriteria bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan agar dapat mengaktifkan kembali status kepesertaan mereka:
- Termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada bulan Januari 2026.
- Berdasarkan verifikasi lapangan, peserta termasuk kategori masyarakat miskin atau rentan miskin.
- Peserta mengidap penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa.
Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan dan tidak lagi memenuhi kriteria, dapat mendaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.
“Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan berdasarkan SK Kementerian Sosial dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai peserta PBI, yang bersangkutan dapat mendaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri,” ujarnya.
Pendaftaran PBPU mandiri bisa dilakukan melalui berbagai kanal. Layanan WhatsApp (PANDAWA) di nomor 0811 8165 165, Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau langsung datang ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surabaya di Jalan Raya Dharmahusada Indah Nomor 2.
Masyarakat diimbau rutin mengecek status kepesertaan. Ini untuk mengantisipasi jika kepesertaan PBI JK diketahui tidak aktif.
Bantuan Informasi di Rumah Sakit
Untuk peserta JKN yang sedang berobat di rumah sakit dan membutuhkan informasi atau bantuan, dapat menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto, dan nomor kontak petugas BPJS SATU! akan terpampang di ruang publik rumah sakit. Selain itu, ada petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) khusus di rumah sakit untuk melayani kebutuhan pasien.
“Bagi peserta JKN yang sedang berobat di RS, jika memerlukan bantuan atau informasi, dapat menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto, dan nomor kontak petugas BPJS SATU! sudah pasti terpampang pada ruang publik di rumah sakit tersebut. Selain itu, juga bisa menghubungi petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang secara khusus disediakan rumah sakit untuk melayani kebutuhan informasi dan menangani pengaduan pasien,” jelasnya.
Penjelasan Dinkes Surabaya
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Nanik Sukristina menambahkan bahwa penonaktifan PBI JK bertujuan untuk pembaruan data Kemensos. Ini dilakukan agar bantuan tepat sasaran, memastikan kepesertaan yang memenuhi kriteria.
“Data warga dinonaktifkan karena beberapa ada yang bukan kategori Desil 1-5. Desil adalah tingkat kesejahteraan ekonomi dalam kelompok masyarakat. Semakin rendah angka desilnya, maka semakin rendah pula kesejahteraan ekonominya. Sedangkan desil 1-5 terdiri dari lima kelompok kategori kesejahteraan, yakni sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan menengah bawah,” kata Nanik.
Nanik menjelaskan bahwa warga yang dinonaktifkan datanya masih dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis dari Pemkot Surabaya. Pemkot memiliki program Universal Health Coverage (UHC) untuk memfasilitasi kesehatan warga Surabaya yang memenuhi kriteria.
Berikut adalah contoh kategori Desil:
| Desil | Kategori Kesejahteraan |
|---|---|
| 1 | Sangat Miskin |
| 2 | Miskin |
| 3 | Hampir Miskin |
| 4 | Rentan Miskin |
| 5 | Menengah Bawah |
“Yang pasti kami pemerintah kota berharap kepada masyarakat agar tidak panik dan pelayanan masih tetap diberikan kepada masyarakat. Terutama, bagi warga miskin yang sudah tinggal di Surabaya selama 10 tahun dengan faskes kelas 3. Jadi, mereka tetap mendapatkan pelayanan gratis,” pungkasnya.
Penonaktifan PBI JK ini, seperti diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026. Pemutakhiran data ini dilakukan oleh Kemensos untuk memastikan kepesertaan PBI JK tetap valid.









