Tag: DJP

  • ASN Wajib Lapor SPT di Coretax Mulai 2026

    ASN Wajib Lapor SPT di Coretax Mulai 2026

    Mulai tahun pajak 2025 (pelaporan 2026), Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui Coretax.

    Coretax adalah sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menggantikan layanan DJP Online. Seluruh proses, mulai dari aktivasi akun, pembuatan kode otorisasi, hingga pengiriman SPT, terintegrasi dalam platform Coretax ini.

    Meskipun ada perubahan platform, alur pelaporan tetap sistematis. Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk ASN, TNI, dan Polri, wajib melaporkan SPT paling lambat 31 Maret 2026 untuk tahun pajak 2025.

    Keterlambatan pelaporan akan dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000 dan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

    Sebelum memulai pelaporan, siapkan dokumen-dokumen berikut:

    • Bukti potong 1721-A2/A1
    • Daftar penghasilan lain
    • Data harta dan utang
    • Bukti pembayaran pajak (jika ada kurang bayar)

    Akses platform resmi Coretax melalui tautan berikut: https://coretaxdjp.pajak.go.id

    Langkah-Langkah Pelaporan SPT

    Bagi Pengguna yang Pernah Menggunakan DJP Online

    1. Buka laman Coretax.
    2. Klik “Lupa Kata Sandi”.
    3. Pilih metode verifikasi (email/HP terdaftar).
    4. Masukkan CAPTCHA.
    5. Klik Kirim.
    6. Buka email dari domain resmi @pajak.go.id.
    7. Buat kata sandi baru dan passphrase.
    8. Login dengan NIK sebagai User ID.

    Proses ini sekaligus memigrasikan akun lama ke sistem baru.

    Bagi Pengguna yang Belum Pernah Memiliki Akun

    1. Akses laman Coretax.
    2. Klik “Aktivasi Akun Wajib Pajak”.
    3. Centang “Sudah Terdaftar”.
    4. Masukkan NIK, lalu klik Cari.
    5. Isi email dan nomor HP aktif.
    6. Pastikan muncul tanda validasi hijau.
    7. Lakukan verifikasi selfie.
    8. Centang persetujuan, lalu klik Simpan.
    9. Cek email untuk tautan aktivasi.
    10. Buat kata sandi dan passphrase.

    Membuat Kode Otorisasi

    Kode otorisasi diperlukan untuk mengirim SPT. Berikut langkah-langkahnya:

    1. Login ke Coretax.
    2. Masuk ke Portal Saya.
    3. Pilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.
    4. Pilih “Kode Otorisasi DJP”.
    5. Buat passphrase (minimal 8 karakter kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol).
    6. Simpan.
    7. Masuk ke Profil Saya, lalu pilih Nomor Identifikasi Eksternal, dan klik Digital Sertifikat.
    8. Klik Periksa Status.
    9. Pastikan status “Next Generation Sukses”.
    10. Klik Menghasilkan hingga status menjadi “Valid”.

    Jika terjadi error atau loading lama, kemungkinan server sedang padat. Coba segarkan (refresh) atau akses di luar jam sibuk.

    Pengisian SPT Setelah Akun Aktif

    Setelah akun aktif dan sertifikat valid, ikuti langkah-langkah berikut:

    1. Login ke Coretax.
    2. Pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT).
    3. Klik Buat Konsep SPT.
    4. Pilih PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan.
    5. Masukkan periode Januari–Desember 2025.
    6. Pilih status: Normal (lapor pertama) atau Pembetulan (revisi).
    7. Klik Buat Konsep.
    8. Klik ikon pensil untuk mengisi formulir.
    9. Isi seluruh bagian sesuai bukti potong dan data harta.
    10. Klik Bayar dan Lapor.

    Status pelaporan akan berbeda, tergantung kondisi:

    • SPT Nihil/Lebih Bayar: Langsung masuk “SPT Dilaporkan”.
    • Kurang Bayar: Status “Menunggu Pembayaran” (wajib bayar dulu via e-Billing).

    Bukti lapor dapat diunduh di menu Dokumen Saya.

    Sanksi Keterlambatan Pelaporan

    Berikut adalah ketentuan terkait sanksi dalam pelaporan pajak:

    Meskipun ada sanksi, tetap wajib melaporkan SPT untuk menghindari sanksi yang lebih berat.

    Implikasi Keterlambatan dan Kesalahan Pelaporan SPT

    Berikut tabel implikasi keterlambatan dan kesalahan pelaporan SPT:

    Jenis Pelanggaran Sanksi
    Telat lapor Denda Rp100.000
    Tidak lapor dan terbukti sengaja Pidana 6 bulan–6 tahun + denda minimal 2x pajak terutang
    Salah isi/kurang bayar Bunga administrasi sesuai suku bunga acuan Menteri Keuangan

    Pelaporan SPT Tahunan di Coretax untuk ASN, TNI, dan Polri tahun 2026 sepenuhnya terpusat di sistem baru Direktorat Jenderal Pajak. Prosesnya meliputi aktivasi akun, pembuatan kode otorisasi, pengisian formulir, hingga tanda tangan digital. Pastikan pelaporan dilakukan sebelum 31 Maret 2026 untuk menghindari denda dan sanksi administratif.

  • DJP Jakarta Barat Kawal Vonis Dua Pengemplang Pajak

    DJP Jakarta Barat Kawal Vonis Dua Pengemplang Pajak

    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat berhasil mengawal dua perkara tindak pidana perpajakan hingga vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 9 Februari 2026.

    Dua terdakwa dinyatakan bersalah dalam kasus penggunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Proses hukum yang panjang meliputi pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, hingga pembuktian di persidangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Perkara ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

    "Penanganan perkara ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga kepatuhan perpajakan dan melindungi penerimaan negara," ujar Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Barat Herry Setyawan dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

    Pengadilan menjatuhkan vonis pidana kepada masing-masing terdakwa. Berikut rincian vonis yang dijatuhkan:

    Sebelum melihat detail vonisnya, simak tabel tarif pajak penghasilan terbaru berikut ini:

    Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tarif Pajak
    Sampai dengan Rp 60.000.000 5%
    Di atas Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 15%
    Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 25%
    Di atas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000 30%
    Di atas Rp 5.000.000.000 35%

    AFW: Divonis penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 6.359.874.898. Jika denda tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

    AH: Divonis penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 5.285.975.148. Jika denda tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

    Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan diperhitungkan sebagai bagian dari pidana yang dijatuhkan.

    "Ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran denda dan konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi dilaksanakan sesuai dengan amar putusan pengadilan," kata Herry.

    Imbauan DJP Jakarta Barat

    Herry Setyawan mengimbau seluruh wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    "Kepatuhan perpajakan merupakan bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan dan keberlanjutan fiskal negara," tegas Herry.

    Kanwil DJP Jakarta Barat berkomitmen untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum melalui sinergi antar aparat penegak hukum serta pemanfaatan data dan teknologi informasi.