Tag: Ekonomi Indonesia

  • Mendagri Tito Karnavian Pastikan Inflasi Januari 2026 Terkendali di Jakarta

    Mendagri Tito Karnavian Pastikan Inflasi Januari 2026 Terkendali di Jakarta

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa inflasi Januari 2026 masih dalam kondisi terkendali. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi secara year on year (YoY) pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55%. Angka ini memang sedikit di atas target inflasi nasional yang berada di rentang 1,5-3,5%.

    Namun, Tito menekankan pentingnya melihat kondisi ini secara lebih komprehensif agar tidak terjadi kekhawatiran yang berlebihan di masyarakat.

    "Tidak perlu khawatir, karena tidak menggambarkan kenaikan harga barang jasa sebenarnya," ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    Tito menjelaskan bahwa penyumbang terbesar inflasi YoY Januari 2026 berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, dengan kontribusi sebesar 1,72%.

    Dari kelompok tersebut, tarif listrik menjadi penyumbang paling signifikan, yakni 1,49%. Hal ini disebabkan oleh normalisasi harga listrik tanpa subsidi pada Januari 2026.

    "Karena harga listrik di bulan Januari (2026) normal tanpa subsidi, dibandingkan dengan harga listrik pada saat bulan Januari tahun 2025 itu 50% disubsidi pemerintah, sehingga seolah-olah terjadi kenaikan listrik, padahal tidak," jelas Tito.

    Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah rincian kontribusi inflasi Januari 2026:

    Kelompok Pengeluaran Kontribusi Inflasi YoY (%)
    Perumahan, Air, Listrik, Bahan Bakar Rumah Tangga 1,72
    Tarif Listrik 1,49
    Sektor Lainnya 0,31

    Inflasi Bulanan Mengalami Deflasi

    Untuk memahami kondisi riil di lapangan, Tito juga menyoroti inflasi dari sisi month to month (MtM). Berdasarkan data BPS, inflasi Januari 2026 secara MtM justru mengalami deflasi sebesar 0,15% dibandingkan Desember 2025.

    Sektor makanan, minuman, dan tembakau menyumbang paling besar pada deflasi ini, yaitu minus 0,30%. Ini menunjukkan adanya penurunan harga barang dan jasa setelah periode Natal dan Tahun Baru.

    "Berita bagus, artinya apa? Barang dan jasa terkendali dari tadinya naik didorong oleh Natal dan Tahun Baru itu turun di Januari menjadi minus 0,15%," kata Tito.

    Mewaspadai Kenaikan Harga Komoditas

    Meski inflasi nasional relatif terkendali, Tito mengingatkan sejumlah daerah yang inflasinya terbilang tinggi untuk segera melakukan langkah pengendalian. Pencegahan harus dilakukan sedini mungkin untuk menjaga stabilitas harga.

    Tito juga meminta pemerintah daerah (Pemda) mewaspadai pergerakan harga sejumlah komoditas esensial. Ini meliputi cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, serta beras di beberapa wilayah.

    Pentingnya Ketahanan Pangan Daerah

    Di sisi lain, Tito mengingatkan Pemda untuk membangun ketahanan pangan, khususnya di daerah rawan bencana. Pengalaman di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi contoh.

    Wilayah-wilayah tersebut pernah mengalami gangguan infrastruktur akibat bencana, yang menyebabkan kelangkaan pasokan dan lonjakan harga pangan. Ini menjadi pelajaran berharga bagi daerah lain.

    "Belajar dari pengalaman ini, daerah-daerah yang rawan logistiknya kalau ada apa-apa harus memiliki ketahanan logistik, baik secara mandiri maupun stok. Yang mandiri itu maksudnya menanam sendiri memproduksi sendiri, minimal (untuk) tiga bulan," jelas Tito.

  • Thomas Djiwandono Resmi Menjabat Deputi Gubernur BI Perkuat Stabilitas Ekonomi Nasional

    Thomas Djiwandono Resmi Menjabat Deputi Gubernur BI Perkuat Stabilitas Ekonomi Nasional

    Thomas Djiwandono resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Penunjukan ini menjadi sorotan karena berlangsung di tengah tantangan ekonomi global dan domestik yang menuntut penguatan kebijakan moneter serta stabilitas sistem keuangan nasional.

    Penunjukan Resmi di Tengah Dinamika Ekonomi

    Penetapan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia merupakan bagian dari agenda penguatan kepemimpinan bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, serta memastikan sistem pembayaran dan sektor keuangan berjalan sehat. Keputusan tersebut diambil menyusul berakhirnya masa jabatan salah satu deputi gubernur sebelumnya dan telah mendapatkan persetujuan DPR sesuai mekanisme konstitusional.

    Dalam rapat paripurna DPR, proses pemilihan berjalan melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI. Sejumlah fraksi menilai latar belakang Thomas yang berpengalaman di bidang ekonomi makro dan kebijakan publik menjadi modal penting bagi Bank Indonesia menghadapi ketidakpastian global, termasuk tekanan inflasi, volatilitas pasar keuangan, dan dinamika suku bunga global.

    Latar Belakang dan Rekam Jejak

    Thomas Djiwandono dikenal memiliki latar belakang kuat di bidang ekonomi dan keuangan. Sebelum dipercaya menjadi Deputi Gubernur BI, ia aktif di berbagai peran strategis yang berkaitan dengan perumusan kebijakan fiskal dan makroekonomi. Pengalaman tersebut dinilai relevan dengan mandat Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen.

    Sejumlah ekonom menilai pendekatan kebijakan yang berbasis data dan kehati-hatian menjadi kekuatan utama Thomas. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, ia menekankan pentingnya sinergi kebijakan moneter dan fiskal agar stabilitas ekonomi dapat terjaga tanpa mengorbankan pertumbuhan.

    Tantangan Tugas sebagai Deputi Gubernur BI

    Sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas Djiwandono akan terlibat langsung dalam perumusan dan pengambilan keputusan strategis, mulai dari penetapan suku bunga acuan, pengendalian inflasi, hingga penguatan stabilitas nilai tukar rupiah. Peran tersebut semakin krusial di tengah ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik serta normalisasi kebijakan moneter di negara maju.

    Bank Indonesia dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa jajaran pimpinan baru diharapkan dapat memperkuat bauran kebijakan BI, termasuk kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Fokus utama diarahkan pada stabilitas harga, ketahanan sektor keuangan, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    Respons Pemerintah dan Pelaku Pasar

    Pemerintah menyambut penunjukan Thomas Djiwandono sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas dan independensi Bank Indonesia. Kementerian Keuangan sebelumnya menyatakan bahwa koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat, khususnya dalam menjaga inflasi dan stabilitas ekonomi nasional.

    Pelaku pasar juga menaruh perhatian terhadap komposisi baru pimpinan BI. Sejumlah analis menilai kehadiran Thomas berpotensi memberikan perspektif kebijakan yang seimbang antara stabilitas dan dukungan terhadap pemulihan ekonomi. Pasar keuangan cenderung merespons positif dengan harapan keberlanjutan kebijakan yang konsisten dan terukur.

    Peran Strategis dalam Kebijakan Ke Depan

    Dalam struktur Bank Indonesia, Deputi Gubernur memiliki peran penting sebagai bagian dari Dewan Gubernur yang menentukan arah kebijakan strategis. Thomas Djiwandono diharapkan berkontribusi dalam penguatan kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar, serta pengembangan sistem pembayaran digital yang inklusif.

    Transformasi digital di sektor keuangan juga menjadi agenda penting Bank Indonesia. Pengembangan sistem pembayaran nasional, perluasan transaksi non-tunai, serta penguatan keamanan siber menjadi tantangan yang membutuhkan kepemimpinan dan koordinasi lintas sektor.

    Dinamika Global dan Dampaknya ke Indonesia

    Penunjukan Deputi Gubernur BI yang baru tidak terlepas dari konteks ekonomi global. Ketidakpastian akibat perlambatan ekonomi dunia, konflik geopolitik, serta perubahan kebijakan bank sentral global berdampak langsung terhadap arus modal dan stabilitas nilai tukar. Dalam situasi ini, Bank Indonesia dituntut responsif namun tetap berhati-hati.

    Ekonom memandang pengalaman Thomas Djiwandono di bidang kebijakan makro akan membantu BI merespons tekanan eksternal tanpa mengganggu stabilitas domestik. Pendekatan bauran kebijakan dinilai menjadi kunci untuk menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mendukung daya beli masyarakat.

    Harapan terhadap Kepemimpinan Baru

    Dengan resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono membawa ekspektasi besar dari berbagai pihak. Publik berharap kebijakan Bank Indonesia ke depan tetap konsisten, transparan, dan kredibel dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang.

    Ke depan, peran Deputi Gubernur BI akan semakin strategis seiring meningkatnya kompleksitas perekonomian. Sinergi dengan pemerintah, otoritas keuangan lainnya, serta pelaku usaha menjadi faktor penting agar stabilitas ekonomi nasional dapat terus terjaga.