Tag: DJP

  • DJP Luncurkan Coretax Form dan Mobile untuk Wajib Pajak

    DJP Luncurkan Coretax Form dan Mobile untuk Wajib Pajak

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan meluncurkan Coretax Form dan Coretax Mobile. Kedua inovasi ini bertujuan untuk memperluas akses terhadap layanan perpajakan.

    Inisiatif ini merupakan bagian dari penguatan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP). Dengan adanya inovasi ini, diharapkan wajib pajak dapat lebih mudah memenuhi kewajibannya.

    Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan apresiasi kepada media massa atas kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini disampaikan dalam Kelas Pajak untuk Wartawan di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

    Coretax Form berfungsi sebagai saluran tambahan bagi wajib pajak orang pribadi berstatus nihil untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Fitur ini memungkinkan pengunduhan formulir elektronik dari sistem Coretax, pengisian secara offline, dan pengunggahan kembali ke sistem. Fasilitas ini ditujukan bagi wajib pajak yang lebih familiar dengan formulir atau memiliki keterbatasan akses internet.

    Fitur Coretax Form sudah tersedia sejak 25 Februari 2026. Wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan dari pekerjaan atau kegiatan usaha, yang menyampaikan SPT nihil, dan tidak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dapat memanfaatkan fitur ini.

    DJP juga memperkenalkan aplikasi Coretax Mobile atau M-Pajak. Aplikasi ini memungkinkan aktivasi akun Coretax serta registrasi Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik melalui perangkat seluler.

    Aplikasi M-Pajak tersedia di Google Play Store dan App Store.

    Sejak implementasi Coretax, jumlah wajib pajak yang mengaktifkan akun terus bertambah. Hingga 5 Maret 2026, tercatat 15.268.493 wajib pajak telah mengaktifkan akun Coretax. Selain itu, sekitar 12.514.829 wajib pajak orang pribadi telah melakukan registrasi Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik.

    DJP mencatat bahwa pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 telah melampaui 6 juta laporan hingga Kamis (5/3/2026) pukul 08.00 WIB. Rinciannya, 5.872.158 laporan berasal dari wajib pajak orang pribadi, 129.231 dari wajib pajak badan dengan mata uang rupiah, dan 113 dari badan dengan mata uang dollar Amerika Serikat.

    DJP berharap penambahan kanal layanan ini dapat meningkatkan inklusivitas dan fleksibilitas akses perpajakan, serta mendorong kepatuhan pelaporan sebelum batas waktu yang ditentukan.

  • Karyawan Swasta Bisa Terima Gaji Utuh dengan Skema Gross Up

    Karyawan Swasta Bisa Terima Gaji Utuh dengan Skema Gross Up

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa karyawan swasta berpotensi menerima gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh tanpa adanya potongan pajak. Kondisi ini memungkinkan jika perusahaan tempat mereka bekerja menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menerapkan skema perhitungan gross up.

    Apa itu gross up pajak? Ini adalah metode perhitungan PPh 21 di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya setara dengan jumlah potongan pajak karyawan. Tujuannya, agar gaji bersih (take home pay) serta THR yang diterima karyawan tetap utuh.

    "Kami bisa banget terima gaji dan THR utuh kalau perusahaan kamu pakai skema gross up, yaitu pemberian tunjangan pajak yang nominalnya sama dengan pajak yang terutang," tulis unggahan di Instagram resmi @ditjenpajakri, Kamis (5/3/2026).

    DJP menilai bahwa skema perhitungan gross up pajak memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik perusahaan maupun karyawan. Karyawan diuntungkan karena pajak yang seharusnya terutang tidak mengurangi penghasilan mereka. Sementara itu, perusahaan dapat menjadikan tunjangan pajak sebagai pengurang penghasilan bruto (deductible).

    Keuntungan bagi perusahaan, menurut DJP, adalah biaya yang dikeluarkan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto (deductible) selama berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

    Sebagai contoh, Pak Raposo adalah karyawan tetap di PT KLM, berstatus lajang tanpa tanggungan, dengan gaji bulanan sebesar Rp 7,5 juta. Pada Maret 2026, ia menerima gaji dan THR sebesar satu kali gaji. Berikut adalah perbandingan perhitungannya:

    Jika PPh Pasal 21 tidak ditanggung perusahaan, penghasilan Pak Raposo adalah Rp 15 juta, yang juga menjadi penghasilan brutonya.

    Sebaliknya, jika PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, penghasilannya tetap Rp 15 juta, namun penghasilan brutonya menjadi Rp 16.129.032.

    Dengan skema PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, Pak Raposo dapat menerima gaji dan THR utuh sebesar Rp 15 juta. Sementara itu, perusahaan dapat membebankan Rp 1.129.032 sebagai biaya yang mengurangi penghasilan bruto dalam perhitungan PPh perusahaan.

  • Kemenkeu Perluas Kewajiban Lapor Data ke DJP Mulai 2026

    Kemenkeu Perluas Kewajiban Lapor Data ke DJP Mulai 2026

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperluas cakupan kewajiban pelaporan data dan informasi dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Informasi yang diberikan harus memuat detail yang menggambarkan kegiatan atau usaha, penghasilan, serta kekayaan wajib pajak.

    Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan. Aturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 27 Februari 2026.

    Penyesuaian pengaturan rincian jenis data dan tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan kejelasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain serta kegiatan penghimpunan data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara, seperti dikutip dari pertimbangan aturan tersebut, Rabu (4/3/2026).

    Salah satu pihak yang diwajibkan memberikan data dan informasi kepada DJP adalah bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit. Terdapat setidaknya 27 bank atau lembaga yang wajib menyerahkan data penerimaan merchant atas transaksi pembayaran yang menggunakan kartu kredit.

    Penyampaian data dan informasi dilakukan secara online kepada DJP setiap tahunnya. Batas waktu penyampaian pertama adalah paling lambat Maret 2027 dan di akhir Maret tahun-tahun berikutnya.

    Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi dimaksud, apabila data dan informasi yang diterima tidak mencukupi, seperti yang tertulis dalam Pasal 5B ayat (1).

    Data yang dilaporkan oleh bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit setidaknya harus memuat informasi yang telah ditentukan.

    Berikut adalah daftar 27 bank atau lembaga yang wajib menyampaikan data transaksi kartu kredit:

  • Pelaporan SPT Tahunan 2025 Tembus 5,7 Juta per 4 Maret 2026

    Pelaporan SPT Tahunan 2025 Tembus 5,7 Juta per 4 Maret 2026

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat antusiasme masyarakat dalam menunaikan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Hingga 4 Maret 2026, jumlah SPT yang telah dilaporkan mencapai 5.743.722.

    Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, menjelaskan bahwa seluruh pelaporan ini dilakukan secara elektronik melalui sistem Coretax DJP.

    "Dari total tersebut, sebanyak 5.741.280 SPT disampaikan melalui Coretax DJP dan 2.442 SPT melalui Coretax Form," kata Inge dalam keterangan resmi pada Rabu (4/3/2026).

    Dominasi pelaporan berasal dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi (OP) karyawan, dengan jumlah 5.112.581 SPT. Kemudian, disusul oleh OP non-karyawan sebanyak 502.687 SPT.

    Sementara itu, WP badan yang melaporkan dalam mata uang rupiah tercatat sebanyak 124.888 SPT, dan yang melaporkan dalam dollar AS sebanyak 113 SPT.

    Untuk wajib pajak dengan tahun buku yang berbeda (dimulai sejak 1 Agustus 2025), tercatat WP badan dalam rupiah sebanyak 990 SPT dan dalam dollar AS sebanyak 21 SPT.

    Selain pelaporan SPT, aktivasi akun Coretax juga menunjukkan peningkatan. Hingga 4 Maret 2026, tercatat 15.142.378 wajib pajak telah mengaktifkan akun Coretax mereka.

    Rinciannya terdiri dari 14.130.670 WP orang pribadi, 921.519 WP badan, 89.964 WP instansi pemerintah, serta 225 WP pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

    DJP mengimbau agar wajib pajak segera melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang ditentukan. Hal ini penting untuk menghindari sanksi administratif dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

  • Batas Akhir Lapor SPT Tahunan 2025, Ini Jadwalnya!

    Batas Akhir Lapor SPT Tahunan 2025, Ini Jadwalnya!

    Banyak wajib pajak yang bertanya mengenai batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menjelang Maret 2026.

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan tenggat waktu yang berbeda untuk wajib pajak orang pribadi dan badan dalam pelaporan SPT Tahunan 2025 yang dilakukan pada tahun 2026 ini.

    Batas akhir pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2026.

    Sementara itu, wajib pajak badan memiliki waktu hingga 30 April 2026 untuk menyampaikan SPT Tahunan.

    Dengan demikian, wajib pajak orang pribadi memiliki waktu efektif sejak 1 Januari hingga 31 Maret 2026 untuk melakukan pelaporan melalui sistem Coretax DJP.

    DJP mengimbau agar wajib pajak tidak menunda pelaporan SPT Tahunan hingga hari terakhir.

    Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, trafik pelaporan cenderung meningkat drastis menjelang batas waktu, yang berpotensi memperlambat sistem. Pelaporan lebih awal juga memberikan kesempatan untuk mengoreksi data atau melakukan pembetulan jika diperlukan sebelum tenggat waktu berakhir.

    Keterlambatan dalam pelaporan SPT Tahunan dapat mengakibatkan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Pelaporan SPT Tahunan kini wajib dilakukan melalui aplikasi Coretax DJP, yang menggantikan sistem DJP Online sebelumnya. Platform ini dirancang dengan tampilan yang lebih modern dan terintegrasi, serta dilengkapi fitur pengisian data otomatis (prepopulated).

    Wajib pajak harus memastikan beberapa hal agar dapat melaporkan SPT, yaitu:

    • Akun Coretax sudah aktif
    • Sudah memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik
    • Dokumen pendukung telah disiapkan

    Beberapa dokumen yang sebaiknya disiapkan antara lain bukti potong pajak, daftar penghasilan selama satu tahun, daftar harta dan utang, serta bukti setor pajak apabila ada.

    Cara Lapor SPT Tahunan di Coretax

    Berikut adalah langkah-langkah pelaporan SPT Tahunan orang pribadi melalui Coretax:

    1. Masuk ke menu Surat Pemberitahuan (SPT) > Surat Pemberitahuan (SPT) > Buat Konsep SPT.
    2. Pilih PPh Orang Pribadi, lalu klik Lanjut.
    3. Pilih SPT Tahunan dan tentukan periode pajak (misalnya Januari–Desember 2025).
  • Kemenkeu Perluas Akses Data Pajak untuk DJP

    Kemenkeu Perluas Akses Data Pajak untuk DJP

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperluas akses Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap data wajib pajak dan informasi dari berbagai instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Langkah ini diambil untuk meningkatkan penerimaan negara.

    Perluasan akses ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026. PMK ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan PMK ini pada 11 Februari 2026 dan mulai berlaku sejak 27 Februari 2026.

    Pasal 1 ayat (1) PMK tersebut menyatakan:

    "Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak."

    Data dan informasi yang dimaksud meliputi kumpulan angka, huruf, kata, dan/atau citra. Bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, catatan, serta keterangan tertulis. Data ini memberikan petunjuk mengenai penghasilan dan/atau kekayaan/harta orang pribadi atau badan, termasuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

    PMK 8/2026 menambahkan ketentuan baru, yaitu Pasal 5A, 5B, dan 5C. Pasal-pasal ini mengatur mekanisme atau tata cara penyampaian pemberitahuan kepada instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain mengenai laporan atas pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

  • DJP Terima 5,2 Juta SPT Tahunan PPh hingga 2 Maret 2026

    DJP Terima 5,2 Juta SPT Tahunan PPh hingga 2 Maret 2026

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat adanya 5.214.894 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025 yang telah dilaporkan hingga 2 Maret 2026 pukul 08.18 WIB.

    Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, menyatakan bahwa mayoritas pelaporan dilakukan melalui sistem Coretax DJP, yang kini menjadi platform utama administrasi perpajakan nasional.

    “Untuk periode sampai dengan 2 Maret 2026, tercatat 5.214.894 SPT Tahunan telah disampaikan. Pelaporan tersebut terdiri dari 5.213.558 SPT melalui Coretax DJP dan 1.336 SPT melalui Coretax Form,” ujar Inge dalam keterangan resmi, Senin (2/3/2026).

    Pelaporan SPT didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan, mencapai 4.641.195 SPT. Wajib pajak orang pribadi non-karyawan tercatat sebanyak 455.111 SPT.

    Sementara itu, pelaporan dari wajib pajak badan tercatat sebanyak 116.243 SPT untuk badan dengan pembukuan rupiah dan 109 SPT untuk badan dengan pembukuan dollar AS pada tahun buku Januari hingga Desember.

    Untuk wajib pajak badan dengan tahun buku berbeda, yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, tercatat sebanyak 879 SPT untuk badan dengan pembukuan rupiah dan 21 SPT untuk badan dengan pembukuan dollar AS.

    Seiring implementasi sistem perpajakan digital terbaru, DJP mencatat peningkatan signifikan dalam aktivasi akun Coretax. Hingga awal Maret 2026, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 14.903.610.

    Jumlah tersebut terdiri dari 13.897.537 wajib pajak orang pribadi, 915.973 wajib pajak badan, 89.875 wajib pajak instansi pemerintah, serta 225 wajib pajak pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

    Coretax DJP merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara digital, termasuk pelaporan SPT Tahunan.

    DJP terus mendorong wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang ditentukan guna menghindari sanksi administrasi, sekaligus mendukung peningkatan kepatuhan pajak nasional.

  • 5,14 Juta Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan PPh per 1 Maret 2026

    5,14 Juta Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan PPh per 1 Maret 2026

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat bahwa antusiasme wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) melalui sistem Coretax terus meningkat.

    Hingga 1 Maret 2026 pukul 09.12 WIB, tercatat sebanyak 5.148.067 wajib pajak telah menunaikan kewajibannya.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa jumlah ini masih akan bertambah seiring berjalannya waktu. "Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode 1 Maret 2026 (tahun pajak 2025) tercatat 5.148.067 SPT," kata Inge.

    Rinciannya, 5.147.001 SPT dilaporkan melalui Coretax DJP dan 1.066 SPT melalui Coretax Form.

    Pelapor SPT Tahunan terdiri dari 4.582.583 orang pribadi karyawan, 448.330 orang pribadi non karyawan, 115.099 badan USD, dan 109 badan IDR.

    Sejalan dengan meningkatnya pelaporan SPT Tahunan, aktivasi dan penggunaan akun Coretax juga menunjukkan tren positif. Hingga 1 Februari 2026, tercatat 14.868.268 wajib pajak telah melakukan aktivasi akun Coretax, dengan rincian:

    • Wajib Pajak Badan: 915.473
    • Instansi Pemerintah: 89.869
    • PMSE: 225
  • Aktivasi Akun Coretax DJP: Panduan Lengkap Wajib Pajak

    Aktivasi Akun Coretax DJP: Panduan Lengkap Wajib Pajak

    Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025 bagi wajib pajak orang pribadi memiliki batas waktu hingga 31 Maret 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini mewajibkan pelaporan melalui aplikasi Coretax DJP, sebuah platform administrasi perpajakan terbaru.

    Coretax DJP menggantikan sistem DJP Online yang lama dengan menawarkan integrasi dan modernisasi dalam administrasi perpajakan.

    Untuk menghindari kendala saat menjelang tenggat waktu pelaporan, wajib pajak disarankan untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax. Selain itu, persiapkan sertifikat elektronik yang berfungsi sebagai tanda tangan digital saat melaporkan SPT.

    Aktivasi akun Coretax DJP dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

    Akses aplikasi Coretax melalui browser pada komputer, laptop, atau tablet yang terhubung ke internet.

    Pada halaman login, pilih menu “Aktivasi Akun Wajib Pajak”.

    Selanjutnya, pada halaman “Permintaan Akses Digital”, masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email, dan nomor telepon yang telah terdaftar dalam administrasi perpajakan.

    Setelah mengisi data yang diperlukan, lakukan verifikasi identitas dengan mengambil foto selfie dan menekan tombol “Verifikasi”.

    Kemudian, centang pernyataan persetujuan dan klik “Simpan”.

    Setelah proses aktivasi berhasil, wajib pajak dapat login kembali menggunakan NIK dan kata sandi yang telah dikirimkan melalui email saat aktivasi.

    Jika berhasil masuk ke halaman beranda aplikasi, akun Coretax telah aktif dan siap digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan 2025.

  • DJP Beri Relaksasi Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Desember 2025

    DJP Beri Relaksasi Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Desember 2025

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kelonggaran terkait batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk periode Desember 2025. Wajib pajak diberikan kesempatan hingga 28 Februari 2026 untuk menyampaikan SPT tersebut, yang sebelumnya jatuh tempo pada 20 Januari 2026.

    Kebijakan relaksasi ini diambil seiring dengan proses transisi implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP) yang masih berlangsung sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan.

    "Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa Pajak Desember 2025 yang jatuh pada tanggal 20 Januari 2026 diberikan relaksasi sampai dengan tanggal 28 Februari 2026," ujar DJP dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/2/2026).

    Selain itu, DJP juga menghapus potensi sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember 2025 hingga tanggal 28 Februari 2026. Penghapusan sanksi ini berlaku dengan dua syarat:

    (1) Tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP); atau

    (2) Dalam hal STP telah diterbitkan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terkait atas nama Direktorat Jenderal Pajak melakukan penghapusan sanksi adminsitrasi secara jabatan.

    DJP mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 Desember 2025 melalui Coretax DJP sebelum batas waktu relaksasi berakhir.

    "Direktorat Jenderal Pajak mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak untuk segera menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2025 melalui Coretax DJP sebelum batas waktu relaksasi berakhir," terang DJP.