Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa hingga 27 Februari 2026 pukul 08.01 WIB, sebanyak 4.646.178 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah diterima.
Pelaporan SPT didominasi oleh wajib pajak orang pribadi yang berstatus karyawan.
Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, menyatakan bahwa seluruh proses pelaporan dilakukan melalui sistem administrasi perpajakan terbaru, Coretax DJP.
“Untuk periode sampai dengan 27 Februari 2026 pukul 08.01 WIB, tercatat sebanyak 4.646.178 SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 telah disampaikan wajib pajak,” ujar Inge dalam keterangan resmi, Jumat (27/2/2026).
Dari total tersebut, 4.646.007 SPT dilaporkan melalui sistem Coretax DJP, sementara 171 SPT lainnya menggunakan Coretax Form.
Berdasarkan data wajib pajak dengan tahun buku Januari hingga Desember 2025, pelaporan didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan dengan jumlah 4.126.978 SPT, diikuti oleh wajib pajak orang pribadi non-karyawan sebanyak 408.524 SPT.
Wajib pajak badan yang melaporkan SPT tercatat sebanyak 109.575 SPT dalam denominasi rupiah dan 103 SPT dalam denominasi dollar AS.
Wajib pajak badan dengan tahun buku berbeda, yang mulai melaporkan sejak 1 Agustus 2025, tercatat sebanyak 809 SPT dalam rupiah dan 18 SPT dalam dollar AS.
DJP juga mencatat peningkatan aktivasi akun Coretax DJP. Hingga periode yang sama, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 14.693.596.
Jumlah tersebut terdiri dari 13.691.569 wajib pajak orang pribadi, 911.990 wajib pajak badan, 89.812 wajib pajak instansi pemerintah, serta 225 wajib pajak pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Coretax DJP sendiri adalah sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh DJP di bawah Kementerian Keuangan untuk mengintegrasikan layanan perpajakan secara digital. Sistem ini menyediakan akses ke berbagai layanan, termasuk pelaporan, pembayaran, dan administrasi perpajakan dalam satu platform.
DJP mengimbau wajib pajak untuk segera menyampaikan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang ditetapkan, yaitu 31 Maret 2026 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2026 untuk wajib pajak badan, guna menghindari sanksi administratif dan mendukung kepatuhan perpajakan nasional.









