Tag: DJP

  • 4,6 Juta SPT Tahunan PPh 2025 Dilaporkan hingga 27 Februari 2026

    4,6 Juta SPT Tahunan PPh 2025 Dilaporkan hingga 27 Februari 2026

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa hingga 27 Februari 2026 pukul 08.01 WIB, sebanyak 4.646.178 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah diterima.

    Pelaporan SPT didominasi oleh wajib pajak orang pribadi yang berstatus karyawan.

    Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, menyatakan bahwa seluruh proses pelaporan dilakukan melalui sistem administrasi perpajakan terbaru, Coretax DJP.

    “Untuk periode sampai dengan 27 Februari 2026 pukul 08.01 WIB, tercatat sebanyak 4.646.178 SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 telah disampaikan wajib pajak,” ujar Inge dalam keterangan resmi, Jumat (27/2/2026).

    Dari total tersebut, 4.646.007 SPT dilaporkan melalui sistem Coretax DJP, sementara 171 SPT lainnya menggunakan Coretax Form.

    Berdasarkan data wajib pajak dengan tahun buku Januari hingga Desember 2025, pelaporan didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan dengan jumlah 4.126.978 SPT, diikuti oleh wajib pajak orang pribadi non-karyawan sebanyak 408.524 SPT.

    Wajib pajak badan yang melaporkan SPT tercatat sebanyak 109.575 SPT dalam denominasi rupiah dan 103 SPT dalam denominasi dollar AS.

    Wajib pajak badan dengan tahun buku berbeda, yang mulai melaporkan sejak 1 Agustus 2025, tercatat sebanyak 809 SPT dalam rupiah dan 18 SPT dalam dollar AS.

    DJP juga mencatat peningkatan aktivasi akun Coretax DJP. Hingga periode yang sama, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 14.693.596.

    Jumlah tersebut terdiri dari 13.691.569 wajib pajak orang pribadi, 911.990 wajib pajak badan, 89.812 wajib pajak instansi pemerintah, serta 225 wajib pajak pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

    Coretax DJP sendiri adalah sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh DJP di bawah Kementerian Keuangan untuk mengintegrasikan layanan perpajakan secara digital. Sistem ini menyediakan akses ke berbagai layanan, termasuk pelaporan, pembayaran, dan administrasi perpajakan dalam satu platform.

    DJP mengimbau wajib pajak untuk segera menyampaikan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang ditetapkan, yaitu 31 Maret 2026 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2026 untuk wajib pajak badan, guna menghindari sanksi administratif dan mendukung kepatuhan perpajakan nasional.

  • DJP Sediakan Coretax Form untuk SPT Tahunan Nihil

    DJP Sediakan Coretax Form untuk SPT Tahunan Nihil

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini menyediakan Coretax Form, sebuah fasilitas yang dirancang untuk mempermudah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi dengan status nihil.

    Sebagai bagian dari implementasi sistem Coretax DJP, formulir elektronik ini memungkinkan wajib pajak menyampaikan laporan pajak secara digital dengan lebih efisien.

    Menurut pengumuman yang dirilis pada Rabu (25/2/2026), "Coretax Form merupakan formulir elektronik yang tersedia dalam sistem Coretax DJP dan dapat digunakan wajib pajak untuk mengisi serta menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik."

    Diharapkan, penggunaan formulir ini akan menyederhanakan proses pelaporan dan memastikan data perpajakan tercatat secara terintegrasi dalam sistem administrasi pajak terbaru.

    DJP menjelaskan bahwa Coretax Form dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan, usaha, atau pekerjaan bebas, dengan status SPT Tahunan nihil dan tidak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

    Akses ke formulir ini dapat dilakukan melalui akun Coretax DJP. Wajib pajak cukup masuk ke menu Surat Pemberitahuan (SPT) dan memilih Coretax Form.

    Untuk membuka dan mengisi formulir, wajib pajak memerlukan aplikasi pembaca PDF, setidaknya Adobe Acrobat Reader DC versi 20 atau versi yang lebih baru.

    DJP juga menyediakan panduan tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi status nihil menggunakan coretax form yang dapat diakses melalui tautan http://s.kemenkeu.go.id/panduanCoretaxForm.

    Penyediaan Coretax Form merupakan langkah maju dalam transformasi digital administrasi perpajakan yang sedang dijalankan DJP di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

    Melalui sistem Coretax, berbagai layanan perpajakan diintegrasikan secara elektronik dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

    DJP mengimbau agar wajib pajak hanya mengakses layanan Coretax melalui laman resmi DJP dan tetap berhati-hati terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak.

    Wajib pajak yang memerlukan bantuan dapat menghubungi layanan Kring Pajak 1500200 atau kantor pajak terdekat.

    Dengan hadirnya Coretax Form, DJP berharap proses pelaporan SPT Tahunan, khususnya bagi yang berstatus nihil, dapat menjadi lebih sederhana, cepat, dan terdokumentasi secara digital dalam sistem perpajakan nasional.

  • Pelaporan SPT Tahunan PPh 2025 Capai 4 Juta Lebih

    Pelaporan SPT Tahunan PPh 2025 Capai 4 Juta Lebih

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa hingga 25 Februari 2026 pukul 08.07 WIB, sebanyak 4.056.207 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah dilaporkan.

    Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, sebagian besar pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi yang menggunakan tahun buku Januari hingga Desember.

    Inge menjelaskan bahwa dari total SPT yang masuk, 3.591.170 berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan dan 362.395 dari wajib pajak orang pribadi non-karyawan.

    Sementara itu, pelaporan dari wajib pajak badan tercatat sebanyak 101.787 SPT dalam mata uang rupiah dan 98 SPT dalam denominasi dollar AS.

    "Hingga 25 Februari 2026 pukul 08.07 WIB, tercatat sebanyak 4.056.207 SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 telah disampaikan oleh wajib pajak," kata Inge dalam keterangan resminya.

    Capaian ini, menurut Inge, menunjukkan perkembangan positif dalam kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan periode yang telah ditentukan.

    Selain itu, DJP juga mencatat pelaporan dari wajib pajak badan dengan tahun buku yang berbeda, yang dimulai sejak 1 Agustus 2025. Tercatat sebanyak 740 SPT badan dalam rupiah dan 17 SPT badan dalam dollar AS.

    DJP juga melaporkan perkembangan signifikan dalam aktivasi akun Coretax DJP, sistem administrasi pajak terbaru. Hingga periode yang sama, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 14.448.012.

    Dari jumlah tersebut, 13.451.501 merupakan wajib pajak orang pribadi, diikuti oleh 906.563 wajib pajak badan. Selain itu, terdapat 89.723 wajib pajak instansi pemerintah dan 225 wajib pajak pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah mengaktifkan akun.

    Coretax adalah sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh DJP di bawah Kementerian Keuangan. Tujuannya adalah memperkuat digitalisasi layanan perpajakan.

    Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan pajak, dalam satu platform terpadu.

    Implementasi Coretax merupakan bagian dari transformasi digital DJP untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

    Aktivasi akun menjadi langkah awal yang penting bagi wajib pajak untuk mengakses seluruh layanan perpajakan berbasis sistem baru tersebut.

    DJP terus mengimbau wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu 31 Maret 2026 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2026 untuk wajib pajak badan. Hal ini dilakukan guna menghindari sanksi administratif dan memastikan kepatuhan pajak tetap terjaga.

  • Cara Lapor SPT Nihil dengan Coretax Form DJP

    Cara Lapor SPT Nihil dengan Coretax Form DJP

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menyediakan Coretax Form sebagai fasilitas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang berstatus Nihil.

    Formulir elektronik ini terintegrasi dalam sistem Coretax DJP. Wajib Pajak dapat menggunakannya untuk mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik. DJP mengklaim bahwa Coretax Form akan mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan memastikan data SPT Tahunan tercatat dengan baik.

    Dikutip dari keterangan resmi DJP pada Rabu (25/2/2026), "Dalam rangka mendukung pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui sistem Coretax DJP, DJP menyediakan Coretax Form sebagai sarana pelaporan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status SPT Tahunan Nihil."

    Tidak semua Wajib Pajak bisa menggunakan Coretax Form. Berikut adalah kriterianya:

    1. Memiliki penghasilan dari pekerjaan, usaha, dan/atau pekerjaan bebas.
    2. Menyampaikan SPT Tahunan dengan status Nihil.
    3. Tidak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

    Cara Mengakses Coretax Form

    Wajib Pajak yang memenuhi syarat dapat mengakses Coretax Form dengan langkah-langkah berikut:

    1. Login ke akun Coretax DJP melalui laman coretaxdjp.pajak.go.id.
    2. Pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT).
    3. Pilih Coretax Form.

    Dalam proses pengisian, Wajib Pajak perlu menginstal aplikasi Adobe Acrobat Reader minimal versi Reader DC versi 20 atau yang lebih baru. Panduan lengkap tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Status Nihil menggunakan Coretax Form dapat diakses melalui tautan http://s.kemenkeu.go.id/panduanCoretaxForm.

    DJP mengimbau Wajib Pajak untuk mengakses layanan Coretax DJP hanya melalui laman resmi. Waspadai pihak-pihak yang mengatasnamakan DJP.

    "Apabila memerlukan bantuan, Wajib Pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau Kantor Pajak terdekat," jelas DJP.

  • DJP Sita Saham Penunggak Pajak Senilai Rp 2,6 Miliar

    DJP Sita Saham Penunggak Pajak Senilai Rp 2,6 Miliar

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah melakukan pemblokiran dan penyitaan saham milik dua penunggak pajak dalam negeri. Total nilai saham yang disita mencapai Rp 2,6 miliar. Tindakan ini didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-26/PJ/2025.

    Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa pemblokiran telah dilakukan terhadap aset saham di Bursa. Data tersebut diperoleh melalui sistem Coretax. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers APBN KITA di Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).

    "Berdasarkan data Coretax, kami sudah melakukan pemblokiran atas dua wajib pajak, dengan total Rp 2,6 miliar yang terkait dengan aset saham di Bursa," kata Bimo.

    Meski demikian, Bimo menjelaskan bahwa DJP belum dapat melanjutkan proses penyitaan ke tahap eksekusi, seperti penjualan atau pelelangan. Kendala utama adalah belum tersedianya rekening khusus untuk menampung hasil penjualan saham yang telah diblokir.

    "Tetapi karena pembentukan rekening untuk penampungan penjualan saham tersebut masih dalam proses di Bursa Efek, maka kami belum bisa mengeksekusi, baru bisa diblokir saja," ucapnya.

    Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2025 menegaskan wewenang negara untuk melakukan penyitaan atas saham yang diperdagangkan di pasar modal. Hal ini berlaku jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak beserta biaya penagihan. Regulasi ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023.

    Dalam proses penyitaan saham di pasar modal, Direktur Jenderal Pajak harus memiliki rekening efek, Rekening Dana Nasabah, dan Rekening Penampungan Sementara atas nama Direktorat Jenderal Pajak.

    Pasal 4 ayat (1) menyatakan, "Dalam rangka pelaksanaan penyitaan, pejabat terlebih dahulu menyampaikan permintaan pemberitahuan nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak dan pemberitahuan informasi saldo harta kekayaan Penanggung Pajak yang ditujukan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian."

  • Lapor SPT Tahunan 2025, DJP: 3,5 Juta Laporan Diterima

    Lapor SPT Tahunan 2025, DJP: 3,5 Juta Laporan Diterima

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan bahwa hingga Senin, 23 Februari 2026, sebanyak 3,5 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah diterima. Angka ini setara dengan sekitar 25% dari target yang ditetapkan DJP.

    Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa mayoritas laporan berasal dari wajib pajak (WP) orang pribadi. "Sampai dengan 23 Februari ini, sudah masuk 3,5 juta SPT tahunan. Ada 3,4 juta SPT orang pribadi dan 94.000 SPT wajib pajak badan. Sekitar 25% dari target total 14 juta SPT," ujarnya dalam konferensi pers APBN KITA di Jakarta Pusat.

    Guna mempermudah pelaporan SPT, DJP mengandalkan sistem Coretax. Bimo menambahkan bahwa sistem ini terus ditingkatkan dengan penambahan fitur baru, khususnya untuk wajib pajak dengan status SPT nihil dan karyawan dengan satu pemberi kerja.

    Selain itu, DJP juga menjalin koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara, Bank Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya adalah untuk mendorong aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai instansi terkait untuk segera melaporkan SPT Tahunan sebelum batas akhir Februari 2026.

    Koordinasi ini diharapkan dapat mencegah penumpukan pelaporan SPT ASN di akhir periode. DJP juga aktif melakukan sosialisasi dan asistensi pelaporan SPT melalui berbagai kegiatan edukasi dan pendampingan langsung di kantor pelayanan pajak.

    "Selain itu kami juga memastikan bahwa semua wajib pajak yang menghadapi kesulitan atau hambatan kami akan melayani satu per satu, akan didamping oleh petugas sampai bisa selesai dan submit SPT-nya," pungkas Bimo.

  • DJP Sikat Penunggak Pajak: Saham Diblokir, Nilai Aset Capai Rp 2,6 Miliar!

    DJP Sikat Penunggak Pajak: Saham Diblokir, Nilai Aset Capai Rp 2,6 Miliar!

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengambil tindakan tegas terhadap penunggak pajak dengan mulai memblokir dan menyita aset saham. Langkah ini dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-26/PJ/2025.

    Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya telah memblokir aset saham milik dua wajib pajak (WP) yang memiliki tunggakan pajak. Total nilai aset yang diblokir mencapai Rp 2,6 miliar.

    "Berdasarkan data Coretax, kami sudah melakukan pemblokiran atas dua wajib pajak, dengan total Rp 2,6 miliar yang terkait dengan aset saham di Bursa," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KITA di Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).

    Meski demikian, Bimo menjelaskan bahwa DJP saat ini belum dapat melanjutkan proses penyitaan hingga eksekusi berupa penjualan atau pelelangan aset saham tersebut. Hal ini disebabkan karena proses pembentukan rekening khusus untuk menampung hasil penjualan saham yang diblokir masih berlangsung di Bursa Efek.

    "Tetapi karena pembentukan rekening untuk penampungan penjualan saham tersebut masih dalam proses di Bursa Efek, maka kami belum bisa mengeksekusi, baru bisa diblokir saja," jelasnya.

    Perlu diketahui, dasar hukum penyitaan saham ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2025. Regulasi ini menegaskan bahwa negara berwenang menyita saham yang diperdagangkan di pasar modal jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak beserta biaya penagihan. Peraturan ini ditetapkan dan berlaku sejak 31 Desember 2025 oleh Dirjen Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, dan merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023.

  • Pelaporan SPT Tahunan 2026: DJP Catat Kenaikan Partisipasi Wajib Pajak

    Pelaporan SPT Tahunan 2026: DJP Catat Kenaikan Partisipasi Wajib Pajak

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan bahwa hingga 23 Februari 2026, sebanyak 3.551.799 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) telah diterima dari wajib pajak.

    Menurut Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, angka ini mencakup berbagai kategori wajib pajak. Mayoritas pelapor berasal dari kategori wajib pajak orang pribadi karyawan, dengan jumlah mencapai 3.134.117 SPT. Selain itu, tercatat 322.453 SPT dari wajib pajak orang pribadi non-karyawan, serta sekitar 94.000 SPT dari wajib pajak badan.

    "Pribadi dan 94.000 SPT wajib pajak badan sekitar 25 persen dari target total 14 juta SPT," ujar Bimo dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026).

    Jumlah SPT yang masuk hingga saat ini setara dengan sekitar 25 persen dari target 14 juta SPT Tahunan yang ditetapkan pemerintah untuk tahun ini.

    DJP terus berupaya meningkatkan kemudahan pelaporan SPT melalui penguatan infrastruktur digital. Sistem Coretax menjadi andalan untuk memastikan kelancaran proses pelaporan. Bimo Wijayanto menyatakan optimisme bahwa sistem ini akan mendukung pelaporan secara optimal.

    Saat ini, DJP sedang mengembangkan fitur tambahan pada Coretax, yaitu Coretax Form dan Mobile Pajak. Fitur-fitur ini dirancang untuk menyederhanakan proses pelaporan, terutama bagi wajib pajak dengan status nihil dan wajib pajak orang pribadi karyawan yang hanya memiliki satu pemberi kerja. Diharapkan fitur baru ini dapat mempercepat dan mempermudah pelaporan SPT Tahunan.

    Selain fokus pada penguatan sistem, DJP juga menjalin koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara, Bank Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi ini bertujuan untuk mendorong aparatur sipil negara dan pegawai instansi terkait untuk segera melaporkan SPT Tahunan sebelum batas akhir Februari, guna menghindari penumpukan pelaporan.

    Upaya sosialisasi dan asistensi pelaporan SPT juga terus digencarkan melalui berbagai kegiatan, seperti program edukasi dan pendampingan di kantor pelayanan pajak. Petugas pajak memberikan bantuan langsung kepada wajib pajak, bahkan di luar jam kerja.

    DJP memastikan akan memberikan pendampingan bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam proses pelaporan. Petugas pajak siap membantu hingga pelaporan SPT dapat diselesaikan dengan benar.

    Sebagai informasi tambahan, DJP mencatat jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax mencapai 14.230.789. Jumlah ini terdiri dari 13.239.991 wajib pajak orang pribadi, 900.951 wajib pajak badan, 89.622 wajib pajak instansi pemerintah, serta 225 wajib pajak dari sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

  • Waspada Modus Penipuan Pajak Online: Masyarakat Resah, Ratusan Juta Raib!

    Waspada Modus Penipuan Pajak Online: Masyarakat Resah, Ratusan Juta Raib!

    Masyarakat semakin resah dengan maraknya penipuan online yang mengatasnamakan implementasi Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ratusan juta rupiah dilaporkan hilang akibat aksi kejahatan siber ini.

    Ungkapan kekecewaan dan permintaan pertolongan, seperti yang dituliskan seorang warganet, "Kami ditipu. Ratusan juta hilang. Di mana negara?", mencerminkan kegelisahan publik terhadap keamanan layanan perpajakan digital.

    Modus penipuan ini beragam, mulai dari panggilan telepon yang mengaku sebagai petugas pajak, pesan singkat berisi desakan pembaruan data, tautan menuju situs web palsu, permintaan pengunduhan aplikasi mencurigakan, hingga praktik berbagi layar yang berujung pada pengurasan rekening bank dalam hitungan menit.

    Pola serangan yang digunakan relatif seragam. Korban dihubungi oleh pihak yang mengaku sebagai pejabat atau pegawai pajak. Mereka kemudian diinstruksikan untuk mengunduh aplikasi tertentu, mengisi data pribadi, atau melakukan screen sharing dengan dalih asistensi.

    Dalam kondisi panik, terburu-buru, atau karena merasa berhadapan dengan pihak berwenang, korban tanpa sadar memberikan informasi sensitif seperti PIN, OTP (One-Time Password), dan kata sandi. Akibatnya, dana di rekening mereka berpindah ke rekening pelaku.

    Menanggapi maraknya kasus ini, DJP telah mengeluarkan Pengumuman Nomor PENG-4/PJ.09/2025 yang berisi imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak.

    Ditegaskan dalam pengumuman tersebut bahwa praktik seperti phishing, pharming, sniffing, penggunaan money mule, maupun rekayasa sosial bukanlah bagian dari prosedur resmi administrasi perpajakan.

    Namun, momentum implementasi Coretax sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk membangun legitimasi palsu dan meyakinkan calon korban.

    Fenomena ini menggarisbawahi bahwa setiap transformasi digital membawa serta peluang dan kerentanan. Penelitian menunjukkan bahwa phishing dan rekayasa sosial tidak hanya soal teknis, tetapi juga persoalan psikologis. Pelaku memanfaatkan rasa urgensi, tekanan waktu, otoritas palsu, dan kebingungan untuk memanipulasi korban.

    Penelitian tentang tata kelola penipuan siber juga menekankan bahwa pencegahan tidak cukup hanya dengan imbauan kepada individu. Dibutuhkan kerangka tata kelola lintas sektor yang terintegrasi, sehingga penanganan masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi.

  • Panduan Lengkap Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Melalui Sistem Coretax DJP

    Panduan Lengkap Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Melalui Sistem Coretax DJP

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan proses pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi kini dapat dilakukan sepenuhnya secara daring melalui sistem Coretax. Inovasi ini memungkinkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan tanpa perlu lagi mendatangi kantor pajak secara fisik.

    Sesuai ketentuan yang berlaku, setiap pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib melaporkan penghasilan, pajak terutang, serta kredit pajak mereka setiap tahunnya. Untuk tahun pajak 2025, DJP menetapkan batas akhir pelaporan pada 31 Maret 2026. Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai regulasi perpajakan yang berlaku.

    Bagi wajib pajak yang akan melakukan pelaporan, langkah pertama adalah mengakses portal Coretax DJP. Pilih menu 'Surat Pemberitahuan (SPT)', kemudian masuk ke sub-menu 'Buat Konsep SPT'. Pilih kategori 'PPh Orang Pribadi' dan tentukan jenis SPT 'Tahunan'. Masukkan periode tahun pajak yang sesuai, misalnya Januari hingga Desember 2025.

    Sistem akan meminta pengguna memilih model SPT. Gunakan opsi 'Normal' jika ini merupakan pelaporan pertama untuk tahun pajak tersebut, atau 'Pembetulan' jika ingin merevisi laporan yang sudah dikirim sebelumnya. Setelah itu, klik ikon pensil untuk mengisi formulir dan tekan tombol 'Posting' agar sistem secara otomatis menarik data pada formulir induk serta lampiran.

    Wajib pajak diharapkan memeriksa kembali akurasi data yang terisi otomatis dan melakukan koreksi jika diperlukan. Setelah data dipastikan lengkap, klik tombol 'Bayar dan Lapor'. Proses validasi akhir dilakukan dengan memilih penyedia penandatangan dan membubuhkan tanda tangan digital berupa ID serta kata sandi.

    Langkah terakhir adalah melakukan konfirmasi tanda tangan dan menyimpan data. Jika SPT berstatus kurang bayar, dokumen akan muncul di bagian 'SPT Menunggu Pembayaran'. Namun, jika sudah berhasil dilaporkan, dokumen akan berpindah ke kolom 'SPT Dilaporkan'. Wajib pajak dapat langsung mengunduh bukti penerimaan elektronik sebagai tanda sah pelaporan melalui sistem Coretax tersebut.