Tag: BPJS Kesehatan

  • DPR Minta Pemerintah Solid Tangani Penonaktifan Peserta PBI BPJS Kesehatan

    DPR Minta Pemerintah Solid Tangani Penonaktifan Peserta PBI BPJS Kesehatan

    Anggota Komisi IX DPR, Zainul Munasichin, meminta pemerintah tidak saling menyalahkan terkait penonaktifan 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari BPJS Kesehatan.

    Ia menilai persoalan tersebut berakar pada masalah data yang berasal dari Kementerian Sosial sebagai pihak pelaksana kebijakan.

    Sementara itu, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan hanya berperan sebagai pengguna data Kemensos dalam menjalankan program PBI.

    “Jangan sampai karena merasa hanya sebagai user, lalu terkesan saling melempar tanggung jawab. Kita harus tetap solid dan bersama-sama mencari solusi agar masyarakat tidak dirugikan,” ujar Zainul dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menkes dan BPJS Kesehatan, Rabu (11/2/2026).

    Menurut Zainul Munasichin, BPJS Kesehatan semestinya bisa mengantisipasi kebijakan penonaktifan PBI yang didasarkan pada data dari Kementerian Sosial. Ia menilai penonaktifan PBI Jaminan Kesehatan (JK) tersebut berpotensi merugikan masyarakat miskin.

    Pasalnya, BPJS Kesehatan memiliki catatan medis lengkap para peserta PBI, khususnya mereka yang menderita penyakit kronis maupun katastropik. Data tersebut seharusnya dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan penonaktifan dilakukan.

    “BPJS memiliki data detail peserta, termasuk pasien katastropik. Seandainya sejak awal data 120 ribu pasien katastropik itu disampaikan sebagai pembanding kepada Kemensos, tentu proses penonaktifan bisa lebih hati-hati. Kemensos akan memiliki data pembanding sebelum mengambil keputusan,” ucap Zainul.

    Usulan Pembentukan Tim Khusus

    Karena itu, ia mengusulkan pembentukan tim khusus di tiap rumah sakit yang bertugas melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap data peserta PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan.

    Langkah tersebut bertujuan agar masyarakat tidak dipersulit oleh prosedur administrasi yang berbelit saat hendak mengaktifkan kembali kepesertaan PBI mereka.

    “Jangan sampai pasien yang seharusnya berhak justru diminta pulang untuk mengurus administrasi secara berjenjang dan hirarkis. Masyarakat kita banyak yang tidak mampu menghadapi proses birokrasi seperti itu. Dengan adanya tim khusus selama masa transisi tiga bulan ini, persoalan bisa langsung diselesaikan di rumah sakit,” kata Zainul.

    Percepatan Reaktivasi Penderita Penyakit Berat

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya tengah mempercepat proses pengaktifan kembali kepesertaan PBI BPJS Kesehatan bagi peserta yang menderita penyakit berat atau katastropik.

    Ia menyebutkan, sedikitnya 106 ribu peserta dengan penyakit serius yang sebelumnya dinonaktifkan akibat penyesuaian data kini telah diaktifkan kembali agar akses pengobatan mereka tidak terhenti.

    “BPJS, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan berkolaborasi untuk percepatan proses reaktivasi. Reaktivasi otomatis diberikan kepada 106 ribu penderita penyakit katastropik atau kondisi kesehatan serius yang mengancam jiwa dan membutuhkan perawatan jangka panjang, seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal,” ujar Gus Ipul dalam rapat konsultasi DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Langkah pengaktifan otomatis ini merupakan tanggapan atas keluhan masyarakat yang terdampak pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menuturkan, pembaruan data dilakukan agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran, terutama bagi warga miskin dan rentan miskin.

    Meski demikian, pada masa peralihan ini pemerintah memastikan layanan kesehatan bagi pasien dengan penyakit katastropik tetap terjamin.

    “Kementerian Sosial terus mendorong pemda untuk aktif dalam pemutakhiran DTSEN, pengusulan, maupun reaktivasi bansos,” ujar Gus Ipul.

    Berikut rincian penyakit katastropik yang diprioritaskan dalam reaktivasi PBI BPJS Kesehatan:

    No. Jenis Penyakit
    1 Jantung
    2 Kanker
    3 Stroke
    4 Gagal Ginjal

    Pembenahan Data DTSEN

    Selain itu, pemerintah terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap DTSEN. Diketahui, DTSEN merupakan sistem pendataan terbaru yang dirancang untuk menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai rujukan utama data penerima bantuan sosial di Indonesia.

    “DTSEN ini baru lahir Februari 2025, baru lahir belum sempurna. Namun jika tidak diperbaiki selama ini bansos, subsidi sosial tidak tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, pemerintah terus melakukan koordinasi untuk memperbarui data DTSEN secara berkala setiap tiga bulan.

    Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah.

    Ia menegaskan, pembenahan data akan terus dilakukan agar penyaluran bantuan sosial, termasuk PBI Jaminan Kesehatan, benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

    “Jika data tidak diperbaiki, ketidakadilan akan terus terjadi. Karena itu pemutakhiran ini adalah upaya menghadirkan keadilan sosial,” ujar Gus Ipul.

    Permasalahan data PBI BPJS Kesehatan menjadi perhatian serius karena berdampak pada jutaan peserta.

  • Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan Disetujui, Pemerintah Kucurkan Rp20 Triliun

    Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan Disetujui, Pemerintah Kucurkan Rp20 Triliun

    Pemerintah telah menyetujui rencana pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kebijakan ini tinggal menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres).

    “Itu sudah disetujui, tinggal mungkin detail peraturan Presiden kalau nggak salah,” kata Purbaya di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

    Purbaya menambahkan bahwa dana sebesar Rp20 triliun telah ditransfer ke BPJS Kesehatan untuk pelaksanaan program tersebut.

    “Uangnya sudah saya kirim ke BPJS, jadi mereka bisa eksekusi kapan saja. Saya sudah keluarin kalau nggak salah Rp 20 triliun,” tutur Purbaya.

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sebelumnya mengatakan bahwa persiapan internal telah selesai. Namun, implementasi program masih menunggu payung hukum resmi dari pemerintah.

    “Semua sudah kami siapkan, tetapi gong-nya dan kapannya itu ya kan tergantung Peraturan Presiden dan itu yang tahu ya tentu presiden,” ujar Ghufron dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Rabu (11/2).

    Ghufron menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung penghapusan tunggakan iuran:

    • Penyusunan petunjuk teknis.
    • Penyiapan data peserta yang memiliki tunggakan sesuai ketentuan.
    • Penyiapan sistem IT, koneksi sistem iuran dengan seluruh channel perbankan dan non-perbankan yang sekarang jumlahnya panel payment channel itu sudah lebih dari 1 juta.
    • Menyiapkan mekanisme penyampaian informasi kepada peserta terkait status tunggakan mereka.
    • Menyusun rancangan peraturan direksi mengenai penghapusan tunggakan iuran.
    • Mengembangkan situs web untuk memfasilitasi pengecekan penghapusan piutang iuran.
    • Penyusunan alur layanan peserta penghapusan piutang iuran di KC dan channel layanan lainnya.
    • Pengembangan sistem pengajuan penghapusan piutang iuran untuk kategori tertentu.
    • Penyusunan strategi sosialisasi dan komunikasi penghapusan piutang.

    Potensi Tunggakan dan Kriteria Peserta

    BPJS Kesehatan mencatat potensi tunggakan iuran yang berpeluang dihapus mencapai sekitar Rp14,12 triliun, dengan lebih dari 23 juta peserta terdampak. Kepastian pelaksanaan masih menunggu pengumuman resmi pemerintah.

    “Rp 14 triliun itu yang piutang, yang kita kalau seandainya semua dibebasin, artinya diputihkan, nah itu sekitar itu. Iya, hitungannya sekitar segitu. Tetapi nanti ditunggu saja karena pemerintah kan akan menyampaikan,” ujar Ghufron.

    Ghufron menegaskan bahwa tidak semua peserta otomatis memperoleh pemutihan. Program ini terutama menyasar masyarakat miskin dan tidak mampu, khususnya yang berada pada desil di bawah 4, yang tunggakannya dapat dihapus tanpa kewajiban membayar.

    “Jadi untuk yang miskin dan tidak mampu terutama desil yang tentunya di bawah 4, nah itu bisa otomatis,” imbuh Ghufron.

    Bagi peserta di luar kategori tersebut, penghapusan tidak otomatis. Mereka perlu mengajukan permohonan dan memenuhi ketentuan pembayaran.

    “Dilakukan setelah peserta mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran. Jadi ini harus diketahui karena ya kira tidak. Nah tentu sedang peserta yang Sudah meninggal atau yang ganda Itu dihapus,” tutur Ghufron.

    Rincian Potensi Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

    Berikut rincian potensi penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan:

    Keterangan Nilai
    Total potensi tunggakan yang dihapus Rp14,12 triliun
    Jumlah peserta terdampak Lebih dari 23 juta orang
    Dana yang disiapkan pemerintah Rp20 triliun

    Pemerintah telah menyetujui rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan dengan dukungan dana Rp20 triliun yang sudah disalurkan.

  • Daftar BPJS Kesehatan Online: Panduan Lengkap dan Mudah

    Daftar BPJS Kesehatan Online: Panduan Lengkap dan Mudah

    BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan yang dikelola pemerintah, bertujuan memberikan layanan kesehatan menyeluruh dan merata bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

    Untuk mengakses layanan kesehatan, masyarakat memerlukan kartu BPJS Kesehatan sebagai bukti kepesertaan. Pendaftaran kini lebih mudah dilakukan secara online.

    BPJS Kesehatan adalah lembaga publik yang bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini menjalankan program jaminan kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pemerintah menjamin setiap warga negara Indonesia memperoleh perlindungan layanan kesehatan yang layak dan memadai.

    Menurut Halodoc.com, menjadi peserta BPJS Kesehatan memberikan sejumlah manfaat.

    • Mendapatkan layanan kesehatan dengan biaya terjangkau di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
    • Mengurangi beban biaya pengobatan yang mahal karena adanya perlindungan pembiayaan.
    • Mendapatkan layanan medis yang lengkap, mulai dari rawat jalan, rawat inap, hingga pemeriksaan penunjang.
    • Lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

    Cara Daftar BPJS Kesehatan Online

    Pengurusan kartu BPJS Kesehatan semakin mudah dengan layanan pendaftaran daring. Registrasi bisa dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN atau situs resmi BPJS Kesehatan.

    Melalui Aplikasi Mobile JKN

    Berikut langkah-langkahnya:

    1. Unduh aplikasi Mobile JKN di Play Store (Android) atau App Store (iOS).
    2. Buka aplikasi dan pilih menu “Pendaftaran Peserta Baru”.
    3. Baca dan setujui syarat dan ketentuan pendaftaran.
    4. Masukkan nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan kode captcha yang tertera.
    5. Isi data diri secara lengkap dan benar sesuai dengan KTP.
    6. Pilih Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang diinginkan.
    7. Pilih kelas perawatan yang sesuai dengan kemampuan finansial.
    8. Masukkan alamat email dan nomor telepon yang aktif.
    9. Lakukan pembayaran iuran pertama melalui virtual account yang tersedia.
    10. Setelah pembayaran berhasil, kartu BPJS Kesehatan digital akan aktif dan dapat diakses melalui aplikasi Mobile JKN.

    Melalui Website BPJS Kesehatan

    Berikut langkah-langkahnya:

    1. Kunjungi situs resmi BPJS Kesehatan.
    2. Pilih menu “Pendaftaran Peserta” yang tersedia di halaman utama.
    3. Ikuti tahapan pendaftaran sebagaimana proses yang ada di aplikasi Mobile JKN.
    4. Pastikan seluruh data yang dimasukkan sudah benar, sesuai dokumen, dan tidak ada yang terlewat.
    5. Lakukan pembayaran iuran pertama sesuai petunjuk yang diberikan.
    6. Setelah pembayaran terkonfirmasi, kartu BPJS Kesehatan dalam bentuk digital akan dikirim ke email yang telah didaftarkan.

    Dokumen yang Perlu Disiapkan

    Sebelum mendaftar BPJS Kesehatan, siapkan dokumen berikut:

    • Kartu Tanda Penduduk (KTP).
    • Kartu Keluarga (KK).
    • Nomor rekening bank (opsional, jika ingin menggunakan autodebet).
    • Alamat email yang masih aktif.
    • Nomor ponsel yang aktif.

    Besaran Iuran BPJS Kesehatan

    Peserta mandiri BPJS Kesehatan dapat menentukan kelas iuran sesuai kemampuan.

    Berikut besaran iuran per orang setiap bulan:

    Kelas Iuran per Bulan
    Kelas 1 Rp150.000
    Kelas 2 Rp100.000
    Kelas 3 Rp35.000 (dengan subsidi pemerintah)

    Pembayaran iuran dapat dilakukan melalui:

    • Virtual Account (BNI, BRI, Mandiri, dan bank lainnya).
    • Kantor Pos.
    • Minimarket seperti Alfamart dan Indomaret.
    • Aplikasi dompet digital seperti OVO, GoPay, dan DANA.

    Pastikan iuran dibayarkan tepat waktu agar status kepesertaan tetap aktif dan kartu BPJS Kesehatan bisa digunakan saat diperlukan.

    Setelah iuran pertama dibayarkan, kartu BPJS Kesehatan versi digital akan langsung aktif secara otomatis. Kartu tersebut bisa dilihat dan digunakan melalui aplikasi Mobile JKN. Jika membutuhkan kartu fisik, peserta dapat mencetaknya sendiri atau mengunjungi kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

    Selain online, pendaftaran juga dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Pastikan membawa seluruh persyaratan dokumen yang dibutuhkan dan mengikuti prosedur yang diarahkan oleh petugas setempat.

    Pembuatan kartu BPJS Kesehatan secara online dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Mobile JKN atau website resmi BPJS Kesehatan.

  • Cek Status BPJS PBI JK Online Lewat NIK KTP, Ini Caranya!

    Cek Status BPJS PBI JK Online Lewat NIK KTP, Ini Caranya!

    BPJS Kesehatan memberikan kemudahan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) untuk mengecek status kepesertaan secara daring. Pengecekan status kepesertaan BPJS Kesehatan kini dapat dilakukan dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP.

    Kemudahan ini diberikan khususnya bagi peserta yang sebelumnya sempat dinonaktifkan.

    “Semua masyarakat yang punya PBI kemudian dibatalkan itu akan otomatis direaktivasi secara tersentral dari pusat selama tiga bulan,” katanya di RSUP dr Kariadi Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/2/2026) dilansir dari Kompas.com yang mengutip dari Antara.

    Masa reaktivasi tersebut berlaku selama tiga bulan sembari dilakukan pembaruan dan verifikasi data peserta.

    “Karena dalam tiga bulan ini akan benar-benar dicek. Nanti oleh Dinsos, oleh BPJS, juga oleh pemda. Apakah yang yang bersangkutan benar-benar kategori PBI atau tidak?” ucapnya.

    Pemerintah ingin memastikan bantuan iuran tersebut tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Karena PBI ini kita mau berikan ke masyarakat yang miskin dan ada kuotanya. Kalau punya rumah listriknya Rp2.200 ya pasti bukan PBI. Kalau punya kartu kredit limitnya Rp25.000.000 ya enggak cocok dapat PBI,” katanya.

    Melalui kebijakan ini, masyarakat tidak perlu mengurus administrasi secara mandiri karena proses reaktivasi dilakukan otomatis oleh sistem.

    “Jadi, enggak usah datang ke mana-mana akan otomatis aktif kembali. Tapi aktifnya ini tiga bulan,” ujarnya.

    Berikut adalah beberapa cara untuk mengecek status aktif BPJS PBI JK dengan NIK KTP:

    1. Aplikasi Mobile JKN

    Unduh aplikasi Mobile JKN di Google Play Store atau App Store, lalu login menggunakan NIK atau nomor kartu JKN.

    Pilih menu “Peserta”. Status kepesertaan akan langsung muncul, termasuk jenis kepesertaan (PBI atau non-PBI).

    1. Website Resmi BPJS Kesehatan
    1. Chatbot BPJS Kesehatan

    Kirim pesan ke nomor WhatsApp di 08118165165, lalu ikuti instruksi untuk pengecekan status peserta.

    Apabila status kepesertaan masih tercatat nonaktif, peserta dapat mendatangi kantor BPJS Kesehatan atau Dinas Sosial dengan membawa KTP dan KK untuk melakukan konfirmasi serta mengajukan pengaktifan kembali. Biasanya diperlukan surat keterangan layak dari kelurahan sebagai salah satu syarat pendukung.

    Berikut adalah tabel yang berisi informasi mengenai cara cek status BPJS PBI JK:

    Metode Langkah-langkah
    Aplikasi Mobile JKN Unduh aplikasi, login, pilih menu peserta
    Website Resmi Kunjungi website, masukkan NIK
    Chatbot WhatsApp Kirim pesan ke nomor yang tersedia, ikuti instruksi

    Perubahan Status PBI JK

    Pemerintah menegaskan bahwa status PBI JK dapat berubah sewaktu-waktu karena menyesuaikan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan BPS secara berkala.

    Karena itu, masyarakat disarankan untuk rutin mengecek status kepesertaan dan memastikan data administrasi kependudukan selalu diperbarui.

  • Kemensos Libatkan Pendamping PKH Aktifkan Kembali Peserta BPJS yang Dinonaktifkan

    Kemensos Libatkan Pendamping PKH Aktifkan Kembali Peserta BPJS yang Dinonaktifkan

    Kementerian Sosial (Kemensos) mengerahkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan. Sebanyak 11 juta peserta akan didampingi untuk memahami alasan penonaktifan dan langkah selanjutnya.

    “Kami akan melibatkan pendamping-pendamping kami yang ada 30 ribu lebih di seluruh Indonesia untuk membantu ya, ground check, melihat kondisi setiap penerima manfaat, 11 juta tersebut,” kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Pendampingan ini bertujuan mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik terhadap program perlindungan sosial pemerintah. Kemensos berkomitmen memperbarui data secara berkala agar bantuan sosial tepat sasaran.

    Peserta PBI dapat dinonaktifkan jika data pribadinya tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan iuran. Contohnya, kondisi ekonomi membaik atau terdapat ketidaksesuaian data administrasi. Masyarakat dapat menyampaikan klarifikasi jika ada kesalahan pendataan.

    Gus Ipul menegaskan, penonaktifan massal PBI BPJS tidak mengurangi jumlah penerima bantuan. Penonaktifan ini merupakan bagian dari pemutakhiran data dan pengalihan kepesertaan PBI-JK dari kelompok mampu ke kelompok yang lebih membutuhkan.

    “Proses pengalihan ini bukan baru sekarang terjadi, tetapi sudah dimulai sejak bulan Mei tahun 2025 dan dilakukan secara bertahap,” kata Saifullah dikutip Antara.

    Masyarakat yang dinonaktifkan dapat mengajukan reaktivasi jika membutuhkan layanan kesehatan.

    Koordinasi Kemensos, Kemenkes, dan BPJS Kesehatan

    Kemensos berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan untuk memastikan perbaikan layanan PBI-JK. Setiap instansi memiliki tugas dan peran masing-masing.

    “Jadi kami (Kemensos) menetapkan, kemudian Kementerian Kesehatan yang meneruskan untuk BPJS kesehatan, karena alokasi anggarannya ada di Kementerian Kesehatan. Kemudian Kementerian Kesehatan akan dibayarkan ke BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan akan membayarkan ke rumah sakit,” terangnya.

    Memahami Desil DTSEN

    Desil adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi, dari 1 hingga 10. Desil 1 menunjukkan kondisi ekonomi paling rentan, sedangkan desil tinggi menunjukkan kesejahteraan yang lebih baik.

    Program bantuan sosial umumnya menyasar masyarakat di desil 1 hingga 4. Posisi desil sangat penting untuk menentukan kelayakan penerimaan bantuan.

    Langkah Jika Data Tidak Sesuai

    Jika desil DTSEN tidak sesuai kondisi sebenarnya, masyarakat dapat:

    • Melapor ke RT/RW atau desa setempat.
    • Mengajukan pembaruan data ke dinas sosial.
    • Menyampaikan ke pendamping bansos.

    Tabel: Pembagian Desil dan Tingkat Kesejahteraan

    Berikut adalah gambaran umum pembagian desil berdasarkan tingkat kesejahteraan:

    Desil Tingkat Kesejahteraan Potensi Penerima Bansos
    1-4 Sangat Rentan dan Rentan Sangat Tinggi
    5-6 Hampir Miskin Tinggi
    7-8 Menengah Sedang
    9-10 Kaya Rendah
  • Bupati Lombok Barat Sentil ASN Soal Penonaktifan 47 Ribu Peserta BPJS PBI

    Bupati Lombok Barat Sentil ASN Soal Penonaktifan 47 Ribu Peserta BPJS PBI

    Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan 47 ribu Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Lombok Barat. Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), mengkritik aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat. Ia menilai ASN lebih banyak bergosip dibanding memperbarui data masyarakat.

    Menurut LAZ, penonaktifan ribuan peserta BPJS PBI terjadi karena data kepesertaan tidak diperbarui. Hal ini mencakup status masyarakat yang sudah meninggal, perubahan desil, hingga indikasi penyalahgunaan untuk judi online.

    "Itulah pentingnya data. Saya minta untuk mengupdate datanya setiap hari. Ketimbang waktu kita pakai bergosip kan. Mending perbaiki data. Manfaatnya luar biasa," kata LAZ, Kamis (12/2/2026).

    LAZ menekankan agar para ASN tidak selalu berorientasi pada anggaran saat bekerja. Pembaruan data masyarakat adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang sudah digaji oleh negara.

    "Maksud saya sebagai ASN ini jangan selalu identik dengan anggaran. Mengupdate data ini enggak perlu anggaran, karena itu adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi)," tegasnya.

    LAZ meminta agar puluhan ribu data BPJS PBI yang dinonaktifkan segera direaktivasi. Pembaruan data ini paling lambat dilakukan dalam tiga bulan sesuai waktu yang diberikan pemerintah pusat.

    "Kita ada ruang tiga bulan untuk melakukan perbaikan," jelasnya.

    Penonaktifan Peserta JKN di NTB

    Secara keseluruhan, 66.373 PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tiga daerah di NTB dinonaktifkan. Penonaktifan ini berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Sosial (Kemensos) Nomor 3 Tahun 2026. BPJS Kesehatan memastikan peserta yang membutuhkan layanan mendesak tetap bisa direaktivasi.

    Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Noe Rasyidin, menjelaskan rincian jumlah peserta yang dinonaktifkan sebagai berikut:

    Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Dinonaktifkan
    Lombok Barat 46.926 jiwa
    Kota Mataram 9.357 jiwa
    Lombok Utara 10.090 jiwa
    Total 66.373 jiwa

    "Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dinas sosial, dinas kesehatan, dan fasilitas kesehatan agar tidak ada peserta yang ditolak atau tidak mendapatkan akses pelayanan karena statusnya nonaktif," ujar Noe Rasyidin, kepada wartawan di Mataram, Kamis.

    Noe menegaskan, BPJS Kesehatan tidak terlibat dalam proses pendataan maupun penonaktifan peserta. Pihaknya hanya menerima data dari Kementerian Sosial untuk kemudian didaftarkan atau dinonaktifkan dalam program JKN.

    "Iya kami hanya menerima data dari Kemensos saja," katanya.

    Prioritas Reaktivasi dan Pelayanan Darurat

    Bagi peserta yang dinonaktifkan, prioritas utama reaktivasi diberikan kepada penderita penyakit kronis dan katastropik. Kelompok ini dianggap paling rentan jika tidak mendapatkan layanan kesehatan.

    "Di lapangan, setiap ada peserta yang sakit dan membutuhkan pelayanan, kami upayakan datanya bisa aktif kembali di hari yang sama juga," jelas Noe.

    Secara teknis, proses reaktivasi saat ini dapat diselesaikan dalam satu hari. Peserta cukup melampirkan surat keterangan sakit atau rujukan jika sedang menjalani atau membutuhkan pelayanan di fasilitas kesehatan.

    "Nanti petugas PBIJK di fasilitas kesehatan akan berkoordinasi dengan tim yang telah dibentuk bersama pemerintah daerah," ujarnya.

    Noe mengatakan, ada 6 peserta yang berhasil direaktivasi dan kembali mendapatkan pelayanan kesehatan. Seluruhnya diproses dalam satu hari kerja.

    Selain reaktivasi melalui jalur PBIJK, beberapa pemerintah daerah di NTB juga siap menanggung iuran peserta yang terkendala. Daerah-daerah ini telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), sehingga kepesertaan dapat diaktifkan pada hari yang sama.

    "Tidak semua daerah, tetapi yang sudah kami koordinasikan di Lombok Barat, Kota Mataram, dan Lombok Utara memiliki komitmen untuk membantu peserta yang memang membutuhkan dan sifatnya mendesak," tegas Noe.

  • Kemenkeu Setujui Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan, Rp 20 Triliun Sudah Ditransfer

    Kemenkeu Setujui Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan, Rp 20 Triliun Sudah Ditransfer

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rencana pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan telah disetujui. Kebijakan ini masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

    "Itu sudah setujui, tinggal mungkin detail peraturan Presiden kalau nggak salah," kata Purbaya di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

    Purbaya menjelaskan, pihaknya telah mentransfer dana sebesar Rp 20 triliun kepada BPJS Kesehatan. Dana ini akan digunakan untuk eksekusi program penghapusan tunggakan tersebut.

    "Uangnya sudah saya kirim ke BPJS, jadi mereka bisa eksekusi kapan saja. Saya sudah keluarin kalau nggak salah Rp 20 triliun," tutur Purbaya.

    Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan persiapan internal sudah matang. Namun, pelaksanaan program ini tetap menanti payung hukum resmi dari pemerintah.

    "Semua sudah kami siapkan, tetapi gong-nya dan kapannya itu ya kan tergantung Peraturan Presiden dan itu yang tahu ya tentu presiden," ujar Ghufron dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Rabu (11/2).

    Ghufron membeberkan beberapa langkah yang sudah dilakukan BPJS Kesehatan untuk persiapan. Ini meliputi penyiapan aturan petunjuk teknis dan data peserta menunggak sesuai ketentuan.

    "Kita siapkan sistem IT-nya, koneksi sistem iuran dengan seluruh channel perbankan dan non-perbankan yang sekarang jumlahnya panel payment channel itu sudah lebih dari 1 juta," imbuh Ghufron.

    Persiapan lainnya termasuk penyiapan mekanisme informasi kepada peserta mengenai status tunggakan. Selain itu, penyusunan draf peraturan direksi tentang penghapusan tunggakan iuran juga sudah dilakukan.

    Pengembangan website untuk pengecekan penghapusan piutang iuran juga menjadi salah satu fokus. Penyusunan alur layanan peserta di Kantor Cabang (KC) dan saluran layanan lainnya juga sedang berjalan.

    "Pengembangan sistem pengajuan penghapusan piutang iuran untuk kategori tertentu, penyusunan strategi sosialisasi dan komunikasi penghapusan piutang," tambah Ghufron.

    Potensi Tunggakan dan Mekanisme Pemutihan

    BPJS Kesehatan mencatat potensi nilai tunggakan iuran yang akan dihapuskan mencapai Rp 14,12 triliun. Jumlah ini melibatkan lebih dari 23 juta peserta yang menunggak.

    "Rp 14 triliun itu yang piutang, yang kita kalau seandainya semua dibebasin, artinya diputihkan, nah itu sekitar itu. Iya, hitungannya sekitar segitu. Tetapi nanti ditunggu saja karena pemerintah kan akan menyampaikan," ujar Ghufron.

    Ghufron menjelaskan, fasilitas pemutihan tidak akan otomatis diterima semua peserta. Program ini utamanya ditujukan bagi masyarakat kurang mampu atau miskin.

    "Jadi untuk yang miskin dan tidak mampu terutama desil yang tentunya di bawah 4, nah itu bisa otomatis," imbuh Ghufron.

    Untuk peserta di luar kategori fakir miskin yang menunggak, penghapusan tidak terjadi secara otomatis. Mereka harus mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran terlebih dahulu.

    Berikut adalah gambaran umum kriteria pemutihan tunggakan:

    Kategori Peserta Mekanisme Pemutihan
    Masyarakat Miskin/Kurang Mampu (Desil < 4) Otomatis, tanpa persyaratan pembayaran
    Peserta selain Kategori di Atas Pengajuan permohonan dan melakukan pembayaran
    Peserta Meninggal/Ganda Dihapus

    "Dilakukan setelah peserta mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran. Jadi ini harus diketahui karena ya kira tidak. Nah tentu sedang peserta yang sudah meninggal atau yang ganda itu dihapus," tutur Ghufron.

  • Pemkot Mataram Jamin Pasien PBI JKN Nonaktif Sementara Tetap Dilayani Faskes

    Pemkot Mataram Jamin Pasien PBI JKN Nonaktif Sementara Tetap Dilayani Faskes

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menjamin pasien Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) BPJS Kesehatan dengan status nonaktif sementara tetap dapat memperoleh pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) di Kota Mataram.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram, Emirald Isfihan, menyatakan pihaknya telah menerima surat keputusan Menteri Sosial (Mensos) serta edaran dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Edaran tersebut secara tegas melarang rumah sakit menolak pasien dengan status JKN nonaktif sementara.

    “Jadi sudah ada edarannya dan ini ditujukan ke rumah sakit yang terkendala pasien-pasien tersebut. Di sini sudah jelas larangannya untuk tidak menolak pasien,” tegas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram, Emirald Isfihan, Kamis (12/2/2026).

    Emirald menjelaskan, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram akan memverifikasi data peserta JKN yang berstatus nonaktif sementara.

    Proses verifikasi tersebut diberikan waktu secara nasional selama tiga bulan.

    “Beberapa direktur rumah sakit sudah ada yang mengontak saya dan saya sudah laporkan ini ke Pak Sekda. Pada prinsipnya, kami akan melihat kasus per kasus, karena memang ini diberikan waktu 3 bulan untuk verifikasi data secara nasional,” katanya.

    Ia menambahkan, pasien JKN nonaktif sementara yang datang ke rumah sakit tetap harus diberikan pelayanan.

    Keluarga pasien dapat mengurus administrasi dalam waktu 3×24 jam dengan melapor ke Dinas Sosial.

    Pelaporan tersebut untuk proses verifikasi dan kemungkinan reaktivasi kepesertaan.

    “Pasiennya tetap dilayani, kenapa? Karena masih ada waktu pengurusan 3×24 jam. Jadi jangan ditolak, tetap dilayani. Sementara, keluarganya bisa melapor (status nonaktif) ke Dinas Sosial untuk memverifikasi data. Kalau dari Dinsos nanti akan dicek secara nasional, bisa di reaktivasi. Karena sumber pendanaan ini dari pusat, JKN PBI,” ujarnya.

    Koordinasi akan terus dilakukan antara penanggung jawab (PIC) di rumah sakit dengan Dinkes maupun Dinsos.

    Langkah ini untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi pasien PBI JKN nonaktif sementara tetap berjalan lancar.

    Prioritas Pelayanan Kesehatan

    Emirald menggarisbawahi beberapa kondisi pasien yang menjadi prioritas pelayanan.

    Prioritas ini mencakup pasien dengan kondisi kronis yang membutuhkan pengobatan rutin, pasien gawat darurat, rawat inap, operasi, cuci darah, operasi jantung, hingga tindakan medis berbiaya tinggi.

    “(Masyarakat) tidak perlu cemas,” tandasnya.

    Kategori Pasien Prioritas Jenis Penyakit/Tindakan Medis
    Penyakit Kronis Pengobatan rutin
    Gawat Darurat Segala kondisi gawat darurat
    Rawat Inap Semua jenis rawat inap
    Tindakan Bedah Operasi
    Kondisi Khusus Cuci darah, operasi jantung, tindakan berbiaya tinggi

    Sebelumnya, layanan PBI JKN BPJS Kesehatan yang mendadak nonaktif memicu aduan dari sejumlah warga Kota Mataram ke Dinas Sosial Mataram, Rabu (11/2/2026).

    Warga berdatangan ke Kantor Dinsos Mataram untuk mencari penjelasan dan solusi.

    Kartu BPJS Kesehatan mereka tidak dapat digunakan untuk berobat maupun kontrol ke rumah sakit.

    Pantauan detikBali di lokasi menunjukkan warga mengantre di Kantor Dinsos Mataram.

    Mereka ingin mengetahui penyebab penonaktifan layanan BPJS PBI tersebut.

    “Sangat kami sayangkan. Jadi orang tua saya tak bisa pakai BPJS Kesehatan, karena statusnya di BPJS PBI nonaktif,” kata salah satu warga, Yuli.

    Akibat status PBI JKN yang nonaktif, Yuli terpaksa menggunakan layanan umum agar orang tuanya tetap mendapatkan pelayanan kesehatan.

    “AKhirnya bayar umum. Adik saya yang bayar kemarin. Itupun lumayan buat kami nominalnya, ada mungkin Rp 300 ribuan, tapi itu belum sama biaya rawat inapnya,” terangnya.

  • Iuran BPJS Kesehatan Kelas 2 Tahun 2026 Tetap Rp100 Ribu per Bulan

    Iuran BPJS Kesehatan Kelas 2 Tahun 2026 Tetap Rp100 Ribu per Bulan

    Iuran BPJS Kesehatan kelas 2 tahun 2026 dipastikan tidak mengalami kenaikan. Pemerintah telah menetapkan tarif iuran untuk seluruh kelas kepesertaan, termasuk kelas 1, 2, dan 3, tetap sama seperti tahun sebelumnya.

    Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan. Kebijakan ini juga untuk memastikan akses layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap terjangkau.

    Pemerintah secara resmi mengonfirmasi bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan tahun 2026 tidak berubah. Ketetapan ini berlaku bagi semua kategori peserta, baik Pekerja Penerima Upah (PPU) maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    Langkah ini merupakan hasil evaluasi kondisi ekonomi nasional. Pemerintah menilai penyesuaian tarif belum diperlukan agar masyarakat tidak terbebani biaya tambahan.

    Selain itu, kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas dan keberlanjutan program JKN. Program ini diharapkan dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Bagi peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), besaran iuran ditetapkan berdasarkan kelas layanan yang dipilih.

    Perbedaan Fasilitas Rawat Inap Berdasarkan Kelas

    Perlu dipahami, perbedaan kelas kepesertaan BPJS Kesehatan tidak memengaruhi kualitas pelayanan medis. Perbedaan hanya terletak pada fasilitas rawat inap yang diterima pasien.

    Berikut adalah rincian tarif iuran BPJS Kesehatan 2026 dan perbedaan fasilitas rawat inap:

    Kelas Kepesertaan Iuran Per Bulan (PBPU) Fasilitas Rawat Inap
    Kelas 1 Rp150.000 Kamar diisi 1–2 pasien, fasilitas lebih nyaman (AC, kamar mandi dalam), privasi terjaga.
    Kelas 2 Rp100.000 Kamar diisi 2–4 pasien, fasilitas standar, bisa naik kelas/VIP dengan biaya tambahan.
    Kelas 3 Rp42.000 (disubsidi Rp7.000) Kamar diisi lebih banyak pasien, fasilitas lebih sederhana.

    Ini berarti, untuk BPJS Kelas 2, peserta mandiri akan membayar Rp100.000 per orang setiap bulan. Besaran ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

    Perbedaan fasilitas kamar, bukan kualitas dokter, obat, maupun tindakan medis. Semua peserta tetap mendapatkan pelayanan medis yang sama sesuai standar.

    Pemerintah memastikan iuran BPJS Kesehatan tetap stabil demi menjaga akses layanan kesehatan yang terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat. Sebelum memilih kelas kepesertaan, pastikan Anda menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial agar pembayaran iuran tetap lancar setiap bulan.

  • BPJS PBI Dinonaktifkan, Ini Cara Cek dan Aktivasi Ulang Kepesertaan

    BPJS PBI Dinonaktifkan, Ini Cara Cek dan Aktivasi Ulang Kepesertaan

    Beberapa peserta BPJS PBI (Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) mendapati akun mereka dinonaktifkan secara tiba-tiba. Penonaktifan ini menghambat pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. Namun, kondisi ini bukan berarti jumlah peserta berkurang.

    Langkah penonaktifan merupakan penyesuaian agar bantuan lebih tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola pemerintah.

    Menurut Kementerian Sosial (Kemensos) RI, penonaktifan akun PBI memiliki beberapa tujuan utama. Salah satunya adalah mengalihkan peserta dari kelompok desil atas (mampu) ke desil bawah (kurang mampu).

    Penonaktifan juga memastikan penerima bantuan tetap sesuai kriteria yang berhak. Peserta yang diaktifkan kembali wajib memperbarui data DTSEN paling lambat enam bulan sejak reaktivasi.

    Penonaktifan ini dilakukan secara resmi melalui SK Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026. Keputusan tersebut berlaku sejak 1 Februari 2026. Peserta lama yang dinonaktifkan digantikan oleh peserta baru, sehingga jumlah total peserta PBI tetap sama.

    Cara Cek Status BPJS PBI

    Sebelum mengaktifkan ulang, penting untuk memastikan status kepesertaan BPJS PBI. Mengutip dari Detik, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Berikut langkah-langkahnya:

    Melalui Mobile JKN:

    • Unduh aplikasi Mobile JKN di Play Store atau App Store.
    • Login menggunakan NIK dan password Anda.
    • Lihat bagian atas nama peserta untuk mengetahui status.

    Jika status aktif, akan muncul tulisan “Semua Keluarga Anda Terlindungi”. Sebaliknya, jika tidak aktif, akan muncul keterangan “Tidak Aktif (Penangguhan Pembayaran)”.

    Melalui Call Center atau WhatsApp:

    • Call Center BPJS Kesehatan: 165
    • WhatsApp Pandawa BPJS: 0811-8165-165

    Jika status kepesertaan tidak aktif, peserta dapat mengurus reaktivasi ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Alternatifnya, proses reaktivasi dapat dilakukan melalui layanan online.

    Berikut adalah ringkasan status kepesertaan BPJS PBI:

    Status Kepesertaan Keterangan di Mobile JKN Tindakan Lanjut
    Aktif “Semua Keluarga Anda Terlindungi” Tidak perlu tindakan
    Tidak Aktif “Tidak Aktif (Penangguhan Pembayaran)” Urus reaktivasi

    Cara Aktivasi Ulang BPJS PBI

    Peserta yang dinonaktifkan dapat mengaktifkan kembali kepesertaan mereka. Langkah pertama adalah mendapatkan surat keterangan berobat. Mintalah surat ini dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan tempat Anda berobat.

    Setelah itu, bawa surat keterangan berobat ke dinas sosial setempat. Dinas sosial akan memproses reaktivasi melalui aplikasi SIKS-NG. Proses ini akan membantu Anda mendapatkan kembali hak layanan kesehatan.

    Aktivasi BPJS untuk Peserta Mandiri (PBPU)

    Peserta yang tergolong mampu dapat beralih ke Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Proses ini bisa dilakukan melalui WhatsApp Pandawa.

    Berikut adalah langkah-langkahnya:

    • Chat WA Pandawa di 0811-8165-165, lalu pilih menu Administrasi.
    • Klik tautan untuk Pengaktifan Kembali Status Kepesertaan.
    • Lampirkan dokumen yang diminta: swafoto dengan KTP, KK, dan buku tabungan.

    Setelah iuran dibayarkan, BPJS langsung aktif tanpa masa tunggu 14 hari.

    Aktivasi BPJS untuk Peserta Pekerja (PPU)

    Jika seorang peserta atau anggota keluarga bekerja di perusahaan, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Sebagai pekerja, Anda perlu melapor ke HRD atau perusahaan. Tujuannya untuk mendaftarkan diri dan keluarga sebagai Peserta PPU.

    Jika Anda memiliki anggota keluarga pekerja, ikuti tahapan berikut:

    • Chat WA Pandawa.
    • Pilih menu Administrasi.
    • Pilih fitur Penambahan Anggota Keluarga.
    • Lampirkan Kartu Keluarga (KK).

    Kepesertaan akan aktif setelah iuran dibayarkan oleh perusahaan. Dengan panduan ini, peserta PBI dapat mengetahui status kepesertaan dan mengaktifkan kembali BPJS mereka. Proses ini bisa dilakukan dengan mudah, baik secara offline maupun online.