Tag: DJP

  • DJP Sediakan Pelaporan SPT Tahunan via Coretax, Lebih Praktis!

    DJP Sediakan Pelaporan SPT Tahunan via Coretax, Lebih Praktis!

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menawarkan kemudahan bagi karyawan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi melalui sistem Coretax DJP.

    Platform ini memungkinkan wajib pajak menyampaikan SPT tahunan secara daring dengan proses yang lebih praktis serta terintegrasi.

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan SPT tahunan sebelum memasuki Hari Raya Idulfitri.

    "Supaya Lebarannya betul-betul kembali fitri, perpajakannya segera dilaporkan saja. Daripada nanti Lebarannya kurang ikhlas, lebih baik sudah selesai kewajibannya,” ujar Bimo dalam kelas pajak bersama awakmedia pada Kamis (5/3/2026).

    Bimo menambahkan, pelaporan SPT yang dilakukan lebih awal akan membantu wajib pajak menyelesaikan kewajibannya sebelum masa libur panjang tiba. Masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan lebih nyaman karena urusan administrasi telah selesai.

    Dengan Coretax DJP, diharapkan karyawan dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan sebelum batas waktu yang ditentukan. Artinya, SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 tidak lagi dilaporkan melalui DJP Online.

    Sebelum melaporkan SPT Tahunan PPh melalui Coretax, pastikan Anda sudah melakukan registrasi akun. Selain itu, Anda juga harus memiliki kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik yang berfungsi sebagai tanda tangan digital.

    Siapkan juga Bukti Pemotongan (Bupot) PPh Pasal 21 Formulir BPA1. Bupot tersebut dapat diunduh melalui modul Portal Saya dan menu Dokumen Saya.

    Pada menu Dokumen Saya, cari dokumen dengan judul Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1). Kemudian, gulir ke kanan dan klik tombol Unduh. Jika Bupot tidak tersedia, coba tekan tombol refresh.

    Tahapan Pelaporan SPT

    Proses pelaporan SPT secara umum terdiri dari empat tahap utama:

    • Pilih modul Surat Pemberitahuan (SPT).
    • Masuk ke menu Surat Pemberitahuan (SPT).
    • Pada halaman SPT Belum Disampaikan, klik Buat Konsep SPT.

    Langkah pada Halaman Buat Konsep SPT

    Setelah itu, sistem akan kembali ke halaman SPT Belum Disampaikan. Jika berhasil, draf SPT akan muncul pada daftar Konsep SPT. Klik ikon pensil untuk mulai mengisi SPT dan pastikan memilih SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

    Formulir terdiri dari Induk SPT (main form) dan lampiran. Induk SPT terdiri dari header dan bagian A–J. Kolom berikut akan terisi otomatis oleh sistem.

    Kolom yang perlu diisi meliputi status kewajiban perpajakan suami dan istri (jika status suami-istri pisah harta (PH) atau memilih terpisah (MT)).

    Selanjutnya, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

    • Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? → Ya
    • Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? → Tidak
    • Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? → Tidak
    • Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? → Tidak

    Jawaban-jawaban tersebut akan menentukan pertanyaan lanjutan dan lampiran yang akan muncul.

  • Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan 2026 dan Sanksi Keterlambatan

    Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan 2026 dan Sanksi Keterlambatan

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan batas waktu bagi wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2026.

    Terdapat dua kategori SPT Tahunan, yaitu untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan Wajib Pajak Badan. Setiap tahunnya, kedua kategori ini wajib melaporkan SPT, baik secara langsung (offline) maupun melalui sistem daring.

    Batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 31 Maret 2026. Sementara itu, Wajib Pajak Badan diberi waktu lebih panjang, yaitu hingga 30 April 2026.

    Lalu, apa konsekuensi jika wajib pajak terlambat melaporkan SPT Tahunan?

    Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

    Besaran denda yang dikenakan berbeda, tergantung pada jenis wajib pajaknya:

    • Wajib Pajak Orang Pribadi: Rp 100.000
    • Wajib Pajak Badan: Rp 1.000.000

    Selain denda, DJP juga akan mengirimkan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum melaporkan SPT setelah melewati batas waktu.

    Setelah surat teguran diterbitkan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap data wajib pajak. KPP dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) jika diperlukan.

    STP tersebut akan merinci jumlah tagihan pajak, sanksi administrasi, denda yang harus dibayarkan, beserta bunganya.

    Oleh karena itu, wajib pajak disarankan untuk segera melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang telah ditentukan agar terhindar dari sanksi.

  • 9 Juta Wajib Pajak Belum Lapor SPT Tahunan 2025

    9 Juta Wajib Pajak Belum Lapor SPT Tahunan 2025

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat bahwa sekitar 9 juta wajib pajak (WP) belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), meskipun mereka sudah memiliki akun di sistem Coretax DJP.

    Hingga 5 Maret 2026 pukul 08.00 WIB, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa jumlah SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 yang telah dilaporkan mencapai 6.002.570 SPT.

    Jumlah ini masih jauh dari total WP yang sudah mengaktifkan akun Coretax. "Kami masih menunggu sekitar 9 juta wajib pajak yang lain. Aktivitas per hari sudah menunjukkan rata-rata 250.000 wajib pajak yang melaporkan pajaknya," ujar Bimo dalam media briefing di kantor DJP, Kamis (5/3/2026).

    Dari total laporan tersebut, Bimo menjelaskan, mayoritas berasal dari WP orang pribadi, yaitu sebanyak 5.872.158 SPT. Pelaporan dari WP badan tercatat sebanyak 129.231 SPT untuk badan yang menggunakan mata uang rupiah dan 113 SPT untuk badan yang menggunakan mata uang dollar AS.

    "Alhamdulillah in total sudah masuk SPT tahunan tahun pajak 2025 ini sebanyak 6.002.570 SPT. SPT tahunan orang pribadi memang masih mendominasi," kata dia.

    DJP mencatat bahwa hingga 5 Maret 2026, sebanyak 15.268.493 WP telah mengaktifkan akun Coretax DJP. Selain itu, sekitar 12.514.829 WP orang pribadi juga telah melakukan registrasi Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik.

    Untuk memperluas akses layanan, DJP memperkenalkan kanal tambahan dalam ekosistem Coretax, yaitu Coretax Form dan Coretax Mobile (M-Pajak).

    Coretax Form merupakan saluran tambahan untuk pelaporan SPT Tahunan PPh bagi WP orang pribadi dengan status nihil. Melalui fitur ini, WP dapat mengunduh formulir elektronik dari sistem Coretax, mengisi secara offline, lalu mengunggah kembali formulir tersebut ke sistem.

    Fitur tersebut ditujukan untuk membantu WP yang terbiasa menggunakan formulir atau memiliki keterbatasan akses internet. Coretax Form telah tersedia sejak 25 Februari 2026 dan dapat digunakan oleh WP orang pribadi dengan kriteria tertentu, seperti memiliki penghasilan dari pekerjaan atau usaha, menyampaikan SPT dengan status nihil, serta tidak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

    Selain itu, DJP juga meluncurkan aplikasi Coretax Mobile atau M-Pajak yang memungkinkan WP melakukan aktivasi akun Coretax serta registrasi Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik melalui perangkat seluler. Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui Google Play Store maupun App Store.

    Bimo berharap penambahan kanal layanan tersebut dapat mendorong peningkatan pelaporan SPT menjelang batas waktu penyampaian. "Kalau bisa setiap hari aktivitas wajib pajak yang melapor di atas 250.000. Sehingga kekurangan sekitar 9 juta wajib pajak berikutnya bisa kami selesaikan tepat waktu 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan," jelas Bimo.

  • DJP Bantah Tahan Restitusi Pajak, Ada Mekanisme Cek

    DJP Bantah Tahan Restitusi Pajak, Ada Mekanisme Cek

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menepis tudingan bahwa pihaknya melakukan penahanan terhadap restitusi pajak wajib pajak. Penjelasan ini sekaligus menegaskan bahwa proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

    Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa restitusi, khususnya untuk Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPTLB), diproses melalui tahapan pemeriksaan yang telah ditentukan.

    "Kalau wajib pajak tidak puas kemudian naik keberatan, banding, peninjauan kembali," ujar Bimo dalam Media Briefing di Jakarta, Kamis (5/3/2026) sore.

    Bimo menambahkan, nilai restitusi yang terkait dengan proses penegakan hukum pajak cukup besar, dengan rata-rata mencapai Rp20 triliun hingga Rp25 triliun per tahun. Hal ini membuktikan bahwa restitusi tetap diberikan jika memang ditemukan adanya kelebihan pembayaran pajak.

    Di sisi lain, DJP juga berupaya memperkuat kualitas pemeriksaan untuk meningkatkan kepastian hukum. Salah satu caranya adalah dengan menyesuaikan tata cara penegakan hukum perpajakan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2025, dengan tujuan menghindari perbedaan interpretasi di kalangan hakim yang menangani perkara perpajakan.

  • Revisi Aturan PPh Final UMKM Masuki Tahap Akhir

    Revisi Aturan PPh Final UMKM Masuki Tahap Akhir

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menginformasikan bahwa revisi aturan pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 saat ini sedang dalam tahap administrasi akhir dan diharapkan dapat segera diimplementasikan.

    Menurut Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, dokumen terkait revisi aturan ini telah ditandatangani. Namun, sebelum resmi berlaku, regulasi tersebut masih harus melewati serangkaian tahapan administratif.

    "Terkait dengan PPH final UMKM revisi PP 55, memang kami berproses kembali tahun ini," jelas Bimo dalam Media Briefing di kantor DJP, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

    Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, menambahkan bahwa aturan tersebut sebenarnya telah direncanakan untuk berlaku sejak 1 Januari 2026. Akan tetapi, adanya beberapa prosedur administratif yang perlu diulang menyebabkan proses penerbitannya mengalami penundaan.

  • DJP Perluas Akses Pelaporan Pajak dengan Coretax Form

    DJP Perluas Akses Pelaporan Pajak dengan Coretax Form

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas jangkauan layanan perpajakan bagi wajib pajak dengan memperkenalkan Coretax Form dan Coretax Mobile (M-Pajak). Kedua kanal baru ini menjadi bagian dari ekosistem Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax).

    Menurut Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, inisiatif ini bertujuan meningkatkan inklusivitas layanan, mengingat adanya variasi tingkat literasi digital dan keterbatasan akses internet di berbagai daerah.

    "Ini merupakan bagian dari komitmen pelayanan kami, kami memahami bahwa ada banyak sekali digital literacy dari wajib pajak ini kan juga bermacam-macam," kata Bimo dalam Media Briefing di kantor DJP, Jakarta, Kamis (5/3/2026) sore.

    Coretax Form berfungsi sebagai saluran tambahan untuk pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status nihil.

    Fitur ini memungkinkan wajib pajak mengunduh formulir elektronik dari sistem Coretax, mengisinya secara offline, dan mengunggahnya kembali. Fasilitas ini dirancang untuk mengakomodasi wajib pajak yang familiar dengan pengisian SPT melalui formulir serta mengatasi kendala jaringan internet yang tidak stabil.

  • 27 Bank Wajib Setor Data Kartu Kredit ke DJP Mulai 2027

    27 Bank Wajib Setor Data Kartu Kredit ke DJP Mulai 2027

    Pemerintah mewajibkan 27 bank yang menyediakan layanan kartu kredit untuk mulai melaporkan data transaksi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Maret 2027. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperluas kewajiban pelaporan data dan informasi oleh berbagai instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, serta pihak lainnya kepada DJP.

    Kewenangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 27 Februari 2026.

    Sesuai beleid tersebut, penyampaian data pertama kali paling lambat Maret 2027. Data yang dilaporkan meliputi data penerimaan merchant atas transaksi pembayaran yang menggunakan kartu kredit.

    Otoritas pajak akan mengakses berbagai informasi, termasuk nama bank atau lembaga yang bertindak sebagai penerbit kartu (issuer), identitas merchant, tahun penyelesaian (settlement) transaksi, total nilai settlement transaksi, hingga total transaksi yang dibatalkan.

    Regulasi ini juga mencakup ketentuan baru yang memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada ILAP terkait laporan pemanfaatan data, selain mengatur bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit.

  • 6 Juta SPT Tahunan PPh 2025 Diterima DJP per 5 Maret 2026

    6 Juta SPT Tahunan PPh 2025 Diterima DJP per 5 Maret 2026

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, hingga Kamis (5/3/2026) pukul 08.00 WIB, sebanyak 6 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2025 telah dilaporkan.

    Menurut Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, mayoritas pelaporan dilakukan melalui sistem Coretax DJP. Sebanyak 5,8 juta laporan berasal dari wajib pajak (WP) orang pribadi.

    Pelaporan dari wajib pajak badan tercatat sebanyak 129.231 SPT untuk badan yang menggunakan mata uang rupiah dan 113 SPT untuk badan dengan mata uang dolar AS.

    "Alhamdulillah in total sudah masuk di SPT tahunan, tahun pajak 2025 ini 6.002.570. SPT tahunan yang terdiri dari SPT orang pribadi ini memang mayoritas ada 5.872.158 SPT tahunan orang pribadi," jelas Bimo dalam Media Briefing di Kantornya, Kamis (5/3/2026).

    Bimo menambahkan, hingga 5 Maret 2026, sebanyak 15.268.493 wajib pajak telah mengaktifkan akun Coretax DJP. Sementara itu, sekitar 12.514.829 wajib pajak orang pribadi telah melakukan registrasi Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik.

    Masih ada sekitar 9 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT mereka, meskipun sudah memiliki akun Coretax.

    "Kami masih menunggu sekitar 9 juta wajib pajak yang lain. Aktivitas per hari sudah menunjukkan rata-rata 250 ribu wajib pajak yang melaporkan pajaknya per hari. Memang ini mungkin belum peak. Peak yang kami catat di sebulan terakhir ini ada 370 ribu dalam satu hari," terangnya.

    DJP juga memperkenalkan kanal layanan tambahan dalam ekosistem Coretax, yaitu Coretax Form dan Coretax Mobile (M-Pajak), untuk memperluas akses layanan perpajakan.

    Coretax Form

    Coretax Form merupakan saluran tambahan untuk pelaporan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi dengan status nihil. Wajib pajak dapat mengunduh formulir elektronik dari sistem Coretax, mengisi secara offline, dan mengunggahnya kembali.

    Fasilitas ini ditujukan bagi wajib pajak yang terbiasa menggunakan formulir atau memiliki keterbatasan akses internet.

    Fitur Coretax Form telah tersedia sejak 25 Februari 2026 dan dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu, seperti memiliki penghasilan dari pekerjaan atau kegiatan usaha, menyampaikan SPT dengan status nihil, serta tidak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

    Coretax Mobile (M-Pajak)

    DJP meluncurkan aplikasi Coretax Mobile atau M-Pajak yang memungkinkan wajib pajak melakukan aktivasi akun Coretax serta registrasi Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik melalui perangkat seluler. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Google Play Store maupun App Store.

    Dengan penambahan kanal ini, Bimo berharap angka pelaporan SPT akan terus meningkat seiring semakin dekatnya batas waktu pelaporan.

    "Jadi kami menargetkan kalau bisa setiap hari kegiatan aktivitas dari wajib pajak yang melapor itu di atas 250.000. Sehingga kekurangan yang sekitar 9 juta wajib pajak berikutnya, setelah 6 juta ini masuk per pagi ini, itu bisa kami selesaikan tepat waktu 31 Maret untuk orang pribadi, 30 April untuk wajib pajak badan," pungkasnya.

  • DJP Jamin Keamanan Data Wajib Pajak Kartu Kredit

    DJP Jamin Keamanan Data Wajib Pajak Kartu Kredit

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa data wajib pajak akan tetap aman meskipun menerima berbagai data transaksi keuangan, termasuk yang berasal dari kartu kredit.

    Menurut Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, sistem pengelolaan data telah diuji oleh sejumlah lembaga negara. Perlindungan data menjadi prioritas utama dalam administrasi perpajakan. Bimo menyampaikan hal ini dalam Media Briefing di kantornya, Kamis (5/3/2026).

    "Kami sudah melalui review perlindungan data pribadi dengan Komdigi, begitu juga dengan BSSN untuk mereview kedaulatan dan keamanan data maupun sistem kami," ujar Bimo.

    Sistem DJP, termasuk Coretax, telah melalui peninjauan keamanan dan perlindungan data. Pasal 34 ketentuan perpajakan mengatur kerahasiaan wajib pajak, yang mewajibkan pejabat untuk menjaga data tersebut.

    Bimo juga menegaskan bahwa prinsip perlindungan data tertanam dalam pengembangan teknologi DJP. Sistem juga telah menjalani uji keamanan atau penetration test oleh lembaga independen. Beberapa lembaga yang terlibat dalam pengujian meliputi Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, serta Badan Intelijen Strategis.

    Pernyataan ini muncul setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2026, yang diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Aturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk menyampaikan data perpajakan kepada DJP.

    Pasal 1 PMK 8/2026 menyatakan, "Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak."

    Khusus untuk perbankan, laporan mencakup transaksi pembayaran kartu kredit nasabah pada merchant. Data yang dilaporkan meliputi identitas bank penerbit dan atau bank acquirer, identitas merchant beserta nomor dan alamat, nilai transaksi, jumlah transaksi settlement, serta total transaksi yang dibatalkan.

    Sebanyak 23 bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan tersebut. Daftar bank tersebut antara lain PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.

  • DJP Optimistis Capai Target Pajak Meski Fitch Beri Sorotan

    DJP Optimistis Capai Target Pajak Meski Fitch Beri Sorotan

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan tetap optimistis terhadap kinerja penerimaan pajak tahun ini. Hal ini disampaikan di tengah sorotan dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings terkait tantangan Indonesia dalam memperluas penerimaan negara.

    Fitch Ratings memperkirakan pendapatan Indonesia akan cenderung stagnan, dengan rata-rata 13,3% terhadap PDB selama periode 2026-2027. Menurut Fitch, perhitungan penerimaan pajak yang kurang menggembirakan ini disebabkan oleh pembatalan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa kinerja penerimaan pajak pada awal tahun 2026 menunjukkan tren yang positif. Pada Januari 2026, penerimaan pajak neto mengalami pertumbuhan sebesar 30,6% secara tahunan (year on year). Sementara itu, penerimaan bruto meningkat sekitar 7% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    Tren positif ini berlanjut hingga Februari 2026. Bimo menjelaskan bahwa penerimaan pajak neto pada Februari masih tumbuh sekitar 30,2% secara tahunan, sedangkan penerimaan bruto meningkat hingga 19%.

    "Artinya kami sangat optimis performance ini akan kami jaga sejak awal tahun gitu ya," kata Bimo dalam Media Briefing di Jakarta, Kamis (5/3/2026).