Tag: DJP

  • DJP Hentikan DJP Online, Perusahaan Wajib Coretax Mulai 2026

    DJP Hentikan DJP Online, Perusahaan Wajib Coretax Mulai 2026

    Administrasi perpajakan di Indonesia memasuki era baru dengan implementasi penuh Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Coretax. Hal ini ditandai dengan penghentian platform lama seperti DJP Online dan aplikasi desktop e-Faktur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perubahan ini mencerminkan integrasi digital yang lebih luas dan transparansi data secara real-time.

    Implementasi sistem baru ini bertepatan dengan tenggat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahun pajak 2025, yakni 30 April 2026. Pelaporan tersebut menjadi yang pertama kali wajib dilakukan sepenuhnya melalui Coretax.

    KKP Kusumanto & Rekan menilai bahwa perubahan ini bukan sekadar peningkatan sistem, tetapi juga perubahan cara korporasi berinteraksi dengan sistem administrasi perpajakan nasional.

    Dalam sistem Coretax, setiap transaksi perpajakan yang dilaporkan akan terhubung langsung ke sistem administrasi DJP. Misalnya, setiap e-Faktur yang diterbitkan maupun bukti potong elektronik (e-Bupot) yang dibuat akan otomatis tercatat dalam buku besar wajib pajak korporasi.

    Dengan mekanisme tersebut, data perpajakan perusahaan akan terintegrasi secara real-time. Saat perusahaan menyusun SPT Tahunan, sebagian besar data telah tersedia secara otomatis atau pre-populated berdasarkan aktivitas pelaporan bulanan.

    Perubahan ini menggeser pola administrasi perpajakan dari pendekatan rekonsiliasi tahunan menuju pengelolaan data yang berkelanjutan. Sistem Coretax juga dirancang untuk mengidentifikasi ketidakkonsistenan data bahkan sebelum SPT berhasil dikirimkan.

    Managing Partner KKP Kusumanto & Rekan sekaligus Head of Tax BDO Indonesia, Irwan Kusumanto, menyatakan bahwa implementasi Coretax menandai perubahan mendasar dalam tata kelola perpajakan nasional. Seperti dikutip dari Money, Irwan mengatakan:

    "Kehadiran Coretax bukan sekadar pembaruan sistem teknis, melainkan penataan ulang fundamental atas tata kelola perpajakan di Indonesia."

    Ia menambahkan, validasi data yang kini berlangsung secara real-time membuat kualitas data menjadi faktor penting bagi perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

    "Dengan validasi yang kini bersifat real-time, integritas data menjadi aset strategis. ‘Kebersihan data’ atau data hygiene bukan lagi sekadar tugas administratif di belakang layar, melainkan keharusan strategis bagi kepemimpinan korporat untuk memitigasi risiko audit dan memastikan kepatuhan yang berkelanjutan," kata Irwan.

    Tiga Pilar Strategis Perusahaan

    KKP Kusumanto & Rekan merekomendasikan tiga pilar utama yang perlu diperhatikan manajemen perusahaan dalam menghadapi ekosistem perpajakan baru berbasis Coretax.

    Pertama, memperkuat tata kelola data. Perusahaan perlu memastikan integritas data pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) vendor, Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), serta integrasi sistem enterprise resource planning (ERP). Hal ini penting karena DJP kini memiliki visibilitas langsung terhadap transaksi yang dilaporkan.

    Kedua, mengamankan otoritas digital. Dalam sistem baru ini, kerangka kerja lama berbasis Electronic Filing Identification Number (EFIN) digantikan dengan mekanisme otentikasi menggunakan sertifikat digital yang terikat pada person-in-charge (PIC) yang terdaftar secara resmi.

    Ketiga, meningkatkan fungsi tim pajak di dalam perusahaan. Perubahan sistem mendorong profesional pajak untuk beralih dari tugas manual menuju peran yang lebih strategis, seperti analisis data dan pemantauan kontrol internal.

    Menurut Irwan, masa transisi menuju sistem baru ini memerlukan penyesuaian dari sisi proses bisnis maupun pengelolaan data di perusahaan.

    “Tim pajak KKP Kusumanto & Rekan berkomitmen untuk membantu perusahaan melewati masa transisi ini melalui layanan yang komprehensif. Layanan kami mencakup dukungan implementasi Coretax, aktivasi sertifikat digital baru, hingga pemeriksaan kesehatan (health check) kepatuhan pajak untuk memastikan keselarasan catatan internal dengan data pre-populated yang disediakan oleh DJP,” ujar dia.

    Ia menambahkan, perubahan sistem administrasi perpajakan nasional tersebut menuntut pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi serta pengelolaan data yang lebih terstruktur.

    “Navigasi sistem pajak nasional yang baru ini menuntut pemahaman mendalam mengenai maksud regulasi serta manajemen data strategis. Dengan persiapan yang tepat, transisi menuju Coretax dapat menjadi peluang emas bagi perusahaan untuk memperkuat tata kelola serta meningkatkan ketahanan kepatuhan jangka panjang,” pungkas Irwan, seperti dilansir dari Money.

  • Lupa Password Coretax DJP? Ini Cara Reset Online

    Lupa Password Coretax DJP? Ini Cara Reset Online

    Wajib pajak yang lupa kata sandi untuk masuk ke akun pajak melalui Coretax Administration System tidak perlu khawatir. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan fitur pengaturan ulang password secara daring, sehingga tidak perlu datang ke kantor pajak.

    Dikutip dari Money, wajib pajak dapat membuat kata sandi baru dengan memilih menu “Lupa Kata Sandi” pada laman login Coretax DJP. Penggantian kata sandi ini sepenuhnya dilakukan secara online melalui platform Coretax.

    “Apabila Anda adalah pengguna DJP Online yang telah melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP dapat mengakses Coretax DJP cukup dengan membuat kata sandi baru,” tulis DJP dalam Coretaxpedia, dikutip Senin (9/3/2026).

    Berikut adalah langkah-langkah untuk mengatur ulang password Coretax DJP:

    1. Masuk ke laman Coretax DJP, lalu pilih menu “Lupa Kata Sandi” pada halaman login.
    2. Setelah itu, akan muncul halaman Permohonan Ubah Kata Sandi. Masukkan ID pengguna.
    3. Pilih metode konfirmasi yang diinginkan, yaitu melalui email atau nomor telepon.
    4. Masukkan kode captcha yang muncul di layar.
    5. Baca pernyataan yang tersedia, lalu beri tanda centang.
    6. Klik tombol “Kirim” untuk mengajukan permintaan penggantian kata sandi.

    ID pengguna yang dimasukkan berbeda untuk tiap jenis wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai ID pengguna. Sementara wajib pajak badan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 digit.

    Setelah permohonan dikirim, periksa email atau SMS yang terdaftar. Sistem DJP akan mengirimkan tautan untuk melakukan penggantian password.

    DJP mengingatkan agar wajib pajak memastikan pesan yang diterima berasal dari sumber resmi, yaitu email dengan domain @pajak.go.id atau SMS dari DJP.

    Setelah menerima tautan tersebut, klik dan buat kata sandi baru serta passphrase sesuai panduan. Sistem akan mengirimkan konfirmasi melalui email. Dengan demikian, wajib pajak dapat kembali mengakses akun Coretax dan melanjutkan layanan perpajakan seperti biasa.

  • Coretax DJP: Cara Buat Akun dan Aktivasi untuk SPT 2025

    Coretax DJP: Cara Buat Akun dan Aktivasi untuk SPT 2025

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerapkan sistem administrasi perpajakan terbaru, Coretax DJP, mulai pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025.

    Dengan perubahan ini, pelaporan pajak daring pada tahun 2026 tidak lagi menggunakan DJP Online, melainkan melalui platform Coretax.

    Wajib pajak perlu memahami langkah-langkah pembuatan akun, aktivasi, hingga penggunaan passphrase Coretax sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan.

    Coretax adalah sistem administrasi perpajakan generasi baru yang akan menggantikan berbagai aplikasi lama di Direktorat Jenderal Pajak, seperti dikutip dari laman resmi pajak.go.id.

    Sistem ini menyediakan akses terpadu ke berbagai layanan perpajakan, termasuk registrasi NPWP atau NIK, pembaruan data, pelaporan SPT Tahunan, pengajuan restitusi, pemindahbukuan, dan pembuatan kode billing.

    Penerapan sistem Coretax bertujuan untuk menyediakan layanan perpajakan yang lebih terintegrasi, digital, dan memiliki sistem keamanan berlapis.

    Cara Membuat dan Mengaktivasi Akun Coretax

    Sebelum menggunakan layanan perpajakan di platform Coretax, wajib pajak harus memiliki akun terlebih dahulu. Berikut langkah-langkahnya:

    1. Buka laman Coretax DJP.
    2. Pilih menu “Aktivasi Akun Wajib Pajak”.
    3. Centang pertanyaan “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?”.
    4. Masukkan NPWP lalu klik “Cari”.
    5. Isi alamat email dan nomor ponsel yang terdaftar di DJP Online.
    6. Lakukan verifikasi identitas melalui swafoto (selfie).
    7. Baca dan centang pernyataan yang tersedia.
    8. Klik “Simpan”.
    9. Periksa email dari domain resmi @pajak.go.id yang berisi surat penerbitan akun dan kata sandi sementara.
    10. Login menggunakan kata sandi sementara tersebut.

    Saat pertama kali login, pengguna diwajibkan untuk mengganti coretax login password dan membuat passphrase Coretax sebagai lapisan keamanan tambahan.

    Setelah proses ini selesai, aktivasi akun Coretax dianggap berhasil dan dapat digunakan untuk berbagai layanan perpajakan, termasuk pelaporan SPT Tahunan.

    Perbedaan Password dan Passphrase Coretax

    Dalam sistem Coretax, password dan passphrase memiliki fungsi yang berbeda. Password digunakan untuk login ke akun Coretax dan merupakan lapisan keamanan awal yang dibuat saat aktivasi akun.

    Sementara itu, passphrase Coretax adalah frasa keamanan yang berfungsi sebagai tanda tangan digital saat wajib pajak melakukan tindakan resmi di dalam sistem.

    Dengan kata lain, password membuka akses ke akun, sedangkan passphrase mengesahkan dokumen atau transaksi elektronik, seperti saat mengirimkan SPT Tahunan.

    Cara Membuat Passphrase Coretax

    Pembuatan passphrase dilakukan setelah akun Coretax aktif. Prosesnya melalui menu berikut:

  • DJP Terima 6,6 Juta SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025

    DJP Terima 6,6 Juta SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 6.691.081 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025 telah dilaporkan.

    Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mayoritas pelaporan SPT Tahunan tersebut disampaikan melalui sistem Coretax DJP.

    Inge menjelaskan dalam keterangan resminya pada Senin (9/3/2026), dari total laporan, 6.685.865 SPT disampaikan melalui Coretax DJP, sementara 5.216 SPT lainnya melalui Coretax Form.

    Pelaporan SPT melalui Coretax DJP didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan, dengan jumlah 5.947.665 SPT. Wajib pajak orang pribadi nonkaryawan tercatat sebanyak 595.835 SPT.

    Untuk wajib pajak badan, tercatat sebanyak 141.055 SPT untuk badan dengan pembukuan rupiah dan 116 SPT untuk badan dengan pembukuan dollar AS. Selain itu, terdapat 1.173 SPT dari badan dengan pembukuan rupiah dan 21 SPT dari badan dengan pembukuan dollar AS yang tahun bukunya berbeda dari Januari–Desember dan mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025.

    DJP juga mencatat aktivasi akun Coretax DJP telah mencapai 15.616.605 wajib pajak, terdiri dari 14.594.724 wajib pajak orang pribadi, 931.532 wajib pajak badan, 90.124 wajib pajak instansi pemerintah, serta 225 wajib pajak penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

    DJP terus mengimbau wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang ditetapkan untuk menghindari sanksi administrasi.

    Batas akhir pelaporan SPT Tahunan adalah 31 Maret 2026 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2026 untuk wajib pajak badan.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengimbau wajib pajak orang pribadi untuk tidak menunda pelaporan SPT hingga mendekati batas waktu 31 Maret 2026, untuk menghindari potensi kepadatan sistem.

    Bimo menyebutkan, kebiasaan melaporkan SPT pada saat mendekati tenggat waktu berpotensi menimbulkan kepadatan sistem. Karena itu, masyarakat diminta menyampaikan laporan lebih awal.

    "Ada banyak upaya yang dilakukan supaya kebiasaan kita yang suka injury time bisa dikurangi,” ujar Bimo, Kamis (5/3/2026).

  • DJP Sediakan Pelaporan SPT Tahunan via Coretax, Lebih Praktis!

    DJP Sediakan Pelaporan SPT Tahunan via Coretax, Lebih Praktis!

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menawarkan kemudahan bagi karyawan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi melalui sistem Coretax DJP.

    Platform ini memungkinkan wajib pajak menyampaikan SPT tahunan secara daring dengan proses yang lebih praktis serta terintegrasi.

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan SPT tahunan sebelum memasuki Hari Raya Idulfitri.

    "Supaya Lebarannya betul-betul kembali fitri, perpajakannya segera dilaporkan saja. Daripada nanti Lebarannya kurang ikhlas, lebih baik sudah selesai kewajibannya,” ujar Bimo dalam kelas pajak bersama awakmedia pada Kamis (5/3/2026).

    Bimo menambahkan, pelaporan SPT yang dilakukan lebih awal akan membantu wajib pajak menyelesaikan kewajibannya sebelum masa libur panjang tiba. Masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan lebih nyaman karena urusan administrasi telah selesai.

    Dengan Coretax DJP, diharapkan karyawan dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan sebelum batas waktu yang ditentukan. Artinya, SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 tidak lagi dilaporkan melalui DJP Online.

    Sebelum melaporkan SPT Tahunan PPh melalui Coretax, pastikan Anda sudah melakukan registrasi akun. Selain itu, Anda juga harus memiliki kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik yang berfungsi sebagai tanda tangan digital.

    Siapkan juga Bukti Pemotongan (Bupot) PPh Pasal 21 Formulir BPA1. Bupot tersebut dapat diunduh melalui modul Portal Saya dan menu Dokumen Saya.

    Pada menu Dokumen Saya, cari dokumen dengan judul Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1). Kemudian, gulir ke kanan dan klik tombol Unduh. Jika Bupot tidak tersedia, coba tekan tombol refresh.

    Tahapan Pelaporan SPT

    Proses pelaporan SPT secara umum terdiri dari empat tahap utama:

    • Pilih modul Surat Pemberitahuan (SPT).
    • Masuk ke menu Surat Pemberitahuan (SPT).
    • Pada halaman SPT Belum Disampaikan, klik Buat Konsep SPT.

    Langkah pada Halaman Buat Konsep SPT

    Setelah itu, sistem akan kembali ke halaman SPT Belum Disampaikan. Jika berhasil, draf SPT akan muncul pada daftar Konsep SPT. Klik ikon pensil untuk mulai mengisi SPT dan pastikan memilih SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

    Formulir terdiri dari Induk SPT (main form) dan lampiran. Induk SPT terdiri dari header dan bagian A–J. Kolom berikut akan terisi otomatis oleh sistem.

    Kolom yang perlu diisi meliputi status kewajiban perpajakan suami dan istri (jika status suami-istri pisah harta (PH) atau memilih terpisah (MT)).

    Selanjutnya, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

    • Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? → Ya
    • Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? → Tidak
    • Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? → Tidak
    • Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? → Tidak

    Jawaban-jawaban tersebut akan menentukan pertanyaan lanjutan dan lampiran yang akan muncul.

  • Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan 2026 dan Sanksi Keterlambatan

    Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan 2026 dan Sanksi Keterlambatan

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan batas waktu bagi wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2026.

    Terdapat dua kategori SPT Tahunan, yaitu untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan Wajib Pajak Badan. Setiap tahunnya, kedua kategori ini wajib melaporkan SPT, baik secara langsung (offline) maupun melalui sistem daring.

    Batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 31 Maret 2026. Sementara itu, Wajib Pajak Badan diberi waktu lebih panjang, yaitu hingga 30 April 2026.

    Lalu, apa konsekuensi jika wajib pajak terlambat melaporkan SPT Tahunan?

    Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

    Besaran denda yang dikenakan berbeda, tergantung pada jenis wajib pajaknya:

    • Wajib Pajak Orang Pribadi: Rp 100.000
    • Wajib Pajak Badan: Rp 1.000.000

    Selain denda, DJP juga akan mengirimkan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum melaporkan SPT setelah melewati batas waktu.

    Setelah surat teguran diterbitkan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap data wajib pajak. KPP dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) jika diperlukan.

    STP tersebut akan merinci jumlah tagihan pajak, sanksi administrasi, denda yang harus dibayarkan, beserta bunganya.

    Oleh karena itu, wajib pajak disarankan untuk segera melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang telah ditentukan agar terhindar dari sanksi.

  • 9 Juta Wajib Pajak Belum Lapor SPT Tahunan 2025

    9 Juta Wajib Pajak Belum Lapor SPT Tahunan 2025

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat bahwa sekitar 9 juta wajib pajak (WP) belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), meskipun mereka sudah memiliki akun di sistem Coretax DJP.

    Hingga 5 Maret 2026 pukul 08.00 WIB, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa jumlah SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 yang telah dilaporkan mencapai 6.002.570 SPT.

    Jumlah ini masih jauh dari total WP yang sudah mengaktifkan akun Coretax. "Kami masih menunggu sekitar 9 juta wajib pajak yang lain. Aktivitas per hari sudah menunjukkan rata-rata 250.000 wajib pajak yang melaporkan pajaknya," ujar Bimo dalam media briefing di kantor DJP, Kamis (5/3/2026).

    Dari total laporan tersebut, Bimo menjelaskan, mayoritas berasal dari WP orang pribadi, yaitu sebanyak 5.872.158 SPT. Pelaporan dari WP badan tercatat sebanyak 129.231 SPT untuk badan yang menggunakan mata uang rupiah dan 113 SPT untuk badan yang menggunakan mata uang dollar AS.

    "Alhamdulillah in total sudah masuk SPT tahunan tahun pajak 2025 ini sebanyak 6.002.570 SPT. SPT tahunan orang pribadi memang masih mendominasi," kata dia.

    DJP mencatat bahwa hingga 5 Maret 2026, sebanyak 15.268.493 WP telah mengaktifkan akun Coretax DJP. Selain itu, sekitar 12.514.829 WP orang pribadi juga telah melakukan registrasi Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik.

    Untuk memperluas akses layanan, DJP memperkenalkan kanal tambahan dalam ekosistem Coretax, yaitu Coretax Form dan Coretax Mobile (M-Pajak).

    Coretax Form merupakan saluran tambahan untuk pelaporan SPT Tahunan PPh bagi WP orang pribadi dengan status nihil. Melalui fitur ini, WP dapat mengunduh formulir elektronik dari sistem Coretax, mengisi secara offline, lalu mengunggah kembali formulir tersebut ke sistem.

    Fitur tersebut ditujukan untuk membantu WP yang terbiasa menggunakan formulir atau memiliki keterbatasan akses internet. Coretax Form telah tersedia sejak 25 Februari 2026 dan dapat digunakan oleh WP orang pribadi dengan kriteria tertentu, seperti memiliki penghasilan dari pekerjaan atau usaha, menyampaikan SPT dengan status nihil, serta tidak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

    Selain itu, DJP juga meluncurkan aplikasi Coretax Mobile atau M-Pajak yang memungkinkan WP melakukan aktivasi akun Coretax serta registrasi Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik melalui perangkat seluler. Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui Google Play Store maupun App Store.

    Bimo berharap penambahan kanal layanan tersebut dapat mendorong peningkatan pelaporan SPT menjelang batas waktu penyampaian. "Kalau bisa setiap hari aktivitas wajib pajak yang melapor di atas 250.000. Sehingga kekurangan sekitar 9 juta wajib pajak berikutnya bisa kami selesaikan tepat waktu 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan," jelas Bimo.

  • DJP Bantah Tahan Restitusi Pajak, Ada Mekanisme Cek

    DJP Bantah Tahan Restitusi Pajak, Ada Mekanisme Cek

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menepis tudingan bahwa pihaknya melakukan penahanan terhadap restitusi pajak wajib pajak. Penjelasan ini sekaligus menegaskan bahwa proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

    Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa restitusi, khususnya untuk Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPTLB), diproses melalui tahapan pemeriksaan yang telah ditentukan.

    "Kalau wajib pajak tidak puas kemudian naik keberatan, banding, peninjauan kembali," ujar Bimo dalam Media Briefing di Jakarta, Kamis (5/3/2026) sore.

    Bimo menambahkan, nilai restitusi yang terkait dengan proses penegakan hukum pajak cukup besar, dengan rata-rata mencapai Rp20 triliun hingga Rp25 triliun per tahun. Hal ini membuktikan bahwa restitusi tetap diberikan jika memang ditemukan adanya kelebihan pembayaran pajak.

    Di sisi lain, DJP juga berupaya memperkuat kualitas pemeriksaan untuk meningkatkan kepastian hukum. Salah satu caranya adalah dengan menyesuaikan tata cara penegakan hukum perpajakan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2025, dengan tujuan menghindari perbedaan interpretasi di kalangan hakim yang menangani perkara perpajakan.

  • Revisi Aturan PPh Final UMKM Masuki Tahap Akhir

    Revisi Aturan PPh Final UMKM Masuki Tahap Akhir

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menginformasikan bahwa revisi aturan pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 saat ini sedang dalam tahap administrasi akhir dan diharapkan dapat segera diimplementasikan.

    Menurut Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, dokumen terkait revisi aturan ini telah ditandatangani. Namun, sebelum resmi berlaku, regulasi tersebut masih harus melewati serangkaian tahapan administratif.

    "Terkait dengan PPH final UMKM revisi PP 55, memang kami berproses kembali tahun ini," jelas Bimo dalam Media Briefing di kantor DJP, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

    Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, menambahkan bahwa aturan tersebut sebenarnya telah direncanakan untuk berlaku sejak 1 Januari 2026. Akan tetapi, adanya beberapa prosedur administratif yang perlu diulang menyebabkan proses penerbitannya mengalami penundaan.

  • DJP Perluas Akses Pelaporan Pajak dengan Coretax Form

    DJP Perluas Akses Pelaporan Pajak dengan Coretax Form

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas jangkauan layanan perpajakan bagi wajib pajak dengan memperkenalkan Coretax Form dan Coretax Mobile (M-Pajak). Kedua kanal baru ini menjadi bagian dari ekosistem Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax).

    Menurut Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, inisiatif ini bertujuan meningkatkan inklusivitas layanan, mengingat adanya variasi tingkat literasi digital dan keterbatasan akses internet di berbagai daerah.

    "Ini merupakan bagian dari komitmen pelayanan kami, kami memahami bahwa ada banyak sekali digital literacy dari wajib pajak ini kan juga bermacam-macam," kata Bimo dalam Media Briefing di kantor DJP, Jakarta, Kamis (5/3/2026) sore.

    Coretax Form berfungsi sebagai saluran tambahan untuk pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status nihil.

    Fitur ini memungkinkan wajib pajak mengunduh formulir elektronik dari sistem Coretax, mengisinya secara offline, dan mengunggahnya kembali. Fasilitas ini dirancang untuk mengakomodasi wajib pajak yang familiar dengan pengisian SPT melalui formulir serta mengatasi kendala jaringan internet yang tidak stabil.