Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan meluncurkan Coretax Form dan Coretax Mobile. Kedua inovasi ini bertujuan untuk memperluas akses terhadap layanan perpajakan.
Inisiatif ini merupakan bagian dari penguatan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP). Dengan adanya inovasi ini, diharapkan wajib pajak dapat lebih mudah memenuhi kewajibannya.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan apresiasi kepada media massa atas kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini disampaikan dalam Kelas Pajak untuk Wartawan di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Coretax Form berfungsi sebagai saluran tambahan bagi wajib pajak orang pribadi berstatus nihil untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Fitur ini memungkinkan pengunduhan formulir elektronik dari sistem Coretax, pengisian secara offline, dan pengunggahan kembali ke sistem. Fasilitas ini ditujukan bagi wajib pajak yang lebih familiar dengan formulir atau memiliki keterbatasan akses internet.
Fitur Coretax Form sudah tersedia sejak 25 Februari 2026. Wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan dari pekerjaan atau kegiatan usaha, yang menyampaikan SPT nihil, dan tidak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dapat memanfaatkan fitur ini.
DJP juga memperkenalkan aplikasi Coretax Mobile atau M-Pajak. Aplikasi ini memungkinkan aktivasi akun Coretax serta registrasi Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik melalui perangkat seluler.
Aplikasi M-Pajak tersedia di Google Play Store dan App Store.
Sejak implementasi Coretax, jumlah wajib pajak yang mengaktifkan akun terus bertambah. Hingga 5 Maret 2026, tercatat 15.268.493 wajib pajak telah mengaktifkan akun Coretax. Selain itu, sekitar 12.514.829 wajib pajak orang pribadi telah melakukan registrasi Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik.
DJP mencatat bahwa pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 telah melampaui 6 juta laporan hingga Kamis (5/3/2026) pukul 08.00 WIB. Rinciannya, 5.872.158 laporan berasal dari wajib pajak orang pribadi, 129.231 dari wajib pajak badan dengan mata uang rupiah, dan 113 dari badan dengan mata uang dollar Amerika Serikat.
DJP berharap penambahan kanal layanan ini dapat meningkatkan inklusivitas dan fleksibilitas akses perpajakan, serta mendorong kepatuhan pelaporan sebelum batas waktu yang ditentukan.









