Tag: Ekonomi Indonesia

  • Pemerintah Tekan Arus Dana Haji Umrah Rp 40 Triliun di Jakarta

    Pemerintah Tekan Arus Dana Haji Umrah Rp 40 Triliun di Jakarta

    Pemerintah tengah gencar menekan arus dana keluar atau cash outflow dari aktivitas haji dan umrah. Dana yang berputar dari kegiatan ini mencapai Rp40 triliun setiap tahunnya, dengan 80% di antaranya merupakan cash outflow.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan upaya ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah strategis ini juga dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

    Dahnil mengungkapkan komitmen serius dari Menko Airlangga Hartarto untuk mengkoordinasi sektor-sektor lain, khususnya terkait ekonomi haji. Ia menekankan pentingnya mengurangi cash outflow yang sangat besar dari perputaran dana haji dan umrah.

    "Pak Airlangga tadi menyampaikan komitmen beliau untuk mengkoordinir sektor-sektor lain, terutama terkait dengan ekonomi haji. Perputaran di perhajian itu setiap tahunnya Rp 40 triliunan, jumlahnya itu 80% cash outflow. Nah itulah perintah presiden harus dikurangi cash outflow-nya," ungkap Dahnil usai menemui Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Pemanfaatan QRIS Tekan Arus Dana

    Salah satu strategi utama untuk menekan cash outflow adalah melalui pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Arab Saudi. Dahnil berharap penggunaan QRIS dapat secara signifikan mengurangi jumlah dana yang keluar.

    "Jadi kalau saja kemudian itu memaksimalkan penggunaan QRIS misalnya, Itu akan mengurangi cash outflow. Kita berharap sih misalnya 50%-50% lah ya. Jadi yang cash outflow itu 50%, cash inflownya bisa 50%," jelasnya.

    Jumlah Jemaah dan Wisatawan

    Setiap tahun, sebanyak 3 juta warga negara Indonesia melakukan perjalanan haji dan umrah. Namun, jumlah wisatawan dari Timur Tengah yang berkunjung ke Indonesia masih sangat minim, hanya sekitar 33 ribu orang per tahun.

    Deskripsi Jumlah Per Tahun
    Jemaah Haji dan Umrah Indonesia 3 Juta Orang
    Wisatawan Timur Tengah ke Indonesia 33 Ribu Orang

    Pemerintah berencana mendorong pelaku travel umrah dan haji untuk menawarkan paket wisata dari Timur Tengah ke Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menyeimbangkan arus wisatawan dan dana.

    Pembentukan Pokja Khusus Ekonomi Haji

    Guna mengelola sektor ekonomi haji secara terkoordinasi, pemerintah akan membentuk kelompok kerja (pokja) khusus. Pokja ini bertugas mengorkestrasi seluruh paket ekonomi dalam ekosistem haji.

    "Jadi kita ingin memaksimalkan itu, bayangkan loh kita yang berangkat dari sini ke Saudi itu 3 juta, masa yang dari Saudi ke sini itu hanya 33 ribu. Nah itu yang kita sepakati tadi bersama Pak Airlangga. Pak Airlangga nanti akan bentuk pokja khusus untuk mengorkestrasi semua paket-paket ekonomi khusus tentang ekosistem ekonomi haji," pungkasnya.

  • Airlangga Gelar Pertemuan Tertutup Bahas Perjanjian Dagang RI-AS di Jakarta Pusat

    Airlangga Gelar Pertemuan Tertutup Bahas Perjanjian Dagang RI-AS di Jakarta Pusat

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan dengan sejumlah pengusaha Tanah Air. Pertemuan ini membahas persiapan implementasi kerja sama perdagangan resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART) antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

    Pertemuan yang berlangsung secara tertutup ini diadakan di kantor Airlangga, Gedung Ali Wardhana, Jakarta Pusat, Kamis (12/2). Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani.

    Shinta Kamdani menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan persiapan untuk kunjungan ke Amerika. Pekan depan, delegasi Indonesia akan mengadakan acara di Washington D.C., bertepatan dengan rencana kunjungan Presiden.

    “Tadi itu persiapan untuk Amerika. Kita kan minggu depan akan ada acara di Amerika, di Washington D.C., dalam rangka Presiden juga nanti akan ke sana, kita akan buat business summit di sana,” kata Shinta, Kamis (12/2/2026).

    Shinta menambahkan, sekitar 20 pengusaha dan perwakilan asosiasi industri dari berbagai sektor akan turut serta. Sektor yang berkaitan dengan perjanjian dagang AS-Indonesia seperti pangan, tekstil dan produk tekstil (TPT), hingga sawit.

    “Dari kami mungkin sekitar, yang sudah ya, so far, masih terus nambah sih, mungkin sekitar 20,” ujarnya.

    Perwakilan yang akan berangkat memiliki kepentingan dengan Amerika, khususnya terkait komoditas yang diimpor Indonesia. Misalnya kedelai, terigu, jagung, dan kapas.

    “Pasti yang ada kepentingan sama Amerika ya, komoditas-komoditas yang kita impor karena kita kan mau beli lebih banyak dari Amerika gitu kan. Seperti kedelai, terigu, kemudian jagung dan lain-lain, cotton, kapas,” ucap Shinta lagi.

    Selain itu, sektor eksportir seperti garmen, sepatu, mebel, dan kelapa sawit juga akan diwakili. Ini menunjukkan diversifikasi kepentingan dalam perjanjian dagang.

    Detail Perjanjian dan Manfaat

    Meskipun demikian, Shinta belum dapat mengungkapkan lebih jauh terkait isi perjanjian dagang AS-Indonesia. Pembahasan yang akan dibicarakan di Negeri Paman Sam juga masih dirahasiakan.

    Ia berharap perjanjian dagang ini dapat memberikan manfaat terhadap dunia usaha Indonesia, terutama untuk sektor padat karya. Sifat rahasia ini diperlukan untuk menjaga kelancaran negosiasi.

    “Katanya saya, kami tadi, jangan sampai nanti informasi kita buka kemudian malah menjadi blunder. Karena Amerika tidak suka kalau ada informasi yang disampaikan mendahului daripada pihak Amerika,” terang Shinta.

    Penandatanganan oleh Presiden Prabowo dan Donald Trump

    Perjanjian dagang antara AS dan Indonesia rencananya akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pekan depan. Penandatanganan dijadwalkan sekitar tanggal 19 Februari, saat kunjungan Prabowo ke AS.

    “Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19, dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (11/2/2026).

    Airlangga menyebutkan bahwa negosiasi telah berhasil menurunkan tarif. Semula tarif sebesar 32 persen, kini berubah menjadi 19 persen.

    Angka tersebut akan segera diteken oleh Kepala Negara Indonesia dan AS. Namun, hal ini masih menunggu perkembangan lanjutan.

    “Kan kita sudah turun dari (tarif) 32% ke 19%, kemudian ada hal-hal lain yang juga akan kita tunggu sampai semuanya 100% selesai,” ucapnya.

    Perkembangan Tarif Perjanjian Dagang

    Tahap Tarif Awal (%) Tarif Negosiasi (%) Status
    Negosiasi 32 19 Menunggu Tanda Tangan
  • NIM Perbankan Indonesia Tertinggi di Dunia, Menkeu Purbaya: Seperti Oligopolis

    NIM Perbankan Indonesia Tertinggi di Dunia, Menkeu Purbaya: Seperti Oligopolis

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Net Interest Margin (NIM) atau pendapatan bunga bersih bank di Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia. Tingginya angka ini membuat Purbaya berkelakar bahwa NIM perbankan Indonesia juga tertinggi di akhirat.

    Purbaya menilai kondisi ini sudah berlangsung lama di perbankan nasional. Menurutnya, masalah ini sudah ada sejak 30 hingga 40 tahun yang lalu.

    "Ini kan masalah di perbankan kita sudah (lama) mungkin 30 tahun, 40 tahun seperti ini di mana Net Interest Margin kita besar, tertinggi, di dunia, dan akhirat," kelakar Purbaya, Kamis (12/2/2026).

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Economic Outlook di Graha CIMB Niaga, Jakarta. Kelakar Purbaya disambut gelak tawa hadirin.

    Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), NIM industri perbankan rata-rata mencapai 4,56% pada Desember 2025. Angka ini mengalami penurunan dari 4,62% pada Desember 2024.

    Struktur Oligopolis Perbankan

    Purbaya menjelaskan bahwa perbankan Indonesia masih menganut struktur oligopolis. Kondisi ini membuat dorongan untuk menurunkan tingkat bunga bank berjalan lambat. Ini juga yang menyebabkan NIM tergolong tinggi.

    "Kalau saya lihat sebagai ekonom ya, struktur perbankan kita cenderung oligopolis. Harusnya bank sentral yang ngatur itu, saya nggak tahu gimana caranya, tetapi harusnya ada cara untuk menurunkan seperti itu," tutur Purbaya.

    Purbaya melihat adanya perbaikan setelah Bank Indonesia (BI) menurunkan BI Rate. Ia optimistis arah bunga yang lebih rendah akan terbuka seiring kondisi likuiditas yang cukup.

    Berikut adalah perbandingan rata-rata NIM perbankan Indonesia:

    Periode Rata-rata NIM
    Desember 2024 4,62%
    Desember 2025 4,56%

    "Empat bulan itu sudah kelihatan perbaikan arah ekonominya gara-gara bank sentral menurunkan bunga. Sekarang ditambah lagi kita pastikan likuiditas cukup di pasar. Jadi harusnya ruang ke arah bunga yang lebih rendah akan terbuka lagi," imbuh Purbaya.

  • Menteri Perindustrian Agus Gumiwang: Malaysia Ancam Posisi Raja Otomotif Indonesia di Asia Tenggara

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang: Malaysia Ancam Posisi Raja Otomotif Indonesia di Asia Tenggara

    Jakarta – Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengeluarkan peringatan serius mengenai posisi Indonesia sebagai 'raja otomotif' di Asia Tenggara. Ia menyebut Malaysia kini menempel ketat, mengancam dominasi pasar Tanah Air.

    Kondisi ini menjadi 'alarm' bagi Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang di acara IIMS 2026.

    Menurut laporan Gaikindo, penjualan otomotif di Malaysia hampir menyamai atau bahkan melampaui Indonesia. Jarak penjualan kedua negara ini kini sangat tipis, hanya terpaut belasan ribu unit.

    "Saya mendengar laporan dari teman-teman Gaikindo bahwa penjualan otomotif di Malaysia itu mungkin sudah mendekati penjualan otomotif di Indonesia atau bahkan mungkin juga sudah melewati. Dan ini merupakan sebuah alarm bagi kita, bagi Indonesia. Alarm," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, di IIMS 2026.

    Penjualan mobil di Malaysia terus meningkat, mencapai 800 ribu unit selama dua tahun berturut-turut. Ini menjadi indikasi kuat bahwa persaingan semakin ketat.

    Pada tahun 2025, Malaysia Automotive Association (MAA) mencatat 820.752 unit mobil terjual. Angka ini naik 0,5 persen dibandingkan tahun 2024.

    Kondisi ekonomi Malaysia yang tangguh menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ini. Torehan tersebut hampir menyamai penjualan retail mobil di Indonesia yang mencapai 833 ribu unit.

    Berikut adalah perbandingan penjualan mobil Indonesia dan Malaysia:

    Negara Penjualan Unit (2025)
    Indonesia 833.000
    Malaysia 820.752

    Potensi Pasar Indonesia yang Masif

    Agus Gumiwang melihat celah besar yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Salah satunya adalah rasio kepemilikan mobil yang masih sangat rendah di Tanah Air.

    Saat ini, rasio kepemilikan mobil di Indonesia baru 99 mobil per 1.000 orang. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga.

    Namun, dengan jumlah populasi Indonesia yang masif, angka tersebut justru menyimpan potensi pasar yang sangat besar. Ini bisa menjadi peluang untuk mengejar ketertinggalan.

    "Pemerintah ada porsinya, pelaku usaha ada porsinya, perbankan ada porsinya. Kalau kita sudah bisa sama-sama memiliki visi, saya kira tantangan seberat apapun itu bisa kita selesaikan dengan baik sehingga apa yang menjadi harapan kita terhadap industri otomotif itu bisa tercapai. Car ownership ratio juga masih begitu-begitu saja, 99 mobil out of 1.000 orang," ujar Agus.

    "Dan ini masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi kalau kita bicara soal car-ownership ratio yang masih rendah itu saya sangat melihatnya sebagai hal yang potensinya sangat baik, sangat tinggi. Pertama, karena populasi kita besar, 99 out of 1.000 di Indonesia itu berbeda kalau 99 out of 1.000 di Singapura, 99 out of 1.000 di Malaysia karena penduduk kita besar," tambahnya.

    Kolaborasi Lintas Sektor untuk Perkuat Daya Beli

    Menteri Perindustrian menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor atau burden sharing. Pemerintah, pelaku usaha, dan perbankan harus memiliki visi yang sama untuk memperluas pasar otomotif.

    Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima atau ketujuh di dunia dalam waktu dekat. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat daya beli masyarakat.

    Peningkatan daya beli ini diharapkan akan mendorong belanja otomotif. Hal ini menjadi kunci untuk mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia di pasar regional.

    "Belum lagi kita dalam waktu dekat ini akan menjadi, harapan kita akan menjadi negara dengan ekonomi, kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia atau ketujuh pada waktu dekat ini. Artinya kita memiliki space untuk memperkuat daya beli masyarakat yang pada akhirnya dia akan memperkuat daya beli masyarakat untuk belanja otomotif. Burden sharing penting," jelas dia.

  • Toyota Astra Motor Yakin Pemerintah Punya Rencana Terbaik untuk Insentif Otomotif di Indonesia

    Toyota Astra Motor Yakin Pemerintah Punya Rencana Terbaik untuk Insentif Otomotif di Indonesia

    PT Toyota-Astra Motor (TAM) menanggapi belum diumumkannya kelanjutan insentif untuk industri otomotif oleh pemerintah Indonesia. TAM tetap optimistis pemerintah akan memiliki kebijakan terbaik.

    Hal ini mengingat besarnya kontribusi sektor kendaraan bermotor terhadap perekonomian nasional. Pernyataan tersebut disampaikan di arena pameran IIMS 2026.

    Optimisme di Tengah Ramainya IIMS 2026

    Marketing Director TAM, Jap Ernando Demily, mengamati antusiasme pengunjung di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. "Puji Tuhan kalau lihat IIMS ini, rame ya. Kita lihat sampai hari ini (Jumat) responsnya masih cukup bagus," ujarnya.

    Namun, Ernando menegaskan bahwa industri otomotif melibatkan banyak pihak. Termasuk pemerintah, pelaku industri, dan pemasok.

    "Kami percaya lah pemerintah pasti memikirkan yang terbaik, baik itu fiskal maupun non fiskal, supaya marketnya bisa tumbuh," kata Jap Ernando Demily di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (6/2).

    Ia menekankan bahwa pertumbuhan pasar akan mendorong pertumbuhan industri. "Industri otomotif itu multiplier effect-nya gede," tambahnya.

    Dampak Investasi dan Lapangan Kerja

    Ernando juga menyoroti investasi besar yang telah ditanamkan industri otomotif di Indonesia. Termasuk pembangunan pabrik dan penciptaan ratusan ribu lapangan kerja.

    Sektor ini turut memberikan dampak luas pada berbagai jenis pekerjaan lainnya. "Toyota itu udah investasi lebih dari Rp 100 triliun (di Indonesia), ada lima pabrik, 350 ribu tenaga kerja yang ada di keseluruhan industri otomotif," jelasnya.

    Menurut Ernando, angka tersebut belum termasuk aspek layanan keuangan dan leasing. Pemerintah diharapkan tetap bijaksana dalam mengambil keputusan.

    "Kita kan semangatnya sama, Indonesia pengin GDP tumbuh 8% dan saya yakin industri otomotif adalah salah satu industri yang bisa mendukung program pemerintah untuk growth GDP," ujar Ernando.

    "Jadi kita harap pemerintah bisa buat keputusan terbaik," tambahnya.

    Potensi Pengalihan Insentif

    Hingga kini, belum ada indikasi perpanjangan insentif bagi industri otomotif. Bahkan, muncul kabar bahwa insentif tersebut akan dialihkan untuk proyek mobil nasional.

    Berikut adalah perbandingan kontribusi sektor otomotif terhadap perekonomian dan lapangan kerja:

    Aspek Keterangan
    Investasi Toyota di Indonesia Lebih dari Rp 100 triliun
    Jumlah Pabrik Toyota 5 pabrik
    Tenaga Kerja Otomotif Nasional 350 ribu orang (keseluruhan industri)
    Dampak Multiplier Effect Besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor lain

    Pihak Toyota berharap pemerintah dapat mengambil keputusan yang paling menguntungkan bagi semua pihak. Terutama untuk kesinambungan pertumbuhan industri dan ekonomi Indonesia.

  • Unilever Indonesia Raup Laba Bersih Rp 7,6 Triliun pada 2025

    Unilever Indonesia Raup Laba Bersih Rp 7,6 Triliun pada 2025

    PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2025 dengan hasil yang signifikan. Perseroan berhasil membukukan laba bersih mencapai Rp 7,6 triliun, angka tersebut mencakup hasil dari operasi yang dihentikan dan keuntungan dari penjualan bisnis es krim.

    Penjualan bersih dari operasi yang masih berjalan, tidak termasuk bisnis Es Krim dan Teh Sariwangi, tercatat sebesar Rp 31,9 triliun. Laba bersih dari operasi ini sendiri mencapai Rp 3,5 triliun.

    Unilever mencatat pertumbuhan yang kuat pada kuartal IV 2025, didorong oleh peningkatan volume penjualan. Perseroan menutup tahun dengan kinerja positif baik di pasar domestik maupun ekspor.

    Langkah strategis yang ditempuh memperkuat fondasi bisnis dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Pendapatan bersih dari operasi yang masih berjalan naik 4,3% secara tahunan (yoy) di 2025.

    Tren positif ini telah terlihat sejak kuartal IV 2025, menandai pemulihan yang semakin kuat. Laba bruto operasi yang masih berjalan tercatat 46,9%.

    Peningkatan Profitabilitas dan Arus Kas

    Laba bruto ini turun 60 basis poin dibandingkan tahun lalu akibat meningkatnya biaya transformasi. Namun, di luar biaya transformasi, laba bruto justru naik 46 basis poin.

    Laba sebelum pajak dari operasi yang masih berjalan meningkat menjadi 14,1%, naik 183 basis poin. Jika tidak memperhitungkan biaya transformasi, laba sebelum pajak tercatat sebesar 16,3%.

    Laba bersih dari operasi yang masih berjalan mencapai Rp 3,5 triliun, melonjak 21,8% secara tahunan. Di luar biaya transformasi, laba bersih tercatat sebesar Rp 4,1 triliun.

    Berikut adalah ringkasan capaian keuangan Unilever Indonesia pada 2025:

    Indikator Keuangan Nilai (Rp Triliun) Perubahan (YoY)
    Penjualan Bersih (Continuing Ops) 31,9 +4,3%
    Laba Bersih (Continuing Ops) 3,5 +21,8%
    Total Laba Bersih (Termasuk Discontinued Ops) 7,6 –
    Free Cash Flow 4,9 1,7x lebih tinggi
    Posisi Utang 0 (Zero Debt) –

    Dari sisi arus kas, free cash flow tercatat sebesar Rp 4,9 triliun. Angka ini 1,7 kali lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Perseroan juga melaporkan posisi tanpa utang (zero debt) hingga akhir 2025.

    Strategi Transformasi Membuahkan Hasil

    Presiden Direktur Unilever Indonesia, Benjie Yap, menyatakan kinerja sepanjang 2025 menunjukkan tren pemulihan yang semakin kuat. Strategi transformasi yang dijalankan mulai membuahkan hasil.

    “Hasil kinerja kami sepanjang tahun menunjukkan bahwa momentum pemulihan yang telah kami bangun terus menguat. Langkah-langkah disiplin dan perubahan struktural yang kami terapkan telah memberikan dampak yang berkelanjutan, tercermin dari pertumbuhan dan peningkatan profitabilitas,” ujar Benjie, Kamis (12/2/2026).

    Meskipun tantangan bisnis masih akan dinamis, perusahaan optimistis berada di jalur yang tepat. Hal ini dilakukan untuk memperkuat daya saing.

    “Meskipun lingkungan bisnis akan tetap dinamis, kinerja ini memperkuat keyakinan bahwa kami berada di jalur yang tepat – membangun bisnis yang lebih kompetitif, lebih tangguh, dan lebih siap untuk meraih pertumbuhan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

    Fokus pada Tiga Pilar Utama

    Sepanjang 2025, PT Unilever Indonesia Tbk merefleksikan capaian strategis yang berfokus pada tiga pilar utama. Pilar tersebut adalah kategori, saluran penjualan, dan efisiensi biaya.

    Ketiga pilar tersebut menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang yang berorientasi pada kualitas. Dari sisi kategori, perseroan memperkuat daya tarik merek.

    Portofolio difokuskan ke segmen dengan pertumbuhan lebih cepat. Kontribusi segmen bertumbuh tinggi naik dari 8% menjadi 9,8%.

    Divestasi bisnis es krim dan teh juga dilakukan agar perusahaan lebih fokus pada Power Brands dan kategori berpotensi jangka panjang. Sebanyak 16 merek, termasuk Pepsodent, Bango, Royco, Sunlight, dan Rinso, mencatat pertumbuhan pada 2025.

    Merek-merek tersebut berkontribusi 75% terhadap total penjualan dengan pertumbuhan 9,1%. Di sisi saluran penjualan, perseroan memperkuat infrastruktur distribusi.

    Langkah ini guna meningkatkan ketersediaan dan visibilitas produk. Unilever juga mempercepat ekspansi di D-Commerce serta kategori Health & Beauty.

    Kategori tersebut tumbuh signifikan, seiring perubahan perilaku belanja konsumen. Sementara dari sisi biaya, perusahaan menjalankan disiplin efisiensi di seluruh rantai nilai.

    Langkah ini menghasilkan penghematan yang dapat dialokasikan kembali untuk penguatan merek, inovasi, serta prioritas pertumbuhan strategis. Ini juga memperkuat margin dan fondasi keuangan perusahaan.

    Proyeksi Tahun 2026 dan Komitmen Berkelanjutan

    Unilever Indonesia menegaskan fokus bisnis pada 2026 tetap diarahkan pada pertumbuhan berbasis kualitas dan volume penjualan. Targetnya, kinerja tersebut mampu melampaui tren pasar.

    Mereka memperkirakan kinerja kuartal I 2026 akan mengalami perlambatan sementara. Hal ini dipengaruhi oleh pergeseran waktu perayaan Idul Fitri yang lebih awal.

    Pola belanja konsumen telah tercatat pada kuartal sebelumnya. Meski demikian, manajemen menilai dampak tersebut bersifat musiman dan tidak mencerminkan fundamental bisnis.

    Perseroan tetap optimistis terhadap arah pertumbuhan ke depan, seiring berbagai perbaikan struktural yang telah dijalankan sepanjang 2025. “Kami memulai 2026 dengan keyakinan pada fondasi yang telah kami bangun dan fokus yang jelas untuk memberikan dampak,” tambah Benjie.

    Benjie menegaskan komitmennya untuk menjaga konsistensi eksekusi strategi di tengah dinamika pasar. Fokus ke depan tetap diarahkan pada penguatan kinerja merek dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

    “Prioritas kami adalah tetap disiplin, terus meningkatkan kinerja merek-merek kami, dan memperkuat cara kami menjalankan strategi di setiap kanal. Prioritas kami adalah untuk terus tumbuh secara berkelanjutan, bertanggung jawab, dan memberikan nilai nyata bagi masyarakat Indonesia di 2026 dan tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.

  • Menkeu Purbaya Jamin Defisit APBN 2026 Tak Lebih 3% di Graha CIMB Niaga Jakarta

    Menkeu Purbaya Jamin Defisit APBN 2026 Tak Lebih 3% di Graha CIMB Niaga Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan terjaga di bawah batas aman 3%. Komitmen ini diungkapkan dalam acara Economic Outlook di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Purbaya menekankan strategi pengendalian utang dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Tercatat, defisit APBN 2025 berada pada Rp 695,1 triliun atau 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Purbaya menegaskan bahwa defisit anggaran bukan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Pemerintah memiliki kemampuan untuk mengatur tingkat defisit sesuai kebutuhan.

    “Saya nggak akan melewati yang 3% itu. Masalah defisit tuh bukan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, kita akan mengontrol itu sesuka kita. Hanya mau lewat apa enggak? Saya nggak akan lewat itu. Jadi Anda nggak usah takut saya ngutang nggak terkendali,” kata Purbaya, Kamis (12/2/2026).

    Strategi Penarikan Utang dan Optimalisasi Pendapatan

    Setelah kuartal II-2026, Kemenkeu akan melakukan prediksi pajak hingga akhir tahun. Ini untuk menentukan kebutuhan penarikan utang, apakah sesuai target APBN 2026 sebesar Rp 832 triliun atau bisa dikurangi.

    Purbaya menjelaskan adanya kas sebesar Rp 270 triliun di luar anggaran yang dapat digunakan. Dana tersebut diprioritaskan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

    “Itu akan tergantung perkembangan. Kalau Anda tahu ya, mungkin saya bisa kurangi. Saya punya cash sekarang Rp 270 triliun yang di luar anggaran, yang bisa dipakai mengurangi surat utang langsung. Tetapi bukan itu, saya maunya uang itu dipakai untuk mengerek pertumbuhan ekonomi sehingga PDB-nya terbuka kencang,” tutur Purbaya.

    Peningkatan PDB diharapkan dapat menurunkan rasio utang terhadap PDB. Ini menjadi fokus utama ketimbang pemotongan anggaran drastis yang berisiko menghambat pergerakan ekonomi.

    Berikut adalah data defisit APBN terkini dan proyeksinya:

    Tahun Defisit (Rp Triliun) Persentase PDB (%)
    2025 695,1 2,92
    2026 (Proyeksi Maksimal) – < 3

    Pondasi Ekonomi yang Semakin Kuat

    Purbaya menekankan bahwa komitmen defisit di bawah 3% bukan sekadar optimisme. Ia melihatnya sebagai hasil dari perbaikan pondasi ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

    “Anda bilang saya optimis, saya nggak optimis, saya ngerti. Saya punya pengetahuan dan saya implement, harusnya berhasil. Kita itu berdasarkan pengalaman 20 tahun, 25 tahun lebih melihat ekonomi Indonesia. Jadi itu bukan optimisme, itu memang sesuatu yang akan terjadi karena kita mengubah betul pondasi ekonomi kita, akan beda dibanding 20 tahun yang lalu saya pikir,” tegas Purbaya.

  • Presiden Prabowo Usul Program Gentengisasi, Unesa dan Gerindra Jatim Soroti Potensi Ekonomi Kerakyatan

    Presiden Prabowo Usul Program Gentengisasi, Unesa dan Gerindra Jatim Soroti Potensi Ekonomi Kerakyatan

    Presiden Prabowo Subianto menginisiasi program 'Gentengisasi' yang mengusulkan pergantian atap seng menjadi genteng. Usulan ini dilontarkan mengingat banyak atap di Indonesia masih menggunakan seng.

    Program ini mendapat respons positif dari Pakar Ekonomi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono. Hendry menilai, program 'Gentengisasi' memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi kerakyatan.

    Menurut Hendry, program gentengisasi akan mendorong terciptanya hunian layak. Masyarakat yang kurang mampu dapat memiliki rumah dengan atap genteng yang lebih baik.

    “Program bagus untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat yang mungkin tidak mampu dan membangkitkan UMKM lokal pengolahan genteng,” kata Hendry saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (11/2/2026).

    Peningkatan permintaan genteng tanah liat diprediksi akan terjadi. Mayoritas produsen genteng tanah liat adalah Usaha Kecil Menengah (UKM) rumahan yang mempekerjakan puluhan karyawan.

    “Itu melihat nanti permintaan genteng. Jika permintaan genteng meningkat maka akan bisa menambah tenaga kerja baru,” jelasnya.

    Hendry menambahkan, teknologi di industri genteng bisa membuat produksi semakin cepat. Efisiensi produksi mungkin terjadi tanpa harus menambah tenaga kerja.

    Namun, dia menyoroti perlunya kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan program. Terutama mengenai pelibatan UKM lokal agar dampaknya maksimal bagi ekonomi daerah.

    Transparansi Anggaran dan Dampak APBN

    Pakar ekonomi itu menegaskan, program harus jelas dari pra-produksi hingga eksekusi. Standar yang akuntabel dan transparan mutlak diperlukan.

    “Karena ini adalah kebijakan yang top down atau langsung dari pusat, maka petunjuk teknis pelaksanaan mulai dari proses pra-produksi, produksi sampai eksekusi ke ke rumah tangga penerima manfaat harus jelas, terstandar, akuntabel dan transparan,” jelasnya.

    Hendry juga mengingatkan agar program ini tidak menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Defisit APBN 2025 tercatat mencapai sekitar Rp 695,1 triliun, setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Berikut adalah perbandingan beberapa jenis atap:

    Jenis Atap Keunggulan Kekurangan
    Genteng Tanah Liat Awet, aman, mudah diganti per bagian, membuka lapangan kerja UMKM Pemasangan butuh ketelitian
    Atap Seng Ringan, pemasangan cepat Bisa berbahaya jika rusak, mudah berkarat, berpotensi impor tinggi
    Asbes Murah, ringan Berisiko kesehatan

    Pengurangan Impor dan Penciptaan Lapangan Kerja

    Bendahara Gerindra Jatim, Ferdians Reza Alvisa, menambahkan pandangan positif terhadap gentengisasi. Ia meyakini, program ini dapat menekan angka impor atap seng.

    “Karena angka impor atap seng itu hampir Rp 5 Triliun setiap tahunnya,” jelas Alvisa.

    Selain itu, penggunaan genteng tanah liat dinilai lebih aman bagi kesehatan. Ini kontras dengan atap asbes yang berpotensi membahayakan.

    “Belum lagi kalau atap dari asbes itu bisa membahayakan kesehatan. Kalau genteng dari tanah liat relatif awet dan aman bagi manusia,” terangnya.

    Alvisa memprediksi, gentengisasi akan membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan baru di Jawa Timur. Peningkatan permintaan genteng tanah liat menjadi pemicunya.

    “Kalau dari rumah subsidi saja di Jatim, satu rumah memerlukan sekitar seribu lebih genteng, maka orderan genteng ke pelaku UKM akan meningkat,” jelasnya.

    Peningkatan orderan ini berpotensi menambah ribuan hingga puluhan ribu lapangan kerja baru. Genteng juga relatif aman dan mudah dalam perbaikan.

    “Genteng ini relatif aman, kalau rusak cukup mengganti yang rusak saja. Berbeda kalau atap seng kalau rusak harus satu plat besar untuk menggantinya,” tandas Alvisa.

  • Presiden Prabowo Subianto Marah Besar, Transparansi Pasar Modal Indonesia Disorot MSCI di Bursa Efek Indonesia

    Presiden Prabowo Subianto Marah Besar, Transparansi Pasar Modal Indonesia Disorot MSCI di Bursa Efek Indonesia

    Presiden Prabowo Subianto meluapkan kemarahannya menyusul pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menyoroti transparansi pasar modal Indonesia. Pengumuman ini tidak hanya menyebabkan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), tetapi juga berpotensi mencoreng kehormatan negara di mata global.

    Kecaman tegas ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, yang juga merupakan adik kandung Prabowo, dalam acara ASEAN Climate Forum (ACF) di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    "Presiden Prabowo sangat marah. Dia sangat marah atas apa yang terjadi minggu lalu, terutama terkait kehormatan negara kita yang terancam," ungkap Hashim Djojohadikusumo, Rabu (11/2/2026).

    Hashim menjelaskan, kemarahan Prabowo juga dipicu oleh banyaknya investor ritel yang menjadi korban. Peringatan MSCI ini disebut mempertaruhkan reputasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

    "Investor ritel, banyak yang menjadi korban, kan? Banyak yang menjadi korban. Jadi ini sangat penting," jelas Hashim, Rabu (11/2/2026).

    Pemerintah bertekad mengawasi otoritas pasar modal lebih ketat. Penguatan pengawasan ini dilakukan demi menjaga kredibilitas serta kehormatan negara.

    "Pemerintah Indonesia bertekad untuk menjaga kredibilitas dan kehormatan Republik Indonesia. Bagi Pak Prabowo, kehormatan Republik Indonesia sangat penting. Jadi, beliau akan mengawasinya dengan sangat ketat," imbuh Hashim, Rabu (11/2/2026).

    Respons Bursa Efek Indonesia

    Menanggapi pernyataan tersebut, BEI menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah. Amarah Presiden dan rencana pengetatan pengawasan pasar modal ini dianggap sebagai dukungan signifikan bagi pasar modal ke depan.

    "Kami tentu berterima kasih mendapatkan dukungan yang luar biasa dari pemerintah," ungkap Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Jeffrey menambahkan, pemerintah memberikan dukungan kepada pejabat BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru. Pihaknya berjanji akan mempercepat reformasi pasar modal Indonesia.

    "Beliau memberikan support bagi kami yang baru menjabat untuk bisa melakukan hal-hal yang penting dan perlu dilakukan dalam sesegera mungkin. Dan itu akan kami lakukan," jelas Jeffrey, Rabu (11/2/2026).

    Kronologi Kejatuhan IHSG Akibat MSCI

    Pengumuman MSCI sempat membuat IHSG anjlok. Indeks sempat melemah hingga 7,35% ke level 8.320,55 pada Rabu (28/1/2026). Bahkan, pada hari yang sama, perdagangan saham sempat dihentikan sementara (trading halt) di sesi II.

    Langkah trading halt kembali diambil BEI setelah IHSG melemah 8% pada sesi I Kamis (29/1). Meskipun demikian, IHSG sempat menguat di penutupan perdagangan, meski masih terkoreksi 1,06% ke level 8.232,20.

    MSCI menyoroti kepemilikan saham dan free float saham di Indonesia. Indeks global ini memberi waktu bagi otoritas pasar modal Indonesia untuk memenuhi aspek transparansi hingga Mei 2026. Hal ini dilakukan seiring dengan penurunan bobot dalam Indeks Pasar Emergen MSCI untuk semua sekuritas Indonesia.

    Jika perbaikan tak kunjung dilakukan, MSCI berpotensi menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia. Statusnya bisa turun dari Emerging Market ke Frontier Market.

    Indeks / Otoritas Isu Utama Dampak
    IHSG Penurunan bobot MSCI Melemah 7,35%, trading halt
    MSCI Transparansi pasar modal, free float saham Peringatan, batas waktu perbaikan hingga Mei 2026
    OJK & BEI Reputasi terancam Dukungan pemerintah, percepatan reformasi
    Investor Ritel Kerugian finansial Menjadi korban
  • MSCI Kirim Empat Surat ke Pemerintah RI Terkait Transparansi Pasar Modal

    MSCI Kirim Empat Surat ke Pemerintah RI Terkait Transparansi Pasar Modal

    Morgan Stanley Capital International (MSCI) disebut telah mengirim empat surat kepada pemerintah Indonesia. Surat-surat tersebut berkaitan dengan transparansi di pasar modal.

    Sebelumnya, MSCI menyoroti transparansi kepemilikan saham. Mereka bahkan mengancam akan menurunkan peringkat pasar modal Indonesia ke kategori frontier market.

    Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan pengumuman MSCI ini berdampak pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG sempat melemah hingga trading halt.

    Akibatnya, sejumlah petinggi otoritas pasar modal diminta mundur dari jabatannya.

    "Morgan Stanley, krisis pasar saham, dan saya tidak tahu apakah Anda mengikuti, tapi itu menjadi topik panas minggu lalu, kan? Beberapa orang diminta untuk mengundurkan diri. Dan ada alasan untuk itu, karena tidak ada transparansi," ungkap Hashim dalam acara ASEAN Climate Forum (ACF), di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Pada saat itu, Hashim menerangkan, MSCI telah mengirimkan empat surat kepada pemerintah. Surat-surat tersebut mempertanyakan transparansi dan kredibilitas pasar modal Indonesia.

    "Ternyata, Morgan Stanley telah mengirimkan empat surat kepada pemerintah Indonesia yang menanyakan semua hal ini," terangnya.

    IHSG sempat melemah 7,35% ke level 8.320,55 pada perdagangan Rabu (28/1). Pada hari yang sama, IHSG bahkan sempat mengalami trading halt atau penghentian sementara perdagangan saham di sesi II.

    Langkah trading halt juga diambil BEI setelah IHSG melemah 8% pada sesi I perdagangan Kamis (29/1). Meskipun terjadi trading halt, IHSG kembali menguat di penutupan perdagangan. Namun, masih terkoreksi 1,06% ke level 8.232,20.

    Perubahan Indeks Review MSCI

    MSCI telah menetapkan sejumlah perubahan indeks review bagi saham Indonesia pada Februari. Kebijakan ini diberlakukan untuk mengurangi index turnover dan risiko kelayakan investasi.

    Tindakan ini juga memberikan waktu bagi otoritas pasar untuk menghadirkan perbaikan transparansi. Berikut rincian perubahan tersebut:

    Ketentuan Keterangan
    Pembekuan Kenaikan FIF & NOS Pembekuan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS).
    Pembekuan Penambahan Konstituen Pembekuan penambahan konstituen ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI).
    Pembekuan Perpindahan Antar-Indeks Pembekuan perpindahan naik antar-indeks segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard.

    Jika tidak ada perbaikan hingga Mei 2026, MSCI akan mengevaluasi kembali status akses pasar Indonesia. Langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan penurunan bobot dalam Indeks Pasar Emergen MSCI. Penurunan bobot berlaku untuk semua sekuritas Indonesia.

    Potensi reklasifikasi Indonesia dari status Emerging Market ke Frontier Market juga akan dievaluasi. Hal ini menunjukkan urgensi perbaikan transparansi pasar modal Indonesia.