Mulai tahun pajak 2025 (pelaporan 2026), Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui Coretax.
Coretax adalah sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menggantikan layanan DJP Online. Seluruh proses, mulai dari aktivasi akun, pembuatan kode otorisasi, hingga pengiriman SPT, terintegrasi dalam platform Coretax ini.
Meskipun ada perubahan platform, alur pelaporan tetap sistematis. Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk ASN, TNI, dan Polri, wajib melaporkan SPT paling lambat 31 Maret 2026 untuk tahun pajak 2025.
Keterlambatan pelaporan akan dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000 dan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).
Sebelum memulai pelaporan, siapkan dokumen-dokumen berikut:
- Bukti potong 1721-A2/A1
- Daftar penghasilan lain
- Data harta dan utang
- Bukti pembayaran pajak (jika ada kurang bayar)
Akses platform resmi Coretax melalui tautan berikut: https://coretaxdjp.pajak.go.id
Langkah-Langkah Pelaporan SPT
Bagi Pengguna yang Pernah Menggunakan DJP Online
- Buka laman Coretax.
- Klik “Lupa Kata Sandi”.
- Pilih metode verifikasi (email/HP terdaftar).
- Masukkan CAPTCHA.
- Klik Kirim.
- Buka email dari domain resmi @pajak.go.id.
- Buat kata sandi baru dan passphrase.
- Login dengan NIK sebagai User ID.
Proses ini sekaligus memigrasikan akun lama ke sistem baru.
Bagi Pengguna yang Belum Pernah Memiliki Akun
- Akses laman Coretax.
- Klik “Aktivasi Akun Wajib Pajak”.
- Centang “Sudah Terdaftar”.
- Masukkan NIK, lalu klik Cari.
- Isi email dan nomor HP aktif.
- Pastikan muncul tanda validasi hijau.
- Lakukan verifikasi selfie.
- Centang persetujuan, lalu klik Simpan.
- Cek email untuk tautan aktivasi.
- Buat kata sandi dan passphrase.
Membuat Kode Otorisasi
Kode otorisasi diperlukan untuk mengirim SPT. Berikut langkah-langkahnya:
- Login ke Coretax.
- Masuk ke Portal Saya.
- Pilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.
- Pilih “Kode Otorisasi DJP”.
- Buat passphrase (minimal 8 karakter kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol).
- Simpan.
- Masuk ke Profil Saya, lalu pilih Nomor Identifikasi Eksternal, dan klik Digital Sertifikat.
- Klik Periksa Status.
- Pastikan status “Next Generation Sukses”.
- Klik Menghasilkan hingga status menjadi “Valid”.
Jika terjadi error atau loading lama, kemungkinan server sedang padat. Coba segarkan (refresh) atau akses di luar jam sibuk.
Pengisian SPT Setelah Akun Aktif
Setelah akun aktif dan sertifikat valid, ikuti langkah-langkah berikut:
- Login ke Coretax.
- Pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT).
- Klik Buat Konsep SPT.
- Pilih PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan.
- Masukkan periode Januari–Desember 2025.
- Pilih status: Normal (lapor pertama) atau Pembetulan (revisi).
- Klik Buat Konsep.
- Klik ikon pensil untuk mengisi formulir.
- Isi seluruh bagian sesuai bukti potong dan data harta.
- Klik Bayar dan Lapor.
Status pelaporan akan berbeda, tergantung kondisi:
- SPT Nihil/Lebih Bayar: Langsung masuk “SPT Dilaporkan”.
- Kurang Bayar: Status “Menunggu Pembayaran” (wajib bayar dulu via e-Billing).
Bukti lapor dapat diunduh di menu Dokumen Saya.
Sanksi Keterlambatan Pelaporan
Berikut adalah ketentuan terkait sanksi dalam pelaporan pajak:
Meskipun ada sanksi, tetap wajib melaporkan SPT untuk menghindari sanksi yang lebih berat.
Implikasi Keterlambatan dan Kesalahan Pelaporan SPT
Berikut tabel implikasi keterlambatan dan kesalahan pelaporan SPT:
| Jenis Pelanggaran | Sanksi |
|---|---|
| Telat lapor | Denda Rp100.000 |
| Tidak lapor dan terbukti sengaja | Pidana 6 bulan–6 tahun + denda minimal 2x pajak terutang |
| Salah isi/kurang bayar | Bunga administrasi sesuai suku bunga acuan Menteri Keuangan |
Pelaporan SPT Tahunan di Coretax untuk ASN, TNI, dan Polri tahun 2026 sepenuhnya terpusat di sistem baru Direktorat Jenderal Pajak. Prosesnya meliputi aktivasi akun, pembuatan kode otorisasi, pengisian formulir, hingga tanda tangan digital. Pastikan pelaporan dilakukan sebelum 31 Maret 2026 untuk menghindari denda dan sanksi administratif.

