Administrasi perpajakan di Indonesia memasuki era baru dengan implementasi penuh Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Coretax. Hal ini ditandai dengan penghentian platform lama seperti DJP Online dan aplikasi desktop e-Faktur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perubahan ini mencerminkan integrasi digital yang lebih luas dan transparansi data secara real-time.
Implementasi sistem baru ini bertepatan dengan tenggat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahun pajak 2025, yakni 30 April 2026. Pelaporan tersebut menjadi yang pertama kali wajib dilakukan sepenuhnya melalui Coretax.
KKP Kusumanto & Rekan menilai bahwa perubahan ini bukan sekadar peningkatan sistem, tetapi juga perubahan cara korporasi berinteraksi dengan sistem administrasi perpajakan nasional.
Dalam sistem Coretax, setiap transaksi perpajakan yang dilaporkan akan terhubung langsung ke sistem administrasi DJP. Misalnya, setiap e-Faktur yang diterbitkan maupun bukti potong elektronik (e-Bupot) yang dibuat akan otomatis tercatat dalam buku besar wajib pajak korporasi.
Dengan mekanisme tersebut, data perpajakan perusahaan akan terintegrasi secara real-time. Saat perusahaan menyusun SPT Tahunan, sebagian besar data telah tersedia secara otomatis atau pre-populated berdasarkan aktivitas pelaporan bulanan.
Perubahan ini menggeser pola administrasi perpajakan dari pendekatan rekonsiliasi tahunan menuju pengelolaan data yang berkelanjutan. Sistem Coretax juga dirancang untuk mengidentifikasi ketidakkonsistenan data bahkan sebelum SPT berhasil dikirimkan.
Managing Partner KKP Kusumanto & Rekan sekaligus Head of Tax BDO Indonesia, Irwan Kusumanto, menyatakan bahwa implementasi Coretax menandai perubahan mendasar dalam tata kelola perpajakan nasional. Seperti dikutip dari Money, Irwan mengatakan:
"Kehadiran Coretax bukan sekadar pembaruan sistem teknis, melainkan penataan ulang fundamental atas tata kelola perpajakan di Indonesia."
Ia menambahkan, validasi data yang kini berlangsung secara real-time membuat kualitas data menjadi faktor penting bagi perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
"Dengan validasi yang kini bersifat real-time, integritas data menjadi aset strategis. ‘Kebersihan data’ atau data hygiene bukan lagi sekadar tugas administratif di belakang layar, melainkan keharusan strategis bagi kepemimpinan korporat untuk memitigasi risiko audit dan memastikan kepatuhan yang berkelanjutan," kata Irwan.
Tiga Pilar Strategis Perusahaan
KKP Kusumanto & Rekan merekomendasikan tiga pilar utama yang perlu diperhatikan manajemen perusahaan dalam menghadapi ekosistem perpajakan baru berbasis Coretax.
Pertama, memperkuat tata kelola data. Perusahaan perlu memastikan integritas data pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) vendor, Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), serta integrasi sistem enterprise resource planning (ERP). Hal ini penting karena DJP kini memiliki visibilitas langsung terhadap transaksi yang dilaporkan.
Kedua, mengamankan otoritas digital. Dalam sistem baru ini, kerangka kerja lama berbasis Electronic Filing Identification Number (EFIN) digantikan dengan mekanisme otentikasi menggunakan sertifikat digital yang terikat pada person-in-charge (PIC) yang terdaftar secara resmi.
Ketiga, meningkatkan fungsi tim pajak di dalam perusahaan. Perubahan sistem mendorong profesional pajak untuk beralih dari tugas manual menuju peran yang lebih strategis, seperti analisis data dan pemantauan kontrol internal.
Menurut Irwan, masa transisi menuju sistem baru ini memerlukan penyesuaian dari sisi proses bisnis maupun pengelolaan data di perusahaan.
“Tim pajak KKP Kusumanto & Rekan berkomitmen untuk membantu perusahaan melewati masa transisi ini melalui layanan yang komprehensif. Layanan kami mencakup dukungan implementasi Coretax, aktivasi sertifikat digital baru, hingga pemeriksaan kesehatan (health check) kepatuhan pajak untuk memastikan keselarasan catatan internal dengan data pre-populated yang disediakan oleh DJP,” ujar dia.
Ia menambahkan, perubahan sistem administrasi perpajakan nasional tersebut menuntut pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi serta pengelolaan data yang lebih terstruktur.
“Navigasi sistem pajak nasional yang baru ini menuntut pemahaman mendalam mengenai maksud regulasi serta manajemen data strategis. Dengan persiapan yang tepat, transisi menuju Coretax dapat menjadi peluang emas bagi perusahaan untuk memperkuat tata kelola serta meningkatkan ketahanan kepatuhan jangka panjang,” pungkas Irwan, seperti dilansir dari Money.









